Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan
Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan MUHAMMAD ARIFIN NASUTION Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8201652 Diterima tanggal 17 September 2011/Disetujui tanggal 10 November 2011 This study describes the role of political parties to develop the concept of wawasan kebangsaan in Indonesia. This role relates to the law on political parties (Undang-Undang Partai Politik No. 31 Tahun 2003). In this law there are rules about political education for the community. The study found that the role of political parties is strategic to promote the concept of wawasan kebangsaan. But unfortunately there is a gap between planning and implementation of educational insight in terms of wawasan kebangsaan and party themes. There are several factors that cause the condition. First, the political parties does not have large financial resources. Second, existing human resources have less political awareness. Third, political parties are concerned with power. The divergence of interests between the political parties (as the political institutions) and government (as the holder of power), impact on congestion of the program for strengthening the concept of wawasan kebangsaan. This study supported by data sourced from library and documents and using institutional and political system approach in analysis procces. Keywords: Political education, political parties, nationalism, wawasan kebangasaan. Pendahuluan Runtuhnya era Orde Baru yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, dan dilanjutkan oleh era Reformasi yang ditandai dengan semangat kebebasan, khususnya kebebasan dalam menyuarakan aspirasi melalui berbagai media telah menghasilkan berbagai perubahan dalam masyarakat kita, termasuk dalam hal “wawasan kebangsaan”.82 Partai Politik (Parpol) sebagai salah satu komponen bangsa sesungguhnya memiliki peran yang strategis untuk ambil bagian dalam menumbuhkembangkan kembali wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia. Hal itu sangat dimungkinkan berdasarkan UU No. 31/Tahun 2003 tentang Partai Politik, yang antara lain memuat kebijakan yang 82
Baca Azian Tamin (dkk), Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Grafika Indah, 2005).
berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat.83 Regulasi ini memberikan isyarat betapa strategisnya peran Parpol dalam memberikan pembinaan politik bagi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil
83
Baca Partai Politik (UU No. 31 tahun 2002 dan Pemilu UU No.12 tahun 2003), (Jakarta: Pondok Edukasi, 2008).
35
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya.84 Jabatan-jabatan politik yang diperoleh dari mandat masyarakat itu bukan untuk kepentingan birokrasi, parlemen dan partai politik sendiri, melainkan harus dikembalikan secara akuntabel dan responsif untuk masyarakat. Prinsip ini sangat penting untuk diwacanakan dan diperjuangkan karena secara empirik membuktikan bahwa pemerintah, parlemen dan partai politik menjadi sebuah lingkaran oligharki yang jauh dari masyarakat.85 Partai Politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Partai Politik juga dituntut mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif. Peran tersebut sangat dimungkinkan mengingat Parpol dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Bila peran Parpol tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka para konstituen memiliki kedewasaan politik serta punya wawasan kebangsaan yang kuat.86 Dengan kata lain, pembekalan yang diberikan Parpol kepada masyarakat berkisar tentang hak dan kewajiban anggota masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi mendukung kebijakan partai pada khususnya, umumnya kepentingan nasional yang lebih luas. Lebih jauh dari itu, masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan kehendak politik partai dengan tingkat kedewasaan serta wawasan kebangsaan yang mantap. Sebagai konsep, kebangsaan merupakan mekanisme kehidupan kelompok yang terdiri atas unsur-unsur yang beragam, dengan ciri-ciri persaudaraan, kesetaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama. Konsep kebangsaan tidak dapat diterima sebagai suatu yang sudah 84
Baca Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: PT Buku Kita, 2007). 85 Baca Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002). 86 Baca Daniel Dhakidae, Partai-Partai Politik Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2004).
