23/10/2013
WAWASAN KEBANGSAAN Untuk Indonesia yang Gemilang Kamis, 24 Oktober 2013
Moh. Fadli Dosen FH UB | Ketua Pusat Penelitian Peradaban UB | Staf Ahli PR II UB
PENGERTIAN Wawasan Kebangsaan: cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 angka 1 Permendagri No 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1
23/10/2013
“Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan citacita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno)
“Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiaptiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno)
2
23/10/2013
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PWK) Tujuan PWK (a.l): Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI; > Pasal 3 Permendagri No 71 Tahun 2012 <
SASARAN PWK 1) Organisasi politik 2) Organisasi kemasyarakatan (lembaga nirlaba lainnya) 3) Pegawai negeri sipil 4) Guru atau Pendidik 5) Tokoh agama/masyarakat /adat.
3
23/10/2013
1. PANCASILA
4. NKRI
Materi PWK
2. UUD NRI 1945
3. Bhinneka Tunggal Ika
1. PANCASILA 1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Pancasila 1) Pancasila sebagai dasar negara 2) Pancasila sebagai ideologi 3) Pancasila sebagai falsafah 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila.
4
23/10/2013
PANCASILA 1. 2. 3. 4.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA 1. Dimulai pada masa Sidang I BPUPKI (Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat) tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. 2. Rangkaian ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. 3. Rumusan Soekarno tentang Pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yg dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI.
5
23/10/2013
PERUMUSAN KONSEPTUALISASI PANCASILA 4. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. 5. Fase “pengesahan” dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
2. UUD NRI TAHUN 1945 1.
Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
2.
Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
3.
Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD NRI 1945.
4.
Tema-tema pokok dalam batang tubuh
5.
Perubahan UUD NRI 1945.
6.
Aktualisasi UUD NRI 1945
6
23/10/2013
UUD NRI 1945 • Konstitusi negara • Landasan konstitusional yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan Perundang-undangan di bawahnya. • UUD 1945 sebelum perubahan terdiri atas: (1) Pembukaan; (2) Batang Tubuh; (3) Penjelasan. • Setelah perubahan, terdiri dari : (1) Pembukaan; (2) Pasal-pasal
PERUBAHAN UUD 1945 Perubahan UUD 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, Perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan itu mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.
7
23/10/2013
3. BHINNEKA TUNGGAL IKA 1) 2) 3) 4) 5)
Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika Perkembangan Ke-Bhinnekaan Landasan teoritis Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. • Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu. • Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. • Kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan.
8
23/10/2013
MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA • Bung Hatta mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. • Ketika merancang Lambang Negara RI (Garuda Pancasila), semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. • Muh.Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara
Arysio Nunes dos Santos: Atlantis The Lost Continent Finally Found (riset 30 tahun-hal 674) Prof. Hugues Tertrais (Sarbonne),Perancis dalam buku Asie du Sud-Est: enjeu regional ou enjeu mondial? – Asia Tenggara : pertarungan regional atau pertarungan global?; menulis “I`Asie du Sud-Est apparait comme un microcosme de l`Asie, voire du Monde” – Asia tenggara merupakan mikrokosmos asia bahkan dunia.
Dikenal Peneliti Belanda sebagai Negara Pusat Peradaban Masa Lalu
9
23/10/2013
4. NKRI 1) Perspektif historis 2) Makna dan fungsi NKRI dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. 3) Landasan teoritis. 4) Mencintai dan mempertahankan NKRI
10
23/10/2013
NKRI • Bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. • Pilihan tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. • Komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. • “mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa NKRI tidak dapat diganggu gugat” (Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945)
11
23/10/2013
SEKIAN & TERIMAKASIH MOH. FADLI
[email protected] |
[email protected]
12
