EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) Marsha Mochran, Iswandi Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Phone (+6221) 53696969
[email protected] ABSTRACT The purpose of this research is to analyze and evaluate the results of the implementation of good corporate governance or hereinafter referred to corporate governance at PT. Jamsostek (Persero). The method used in this research is descriptive qualitative method to describe the actual research object. Object of the research is PT. Jamsostek (Persero) at the Head Office of Jamsostek, which is located at Jl. General Gatot Subroto No. 79 South Jakarta. Primary data collection techniques are performed in this research were interviews and secondary data collection were obtained from the literature, books, papers and other resources related to this research. Results of analysis and evaluation is to determine the implementation of corporate governance that are in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.: PER-01/MBU/2011. According to the evaluation, it is known that the application of corporate governance is implemented has aligned with applicable regulations. Through the implementation of the results, it can be seen that the implementation of corporate governance in PT. Jamsostek (Persero) received the results of quality qualification "very good" with value assessment received a score of 94.47%, but the results of these achievements have not yet reached a perfect score. Keyword : Good Corporate Governance, Regulation of the Minister, Assessment ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil penerapan Good Corporate Governance atau yang selanjutnya disebut dengan tata kelola parusahaan di PT. Jamsostek (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu metode yang dapat menggambarkan objek penelitian sebenarnya. Objek penelitian yang dilakukan pada PT. Jamsostek (Persero) bertempat di Kantor Pusat Jamsostek, yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengumpulan data sekunder yang didapat dari literatur, buku, makalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil analisis dan evaluasi adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011. Menurut evaluasi, diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui hasil implementasi tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan tata kelola perusahaan di PT. Jamsostek (Persero) mendapat hasil kualifikasi kualitas “sangat baik” dengan nilai assessment mendapat skor sebesar 94,47%, tetapi hasil pencapaian tersebut belum mencapai nilai yang sempurna. Kata Kunci : Good Corporate Governance, Peraturan Menteri, Assessment
PENDAHULUAN Setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang lalu telah menyadarkan banyak pihak akan pentingnya tata kelola perusahaan atau yang sering disebut CG (Corporate Governance). Penerapan Corporate Governance ini belum banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dengan begitu pemerintah mendirikan komite yang bisa menangani masalah tata kelola perusahaan ini. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dengan sehat dan menguntungkan dalam jangka panjang, dan juga dapat memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan berkembang yang telah menjadi perusahaan terbuka. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham (shareholders) dan pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders). Dimana perusahaan dituntut untuk memaksimalisasikan nilai perusahaan dengan prinsip yang dapat dijadikan pedoman oleh perusahaan, yaitu Transpansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Integrity), dan Keadilan (Fairness) dan sering dikenal sebagai TARIF. Dengan adanya prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan ini diyakini dapat menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang berada dalam krisis bangkit menuju ke arah yang lebih maju, sehat, mampu bersaing, dapat dikelola secara dinamis dan professional. Dengan tumbuhnya daya saing yang tangguh dan dengan diikuti pulihnya kepercayaan investor. PT. Jamsostek (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja sesuai dengan UU No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja disektor formal. PT. Jamsostek (Persero) memberikan program jaminan antara lain, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Pengaruh tata kelola perusahaan dalam perusahaan sudah dirasakan oleh setiap lapisan Insan di PT. Jamsostek (Persero). PT. Jamsostek (persero) menyadari kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan modal utama guna mewujudkan misi perusahaan. Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dibutuhkan proses yang tidak sebentar untuk mengubah pola yang ada di suatu perusahaan. PT. Jamsostek (Persero) mulai menerapkan tata kelola perusahaan mulai dari tahun 2004 dan membangun infrastruktur tata kelola perusahaan, sedangkan penerapan tata kelola perusahaan mulai berjalan pada tahun 2006 dan terus berlanjut hingga saat ini. Sebagai salah satu BUMN yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan terus mengembangkan penerapannya. Dengan penerapannya memakai beberapa landasan hukum antara lain Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan selanjutnya dirumuskan ke dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di PT. Jamsostek (Persero)”. Penelitian Terdahulu : 1.
