Lampiran Surat No : 775/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 26 November 2016
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Kelompok Akta/SKB Kel.
: : :
Jenis Kelompok Luas Lokasi Alamat
: :
III. Waktu Pelaksanaan
:
31 Oktober 2016 s.d. 05 November 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 100/EQC-VLK/XI/2014 MENJADI NO. 100.1/EQC-VLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2024.
:
KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA Akta pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 2014 Notaris Indra Kurniawan Harahap, S.H. Hutan Hak 2.612,52 Ha Tanjung jabung Barat Jl. Berdikari RT. 023 Kelurahan Payo Selincah, Kec. Jambi Timur – Kota Jambi
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 November 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 047/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NOMOR : 40 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 2.105,50 HEKTAR JUMLAH 694 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 105/EQI-F090 tanggal 17 November 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 105/EQI-F037 tanggal 17 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 125.1/EQI-F039 tanggal 19 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 125.1 tanggal 19 November 2016 menunjukkan KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 126/EQIKEP.Cert/XI/2014 tanggal 28 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI -BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/SP-WKS/LA/X/2016; 218/EQI-F065/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI AKTA PENDIRIAN NOMOR : 40 NOTARIS INDRA KURNIAWAN HARAHAP, S.H. TANGGAL 26 JUNI 2014 LUAS ± 2.105,50 HEKTAR JUMLAH 694 ANGGOTA. PERTAMA
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 100/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 100/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor : 100.1/EQC-VLK/XI/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 November 2024 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 November 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Ketua KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon e. Faks f. Website g. E-mail h. Direktur i. Standar
PT EQUALITY Indonesia LVLK-006-IDN. Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 http://www.equalityindonesia.com
[email protected] Ir. Agustri Warsono Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdiejen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 g. Tim Audit : Lead Auditor : Rifan Sudiyono, S.Hut : Auditor : Ir. Irin Wedalia h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) : Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Auditee b. Akte Notaris c. Nomor d. Luas dan Lokasi e. Alamat f. Nomor telepon/faks g. Pengurus :
: : : : : : : : :
: : : : :
KELOMPOK TANI JABUNG JAYA BERSAMA Indra Kurniawan Harahap, SH. No.40 Tanggal 26 Juni 2014 ± 2.105,50 Ha Jl. Berdikari RT 023 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur - Kota Jambi
:-
Ketua
: Junaidi
Wakil Ketua
: 1. Suwarni 2. M. Yunus HB 3. Mislan 4. Suyono 5. Abain Indis 6. Ishak 7. Daniel Nasution 8. Freddy Seno 9. Samsudin Saman 10. Iwin Ali 11. Giono 12. Eddyson
Sekretaris
: Abdul Murad
Bendahara
: Sugianto
EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 1 dari 8
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan
W ak tu dan Tem pat
Ringk asan C atatan
Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan
31 November 2016 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti – Tebing Kab. Tanjung Jabung Barat – Prov. Jambi
Membuat rencana kerja : tata waktu, lokasi kegiatan dan penentuan pendamping serta reencana Closing meeting
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
31 Oktober s/d 5 November 2016 Kantor PT WKS di Tebing dan Lahan anggota sampling KT Jabung jaya Bersama
Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 32 anggota Sampling.
Pertemuan Penutupan
05 November 2016 Ruang Rapat Kantor PT Wirakarya Sakti Jambi
Memaparkan kegiatan VLK.
Pengambilan Keputusan
19 November 2016
Lulus
hasil
sementara
dari
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 Kriteria/Indikator/Verifier
N ilai
Ringk asa Justifik asi
Prinsip 1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya Kriteria 1 .1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya. Indikator 1.1.1. Pemilik hutanhak m ampu menunjukkan keabsahanhaknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI
Tersedia dokumen kepemilikan lahan berupaSuratKeterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dan Sproradik yangtelah disetujui dan ditandatanganiolehKepalaDesa dan Camat. Tersedia surat BPKH Nomor : S.526/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Hasil Telaahan Areal Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
NA
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (N ot Applicabel) karena Auditee adalah merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.
