GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero)

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero)

1

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D. E. F. G.

1 2 3 4 6 6 7

LATAR BELAKANG SEJARAH SINGKAT PT ASABRI (PERSERO) MAKSUD DAN TUJUAN PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG MISI DAN VISI TATANAN NILAI PERUSAHAAN PENGERTIAN

ORGAN GCG

10

A.

ORGAN UTAMA PERUSAHAAN 1. Rapat Umum Pemegang Saham a. Pelaksanaan RUPS b. Hak Pemegang Saham c. Kewajiban Pemegang Saham d. Wewenang Pemegang Saham e. Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

10 10 10 10 11 11 12

2.

Dewan Komisaris a. Fungsi Dewan Komisaris b. Kualifikasi/Persyaratan Personil c. Tugas Komisaris d. Wewenang Komisaris e. Hak Komisaris f. Kewajiban Komisaris g. Ketentuan Jabatan Komisaris h. Komisaris Independen

12 12 13 14 14 14 15 16 16

3.

Direksi a. Fungsi Direksi b. Kualifikasi/Persyaratan Personil c. Tugas Direksi d. Wewenang Direksi e. Hak Direksi f. Kewajiban Direksi g. Ketentuan Jabatan Direksi

17 17 17 18 19 20 20 21

2

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) 4.

B.

Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi a. Tujuan b. Hal Yang Disepakati Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi

22 22

ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN 1. Organ Pendukung Komisaris a. Komite-Komite Komisaris 1) Komite Audit a) Fungsi b) Tugas dan Tanggung Jawab c) Ketentuan Jabatan d) Piagam Komite Audit 2) Komite Asuransi dan Risiko Asuransi a) Fungsi b) Tugas dan Tanggung Jawab c) Ketentuan Jabatan 3) Komite Remunerasi a) Fungsi b) Tugas dan Tanggung Jawab c) Ketentuan Jabatan d) Persyaratan Anggota Komite Remunerasi 4) Komite Nominasi a) Fungsi b) Tugas dan Tanggung Jawab c) Ketentuan Jabatan d) Persyaratan Anggota Komite Nominasi b. Sekretaris Komisaris

23 23 23 23 23 23 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28

2.

30 30 31 31 31 31

Organ Pendukung Direksi a. Sekretaris Perusahaan 1) Fungsi 2) Tugas dan Tanggung Jawab a) Hubungan Masyarakat b) Kesekretariatan c) Bidang Hukum dan Perundang-Undangan b. Satuan Pengawas Intern (SPI) 1) Fungsi 2) Tugas dan Tanggung Jawab 3) Piagam Audit

22

28 29 29 29 29 29 30

32 32 32 33 34

3

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) c.

C. D. BAB III

Auditor Eksternal 1) Fungsi 2) Tugas dan Tanggung Jawab

STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL KODE PERILAKU

PROSES PENGELOLAAN PERUSAHAAN A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi B.

34 34 34 35 35 36 36 36 36

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI YANG BARU

39

PROGRAM PEMBELAJARAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI YANG BARU

40

D.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Pembagian Tugas Dewan Komisaris a. Bidang Hukum b. Bidang Operasional c. Bidang Keuangan d. Umum dan SDM 2. Pembagian Tugas Direksi a. Direktur Utama b. Direktur Umum dan SDM c. Direktur Operasi d. Direktur Keuangan

40 40 41 41 42 43 44 44 45 45 46

E.

PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Pendelegasian Wewenang RUPS 2. Pendelegasian Wewenang Komisaris 3. Pendelegasan Wewenang Direksi

46 46 47 47

F.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) 1. Muatan RJPP 2. Proses Penyusunan dan Pengesahan RJPP

47 47 48

G.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 1. Muatan RKAP 2. Penyusunan dan Pengesahan RKAP 3. Pelaksanaan dan Monitoring RJPP/RKAP

49 49 49 50

C.

4

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) H.

STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI) 1. Materi SCI 2. Penyusunan dan Pengesahan SCI

50 50 51

I.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Pemenuhan Kebutuhanh Tenaga Kerja 3. Seleksi dan Program Orientasi 4. Pengembangan Pekerja 5. Mutasi dan Pemberhentian

51 51 52 52 53 54

J.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS DAN DIREKSI 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) a. Persiapan RUPS b. Pelaksanaan Rapat c. Pengambilan Keputusan d. Pendokumentasian Hasil RUPS 2. Rapat Komisaris a. Penentuan Agenda Rapat b. Pelaksanaan Rapat c. Pengambilan Keputusan d. Pendokumentasian Hasil Rapat 3. Rapat Direksi a. Penentuan Agenda Rapat b. Pelaksanaan Rapat c. Pengambilan Keputusan d. Pendokumentasian Rapat

54 54 54 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58 58 59 59

K.

BENTURAN KEPENTINGAN 1. Sebab Benturan Kepentingan Terjadi 2. Pengungkapan Adanya Benturan Kepentingan

60 60 60

L.

