PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI LINGKUNGAN BUMN SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN (BACELIUS RURU)
PT PUSRI - PALEMBANG 21 NOVEMBER 2002 1
LATAR BELAKANG PENTINGNYA INISIATIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis multidimensi termasuk perekonomian sehingga menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan besar menjadi bangkrut. Kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis yang melanda Asia, termasuk Indonesia, adalah lemahnya implementasi good corporate governance.
Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah minimnya keterbukaan perusahaan berupa pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan terutama bagi perusahaan yang belum go public, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan.
Lemahnya implementasi good corporate governance akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan stakeholders.
Collapse-nya beberapa perusahaan besar di negara-negara maju seperti BCCI,
UK(1988); Bank Barings, UK(1996); Enron Corp., US(2002). (Dr. Sofyan A. Djalil, LKDI10 April 2002) 2
Persepsi Dunia Luar terhadap Indonesia Indonesia merupakan negara yang terburuk dalam penerapan Good Corporate Governance di Asia (McKinsey Investor Opinion Survey,1999-2000)
Indonesia merupakan negara yang paling tinggi tingkat KKN-nya di Asia (Hasil Survey Political and Economic Risk Consultancy) Indonesia menduduki peringkat 88 Corruption Persception Index (CPI) 2001 dari 99 negara yang disurvey. Indonesia menempati urutan keempat CPI terendah, dengan score Bangladesh=0,4; Nigeria=1,0; Uganda=1,9; Indonesia=1,9. (Survey CPI 2001Transparancy International).
3
(Lanjutan) Persepsi Dunia Luar terhadap Indonesia Perceived Standard tentang kualitas keterbukaan (disclosure and transparancy) di Asia Pacific. Skor Indonesia = 4,7. Bandingkan dengan skor Singapura (3,0); Malaysia dan Philipina (4,2); Thailand (4,3); India (4,4); dan Cina (4,7). (Corporate Governance 1999 Survey of Institutional Investors - PWC)
Posisi Good Corporate Governance perusahaan Indonesia. Survey terhadap 495 Blue Chips in Emerging Market, 18 sample dari Indonesia, dengan hasil: ~ The Best : HSBC (Hong Kong) ~ The Best 2 : Infosys (India) ~ The Best 3 : SIA (Singapore) ~ The Best 50 : None from Indonesia ~ The Worst 25 : 5 from Indonesia (#471, 472, 489, 493 dan 495) ~ The Worst : #495 from Indonesia.
(Dr. Sofyan A. Djalil, LKDI- 10 April 2002, dari Credit Lyonnais SA, Emerging Market 2001- The Saint and The Sinner) 4
Pengertian Corporate Governance
Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan
untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.(Malaysian Finance Committee on Corporate Governance February 1999)
Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI)
5
(LANJUTAN) PENGERTIAN CORPORATE GOVERNANCE
Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).
Good corporate governance juga merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban perusahaan kepada shareholders dan seluruh stakeholders, dan harus mampu bekerjasama dengan stakeholders
dalam mencapai tujuan perusahaan. Buruknya hubungan perusahaan dengan stakeholders dapat menimbulkan hambatan dan gangguan pada jalannya operasi perusahaan,
Kunci terciptanya good corporate governance dalam perusahaan adalah berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritasnya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh stakeholders.
6
MANFAAT CORPORATE GOVERNANCE
Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
Mendapatkan cost of capital yang lebih murah (debt/capital)
Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan.
Mempengaruhi harga saham secara positif.
Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap penerimaan Negara dalam bentuk pajak dan dividen, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Melindungi Direksi / Komisaris / Dewan Pengawas dari tuntutan hukum dan melindungi dari intervensi politis serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme korporasi.
(Corporate Governance and its ultimate objective of realizing long term shareholder value, Bernie Carmody, ADB, 8 November 2001, dengan beberapa penambahan) 7
Prinsip-prinsip Corporate Governance Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang baik adalah : transparansi kemandirian akuntabilitas pertanggungjawaban kewajaran (fairness) (Kementerian BUMN)
OECD menyusun prinsip-prinsip good corporate governance yang dikelompokkan dalam 5 (lima) hal, yaitu :
1.
Perlindungan atas hak-hak pemegang saham
2.
Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham
3.
Peranan stakeholders dalam corporate governance
4. 5.
