Laporan Penerapan P (Good Corporate Governance)

Tahun 2016

Disusun Oleh : PT. BPR Indobaru Finansia Jl.Laksamana Bintan, Komplek Tanah Mas Blok.C No.4-5 Kel. eluk Tering, Kec. Batam Kota- Batam. Telp (0778) 460552 Fax: (0778) 460 193 website :www.bprindobaru.com. email: [email protected]

Laporan Pe Penerapan Tata Kelola

(Good Corporate Governance)

BAB I Pendahuluan.............................................................................................................. 3 1.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola.......................................................................... 4 BAB II Pelaksanaan Tata Kelola 2.1 Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance ........................................ 6 2.1.1 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi ................................. 7 2.1.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite ....................................... 8 2.1.3 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. ........................ 9 A. Fungsi kepatuhan ............................................................................................ 9 B. Fungsi audit intern ........................................................................................ 10 C. Fungsi Audit Ekstern ...................................................................................... 10 2.1.4 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. .......... 10 A.Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi. ............................................ 10 B.Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. .................................... 11 C. Sistem pengendalian intern ........................................................................... 11 2.1.5 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK .............................................................................. 11 2.1.6 Rencana Strategis Bank.................................................................................. 12 2.1.7 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya. ......................................................................................... 13 2.2 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. ................................. 14 2.3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi........................................................................................................................ 14 2.4 Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi 15 2.5 Share Option ........................................................................................................ 16 2.6 Rasio gaji Tertinggi dan Terendah ........................................................................ 16 2.7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ........................................................................ 16 2.8 Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud) ................................................... 16 2.9 Permasalahan Hukum .......................................................................................... 17 2.10 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .......................................... 17 2.11 Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik ......................... 17 BAB III 3.1 Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance ............................................................................................................... 18 3.2 Penutup ............................................................................................................... 20

Laporan Tata Kelola Tahun 2016 – PT. BPR Indobaru Finansia

2

BAB I

Pendahuluan

BPR Indobaru Finansia meyadari bahwa Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) akan meningkatkan ketahanan usaha dalam jangka

panjang,

meningkatkan

kinerja

perbankan,

dan

pada

akhirnya

memberikan nilai tambah untuk kepentingan shareholders, stakeholders, dan para pengguna jasa keuangan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam struktur organisasi, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perbankan tetapi menjadi bagian dari budaya BPR untuk mencapai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kesetaraan dan kewajaran (fairness) atau TARIF. Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh BPR sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha secara menyeluruh.


3

1.1 Tujuan Penerapan Tata Kelola a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank. b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku. c. Meningkatkan pertanggujawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders. d. Memperbaiki budaya kerja Bank. e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah. f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.


4

BAB II Pelaksanaan Tata Kelola

Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Indobaru Finansia Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 10 Maret 2016. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Indobaru Finansia Sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR ; dan 2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance mencakup: A. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure). 6. Rencana strategis. 7.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG. B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada ; 1. Bank lain; 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan Laporan Tata Kelola Tahun 2016 – PT. BPR Indobaru Finansia

5

3. perusahaan lainnya; yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. C.Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali. D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. E. Shares Option. F. Rasio gaji tertinggi dan terendah. G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris. H. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud). I. Permasalahan hukum. J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. K. Buy back shares dan/atau buy back obligasi. L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan. 2.1 Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai kententuan : 1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi. 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut : •

Komisaris Utama

: Yohanes Riananto

•

Anggota Komisaris

: Handi Suharli.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi Sbb; •

Direktur Utama

: JImi Heriza

•

Direktur

: Sartono

3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemamppuan dan Kepatutan (Fit and Proper test). 4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga

yang

mempengaruhi

kemampuannya

untuk

bertindak

independen.


6

2.1.1 Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris •

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

•

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.

•

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

•

Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.

•

Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

•

Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia dan pengawas otoritas lainnya.

•

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggungjawab Direksi •

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diaatara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

• Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. • Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. • Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interen dan auditor Otoritas Jasa Keuangan. • Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.


7

Rekomendasi Dewan Komisaris Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut : • Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2016 • Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi. • Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi. • Persetujuan RKAT tahun 2016 2.1.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite. • Anggota Audit Internal : Arif Setiyanto Audit Interrnal berasal dari Karyawan BPR Indobaru Finansia yang diposisikan secara Independen. Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komite Risk Aset • Anggota Komite Risk Aset terdiri dari : - Anggota

: Legal

- Anggota

: Reviewer

- Anggota

: Appraisal

- Anggota

: Loan Admin

- Anggota

: Umum

Komite Risk Aset diketuai oleh Direktur Utama, Seluruh Anggota Risk Aset tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


8

Tugas dan Tanggungjawab Komite • Tugas dan tanggungjawab Komite Risk Aset, telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Indobaru Finansia. •

Frekuensi rapat Komite Risk Aset Telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.

