ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT AGUNG PODOMORO LAND TBK. Ratnasari, Kartika Dewi, S.E., Ak., M.B.A Accounting & Finance Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
[email protected] ABSTRACK Objective, is to discuss the implementation of good corporate governance as well as measurements on the implementation of Good Corporate Governance of the company includes conformity to corporate governance principles applicable to the National Committee on Governance (NCG), and constraints in the implementation of good corporate governance of the company. Metedologi and Research Object used was survey with observation and interviews with Human Resources Supervisor relating to the implementation of GCG PT Agung Podomoro Land Tbk. With questions derived from reference books and theses. Based on the results of the research implementation of good corporate governance practices that have been carried out by PT Agung Podomoro Land Tbk. Namely the company adhere to the rules and regulations applicable law and corporate governance principles including transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality, but not completely worked so well that still require improvement evaluation. The company also makes the Code of Conduct as a guideline in conducting activities for corporate governance. (RS) Keywords: Corporate Governance, KNKG, GCG ABSTRAK Tujuan Penelitian, ialah membahas penerapan Good Corporate Governance serta Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan kendalakendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metedologi dan Objek Penelitian yang digunakan adalah survey dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Human Resources Supervisor yang berkaitan dengan penerapan GCG PT Agung Podomoro Land Tbk. Dengan pertanyaan yang bersumber dari buku dan referensi skripsi. Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Perusahaan juga membuat Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan.(RS) Kata Kunci : Corporate Governance, KNKG, Prinsip GCG
PENDAHULUAN Dunia usaha saat ini sangat kompetitif apalagi dengan adanya perdagangan bebas yang akan segera diberlakukan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tentunya harus dapat bertahan bahkan terus bertumbuh di tengah persaingan global. Keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai
1
tujuan yang telah ditetapkan sering kali dikaitkan dengan pasar modal internasional, penggunaan laporan keuangan, profesi akuntansi dan struktur corporate governance yang digunakan oleh perusahaan (Elloumi dan Gueyie, 2001 dalam Parulian , 2007:264). GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (KNKG 2006). Latar belakang penulis memilih PT Agung Podomoro Land, Tbk.dengan topik Good Corporate Governance yaitu karena APLN sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan merupakan salah satu perusahaan yang menangani banyak proyek serta pengembang properti terbesar dan ternama di Indonesia saat ini. APLN juga memiliki manajeman yang terstruktur serta dilihat dari laporan keuangan perusahaan terus menigkat labanya dari tahun ketahun, jadi penulis ingin mengetahui seberapa jauh APLN telah melakukan tata kelola perusahaan didalam perusahaannya. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka masalah-masalah yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Apakah penerapan GCG dalam PT Agung Podomoro Land Tbk. Telah sesuai dengan
prinsip tata kelola perusahaan ditinjau dari pedoman umum GCG dari KNKG (Komite Nasional Kebijakan GCG)? 2.
Apakah ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
yang
dilakukan PT Agung Podomoro Land Tbk? 3.
Setelah menganalisis, apa yang akan dilakukan untuk perbaikan tata kelola perusahaan yang
baik bagi PT Agung Podomoro Land Tbk? Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2012), Corporate Governance adalah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan–tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan–tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG 2006) Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia.
Prinsip Good Corporate Governance menurut KNKG ( Komite Nasional Kebijakan Governance) Tahun 2006 Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) yang di adopsi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Prinsip Good Corporate Governance dijadikan acuan atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Menurut pedoman umum prinsip Good Corporate Governance adalah: 1. Transparansi (Transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan tentang perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparency dibutuhkan untuk menjaga
2
2.
3.
4.
objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.Pedoman pokok pelaksanaan: a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan tidak hanya terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara jelas dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.Pedoman pokok pelaksanaan: a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Pertanggungjawaban (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen.Pedoman pokok pelaksanaan: a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan stakeholders. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan: a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
3
d.
5.
Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok pelaksanaan: a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Objek dalam penelitian ini adalah PT Agung Podomoro Land Tbk. Dimana datanya berupa gambaran umum Perusahaan, produk yang dijual, tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi,CSR PT Agung Podomoro Land Tbk, penghargaan perusahaan. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penulisan skripsi ini metode analisis yang digunakan untuk penelitian penyajian data adalah metode deskriptif komparatif. Metode ini dilakukan dengan pengumpulan, peringkasan dan penyajian suatu data dan membuat perbandingan antar GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance(2006) dengan GCG yang diterapkan oleh perusahaan Agung Podomoro, sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya kedalam bentuk yang bisa dianalisis.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Agung Podomoro Land Tbk. Prinsip Transparansi Menurut pedoman umum Good Corporate Governance, KNKG (2006) Transparansi adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan tentang perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi merupakan prinsip dasar yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai perusahaan publik, sebab berkenaan dengan kebenaran informasi yang diberikan ke publik dan para pemangku kepentingan. Informasi yang relevan dan material dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tujuan perusahaan. PT Agung Podomoro Land, Tbk. menyediakan informasi yang sama baiknya kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan perusahaan adalah dalam bentuk laporan keuangan, laporan tahunan, serta informasi-informasi perusahaan lainnya berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku serta diinformasikan setidaknya minimal 1 tahun sekali. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, komposisi komisaris dan direksi, kepemilikan dari pemegang saham perusahaan. Berikut adalah pihak-pihak yang mendukung prinsip transparansi perusahaan,diantaranya: a. Komite Audit Unsur yang menunjang transparancy dari suatu perusahaan adalah Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Perlunya kehadiran Komite Audit pada suatu perusahaan adalah untuk menjembatani kesenjangan informasi antara fungsi audit dalam perusahaan dengan pemegang saham. Komite audit bertugas untuk Membahas dan menelaah laporan keuangan Perseroan bersama dengan Manajemen Keuangan, Kepala Audit Internal, dan
4
b.
c.
auditor eksternal, sebelum laporan keuangan dimaksud dilaporkan kepada pihak otoritas dan/atau diinformasikan kepada publik, Membahas dan menelaah secara berkala, laporan dan temuan Audit Internal, termasuk mengenai pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Audit Internal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau penggantian auditor external yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, Melaporkan kepada Dewan Komisaris. Pada tahun 2014, Komite Audit mengadakan 14 (empatbelas) kali rapat termasuk rapatrapat bersama Kepala Audit Internal, Direktur dan Manajemen Keuangan Perseroan, Dewan Komisaris, dan auditor eksternal. Rapat-rapat Perusahaan Selain rapat bersama dengan komite audit tersebut, Direksi serta Komisaris juga melakukan beberapa pertemuan yang membahas mengenai rencana kerja perusahaan. Diantaranya terdapat rapat Dewan Komisaris yang telah diadakan 6 kali pada tahun 2014, rapat Dewan Direksi dapat diadakan setiap waktu, serta rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan seminggu sekali setiap hari selasa. Untuk RUPS, PT Agung Podomoro Land Tbk. melaksanakan RUPS dua kali dalam setahun, yaitu RUPS tahunan yang membahas laporan keuangan tahun sebelumnya serta RUPS luar biasa yang membahas menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perseroan (Shares Buy Back). Akuntan Publik Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan HR Supervisor, PT Agung Podomoro Land Tbk. menggunakan jasa Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan selain yang dilakukan oleh Auditor Internal perusahaan. Auditor Independen yang mengaudit laporan keuangan tahun 2014 Perseroan adalah dari Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), yang beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 32, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28 – 30, Jakarta 10350.Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny telah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan sejak tahun buku 2013. Fungsi dari penggunaan jasa akuntan publik selain sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan adalah sebagai kepercayaan bagi komisaris untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan juga sebagai penilaian validitas atas penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Auditor Eksternal di PT Agung Podomoro Land Tbk. bebas dari segala pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan (stakeholders).
d.
