GOOD CORPORATE GOVERNANCE. PT Logindo Samudramakmur Tbk

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT Logindo Samudramakmur Tbk.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Sambutan Komisaris Utama Sambutan Direktur Utama

III V

Message from President Commissioner III Message from President Director V

PART I

BAB I

PENGERTIAN DAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Pengertian GCG B. Maksud dan Tujuan Pedoman C. Asas GCG 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Kewajaran dan Kesetaraan

DEFINITION AND PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2 2 3 3 4 5 6 6

BAB II

ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

Prinsip Dasar 9 Pedoman Pokok Pelaksanaan 9 A. Nilai-Nilai Perseroan 9 B. Etika Bisnis 10 C. Pedoman Perilaku dan Kode Etik 10

BAB III

ORGAN PERSEROAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham 16 B. Dewan Komisaris dan Direksi 18 C. Dewan Komisaris 20 D. Direksi 27

I

A. Definition of GCG B. Purposes and Objectives of the Guidelines C. Principles of GCG 1. Transparency 2. Accountability 3. Responsibility 4. Independency 5. Fairness

2 2 3 3 4 5 6 6

PART II

ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

Basic Principle Main Guidelines for the Implementation A. Company Values B. Business Ethics C. Code of Conduct and Code of Ethics

9 9 9 10 10

PART III

ORGANS OF THE COMPANY

A. General Meeting of Shareholders B. Board of Commissioners and Board of Directors C. Board of Commissioners D. Board of Directors

16 18 20 27

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Prinsip Dasar Pedoman Pokok Pelaksanaan A. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham B. Tanggung Jawab Perseroan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

PART IV 36 36 36 38

BAB V

PEMANGKU KEPENTINGAN

Prinsip Dasar Pedoman Pokok Pelaksanaan A. Karyawan B. Mitra Bisnis C. Masyarakat dan Pengguna Produk dan Jasa

Prinsip Dasar Pedoman Pokok Pelaksanaan

Basic Principle Main Guidelines for the Implementation A. Rights and Role of Shareholders B. Responsibility of Company against Shareholders

36 36 36 38

PART V 40 40 40 42 42

BAB VI

PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GCG

SHAREHOLDERS

STAKEHOLDERS

Basic Principle Main Guidelines for the Implementation A. Employees B. Business Partners C. Society and Users of Product and Services

40 40 40 42 42

PART VI 44 44

STATEMENT OF GCG IMPLEMENTATION Basic Principle Main Guidelines for the Implementation

44 44

II

III

Salam Sejahtera,

Best Wishes,

Praktek Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap Perseroan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Good Corporate Governance (GCG) practice is one of the pillars of market economy system. It is closely related to the trust to either the company that implements the principle or business climate in a country. The implementation of GCG encourages fair competition and conducive business climate that are very important to support sustainable economic growth and stability.

Pedoman Pelaksanaan GCG ini berisi hal-hal sangat prinsip yang menjadi landasan bagi PT Logindo Samudramakmur Tbk. (“Perseroan”) untuk mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku.

This GCG guideline contains principles that become the basis for PT Logindo Samudramakmur Tbk (“The Company”) to maintain the long-term continuity of its business within the corridors of appropriate business ethics.

Saya menyambut baik disusunnya Pedoman Pelaksanaan GCG ini, yang akan menjadi panduan bagi Perseroan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek GCG ke semua pemangku kepentingan.

I welcome the arrangement of this GCG code that will be the guideline for the Company in building, implementing and communicating the GCG practice to all stakeholders.

Semoga Pedoman Pelaksanaan GCG ini berguna sebagai panduan untuk mendorong terciptanya iklim kerja dan usaha yang sehat di Perseroan dan menjadi bagian dari upaya penegakan tata kelola Perseroan yang baik (good governance).

I hope this GCG implementation guideline will be useful as guideline in supporting the development of sound work and fair business climate, and become an integral part of the company’s efforts in the enforcement of good corporate governance.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rakhmat-Nya kepada kita semua.

May the Almighty God always give His grace to all of us.

Jakarta, 25 April 2014 PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Jakarta, 25 April 2014 PT Logindo Samudramakur Tbk.

Pang Yoke Min Komisaris Utama

Pang Yoke Min President Commissioner

IV

V

Salam Sejahtera,

Best Wishes,

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran individuindividu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup Perseroan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory driven) “memaksa” Perseroan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

The implementation of good corporate governance (GCG) is driven from two sides, ethics and regulations. Ethical driven is come from the consciousness of business practitioners in doing their business by prioritizing survival of the company, the interest of stakeholders and avoiding shortterm profit orientation. On the other hand, regulatory driven enforces company to comply with applicable laws and regulations. These two approaches have their own strengths and weaknesses, and they are supposed to be complimentary each other in creating sound business environment.

Pedoman Pelaksanaan GCG (“Pedoman GCG”) ini dipersiapkan dalam kerangka dorongan etika dan merupakan rujukan/acuan bagi PT Logindo Samudramakmur Tbk. (“Perseroan”) dalam menerapkan/melaksanakan GCG. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi check and balance dalam rangka :

This GCG Implementation Guidelines ("GCG Code") was prepared within the ethical framework and becomes a reference for PT Logindo Samudramakmur Company Tbk. ("The Company") in implementing the GCG. This code explains the stages required to be taken to create a check and balance situation in order to:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan. 5. Mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing Perseroan, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

1. Encourage the sustainable growth of the Company through a management that is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness. 2. Encourage the empowerment of functions and independence of each organ of the company, namely Board of Commissioners, Board of Directors and General Meeting of Shareholders. 3. Encourage the shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors to make decisions and take actions based on high moral values and compliance to laws and regulations. 4. Encourage the awareness and social responsibility of the company to community and environmental preservation especially in the company's surrounding area. 5. Optimize company’s values for shareholders by taking into account other stakeholders' interests.

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi.

The implementation of GCG has to be performed in a systematic and continuous way. To achieve long-term success, the implementation of GCG must be based on high integrity.

6. Enhance the competitiveness of the Company, thereby increasing market confidence that can drive the sustainable business growth.

VI

VII

Untuk melengkapi Pedoman GCG ini, maka kita harus segera menyusun kebijakan dan pedoman sebagai berikut :

To complete this GCG guideline, the company must immediately establish policies and guidelines as follows:

1. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ Perseroan secara efektif; 2. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar; 3. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis; 4. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; 5. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perseroan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

1. Policy to ensure that function of every organ of the Company is carried out effectively; 2. Policy to ensure that accountability, effective internal control and proper financial reporting are performed properly; 3. Code of conduct that is based on company's values and business ethics; 4. Means of disclosure of information to shareholders and other stakeholders; 5. Completion policy of various company’s regulations in order to meet the principles of GCG.