MANAJEMEN RISIKO 1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Manfaat a. Tujuan Manajemen Risiko b. Ruang Lingkup Manajemen Risiko c. Manfaat Manajemen Risiko 2. Kebijakan Umum 3. Proses Manajemen Risiko

61 61 61 61 62 62 62

M.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) 62

N.

PENGELOLAAN KEUANGAN

63

5

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) O.

PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kebijakan Umum 2. Perencanaan 3. Pengorganisasian

63 63 64 64

P.

SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI 1. Kebijakan Umum 2. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris 3. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi 4. Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja

65 65 66 66 66

Q.

SISTEM AUDIT 1. Kebijakan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Dasar Pelaksanaan Audit 4. Etika dan Metodologi Audit 5. Pembinaan Auditor Internal 6. Mekanisme Kerja SPI 7. Mekanisme Kerja Komite Audit 8. Auditor Eksternal a. Proses Penunjukan Auditor Eksternal b. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor Ekternal 9. Pelaksanaan Audit a. Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait b. Pola Hubungan 1) Pola Hubungan Komite Audit dengan SPI 2) Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal 3) Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal 10. Monitoring Hasil Audit

67 67 67 67 68 68 69 70 70 70 70 72 72 72 72

R.

KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN 1. Kebijakan Umum 2. Media dan Pola Komunikasi 3. Kerahasiaan Informasi

74 74 75 75

S.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 1. Kebijakan Umum 2. Tujuan Tanggung Jawab Perusahaan 3. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)

76 76 76

73 73 74

77

6

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) T.

U.

BAB IV

BAB V

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL) 1. Keselamatan Kerja 2. Kesehatan Kerja 3. Lindungan Lingkungan PENGELOLAAN DOKUMEN/ ARSIP 1. Kebijakan Umum 2. Tujuan Pengelolaan Dokumen/Arsip Perusahaan 3. Penanggung Jawab 4. Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip Perusahaan 5. Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Perusahaan 6. Penyaluran Dokumen /Arsip In-Aktif

78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81

PENGELOLAAN STAKEHOLDER A. KEBIJAKAN UMUM B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS C. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN D. HUBUNGAN DENGAN PESERTA E. HUBUNGAN DENGAN AGEN (BANK/KANTOR POS) PEMBAYAR JAMINAN F. HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA

82 83 83 83 84

PENUTUP

86

84 84

7

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) KATA PENGANTAR Tata kelola pemerintahan (Good Corporate Governance) yang baik menjadi impian bukan saja dari masyarakat tetapi juga bagi aparat birokrasi yang mendamba terciptanya profesionalitas dalam berkarya. Good Corporate Governance dapat dipahami sebagai good exercise of power, yang menyangkut akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan produktivitas. Tata kelola yang baik tidak hanya melibatkan orang atau individu yang ada di dalam organisasi atau lembaga, tetapi juga melibatkan kultur, sistem yang dibangun, publik, industri, dan sebagainya. Penerapan GCG secara sempurna akan mampu meningkatkan nilai perusahaan, menumbuhkan kepercayaan publik yang berujung pembukaan akses antar perusahaan. Implementasi GCG akan menjadikan BUMN yang sehat dan berdampak positif terhadap hubungan internal maupun eksternal perusahaan, serta penerapan Good Corporate Governance merupakan jalan terbaik untuk mencapai misi dan visi perusahaan. PT ASABRI (Persero) sebagai institusi publik, berkomitmen untuk bekerja profesional dengan berprinsip tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat alamat, dan tertib administrasi serta konsisten memegang amanah sesuai dengan misi dan visi perusahaan demi memberikan pelayanan prima bagi seluruh peserta, maka panduan Good Corporate Governance (GCG) PT ASABRI (Persero) ini wajib dipedomani oleh seluruh jajaran perusahaan dan unit-unit pendukungnya, agar kita dapat terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, dedikasi, serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan dilandasi oleh rasa dan semanagat kebangsaaan serta semangat kepahlawanan terutama dalam upaya peningkatan kinerja korporasi dan khususnya pelayanan kepada peserta ASABRI serta seluruh stakeholders perusahaan. Manajemen PT ASABRI (Persero) sangat menyadari kondisi ini, dan untuk pencapaian tujuan tersebut serta memenuhi salah satu kewajiban dari pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep 117/M.MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sebagai wujud komitmen disusun Panduan Good Corporate Governance (GCG)/panduan perilaku bagi seluruh jajaran perusahaan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Jakarta,

