BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. A. Pengertian dan Prinsip Good Corporate Governance

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Pengertian dan Prinsip Good Corporate Governance Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan corporate governance sebuah isu pentingnya di kalangan para eksekutif, organisasiorganisasi NGO, para konsultan korporasi, akedemisi dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait dengan corporate governance seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial (corporate sosial responsibility) dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan-ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. Corporate governance juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di negara kita.20 Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk dikaji oleh pelaku bsinis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain-lain. Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari tahun ke tahun. Kajian atas corporate governance mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang

20

I Nyoman Tjager, et.al., Op.cit., hlm. 18

18

Universitas Sumatera Utara

19

saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispersed ownership).21 Istilah “corporate governance” untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report.22 Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Cadbury Report mendefenisikan corporate governance sebagai : ...the system by which organizationsare directed and controlled.23 “Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi” Defenisi lain dari Cadbury Committee memandang Corporate Governance sebagai : “Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka”.

21

Ibid., hlm. 24.

22

Cadbury Report adalah sebutan lazim untuk The Report of the Cadbury Commitee on Financial Aspects of Corporate Governance : The Code of Best Practice sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Cadbury Schweppes di tahun 1992. Komite ini dibentuk pada bulan Mei 1991 oleh London Stock Exchange dan profesi akuntan dan diketuai oleh Sir Adrian Cadbury untuk membahas aspek-aspek finansial corporate governance. Komite yang terbentuk sebagai wujud keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan seperti Maxwell Communications ini kemudian menghasilkan Code of Best Practice yang kemudian wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan terbuka di Kerajaan Inggris.

23

Thurrock Council, Corporate Governance Review, (Spring, 2002) hlm. 2


20

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefenisikan corporate governance sebagai : “Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuantujuan tersebut dan mengawasi kinerja.” Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI) mendefenisikan corporate governance sebagai : “Seperangkat peraturan yang nengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sisten yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepntingan (stakeholders).24 Stjin Claessens menyatakan bahwa, pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakehoders. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Kategori pertama akan sangat cocok untuk dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di satu negara, misalnya melihat bagaimana Dewan Direksi memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan 24

I Nyoman Tjager, et.al., Op.cit., hlm 27


21

keputusan, bagaimana menentukan kompensasi yang layak bagi executive perusahaan, bagaimana korelasi antara kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan. Sedangkan kategori kedua dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance secara komparatif, misalnya melihat bagaimana berbagai perbedaan dalam kerangka normatif yang dibangun akan mempengaruhi pola perilaku perusahaan, investor dan lainnya.25 Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.26 Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting Corporate Governance ini, Organization for Economic Corporation and Developsment (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara.27

25

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op.cit., hlm. 26.

26

I Nyoman Tjager, et.al., Op.cit., hlm. 29

27

Ibid., hlm. 49


22

Prinsip-prinsip ini diharpkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah)

dalam

membangun

framework

bagi

penerapan

corporate

governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi guidance atau pedoman dalam mengolaborasi best practice bagi peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainbility) perusahaan.28 Prinsip-prinsip OECD mencakup lima bidang utama: hak-hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindunganya; peran para karyawan dan pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders)

lainnya;

pengungkapan

(disclosure) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; tanggung jawab dewan (maksudnya dewan komisaris maupun direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya atau secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: 29 1. Kewajaran (Fairness) Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing,ndengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pedagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mebuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi

28

Ibid., hlm. 49

29

Ibid., hlm 49-52


23

terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, termasuk

sistem

remunerasi;

menyajikan

informasi

secara

wajar

atau

pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan Equal Job Opportunity. 2. Transparansi (Disclosure dan Transparency) Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders). Prinsip diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akutansi (accounting system) yang berbasiskan standar akutansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.


24

3. Akuntabilitas (Accountability) Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (efective oversight) berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Merupakn bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (Financial Statement) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan berst practices (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “Risk-based” Audit: menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (dispute); penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); menggunakan External Auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme). 4. Responsibilitas (Responsibility) Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehatdari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan masyarakat sekitarnya.