MEMENUHI
Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda yang jelas dilapangan berupa batas alam maupun batas buatan.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu m aupun k elom pok ) m am pu m em buk tik an dok um en angk utan k ayu yangsah Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NA
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (N ot Applicabel) karena dalam kurun waktu 24 bulan terakhir auditee belum melakukan kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu sehingga tidak melakukan penggunaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKAU).
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas k ayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel m enunjuk k an buk ti pelunasan pungutan pem erintah sek tor k ehutanan dalam hal pem ungutan atas tegak an yang tum buh sebelum pengalihan hak /penguasaan . BuktipembayaranhakneEQI-F103.1.0/20120126
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak H al aman 2 dari 8
gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
dapat diterapkan karena areal auditee berada pada APL yang telah ditanami dengan jenis tanaman akasia. Selain itu auditee tidak melakukan penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.
Kriteria 1 .2 Unit usaha dalam bentuk k elom pok Indik ator 1 .2 .1 Ak te atau dok um en pem bentuk an k elom pok Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI
AuditeetelahmemilikiAktePendirianKelompokTani “Jabung Jaya Bersama” Nomor : 40 Tanggal 26 Juni 2014, disahkan oleh Notaris Indra Kurniawan Harahap, SH. SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-295. HT.03.01- Th.2005 Tanggal 25 Juli 2005. SK Kepala BPN Nomor : 148-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006 beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.20 Jambi.
Internal audit kelompok
MEMENUHI
Auditee telah melakukan internal audit secara sensus 100% yang dilakukan oleh tim audit internal dari PT WKS yang didampingi dengan ketua kelompok tani JJB. Hasil internal audit dituangkan dalam tally sheet hasil audit internal dan dibuktikan dengan BAP kegiatan. Internal audit dilaksanakan pada tanggal 17 sd 21 Oktober 2016. Penugasan audit internal dibuktikan dengan adanya surat tugas reg. No. HRD-16-40 tanggal 1 oktober 2016.
anggota
Kriteria 1 .3 Pem enuhan penggunaan Tanda V -Legal Indik ator 1 .3 .1 Im plem entasi Tanda V -Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena selama periode 24 bulan terakhir (Nopember 2014 sd Oktober 2016) auditee tidak melakukan produksi kayu sehingga belum menerapkan penandaan tanda V-Legal. Auditee juga telah melakukan kontrak lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan PT Equality Indonesia No. 039/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 2 .1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 a. pedoman/prrosedur K3 Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena auditee dan personal untuk bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan NA implementasi K3 penyusunan pedoman/prosedur K3. b. Peralatan K3 seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri c. Catatan kecelakaan kerja
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena auditee bukan pemegang izin HGU.
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena auditee bukan pemegang izin HGU.
Kriteria 2 .2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena auditee bukan pemegang izin HGU. NA
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang m em pek erjak an k aryaw an > 1 0 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP EQI-F103.1.0/20120126
NA
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena auditee bukan pemegang izin HGU. H al aman 3 dari 8
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI
Hasil wawancara dengan ketua kelonpok tani (Bp. Junaidi) pengelolaan hutan mulai dari land clearing, penanaman, perawatan sampai pemanenan seluruhnya dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti. Dimana dalam melakukan pengelolaan hutan tersebut auditee tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3 .1. HGU atau pemilik hutan hak telah m emiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlak u (jik a dipersyaratk an oleh k etentuan yang berlak u ). Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahk an se suai peraturan yang berlak u m eliputi seluruh areal k erjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen SPPL yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani JJB pada tanggal 1 November 2016. Auditee juga mempunyai komitmen Nomor: 004/SVLK/JJB/XI/2016 tentang komitmen lingkungan tanggal 3 November 2016.
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a.
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
MEMENUHI
Auditee telah memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun oleh ketua kelompok tani JJB. Komitmen kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Direktur PT WKS tanggal 25 oktober 2016 bahwa seluruh kegiatan pengelolaan pada aspek produksi, lingkungan dan social di hutan hak dilakukan sama seperti di kawasan PT WKS. Komitmen pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh auditee dengan PT WKS dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Nomor: 005/SVLK/JJB/XI/2016 tanggal 2 November 2016.
b.