Selanjutnya agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam Perseroan dengan tahapan sebagai berikut:

In addition, for the effective implementation of GCG, all parties within the company are required to participate alongside the process with the stages as follows:

1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan; 2. Melakukan kajian terhadap kondisi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan; 3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG Perseroan; 4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam Perseroan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan seharihari;

1. Building the understanding, awareness and commitment of all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, controlling shareholders, and all employees to implement GCG; 2. Reviewing the company’s current state in relation to the GCG implementation and the required corrective measures; 3. Arrange GCG program and implementation guideline within the company; 4. Internalizing the GCG implementation in order to build a sense of belonging of all the parties in the company, as well as understanding of the implementation of GCG code in daily activities;

5. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

5. Conducting self-assessment or using the service of an independent external party to ensure continuous implementation of GCG. The outcome of such assessment shall be disclosed in the annual report and reported in the Annual General Meeting of Shareholders.

Pedoman GCG ini diharapkan menjadi dokumen yang hidup (living document) yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dihadapi Perseroan dan menjadi sumbangsih yang bermakna bagi penegakan dan pemantapan pelaksanaan GCG di Perseroan.

This GCG guideline is expected to be a living document which is always adapted to the development of the situation faced by the company and be a significant contribution to the enforcement and strengthening of the GCG implementation in the company.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rakhmat-Nya kepada kita semua.

May the Almighty God always give His grace to all of us.

Jakarta, 25 April 2014 PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Jakarta, 25 April 2014 PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Eddy Kurniawan Logam Direktur Utama

Eddy Kurniawan Logam President Director

VIII

BAB I PART I

PENGERTIAN DAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEFINITION AND PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Pengertian GCG Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.

A. Definition of GCG Principle Good Corporate Governance (GCG) is a relationship pattern, system and process applied by the company organs (Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders) in order to provide added value to shareholders on an ongoing basis in the long term, by taking into account the interests of stakeholders (stakeholder) based on the applicable regulations and other norms.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan : 1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara peran Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan lainnya. 2. Suatu sistem pengecekan, perimbangan kewenangan atas pengendalian Perseroan yang dapat membatasi munculnya dua peluang atau risiko: pengelolaan perusahaan secara tidak benar dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

From the above definition, it can be concluded that the GCG is : 1. A structure that governs the pattern of a harmonious relationship between the role of the Board of Directors, Board of Commissioners, shareholders and other stakeholders. 2. A checking system, a balance authority over the Company's control which may limit the emergence of two chances or risks: incorrect management of company and misuse of company’s assets.

B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pedoman Pelaksanaan GCG ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Sebagai acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar Perseroan dan Prinsip-prinsip GCG. 2. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnnya.

B. Purposes and Objectives Guidelines This GCG code is formulated with the purpose and objective as follows: 1. As a reference for the Board of Directors and Board of Commissioners in managing the company by complying with laws and regulations, company’s Articles of Association and GCG principles.

3. A transparent process for setting company goals, achievements, and their performance measurements.

2. As guidance for the Board of Directors in managing the Company in a professional, transparent and responsible manner, and with due regard to the interests of the Company, shareholders and other stakeholders.

2

3. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

3. As guidance for the Board of Commissioners in conducting effective oversight of the management of the Company that is carried out by the Board of Directors.

C. Asas GCG Perseroan mengacu kepada asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) Perseroan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

C. GCG principles The Company refers to the GCG principles of transparency, accountability; responsibility, independency, and fairness to achieve business sustainability by always taking into account the interests of each and all stakeholders.

1. Transparansi

1. Transparency

Prinsip Dasar Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.



Pedoman Pokok Pelaksanaan a. Perseroan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh

3

Basic Principles To preserve and maintain the objectivity in practicing business, a company must provide material and relevant information that are easily accessible and understandable by stakeholders. The company must take the initiative to disclose not only the issues mandated by laws and regulations, but also other information deemed necessary by shareholders, creditors and other stakeholders to make a decision.

Main Guidelines for the Implementation a. The Company must provide timely, appropriate, clear, accurate, comparable and accessible information to the stakeholders, which is commensurate with their rights. b. Information disclosed include but not limited to the vision, mission, business targets and company strategy, financial condition, composition and compensation of the management, controlling shareholders, shares owned by

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas

members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and its family members in the company and other companies, risk management system, oversight and internal control system, GCG structure and mechanism and its level of compliance, and important events that may affect the condition of the company. c. The transparency principle adopted by the Company does not lessen the obligation for fulfilling provisions on confidentiality in accordance with laws and regulations, occupational confidentiality, and personal rights d. Company policies must be formally written and proportionally communicated to stakeholders.

2. Accountability

Prinsip Dasar Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Basic Principles The company must be accountable for its performance transparently and fairly. Thus, the company must be managed in a proper and measurable manner, in such that it is aligned with the interest of the company by also considering the interest of shareholders and other stakeholders. Accountability is a prerequisite to achieve sustainable performance.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

Main Guidelines for the Implementation a. The company must clearly define the job description and responsibilities of each company organ and all employees that are in line with the vision, mission, values, and company strategy.

a. Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perseroan (corporate values), dan strategi Perseroan.

4

b. Perseroan harus meyakini bahwa semua organ Perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan. d. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perseroan yang konsisten dengan sasaran usaha Perseroan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi/konsekuensi (reward and punishment/consequence system). e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 3. Responsibilitas

3. Responsibility

Prinsip Dasar Perseroan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

Basic Principle The Company shall abide by laws and regulations and fulfill its responsibilities to the communities and environment for the purpose of maintaining long term sustainability of the business and to be recognized as a good corporate citizen.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

Main Guidelines for the Implementation a. Organs of the Company shall adhere to prudential principle and ensure compliance with laws and regulations, company’s articles of association and bylaws.

a. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan Perseroan (by-laws).

5

b. The company must ensure that all company organs and all employees shall have the qualifications that fit its duty, responsibility, and role in the implementation of GCG. c. The company must ensure the existence of an effective internal control system in the management of the company. d. The company must have performance indicators for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the employees that are consistent with the company’s objectives, and have a reward and consequence system. e. In executing its duty and responsibility, each company organ and all employees must uphold to the business ethics and code of conduct that have been agreed upon.

b. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi

b. The company must fulfill its social responsibility by having, inter alia, an awareness of the environmental sustainability and societal interest of the communities in which the company operates through an appropriate planning and implementation to address the issues. 4. Independency

Prinsip Dasar Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Perseroan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Basic Principles To accelerate the implementation of good corporate governance principles, the Company must be managed independently in such a manner that no single company’s organ shall dominate the other and that no intervention from other party shall exist.