Thomas Kaihatu (2009) berjudul “Good Corporate Governance dan Penerapan di Indonesia” Perkembangan manajemen yang tidak efisien sehingga membutuhkan alat baru, salah satunya dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Karena GCG dipercaya dapat memastikan manajemen berjalan dengan baik. Dengan demikian ada dua hal yang harus diperhatikan dalam konsep diatas, pertama yaitu penting hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya melakukan pembudayaan perusahaan (corporate culture) sebagai salah satu inti dari Corporate
Governance. Pemahaman tersebut dapat membuka wawasan bahwa perusahaan di Indonesia belum dikelola dengan benar, dengan kata lain perusahaan di Indonesia belum menjalankan tata kelola yang baik atau governansi. 2.
Dyamustika Rachmawati (2012) berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Perum Perhutanan KBM-IK Gresik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011” Masalah penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BUMN belum menjadi budaya perusahaan. Karena dengan implementasi GCG di BUMN masih sangat rendah maka hal tersebut menunjukan bahwa GCG belum menjadi budaya perusahaan, dan tidak membudayakan buka peluang untuk terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan GCG pada Perhutani KBM-IK Gresik belum cuku baik karena hanya memenuhi 69,23% Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER01/MBU/2011 dengan beberapa aspek. Aspek tersebut adalah Pasal 5 mengenai Hak Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Pasal 20 mengenai Rencana Jangka Panjang, Pasal 25 mengenai Manajemen Risiko, Pasal 32 mengenai Akses Informasi, Pasal 34 mengenai Keterbukaan Informasi, Pasal 36 mengenai Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan, Pasal 37 mengenai Kesempatan Kerja yang sama, Pasal 38 mengenai Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dan Pasal 40 mengenai Etika Berusaha, AntiKorupsi dan Donasi.
3.
Galih Rachmandy (2012) berjudul “Analisa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” Penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu dalam menunjang pemulihan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbanginya. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjakan bahwa secara umum penerapan prinsip GCG yang meliputi keterbukaan, akuntanbilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun penerapan prinsipprinsip tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik, informasi yang diungkapkan dalam laporan GCG belum disajikan dengan rinci dan detail. Jika tiap-tiap pos diberikan penjelasan sehingga para pengguna informasi dapat lebih mudah memahaminya.
METODE PENELITIAN Metode-metode pengumpulan data yang digunakan selama penyusunan skripsi antara lain adalah : 1. Studi Literatur Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, majalah, website, literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan. 2. Studi Lapangan Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu dengan Kepala Kesekretariatan Umum, Bapak Imam Santoso di Biro Sekretariat Perusahaan PT. Jamsostek (Persero) di Kantor Pusat Jamsostek, yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan.
HASIL DAN BAHASAN Penerapan Good Corporate Governance di PT Jamsostek (Persero) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Pada dasarnya PT. Jamsostek (Persero) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar BUMN. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance pada BUMN, Direksi menyusun GCG manual yang memuat board manual, manajemen
risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (Code of Conduct). Tabel 1 Hasil Evaluasi Kesesuaian Penerapan GCG pada PT. Jamsostek (Persero) dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Peraturan Menteri Negara Sesuai Tidak Keterangan BUMN Nomor : PERSesuai 01/MBU/2011 Pasal 3 & 4 : Prinsip dan PT. Jamsostek (Persero) sudah menerapkan √ Tujuan prinsip-prinsip dan tujuan atas prinsipprinsip tersebut, guna meningkatkan nilai perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Pasal 5 sampai dengan 11 : Dalam pasal ini mengatur ketentuan √ Pemegang Saham mengenai Hak Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Selaku Pemilik Modal Perum, Bentuk Keputusan Pemegang Saham, Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham, dan Akuntabilitas Pemegang