Keterbukaan informasi dalam annual report dan internet Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, dalam penerapan prinsip transparancy diperlukan pula keterbukaan informasi keuangan dan analisis manajemen serta informasi materil yang berguna bagi informasi kegiatan usaha di dalam perusahaan. PT Agung Podomoro Land Tbk. membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dan telah mempublikasikan laporan keuangannya dalam annual report dan website perusahaan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Direksi sudah menyampaikan laporan mengenai GCG di PT Agung Podomoro Land Tbk. secara berkala dan tepat waktu kepada Pemegang Saham melalui laporan manajemen dan laporan tahunan. Perusahaan juga telah menyediakan media untuk mengungkapkan informasi terkait mengenai penerapan GCG dan isu-isu yang terjadi dalam perusahaan di website perusahaan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Direksi sudah menyampaikan laporan mengenai GCG di APLN secara berkala dan tepat waktu kepada Pemegang Saham melalui laporan tahunan. Perusahaan juga telah menyediakan media untuk mengungkapkan informasi terkait mengenai penerapan GCG dan isu-isu yang terjadi dalam perusahaan di website perusahaan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Perusahaan juga telah mencantumkan pedoman perilaku atau code of conduct , dalam website perusahaan. Untuk keterbukaan informasi di internet, APLN telah mempublikasikan laporan tahunan maupun analisa manajemen di internet pada tahun 2011,2012, 2013, dan 2014. Prinsip Akuntabilitas
5
Menurut pedoman umum Good Corporate Governance, KNKG (2006) Akuntabilitas adalah Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dikelola dengan benar dan sesuai dengan tujuan perusahaan, namun tetap mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan transparan. Prinsip ini akan menciptakan sistem yang teratur dengan adanya pembatasan kekuasaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan dan seluruh karyawan untuk kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam pedoman tata kelola perusahaan yang baik (GCG Code) dan anggaran dasar yang dibuat oleh perusahaan, tugas dan tangung jawab dari komisaris dan direksi dijelaskan sangat terinci. Dewan komisaris memberikan arahan dan masukan kepada direksi tentang perencanaan strategi, kegiatan operasional, serta kebijakan perusahaan dan melaksanakan pengawasan kepada direksi terhadap implementasi strategi yang dilakukan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan strategi yang diterapkan oleh direksi berjalan efektif sesuai dengna rencana dan tujuan perusahaan. Komisaris juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap Pedoman Corporate Governance perusahaan. Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan dalam leporan keuangan dengan bantuan komite audit. a.
b.
Organ-organ perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Pasal 1 suatu perusahaan terdiri dari organ-organ perusahaan yang meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang merupakan organ tertinggi di dalam perusahaan, kemudian Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Organ yang ketiga adalah Dewan Direksi yang mempunyai tugas utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Selain ketiga organ tersebut, termasuk juga didalamnya Corporate Secretary yang bertugas sebagai penghubung investor. Sekretaris perusahaan juga mempunyai tugas untuk mengawasi apakah perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan yang berlaku. Sosialisasi Good Corporate Governance Di dalam melakukan pelaksanaan corporate governance yang baik, PT Agung Podomoro Land Tbk. masih belum memiliki unit/divisi khusus yang menangani tentang good corporate governance. Hal ini terlihat dalam proses sosialisasi mengenai good corporate governance pada PT Agung Podomoro Land Tbk. belumlah merata ke semua lapisan karyawan. Hanya lapisan atau level tertentu yang sudah mengetahui serta melaksanakan pedoman Good Corporate Governance.
