1. Local Governance AGENDA: Society. State. Private Sector. Good Governance 3 Domain. Musyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli 2016

Musyawarah Nasional V APEKSI 2016

Kota Jambi, 27 Juli 2016

Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Pasca UU 23/2014 Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A. Anggota VI BPK RI

1. Local Governance

Disampaikan Dalam Munas V APEKSI Abadi Suite Hotel 27 Juli 2016

4

Good Governance 3 Domain

AGENDA: 1. Local Governance 2. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Menciptakan Lingkungan Politik dan Hukum yang Kondusif

State

Society

Private Sector

Interaksi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menciptakan Pekerjaan dan Pendapatan

© www.bahrullah.com

http://apeksi.id

1



5

Tujuan Bernegara dan Trias Politica

The Function of Government BPK sebagai Bagian dari

Government

cultural

Meminimalisir konflik

general welfare

Kesejahteraan Masyarakat

economic control

Meningkatkan Efisiensi © www.bahrullah.com 7


6

Tujuan Bernegara dan Trias Politica

8

Peran BPK (Visi Misi 2016 – 2021)

UUD 1945 PRESIDEN Eksekutif

DPR

DPD

MA

MK

KY

Legislatif

Legislatif

Yudikatif

Yudikatif

Yudikatif

BPK Auditif

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas

SUPREME AUDIT INSTITUTION (SAI) MODEL 1. Parliamentary  National Audit Office (NAO) 2. Judicial  Court of Audit (COA) 3. Board of Collegiate  Governing Board © www.bahrullah.com

http://apeksi.id

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri 2. Melaksanakan tata kelola organisai yang berintegritas, independen dan profesional © www.bahrullah.com

2



11

9

The Accountability Organization Maturity Model

Prinsip Pengelolaan Anggaran Facilitating Foresight Increasing Insight Enhancing Economy, Efficiency, Ethics, Equity and Effectiveness, Assuring Accountability

Anterioritas

• Dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak ada dananya

Periodisitas

• Anggaran mempunyai masa diluar periode illegal

Spesialitas

• Anggaran dialokasi dalam jumlah tertentu

Enhancing Transparency

Combating Corruption © www.bahrullah.com


10

Stewart’s Ladder of Accountability

Policy

Programme Performance Process Probity and Legality 1. Kejujuan/probilty dan legallity, langkah bisa dicapai melalui audit LK dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan – undangan. 2. Akuntabilitas proses/process accountability, bisa dilakukan juga dengan audit LK dan reviu terhadap sistem pengandalian internal 3. Akuntabilitas kinerja/performance accountability, dapat dipenuhi dengan audit LK dan metode – metode penilaian lain seperti balance score card (BSC) 4. Akuntabilitas program/programme accountability, dapat dipenuhi perencanaan strategis dari pengelola keuangan dengan dilengkapi dengan LK dan BSC 5. Akuntabilitas kebijakan/policy accountability, dapat dilihat dari seberapa besar pertanggung jawaban pengelola secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam regulasi

2. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah


http://apeksi.id

3



15

Pengawasan



14

Pengawasan Keuangan Negara • Wetmatighead, pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktek pelaksanaan dan pengelolaan APBN/D dengan peraturan perundang‐undangan ataupun regulasi yang berlaku; • Rechmatighead, pengawasan yang menekankan dari aspek legalitas pelaksanaan APBN/D; dan • Doelmatighead, pengawasan yang menekankan pada pentingnya penilaian kinerja dan peranan faktor tolok ukur dalam pelaksanaan APBN/D. © www.bahrullah.com

http://apeksi.id

PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah

pengawasan, penatausahaan, perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan,


4



17

Kekayaan Negara Potensial dan Operasional Harus Akuntabel

19

Dashboard Keuangan Negara 2015

Keuangan Negara Rp3.807,2Trilun

UUD 1945 Pasal 33

UUD 1945 pasal 23

Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat Rp2.039,5Triliun

• Potensial • SDA

• Operasional • Keuangan Negara

Cadangan Devisa USD 105,93Milyar Rp1.468Triliun

Capex Opex

Total Rp827,3Triliun

BUMN

PAD Rp180,3Triliun

+/‐Rp1.587Triliun

Data 2014

Data Semester I 2015 Diasumsikan setahun

Transfer ke Pemda Rp647T



18

Daerah

Daerah

• Mengelola Secara Efektif, Efisien, Transanpan, dan Akuntabel • Sinkronisasi Program Daerah & Pusat • Laporan Realisasi UP © www.bahrullah.com

http://apeksi.id

PUSAT‐DAERAH Pasal 279 • Membiayai Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan/Ditugasi ke Daerah • Pemberian PDRD • Perimbangan • Otsus