Saham. PT. Jamsostek (Persero) selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pasal 12 sampai dengan 18 : Dalam ketentuan ini mengatur fungsi, √ Dewan Komisaris komposisi, rapat dewan komisaris, penilaian dewan komisaris, informasi untuk dewan komisaris, larangan mengambil keuntungan pribadi, serta organ pendukung dewan komisaris yaitu komite audit dan sekretaris dewan komisaris. PT. Jamsostek (Persero) sangat memperhatikan ketentuan Dewan Komisaris dalam menjalani tugasnya. Serta, 20% lebih dari Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) merupakan Dewan Komisaris Independen. Pasal 19 sampai dengan 30 : Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur √ Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) dijalankan dengan baik, dan tidak melanggar larangan mengambil keuntungan sendiri, pengambilan keputusan dalam menjalani rapat direksi. RKAP yang dibuat juga memuat anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja, seperti rencana pendapatan, rencana biaya dan rencana investasi. Dalam bagian ini terdapat ketentuan mengenai Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan dan Tatakelola Teknologi Informasi. Pasal 31 : Auditor Eksternal Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) √ telah melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan Keuangan setiap tahunnya, dan mengusulkan kepada Pemegang Saham melalui surat nomor : 104/DK/112011 tanggal 22 November 2011. Pasal 32 sampai dengan 35 : Keterbukaan Informasi yang dilakukan PT. √
Informasi
Pasal 36 & 37 : Keselamatan dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan
√
Pasal 38 & 39 : Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
√
Pasal 40, 41, dan 42 : Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi
√
Pasal 43 : Program Pengenalan BUMN
√
Pasal 44 : Pengukuran Terhadap Penerapan GCG
√
Jamsostek (Persero) dengan cara mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. Serta mengungkapkan informasi dan kepemilikan intangible asset, termasuk hasil riset, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual yang telah diperoleh perusahaan. PT. Jamsostek (Persero) melakukan penerapan Go Green dalam pelestarian lingkungan sekitar, dengan cara memberikan pelatihan ramah lingkungan kepada para karyawan dan mempunyai alat penunjang aksi ramah lingkungan. Kesempatan Kerja yang sama adalah satu kebijakan dalam penerapan tata kelola perusahaan baik. Tanpa memperhatikan latar belakang atau keadaan lainnya dari seorang karyawan ataupun calon karyawan. PT. Jamsostek (Persero) menghormati hak pemangku kepentingan yang timbul, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang dibuat dengan karyawan, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Ketentuan ini juga memuat bahwa Direksi harus mempunyai izin dari RUPS untuk melakukan perjanjian tersebut. Setiap lapisan karyawan PT. Jamsostek (Persero) harus berkomitmen dengan perusahaan, dan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Antisuap yang dilakukan dalam dua tahun sekali atau setiap adanya perubahan pedoman perilaku (Code of Conduct). Dewan Komisaris dan Direksi baru akan diberikan program pengenalan dan pelatihan oleh Biro Sekretariat Perusahaan PT. Jamsostek (Persero). Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi, akan disampaikan oleh Nara Sumber dengan materi presentasi sebagai berikut: a. Penerapan prinsip-prinsip GCG, b. Gambaran mengenai perusahaan, c. Fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban organ Perusahaan, d. Kebijakan pengendalian intern, e. Tugas dan peran Komite Audit Program pengenalan ini juga mencakup perkenalan dengan para Insan Jamsostek dan para Stakeholders, serta kunjungan ke unit kerja. PT. Jamsostek (Persero) juga wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun
sekali dalam dua bentuk. Pertama, penilaian (assessment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang dilakukan oleh penilai independen. Kedua, evaluasi (review) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya dan dilakukan oleh perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance di PT Jamsostek (Persero) Sesuai Dengan Kebijakan Perusahaan Untuk membantu melancarkan kegiatan Good Corporate Governance (GCG) di PT. Jamsostek (Persero), maka para Direksi membentuk Komite Integritas, Komite Antisuap dan Komite GCG serta menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau sering dikenal dengan Whistleblowing System. 1. Komite Integritas Pembentukan Komite Integritas, dimulai pada saat penandatangan Komite Integritas PT. Jamsostek (Persero). Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan MENPAN, selaku koordinator tetap Tiga Pilar Kemitraan, pada tanggal 31 Januari 2008. Selain itu kesepakatan bersama Direksi dan Komite Integritas PT. Jamsostek (Persero) tentang Charter Komite Integritas, dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2008. Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/200/082009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penetapan Charter Komite Integritas atau pemantau Independen PT. Jamsostek (Persero). Dengan Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/201/082009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Pengangkatan anggota Komite Integritas atau pemantau Independen PT. Jamsostek (Persero), bahwa menetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Ketua Komite Integritas, Kepala Biro Pengawasan Intern sebagai Sekretaris Komite Integritas, serta tiga orang anggota terdiri dari Kepala Biro Kepatuhan dan Hukum, Kepala Biro SDM dan Ketua Umum Serikat Pekerja Jamsostek. 2. Komite Antisuap Dasar pembentukan Komunitas Pengusaha Antisuap (KUPAS) ikut diprakarsai oleh Direksi PT. Jamsostek (Persero), dan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) ditunjuk sebagai Koordinator KUPAS BUMN pada Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri atau lebih dikenal dengan RAPIMNAS KADIN Indonesia pada tanggal 03 Desember 2009. Dalam rangka efektivitas pelaksaan Komite Antisuap telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/203/082011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Charter Komite Antisuap. Ditetapkan bahwa berdasarkan Komposisi Komite Antisuap, maka diangkat Anggota Komite Antisuap di Lingkungan PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : KEP/202/082011 tanggal 5 Agustus 2011, dan menetapkan Ketua, Anggota dan Sekretaris Komite Antisuap PT Jamsostek (Persero) yang terdiri dari seorang Ketua, tiga orang Anggota dan seorang Sekretaris. 3. Komite Good Corporate Governance (GCG) Komite GCG yang dibentuk oleh Direksi PT. Jamsostek (Persero), untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero) dalam membangun Good Corporate Governance sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tentang penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor: SPRINT/24/012011 tentang Komite Good Corporate Governance (GCG). Komite GCG mempunyai Tugas Pokok antara lain Menyusun dan menyempurnakan Infrastruktur GCG, Melaksanakan sosialisasi kepada Insan Jamsostek atas infrastruktur GCG, Membantu Direksi PT. Jamsostek (Persero) untuk Assessment Kepatuhan terhadap Implementasi Asas GCG, Melaksanakan Self Assessment GCG, serta Membantu Kelancaran Assessment GCG dan Perception Index GCG oleh penilai independen (Independent Assessor), dan Membantu kelancaran dan monitor terhadap penandatangan Pakta Integritas, juga Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan GCG. 4. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Sebagai wujud dari Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih, PT. Jamsostek (Persero) menerapkan sistem pelaporan pelanggaran. Sistem ini dapat mendeteksi tingkat kecurangan dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan cara lain, dan proses konfirmasi terhadap kebenaran laporan dapat dilakukan di internal PT. Jamsostek (Persero). Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) mengatur budaya untuk melaporkan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Sebagai langkah untuk efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan dan meningkatkan awareness terhadap budaya ini PT. Jamsostek (Persero) melakukan upayaupaya sosialisasi tentang pemahaman mekanisme sistem ini dan komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan sesuai Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Dilaksanakan juga