Pedoman Pokok Pelaksanaan a. Masing-masing organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Main Guidelines for the Implementation a. Each company’s organ must avoid the occurrence of domination by any party, must not be influenced by any certain interest, must be free from conflict of interests and any influence or pressure, so that the decision making can be carried out objectively. b. Each company’s organ must carry out its function and duty in accordance with the articles of association and rules and regulations, not dominating each other and or shifting the responsibility from one to the other.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Prinsip Dasar Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

5. Fairness Basic Principle In conducting its activities, the company must always consider the interests of shareholders and other stakeholders based on principle of fairness.

6

Pedoman Pokok Pelaksanaan a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan. c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

7

Main Guidelines for the Implementation a. The company must provide the opportunity for stakeholders to give input and opinions in the interest of the company, and establish access to company’s information in accordance with the transparency principle and within the scope of their respective capacities. b. The company must provide fair and equitable treatment to stakeholders in accordance with benefit and contribution given to the company. c. The company must give equal opportunity in recruitment of employees, in career development and for employees to carry out their duty professionally regardless ethnic, religion, race, gender and physical condition

BAB II PART II

ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT

9

Prinsip Dasar Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat dipahami dan menjadi acuan bagi organ Perseroan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya Perseroan.

Basic Principle To achive long-term success, the implementation of GCG must be based on high integrity. Therefore, it needs to have code of conduct that can be easily understood to be a reference for the Company and all employees in implementing company’s values and business ethics to be part of company’s culture.

Pedoman Pokok Pelaksanaan A. Nilai-Nilai Perseroan Janji Perusahaan untuk Melayani dengan Integritas mempunyai makna setiap saat melakukan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan berlandaskan 7 Nilai Utama yakni :

Main Guidelines for the Implementation A. Company Values Company’s Promise to Serve with integrity means to provide service at anytime for all stakeholders based on 7 (seven) core values, namely:

1. Jujur - kami selalu dapat diandalkan, terbuka, tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas 2. Tanggung Jawab - kami selalu melakukan yang benar, dalam batas kewenangan kami dan berani bertanggung jawab atas setiap tindakan kami 3. Visioner - kami memikirkan masa depan perusahaan kami dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi 4. Disiplin - kami selalu mematuhi/ mengikuti ketentuan yang berlaku 5. Kerjasama - kami selalu mengutamakan kerjasama dengan kolega, pelanggan dan mitra usaha kami untuk mencapai hasil kerja yang optimal 6. Adil - kami selalu memihak yang benar dan kebenaran 7. Peduli - kami selalu memperhatikan kepentingan pelanggan, sosial dan lingkungan hidup di mana kami bekerja

1. Honest – we are always dependable, open, honest and sincere in carring out our tasks 2. Responsible – we always do what is right, within our limit of authority and dare to take responsibility for our actions 3. Visioner – we think for the future of our company and always put the company’s intrest above our personal interest.

Nilai-nilai tersebut di atas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sikap dan perilaku sehari-hari setiap karyawan Perseroan. Kinerja perusahaan sangat penting, namun cara atau bagaimana mencapainya juga tak kalah pentingnya. Melayani dengan Integritas telah menjadi janji Perseroan sekaligus menjadi jaminan kualitas jasa Perseroan.

The above values must be an integral part of attitude and daily live of every employee in the company. Performance of the company is very important, but ways/methods or how to achieve it are also equally important. ‘Serve with Integrity’ has become the company’s Promise as well as quality assurance of company’s service.

4. Dicipline – we will obey/follow the applicable regulations 5. Teamwork – we always put teamwork with our colleguaes, customers and business partners as our priority in order to achieve optimal work results. 6. Fair – we always be on the good and right side 7. Concern – we always concern with the customers’ interests, and social environment where we work

B. Etika Bisnis 1. Etika bisnis adalah acuan bagi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. 2. Penerapan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya Perseroan. 3. Perseroan harus segera merumuskan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku atau kode etik.

B. Business Ethics 1. Business ethics shall serve as a reference for the company in conducting business including in interacting with its stakeholders. 2. Application of company's values and business ethics on an ongoing basis to support the constitution of company’s culture. 3. The Company must immediately formulate its business ethics that is mutually agreed and must be further elaborated in the code of conduct or code of ethics.

C. Pedoman Perilaku atau Kode Etik 1. Fungsi Pedoman Perilaku a. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ Perseroan dan semua karyawan Perseroan; b. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

C. Code of Conduct or Code of Ethics 1. Functions of Code of Conduct a. Code of conduct is a translation of the company values and business ethics that is useful as guidance for the organs and all employees of the company in conducting business activities. b. The code of conduct covers guidance regarding conflicts of interest, presenting and receiving gifts and donations, compliance with laws and regulations, confidentiality of information, and reporting of unethical behavior

2. Benturan Kepentingan a. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan Perseroan;

2. Conflict of Interest a. Conflicts of interests arise when there is a conflict between the economic interests of the company and the personal economic interest of its shareholders, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and the employees of the company; b. In carrying out their duties and obligations, members of the Board of Commissioners and Board of Directors and employees of the company must prioritize the economic interest of the company above the personal and family’s economic interests as well as that of any other party;

b. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perseroan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;

10

c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain; d. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta; e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan; f. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh Perseroan. 3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;

11

c. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as all employees are prohibited from abusing their powers and positions in the company in the interest and for the benefit of himself/herself, his/her family and other parties; d. The party with a possible conflict of interest is prohibited from participating in discussions and decision-making process. e. A shareholder having a conflict of interest must cast his/her vote in the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the decision made by shareholders having no conflict of interests; f. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as employees of the company having authority for decision making shall make an annual statement certifying that he/she has no conflict of interest in any decisions that he/she has made and that he/she has implemented the code of conduct applied by the company. 3. Presenting and Receiving Gifts and Donations a. Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors and employees of the company are prohibited from giving or offering something, either directly or indirectly, to an official of the regulatory, supervisory and enforce-ment authorities and or an individual representing business partners, which may influence their decision making;

b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;

c. Donasi oleh Perseroan ataupun pemberian suatu aset Perseroan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh Perseroan, donasi untuk amal dapat dibenarkan. d. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan a. Organ Perseroan dan karyawan Perseroan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan; b. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan Perseroan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perseroan; c. Perseroan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as employees of the company are prohibited from receiving any thing in his/her personal interests, either directly or indirectly, from business partners which may affect their decision making; c. A donation made by the company or the giving of the company’s asset to one or more political partes or members of the legislative or executive body may be done only in accordance with laws and regulations. Within the appropriate limit as stipulated by the company, a donation for charity may be justified; d. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors and employees of the company having authority for decision making shall make an annual statement certifying that he/ she has not given and or received anything that might affect his/her decision making. 4. Compliance with laws and regulations a. The organs and employees of the company shall abide by the laws and regulations and the company rules and regulations. b. The Board of Commissioners must ensure that the Board of Directors and employees of the company adhere to the laws and regulations and company rules and regulations; c. The company must keep records of its assets, debts and equity properly and in accordance with generally accepted accounting principles.