Keterbukaan dan Tranparansi Akuntabilitas Direksi dan Komisaris
Corporate governance yang baik untuk BUMN adalah sistem dan struktur korporasi
yang mengarah dan mendukung pada terciptanya perusahaan berkelas dunia yang kompetitif di pasar global.
8
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE
Peranan penting corporate governance terletak pada kontribusinya terhadap kemakmuran perusahaan (business prosperity) dan akuntabilitas (accountability). Perusahaan Terbuka merupakan organisasi bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable) keberadaannya, sebab dalam kegiatan operasional mereka dituntut untuk memberikan informasi secara lebih terbuka kepada masyarakat.
Satu hal yang penting terutama dalam kaitannya dengan usaha untuk menarik mitra strategis ke BUMN berkaitan dengan pentingnya penerapan corporate governance yang baik adalah kenyataan bahwa global investor dalam mengambil keputusan investasi tidak hanya memperhatikan tingkat return yang tinggi dalam jangka pendek dan produktivitas perusahaan saja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas keterbukaan informasi dan kualitas corporate governance BUMN yang bersangkutan.
9
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE
Transparansi dalam pengelolaan BUMN merupakan prakondisi yang penting untuk meningkatkan kinerja BUMN serta merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang tepat bagi program privatisasi BUMN.
Betapa pentingnya Good Corporate Governance tersebut sehingga Good Corporate Governance dicantumkan dalam salah satu item misi Kementerian BUMN, yaitu tercantum dalam butir a yang berbunyi “melaksanakan reformasi dalam ruang ligkup budaya kerja, strategi, dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam pengelolaan Good Corporate Governance.
10
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE Praktek-praktek Good Corporate Governance yang akan diperkenalkan kepada BUMN antara lain adalah :
Peran dan tanggung jawab Komisaris/ Dewan Pengawas akan didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan pendapat kepada Direksi dalam pengelolaan BUMN; Peran dan tanggung jawab Direksi akan diperjelas, khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing-masing BUMN; Pembentukan Komite Audit dan Komite Remunerasi sebagai subkomite Komisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN; Komite Audit bertujuan untuk membantu Komisaris antara lain melakukan penilaian atas hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern maupun ekstern, sistem pengawasan perusahaan dan laporan keuangan. Komite Remunerasi bertugas memberikan rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi dan kompensasi serta sistem pensiun. Kriteria seleksi dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi Komisaris/ Dewan Pengawas dan Direksi akan diimplementasikan. Hal ini termasuk dan merupakan perbaikan terhadap Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Direksi yang sudah diterapkan di BUMN saat ini. 11
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE
Surat Penunjukan bagi Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang baru ditunjuk akan dibuat, yang secara formal akan menjelaskan antara lain tugas, tanggungjawab serta harapan-harapan Pemerintah; Program Pengenalan/Orientasi untuk Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi baru akan dilakukan untuk memastikan agar Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi segera dapat memberikan kontribusinya kepada perusahaan; Dokumen Statement of Corporate Intent (SCI) akan diterapkan bagi semua BUMN yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah. Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan maksud perusahaan yang telah disetujui oleh BUMN dan Pemerintah sebagai pemegang saham/ pemilik modal yang intinya memuat target-target kinerja dan indikator-indikator lain yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh BUMN serta sistem pemantauan pencapaian target-target kinerja. Dokumen ini akan tersedia dan dapat diakses oleh publik; Sistem Remunerasi Berdasarkan Kinerja (Performance Incentive System) akan diterapkan kepada Direksi. Sistem ini dikaitkan dengan pencapaian target keuangan dan non-keuangan yang akan mendorong Direksi bertindak secara profesional dan objektif sejalan dengan tujuan-tujuan Pemerintah sebagai pemegang saham. 12
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE
Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan, sebagai salah satu hal yang penting dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Kementerian BUMN telah memiliki fasilitas BUMN Online yang diluncurkan pada tanggal 8 Maret 2002 dengan nama www.bumn-ri.com. Pembuatan Master Plan BUMN Tahun 2002 yang di dalamnya memuat visi dan misi, sasaran, arah dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian BUMN pada tahun-tahun mendatang termasuk Action Plan Privatisasi BUMN. Penyusunan RUU BUMN yang saat ini sedang dipersiapkan. Dengan tersusunnya RUU BUMN maka diharapkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMN serta Privatisasi BUMN dapat dilakukan lebih optimal yang pada akhirnya kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional lebih meningkat lagi. Pembentukan Tim Program Restrukturisasi dan Corporate Governance di Lingkungan Kementerian BUMN (Kep. 53/M.BUMN/2002) dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program restrukturisasi dan Corporate Governance dgn dana dari ADB. Kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan yang berkualitas secara langsung akan mendorong setiap organ dalam perusahaan untuk melakukan pengurusan perusahaan berdasarkan akuntabilitas dan responsibilitas. Hal ini berarti mewujudkan dilaksanakannya prinsip-prisip good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan.