Workshop dan Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Studi Prakarsa Anti Korupsi oleh KPK yang menjadikan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Pilot Project. Hasil Penerapan Good Corporate Governance di PT. Jamsostek (Persero) 1. Hasil Assessment dan Self-Assessment PT. Jamsostek (Persero) Hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga dibuktikan dengan adanya hasil pencapaian yang telah dilakukan oleh penilai independen, hasil penilaian atau hasil assessment Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan pada tahun 2011 oleh Sodiq Purwoko & Associates Consulting dengan mendapatkan Skor 94,80% dengan kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”. Tabel 2 Hasil Assessment Tahun 2011 No Indikator 1
Hak & tanggung jawab pemegang saham atau RUPS 2 Kebijakan GCG 3 Penerapan GCG a. Dewan Komisaris b. Komite Dewan Komisaris c. Direksi d. Satuan Pengawasan Intern e. Sekretaris Perusahaan 4 Pengungkapan Informasi 5 Komitmen Skor Keseluruhan Peringkat Kualitas Penerapan GCG
Bobot 9,00 8,00 66,00 27,00 6,00 27,00 3,00 3,00 7,00 10,00 100,00
Skor 6,82
Capaian % Capaian 75,80
8,00 63,53 26,58 5,44 25,72 2,80 3,00 7,00 10,00 94,80 SANGAT BAIK
100,00 96,26 98,44 90,67 95,24 93,17 100,00 100,00 94,45 94,80
Dapat dilihat dari hasil assessment yang telah dilakukan oleh penilai independen, indikator pertama atau Hak dan tanggung jawab pemegang saham atau RUPS hasil pencapaiannya masih kurang, yaitu dengan skor 75,80%. Namun, indikator-indikator lainnya sudah baik dan mendekati nilai sempurna dengan ratarata nilai pencapaian sebesar 90% keatas. Penerapan kebijakan GCG dan pengungkapan informasi yang telah diterapkan oleh PT. Jamsostek (Persero) pada tahun 2011 juga sudah sangat baik, skor dari kedua indikator tersebut sudah sangat sempurna yaitu dengan skor 100%. Pada tahun 2012, PT. Jamsostek (Persero) juga telah melakukan evaluasi atau self-assessment. Evaluasi ini dilakukan oleh Komite GCG dan Badan Pengawasan Intern serta dibantu oleh Biro Sekretariat Perusahaan. Hasil dari evaluasi atau self-assessment penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan pencapaian skor 94,47 dengan kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”. Tabel 3 Hasil Self-Assessment Tahun 2012 No Indikator 1
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara Berkelanjutan 2 Pemegang Saham dan RUPS atau Pemilik Modal 3 Dewan Komisaris 4 Direksi 5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 6 Aspek Lainnya Skor Keseluruhan Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG
Bobot 7,00 9,00 35,00 35,00 9,00 5,00 100,00
Skor 6,56
Capaian % Capaian 93,67
8,15 32,92 33,12 8,97 4,75 94,47 SANGAT BAIK
90,51 94,07 94,64 99,68 95,00 94,47
Dengan adanya hasil self-assessment yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2012 diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil pencapaian yang telah dicapai oleh PT. Jamsostek (Persero) sudah mencapai rata-rata lebih dari 90%. Dapat kita bandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, bahwa ada peningkatan pada indikator pemegang saham atau RUPS. Hal ini dikarena PT. Jamsostek (Persero) telah menindak lanjuti atas rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh penilai independen pada tahun sebelumnya.
Dapat dibandingkan pula ada beberapa indikator yang mengalami penurunan pencapaiannya. Penurunan pencapaian pada beberapa indikator tersebut disebabkan adanya perubahan Peraturan yang semula berpedoman pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-168/MBU/2008 menjadi Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hasil Pencapaian selama lima tahun terakhir 2008-2012 menunjukan adanya peningkatan pencapaian. Dapat diketahui pada tahun 2008 memperoleh skor 86,05 dan terus berlanjut hingga tahun 2012 dengan memperoleh skor 94,47. Tabel 4 Hasil Assessment Tahun 2008-2012 No Indikator Bobot 2012 1 Komitmen terhadap 7,00 6,56 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara Berkelanjutan 2 Pemegang Saham dan 9,00 8,15 RUPS atau Pemilik Modal 3 Dewan Komisaris 35,00 32,92 4 Direksi 35,00 33,12 5 Pengungkapan 9,00 8,97 Informasi dan Transparansi 6 Aspek Lainnya 5,00 4,75 Jumlah 100 94,47
Bobot 18,00
2011 17,45
2010 16,39
2009 16,51
2008 16,33
9,00
6,82
6,90
6,86
6,66
33,00 33,00 7,00
32,02 31,52 7,00
32,45 30,92 7,00
30,19 30,35 7,00
26,99 29,14 6,93
100
94,80
93,66
90,91
86,05