12

5. Kerahasiaan Informasi a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan Perseroan harus menjaga kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perseroan dan kelaziman dalam dunia usaha; b. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham; c. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perseroan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perseroan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perseroan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perseroan.

6. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor a. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu;

13

5. Confidentiality of Information a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors and employees of the company shall maintain the confidentiality of company’s information in accordance with laws and regulations, company’s rules and common business norms; b. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, shareholders and employees of the company are prohibited from abusing any information related to the company including, but not limited to, information on plan for merger and acquisition, and of shares repurchase; c. Each former member of the Board of Commissioners and Board of Directors and former employees of the company, as well as a shareholder who has transferred its share ownership are prohibited from disclosing any company’s confidential information acquired during his/her service or exposure within the company, unless the information is required for examination and investigation in accordance with the rules and regulations, or has no longer considered as confidential by the company. 6. Reporting on violations and protection of Whistblower a. The Board of Commissioners is obliged to receive and ensure that any complaints reported on violation of business ethics, code of conduct, company rules and laws and regulations are processed properly and timely;

b. Setiap Perseroan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanannya, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan implementasi GCG.

b. Each company must develop rules to protect the individuals that report complaints and or information regarding violation of business ethics, code of conduct, company’s rules and laws and regulations. For this purpose, the Board of Commissioners may assign a committee responsible for supervising the implementation of GCG.

14

BAB III PART III

ORGAN PERSEROAN ORGANS OF THE COMPANY

Organ Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perseroan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Organs of the company, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, have an important role in implementing the GCG effectively. The organs of the company shall carry out their respective functions in accordance with the applicable provision based on the principle that each organ is independent in carrying out its duty, function and responsibility in the sole interest of the company;

A. Rapat Umum Pemegang Saham

A. General Meeting of Shareholders (GMS)

Prinsip Dasar RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi Perseroan.



Basic Principle GMS as a company’s organ is a place for shareholders to take important decisions regarding their investment in the company, by observing provisions in the articles of association and the rules and regulations. Decisions taken in the GMS must be based on the long term interest of the company. The GMS and or shareholders cannot intervene the exercise of the duty, function and authority of the Board of Commissioners and Board of Directors, without curtailing the authority of the General Meeting of Shareholders to carry out its rights in accordance with the articles of association and laws and regulations, including the replacement or termination of the members of the Board of Commissioners and or Board of Directors.

Main Guidelines for the Implementation 1. Decision made in the GMS must be conducted properly and transparently by considering matters necessary to safeguard the long term interest of the company, including but not limited to: a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed in the GMS shall consist of individuals that are fit and proper for the company.

16

Bagi Perseroan yang memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS. b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG. c. Bagi Perseroan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. d. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Perseroan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan. e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perseroan.

For a company with a Nomination and Remuneration Committee, the appointment of the members of the BOC and BOD shall take into account the opinion of the committee that was rendered by the Board of Commissioners to those having the right to nominate the candidates to the GMS. b. Approval on report submitted by the Board of Commissioners and the Board of Directors shall consider the quality of the report that relates to GCG. c. For a company with an Audit Committee, the appointment of an external auditor shall consider opinion of the committee rendered to the Board of Commissioners; d. In circumstance where the articles of association and or the laws and regu-lations require a decision of the General Meeting of Shareholders regarding certain matters related to the company’s business, any decision made shall consider the proper interest of stakeholders; e. Decisions regarding the appropriation of bonuses, gratification and dividends shall take into account the company’s financial condition;

2. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu: a. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. The General Meeting of Shareholders shall be held in accordance with the interest of the company and by observing the articles of association and laws and regulations, and with a proper preparation, to enable the valid decision making. For such purpose: a. The shareholders shall have the opportunity to propose an agenda item for the General Meeting of Shareholders in accordance with laws and regulations; b. The notice for a General Meeting of Shareholders shall include information regarding the agenda, date, time and venue of the GMS;

b. Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;

17

c. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; d. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung; e. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perseroan, dan Perseroan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut. 3. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 di atas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi

Prinsip Dasar Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masingmasing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangundangan (fiduciary responsibility).

c. The material of each agenda item included in the notice for the GMS shall be available at the company’s premises as from the day the notices for GMS are made until the day the GMS is held, to enable the shareholders to participate actively in the GMS and cast a responsible vote; If such material is not yet available at the time the notice was made, then the material shall be made available before the GMS is held; d. Other explanations regarding the agenda of the General Meeting of Shareholders may be given before and or at the time of the GMS; e. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be available at the company, and the company shall provide the facility that enable the shareholders to read the minutes; 3. The conduct of the General Meeting of Shareholders is the responsibility of the Board of Directors. For such purpose, the Board of Directors shall prepare and conduct the GMS properly and by taking into account items 1 and 2 above. In condition that the Board of Directors is unable to conduct the GMS then the convening of the GMS is conducted by the Board of Commissioners or shareholders in accordance with laws and regulations and company’s articles of association. B. Board of Commissioners and Board of Directors Basic Principles The management of a limited liability company in Indonesia is adopting a twoboard system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, each of which has a clear authority and responsibility based on their respective functions as mandated by the articles of association and laws and regulations (fiduciary responsibility).

18

Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Yet, they both have the responsibility to maintain the company sustainability in the long term. Accordingly, the Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same perception regarding the company’s vision, mission and values.

Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usahaPerseroan dalam jangka panjang tercermin pada:

Main Guidelines for the Implementation 1. The mutual responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors in maintaining the company’s sustainability in the long term shall be reflected in : a. Proper implementation of the internal control and risk management; b. The achievement of an optimum return for shareholders; c. Proper protection of stakeholders’ interest;

a. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko; b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham; c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar; d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi. 2. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati halhal tersebut di bawah ini: a. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan; b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar Perseroan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan; c. Kebijakan dan metode penilaian Perseroan, unit dalam Perseroan dan personalianya; d. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai Perseroan.

19

d. Fair and proper succession to ensure the management sustainability within all lines of the organization. 2. Aligned with the company’s vision, mission, and values, both the Board of Com-missioners and the Board of Directors shall agree on the following matters: a. A long term plan, strategy, and annual plan and budget; b. The policy to ensure the company’s compliance with laws and regulations and the articles of association, and to prevent all kinds of conflict of interest; c. The policy and method of evaluating the performance the company, the units within the company and its personnel; d. Organization structure up to one level under the Board of Directors which can support the achievement of the company’s vision, mission and values.

