GOOD GOVERNANCE DAN WAWASAN KEBANGSAAN

GOOD GOVERNANCE DAN WAWASAN KEBANGSAAN

MOH. FADLI Dosen FH UB | Ketua Pusat Studi Peradaban UB | Ketua BPPM FH-UB

Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo)

Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN)

Tatapemerintahan yang baik (UNDP)

Pemerintahan yang bersih/ clean government (Pakar HAN ada yang memberi arti lebih sempit)

PENGERTIAN 1. World Bank Good governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. 2. UNDP Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. 3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 4. Robert Charlick Good governance adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. 5. Bintoro Tjokroamidjojo Good Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang / develoving didalam Negara berkembang.

PRINSIP/ KARAKTERISTIK Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000:  Profesionalitas  Akuntabilitas  Transparansi  Pelayanan prima  Demokrasi  Efisiensi dan efektivitas  Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

UNDP (1997):  Partisipasi  Akuntabilitas  Aturan hukum  Transparansi  Daya tangkap  Berorientasi konsensus  Berkeadilan  Efektifitas dan Efisiensi  Visi Strategis

PRINSIP/ KARAKTERISTIK Bappenas: 1. Wawasan ke depan (visionary) 2. Keterbukaan dan transparansi (opennes and transparency) 3. Partisipasi masyarakat (community participation) 4. Tanggung gugat (accountability) 5. Supremasi hukum (rule of law) 6. Demokrasi (democracy) 7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency) 8. Daya tanggap (responsiveness) 9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness) 10. Desentralisasi (decenralization) 11. Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private and civil society partnership) 12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality) 13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection) 14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market).

MEMBANGUN NILAI TAMBAH BERKELANJUTAN  Kepercayaan, dukungan, dan legitimasi politik dari masyarakat akan diperoleh jika pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dan menjalankan fungsi perlindugan pada masyarakat.  Pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas politik, hukum, hankam, ekonomi, dan sosial-budaya untuk mendorong peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi. Integrasi pengelolaan 3 pilar secara selaras akan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

STRATEGI PENERAPAN

Perencanaan (planning)

Pengorganisasian (organizing)

Pelaksanaan (actuating)

Pengawasan (controlling)

10 Negara dengan Pemerintahan Terefisien di Dunia

DENMARK: PEMERINTAHAN TERBAIK DI DUNIA

M e n g a p a ?

 Orang Denmark percaya bahwa semua kebaikan yang ada di negaranya berawal dari kejujuran. Hal ini dibuktikan dengan tingkat korupsi nyaris nol.  Memiliki kualitas demokrasi terbaik di dunia, dengan katakteristik budaya politik yang sangat fair dan transparan.  Negara paling aman di dunia.  Negara yang terbaik dalam memberikan jaminan keamanan sosial bagi warga negaranya, mulai dari kesehatan, pendidikan, dana pensiun, dll.  Memberikan peluang yang sama dalam pekerjaan di berbagai sektor.  Negara yang bebas dan terbaik dalam menyatukan masyarakatnya.  Institusi pemerintah dan swasta sangat transparan.  Media memegang peranan penting dalam melakukan kontrol.

WAWASAN KEBANGSAAN PENGERTIAN Wawasan Kebangsaan: cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno)

“Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiaptiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno)

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PWK) Tujuan PWK (a.l): Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; > Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2012 <

SASARAN PWK 1) Organisasi politik 2) Organisasi kemasyarakatan (lembaga nirlaba lainnya) 3) Pegawai negeri sipil 4) Guru atau Pendidik 5) Tokoh agama/ masyarakat/adat.

1. PANCASILA

4. NKRI

Materi PWK

3. Bhinneka Tunggal Ika

2. UUD NRI Tahun 1945

 Arysio Nunes dos Santos: Atlantis The Lost Continent Finally Found (riset 30 tahun-hal 674)  Prof. Hugues Tertrais (Sarbonne),Perancis dalam buku Asie du Sud-Est: enjeu regional ou enjeu mondial? – Asia Tenggara : pertarungan regional atau pertarungan global?; menulis “I`Asie du Sud-Est apparait comme un microcosme de l`Asie, voire du Monde” – Asia tenggara merupakan mikrokosmos asia bahkan dunia.

 Dikenal Peneliti Belanda sebagai Negara Pusat Peradaban Masa Lalu

NUSANTARA DIKENAL SEJAK RIBUAN TAHUN SEBELUM MASEHI

1. PANCASILA 1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Pancasila 1) Pancasila sebagai dasar negara 2) Pancasila sebagai ideologi 3) Pancasila sebagai falsafah 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila.

PANCASILA 1. 2. 3. 4.

Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA 1. Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. 2. Rangkaian ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. 3. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui “Panitia Delapan” yg dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI.

PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA 4. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. 5. Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

2. UUD NRI TAHUN 1945 1.

Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.

2.

Paham konstitusionalisme dan negara hukum.

3.

Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945.

4.

Tema-tema pokok dalam ‘batang tubuh’

5.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

6.

Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI TAHUN 1945 • Konstitusi negara • Landasan konstitusional yang menjadi dasar hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. • UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; (3) Penjelasan. • Setelah perubahan, terdiri dari : (1) Pembukaan; (2) Pasal-pasal

PERUBAHAN UUD 1945  Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama.  Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000,  Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001,  Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.  Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

3. BHINNEKA TUNGGAL IKA 1) 2) 3) 4) 5)

Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika Perkembangan Ke-Bhinnekaan Landasan teoritis Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. • Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu. • Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. • Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan.

MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. • Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila), semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. • Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara

4. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) 1) Perspektif historis 2) Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. 3) Landasan teoritis. 4) Mencintai dan mempertahankan NKRI

NKRI • Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. • Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. • Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. • “mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat” (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)

SEKIAN & TERIMAKASIH MOH. FADLI [email protected] | [email protected]