Kewarganegaraan (14)
Good Governance A. Pengertian Good Governance Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan equality perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Good governance dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Menurut UNESCAP dalam http://www.unescap.org good governance memiliki 8 karakteristik utama. yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan,responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum. guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.
Menurut BAPPENAS dalam http://bappenas.go.id pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menujuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah
government lebih mudah dipahami
sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan governance memiliki arti yang lebih kompleks dibanding government karena menyangkut pilar – pilar good governance itu sendiri. Jika kita melihat bagian-bagian dari partisipasi yang dapat dilakukan oleh publik atau masyarakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting. Partisipasi publik menjadi sangat penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya good governance oleh Bank Dunia maupun United Nations Development Program (UNDP). Mengenai good governance, Hetifah Sj. Sumarto berpendapat: “Salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan konstruktif”.
bersosialisasi
dan
berbicara
serta
berpartisipasi
secara
B. Pilar – pilar Good Governance Menurut www.governance-indonesia.com, ada tiga pilar yang terlihat dalam good governance yaitu negara / pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (corporate governance) dan masyarakat madani (civil society) yang masing – masing memiliki tugas dan tanggung jawab yakni : a. Negara 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan 3) Menyediakan public services yang efektif dan accountable 4) Menegakkan hak asasi anusia (HAM) 5) Melindungi lingkungan hidup 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik b. Swasta 1) Mejalankan industri 2) Menciptakan lapangan pekerjaan 3) Menyediakan insentif bagi karyawan 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat 5) Memelihara lingkungan hidup 6) Mentaati peraturan 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (Usaha Kegiatan Mikro) c. Masyarakat Madani 1) Menjaga agar hak – hak masyarakat terlindungi 2) Mempengaruhi kebijakan publik 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) 4) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat
C. Prinsip-prinsip Good Governance Menurut Bappenas dalam http://bappenas.go.id, ada empat belas nilai yang menjadi prinsip good governance yaitu : a. Wawasan ke depan (Visionary) Semua kegiatan pemertintah berupa pelayanan publik
dan pembangunan
diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas. b. Transparansi (Transparancy) Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan
masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi. c. Partisipasi Masyarakat (Participation) Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif. d. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijkan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarkat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. e. Supremasi Hukum (Rule of Law) Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum. f. Demokrasi (Democracy) Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyurakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada konsensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama. g. Profesionalisme dan kompetensi (Profesionalism and Competency) Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga
dibutuhkan
upaya
untuk
menempatkan
aparat
secara
tepat
dengan
memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, lokarya, dll. h. Daya Tanggap (Responsiveness) Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya. i. Efisien dan Efektif (Effieciency and Effectiveness) Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. j. Desentralisasi (Decentralization) Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkatan yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara proposional.
k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private and Civil Society Partnership) Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan
kemitraan dan
perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang rill (demand driven) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu. l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Comitment to Reduce Inequality) Semua
warga
masyarakat
mempunyai
kesempatan
memperbaiki
dan
mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. m. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Pemerintah harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari. n. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang kompetitif. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance. Asasasas umum pengelolaan keuangan negara pada dasarnya dijiwai oleh asas-asas
umum pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini dapat dilihat dari adanya asas akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, universalitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pada asas-asas good governance dikehendaki adanya prinsip bertindak cermat, jangan
mencampur
adukkan
kewenangan
dan
prinsip
penyelenggaraan
kepentingan umum. Karena pada dasarnya adanya asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang baik bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat yang berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu ketaatan pada asas-asas yang telah ditentukan di atas perlu selalu dijaga dan disosialisasikan terus di antara para aparatur pemerintah, para pengelola keuangan negara dan pihak-pihak yang terkait.
D. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik Prinsip yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan yang tradisional adalah terletak pada adanya tuntutan yang kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan terbuka aksesnya. Berikut UNDP (1997) mengungkapkan prinsipyang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi : 1) Partcipation Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif 2) Rule of law Proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk penegakan hukum (gakkum), dengan karakter : (a) supremasi hukum,
(b) kepastian hukum, (c) hokum yang responsif, (d) penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan (e) independensi peradilan. 3) Tranparency Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, serta pengelolaan sektor-sektor publik. 4) Responsiveness Peka dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memiliki etik individual, dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial, pemerintah harus memperhatikan karakteristik kultural, dan perlakuan yang humanis pada masyarakat 5) Consensus orientation Pengambilan keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. 6) Kesetaraan dan Keadilan Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. 7) Effectiveness and efficiency Berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyayarakat, rasional, dan terukur. 8) Accountability Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal (pemegang kekuasaan dengan rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan
pejabat di atasnya), dan akuntabilitas horizontal (pemegang jabatan publik dengan lembaga setara; profesi setara). 9) Strategic vision Pandangan strategis untuk menghadapi masyarakat oleh pemimpin dan publik. Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan akibat kemajuan teknologi, agar dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka hedaknya prinsip good governance dapat diterapkan dibeseluruh sektor dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah untuk beberapa tahun mendatang diarahkan pada : 1.
Stabilitas Moneter, khususnya kurs dollar AS (USD) hingga mencapai tingkat wajar dan stabilitas harga kebutuhan pokok pada tingkat yang terjangkau
2.
Penanganan dampak krisis moneter khusus pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi pengangguran, percukupan kebutuhan pangan bagi yang kekurangan.
3. Rekapitalisasi kecil, menengah yang sebenarnya sehat & produktif 4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal dan anggaran serta penyelesaian hutang swasta dan restrukturisasi sektor riel. 5.