C. Dewan Komisaris

C. Board of Commissioners





Prinsip Dasar Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Basic Principles The Board of Commissioners as an organ of the company shall function and be responsible collectively for overseeing and providing advices to the Board of Directors and ensuring that the Company implements the GCG. However, the Board of Commissioners is prohibited from participating in making any operational decision. Each of the members of the Board of Commissioners, including the Chairman, has equal position.

Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. 3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

The duty of the Chairman of the Board of Commissioners as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Commissioners. For the Board of Commissioners to be able to effectively exercise its duties, the following principles shall be observed: 1. The composition of the Board of Commissioners shall enable it to make effective, right and timely decision and to act independently; 2. The members of the Board of Commissioners must be professional that possess the integrity and capability to enable them to carry out their function properly including to ensure that the Board of Directors has observed the interest of all stakeholders; 3. The supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners include the acts of prevention, improvement, and suspension.

Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris a. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Main Guidelines for the Implementation 1. Composition, Appointment and Termination of the Board of Commissioners a. The composition of the Board of Commissioners shall be adjusted tp the complexity of the company business by taking into account the effectiveness in decision making;

20

b. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan Perseroan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan Perseroan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. c. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. d. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

21

b. The Board of Commissioners may consist of Commissioners who are not originated from an affiliated party, known as Independent Commissioner, and affiliated Commissioners. Affiliated means having business and family relations with the controlling shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, and with the company itself. Former affiliated members of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees of the company shall, for a certain period of time, be considered as affiliated; c. The number of Independent Commissioners shall be able to ensure that the control mechanism runs effectively and in accordance with laws and regulations. One of the Independent Commissioner shall have accounting or finance background; d. Members of the Board of Commissioners are appointed and terminated by General Meeting of Shareholders through a transparent process. For public-listed companies, state-owned enterprises, province and region-owned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, the process of evaluating the candidates for the member of the Board of Commissioners shall be conducted prior to the GMS by the Nomination and Remuneration Committee. The appointment of an independent commissioner shall have considered the opinion of the minority shareholders which shall be obtained through the Nomination and Remuneration committee.

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

e. Termination of members of the Board of Commissioners shall be conducted by General Meeting of Shareholders for a reasonable cause and after the related member of the Board of Commissioners has been given an opportunity to defend himself or herself.

2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perseroan dapat dilaksanakan dengan baik. b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. c. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tugasnya. d. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini.

2. Ability and Integrity of Members of the Board of Commissioners a. Members of the Board of Commissioners shall have the capability and integrity required to ensure that the supervisory and advisory functions can be carried out properly. b. Members of the Board of Commissioners are prohibited from utilizing the company for his/her personal, family, business group and or other parties’ interests; c. Members of the Board of Commissioners shall understand and comply with the articles of association and the laws and regulations as related to their duties; d. Members of the Board of Commissioners shall understand and implement the GCG Code.

3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

3. Supervisory Function of Board of Commissioners a. The Board of Commissioners is prohibited from participating in any operational decision making. In circumstances where the Board of Commissioners makes decisions regarding matters as stipulated in the articles of association or laws and regulations, such decisions shall be made within its supervisory function, so that decisions on operational activity shall remain the responsibility of the Board of Directors. The authority of the Board of Commissioners shall be carried out within their supervisory and advisory functions;

a. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.

22

b. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. c. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi. d. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. e. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. f. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS. g. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,

23

b. In circumstances where it is deemed necessary for the interest of the company, the Board of Commissioners may impose sanction on members of the Board of Directors in the form of a suspension, with provisions that it must be followed by holding General Meeting of Shareholders; c. In circumstances where a vacancy occurs in the Board of Directors or in a situation as stipulated by laws and regulations and the articles of association, the Board of Commissioners may carry out the function of the Board of Directors on a temporary basis; d. To enable the exercise of its function, the members of the Board of Commissioners, collectively and individually, are entitled to have access to, and to obtain information regarding the company on a timely and complete basis; e. The Board of Commissioners shall have rules and guidelines set out in a charter to ensure that its duties can be executed in an objective and effective manner. The charter can also be used as one of the tools for performance evaluation purposes; f. In performing its supervisory function, the Board of Commissioners shall submit an accountability report for supervising the conduct of the management by the Board of Directors, in order to get released and discharged (acquit et decharge) from the General Meeting of Shareholders; g. In carrying out its duty, the Board of Commissioners may form committees. Any proposal from the committees shall be submitted to the Board of Commissioners for approval. For publicly listed companies, state-owned enterprises, province and regionowned companies, companies that raise and manage public funds,

Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, an Audit Committee shall be established, whereas other committees are formed as required.

4. Komite Penunjang Dewan Komisaris a. Komite Audit 1) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal Perseroan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; 2) Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris; 3) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau

4. Supporting Committee of the Board of Commissioners a. Audit Committee 1) The Audit Committee shall function to assist the Board of Commissioners to ensure that: (i) financial reports are presented appropriately in accordance with the generally accepted accounting principles; (ii) internal control structure is adequate and effective, (iii) internal and external audits are conducted in accordance with applicable audit standards, and (iv) audit findings are followed up by the management; 2) The Audit Committee shall proceed candidates for external auditors including their remuneration to be submitted to the Board of Commissioners; 3) The composition of the Audit Committee shall be adjusted to accommodate the complexity of the company by taking into account the effectiveness in decision making. For publicly listed companies, state-owned enterprises, province and regionowned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, the Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner and the members may consist of Commissioners and or

24



pelaku profesi dari luar Perseroan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

b. Komite Nominasi dan Remunerasi 1) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya;

2) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya:. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

3) Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar Perseroan;

25

professionals from outside the company. One of the members should have an accounting and or finance background. b. Nomination and Remuneration Committee 1) The Nomination and Remuneration Committee shall function to assist the Board of Commissioners in determining the selection criteria for candidates of the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the remuneration system; 2) The Nomination and Remuneration Committee shall function to assist the Board of Commissioners in preparing for the candidates of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and proposing the amount of their remuneration. The Board of Commissioners may propose the candidates and their remuneration for approval by General Meeting of Shareholders in accordance with the articles of association; 3) For public-listed companies, state-owned enterprises, province and region owned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, the Nomination and Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner, whilst the other members may consist of a Commissioner and or professionals from outside of the company;

4) Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

4) The existence of the Nomination and Remuneration Committee and its work system shall be reported to the General Meeting of Shareholders.

c. Komite Kebijakan Risiko 1) Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan; 2) Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar Perseroan.

c. Risk Policy Committee 1) The Risk Policy Committee shall function to assist the Board of Commissioners in reviewing the risk management system established by the Board of Directors and evaluating the company’s risk tolerance; 2) Members of the Risk Policy Committee consist of members of the Board of Commissioners, but, if necessary, professionals from outside of the company may be appointed.

d. Komite Kebijakan Corporate Governance 1) Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perseroan (corporate social responsibility); 2) Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar Perseroan; 3) Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

d. Corporate Governance Committee 1) The Corporate Governance Committee shall function to assist the Board of Commissioners in reviewing the GCG policies prepared by the Board of Directors and monitoring the effectiveness of the GCG practices, including aspects related to the business ethics and social responsibility of the company; 2) Members of the Corporate Governance Committee shall consist of the members of the Board of Commissioners, but, if necessary, professionals from outside of the company may be appointed; 3) If deemed necessary, the Corporate Governance Committee may be com-bined with the Nomination and Remuneration Committee.