Pusat

In Trilion Rp

Desentralisasi Fiskal

Hubungan Keuangan DAERAH‐DAERAH PASAL 281 • Bagi Hasil Pajak n Non Pajak • Pinjaman/Hibah AntarDaerah • Bantuan Keuangan AntarDaerah

20

2009 – 2014: Total Rp2.654T

2,000

33.50

1,800

33.00

1,600

32.50

1,400

32.00

1,200

World Bank: Big Bang of Decentralization and Democratization

31.50 % 31.00

1,000 800

30.50

600 400

30.00

200

29.50

‐ Total Transfer to Local Gov. Central Gov. % to Local Gov.

2009 937 309 629 32.92

2010 1,042 345 697 33.08

2011 1,295 411 884 31.76

2012 1,491 481 1,011 32.23

2013 1,726 529 1,197 30.67

2014 1,876 579 1,297 30.86

29.00


5



21

23

Kewajiban Menyerahkan LKPD dan LHP

Kemandirian Keuangan Daerah

Pasal 17 ayat (2) UU 15/2004 “LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK ke DPRD selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD”

600 461

500

Triliun

Lain‐Lain 13%

407 332

400 300

485

279

244

209

295

200

Transfer 79%

PAD 8%

100 0 2006

2007

2008

PAD

2009 Transfer

2010

2011

2012

2013

Lain‐Lain

Pasal 56 ayat (3) UU 1/2004 “LKPD disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”

PDRB Kabupaten/Kota 12,000

450

Entitas di AKN VI

400

18 Provinsi

10,000 350

210 Kabupaten

250 6,000 200

258 Entities + (>400 Enterprises)

31 Kota

300

8,000

Pendidikan Kesehatan

Pemda

150

4,000

100

BPOM

Kementerian

2,000

BPJS

50 ‐ Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Rata‐Rata PDRB Kabupaten Rata‐Rata PDRB Kota

2000 268 73 1,897 7,376

2001 2002 2003 268 269 301 75 86 89 2,065 2,158 925,7 7,609 7,087 7,215

2004 2005 2006 347 347 361 91 91 93 713,7 957,2 788,4 7,450 7,852 8,137

2007 2008 364 368 94 95 801,8 788,2 8,533 8,989

2009 2010 2011 389 397 397 98 98 98 731,5 715,0 723,8 9,230 9,806 10,46

‐

Badan > 400 BUMD

BUMD


http://apeksi.id

6



25

Tindak Lanjut Temuan

OPINI (Indonesia Timur) Tahun 2014

Kota:31

Kabupaten:207 TMP, 25, 12%

Maksimal 152 Hari

TMP, 0, 0% WTP, 54, 26%

WDP, 11, 36%

Peraturan BPK Nomor 2/2010 BAB III

TW, 0, 0%

TW, 3, 1%

LHP Diserahkan

Jawaban/Penjelasan atas Pelaksanaan TL  BPK “Segera” Lapor Instansi yang Berwenang

Amanah UU 15/2006 Pembahasan Dengan Auditee Tentang Tindak Lanjut

30 Hari 1 Bulan Jawaban/Penjelasan atas Pelaksanaan TL  BPK “Bisa” Lapor Instansi yang Berwenang

Resume Pembahasan Tindak Lanjut

1 Bulan WDP, 107, 52%

WTP‐DPP, 18, 9%

60 Hari

WTP, 14, 45%

WTP‐DPP, 6, 19%

27


26

OPINI (Indonesia Barat) Tahun 2014

WDP, 94, 46%


http://apeksi.id

WTP, 55, 27%

WTP‐DPP, 44, 22%

Road Map Transparansi dan Akuntabilitas

Kota:68

Kabupaten:204 TW, 1, 0% TMP, 10, 5%

28

WDP, 27, 40%

TW, 0, 0%

TMP, 0, 0%

2019 • Facilitating Foresight • Increasing Insight

WTP, 24, 35%

Azas Tepat Waktu: • Penyerahan RAPBD/P, LKPD Azas Kepatuhan: • SAP • Peraturan Perundangan • Pengendalian Internal WTP‐DPP, 17, 25%

2016

2018 • Efisiensi, Ekonomis dan Efektifitas • Etihics dan Equity

2017 • Kelengkapan Laporan • Sistem Informasi • Efisiensi, Ekonomis dan Efektifitas


7



Kunjungi : www.bahrullah.com Email : [email protected]

Terima Kasih

29

http://apeksi.id

8

1. Local Governance AGENDA: Society. State. Private Sector. Good Governance 3 Domain. Musyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli 2016

Recommend Documents