GOOD CORPORATE GOVERNANCE
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) Tahun 2012
Pendahuluan Perkembangan industri perbankan dalam tahun-tahun terakhir semakin pesat dan banyaknya ketentuan dan peraturan dibidang perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menjaga pertumbuhan perekomonian dan iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu standar dalam industri perbankan secara umum dan khususnya bagi Bank MAS pelaksanaan tata kelola ini merupakan salah satu faktor yang utama dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk itu, Bank MAS dengan didukung dengan visi, misi dan moto serta dengan berpedoman pada prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terus menerus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha secara optimal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan juga dapat meningkatkan daya saing Bank MAS dalam industri perbakan Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada petumbuhan perekonomian Indonesia. Setiap tahun, Bank MAS senantisa meningkatkan dan menyempurnakan kinerjanya dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dalam setiap kegiatan dengan menekankan pada etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi yang ada dan menjadikan budaya yang memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan usaha dimasa depan seiring dengan meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan. Laporan pelaksanaan GCG merupakan salah satu bentuk dari budaya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan penerapan : Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pebahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggl 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum; Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/205/052006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/372/102007 tanggal 19 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Revisi). Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/397/102008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan (Revisi). Surat Edaran Direksi No. SE/DIR/410/102007 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan.
Pelaksanaan tata kelola yang baik (good governace) dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi suatu keharusan, kewajiban dan impian bagi setiap institusi bisnis baik 1
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
secara struktur (governance structure) maupun proses pengelolaannya (governance process) harus lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan taat hukum dan dapat dipertanggung jawabkan kepada stakeholder. Oleh karena itu PT Bank Multiarta Sentosa (Bank Mas) dalam menjalankan aktifitas kegiatan usaha senantiasa berupaya untuk melaksanakan tata kelola yang baik (good governace) untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan stakeholder serta melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Bank MAS berupaya menanamkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good governace) serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan best practice. Kebijakan dan prosedur yang ada dan diberlakukan di Bank MAS, pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Bank telah menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara lain mendorong dan meningkatkan pengelolaan Bank MAS secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ/fungsi-fungsi dalam organisasi. Organ/fungsi-fungsi organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses pengelolaannya (governance process) dapat meningkatkan daya saing Bank MAS yang kuat secara nasional. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Multiarta Sentosa berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) yang meningkatkan nilai (value), yang diharapkan oleh para stakeholder, yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga Bank MAS dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun kerangka dan struktur tata kelola (Governance Structure) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, Bank MAS menjabarkannya sebagai berikut : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS sebagai organ organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan telah diselenggarakan dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan penggunaan laba dan penunjukan akuntan publik. Dalam RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham. RUPS Tahunan diadakan 1 (satu) tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan pengawasan Bank MAS kepada pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, Bank MAS juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 2
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Bank MAS memberikan perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham. Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Pada tahun 2012, Bank MAS melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 15 Juni 2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi sebagaimana tercantum dalam laporannya No. LAI/GA/12007 tanggal 16 Maret 2012; 3. Memberikan kewenangan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; 4. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan menyetujui laba tahun 2011 dibukukan sebagai “laba ditahan” Perseroan; 5. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 berdasarkan rekomendasi Komite Audit, serta menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya yang berkenaan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan lainnya termasuk tapi tidak terbatas antara lain gratifikasi, hadiah, manfaat, asuransi serta tunjangan dalam bentuk apapun lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2013. Dalam tahun 2012, Bank MAS telah melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada tanggal 15 Juni 2012, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengangkat Sdr. H.Haryono Waskito, SH sebagai anggota Dewan Komisaris Independen perseroan, efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; 2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala jasa, tenaga serta pemikiran yang telah diberikan kepada perseroan selama menjabat, efektif pada saat penutupan RUPS ini; 3. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yaitu Sdri. Juwita Ekawati Winoto sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Tommy Mukdani sebagai Komisaris Independen, serta anggota Direksi yaitu Sdri. Nurjani Djunaedi sebagai Direktur Utama, Sdr. Budi Afandi Winoto dan Sdr. Iwan Yuda Pramudhi masing-masing 3
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
sebagai Direktur, efektif pada saat penutupan RUPS ini, sehingga susunan pengurus perseroan setelah RUPS Luar Biasa ditutup adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Juwita Ekawati Winoto Komisaris Independen : Tommy Mukdani Komisaris Independen : H.Haryono Waskito, SH *) Direksi : Direktur Utama : Nurjani Djunaedi Direktur : Budi Afandi Winoto Direktur : Iwan Yuda Pramudhi *) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Independen yaitu Sdr. H. Haryono Waskito, SH berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-dua setelah tanggal pengangkatan mereka. b. Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja audit intern Bank MAS dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dewan Komisaris juga dibantu oleh dua komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Pada akhir tahun 2012, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank MAS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) orang, dan Bank hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjadi kurang efektif. Dalam upaya pemenuhan ketentuan, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris akan segera dilengkapi pada tahun 2013. Susunan Dewan Komisaris Bank MAS per 31 Desember 2012 terdiri dari: Komisaris Utama Komisaris Independen
