Korupsi dan Good Governance

Volume. 2, No. 3, Juni 2009

ISSN: 1979– 0899X

Korupsi dan Good Governance Oleh: Marratu Fahri Abstract One of problems winding our nation is corruption. It ruins our nation. The low of publik service is caused by the corruption. Because of that, good governance convinced can reduce corruption. Good governance requires transparency, accountability and populace participation. Key words : Corruption, good governance

Pendahuluan Dalam pandangan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2006:v-vi), good governance sudah menjadi istilah politik dan sekarang ini lebih disukai daripada istilah lama, clean governance. Pemerintahan yang baik tentu good dalam pengertiannya yang lebih luas. Mungkin dalam bahasa Arab padanannya adalah khair. Jadi kalau ada istilah khairu ummah, mungkin padanan kata untuk good governance adalah khairu ummah, pemerintahan yang baik yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Good governance merupakan salah satu pilar dan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat madani (civil society). Masyarakat madani itu sendiri selain menjadi bagian dari masyarakat tetapi juga mengandaikan adanya kebaikan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah yang mendapat amanat dari rakyat memiliki wewenang untuk mengelola kemajemukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui satu sistem hukum. Penegakan supremasi hukum itulah hak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Dengan demikian negara mempunyai posisi yang sangat sentral dan strategis, karena bisa dikatakan bahwa baik buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung dari perilaku penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Karena itu maka good governance sebagai sebuah cita-cita masyarakat madani perlu ditegakkan. Dalam pada itu, tingginya angka korupsi di negara kita sesungguhnya adalah gambaran betapa lemah dan tidak adanya good governance dimaksud. Persoalan ini tentu sangat menarik untuk didiskusikan mengingat korupsi sangat merugikan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian, Penyebab, dan Bentuk Korupsi Menurut Transparansi Internasional, seperti dikutip Amien Rais (2008:177 ) korupsi adalah “ perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”. Robert Klitgaard mengajukan rumus sederhana, yakni : C = D + M – A atau Corruption = Discretion + Monopoly – Accountability. Korupsi mengandung unsur-unsur: melawan hukum/melanggar 

Dosen Tetap Pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNBARA, Sedang Studi di MIP FISIP UNILA

55

Marratu Fahri; 55 - 60


ISSN: 1979– 0899X

hukum; menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan/kedudukannya (abuse of power); kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara; dan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Secara hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jungto UU No. 20 tahun 2001. ”Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi” (Amien Rais,2008:177). Lebih lanjut, Amien Rais mengutip the GOPAC Handbook on Controlling Corruption: korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan. Korupsi terjadi bila seseorang pejabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah bayaran untuk menerobos hukum demi keuntungan kompetitif atau keuntungan pribadi (2008:178). Terjadinya korupsi disebabkan setidaknya tigal hal. Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat korupsi. Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih bersekolah. Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instant, dan sebagainya.(Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006:14). Ketiga sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain seorang koruptor, di samping mentalnya serakah, dipicu kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, pun ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi. Kemauan yang tinggi atau keserakahan yang lewat batas sekalipun, jika peluang korupsi ditutup rapat, korupsi akan sulit terlaksana. Parahnya, jika ketiga sebab ini menyatu, dapat dipastikan dampak yang ditimbulkan juga pasti lebih hebat. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat, korupsi juga ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk dan jenis yang sangat beragam. Banyak pakar yang berusaha mengelompokkan jenis-jenis korupsi. M. Amien Rais, mantan Ketua PP Muhammadiyah yang sering meneriakkan istilah KKN pada masa reformasi 1998, misalnya, menyatakan bahwa sedikitnya ada empat jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Misalnya, untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau fasilitas tertentu, seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang. Kedua, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislative untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak. Ketiga, korupsi nepotistik, yakni korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, manantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dan keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.Termasuk dalam jenis korupsi terakhir, misalnya, korupsi dalam kasus penambangan oleh perusahaan asing yang 56