Responsibility (Pertanggungjawaban) Menurut pedoman umum Good Corporate Governance, KNKG (2006) Pertanggungjawaban adalah Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. a. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Melaksanakan prinsip tanggung jawab perusahaan memastikan bahwa perusahaan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, angggaran dasar serta peraturan perusahaan itu sendiri dan perusahaan juga melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup kepada masyarakat sekitar. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan seperti UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peratruran Bapepam No. IX.14 tentang Pembetukan Sekertaris Perusahaan, Peraturan Bapepam No. X.K.6 tentang Laporan Tahunan, dan lain-lain. Disamping itu perusahaan juga harus melaksanakan pengelolaan perusahaan lain. Disamping itu perusahaan juga harus melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang memuat dari komisaris sebagai pengawas dan direksi sebagai pengelola perusahaan. Perusahan juga mempunyai pedoman dalam tata kelola perusahaan beserta code of conduct yang harus dijalankan beriringan. Pemenuhan penerapan dari organ perusahaan akan menjadikan perusahaan termasuk dalam prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh KNKG dan
6
b.
c.
diharapkan dapat menjalakan tugasnya sesuain fungsi dan tanggung-jawabnya serta bertindak sesuai dengan kebijakan perusahaan maupun peraturan yang berlaku. Selain pemenuhan akan peraturan yang berlaku, perusahaan juga menjalankan program tanggung jawab sosial secara terus-menerus demi mengembangkan taraf kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan pengembangan usahanya, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kembali kepada masyarakat dengan terlibat langsung dalam mengembangkan komunitas di lingkungan sekitar perusahaan. Berlandaskan pada visi untuk secara aktif berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan komunitas masyarakat sekitar di bidang lingkungan, pendidikan, sosial-budaya & kesehatan, olah raga, dan aktivitas keagamaan, kegiatan-kegiatan CSR Perseroan difokuskan kepada 5 (lima) aspek, yang diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dan sejalan dengan pertumbuhan lingkungan, nilainilai serta kondisi dan tradisi lokal yang berlaku, yakni: 1. Lingkungan; Perseroan secara berkelanjutan menciptakan keseimbangan antara bisnis dan lingkungan dengan mengimplementasikan inisiatifinisiatif yang bersahabat dengan lingkungan dalam proses bisnisnya. 2. Pendidikan; Perseroan mengembangkan pusat pelatihan internal “Agung Podomoro Land Learning Center (APL-LC)” yang fokus dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi karyawan, bekerjasama dengan Agung Podomoro Recruitment Center untuk menyediakan kesempatan bekerja bagi siswa-siswa yang secara keuangan kurang mampu namun memiliki kinerja yang baik dan memberikan beasiswa serta berbagai dukungan proses belajarmengajar lainnya bagi mereka. 3. Sosial-budaya dan kesehatan; dalam bentuk tanggung jawab dan perhatian kepada komunitas di sekitar perusahaan, diantaranya memberikan bantuan dana bagi kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan dukungan penyediaan infrastruktur untuk organisasi sosial kemasyarakatan. 4. Olah raga; dilakukan melalui keterlibatan Perseroan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berolah raga baik dengan menciptakan kebanggaan memperoleh prestasi di bidang olah raga maupun kesadaran mereka sendiri untuk hidup sehat. 5. Keagamaan; dilakukan melalui pemberian bantuan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat sekitar, diantaranya perayaan hari raya, bantuan bagi anak-anak yatim piatu, dan dukungan dalam merenovasi rumah ibadah. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan Selain bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial, PT Agung Podomoro juga bertanggung jawab pada setiap karyawan untuk mendorong profesionalisme, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan praktek lingkungan bisnis yang sehat. Perusahaan menerapkan program reward and punishment atas penerapan pedoman perilaku karyawan. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar karyawan termotivasi dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan, maka perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk insentif kepada manajer dan anggota organisasi. Kompensasi yang diberikan umumnya diberikan perusahaan dalam bentuk bonus-bonus. Hal itu dilakukan mengingat karyawan merupakan aset penting guna pengembangan dan menentukan jalannya usaha perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Manager Perusahaan, bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk telah berusaha untuk selalu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para karyawannya, baik yang berada dalam jajaran eksekutif atau managerial maupun yang termasuk dalam jajaran nonmanagerial. Disamping gaji atau bonus-bonus yang diberikan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan, yaitu dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial tenaga kerja, dan beberapa tunjangan lainnya. Akan tetapi, walaupun telah dilakukan upaya-upaya demi menjaga keseimbangan kepentingan, masih ada saja penyimpangan yang terjadi, hal tersebut terlihat dari adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan waktu kerja secara tidak profesionalisme. Tanggung jawab perusahaan terhadap Stakeholders Perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Direksi sudah menyampaikan annual report dan laporan mengenai penerapan GCG di PT Agung Podomoro Land Tbk. secara berkala dan tepat waktu kepada Pemegang Saham melalui laporan manajemen dan laporan tahunan. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan media untuk mengungkapkan informasi-informasi terkait perusahaan dan penerapan GCG di perusahaan dan laporan
7
Independency (Kemandirian) Menurut pedoman umum Good Corporate Governance, KNKG (2006) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pada prinsipnya, independen merupakan sesuatu hal yang tidak mempunyai hubungan langsung terhadap suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Perusahaan harus memiliki prinsip independensi agar tidak terjadi bemturan kepentingan dari tiap-tiap organ perusahaan. Oleh karena itu, dalam perusahaan publik perusahaan wajib memiliki setidaknya 1 orang komisaris independen dan 1 orang direksi yang tidak terafiliasi. Tujuannya adalah agar tidak ada yang mendominasi dalam pengelolaan perusahaan yang berakibat benturan kepentingan. Perusahaan memiliki 1 orang komisaris independen dan 5 orang direksi yang tidak terafiliasi. Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan masing-masing organ perusahaan melaksanakan tugas dna tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam Code of Conduct, Perusahaan juga tidak membenarkan adanya tindakan illegal yang menurunkan tingkat independensi yang dilakukan perusahaan. Dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang menguntungkan individu, pribadi, menggunakan asset kantor bukan untuk keperluan pekerjaan, menyebarkan informasi rahasia perusahaan dan lain-lain. Pelaksanaan prinsip indepedensi pada PT Agung Podomoro Land juga dapat dilihat dari indepedensi yang meliputi: a.
b.
Indepedensi dalam Pengangkatan Eksekutif Berbicara mengenai bebas dari benturan kepentingan maupun dari segala pengaruh atau tekanan maka dalam pengangkatan Komisaris maupun Direksi pun harus bebas dari segala pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Pengangkatan Komisaris dan Direski harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada serta dilakukan secara transparan. Seorang Komisaris atau Direksi diangkat bukan berdasarkan adanya suatu hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan keuntungan pribadi bagi salah satu ataupun kedua belah pihak, tetapi pengangkatan tersebut haruslah menguntungkan bagi semua pihak terutama perusahaan. Independensi dalam pemilihan KAP Dalam pemilihan dan penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik), PT Agung Podomoro Land Tbk. memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2014, berdasarkan masukan dari Komite Audit, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK. Menugaskan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan Menurut pedoman umum Good Corporate Governance, KNKG (2006) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam mengimplementasikan praktik GCG, perusahaan memperhatikan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan, perusahaan memperhatikan kepentingan stakeholder dengan menyajikan penyajian yang wajar dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Penyajian informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan bisa diperoleh dari website perusahaan, internet, koran, majalah atau dengan media lainnya. Perusahaan memperhatikan kepentingan pemegang saham yaitu dengan memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan saran dan pendapatnya demi mencapai kesepakatan bersama dalam pelaksanaan RUPS. Perusahaan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS melalui media informasi berupa undangan, koran atau website perusahaan. Selain itu, para pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat melalui sekretaris perusahaan yang kemudian akan disampaikan kepada pihak terkait. Sebagai contoh karyawan perusahaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari yang dirasa kurang berkenan kepada sekretaris perusahaan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan.