: Juwita Ekawati Winoto : Tommy Mukdani
Pengaturan implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Memberi arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bankl, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana yang melebihi kewenangann Direksi. 4
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia/otoritas lainnya. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan, setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 6. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan memastikan Komite telah berfungsi efektif. 7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Untuk menjalankan fungsinya Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan, dan selama tahun 2012 Dewan Komisaris telah melakukan 19 (sembilan belas) kali pertemuan. Beberapa Komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah: 1. Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Ketua : Tommy Mukdani Anggota : Haryadi Anggota : Ir. L. Arwoko, MM Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa : a. Sistem pengendalian internal Bank MAS telah dapat dilaksanakan dengan baik; b. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, dan; c. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern. 5
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Selama tahun 2012, Komite Audit melakukan 6 (enam) kali rapat dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut : a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik. Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko sudah dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan pendapat. b. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank MAS telah memiliki kebijakan dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2012. d. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit.
Frekuensi Pertemuan : Komite Audit Tommy Mukdani Haryadi L. Arwoko Edi Soerjantoro Handojo Judoprajitno
Jumlah Rapat 6 5 5 1 1
Jumlah Kehadiran 6 5 5 1 1
% Kehadiran 100 100 100 100 100
2. Komite Pemantau Risiko
6
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan intern serta menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka mengantisipasi risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Ketua : Vacant Anggota : Ir. L. Arwoko, MM Anggota : Haryadi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara lain : a. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko. b. Mendiskusikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris. c. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko. d. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank MAS dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti. Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain telah melakukan rapat 5 (lima) kali dan membahas pengelolaan risiko di PT Bank Multiarta Sentosa berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya. Frekuensi Pertemuan : Komite Pemantau Risiko L. Arwoko Haryadi
Jumlah Rapat 5 5
Jumlah Kehadiran 5 5
% Kehadiran 100 100
3. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru; calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pembentukan Komite telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sehingga Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen sebagai ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang anggota perwakilan karyawan. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut : Ketua : Tommy Mukdani 7
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Anggota Anggota
: Juwita Ekawati Winoto : Rudijono Atmadja
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi kinerja Direksi secara periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam pengusulan tersebut, Komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen tersebut sejalan dengan kinerja Bank MAS dan kepentingan stakeholders. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi tidak hanya terbatas pada kebijakan nominasi dan remunerasi yang meliputi : a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas : 1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS. 2. Kebijakan remunerasi bagi seluruh Pejabat Ekekutif dan karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi. Rekomendasi diberikan berdasarkan kinerja keuangan, prestasi kerja serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang. b. Menyusun dan merekomendasikan atas kebijakan dan sistem prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pihak independen sebagai anggota komite kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi Direksi/Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan serta kenaikan gaji/honorarium seluruh karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi. Dalam tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan terkait dengan : a. Rekomendasi usulan skema pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus Bank MAS. b. Rekomendasi usulan penggajian untuk karyawan dan pengurus Bank MAS. c. Rekomendasi tunjangan jabatan non struktural. d. Fasilitas kendaraan kepada karyawan tertentu. e. Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Frekuensi Pertemuan : Komite Remunerasi dan Nominasi Tommy Mukdani Juwita E. Winoto Rudyono Atmadja
Jumlah Rapat 6 6 5
Jumlah Kehadiran 6 6 5
% Kehadiran 100 100 100 8
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Sarimey S. Ang Lydia
1 1
1 1
100 100
c. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (two board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin anggota Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawasan dan Direktur Utama memimpin anggota Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank MAS. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank MAS dalam jangka panjang. Dewan Komisaris/Direksi Dewan Komisaris Juwita Ekawati Winoto Sarimey Sembiring Tommy Mukdani Direksi Nurjani Djunaedi Budi Afandi Winoto Iwan Yuda Pramudhi
Rapat Direksi
Rapat Dewan Komisaris Jadual Hadir
Jadual
Hadir
-
-
16 7 19
16 7 19
15 15 15
15 13 15
-
-
d. Direksi Direksi bertanggung jawab mengelola Bank MAS, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar Bank MAS, Direksi berhak mewakili Bank MAS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank MAS dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank MAS serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu. Susunan Direksi per 31 Desember 2012 terdiri dari : Direktur Utama Direktur Direktur Kepatuhan
: Nurjani Djunaedi : Budi Afandi Winoto : Iwan Yuda Pramudhi
Pada akhir tahun 2012, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank 9
