2016, tanggal 05 Oktober 2016

Lampiran Surat No : 620/EQ.S/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016

PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT TORAYA CIPTA GEMILANG KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama Pemegang IUI Nomor IUI

: : :

Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat Kantor

: : : :

Alamat Pabrik

:

III. Waktu Pelaksanaan

:

05 s.d. 07 September 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT TORAYA CIPTA GEMILANG KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR BERHAK MEPERTAHANKAN DAN MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

PT TORAYA CIPTA GEMILANG 188/0928-787/416-207.3/2013 tanggal 29 April 2013 Industri Furniture dari Kayu Furniture dari Kayu 21.000 Pcs /Tahun Jl. Abdul Wahab Siamin, Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya, Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Perning Km. 40 Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 05 Oktober 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 083.1/EQI-KEP.Cert/IX/2016 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR : 188/0928-787/416-207.3/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013 KAPASITAS PRODUKSI 21.000 PCS/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT TORAYA CIPTA GEMILANG Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 083/EQI-F090 tanggal 24 September 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 083/EQI-F037 tanggal 24 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 085.3/EQI-F039 tanggal 28 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 085.3 tanggal 28 September 2016 menunjukkan PT TORAYA CIPTA GEMILANG telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT TORAYA CIPTA GEMILANG telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 5


9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5


23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 078.1/EQI-F065/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT TORAYA CIPTA GEMILANG DI KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR SK IUI NOMOR : 188/0928-787/416-207.3/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013 KAPASITAS PRODUKSI 21.000 PCS/TAHUN. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: PT TORAYA CIPTA GEMILANG (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 067.2/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 067.3/EQC-VLK/XI/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2022 selama PT TORAYA CIPTA GEMILANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat Halaman 3 dari 5


melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 28 September 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT TORAYA CIPTA GEMILANG, di Mojokerto; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit

: 1. Ucep Sucitra. S Hut (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta. S Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut

Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI

: PT TORAYA CIPTA GEMILANG

b. Nomor & Tanggal SK

: 188/0928–787/416-207.3/2013, tanggal 29 April 2013

c. Kapasitas

: 21.000 Pcs / Tahun

d. Alamat kantor dan Pabrik.

: Ruko Villa Bukit Mas RE-10 Surabaya Jawa Timur. Jl.Raya Perning KM 40 Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: : :

f. Pengurus - Direktur - Komisaris

: : :

EQI-F103.1.0/20120126

Soewanto . Cherry Luther.

Halaman 1 dari 11

(3)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

-

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 5 September  Pertemuan dilaksanakan di. ruang 2016 di ruang rapat PT rapat PT Toraya Cipta Gemilang, Toraya Cipta Gemilang, Mojokerto. Agenda Rapat Mojokerto. Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 5 7  Tim Audit menghimpun, mempelajari September 2016, di data dan dokumen dan Kantor dan pabrik PT menggunakan kriteria dan indikator Toraya Cipta Gemilang, pada Lampiran 2.5, Peraturan Mojokerto. Observasi di Jenderal PHPL Gudang bahan baku. P.14/PHPL/SET/4/2016. Pabrik Pengolahan dan  Untuk menguji kebenaran data, tim Gudang barang jadi Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 7 September  Menyampaikan ucapan terima kasih 2016 di ruang rapat PT kepada PT Toraya Cipta Gemilang, Toraya Cipta Gemilang, atas kerjasamanya selama verifikasi. Mojokerto.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 28 September  Rapat pengambilan keputusan 2016. di Ruang Meeting meninjau dokumen verifikasi yang PT EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 11

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Hasil pemeriksaan dokumen tersebut tidak sama 1. Verifier 1.1.1.a dengan hasil pada penilikan kedua. Auditee Akte pendirian perusahaan memiliki Akta Pendirian Perseroan Terbatas , Nomor dan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI 03, Tanggal 4 Maret 2000. Dari Kantor Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-9764 HT.01.01.TH.2000, tanggal 4 Mei 2000. Akta Perubahan Terakhir dengan Nomor : 04, tanggal 1 Agustus 2016, dari Kantor Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH. Auditee mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan akta tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat penerimaan nomor : AHU-AH.01.03-0068426 dan daftar perseroan nomor : AHU0089618.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 2 Agustus 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian 2. Verifier 1.1.1.b dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah Surat Izin Usaha Perdagangan memiliki dan dapat menunjukan kepemilikan (SIUP) atau Izin Perdagangan MEMENUHI dokumen SIUP dengan Nomor : yang tercantum dalam izin 503/4279.A/436.6.11/2015 yang dikeluarkan oleh industri Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 21 April 2015 - 21 April 2020. Dengan demikian Dokumen Izin Usaha Perdagangan SIUP masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya yang telah dimiliki Auditee sejak diterbitkan tanggal 21 April tahun 2015 tidak mengalami perubahan lagi. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO 3. Verifier 1.1.1.c (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee Izin HO (izin gangguan lingkungan telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen izin sekitar industri) gangguan atau HO merupakan Daftar Ulang MEMENUHI Perusahaan dengan nomor : 530.08/0590/416207.3/2014 yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2014 dari Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan berlaku sampai April 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda 4. Verifier 1.1.1.d Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar MEMENUHI Perusahaan yang diterbitkan oleh Kota Surabaya untuk kantor Pusat dan oleh Kabupaten Mojokerto untuk domisili Pabrik. Dokumen TDP Kota Surabaya Nomor : 13.01.1.46.12158, tanggal 4 Mei 2015 EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 11