•

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak;

•

Hasil rapat merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Direksi sebagai dasar pengawasan.

Program kerja dan realisasinya • Audit Internal, Komite Risk Aset telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP PT. BPR Indobaru Finansia. 2.1.3 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. A. fungsi kepatuhan • Penunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. •

Direksi dan Dewan komisaris telah menyediakan media yang dapat diakses oleh seluruh karyawan, antara lain sosialisasi atas ketentuanketentuan terkini yang diundangkan oleh otoritas jasa keuangan maupun otoritas lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.

•

Direksi dan Audit Internal serta komite Risk aset untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.


9

B. fungsi audit intern • Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank. •

Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

•

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan), dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris.

•

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.

•

Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

C Fungsi Audit Ekstern • Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen •

KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

2.1.4 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. A. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi. • Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dibantu oleh Audit Internal. •

Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.


10

• Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Risk Aset. B. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi. • Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan otorisasi transaksi dari setiap unit bagian • Telah disusun kebijakan dan limit kewenangan penandatanganan dokumen-dokumen dan surat berharga. • PT. BPR Indobaru Finansia telah menetapkan pemisahan fungsi, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis pada setiap unit bagian. C. sistem pengendalian intern • Bank telah menyampaikan Laporan pengendalian internal kepada Dewan Komisaris setiap bulan. 2.1.5

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK • Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait. • Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pihak terkait mengenai penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya. • Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK


11

• Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen. • Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK. • Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2016 sebagai berikut :

No 1

Penyediaan Dana

Jumlah Nominal (Jutaan Rp)

debitur

Kepada Pihak Terkait a. Individu b. Group

0 8

0 77.500

2.1.6 Rencana Strategis Bank Dalam rangka mewujudkan realisasi rencana kerja tahun 2016 pada PT Bank Perkreditan Rakyat

Indobaru Finansia baik yang berkaitan dengan

penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengembangan karyawan bank, ditetapkan kebijakan manajemen sebagai berikut : 1. Besarnya bunga tabungan harus dibawah bunga deposito berjangka dengan system bunga floating. 2. Untuk memberikan layanan dan prosedur penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan kepentingan deposan dan penabung, harus tunduk pada Standar Operasional & Prosedur (SOP) yang berlaku di PT BPR Indobaru Finansia. 3. Selama tahun 2016 Bank telah melakukan pembelian aktiva tetap berupa 1 Unit kendaraan mobil guna menunjang kebutuhan operasional dan 1 Unit Fire Proof filling cabinet untuk penyimpanan dokumen jaminan asli. 4. Pengembangan karyawan dilakukan melalui peningkatan gaji, insentif dan tunjangan serta menginstruksikan karyawan untuk mengikuti pelatihanpelatihan maupun promosi . 5. Untuk merealisasikan penyaluran dana (pemberian kredit) Bank telah memperhatikan terlebih dahulu besarnya Cash Rasio, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 6. Merealisasikan pemberian kredit sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank, baik dari mulai permohonan, analisis kredit, keputusan kredit, adminsitrasi kredit, pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah.


12

7. Penghimpunan dana dan penyaluran dana, telah ditetapkan sebagai berikut : • Segmentasi pasar menengah ke bawah, dengan target lokasi pertokoaan, perumahan, pasar-pasar, sekolah-sekolah yang berada di wilayah Batam Centre. • Harga (Credit Rate) dengan menerapkan harga (rate) lebih rendah atau sama dengan

rate

pesaing

(Harga Penetrasi),

sedangkan

untuk funding rate sesuai dengan rate pesaing. • Tempat (place) layanan yang diberikan untuk menerima setoran / angsuran kredit dan penarikan tabungan melalui counter BPR penyetoran deposito dan tabungan dapat dilakukan ditempat usaha atau rumah nasabah. • Promosi dengan media personal selling (penjualan langsung/ jemput bola) dan media mass selling (iklan Batam Pos dan Tribun Batam) serta brosur dan spanduk. 8. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dijadikan alat control / pengendali dan tindakan operasional oleh direksi. 9. RKAT telah dievaluasi tingkat deviasinya antara rencana dengan realisasi oleh direksi. 10. Direksi menindaklanjuti dan memperbaiki berbagai temuan pemeriksaan oleh Otoritas jasa Keuangan. 2.1.7 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya. 1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank. 3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu. Laporan Tata Kelola Tahun 2016 – PT. BPR Indobaru Finansia