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa Bank MAS mematuhi seluruh ketentuan, peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas professionalisme dan four eyes principle sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. Bank MAS telah memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu : 1. Komite Kebijakan Perkreditan Bank Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan Bank : a. Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara umum yang mencakup prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. b. Memberikan masukan dalam penyusunan KPB terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, antara lain : 1) Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 2) Kebijakan Penyediaan Modal Minimum (CAR). 3) Kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN). 4) Kebijakan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). 5) Kebijakan Akuntansi Perkreditan dan lain sebagainya. c. Membuat petunjuk pelaksanaan atas KPB. d. Mengawasi agar KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. e. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. f. Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan secara berkala memberikan saran/perubahan/perbaikan KPB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2. Komite Kredit Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit dalam proses pemberian kredit adalah mengevaluasi, menganalisa dan me-review seluruh aspek pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sesuai kebijakan, sistem dan prosedur, serta ketentuan yang berlaku dan memberi rekomendasi kepada pejabat pemutus kredit dalam Credit Memorandum. 3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Steering Committee TSI) Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi : a. Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Strategis kegiatan usaha Bank MAS. b. Merumuskan Kebijakan dan Prosedur utama Teknologi Informasi. c. Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang telah disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. d. Mengevaluasi kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Bank MAS. 10
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
e. Mengevaluasi kinerja Teknologi Informasi. f. Memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap pelaksanaan pengadaan perangkat atau proyek Teknologi Informasi dalam jumlah tertentu. g. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi. h. Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direksi. 4. Komite Manajemen Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko : a. Menyusun kebijakan, strategi dan penerapan Manajemen Risiko dan contingency plan. b. Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. 5. ALCO (Asset Liability Committee) Bank MAS, dalam mengelola asset dan liability yang dimilikinya telah memiliki Kebijakan Asset Liability Management (ALMA) sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Guna melaksanakan kebijakan ALMA, Bank MAS membentuk ALCO yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab : a. Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian. b. Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, monitoring serta penetapan strategi pengelolaan likuiditas. Selama tahun 2012, ALCO mengadakan 11 ( sebelas) kali rapat dengan keputusan penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk asset dan liabilities, menjaga likuiditas pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga keseimbangan komposisi neraca. 6. Komite SDM Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia : a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan. b. Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pengangkatan Pejabat Eksekutif. c. Melakukan evaluasi terhadap penilaian Kinerja Karyawan. d. Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi untuk peningkatan sumber daya manusia dalam jangka panjang. e. Fungsi Kepatuhan 11
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Sepanjang tahun 2012 Bank MAS berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko senantiasa melakukan pemantauan atas implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit terkait yang dikoordinasikan oleh Bagian Sistem dan Prosedur, dan Kepatuhan termasuk melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum, peraturan dan standar baru yang berlaku. Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Bagian Sisdur dan Kepatuhan dengan fungsi pokok memastikan kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang disesuaikan dengan Peratuan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur. Berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pada akhir tahun 2012 pencapaian CAR Bank MAS adalah 28,16% diatas persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Giro Wajib Minimum (GWM) mencapai 8,03%. Tidak ada kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar dan/atau melampaui ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Rasio Kredit Bermasalah Kotor (NPL Gross) sebesar 0,66% dan Rasio Kredit Bermasalah Bersih (NPL Netto) sebesar 0,35%. f. Fungsi Manajemen Risiko Pengembangan manajemen risiko di Bank MAS senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Sepanjang tahun 2012 Bank MAS terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tahun 2008 untuk memperkuat organisasi tata kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko. Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan dan untuk mencapai standar internasional di bidang pengelolaan risiko, Bank MAS senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini 12
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. Kerangka pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan, serta berbagai perangkat pengelolaan risiko lain yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis. Untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada, dilakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan perubahan bisnis. g. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berfungsi sebagai tim pemeriksa dalam rangka menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam pelaksanaan operasional Bank.Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2012 ini Bank MAS berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain dengan melaksanakan sistem dan prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan risk based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit kerja yang memiliki risiko lebih besar. SKAI bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh kantor dengan memberikan prioritas aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, yang meliputi pemeriksaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. h. Auditor Independen Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank MAS untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012. Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan Bank MAS. Laporan keuangan Bank MAS telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. i. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Mayoritas anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 50 % anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. 13
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham yang mencapai lebih dari 5% pada Bank adalah sebagai berikut : PT Danabina Sentana Dewan Komisaris Juwita Ekawati Winoto Direksi Budi Afandi Winoto
PT Multi Anekadana Sakti
7.93%
6.25%
17.50%
−
j. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Direksi
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
orang jutaan Rp orang jutaan Rp I.
Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)
II.
Fasilitas Lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki : b. tidak dapat dimiliki :
TOTAL
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai
2
827
3
2.320
2 2
8 84
3 3
12 108
2
919
3
2.440
Jumlah Direksi Komisaris (satuan orang) (satuan orang)
diatas Rp. 2 miliar diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar Rp. 500 juta kebawah
2 1
1 1
k. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah KETERANGAN Rasio gaji Rasio gaji Rasio gaji Rasio gaji
karyawan staff yang tertinggi dan terendah Direksi yang tertinggi dan terendah Komisaris yang tertinggi dan terendah Direksi tertinggi dan karyawan staff tertinggi
RASIO 17.73 Kali 1.85 Kali 2.00 Kali 2.04 Kali
l. Internal Fraud Selama tahun 2012 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan lebih dari Rp 100 juta. m. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2012 adalah sebagai berikut: Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang
Jumlah Perdata Pidana 14
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
tetap) Dalam proses penyelesaian Total
3 3
-
Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah. n. Transaksi Benturan Kepentingan Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.
o. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Selama tahun 2012 Bank MAS ikut berpartisipasi pemberian dana untuk masyarakat disekitar kantor dan lembaga keagamaan, antara lain tempat ibadah. p. Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Besar Penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31 Desember 2012, penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti adalah sebagai berikut: No 1 2
Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group
Jumlah Nominal Debitur (Jutaan Rupiah) 13 10.770 4 6
65.885 94.215
q. Rencana Strategis Bank Sesuai dengan kebijakan jangka pendek dan menengah, maka langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan tersebut antara lain : 1. Rencana Jangka Pendek : a. Melakukan perubahan struktur organisasi perseroan. Guna memperkuat jajaran manajemen, direncanakan perubahan struktur organisasi , antara lain pemenuhan anggota Dewan Komisaris, terutama Komisaris Independen dan penambahan Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Kredit dan Marketing. Diharapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi ini, operasional perseroan dapat lebih efisien, efektif dan terkelola dengan baik. b. Review dan mengkaji ulang Kebijakan Remunerasi dan Nominasi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. c. Optimalisasi jaringan kerja dan kantor. 15
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j. k.
Direncanakan untuk membuka kantor cabang pembantu dan merelokasi cabang pembantu yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia. Pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house pada berbagai lembaga pelatihan terkemuka, diharapkan dalam jangka pendek dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan. Peningkatan Risk Awareness dan Budaya Kepatuhan. Peningkatan risk awareness dan budaya kepatuhan terus menerus akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga tujuan sesuai visi dan misi Bank akan tercapai dengan selalu mengedepankan tata kelola yang baik. Menjaga tingkat kesehatan Bank. Penilaian tingkat kesehatan secara periodik baik secara self assessment maupun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, diharapkan berada pada Peringkat Komposit 2 (dua) atau lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, dari sisi finansial, indikator-indikator keuangan utama akan diupayakan terus membaik antara lain dengan pencapaian targettarget finansial. Sementara dari sisi manajerial akan terus dikembangkan pengawasan internal yang semakin baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan/pelanggaran. Penyempurnaan penerapan program PSAK 50 dan 55. Menyempurnakan penerapan program PSAK 50 dan 55 termasuk kebijakan, prosedur dan perangkat penunjang. Efisiensi biaya dan operasional disegala bidang. Penerapan pola efisiensi pada seluruh unit kerja diharapkan dapat menurunkan biaya overhead dan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba. Untuk strategi disisi pendanaan yaitu meningkatkan low cost deposits ratio dengan memberikan skema jasa giro yang menarik bagi nasabah dan mencari giro korporasi. Peningkatan kualitas dan jenis layanan. Menerapkan standar pelayanan nasabah termasuk peningkatan kualitas dan pengetahuan frontliners, peningkatan kecepatan penyelesaian pengaduan nasabah, penataan ruangan yang lebih baik, sarana dan prasarana yang lebih memadai. Memperluas jaringan kerjasama antar Bank, baik Bank lokal maupun Bank asing. Rencana untuk mencari investor strategik untuk memperkuat struktur permodalan sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung kegiatan usaha Bank agar dapat lebih bersaing.