Melanjutkan
langkah
menghadapi
era
globalisasi
khususnya
unutk
meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi. Dalam praktek good governance perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan good governance. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indicator ekonomi makro atau tujuan-tujuan pembangunan atau indikator quality of life yang dituju. Untuk negara-negara terkena krisis, indikator recovery. Tetapi bias juga secara sektoral (produksi tertentu), peningkatan eskpor, investasi, jaringan jalan, tingkat dan penyebaran pendidikan).
Dan juga secara mikro seperti laporan hasil audit suatu badan usaha. Tidak saja perusahaan tetapi juga unit-unit birokrasi (misalnya dalam pelayanan). Misalnya Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan Modul tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Pengembangan indicator keberhasilan atau kegagalan dilakukan antara lain mengenai : Pelayanan publik UU No.I/1995 1. Koordinasi sector public dan swasta (terutama dari keluhan sector swasta/masyarakat 2.
Pengelolaan usaha yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan ISO 14.000.
3. ISO 9.000 Kendali Mutu. Penilaian aspek manajemen tertentu. 4.
Sertifikasi dan Standarisasi, juga suatu pengukuran / indikator kualitas produk.
5. MRA Standard and Conformance. Adanya kesepakatan aturan penilaian mutu produk antar negara. 6. Audit Report, NeracaUntung Rugi dan lain sebagainya bagi sesuatu badan usaha.
Beberapa manfaat utama diterapkannya konsep Good Governance adalah sebagai berikut. 1.
Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan
2.
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional, dan akuntabel
3.
Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat
4.
Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundangundangan baik ditingkat pusat maupun daerah
E. Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan akan Membantu Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Swasta Kaitannya penerapan prinsip good governance dengan good corporate governance didasari pada surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan
kepentingan
stakeholder
lainnya,
berlandaskan
peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang saham/ pemillik modal, komisaris/ dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaannya, yaitu: 1. transparansi; 2. kemandirian; 3. akuntabilitas; 4. pertanggungjawaban, dan 5. kewajaran. Penerapan prinsip terasebut diharapkan dapat diimplentasikan dalam berbagai sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang disebut kemitraan. Kemitraan antara pemerinath dengan swasta dan masyarakat madani untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang sudah mulai dilakukan namun belum sesuai dengan harapan. Sehingga dewasa ini, terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik sebagai wujud dari kemitraan. Dari sinilah muncul pemikiran baru yang mengarah kepada perubahan pola penyelenggaraan pemerintah, yaitu dari pola tradisional atau konvensional dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, yang dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan (government) menjadi kepemerintahan (governance). Diharapkan perubahan paradigma tersebut, akan memiliki dampak yang signifikan khususnya dalam kepercayaan masyarakat akan kinerja dari pemerintah (good governance and clean government). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku good governance, yaitu: 1. Pembangunan oleh dan untuk masyarakat. 2. Pokok pikiran community information planning system, dapat diwujudkan dengan “sharing” sumber daya terutama sumber daya informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat. 3. Lembaga legislative perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat. 4. Birokrasi harus menajlin kerjasama dengan rakyat. 5. Birokrasi membuka dialog dengan masyarakat, untuk memperkuat interaksi yang lebih besar antara birokrat dengan rakyat atau pejabat yang dipilih. 6. Nilai managemen strategis, berupaya mengembangkan organisasi yang mampu beradaptasi dan menanggapi tuntutan dengan lingkungannya. Perwujudan
“clean
and
good
governance”
dengan
manajemen
penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsive dan adaptif perlu didukung dengan penciptaan administrasi public yang mengandung unsur system koperasi dan pendekatan pelayanan publik
yang relevan bagi masyarakat, maka menurut Nisjar (1997) hal yang dapat ditempuh adalah: 1. Kerangka kerja tim (teamworks) antar organisasi, departemen dan antar wilayah. 2. Hubungan kemitraan (partnership) antara pemerintha dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan tadi sekedar kemitraan internal diantara jajaran instansi pemerintah saja. 3.
Pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentinya tanggungjawab bersama dan kerjasama (cooperation) dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4.
Adanya dukungan dan sistem kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk talking) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistic dapat dikembangkan.
5.
Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai etika dan moralitas yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani.
6.
Adanya pelayanan administrasi public yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, inklusi, administrasi publik yang mudah dijangkau masyarakat dan bersifat bersahabat, berdasarkan pemerataan yang berkeadilan dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, mencerminkan wajah pemerintah yang sebenarnya atau tidak menerapkan standar ganda dalam menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat berfokus pada kepentingan masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah, bersikap professional dan bersikap tidak memihak. Tiga pilar untuk menyokong konsepsi pemerintahan yang baik yaitu
pemerintah, dunia usaha atau sector swasta dan masyarakat madani sejalan dengan konsepsi dan prinsip “Reinventing Government” (David Osborne dan Ted Gaebler). Pemerintah hendaknya berperan sebagai katalis di mana pemerintah hanya dibatasi pada peran “steering rather than rowing”.
Penyelenggaraan
kepemerintahan
yang
baik
(good
governance)
menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, ketebukaan dan rule of law. Sementara pemerintahan yang bersih menurut terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-administration) dari “etika administrasi negara”. Sedang pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan dan kepatuhan (compliance) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah. Dapat disimpulkan, pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk frame work legal institusional dan regulator di mana dalam frame work ini “governance systems” dikembangkan. Dengan penerapan good governance atau kepemerintahan yang baik dalam organisasi kepemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan disegala bidang, tak terkecuali pula hal tersebut juga akan membantu penerapan good corporate governance di sektor swasta. Literatur: - Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003. - T. Gayus Lumbuun, Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, http://www.kormon GT. Suroso dalam http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikelanggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governancedalam-pengelolaan-keuangan-negara http://azizkusumaaji.blogspot.com/2013/01/tugas-terstruktur-mata-kuliahsistem.html