36
jadi, yaitu sekedar warisan dari generasi terdahulu, tetapi harus dipupuk terus agar hidup subur karena generasi-generasi berikutnya sudah tidak memiliki ingatan kebersamaan sejarah dengan generasi sebelumnya. Setiap generasi harus mengevaluasi perkembangannya agar diketahui bila telah terjadi penyimpangan dari ciri-ciri konsep kebangsaan yang disepakati atau terjadi penyimpangan dari tujuan semula, yaitu untuk apa bangsa Indonesia dahulu dibentuk.87 Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam National and Character Building dan bangsa Indonesia tinggal saatsaat kehancurannya saja bilamana tidak di lakukan serta tidak perlu malu-malu lagi seperti yang dilakukan di jaman Orde Lama walaupun metodenya harus diperbaiki tidak seperti di masa yang lalu yang syarat dengan doktriner bukan menerima pendidikan kebangsaan dengan secara kesadaran. Terjadi banyak permasalahan di Negara ini karena kita mengabaikan wawasan kebangsaan sehingga masalah yang seharusnya kita selesaikan bersama, kita selesaikan sendirisendiri dan tidak efektif. Sebagaimana bangsa yang pluralistik dan multikultural kita harus bertumpu pada kebersamaan, mutualisme, yang melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah didisain oleh para pendiri Negara sebagai sarana bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar, bersatu yang menjaga tanah air yang kaya raya. Kearifan lokal budaya nasional harus diperkuat untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Munculnya konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, termasuk krisis dalam hal wawasan kebangsaan yang tentu akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Apalagi, bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya, agama, dan 87
Baca Moh. Mahfud MD, Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar luas. Semua ini mengandung potensi konflik (latent sosial conflict) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa bila tidak dikelola dengan baik. Dewasa ini, dampak krisis multi-dimensional ini telah memperlihatkan tanda-tanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (selfconfidence) dan rasa hormat diri (selfesteem) sebagai bangsa. Dengan demikian studi ini ditujukan mengkaji tentang peran partai politik dalam pendidikan politik dan penumbuhan wawasan kebangsaan. Pendekatan dan Metode Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kelembagaan dan sistem politik. Pendekatan ini menekankan pada prosesual dan pemikiran teoritik. Metode pengumpulan data meliputi metode studi pustaka serta studi dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis evaluatif. Pendidikan Politik dan Integarasi Nasional Indonesia yang sudah lebih dari 63 tahun berdiri sebagai negara bangsa tidak serta merta terhindar dari ancaman disintegrasi nasional. Terutama melemahnya semangat nasionalisme oleh karena tarikan globalisme, lokalisme dan radikalisme. Tarikan-tarikan tersebut menguat karena pemerintah selama ini gagal mewujudkan cita-cita nasional antara lain membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga memunculkan prasangka, sentimen dan ketidakpuasan sosial yang luas. Persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini menjadi retorika, ternyata belum mampu mengakomodasi aspirasi secara adil. Penguasaan sumber-sumber kemakmuran hanya berada di tangan kelompok elite yang menindas mayoritas bangsa. Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa nilainya semakin merosot dan mendorong sebagian orang atau kelompok mencari alternatif ideologi lain. Kondisi yang demikian bila tidak segera ditangani secara sadar dan sungguh-sungguh maka akan mengancam kelangsungan kebangsaan kita.
Ada dua masalah penting kebangsaan yang dihadapi Indonesia, yakni pertama, merosotnya pemahaman kebangsaan dalam tiga elemen yaitu masyarakat, kekuatan-kekuatan politik formal (partai politik) dan organisaisi-organisasi sosial yang ekslusif-komunal. Kedua, munculnya etno-nasionalisme (lokalisme) baik karena sebab historis maupun karena penerapan desentralisasi yang terdistorsi. Menurut Coleman88 integrasi nasional akan berhasil jika elite politik mampu mengintegrasikan hubungan yang baik antar elite dan massa. Hubungan yang baik ini meliputi hubungan politik yang adil dan harmoni, sehingga tercipta integrasi politik dan integrasi teritorial. Apabila elite gagal menjalankan peran dan fungsinya di mana elite politik tidak mampu lagi mengendalikan gerakan resistensi sosial dan politik terhadap ideologi politik (dalam hal ini Pancasila dan Wawasan Kebangsaan) serta teritorial (dalam hal ini mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia), maka akan bermuara pada keruntuhan Negara ini. Menghadapi tantangan dan ancaman keindonesiaan kita, maka upaya menemukan kembali keindonesiaan menjadi suatu kemutlakan. Diperlukan revitalisasi ideologi Pancasila baik melalui praktek politik maupun dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan revitalisasi ideologi Pancasila tidak saja melalui pendidikan kewarganegaraan yang cenderung sekadar menjadi pengetahuan, melainkan juga pendidikan kebangsaan yang lebih bersifat afektif, baik di sekolah, pesantren, seminar, maupun pendidikan non-formal untuk orangorang dewasa yang meliputi para pemimpin politik, sosial, budaya dan golongan-golongan strategis lainnya. Selain itu perlu didorong kearifan lokal yang memberikan penghargaan tentang kepelbagaian dalam membangun kesadaran multikultural Indonesia dalam bingkai paradigma Bhineka Tunggal Ika. Melalui upaya ini dibangun pemahaman Indonesia sebagai plural society. Untuk mengatasai masalah benturan antar 88
Baca James S. Coleman and Carl G. Rosberg (eds.), Political Parties and National Integration in Tropical Africa, (Berkeley: University of California Press, 1964).
