2016, tanggal 26 Oktober 2016

Lampiran Surat No : 684/EQ.SHPK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PK MAHONI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN Nomor SK IUIPHHK Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat

: : : : : :

PK MAHONI 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 Industri Penggergajian Kayu Kayu Gergajian 4.000 M³/th Kp. Legok Buluh RT.14/RW.05 Desa Bojongpetir Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

III. Waktu Pelaksanaan

:

26 s.d. 28 September 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 145/EQCVLK/X/2015 MENJADI NO. 145.1/EQC-VLK/X/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 Oktober 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 066/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALIT AS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IU IPHHK PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 KAPASITAS PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PK MAHONI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 091/EQI-F090 tanggal 15 Oktober 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 091/EQI-F037 tanggal 15 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 169.1/EQI-F039 tanggal 19 Oktober 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 169.1 tanggal 19 Oktober 2016 menunjukkan PK MAHONI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PK MAHONI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK); f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 171/EQI-KEP.Cert/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; Halaman 1 dari 5


4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Le galitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Halaman 2 dari 5


Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 153/EQI-F065/IX/2015 tanggal 10 September 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 KAPASITAS PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN . PERTAMA

KEDUA KETIGA

: PK MAHONI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 145/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 145/EQC-VLK/X/2015 menjadi Nomor : 145.1/EQC-VLK/X/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap Halaman 3 dari 5


memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Halaman 4 dari 5


KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 Oktober 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PK MAHONI, di Cianjur; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724

E-mail e. Direktur

(2)

: [email protected]

f. Standar

: Ir. Agustri Warsono : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit

: 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti (Peninjau/Anggota PK)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan

: PK. MAHONI

b. Nomor & Tanggal SK

: 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 21 Agustus 2015

c. Kapasitas d. Alamat kantor

: 4.000 M3 /Tahun : Kp. Legokbuluh - Desa Bojongpetir Kec. Tanggeung - Kab. Cianjur

e. Nomor telepon Nomor Fax

: : -

E-mail

: -

f. Pengurus Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

:

Rohimat Mulyadi

Halaman 1 dari 10

(3)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 26 September  Pertemuan dilaksanakan di 2016, di ruang rapat PK. Ruang Meeting Kantor PK. Mahoni, Cianjur Mahoni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal /rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 26 - 28  September 2016 Kantor di ruang rapat PK. Mahoni Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi

Pertemuan Penutupan

Tanggal 28 September  Menyampaikan ucapan terima 2016, di ruang rapat PK. kasih kepada PK. Mahoni atas Mahoni, Cianjur kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 19 Oktober 2016, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

-

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

Halaman 2 dari 10

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai

Ringk asa n Justifik asi

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indik ator 1 .1 .1 : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

-

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee adalah perusahaan milik peserorangan, sehingga tidak wajib mempunyai akte pendirian perusahaan. Pemilik PK. Mahoni adalah Rohimat Mulyadi yang beralamat di Kp. Nagrak RT 002/007 Bojong Petir Tanggeung Kabupaten Cianjur.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 503/4859/PK/B/BPPTPM/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan jenis produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah sesuai dengan jenis produk dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki Dokumen izin ganguan lingkunagn industri berupa Kartu Pengawasan Izin dengan nomor : 503/Was.2077/HO/BPPTPM/2015, sesuai Surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur tanggal 26 Maret 2015. Kartu Pengawasan izin ini berlaku sampai 15 Juli 2018 dan bidang usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 100659313364 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012, Masa berlaku sampai 26 Desember 2017. Dengan Kegiatan produksi sesuai dengan kegiatan usahanya.

M EMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 44.147.142.2-406.000 terdaftar pada tanggal 10-Oktober - 2011. Serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan nomor : S-31597KT/WPJ.09/KP.0603/2015 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 2 Oktober 2015.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 10

Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai

Ringk asa n Justifik asi Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

M EMENUHI

Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian UKL-UPL dan telah mendapat persetujuan Kepala Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor : 660.01/287/BLHD/2015 tanggal 18 Juni 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Penggergajian Kayu dengan nomor : 660.1/3971/ILK/BPPTPM/2015 sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Juni 2015. Pemenuhan dokumen lingkungan auditee telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen ijin industri dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015. Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu industri kayu Gergajian.

M EMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2016 yang dibuat pada Bulan September 2016 dan telah mendapat persetujuan Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan a.n Kepala bidang Kehutanan Kabupaten Cianjur.

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

K.1 .2 Importir kayu dan produk kayu Indik ator 1 .2 .1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen identitas importir.

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.

Indik ator 1 .2 .1 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1 .2 .1 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Halaman 4 dari 10


N ilai


Kriteria.1 .3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indik ator 1 .3 .1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 1.3.1. Internal audit anggota kelompok

Kriteria K2 .1 . Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indik ator 2 .1 .1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah . Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. M EMENUHI

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Agustus 2016, auditee telah menerima kayu bulat sebanyak 65 kali dengan dilengkapi dokumen SKSHHK.

-

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SKSHHK dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu GanisPHPL PKB-R an. Tandang Rahmat Zaenal dengan No.Register 01145-07/PKB-R/XIII/2016 dengan masa berlaku sampai 17 Februari 2019. Label ID Barcode khususnya V-Legal dibubuhkan di lampiran dokumen angkutan yaitu Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP).

-

Bahan baku yang diterima auditee adalah kayu bulat yang berasal dari hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

M EMENUHI

Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan Oktober 2015 - September 2016, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, sebanyak 65 dokumen dengan volume 440.6400 M 3. Dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok atau laporan LMK dengan laporan penerimaan barang dalam periode yang sama.

Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

EQI-F103.1.0/20120126

Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses produksi auditee melakukan pembelian kayu bulat hanya dengan Perum Perhutani tanpa melalui perjanjian kontrak suplai. Seluruh pembelian kayu bulat selama periode Oktober 2015 - September 2016 telah dilengkapi dengan dokumen bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran dari bendahara Keuangan Perum Perhutani untuk pembelian langsung dan bukti transfer pembayaran pembelian kayu bulat secara lelang.

Halaman 5 dari 10


N ilai

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil/bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..

Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki

Ringk asa n Justifik asi Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-

-

M EMENUHI

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan Baku auditee berasal dari Perum Perhutani yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dan Sertifikat PHPL dengan nomor 052/EQCVLK/V/2013 dan 039/EQC-PHPL/V/2016 dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia. Auditee dalam penerimaan Kayu Bulat seluruhnya dari Perhutani telah melampirkan Sertifikat PHPL, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

S-LK/S-PHPL/DKP. Verifier.i. Dokumen pendukung RPBBI

M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri auditee tahun 2016 telah sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu Sertifikat VLK Perum Perhutani dan dokumen angkutan berupa SKSHHK.

Indik ator 2 .1 .2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.b. Bill of Lading (B/L)

-


Verifier .c. Packing List (P/L)

-


Verifier .d Invoice

-


Verifier .e Deklarasi Impor

-


Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

-


EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

Halaman 6 dari 10


N ilai


Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

-


Verifier 2 .1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

-


Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. M EMENUHI

Verifier b. Laporan produksi hasil olahan

M EMENUHI

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier.e

EQI-F103.1.0/20120126

Hasil pemeriksaan periode bulan Oktober 2015 September 2016 terhadap hasil produksi dengan LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Hasil Produksi : 3 3 4 .7 8 8 0 M 3. Pemakaian bahan : 4 4 0 .6 4 0 0 M 3 Dan dengan rendemen proses sebesar 7 5 .9 8 % rendemen auditee diatas rendemen standar, hal ini disebabkan kualitas bahan baku kayu bulat yang diterima auditee berdiamater sedang rata-rata 25 42 cm dan ukuran produk hasil produksi berukuran besar, yaitu tebal 8 - 13, lebar 18 – 35 cm, menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi.

M EMENUHI

Kapasitas produksi auditee menurut sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki nya dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015 adalah sebesar 4000 m3 per tahun sedangkan realisasi produksi selama Oktober 2015 September 2016 adalah sebesar 334.7880 M 3, masih dibawah kapasitas produksi yang diberikan, sehingga hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin.

-

Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

M EMENUHI

Untuk periode bulan Oktober 2015 - September 2016, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.

Halaman 7 dari 10


N ilai

Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Ringk asa n Justifik asi Olahan (LMHHOK) yang memuat informasi persediaan awal, penambahan/ perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.

Indik ator 2 .1 .4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


-


-


Kriteria. K.3 .1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indik ator. 3 .1 .1 . Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. M EMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman produk telah dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 36 dokumen, diterbitkan oleh Oey Kian Joeng dengan nomor register 0039407/PKG-R/XIII/2015, masa berlaku 18 Februari 2016 sampai dengan Februari 2019, dengan penempatan PK Ayung, sesuai surat Rekomendasi BP2HP Wilayah VII Jakarta Nomor : S.136/BPPHPVII/2016 tentang Rekomendasi Mempekerjakan GANISPHPL tanggal 25 Februari 2016.

Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 10


N ilai


Indik ator 3 .2 .1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier. b. Pemberitahuan (PEB).

Ekspor

Barang

Verifier. c. Packing list (P/L) Verifier.d. Invoice Verifier e. Bill of Lading (B/L). Verifier .f. Dokumen V–Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

-

Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-


-


-


-


-


-


-


-


Kriteria 3 .3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indik ator 3 .3 .1 . Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3 .3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M EMENUHI

Auditee telah melakukan penandaan Logo V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.

Kriteria K.4 .1 . Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indik ator 4 .1 .1 Prosedur dan implementasi K3

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 10


N ilai


M EMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan APAR dan APD. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 sesuai Surat Tugas Direktur PK Mahoni tanggal 1 September 2015.

M EMENUHI

Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD. Kotak P3K telah disediakan yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju titik kumpul.

Verifier a. Pedoman/prosedur K3

Verifier.b. Implementasi K3

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja M EMENUHI

Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja sebagai implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dimana untuk periode 1 tahun terakhir Oktober 2015 - September 2016 catatan kecelakaan kerja di lokasi auditee dilaporkan NIHIL.

Kriteria K.4 .2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M EMENUHI

Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pihak manajemen telah membuat pernyataan pada tanggal 14 September 2015 perihal pimpinan perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja di lingkungan industri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Indik ator 4 .2 .2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP

-

Dalam proses produksi dan administrasi, selama periode audit, auditee mempekerjakan karyawan sebanyak 9 orang, dengan demikian verifier tesebut tidak diterapkan.

Indik ator. 4 .2 .3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

M EMENUHI

Dalam proses produksi dan administrasi, berdasarkan daftar karyawan pada bulan Agustus 2016, karyawan auditee berjumlah sebanyak 9 orang. Dimana usia paling muda adalah 25 tahun

Halaman 10 dari 10

2016, tanggal 26 Oktober 2016

Recommend Documents