13
(LANJUTAN) PRINSIP-PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE Dalam pengungkapan informasi harus diperhatikan hal-hal mana yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan dan pihak-pihak yang relevan untuk mendapat publikasi tersebut, sehingga pengungkapan informasi perusahaan dapat dilakukan tanpa mengurangi kemampuan bersaing dari perusahaan tersebut. Penerbitan laporan dilakukan secara rutin setiap tahun kepada publik karena merupakan suatu keharusan yang mengikat bagi perusahaan berdasarkan UU PT. Dalam Laporan Tahunan terdapat informasi keuangan dan non keuangan yang menunjukkan bagaimana pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dan komisaris dalam suatu periode waktu dan bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya perusahaan milik shareholders yang dipercayakan kepada manajemen.
14
Maksud Penerapan Prinsip-Prinsip Corporate Governance
(Berdasarkan Pedoman Corporate Governance- KNKCG)
Memaksimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.
Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
Mendorong agar pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
15
Independensi Direksi dan Komisaris Berdasarkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-C tentang Tertib Perusahaan (Corporate Governance), diatur hal-hal terkait dengan Direktur Independen, Komisaris Independen dan Sekretaris Perusahaan.
Direktur Independen Perusahaan Tercatat wajib memiliki Direktur Independen sekurangkurangnya 30% dari seluruh anggota Direksi. Komisaris Independen Perusahaan Tercatat wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) Komisaris Independen. Komisaris Independen berwenang membentuk dan memimpin Komite Audit. Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) Setiap Perusahaan Terbuka harus mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
Di lingkungan BUMN, Komisaris independen juga akan diterapkan secara bertahap, demikian juga Direktur independen, dan Sekretaris perusahaan baik pengangkatan baru maupun pemberdayaan yang sudah ada, sehingga Sekretaris perusahaan benar-benar dapat memastikan bahwa setiap BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.
16
PENGUJIAN PENERAPAN MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE Pemerintah telah menetapkan 5 perusahaan yang dijadikan sebagai pilot dalam pengujian penerapan model Good Corporate Governance, yaitu:
PT Timah Tbk PT Perusahaan Listrik Negara PT Jasa Marga PT Pelayaran Nasional Indonesia PT Perkebunan Nusantara VIII Kegiatan pengujian model Good Corporate Governance telah mencakup antara lain penyelenggaraan workshop mengenai corporate governance untuk Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi 5 perusahaan tersebut serta pembuatan konsep dokumen Statement of Corporate Intent bagi 4 pilot perusahaan yang belum merupakan perusahaan publik. Salah satu dari 5 pilot perusahaan dalam pengujian model Good Corporate Governance, yaitu PT Timah Tbk telah lebih maju dalam menerapkan praktekpraktek Good Corporate Governance dalam perusahaan. PT Timah Tbk telah menerbitkan laporan mengenai praktek-praktek Good Corporate Governance sebagai bagian dalam laporan tahunan perusahaan tahun 1999. Inisiatif ini akan diikuti oleh pilot perusahaan lain, yaitu PT Jasa Marga. Kementerian BUMN akan melakukan pengukuran dan pengujian Good Corporate Governance, pada saat ini sedang dilakukan terhadap 16 BUMN, bekerjasama dengan BPKP.
17
Inisiatif Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mendorong Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pendirian Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang telah melahirkan National Code of Good Corporate Governance, termasuk inisiatif Sectoral Code
Adopsi berbagai ketentuan Good Corporate Governance oleh Bapepam dan BEJ untuk perusahaan publik
Inisiatif Kadin yang memasyarakatkan program BTP (Bersih, Transparan dan Profesional)
Kebijakan Menteri Negara BUMN untuk implementasi Good Corporate Governance di kalangan BUMN dengan Penerbitan keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
Inisiatif implementasi Good Corporate Governance oleh kalangan Perbankan
Inisiatif masing-masing Perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance.