5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

MEMENUHI

7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

MEMENUHI

8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).

Not Applicable

02 Juni 2020 dan dokumen TDP Kab Mojokerto Nomor : 131.913.1010.34, tanggal 07 Mei 2013 - 7 Mei 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.941.615.5-618.000, terdaftar tanggal 15 – 03 – 2000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM275CU/WPJ.11/KP.1303/2011 tanggal 11 Juli 2011. dan SPPKP Nomor : PEM275cu/WPJ.11/KP.1303/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL dengan nomor : 660/3636/416-203/2003 pada tanggal 19 November 2003, Auditee telah menyusun laporan pengelolaan lingkungan untuk semester II periode Juli –Desember 2015, tanggal 21 Maret 2016, dan laporan pengelolaan Ukl –UPL Semester I Januari – Juni 2016 dan diterima BLH Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 Juli 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Izin Usaha Industri Auditee dimana diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Nomor: 188/0928-787/416207.3/2013 tanggal 29 April 2013. Izin Usaha Industri tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Keterangan dan informasi yang terdapat dalam izin usaha industri yang dimiliki auditee telah sesuai dengan dokumen lainnya dan berdasarkan laporan produksi dan penjualan, jenis usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usaha industri auditee. Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.

Not Applicable

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan EQI-F103.1.0/20120126

Not Applicable

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Halaman 4 dari 11

sistem uji tuntas (due diligence) importir Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Not Applicable

Not Applicable

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan untuk pemenuhan 13. Verifier 2.1.1.a. bahan baku selama periode September 2015 – Dokumen jual beli/nota atau Agustus 2016 telah disertai dengan dokumen MEMENUHI kontrak suplai bahan baku kontrak suplai, dan bukti pembayaran dengan dilengkapi bukti pembelian. kwitansi bermaterai dan invoice yang menjadi dasar bukti sahnya jual beli. 14. Verifier 2.1.1.b. Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dengan Not Applicable Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat demikian verifier ini tidak diterapkan. (DPKB). Berdasarkan Hasil pemeriksaan, seluruh 15. Verifier 2.1.1.c penerimaan bahan baku periode September 2015 – Berita acara serah terima kayu Agustus 2016, telah dilengkapi dengan berita acara dan/atau bukti serah terima kayu serah terima kayu sebagai bukti serah terima kayu MEMENUHI selain kayu bulat dari hutan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil negara, dilengkapi dengan hutan yang sah yang sesuai. dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman 16. Verifier 2.1.1.d bahan baku yang diterima oleh Auditee selama Dokumen angkutan hasil hutan periode September 2015 – Agustus 2016 telah yang sah. dilengkapi dengan surat angkutan yang sesuai. Terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume di MEMENUHI dalam dokumen angkutan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Bahan baku kayu yang diterima bukan berasal dari hasil lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau 17. Verifier 2.1.1.e bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau Not Applicable dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 11

18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.

21. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.

Not Applicable

MEMENUHI

Not Applicable

Not Applicable

Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verfier ini tidak diterapkan Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pemasok baku kayu olahan berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK serta produk kayu panel yang dibeli telah bersertifikat dengan ditandai dalam packing tercantum tanda V –Legal. Untuk pemasok yang belum bersertifikat Legalitas Kayu, auditee telah membuat prosedur penerimaan DKP, Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP. Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pemasok telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP. Auditee adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

Not Applicable


24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)

Not Applicable


25. Verifier 2.1.2.d Invoice

Not Applicable


26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi

Not Applicable


27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable


28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable

Not Applicable



Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 11

30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan. MEMENUHI

32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

MEMENUHI

Not Applicable

Seluruh proses penerimaan bahan baku pembahanan dan proses produksi sudah terekam dengan baik sehingga bisa terkontrol. Pengambilan bahan baku yang akan diproses dan pencatatan hasil proses produksi dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi, yang seluruhnya memakai tally sheet ataupun catatan tertentu yang menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode September 2015 – Agustus 2016. Total produk furniture yang dihasilkan adalah 9.993 set dengan volume 431,0230 M3, dari hasil perhitungan tersebut dapat dihitung rendemen sebesar 57,74 %, bila dibandingkan dengan standar rendemnen di Perdirjen P.12/VI-BPPHH/2014 furniture 60 - 75 % rendemen hasil produk Auditee dibawah standar namun terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan out put produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi hasil produksi periode September 2015 – Agustus 2016 sebanyak 9.993 pcs, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan kepada auditee baik produks izin perjenis atau total produksi keseluruhan. Serta jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan mutasi kayui secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode September 2015 - Agustus 2016 , pemeriksaan meliputi data persediaan awal, MEMENUHI perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

Not Applicable

36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable

EQI-F103.1.0/20120126

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Halaman 7 dari 11

38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa 39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3.