37
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan kultur yang mengancam kebangsaan Indonesia, salah satunya dengan pendidikan demokrasi, kewarganegraaan (civic education), dan pemahaman tentang multikulturalisme. Ketika zaman bergerak ke arah yang lebih modern yang ditandai dengan reformasi di segala hal, kehidupan kepartaian, kita justru mengalami kemunduran berarti. Sejak reformasi 1998, hampir semua aspek sudah direformasi, kecuali partai politik. Ketika gerakan mahasiswa menggulingkan rezim Orde Baru pada 1998, mereka lupa bahwa masih ada ”musuh” yang belum ditumbangkan yakni roh ”tradisionalisme partai-partai politik”, yang pelan-pelan menerkam gerakan reformasi dari belakang. Selain itu juga sektarianisme partai yang secara massif menjauhkan diri dari wawasan kebangsaan Indonesia. Ada dua tema pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh partai politik yaitu pendidikan pemilih dalam pemilu dan visi misi partai. Terlihat jelas bahwa parpol berusaha menjalankan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan sangat disesuaikan dengan kepentingan politik partai. Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan ditujukan untuk kader dan masyarakat. Maka bisa dilihat bahwa partai politik saat ini lebih mengutamakan pendidikan politik kepada kader partainya atau konstituennya. Intensitas pelaksanaan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dilakukan kurang lebih sebanyak 20 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Dan itu masih sangatlah kurang dan diharapkan partai sebaiknya dapat meningkatkan intensitas pendidikan politik tersebut. Bentuk pelaksanaan pendidikan wawawasan kebangsaan dilakukan dengan tiga cara umum yaitu sosialisasi, seminar dan training. Bentuk pendidikan politik yang paling banyak digunakan adalah dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi misi partai. Bentuk-bentuk pelatihan menjadi pilihan yang tidak utama. Pelatihan sebenarnya mempunyai kelebihan dan lebih baik untuk melaksanakan pendidikan politik karena dengan pelatihan peserta diransang untuk lebih seimbang antara materi dan praktek.
38
Sebagian besar yang digunakan partai politik dalam menyampaikan materi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan adalah pimpinan parpol. Disamping itu parpol juga menggunakan akademisi dan unsur pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa parpol juga membutuhkan pihak lain untuk melakukan sosialisasi, pendidikan politik dan kebangsaan, terutama dari akademisi dan unsur pemerintahan. Pendidikan Politik Wawasan Kebangsaan: Implikasi dan Kendala Ada implikasi nyata dari pendidikan politik yang diberikan partai terhadap peningkatan wawasan kebangsaan. Menurut sebagian pengurus parpol, bila masyarakat atau kader kemudian ikut dalam kehidupan politik dan berpartisipasi didalamnya, maka warga masyarakat tersebut mengalami peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan. Selanjutnya pengembangan wawasan kebangsaan menjadi penting bagi partai melihat kondisi sosial politik dan iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik mempunyai kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara. Pemerintah merupakan institusi yang paling berperan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan selanjutnya di ikuti oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh kelompok mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Alangkah baiknya bila setiap kelompok-kelompok istitusi tersebut bekerjasama dalam mengembangkan wawasan kebangsaan. Partai Politik dituntut untuk dapat menyelenggarakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Partai Politik juga dituntut mampu mengartikulasikan arah dan tujuan partai, memberikan penggalangan politik ke segenap konstituennya secara konstruktif. Peran tersebut sangat dimungkinkan mengingat Parpol dikenal sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Karena itu Parpol memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya, antara lain sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekruitmen serta komunikasi politik kepada publik. Dalam kaitannya dengan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan ditemukan