Pendirian beberapa LSM yang bergerak dalam Good Corporate Governance (CGOs)
18
Inisiatif Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mendorong Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Lanjutan) 2002 bagi perusahaan yang menyajikan kualitas keterbukaan yang terbaik dalam laporan tahunannya, yang diselenggarakan oleh KNKCG, Kementerian BUMN, Ditjen Pajak, Bapepam, BEJ dan IAI.
Inisiatif pendirian Perkumpulan Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) oleh KNKCG untuk mendukung operasional dan implementasi Good Corporate Governance
Kementerian BUMN akan melakukan pengukuran dan pengujian Good Corporate Governance, pada saat ini sedang dilakukan terhadap 16 BUMN, bekerjasama dengan BPKP.
Telah dilaksanakan BUMN Award 2002 dan CEO BUMN Award 2002
Akan diberlakukan Statement of Corporate Intent (SCI), Appointment Agreement (AA) dan Performance Incentive Scheme (PIS) pada setiap BUMN.
19
KESIMPULAN Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997, disebabkan antara lain oleh belum diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh pelaku ekonomi nasional. • Dalam kedudukannya sebagai badan usaha milik negara, maka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan BUMN diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak, terutama dari Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolalaan, pembinaan dan pengawasan BUMN. • Sejalan dengan era globalisasi, maka prinsip-prinsip Good Corporate Governance menempati posisi yang sangat penting bagi investor dalam melakukan penilaian dan keputusan-keputusan investasinya. • Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka akan menambah kepercayaan dan keyakinan dari pemegang saham, seluruh stakeholders dan investor terhadap perusahaan serta melindungi Direksi /Komisaris/ Dewan Pengawas/Manajer/ karyawan dari tuntutan hukum dan dari campur tangan pihak-pihak tertentu di luar mekanisme korporasi, karena segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan aturan (go by the rule). • Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bukan hanya untuk kepentingan Pemegang Saham atau kepentingan publik, namun juga untuk kepentingan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas, serta karyawan perusahaan. •
20
KESIMPULAN • Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan sesuatu yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu Kementerian BUMN akan dengan sungguh-sungguh menerapkan sanksi berdasarkan reward and punishment kepada Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas. •Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan sarana untuk memperbaiki citra buruk Indonesia, oleh karena itu kita harus berperan serta dalam mengubah wajah bangsa, mengembalikan martabat yang telah lama hilang, yaitu melalui penerapan Good Corporate Governance secara nyata dan konsisten. •Tantangan dan kendala dalam penerapan Corporate Governance yang sedang dan akan dihadapi terutama dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta otonomi daerah, memerlukan kesungguhan dan tekad yang kuat terutama dari Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas serta semua pihak yang terkait demi terwujudnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dilingkungan BUMN dalam rangka peningkatan shareholder value dan pemulihan ekonomi nasional. •Inisiatif Kementerian BUMN dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lingkungan BUMN akan diupayakan untuk terus disempurnakan sejalan dengan dinamika perkembangan yang terjadi di dunia bisnis dan masyarakat. 21
INFORMASI TAMBAHAN BANTUAN ADB DALAM RANGKA PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA. Dalam kaitan dengan Technical Agreement dari ADB (TA Nomor 3714-INO) dan Program Loan ADB (Loan Nomor 1866-INO) yang dituangkan dalam Policy Matrix, Kementerian BUMN diminta untuk terus melaksanakan Good Corporate Governance. Dalam tahun 2002, program penerapan Good Corporate Governance yang akan dilaksanakan adalah:
Penerapan SCI pada 35 BUMN, yang merupakan dokumen pernyataan maksud perusahaan yang telah disetujui oleh BUMN dan Pemerintah sebagai pemegang saham/ pemilik modal yang intinya memuat target-target kinerja dan indikatorindikator lain yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh BUMN serta sistem pemantauan pencapaian target-target kinerja. Dokumen ini akan tersedia dan dapat diakses oleh publik. Memonitor pelaksanaan operasi BUMN yang yang sahamnya tercatat pada Jakarta Stock Exchange. Menunjuk secara proporsional Komisaris independen (terutama pada perusahaan yang go public). Membentuk audit committee. Mempublikasikan laporan tahunan seluruh BUMN ke dalam BUMN Online dan menyampaikan laporan tahunan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan di Deperindag. Melakukan finansial audit oleh Auditor independen (non-BPKP) untuk 60 BUMN (sudah selesai dilaksanakan). Melaksanakan audit compliance terhadap procurement (pengadaan barang dan jasa) yang dilaksanakan oleh BUMN, minimal terhadap 20 BUMN dalam tahun ini. 22