13

6. PT. BPR Indobaru Finansia menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan. 2.2

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Indobaru Finansia, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

2.3

Nama

Jabatan BPR

Yohanes Riananto Handi Suharli Jimi Heriza Sartono

Komut Komisaris Dirut Direktur

Jabatan BPR lain Nihil Nihil Nihil Nihil

Jabatan Prshn Lain Direktur Nihil Nihil Nihil

PS BPR/ Prshn lain Nihil Nihil Nihil Nihil

Bidang Usaha Industri Logam Nihil Nihil Nihil

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

A. Hubungan Keuangan • Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Indobaru Finansia tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Dewan direksi Bank. • Komisaris Utama PT. BPR Indobaru Finansia memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak dalam industri lembaga keuangan. • Seluruh anggota Direksi PT. BPR Indobaru Finansia. tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank. B. Hubungan Keluarga •

Dewan Komisaris PT. BPR Indobaru Finansia tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

•

Direktur PT. BPR Indobaru Finansia memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.


14

Hubungan Keluarga dgn NAMA

JABATAN Dekom Ya

Tdk

Hubungan Keuangan dgn

Direksi

PSP

Dekom

Direksi

PSP

Ya

Ya

Ya

Ya

Tdk

Ya

√

Tdk

Tdk

Tdk

Yohanes Riananto

Komut

√

√

√

√

√

Handi Suharli

Komisaris

√

√

√

√

√

Hubungan Keluarga dgn NAMA

JABATAN Dekom Ya

Tdk

Hubungan Keuangan dgn

PSP

Dekom

Direksi

Ya

Ya

Ya

Ya

Jimi Heriza

Dirut

√

√

Sartono

Direktur

√

√

2.4

√

Direksi Tdk

Tdk

√ √

Tdk

Tdk

PSP Ya

√

√

√

√

√

Direksi Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2016 sebesar Rp 786 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2016 sebesar Rp 165,6 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Direksi Orang Nominal Orang Nominal 2

Rp 363 Juta

2

Rp 423 juta

1

Rp 36 Juta

2

Rp 129,6 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) Laporan Tata Kelola Tahun 2016 – PT. BPR Indobaru Finansia

Jumlah Direksi

Tdk

√

Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Tdk

Jumlah Komisaris 15

Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar Rp 500 juta ke bawah

2 orang

2

orang

2.5 Share Option Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. 2.6 Rasio gaji Tertinggi dan Terendah • rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,55 % •

rasio gajji Direksi yang tertinggi dan terendah

= 1,20 %

•

rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,12 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No 1 2 3

Jabatan Komisaris Direksi Pegawai

Gaji (dalam rupiah) perbulan Tertinggi Terendah Rp 16,00 juta Rp 14,25 Juta Rp 19,25 Juta Rp 16,00 Juta Rp 7,65 Juta Rp 3,00 Juta

2.7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat. c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 kali dalam Tahun 2016. 2.8

Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud) Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Indobaru Finansia selama tahun 2016 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.


16

2.9

Permasalahan Hukum Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Indobaru Finansia, selama tahun 2016 adalah kredit bermasalah a/n Nooryani Osman, yang berkaitan dengan gugatan hukum dari BPR Ukabima Mitra Dana.

2.10 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potennsi benturan kepentingan. 2.11 Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik Selama tahun 2016 PT. BPR Indobaru Finansia tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial maupun politik.


17

BAB III

3.1 Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Indobaru Finansia periode Desember 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.95 dengan prediksi Baik b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah sebagai berikut: No

Aspek yang Dinilai

Bobot

Peringkat

Nilai

1

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

20.00%

2

0,4

2

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

15.00%

2

0,29

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi Komite

0

3

0

4

Penanganan Benturan Kepentingan

10.00%

2

0,39

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR

10.00%

2

0,29

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

10.00%

2

0,17

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

2.50%

2

0,04

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern

10.00%

3

0

9

Batas Maksimum Pemberian Kredit

7.50%

2

0,1

10

Rencana Bisnis BPR

7.50%

3

0,13

11

Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank, dan laporan Internal

7.50%

3

0,15

Nilai Komposit

100.00%

Prediksi Komposit

1,95 Baik

Hasil penilaian penerapan tata kelola BPR Indobaru Finansia periode Tahun 2016 secara umum berpredikat "Baik" dengan nilai angka komposit 1,95. kendati demikian BPR Indobaru Finansia perlu memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap Laporan Tata Kelola Tahun 2016 – PT. BPR Indobaru Finansia

18

pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. c. Kekuatan Pelaksanaan GCG •

Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Indobaru Finansia, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

•

Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi,

dan

Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. •

Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.