25

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis dan sehat. Meurut Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/M-MBU/2002 bahwa disamping keempat prinsip diatas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (Indenpedence). Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat.30 Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, ada 6 (enam) pilar yang perlu dilaksanakan, yaitu :31 1. Sistem perlindungan hak pemegang saham, 2. Visi, misi dan rencana strategis yang jelas, 3. Kembangkan keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan, 4. Sistem akutansi dan Management Information System yang menjamin transparansi, 5. Manajemen pengendalian risiko, kepatutan aturan dan sistem audit yang andal, 6. Sistem pengukuran kinerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

30

I Nyoman Tjager, et.al., Op.cit., hlm.53

31

Ibid., hlm. 166


26

B. Tujuan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip good corporate yang diterbitkan OECD mencakup hal-hal berikut :32 1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan good corporate governance secara efektif (ensuring the basis for an effective corporate governance framework) 2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (the rights of shareholders and key ownership functions) 3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (the equitable teratment of shareholders) 4. Peranan the shareholders dalam corporate governance (the role of stakeholders in corporate governance) 5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan (disclosure and transparency) 6. Tanggung jawab Dewan Pengurus (the responsibilities of the Board). Berdasarkan berbagai definisi Good Corporate Governance yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu:33 1. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, 2. melindungi hak dan kepentingan para anggota (the stakeholders) pemegang saham, 3. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, 4. meningkatkan effisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan 32

John Pieris dan Nizam Jim, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm. 144

33

Fitri, http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2259789-tujuan-dan-manfaatpenerapan-prinsip, diakses 14 Januari 2014, pukul 14.50


27

5. meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan. Kelima tujuan utama Good Corporate Governance menunjukan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Di dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep. 117/M-MBU/2000

diutarakan

juga

bahwa

penerapan

Good

Corporate

Governance pada BUMN, bertujuan untuk :34 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efesien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan investasi nasional. 6. Mensukseskan program privatisasi.

Semua kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diselenggarakan dengan sistem pengendalian internal yang mencakup :35 34 35

John Pieris, et. al., Op.cit., hlm. 144 Ibid, hlm. 144-145


28

a. Pengendalian terstruktur terdiri atas : 1. Integritas , nilai etika dan kompetensi karyawan; 2. Filosofi dan gaya manajemen; 3. Keseimbangan tanggung jawab dan kewenangan; 4. Pengembangan sumber daya manusia; 5. Arahan dari Direksi b. Pengkajian dan pengelolaan resiko usaha c. Pengendalian menyeluruh di setiap unit, aspek dan tingkatan d. Ketaatan pada peraturan dalam pelaksanaan, pelaporan e. Sistem monitoring dengan dukungan audit internal. Praktik-praktik corporate governance yang kurang terpuji sering ditandai dengan ciri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, kontrol internal yang lemah, audit yang buruk, kurangnya disclosure yang seimbang, dan kurangnya penegakan hukum. Budaya Good Corporate Governance memang harus dimasyrakatkan. Repotnya, praktik-praktik perusahaan yang tercela sring tumpang-tindih dengan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sementara banyak pengusaha atau direksi yang belum memahami atau malah sengaja melanggar prinsip-prinsip corporate governance.36

C. Tugas dan Fungsi Direksi pada BUMN Keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin ada suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak 36

Adrian Sutedi, Op.cit., hlm. 66


29

mungkin adanya direksi tanpa adanya perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Sekalipun perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa perseroan terbatas dinggap seakanakan sebagai subjek hukum sama seperti manusia.37 Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuhn tanggujng jawab. Dengan demikian, keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Tidak mungkin terdapat suatu perseroan tanpa adanya direksi. Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terurus sesuai maksud didirikan perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan tersebut lazim disebut sebagai fiduciary duty.38 Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggun jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “Direksi adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai 37

Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan ,Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 40.

38

Ibid., hlm. 41


30

trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent karena direksi bertindak keluar dan atas nama perseroan”.39 Fungsi direksi demikian sekaligus telah memberikan gambaran direksi dalam suatu perseroan terbatas. Keberadaan direksi deperlukan oleh perseroan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurus perseroan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa direksi diibaratkan sebagai nahkoda perseroan, pusat energi (central energy) perseroan, mesin perseroan (corporate engineering), semangat perseroan (spirit of corporations), corporate image yang utama dari perseroan, simbol perseroan (imagine corporations), aura perseroan dan lain sebagainya.40 Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi perseroan, demi pengurusan perseroan yang efesien.41 Pasal 92 jo. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas menyatakan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan

39

Gunawan Widjaya, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, (Forum Sahabat, 2008) hlm. 65

40

Try Widiyono, Op.cit., hlm. 41

41



31

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Secara rinci, tugas direksi mengurus perseroan masih tersebar pada bebedrapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:42 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.43 Hal ini juga ditegaskan kembali dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT,

yaitu

direksi

menjalankan

pengurusan

perseroan

untuk

kepentingan perseroaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Tanggung jawab direksi tersebut ditegaskan kembali pada pasal 97 ayat (1) dan pasal 92 ayat (1) sampai (3) 2. Tugas melakukan pemenuhan persyaratan legalitas perseroan, baik dalam proses pendirian, proses pengesahan perseroan menjadi badan hukum, proses perubahan anggaran dasar, baik perubahan anggaran dasar menyangkut perubahan „tertentu/pokok‟ maupun perubahan anggaran dasar lainnya. Tugas tersebut tercantum dalam berbagai pasal dalam