Dari hasil penilaian selama lima tahun terakhir, terjadi secara terus menerus peningkatan atas penilaian yang telah dilakukan pada setiap tahunnya. Walaupun dapat dilihat terjadi penurunan sebesar sekitar 0,33 poin pada tahun terakhir yaitu tahun 2012, dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011. Penurunan skor ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan yang mengatur mengenai Indikator atau Parameter Penilaian (Assessment) dan Evaluasi (Review) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. 2. Hasil Studi Prakarsa Anti Korupsi SPAK BUMN Hasil Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,80 dan dengan sebagai peringkat Kedua kategori BUMN. Indikator SPAK BUMN 2011 yang digunakan adalah berdasarkan instrumen yang penting dalam pencegahan korupsi di suatu perusahaan. Tabel 5 Indikator Hasil Studi Prakarsa Anti Korupsi SPAK BUMN 2011 No Indikator Nilai Ketersediaan Peran Total Aturan Pemimpin 1 Keteladanan Pimpinan 9,56 10,00 9.08 2 Pedoman Etika & Perilaku 8,16 9,68 5,90 3 Penanganan Situasi Konflik 7,72 8,98 5,40 Kepentingan 4 Pengelolaan Sistem Pengaduan 9,02 10,00 7,50 5 Pengelolaan Transparansi Harta 6,64 8,19 3,69 Kekayaan 6 Pengelolaan Penerimaan & 4,08 0 5,51 Pemberian Hadiah 7 Indikator Penegakan Aturan 10,00 8 Inovasi Lain 8,17 Jumlah 7,80
Pengawasan & Evaluasi 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -
Indikator penilaian evaluasi SPAK BUMN serta pembobotannya ditentukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Tim dari KPK. Skor yang digunakan adalah nol sampai dengan sepuluh, jika skor makin tinggi maka makin baik pencegahan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya SPAK BUMN ini, KPK memberikan saran bahwa agar melakukan sosialisasi terhadap peraturan antikorupsi yang telah ditetapkan oleh para direksi. Peraturan yang sudah ditetapkan dan memastikan bahwa diselenggarakannya fraud risk assessment yang dilakukan minimal dua tahun sekali. Karena fraud risk assessment dapat dijadikan dasar untuk menyusun fraud control plan. 3. Hasil survey integritas oleh KPK Hasil survey integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011, PT. Jamsostek (Persero) mendapatkan skor sebesar 7,52 sebagai peringkat Ketiga dari 89 peserta dan peringkat Pertama kategori BUMN. Survey ini mempunyai tujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan subindikator integritas dalam pelayanan publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi di lembaga publik, dengan mesurvey pengguna langsung layanan publik tersebut. Survey ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi lembaga layanan publik atau perusahaan, agar dapat mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada layanan yang rentan terhadap korupsi. 4. Hasil survey Corporate Governance Perception Index (CGPI) Hasil pencapaian selanjutnya adalah hasil survey Corporate Governance Perception Index (CGPI) oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tema Good Corporate Governance dalam perspektif Etika pada tahun 2010, yang dimana diselenggarakan pada tahun 2011 dengan skor 83,40 dengan kualifikasi “Terpercaya” atau “Trusted Company”. Tabel 6 Survey Corporate Governance Perception Index (CGPI) Indikator Self Assessment Kelengkapan Dokumen Makalah Observasi Jumlah
Skor 21,71 19,09 12,47 30,13 83,40
Survey yang dilakukan CGPI dengan metode studi dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi. Penilaian survey yang diselenggarakan oleh CGPI tahun 2011, menggunakan bobot yang berbeda-beda, yaitu indikator self-assessment berbobot 25%, indikator kelengkapan dokumen berbobot 23%, indikator makalah berbobot 17% dan indikator observasi berbobot 35%. Selain pencapaian yang telah disebutkan diatas, PT. Jamsostek (Persero) juga telah menyesuaikan dan menindaklanjuti beberapa parameter yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negera BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu penerapan tata kelola perusahaan pada PT. Jamsostek (Persero) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER01/MBU/2011. Kualitas GCG dapat dilihat dari hasil penilaian (assessment) maupun evaluasi (review) penerapan GCG yang telah dilakukan pada setiap tahunnya. Dengan adanya hasil penilaian penerapan GCG di PT. Jamsostek (Persero) selama lima tahun terakhir, terjadi secara terus menerus peningkatan atas nilai akhir pencapaian penilaian. Akan tetapi pada tahun terakhir terjadi penurunan sedikit yaitu pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011. Namun, penurunan nilai akhir