26

5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris a. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

5. Accountability Report of the Board of Commissioners a. The Board of Commissioners in its oversight function shall submit an accountability report regarding its supervisory activities on the management of the company conducted by the Board of Directors. The supervision report of the Board of Commissioners is made part of the annual report submitted to the GMS for approval; b. Approval of the annual report and ratification of the financial report will signify that the General Meeting of Shareholders has given a release and discharge to the members of the Board of Commissioners as far as it is reflected in the annual report, without minimizing the responsibility of each member of the Board of Commissioners in the event that a crime, mistake or negligence occurs causing damage to any third parties which cannot be indemnified by the company’s assets;

b. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masingmasing anggota Dewan Komisaris sejauh halhal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan. c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

27

c. The accountability of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of the supervisory accountability on the company’s management in light of the GCG principles implementation.

D. Direksi

D. Board of Directors





Prinsip Dasar Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Basic Principles The Board of Directors as a company organ shall function and be responsible collegially for the management of the company. Each member of the Board of Directors can carry out its duty and take decisions in accordance with their respective assignments and authorities. However, the execution of tasks by each member of the Board of Directors remains to be a collective responsibility.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya; 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha Perseroan.

The position of each respective member of the Board of Directors including President Director is equal. The duty of the President Director as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Directors. For the Board of Directors to be able to effectively exercise its duties, the following principles shall be observed: 1. The composition of the Board of Directors shall enable it to make effective, right and timely decisions and to act independently; 2. The members of the Board of Directors must be professional that possess the integrity, experience and capability required for carrying out their respective duties; 3. The Board of Directors shall be responsible to manage the company for the purpose of achieving profitability and ensuring the company’s sustainability;

4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. The Board of Directors shall be accountable for its management to the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations

Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Komposisi Direksi a. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas Perseroan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. b. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan,

Main Guidelines for the Implementation 1. Composition of Board of Directors a. The composition of the Board of Directors shall be of sufficient size that suits the complexity of the business of the company by taking into account the effectiveness in decision making; b. Members of the Board of Directors are appointed and terminated by the GMS through a transparent process. For public-listed companies, state-owned enterprises, province and region-owned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment,

28

29

proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. c. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. d. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan seharihari.

the process of evaluating the candidates for the member of the Board of Directors is carried out by the Nomination and Remuneration Committee prior to the GMS; c. Termination of the members of the Board of Directors shall be conducted by the GMS for a reasonable cause and after the related member has been given the opportunity to defend himself or herself;. d. All members of the Board of Directors shall be domiciled in Indonesia, at a place that allows the execution of the daily management function.

2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi a. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan Perseroan dapat dilaksanakan dengan baik. b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. c. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. d. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini.

2. Capability and Integrity of Members of Board of Directors a. Members of the Board of Directors shall have the capability and integrity required to ensure the proper execution of management function; b. Members of the Board of Directors are prohibited from utilizing the company for his/her personal, family, business group and or other parties’ interests; c. Members of the Board of Directors shall understand and comply with the articles of association and the laws and regulations as related to their duties; d. Members of the Board of Directors shall understand and implement the GCG Code.

3. Fungsi Direksi Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

3. Role and Function of Board of Directors Function to manage the company by of the Board of Directors shall cover 5 (five) main tasks, namely management, risk management, internal control, communication, and social responsibility.

a. Kepengurusan 1) Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek Perseroan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; 2) Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh Perseroan secara efektif dan efisien; 3) Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan; 4) Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan Perseroan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi; 5) Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.

a. Management 1) The Board of Directors shall formulate the vision, mission, and values of the company as well as the short and long term program of the company to be discussed and approved by the Board of Commissioners or GMS in accordance with the articles of association; 2) The Board of Directors shall be able to manage resources of the company effectively and efficiently; 3) The Board of Directors shall consider the interest of the stakeholders properly; 4) The Board of Directors may delegate certain authority to the committee established in support of the execution of its duty or to an employee of the company to carry out a certain duty, but the ultimate responsibility shall remain with the Board of Directors; 5) The Board of Directors shall have working rules and a charter to ensure that its duties can be executed in an objective and effective manner. They can also be used as one of the tools for appraising performance.

b. Manajemen Risiko 1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perseroan yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perseroan; 2) Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;

b. Risk Management 1) The Board of Directors shall establish and implement sound risk management within the company covering all aspects of the company’s activities; 2) Each strategic decision taken, including the creation of new products or services, shall carefully consider its risk exposures, ensuring appropriate balance between the benefit and risk.

30

31

3) Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, Perseroan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko.

3) To ensure proper implementation of the risk management, the company shall have a work unit or a person in charge for such function.

c. Pengendalian Internal 1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perseroan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perseroan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. 2) Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal; 3) Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perseroan; (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (iii) melakukan evaluasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Perseroan, pelaksanaan GCG dan perundangundangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal;

c. Internal Control 1) The Board of Directors shall establish and maintain a sound internal control system to safeguard company’s assets and performance and its compliance with laws and regulations; 2) Public-listed companies, stateowned enterprises, province and region-owned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, shall have an internal control function or unit; 3) The internal control function or unit shall assist the Board of Directors in ensuring the attainment of objectives and business sustainability by: (i) evaluating the implementation of the company’s program; (ii) providing recommendations to improve the effectiveness of the risk management process; (iii) evaluating the company’s compliance with company’s regulations, implementation of GCG and the laws and regulations; and (iv) facilitating sound coordination with external auditor;

4) Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

4) The internal control unit or the head of an internal control function shall be responsible to the President Director or to the Director in charge for the internal control function. The internal control unit has a functional relation with the Board of Commissioners through the Audit Committee.

d. Komunikasi 1) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perseroan; 2) Fungsi Sekretaris Perseroan adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara Perseroan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan; 3) Perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, Perseroan negara, Perseroan daerah, Perseroan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, Perseroan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta Perseroan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki Sekretaris Perseroan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations); 4) Dalam hal Perseroan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dilakukan oleh Sekretaris Perseroan;

d. Communication 1) The Board of Directors shall ensure the existence of sound communication between the company and its stakeholders by empowering the function of a Corporate Secretary; 2) Function of the Corporate Secretary is to ensure: (i) sound communication between the company and its stakeholders; and (ii) the availability of information that is accessible to stakeholders in accordance with the proper need of stakeholders; 3) Public-listed companies, stateowned enterprises, province and region-owned companies, companies that raise and manage public funds, companies of which products or services are widely used by public, and companies with extensive influence on environment, shall have a Corporate Secretary whose function may also include investor relations;