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
MEMENUHI
Auditee telah melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pemasangan alat pengukur water level dan plang peringatan pencegahan kebakaran hutan.
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016, Bagian C. N o.
Jenis dok um en
N orm a
Keterangan
Penilaian
Dok um en k elem bagaan 1.
Akte notaris
M EM EN UHI
Kelompok
Tani
“Jabung
Jaya
Bersama”
yang
beralamat di Jalan Berdikari Rukun Tetangga 023 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Provinsi Jambi. Akte Pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama No. 40 Tanggal 26 Juni 2014, Kantor Notaris dan PPAT Indra Kurniawan harahap, SH. SK Menhuk Ham RI Nomor: C-295. HT.03.01-Th.2005 Tgl 25 Juli 2005. SK Kepala BPN. No.148-XVII-2006 Tgl 18 Desember EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 4 dari 8
N o.
N orm a
Jenis dok um en
Keterangan
Penilaian
2006. Jl Sisingamangaraja No.20 Jambi. 2.
Struktur organisasi kepengurusan
dan
M EM EN UHI
Struktur organisasi Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama yang tercantum di Akte Pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama pada Pasal 21. Susunan
pengurus
tanggungjawab
dan
Tugas
dan
pengurus sesuai struktur organisasi
tertuang dalam AD/ART Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama. Susunan pengurus: Ketua: Junaidi Wakil ketua: Suwarni, Muhammad Yunus Hasan Basri, Arbain Idris, Mislan, Suyono Sumarno, Ishak, Damris, Daniel Nasution, Fredy Seno Suyono, Samsudin Saman, Iwin Ali, Eddyson, Deni Albar, Giono, Syafriatawati, Heri Nazmi, Dan Bunyan Armansyah. Sekretaris: Abdul Murad Bendahara: Sugianto 3.
Memiliki komitmen tertulis
M EM EN UHI
Auditee telah memiliki komitmen tertulis mengenai
untuk memenuhi prinsip
pelaksanaan
VLK
sesuai
dengan Perdirjen PHPL
dan Kriteria verifikasi VLK
P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang standard dan pedoman penilaian kinerja PHPL dan VLK. Komitmen tertulis ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Jabungjaya Bersama An. Bapak Junaidi pada tanggal 6 Oktober 2016.
4.
Aturan
untuk
M EM EN UHI
AD/ART
sudah
disusun
dan
aturan
mengendali-kan
pengendalian anggota sudah diatur dalam akte
anggotanya :
pendirian Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama. Hak dan kewajiban anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama diatur AD Pasal 8,Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu : Setiap anggota berhak : 1. Menghadiri,
menyatakan
pendapat
dan
memberikan suara dalam rapat anggota; 2.
Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok;
EQI-F103.1.0/20120126
3.
Meminta rapat anggota bila diperlukan;
4.
Mengemukakan pendapat atau saran kepada H al aman 5 dari 8
N o.
Jenis dok um en
N orm a
Keterangan
Penilaian
pengurus diluar rapat baik diminta ataupun tidak, 5.
Memanfaatkan kelompok tani dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain,
6.
Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok tani menurut ketentuan yang berlaku,
7.
Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok tani menurut ketentuan yang berlaku,
8.
Menerima
bagian
dan
sisa
hasil
usaha
kelompok tani sesuai ketentuan yang beerlaku, 9.
Mengeluarkan kayu yang sudah bersertifikasi atas persetujuan pengurus.
Setiap anggota berkewajiban : 1.
Mematuhi AD/ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
2.
Berpartisifasi
dalam
kegiatan
usaha
yang
diselenggarakan oleh kelompok tani; 3.
Menghadiri
rapat
anggota
secara
aktif
mengambil bagian dalam rapat tersebut; 4.
Membayar sumbangan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela sesuai kesepakatan rapat anggota;
5. 6.
Menepati setiap perjanjian dengan kelompok; Turut menanggung kerugian kelompok tani yang terjadi di luar kesalahan pengurus;
7.
Menjaga nama baik dan memelihara kebersamaan kelompok tani yang berasaskan kekeluargaan.