42 43

Ibid, hlm. 51-59 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


32

UUPT, seperti tugas untuk memenuhi legalitas pendirian, yaitu sebagai berikut: a. Pengajuan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI paling lambat 60 hari sejak akta dibuat, dilengkapi keterangan mengenai dokumen.44 b. Mengirimkan secara fisik surat permohonan yang dilampiri data pendukung dalam waktu 30 hari sejak dinyatakannya tidak keberatan oleh Menkumham.45 c. Menerima keputusan tentang pengesahan perseroan menjadi badan hukum oleh Menkumham dalam waktu 14 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.46 d. Perseroan memperoleh status badan hukum diatur dalam pasal 7 ayat (4) UUPT, pada tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum perseroan. 3. Berkenaan dengan legalitas perubahan anggaran dasar, antara lain diatur sebagai berikut: a. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh dan merupakan wewenang darri RUPS. Acara RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

44

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

45


46



33

b. Perubahan tertentu (pokok) sebagaimana telah diatur pada pasal 21 ayat (2) UUPT, yang menyangkut 6 aspek. Dalam perubahan anggaran dasar tertentu, “pokok” tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Menkumham.47 c. Perubahan anggaran dasar lainnya (di luar perubahan anggaran dasar tertentu/pokok) cukup diberitahukan kepada Menkumham. d. Dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan tersebut tidak dibuat atau dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris, maka perubahan anggaran dasar tersebut selanjutnya tetap wajib dinyatakan dalam akta notaris, paling lambat 30 hari, terhitung sejak dalam akta notaris sejak tanggal keputusan RUPS yang tidak dibuat akta berita acara rapat yang dibuat notaris.48 e. Permohonan perubahan

persetujuan pokok

atau

perubahan

anggaran

perubahan

lainnya

dasarmenyangkut diajukan

kepada

Menkumham paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat anggaran dasar tersebutj dibuat49 f. Setelah lewat batas waktu 30 hari sejak akta notaris tersebut dibuat, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menkumham. Dengan demikian, pada saat lewatnya waktu 30 hari sejak akta notaris 47


48


49

Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


34

dibuat atau sejak perubahan anggaran dasar, tidak diajukan kepada Menkumham maka terhadap perubahan anggaran dasar tersebut tidak berlaku dan wajib dilakukan perubahan anggaran dasar baru, melalui prosedur dan tahapan serta waktu baru, sekalipun materi perubahan tersebut masih tetap sama. 4. Kewajiban direksi untuk mendaftarkan pada daftar perseroan yang diatur pada pasal 4 ayat (7) sampai (9) UUPT. Kewajiban direksi ini berlaku dalam hal terjadi pengangkatan penggantian dan pemberitahuan anggota direksi. Doreksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. 5. Tugas untuk memastikan bahwa pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yahng berlaku. 6. Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Selain daftar pemegang saham tersebut, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.50 7. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri 50

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


35

untuk dicatat dalam daftar perseroan, paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. 8. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tersebut memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yan g akan datang.51 9. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaaholeh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.52 Kewajiban direksi ini sebagai bagian dari tanggung jawab direksi perseroan kepada shareholder yang juga mendasar pada prinsip fiduciary duty. 10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit.53 11. Direksi mempunyai tugas juga, antara lain untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam padal 79 ayat (10) UUPT. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.54 Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.55

51


52


53


54


55



36

12. Kewajiban direksi untuk memberitahukan keputusan RUPS mengenai pengurangan

modal

perseroan

kepada

semua

kreditur

dengan

mengumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.56 13. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain anggaran dasar.57 14. Pasal 100 ayat (1) UUPT memberikan tugas kepada direksi, yaitu direksi wajib: a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi; b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang dokumen perusahaan; serta c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud serta dokumen perseroan lainnya. 15. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

56


57



37

dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.58 16. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:59 a. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau b. Menjadikan jaminan utang kekayaanperseroan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 17. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroaan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.60 18. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.61 19. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan.62 20. Direksi, dewan komisaris atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham

58


59


60


61


62



38

dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.63 21. Tugas direksi yang utama adalah mengurus perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan, dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan UUPT, yang berlaku adalh UUPT.64 Pada prinsipnya, suatu Perseroan Terbatas dapat mempunyai hanya satu orang direktur, tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit dua orang direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:65 a. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat. b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang. c. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka. Dalam menjalankan tugas dan kepengurusannya, direksi harus senantiasa :66 a. Bertindak dengan itikad baik;

63


64

Try Widyono, Op.cit., hlm. 59

65

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 51.

66



39

b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata; c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri; d. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. A. Pengertian dan Prinsip Good Corporate Governance

Recommend Documents