•

Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Indobaru Finansia tahun buku 31 Desember 2016. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih. Batam, 13 Januari 2017 PT. BPR Indobaru Finansia

Jimi Heriza (Direktur Utama)

Handi Suharli (Komisaris)

Sartono (Direktur)

Yohanes Riananto (Komisaris Utama)


19

3.2 Penutup Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Indobaru Finansia Tahun 2016 untuk periode penilaian per 31 Desember 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 10 Maret 2016. Yang telah mengungkapkan aspek transparansi dan menjelaskan kesimpulan umum hasil self assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai kondisi sebenarnya pada BPR Indobaru Finansia, sehingga dengan diterbitkannya laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik.


20

Lampiran

No

1

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan S C K T B B B B B 1 2 3 4 5

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumlah Direksi 2 orang, dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. v

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. 2)

3)

4)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama.

v

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Keterangan

v

v


Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda sampai derajat kedua baik dengan sesama Direksi maupun Komisaris

21

5)

6)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional, kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus. v

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan, diangkat & diperpanjang melalui RUPS.

v

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

4

2

3

0

0

Total nilai untuk seluruh Penerapan Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 6 Dikali dengan bobot Struktur Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

Skala

9

dibagi 1,50 dan


0,75

22

No

1

Kriteria/Indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

8)

9)

10)

11)


Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif dan hasil pengawasan OJK

v

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

v

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

v

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.


v

v

Keterangan

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan/mengurang i keuntungan BPR, tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

23

12)

13)

14)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini.

v

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya.

v

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

v


a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5


1

1 0

6

0

0

Total nilai Penerapan

untuk

seluruh

Skala

Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 8

dibagi

Dikali dengan bobot Struktur Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%

dan


17 2,125 0,85

24

No

1


Kriteria/Indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

16)

Direksi mempertanggungjawab kan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi mengkomunikasikan kepada sebagian besar pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

v

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

17)

18)

19)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

v

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Penerapan Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 5 Dikali dengan bobot Struktur Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

6

3

0

0

Skala

10

dibagi 2,00 dan

Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor dengan bobot Faktor 1

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan sebagian pegawai dalam pengelolaan BPR.

v

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Keterangan

0,20 1,80

1

Dikalikan


0,40 25

No

2

Kriteria/Indikator


Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

2)

3)

4)

5)

6)

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Dewan Komisaris berjumlah 2 orang v

Jumlah Dekom tidak melebihi Jumlah Anggota Direksi

v

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat dan diperpanjang melalui RUPS.

v

Salah satu anggota Dekom tinggal di Kota yang sama dengan kantor pusat BPR.

v

BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.


-

v

v

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

26

7)

8)

9)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

v

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

v

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Salah satu Angota Komisaris memiliki hubungan kepengurusan dengan pemegang Saham Pengendali, namun tidak dalam industri Lembaga Keuangan.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

5

6

3

0

0

Skala

14

dibagi 1,56 dan


0,78

27

No

2

Kriteria/Indikator


Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

11)

12)

13)

14)

v

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

v

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

v

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

v

v


Keterangan

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, ekstern, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lainnya. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, menyelenggarakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 28

15)

16)

17)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

v

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.


Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

v

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.


Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

v

a x 1 1

b x 2 1 4

c x 3 0

d x 4 0

e x 5 0

Skala

15

dibagi 1,88 dan 0,75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.

v

a x 1


b x 2

c x 3

d x 4

e x 5 29


0

2

0

0

0

Skala

2



No

3

1,73 2

Dikalikan 0,29


Kriteria/Indikator Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan


Keterangan

-

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

0

0

Skala

0

dibagi 0 dan 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.

-

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

-

4)


-

a x 1


b x 2

c x 3

d x 4

e x 5 30


0

0

0

0

0

Skala

0

dibagi 0 dan 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan


-

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

0

0

Skala dibagi

0 dan


0

0,00 0,00

3

Dikalikan


0,00

31


No

Kriteria/Indikator

4

Penanganan Benturan Kepentingan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.