pencapain tersebut tidak mengubah kualitas penerapan GCG. Penurunan pencapaian tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan, penurunan tersebut berpengaruh dari beberapa indikator yang mengalami perubahan. Peraturan yang semula berpedoman pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-168/MBU/2008 menjadi Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Saran Dari hasil penerapan tata kelola perusahaan tahun terakhir yang telah dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), dapat diketahui hasil nilai self-assessment pada tahun 2012 menunjukan skor sebesar 94,47%. Hasil pencapaian tersebut menunjukan klasifikasi kualitas penerapan tata kelola perusahaan di PT. Jamsostek (Persero) “sangat baik”, akan tetapi hasil penilaian ini belum menunjukan hasil yang sempurna. Dengan ini penulis merasa perlu memberikan saran demi kesempurnaan hasil nilai assessment yang akan dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) tahun berikutnya. Saran yang diberikan penulis kepada perusahaan adalah agar cepat menanggapi dalam menindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya yang diberikan oleh penilai independen atau independent assessor yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Karena masih ada beberapa rekomendasi yang belum tuntas dan masih dalam proses. Rekomendasi yang telah diberikan menunjukan masih adanya kelemahan yang ditemukan dalam penerapan tata kelola perusahaan, sehingga hal tersebut menimbulkan kekurangan yang berakibat pada ketidaksempurnaan hasil assessment. Serta tidak lupa untuk tetap memperhatikan secara detail dari indikator-indikator yang dapat mempengaruhi penilaian hasil pencapaian atas penerapan tata kelola perusahaan tersebut.
REFERENSI BPKP. (2013). Good Corporate Governance. Dari http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/GoodCorporate.bpkp. Diakses tanggal 4 Maret 2013. Budiati, L. (2012). Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. BUMN. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dari http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/PER-01_MBU_2011.pdf. Diakses tanggal 12 Januari 2013. BUMN. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dari http://www.bumn.go.id/wp-content/uploads/2012/07/SK16SMBU2012.PDF. Diakses tanggal 3 Mei 2013. BUMN. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dari http://www.bumn.go.id/wpcontent/fbumn/1190268214.pdf. Diakses tanggal 2 Februari 2013. Hermansah. (2010). Konsep GCG Sudah Mulai Diimplementasikan Perusahaan. Dari http://www.bumn.go.id/jamsostek/id/publikasi/berita/konsep-gcg-sudah-mulaidiimplementasikan-perusahaan/. Diakses tanggal 22 April 2013. Kaihatu, T. S. (2009). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Universitas Kristen Petra Surabaya, Surabaya. KNKG. (2013). Tentang Komite Nasional Kebijakan Governance. Dari http://www.knkgindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=78. Diakses tanggal 29 April 2013. Kurniawan, W. (2012). Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan. Edisi Pertama. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Pabundu, M. (2010). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara. PT. Jamsostek (Persero). Dari http://www.jamsostek.co.id. Diakses tanggal 11 Januari 2013. PT. Jamsostek (Persero). (2011). Annual Report PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2011. PT. Jamsostek (Persero). (2010). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Etika. PT. Jamsostek (Persero). (2007). Membangun Budaya Good Corporate Governance.
Rachmandy, G. (2012). Analisa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Universitas Brawijaya, Malang. Rachmawati, D. (2012). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perum Perhutani KBMIK Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. Robbins, S.P, and Judge, Timothy A. (2008). Perilaku Organisasi, Edisi 12, Buku 1 dan 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Sudarmadi. (2012). GCG adalah Praktik, Bukan Teori. SWA, XXVIII, 44-46. Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. Tim Riset CGPI. (2011). Indonesia Most Trusted Companies 2011. SWA, XVI, 34-39. Zarkashi, M. Wahyudin. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung : Penerbit Alfabeta.
RIWAYAT HIDUP Marsha Mochran lahir di Jakarta pada 25 April 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2013.