2. Rencana Jangka Menengah : Terkait Kebijakan Sumber Daya Manusia, direncanakan antara lain; a. Peningkatan kompetensi dan keahlian karyawan melalui pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house. b. Peningkatan kesejahteraan karyawan. r. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia. 16
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
s. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
t. Shares Option Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option dalam bentuk Employee Share Option Program (ESOP) atau Management Share Option Program (MSOP) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Hasil Self Assessment: Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:
17
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA TAHUN 2012
NO
1
2
3
4 5
ASPEK YANG DINILAI Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6
Penerapan Fungsi Audit Intern
7
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal
BOBOT
PERINGKAT
NILAI
(a)
(b)
(a) x (b)
10.00%
20.00%
CATATAN *)
2.7
Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab Dew an Komisaris cukup memenuhi prinsip 0.27 GCG.
2.5
Pelaksanaan tugas dan tanggung jaw ab Direksi cukup memenuhi prinsip GCG dan 0.50 cukup efektif. Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi telah berjalan cukup efektif.
10.00%
2.6
0.26
10.00%
2.7
0.27 memadai.
5.00%
2.5
0.13 efektif.
Penanganan Benturan Kepentingan cukup Penerapan fungsi Kepatuhan berjalan cukup
Penerapan fungsi Audit Intern berjalan cukup efektif.
5.00%
2.5
0.13
5.00%
1.5
0.08 berjalan efektif.
2.7
Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistim Pengendalian Intern berjalan 0.20 cukup efektif.
2.8
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah dilaksanakan 0.21 sesuai ketentuan yang berlaku.
15.00%
2.6
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal telah berjalan cukup 0.39 efektif.
5.00%
2.7
0.14 realistis dengan realisasi cukup sesuai.
Penerapan fungsi Audit Ekstern telah
7.50%
7.50%
Penyusunan Rencana Strategis Bank cukup
11 Rencana Strategis Bank Nilai Komposit
100.00% 2.56 PK 3 (CUKUP BAIK) * ) berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)
18
GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa Tahun 2012 : 1. Nilai Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : 2,56 dan Predikat Komposit hasil self assessment Pelaksanaan GCG : PK 3 (CUKUP BAIK). 2. Kelemahan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu: a. Jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 orang. Penyelesaian : Penambahan anggota Dewan Komisaris. Target waktu : Semester I 2013. b. Efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris masih harus ditingkatkan. Penyelesaian : Meningkatkan koordinasi kerja dengan Komite-Komite organ Dewan Komisaris dan SKAI, serta meningkatkan skedul dan efektivitas rapat baik rapat internal maupun gabungan. Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan audit intern dan ekstern, rekomendasi perbaikan dari Dewan Komisaris kepada Direksi. Target waktu : Semester I 20013. c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh aspek kegiatan Bank perlu ditingkatkan efektivitasnya. Penyelesaian : Meningkatkan pemahaman mengenai GCG, Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko kepada seluruh jenjang organisasi Bank. Meningkatkan penerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas pada setiap proses kegiatan Bank, antara lain melaksanakan prinsip four eyes secara konsisten dan koordinasi kerja yang lebih baik dalam proses pemberian kredit sebagai bagian dari fungsi pengendalian intern. Memantau efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut secara kontinyu dan konsisten. Target waktu : Semester I 2013. d. Efektivitas penerapan fungsi Audit Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian : Penambahan tenaga auditor. Memperluas cakupan audit intern. Target waktu : Triwulan II 2013. e. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern masih harus ditingkatkan. Penyelesaian : Penambahan staff Manajemen Risiko. Melakukan sosialisasi kepada setiap unit kerja secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan risk awareness. Memperluas cakupan risiko dengan peer group. Target waktu : Triwulan III 2013. 3. Kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:
19
GOOD CORPORATE GOVERNANCE a. Prinsip transparansi telah mulai diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bidang kegiatan operasional Bank, antara lain melalui forum-forum pertemuan antar unit kerja maupun dengan pimpinan untuk penyelesaian setiap masalah kerja. b. Prinsip akuntabilitas, independensi dan kewajaran secara bertahap telah mulai diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional Bank dengan tingkat pemenuhan yang bervariasi berdasarkan kondisi dan kesiapan masing-masing unit kerja. Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Multiarta Sentosa tahun 2012. PT BANK MULTIARTA SENTOSA
20