Persyaratan menjadi anggota: Persyaratan
menjadi
anggota
Kelompok Tani
Jabung Jaya Bersama diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 6 : Seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry baik perorangan atau kelompok di sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5.
Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota
M EM EN UHI
Keanggotaan kelompok tani ini berakhir karena : 1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 2. Meninggal dunia; 3. Dikarenakan anggota telah melanggar hukum, melanggar peraturan kelompok tani atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan
EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 6 dari 8
N o.
Jenis dok um en
N orm a
Keterangan
Penilaian
nama baik kelompok tani. 6.
Sistem internal
pengawasan dan kontrol
M EM EN UHI
terhadap anggota 7.
Dokumen
Sistem sudah diatur dan diimplementasinya sesuai dengan AD/ART Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama.
yang
mencakup persyaratan dalam standar VLK 1. Nama dan informasi anggota
M EM EN UHI
Informasi yang dicatat dalam daftar anggota antara lain adalah: 1. Nama anggota 2. Alamat anggota 3. Nomor anggota 4. Jumlah anggota 5. Jumlah bidang 6. Nomor legalitas 7. Luas (Ha) tanaman dan sesuai legalitas
2. Rekaman pelatihan
M EM EN UHI
Sosialisasi
terkait
dengan
SVLK
sudah
dilakukan pada oleh pengurus dan anggota Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama pada tahun 2014. Laporan training penanggulangan kebakaran yang dilaksankan pada tanggal 12 Agustus 2014 oleh pengurus KT JJB. 3. Peta/sketsa
M EM EN UHI
kawasan hutan
Peta
kawasan hutan
rakyat mengacu pada peta
kawasan hutan Provinsi Jambi sesuai dengan SK Menhut Nomor: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Peta Penyebaran Kelompok Tani maupun perorangan yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama tergambarkan dalam peta areal Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama skala 1:200.000. Seluruh areal kawasan hutan rakyat milik kelompok tani jabung jaya bersama berada pada areal penggunaan lain (APL).
4. Bukti
kepemilikan
lahan
M EM EN UHI
Terdapat
bukti
pemilikan
lahan
adalah berupa
berupa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SKT) dan Sporadik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat dan Akte Jual Beli (AJB). Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Nomor:
EQI-F103.1.0/20120126
S.526/BPKH.XIII-3/2016
tanggal
17
H al aman 7 dari 8
N o.
Jenis dok um en
N orm a
Keterangan
Penilaian
November 2016 tentang Konfirmasi Areal Hutan Rakyat Pola Kemitraan Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama skala 1:50.000. 5. Dokumen terkait dengan pelaksanaan
M EM EN UHI
kegiatan SVLK
Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor: 391/WKS/HTR/XI/2014 tanggal 30 Juni 2014 antara PT WKS dengan Kelompok Tani Jabung Jaya Bersama. Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi sesuai dengan SK Menhut Nomor: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi. Surat pernyataan dari Direktur PT WKS tanggal 25 Oktober 2016 tentang pengelolaan aspek produksi, lingkungan, dan sosial pada hutan hak.
6. Hasil audit internal
M EM EN UHI
Surat permohonan pelaksanaan internal audit Nomor: 002/SK/JJB/2016 tanggal 6 Oktober 2016 kepada PT WKS. Pelaksanaan kegiatan audit internal dilaksanakan pada tanggal 17-21 Oktober 2016. Internal audit dilasanakan oleh Juli Purnawan dan Ade Malay dengan jumlah KT sebanyak 19 anggota. Hasil audit internal adalah; 1. Kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya SKT dan Sporadik yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat. Sebagain yang lain juga dilengkapi dengan akte jual beli tanah. 2. Masing-masing
anggota
telah
memiliki
SPK
kerjasama pembangunan hutan pola kemitraan. 3. Anggota kelompok tani JJB belum melakukan kegiatan penebangan sehingga belum melakukan pemakaian dokumen angkutan (SKAU). 4. Hasil audit internal dibuktikan dengan adanya tally sheet dan BAP kegiatan.
EQI-F103.1.0/20120126
H al aman 8 dari 8