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan bahwa partai politik memahami peranannya melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan. Sebuah program kegiatan tentu tak lepas dari faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya program tersebut. Dari data yang didapat dilapangan terlihat bahwa partai politik mempunyai beberapa kesamaan dalam memandang masalah tersebut. Pertanyanpertanyaan penelitian diarahkan agar parpol mampu memberikan informasi mengenai faktor kendala yang mereka hadapi selama melaksanakan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Kendala-kendala tersebut berupa sumber dana, sumber daya manusia, waktu, metode, pengorganisasian. Dana pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan berasal dari partai dan pemerintah. Partai tidak menyediakan dana khusus untuk pendidikan politik/wawasan kebangsaan karena dalam versi partai tanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan berada ditangan pemerintah sehingga pemerintahlah yang harus menyediakan dana untuk pendidikan tersebut. Donatur/sponsor untuk pendidikan wawasan kebangsaan sulit didapatkan, mereka lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kekuasaan dan entertaining. Masalah sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Masalah waktu berkaitan dengan masalah sulitnya mencocokkan waktu dengan sasaran pendidikan, konstituen, kader dan kegiatan partai. Partai banyak disibukkan dengan kegiatan politik praktis lainnya (terutama yang berhubungan dengen isu aktual kekuasaan) sehingga sehingga perhatian partai lebih banyak tertuju pada hal tersebut. Untuk masalah metode, problemnya adalah belum ditemukannnya model pendidikan yang partisipatif oleh anggota masyarakat, konstituen dan kader partai, sehingga partai lebih berperan sebagai fasilitator.
Terakhir, masalah pengorganisasian berkaitan dengan sikap serta perilaku masyarakat semakin apatis dengan kegiatan partai Belum terciptanya sinergisitas kerjasama yang simultan antara stakeholders yang berhubungan dengan pendidikan wawasan kebangsaan, seperti pemerintah, partai, akademisi, dunia usaha, LSM dan lain sebagainya. Persaingan antar partai yang membuat tidak munculnya kerjasama partai dalam pendidikan politik/ wawasan kebangsaan. Penutup Peran partai politik dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan sebenarnya sangat sentral bila dikaitkan dengan undangundang tentang partai politik No. 31 tahun 2003. Intensitas pelaksanan kegiatan pendidikan politik/wawasan kebangsaan masih perlu ditingkatkan dimana dari data yang didapat masih terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaaan dan dari segi tema partai selalu menyesuaikan dengan kepentingan politiknya. Perbedaan kepentingan antara partai politik sebagai lembaga pendidikan politik masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, menjadikan agenda tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan terencana. Faktorfaktor yang menjadi kendala parpol dalam peningkatan wawasan kebangsaan adalah sumber dana yang tidak kuat karena partai tidak mengalokasikan secara khusus untuk pendidikan wawasan kebangsaan dan donatur/sponsor lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat dengan kekuasaan dan entertaining. Selanjutnya sumber daya manusia yang ada kurang mempunyai kesadaran politik serta sulitnya mencocokkan waktu dengan sasaran pendidikan, konstituen dan kader. Partai lebih banyak disibukkan dengan kegiatan politik praktis yang berhubungan dengan kekuasaan. Partai sebaiknya memberikan perhatian khusus pada pendidikan politik/ wawasan kebangsaan dengan mengalokasikan dana dan waktu yang lebih besar. Sehingga Partai diharapkan dapat menjadi front leader dalam masalah wawasan kebangsaan sehingga partai mampu mengembangkan perannya sebagai lembaga yang menjalankan pendidikan politik masyarakat.
39
Jurnal POLITEIA|Vol.4|No.1|Januari 2012 ISSN: 0216-9290 Muhammad Arifin Nasution Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan Daftar Pustaka Coleman, James S. (et.all). 1964. Political Parties and National Integration in Tropical Africa. Berkeley: University of California Press. Dhakidae, Daniel. 2004. Partai-Partai Politik Indonesia. Jakarta: Kompas. Mahfud MD, Moh.. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Partai Politik (UU No. 31 tahun 2002” dan Pemilu (UU No.12 tahun 2003” Jakarta: Pondok Edukasi: 2008. Rahman, Arifin. 2002. Sistem politik Indonesia dalam persfektif fungsi dan struktur. Surabaya: Penerbit SIC. Tamin, Azian (dkk). 2005. Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Grafika Indah. Winarno, Budi 2007. Sistem Politik Indonesia Era reformasi. Jakarta: PT. Buku Kita.
40