4) In the event that the company does not have a separate compliance work unit to ensure the compliance with laws and regulations, such function shall be carried out by the Corporate Secretary;

32

5) Sekretaris Perseroan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perseroan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perseroan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

5) The Corporate Secretary or the person who executes the Corporate Secretary’s function shall be responsible to the Board of Directors. Report on the implementation of the Corporate Secretary’s duty shall also be submitted to the Board of Commissioners.

e. Tanggung Jawab Sosial 1) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perseroan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Perseroan; 2) Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan.

e. Social Responsibility 1) In preserving the company’s sustainability, the Board of Directors shall be able to ensure the fulfillment of the company’s social responsibility; 2) The Board of Directors shall have a clear and focused written planning in meeting the company’s social responsibility.

4. Pertanggungjawaban Direksi a. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan GCG.

4. Accountability Report of the Board of Directors a. The Board of Directors shall prepare a report on its management accountability which contains, inter alia, a financial report, report on company’s activities, and report on the implementation of GCG;

b. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. c. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.

33

b. The annual report shall be approved by the General Meeting of Shareholders, and the financial report shall be ratified by the General Meeting of Shareholders; c. The annual report shall be available prior to the covening of General Meeting of Shareholders in accordance with applicable provisions in order to enable the shareholders to make an evaluation;

d. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masingmasing anggota Direksi sejauh halhal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan. e. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

d. The approval of the annual report and ratification of the financial report shall signify that the General Meeting of Shareholders has given release and discharge to each member of the Board of Directors as far as it is reflected in the annual report, without limiting the responsibility of each member of the Board of Directors in the event of the occurrence of a crime or fault or negligence that causes damage to a third party which cannot be indemnified by the company’s assets; e. The accountability of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders is a manifestation of the management accountability in light of the implementation of the GCG principles.

34

BAB IV PART IV

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS

Prinsip Dasar Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Basic Principles Shareholders as the owners of capital, have the right and responsibility within the Company in accordance with the laws and regulations and the articles of association of the company. In exercising their rights and responsibilities, the shareholders shall observe the following principles:

1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perseroan.

1. The shareholders should be aware that in exercising their rights and responsibilities, they shall also consider the sustainability of the company.

2. Perseroan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar Perseroan.

2. The Company must be able to guarantee the fulfillment of the rights and responsibilities of shareholders based on the principle of fairness and in accordance with laws and regulations and the articles of association.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

Main Guidelines for the Implementation

A. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham 1. Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

A. Rights and Responsibilities of Shareholders 1. The rights of shareholders shall be protected and exercised in accordance with laws and regulations and the articles of association of the company. The rights of the shareholders shall essentially include : a. The right to attend, express opinions, and cast a vote in the General Meeting of Shareholders based on the provision that one share entitles the right of its holder to cast one vote; b. The right to obtain information regarding the company on a timely, proper and regular basis, except with respect to confidential matters, so that the shareholders can make a decision in relation to their investment in the company based on accurate information;

a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali halhal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam Perseroan berdasarkan informasi yang akurat;

36

37

c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perseroan dan hak pemegang saham; e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perseroan, maka: (i) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki; dan (ii) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

c. The right to receive shares of the profit for shareholders in the form of dividends and other profit sharing, in proportion to the shared owned;

2. Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi: a. Pemegang saham pengendali harus dapat: (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan (ii) mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait;

2. The shareholders as the owners of capital shall be responsible for adhering to laws and regulations and articles of association of the company. The responsibilities of shareholders essentially include:

d. The right to obtain full explanation and accurate information with regard to the procedures to be met in relation to the convening of the GMS in order for shareholders to participate in decision making, including the decisions affecting the existence of the company and the rights of the shareholders; e. In the event that there is more than one type and classification of shares in the company, then: (i) each shareholder is entitled to cast a vote in accordance with the type, classification and number of shares owned, and (ii) each shareholder is entitled to obtain fair and equal treatment based on the type and classification of the shares owned.

a. The controlling shareholder shall: (i) consider the interests of the minority shareholders and other stakeholders in accordance with laws and regulations, and (ii) disclose information regarding the company’s ultimate shareholders to the law enforcement agencies, in the event that there is suspected that a violation is committed against laws and regulations, or when requested by the relevant authority;

b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; c. Pemegang saham harus dapat: (i) memisahkan kepemilikan harta Perseroan dengan kepemilikan harta pribadi; dan (ii) memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut; d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa Perseroan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-Perseroan dapat dilakukan secara jelas.

b. The minority shareholders are responsible for properly exercising its right in accordance with the laws and regulations and the article of association of the company;

B. Tanggung Jawab Perseroan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham 1. Perseroan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 2. Perseroan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar. 3. Perseroan harus menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. 4. Perseroan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. 5. Perseroan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

B. Responsibility of the Company's against the right and obligation of Shareholders 1. The Company shall protect the rights of shareholders in accordance with the laws and regulations and the articles of association of the Company. 2. The company shall maintain a register of shareholders in an orderly manner and in accordance with laws and regulations and the articles of association. 3. The Company shall provide information regarding the Company in a timely, properly and regularly to shareholders, except with respect to confidential matters. 4. The Company shall not favor certain shareholder by providing him/her with infor-mation that is not disclosed to other shareholders. The information shall be provided to all shareholders regardless of type and classification of the shares owned;

c. The shareholders shall: (i) segregate the company’s asset from his/her personal asset; and (ii) segregate his/ her function as a shareholder from his/her function as a member of the Board of Commissioners or Board of Directors, the case that shareholder holds position in one of the two organs; d. In the case where a shareholder becomes the controlling shareholder in several companies, it is necessary that the accountability and intercompany relations are carried out clearly.

5. The company shall provide full explanation and accurate information regarding the conduct of the GMS.

38

BAB V PART V

PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS

Prinsip Dasar Pemangku kepentingan-selain pemegang saham-adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha Perseroan.

Basic Principles Stakeholders-aside from the shareholdersare those having an interest in a company and are directly affected by the strategic and operational decisions of the company, including employees, business partners, and communities particularly in which the company operates.