8
Dalam code of conduct dijelaskan bahwa dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik, perusahaan menghormati setiap individu dengan tidak membedakan-bedakan gender, usia, kebangsaan, latar belakang budaya, agama, suku, dan kepercayaan dari masing-masing individu. Hak stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundangundangan, perjanjian atau kontrak atau karena nilai etika atau norma dan tanggungjawab sosial perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalu pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dengan mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika. Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan stakeholders berpartisipasi dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan mempunyai mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders. a. Perlindungan terhadap Pemegang Saham Bentuk perlindungan yang diperoleh Pemegang saham meliputi: 1. Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disetujui oleh Pemegang Saham, 2. Pemegang saham harus diperlakukan setara (equitable) tanpa pengecualian Setiap pemegang saham berhak memberikan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. 3. Melakukan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi dalam RUPS. Berdasarkan uraian diatas, dapat terlihat bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk. telah mengatur hak-hak pemegang saham mereka. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung terlaksananya good corporate governance yang baik. Akan tetapi, upaya perlindungan hak-hak pemegang saham tersebut perlu dituangkan dalam sebuah pedoman corporate governance yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak pemegang saham. sesuai hasil pengamatan dan wawancara dengan Manager Corporate, dikatakan bahwa pedoman corporate governance yang tertulis sudah selesai sejak November 2009 dan sudah diterbitkan. 4. Keefektifan dalam Mewujudkan GCG Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, terutama bila dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk mewujudkan good corporate governance yang baik. Peran dari Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi salah satu faktor kunci yang dimuat dalam good corporate governance. Dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat atau saran kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dari pengertian tersebut, memiliki dua fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan, yaitu fungsi sebagai pengawas dari tindakan–tindakan direksi dan fungsi utama komisaris itulah yang sesungguhnya menjadi dasar perusahaannya. Di dalam annual report yang telah di publikasikan melalui website perusahaan untuk pihak– pihak yang berkepentingan telah dijelaskan dan dijabarkan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan. Fungsi utama tersebut adalah untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.Dikaitkan dengan upaya untuk mendukung terciptanya good corporate governance, pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris tersebut cenderung masih belum berjalan secara efektif. b.
Keadilan terhadap Karyawan Perlakuan yang adil tidak hanya diperoleh oleh Pemegang Saham selaku pemangku kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tetapi juga kepada karyawan perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Setiap karyawan juga diberikakan hak untuk mengeluarkan pendapat guna meningkatkan nilai perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan. Hal ini sangatlah penting dikarenakan karyawan merupakan asset penting yang dimiliki oleh perusahaan.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi atas penerapan prinsip–prinsip Good Corporate Governance yang dilakukan pada PT Agung Podomoro Land Tbk. maka dengan hasil penelitian yang
9
dilakukan, PT Agung Podomoro Land Tbk. telah melaksanakan 5 prinsip GCG dengan baik yaitu (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi,Kesetaraan dan Kewajaran), namun ada sedikit kekurangan, APLN belum mempunyai unit/divisi khusus untuk menangani GCG. Sosialisi tentang 5 prinsip GCG juga belum merata. Mempertahankan apa yang sudah dijalankan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. dalam menerapkan
5
Prinsip
GCG
(Transparansi,
Akuntabilitas,
Pertanggungjawaban,
Independensi,Kesetaraan dan Kewajaran), membuat unit/divisi khusus untuk menangani masalah Good Corporate Governance pada PT Agung Podomoro Land Tbk., diharapkan Agung Podomoro Land dapat lebih meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan (Good Governance) , dimana GCG penting dalam menciptakan kinerja perusahaan yang baik.
REFERENSI Elloumi dan Gueyie, Fathi danGueyie, Jean Pierre. 2001.Financial Distress and Corporate Governance: An Empirical Analysis. MCB University Press , No. 1472-0701 http://www.agungpodomoroland.com/ Prinsip Good Corporate Governance menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) Tahun
2006
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/Pedoman%20GCG%20Indon esia%202006.pdf Sedarmayanti. 2012. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Bandar Maju. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
RIWAYAT PENULIS Ratnasari lahir di Karawang, pada tanggal 01 September 1993. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang ilmu Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2015.
10