ISSN: 1979– 0899X

kongkalingkong dengan pejabat tertentu dengan pembagian yang tidak wajar, seperti yang terjadi dalam kasus Freeport, Busang, Barrick dan Bre-X, dan lain-lain. (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 006 : 17-18). Di Indonesia, persoalan korupsi nyaris menjadi hal yang biasa. Korupsi di Indonesia telah menjadi persoalan struktural, kultural, dan personal. Persoalan struktural karena telah melekat dalam sistem pemerintahan, termasuk partai politik, institusi militer, aparatur penegak hokum dan sebagainya dari pusat hingga bawah. Sedangkan persoalan kultural karena adanya kelaziman kolektif yang telah diterima menjadi kebiasaan dalam masyarakat di berbagai lingkungan sosial. Persoalan personal karena mentalitas korupsi yang menyatu dalam kepribadian orang Indonesia pada umumnya. (Hasyim Muzadi dalam Ahmad Fawa’id dan Sultonul Huda, Ed.), 2006:xiii). Di Indonesia, kesuburan lahan korupsi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut data dari Transparency International ( TI ), tahun 1995, Indonesia adalah negara terkorup di dunia dari 41 negara. Tahun 1996, terkorup ke-10 dari 54 negara. Tahun 1997, terkorup ke-7 dari 52 negara. Tahun 1998, terkorup ke- 6 dari 85 negara. Tahun 1999, terkorup ke- 3 dari 99 negara. Tahun 2000, terkorup ke-5 dari 90 negara. Menurut Business International Index (BII), tahun 1998 Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup se- Asia. Sedangkan menurut Indeks Transparansi Internasional, pada tahun yang sama, Indonesia menempati urutan kedua terkorup di Asia setelah Bangladesh. Ini dikuatkan oleh data International Country Risk Guide Index (ICRG) tahun 1998 yang mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan teratas negara terkorup di Asia. (Muzadi, Fawa’id dan Huda, 2006:2). Parahnya, korupsi di Indonesia dapat pula dilihat dari survey yang dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), sebuah lembaga survei yang cukup prestisius. Pada tahun 2004, hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sesuai kisaran skor antara 0 sebagai negara yang bersih dan 10 sebagai negara terkorup, Indonesia mendapat skor 9,25 poin. India 8,9 poin, Vietnam 8,67 poin, Filipina 8,33 poin, dan Thailand 7,33 poin. (Muzadi, Fawa’id dan Huda, 2006:4). Data-data di atas menunjukkan betapa akutnya korupsi di negara kita. Suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Betapa tidak, dalam era reformasi ini sejatinya tindakan korupsi bisa ditekan sedemikian rupa sehingga kerugian negara dapat ditanggulangi. Tapi ternyata, tanpa maksud menafikan upaya dan keberhasilan pemerintah, KPK, dan berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi, tetap saja hal itu tidak membawa efek jera, sekalipun sudah banyak pejabat dan mantan pejabat yang dijebloskan ke penjara. Anehnya, mereka yang tertangkap notabene pejabat publik itu tampil tanpa beban dan rasa malu sedikitpun bahkan terkadang berlagak bak selebritis di bawah sorotan kamera wartawan media cetak dan elektronik. Sebuah pertunjukan sinetron dari aktor-aktor korupsi yang unik, lucu sekaligus menjijikkan tengah dipertontonkan di hadapan para penonton, rakyat Indonesia yang umumnya masih bergulat dengan kemiskinan dan kemelaratan. Pada era reformasi, terlebih pada era otonomi daerah pelayanan publik seharusnya lebih terjamin. Tindakan korupsi dapat menguburkan impian publik untuk mendapatkan akses atau berbagai kemudahan dari para penyelenggara negara dalam hal pelayanan publik yang itu sesungguhnya menjadi hak mereka. Tapi apa yang terjadi, tindakan korupsi justru lebih memprihatinkan. Berdasarkan data ICW tahun 2007, seperti dikutip majalah Media Otonomi No. 1 Tahun III. 2008 angka korupsi demikian tinggi sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini : 57



ISSN: 1979– 0899X Sektor Korupsi Sektor

Energi Listrik Perkebunan/pertanian/peternakan Keuangan Daerah Telekomunikasi Perbankan Operasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Sosial Kemasyarakatan Perdagangan Pariwisata OperasionalSekretariat DPR/D Kehutanan Pertambangan Pendidikan Air Bersih Perikanan dan Kelautan Infrastruktur Jalan & Jembatan Tenaga Kerja Kesehatan Pertanahan Penelitian Pemilu/Pilkada Koperasi & UKM Perhubungan Manufaktur Peradilan Total Sumber : ICW, 2007

Jumlah Kasus 5 6 7 4 3 7 8 2 2 5 3 1 1 4 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 3 82

Kerugian Negara (Rp Miliar) 566.00 217.60 155.04 99.27 77.96 73.36 65.12 32.45 20.25 19.40 15.70 15.00 9.91 8.50 7.24 6.69 6.57 4.48 3.40 2.90 2.81 2.15 0.97 0.49 0.03 1.413,29

Jumlah Kasus 23 27 4 8 5 8 3 1 3 82

Kerugian Negara (Rp Miliar) 455.16 407.81 248.07 123.24 83.63 57.53 27.85 10.00 0.00 1.413.29