Antara Perseroan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

There should be a fair and equal relationship between the company and its stakeholders based on mutual agreements applicable to each respective party. For a sound relationship between the company and its stakeholders, the following principles shall be observed:

1. Perseroan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing.

1. The Company shall ensure that there shall be no discrimination of ethnic, religion, race, group, and gender exists and that a fair and honest treatment in encouraging career development of employees in accordance with their respective competencies, capabilities, experience and skills is created;

2. Perseroan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.

2. The company and its business partners shall cooperate with each other in the interest of both parties based on mutual benefit;

3. Perseroan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar Perseroan, serta pengguna produk dan jasa Perseroan.

3. The company shall consider the public interest, particularly the communities in which the company operates, and the users of products and services of the company.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

Main Guidelines for the Implementation

A. Karyawan 1. Perseroan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan.

A. Employees 1. In making decision on recruitment, the Company shall consistently use the work capability and criteria related to the respective job/nature of the work.

40

41

2. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

2. Determination of salary, participation in training, career path and other work requirements shall be made objectively, without discriminating any ethnic, religion, race, gender, and physical condition, or any other circumstances protected by laws and regulations;

3. Perseroan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan.

3. The Company shall have written rules and regulations which clearly regulates the re-cruitment system and the rights and obligations of the employees;

4. Perseroan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.

4. The Company shall create conducive working environment, including health and work safety sp that employees can work creatively and productively.

5. Perseroan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.

5. The Company shall ensure the availability of information required by employees to allow them to perform their work through a proper and timely communication system;

6. Perseroan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perseroan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Perseroan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai Perseroan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

6. The Company shall ensure that its employees shall not use the company’s name, facility or business relationship with any external parties for their personal interest. For such purpose, the company shall establish and maintain a system that can ensure that each employee upholds a high standard of ethics and company values and adheres to the applicable policies, regulations and internal procedures;

7. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di Perseroan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan.

7. Employees and labor union within the company are entitled to express their opinions and recommendations regarding working environment and employees’ welfare;

8. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perseroan.

8. Employees have the right to report on any breach of the business ethics and code of conduct as well as any violation against laws and regulations that occurred within the company.

B. Mitra Bisnis 1. Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Perseroan.

B. Business Partners 1. Business Partners are suppliers, distributors, creditors, debitors and other partied having business transaction with the company.

2. Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2. The Company shall establish rules and regulations that can ensure that every business partner exercises its rights and obligations in accordance with the agreements as well as rules and regulations;

3. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.

3. Business partners are entitled to obtain any information that are relevant to their business relationship with the company so that each party can make decisions based on fair and proper consideration;

4. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masingmasing pihak.

4. Unless otherwise required by law, the company and its business partners are obliged to keep confidential information and protect the interests of each respective party.

C. Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa 1. Perseroan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.

C. Community and User of Products and Services 1. The Company shall establish rules and regulations that can ensure the preservation of harmonious relationship between the company and communities, including the implementation of partnership and community development programs. 2. The Company shall be responsible for the quality of products and services produced and the negative impact on the safety of users;

2. Perseroan bertanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna. 3. Perseroan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perseroan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana Perseroan beroperasi. Oleh karena itu, Perseroan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan Perseroan.

3. The Company shall be responsible for the negative impact that may result from its business activities on the communities and environment in which the company op-erates. Thus, the company shall convey any information to the communities that could be affected by such company’s activities.

42

BAB VI PART VI

PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GCG STATEMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Dasar Perseroan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perseroan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada Perseroan tersebut telah diterapkan.

Basic Principles The Company shall make a statement regarding the conformance of its GCG imple¬mentation with the GCG Code in its annual report. The statement shall be supported by a report outlining the structure and work mechanism of the company organs as well as other important information relevant to the implementation of GCG. This statement is necessary to enable the shareholders and other stakeholders, including the regulator, to evaluate the extent of the application of the GCG Code within the company.

Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Pernyataan tentang penerapan GCG beserta laporannya, merupakan bagian dari laporan tahunan Perseroan. Pernyataan dan laporan tersebut dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait.

Main Guidelines for the Implementation 1. Statement regarding the implementation of GCG and its report are parts of the company’s annual report. The statement and its report can be used simultaneously to meet the reporting requirement of the relevant authorities;

2. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GCG ini dapat dilaksanakan, Perseroan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya.

2. In the event that the GCG Code has not been fully implemented, the company shall disclose the non-conformance aspects and the reasons.

3. Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perseroan meliputi:

3. Report on the structure and work mechanism of the company organs shall comprise of the following:

a. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup: 1) Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen; 2) Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;

a. Structure and work mechanism of the Board of Commissioners covering: 1) Names of the members of the Board of Commissioners, including their qualifications, whether the member serves as an Independent Commissioner or NonIndependent Commissioner; 2) Number of meetings held by the Board of Commissioners, and the individual attendance of each member of the Board of Commissioners in the meetings; 3) Mechanism and criteria used for selfassessment regarding performance of each member of the Board of Commissioners;

3) Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;

44

4) Penjelasan mengenai komitekomite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi: (i) nama anggota dari masing-masing komite; (ii) uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite; (iii) jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota; dan (iv) mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite.

4) Elaboration on committees supporting the Board of Commissioners including: (i) names of members of the respective committees; (ii) description regarding the function and work mechanism of the respective committees; (iii) number of meetings held by the respective committees and individual attendance of each member; and (iv) mechanism and criteria used for evaluating performance of the committee.

b. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup: 1) Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masingmasing; 2) Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang; 3) Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat; 4) Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi; 5) Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

b. Structure and mechanism of the Board of Directors shall include as follows 1) Name of the members of the Board of Directors with their respective positions and functions; 2) A brief explanation on how the Board of Directors operates, including the mechanism for decision making and delegation of authorities; 3) Number of meetings held by the Board of Directors, and the individual attendance of each member of the Board of Directors in the meetings; 4) Mechanism and criteria used for evaluating the performance of the members of the Board of Directors; 5) Statement on the effectiveness of the internal control system including risk management, control system and internal audit.

4. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GCG antara lain mencakup:

4. Other important information regarding the implementation of GCG which is required to be disclosed in the report shall include

a. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perseroan; b. Pemegang saham pengendali; c. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara global;

45

a. Vision, Mission and Values of the Company; b. Controlling shareholders; c. Policies and amount of global remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors;

d. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan; e. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS tahunan; dan f. Kejadian luar biasa yang telah dialami Perseroan dan dapat berpengaruh pada kinerja Perseroan.

d. Transactions with parties who have a conflict of interest; e. outcome of the evaluation of GCG implementation as reported in the annual General Meeting of Shareholders; and f. Extraordinary events experienced by a company and those that might have an effect on the performance of the company.

46

PT Logindo Samudramakmur Tbk. Graha Corner Stone Jl. Rajawali Selatan II no. 1 Jakarta Pusat - 10720, Indonesia Phone : +62 21 64713088 Fax : +62 21 64713220 Email : [email protected] www.logindo.com