Not Applicable


Not Applicable


Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan Dokumen angkutan hasil hutan dengan tujuan domestik. penjualan dan laporan yang sah. mutasi hasil produksi untuk periode September 2015 – Agustus 2016. ada beberapa unit barang MEMENUHI dijual untuk pasar domestik tetapi penjualan lokal atau domestik nilainya belum benyak karena tetap fokus ke penjualan pasar ekspor yaitu sebanyak 51 unit dengan 2,3402 M3. Dan mempergunakan nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan produk tersebut. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen 41. Verifier 3.2.1.a Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) dan Produk hasil olahan kayu yang dokumen realisasi ekspor Periode September 2015 diekspor sampai dengan Agustus 2016, terdapat kesesuaian pada dokumen LMHHOK pada data pengurangan dan realisasi ekspor, dimana jumlah pengurangan MEMENUHI berupa produk yang diekspor sebanyak 9.993 unit dengan volume sebesar = 431,0230 M3 dan Produk hasil olahan kayu yang dieskpor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi 42. Verifier 3.2.1.b ekspor, Auditee dapat menunjukan kelengkapan Pemberitahuan Ekspor Barang dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang (PEB). menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 54 (lima MEMENUHI puluh empat ) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 43. Verifier 3.2.1.c kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor Packing list (P/L). selama periode bulan September 2015 sampai Agustus 2016 , Auditee dapat menunjukan MEMENUHI kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak sebanyak 54 (lima puluh empat) set . Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah

40. Verifier 3.1.1.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 11

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading). 44. Verifier 3.2.1.d Invoice.

MEMENUHI

45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

MEMENUHI

46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. MEMENUHI

47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable

48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Not Applicable

49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2015 sampai Agustus 2016, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) set, dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan kebsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan September 2015 sampai Agustus 2016 sebanyak 54 (lima puluh empat) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee selaku pemegang sertifikat legalitas kayu Nomor : 067/EQCVLK/XII/2013 telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V – Legal. Seluruh penerbitan dan penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.1/VIBPPHH/2015 Lampiran 7. Penerbitan dokumen VLegal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri. Produk Auditee tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan produk flooring dan kayu olahan lainnya oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni, Sengon Mindi serta Meranti. Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Halaman 9 dari 11

Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk produk hasil Auditee yang akan dipasarkan untuk ekspor masih belum membubuhi Tanda V Legal dengan dengan alasan buyer tidak menghendaki (Auditee merupakan produsen saja model dan MEMENUHI penjualan/dikirim ke buyer) tetapi pada dokumen surat jalan invoice telah diberika logo V Legal kode 067-LVLK-006-IDN, dengan demikian tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3. 51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. MEMENUHI

52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

MEMENUHI

53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terbagi dalam berbagai prosedur. Juga telah melakukan menyusun Pengurus P2K3 berdasarkan SK pimpinan Perusahaan nomor : 04/SK/TCG/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 dengan penanggung jawab K3 Sdri Nuryanti . Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi prosedur K3, Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 12 unit masih dalam kondisi siap pakai, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja dan berbeda pada setiap bagian tergantung tingkat resikonya, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun September 2015 – Agustus 2016, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar dengan kata lain kegiatan proses produksi untuk tingkat kecelakaan adalah nol kecelakaan.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan bahwa pegawainya boleh membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan nomor : : 05/SPUK/TCG/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Direktur.

Halaman 10 dari 11

Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 55. Verifier 4.2.2 untuk Tahun 2015 – 2017, yang ditandatangani di Ketersediaan Dokumen KKB atas Materai pada tanggal 24 Desember 2014 oleh atau PP yang mengatur hak – Direktur Perusahaan. Dan telah disahkan hak pekerja. berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja MEMENUHI dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto nomor : 565/574/416.105/2015, tanggal 10 Maret 2015 dengan nomor Register 19 dan berlaku sampai 9 Maret 2017. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee memperkerjakan karyawan staf sebanyak 19 orang dan karyawan borongan sebanyak 42 orang yang terdiri dari 17 Orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Dari Laporan dokumen Tenaga kerja bulan Agustus 2016 dan tidak mempekerjakan di bawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 28 tahun.

Halaman 11 dari 11

2016, tanggal 05 Oktober 2016

Recommend Documents