Keterangan

BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

4

0

Skala

4



Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai Penerapan

untuk

seluruh

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

3

0

0

Skala


3

32

Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 1 Dikali dengan bobot Struktur Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.



v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

3

0

0

Skala

3

dibagi 3 dan


Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

0,30 3,50

4

Dikalikan


0,39

33

No

5

Kriteria/Indikator


Penerapan Fungsi Kepatuhan A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.

Keterangan

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana

v

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana. 2)

3)

4)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

v

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.


Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

v

v

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, 34

dan prosedur kepatuhan.

5)

BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.



BPR belum memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

2

9

4

0

Skala

15

dibagi 3 dan


0,70

35

No

5

Kriteria/Indikator


Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

7)

8)

9)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.


v

v

v

v

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundangundangan. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang36

undangan.

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.



v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

8

3

0

0

Skala

11

dibagi 2,2 dan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

12)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.


0,88

v

v

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

37

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

2

6

0

0

Skala

8

dibagi 2,67 dan


Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0,27 2,65

5

Dikalikan


0,29

38

No

Kriteria/Indikator

6

Penerapan Fungsi Audit Intern A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2)

3)

4)

5)


BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. v

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

Keterangan

v

v

v

v


SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. 39



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

4

0

3

0

0

Skala

7


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

7)

8)

9)

v

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

v

Pelaksanaan audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

v

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.


BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. -

v

a x 1


b x 2

c x 3

d x 4

e x 5 40


No

6

1

6

0

0

0

Skala

7

dibagi 1,75 dan

Kriteria/Indikator

0,70


Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

11)

12)

v

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


v

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. -

v

41

13)

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v


a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

2

4

0

0

0


Skala dibagi

1,50 dan


6

0,15 1,55

6

Dikalikan


0,17

42


No

Kriteria/Indikator

7

Penerapan Fungsi Audit Ektern A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

0

0

0

0

Skala

1

dibagi 1 dan 0,50

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Penerapan Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 2

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud.

v

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3)

Keterangan

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

v

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

2

0

0

0

Skala

3

dibagi


1,50 43


dan 0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5)

v

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

4

0

0

0

Skala

4

dibagi 2 dan


Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0,20 1,30

7

Dikalikan


0,04

44

No

8


Kriteria/Indikator Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;

Keterangan

-

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. 2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

-

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

-



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

0

0

Skala

0

dibagi 0,00 dan


0,00

45

N No

8


Kriteria/Indikator Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 4) Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 5) Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Keterangan

-

-

6)

BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

-

7)

BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

-

8)

BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

9)

BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

-

10)

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

-



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

0

0

Skala

0

dibagi


0,00 46


dan 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 12)

-

BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan


-

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

0

0

0

0

Skala dibagi

0 dan


0

0,00 0,00

8

Dikalikan


0,00

47


No

Kriteria/Indikator

9

Batas Maksimum Pemberian Kredit A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan


BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

0

0

0

0

Skala

1


B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3)

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.



Keterangan

BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai peraturan. Proses pemberian kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundangundangan.

v

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

2

0

0

0

Skala

3

dibagi


1,5

48


dan 0,60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5)

BPR tidak melanggar melampaui BMPK sesuai Otoritas Jasa Keuangan.

v

dan/atau ketentuan v



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

2

0

0

0

0

Skala

2

dibagi 1,00 dan


Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0,10 1,20

9

Dikalikan


0,10

49


No

Kriteria/Indikator

10

Rencana Bisnis BPR A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

2)

3)

v

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.



Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. Rencana bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

v

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

4

0

0

0

Skala

Keterangan

5

dibagi 1,666666667 dan


0,83

50


5)

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.

v

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

2

0

0

0 3

dibagi 1,5 dan 0,60




v

Skala

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Total nilai untuk seluruh Penerapan Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 1

Rencana bisnis danperubahannya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

0

0

0

0

Skala

1

dibagi 1 dan


Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

0,10 1,53

10

Dikalikan


0,13

51

No

11


Kriteria/Indikator Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.



a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

0

2

0

0

0 2

dibagi 2,00 dan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) 2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4)

Telah tersediaa sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan SDM yang kompeten.

v

Skala

Keterangan

1,00

v

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


v

v

BPR Telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR Telah menyusun laporan tahunan dengan materi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

52

5)

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

2

4

0

0

0

Skala

6


C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) 6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 7)




Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v

a x 1

b x 2

c x 3

d x 4

e x 5

1

2

0

0

0

Skala

3

dibagi 1,50 dan


Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Total nilai untuk seluruh Penerapan Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (S): 2

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

0,15 1,75

11

Dikalikan


0,15

53


54

Laporan Penerapan P (Good Corporate Governance)

Recommend Documents