Modus Modus Penyalahgunaan Anggaran/Dana Mark up Mark down Kegiatan Fiktif Penggelapan Pemerasan/Pungli/Penyunatan Penyalahgunaan Izin/Wewenang Penyalahgunaan Fasilitas Kredit Penyuapan Total Sumber : ICW, 2007

Data di atas menunjukkan kepada kita betapa trend perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi sesuatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Korupsi telah menyisahkan sebuah proses yang tidak transparan kepada publik sehingga yang terjadi adalah 58



ISSN: 1979– 0899X

beberapa hal berikut; (a) Lemahnya Pelayanan Publik, (b) Diskriminasi Kebijakan, dan (c) Legalisasi Produk Kebijakan yang Korup (Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, 2006:32). Good Governance Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma rule government menjadi good governance. Dalam paradigma rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, paradigma good governance tidak hanya terbatas pada penggunanaan peraturan periundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi. Pemahaman governance tentu tidak sama dengan konsep government yang lebih ditujukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah). Governance tidak sekadar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran stakeholder di luar negara dan pemerintah sehingga pihak yang terlibat menjadi sangat luas. Konsep governance diartikan pemerintahan menunjuk pada proses, yakni proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang melibatkan unsur eksekutif, legislative, dan yudikatif, masyarakat, dan pihak swasta. Praktik yang terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Dalam implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling berkaitan, yakni negara (state), sektor swasta (private sektor), dan Lembaga swadaya masyarakat (civil society organization). Dalam pelaksanaan prinsip good governance, negara merupakan pihak yang paling berperan dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi administrative peneyelenggaraan pemerintahan melekat pada negara (pemerintah). Oleh karena itu, perwujudan good governance lebih tepat bila dimulai dengan membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik dan berpedoman pada hukum dan peraturan perundangundangan ( Hari Sabarno, 2007:16-17). Sehubungan hal itu, menurut M. Sobary (Media Otonomi, No. 1 TH.III, 2008 :16), dengan pelaksanaan good governance, demokrasi akan menjadikan kehidupan lebih baik dan dengan sendirinya bisa menekan korupsi. Karena korupsi sudah membudaya dan sistemik, maka kebijakan pemberantasan korupsi yang bersifat local dan parsial tidak bisa lagi diandalkan. Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan manajemen pemerintahan yang terbuka dengan sistem yang akuntabel yang bisa menjamin asas pertanggungjawaban kepada publik. Proses-proses pengambilan kebijakan di berbagai bidang utamanya yang berkaitan langsung dengan kebijakan pembangungan dan pengelolaan anggaran haruslah selalu melibatkan publik. Artinya, pemberantasan korupsi harus menjadi satu paket dengan perjuangan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan asas good governance. Perang melawan korupsi sistematis harus menjadi bagian dari perbaikan yang lebih luas. Yakni bagian dari upaya membenahi administrasi pemerintahan, upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan reformasi demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Pendek kata, gerakan anti korupsi mesti 59



ISSN: 1979– 0899X

berjalan bersama dengan upaya reformasi sistem yang rentan bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai penyelewengan. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mengawali gerakan pemberantasan korupsi. Antara lain menuntut komitmen yang tegas dari pemimpin nasional untuk melawan korupsi. Demikian juga menuntut pemimpin tingkat daerah atau tingkat departemen untuk hal yang sama. Sebab, memutus mata rantai korupsi dalam kondisi politik dan birokrasi yang tidak mendukung hamper tidak mungkin dilakukan. Tekad untuk membebaskan bangsa dari korupsi harus menjadi agenda politik nasional yang bisa memaksa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan benar (Ahmad Fawa’id dan Sultonul Huda, Ed. 2006:157) Penutup Apapun bentuknya tindakan korupsi dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat masih menghadapi kendala yang tidak ringan. Perjuangan menuju Indonesia yang bersih dari korupsi masih panjang dan berliku. Dalam kaitan ini, mendorong dan mengkondisikan model tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu keharusan dari segenap elemen bangsa ini demi menekan lajunya tingkat korupsi. Sebab, dalam praktiknya good governance memang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Fawa’id, Ahmad dan Sultonul Huda.2006. NU Melawan Korupsi : Kajian Tafsir dan Fikih. Jakarta: TK GNPK NU Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2006. Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. Jakarta : PSAP Majalah Media Otonomi No. 1 Tahun III.2008 Rais, M. Amien. 2008. Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!. Yogyakarta: PPSK Press Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika

60


Korupsi dan Good Governance

Recommend Documents