Desember

2009 DIREKSI

ADAM R. DAMIRI DIREKTUR UTAMA

8

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) KATA PENGANTAR Tata kelola pemerintahan (Good Corporate Governance) yang baik menjadi impian bukan saja dari masyarakat tetapi juga bagi aparat birokrasi yang mendamba terciptanya profesionalitas dalam berkarya. Good Corporate Governance dapat dipahami sebagai good exercise of power, yang menyangkut akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan produktivitas. Tata kelola yang baik tidak hanya melibatkan orang atau individu yang ada di dalam organisasi atau lembaga, tetapi juga melibatkan kultur, sistem yang dibangun, publik, industri, dan sebagainya. Penerapan GCG secara sempurna akan mampu meningkatkan nilai perusahaan, menumbuhkan kepercayaan publik yang berujung pembukaan akses antar perusahaan. Implementasi GCG akan menjadikan BUMN yang sehat dan berdampak positif terhadap hubungan internal maupun eksternal perusahaan, serta penerapan Good Corporate Governance merupakan jalan terbaik untuk mencapai misi dan visi perusahaan. Manajemen PT ASABRI (Persero) sangat menyadari kondisi ini, dan untuk pencapaian tujuan tersebut serta memenuhi salah satu kewajiban dari pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep 117/M.MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sebagai wujud komitmen disusun Panduan Good Corporate Governance (GCG)/panduan perilaku bagi seluruh jajaran perusahaan. PT ASABRI (Persero) sebagai institusi publik, berkomitmen untuk bekerja profesional dengan berprinsip tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat alamat, dan tertib administrasi serta konsisten memegang amanah sesuai dengan misi dan visi perusahaan demi memberikan pelayanan prima bagi seluruh peserta ASABRI serta seluruh stakeholders perusahaan. Panduan Good Corporate Governance (GCG) PT ASABRI (Persero) ini wajib dipedomani oleh seluruh jajaran perusahaan dan unitunit pendukungnya, sebagai usaha untuk peningkatan kinerja, dedikasi, serta disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua.

Jakarta,

Desember

2009 DIREKSI

ADAM R. DAMIRI DIREKTUR UTAMA

9


BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Berawal dari krisis ekonomi yang melanda belahan dunia Barat dan Asia, termasuk Indonesia hingga mencapai puncaknya di tahun 1997, dimana kondisi ini diantaranya disebabkan itikad pemilik modal dan pengusaha yang kurang baik, kecenderungan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adanya kebohongan publik dan sebagainya hingga merusak Tata Kelola Perusahaan keseluruhan dan berdampak pada perekonomian global. Dalam rangka upaya mengatasi krisis dan dampaknya, para pakar berbagai bidang mencoba mengembangkan rumusan atau konsep bagaimana cara pengelolaan perusahaan yang tepat dan baik yang kemudian dikenal dengan istilah “Good Corporate Governance (GCG)” Tata Kelola Perusahaan mulai dikenalkan oleh praktisi ekonomi dunia, dan dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1998 antara lain melalui Forum Corporate Governance for Indonesia (FCGI), hingga lahirlah Keputusan Kementerian BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewajiban penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN tersebut kemudian dipertegas dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 butir IV bahwa pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sebagai perusahaan yang memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan pihak terkait lainnya (stakeholders), PT ASABRI (Persero) berusaha melakukan perbaikan agar dapat mengimbangi tuntutan perubahan yang mewajibkan penerapan Tatakelola Perusahaan Yang Baik (GCG).

10


Untuk dapat menerapkan GCG di Perusahaan diperlukan perangkat GCG berupa Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Perusahaan adalah acuan dalam menerapkan praktik GCG yang menjadi komitmen setiap organ korporasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, Internal Audit, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Eksternal Auditor dan Karyawan Perusahaan). Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi menuntut upaya Perusahaan untuk selalu menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sehingga dalam menerapkan GCG Perusahaan dapat mencapai best practices. B.

SEJARAH SINGKAT PT ASABRI (PERSERO) Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Dephan/ TNI/ Polri sebelum menjadi peserta ASABRI, semula menjadi peserta Taspen yang didirikan pada tanggal 17 April 1963

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

No.

15

Tahun

1963

yang

penyelenggaraan asuransinya berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1961. Namun, keikutsertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen karena Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Prajurit

TNI

dan anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1966, berbeda dengan BUP bagi PNS yang berdasarkan pada UndangUndang No. 11 Tahun 1969, sifat khas Prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas, adanya kebijaksanaan dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971. Untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Dephan/ TNI/ Polri, maka Dephankam (saat itu) berprakarsa untuk mengelola premi ASABRI sendiri dengan membentuk lembaga jaminan sosial dengan program asuransi sosial sendiri yang lebih cocok dikaitkan dengan tugastugas TNI/ Polri yang berisiko tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971, didirikan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) terhitung mulai Tanggal 1 Agustus 1971, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 dengan tugas pokok memberikan perlindungan dasar bagi Prajurit

11


TNI, Anggota Polri dan PNS Dephan/ TNI/ Polri beserta keluarganya. Dari sinilah, maka tanggal 1 Agustus 1971 ditetapkan sebagai hari berdirinya ASABRI. C.

MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Maksud Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan bagi pelaksanaan

tata

kelola

perusahaan

yang

baik

(good

corporate

governance) di lingkungan PT ASABRI (Persero). 2.

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Tujuan penerapan praktik-praktik Good Corporate Governance (GCG) pada PT ASABRI (Persero) adalah: a.

Sustainability & Growth Sustainability & growth adalah kemampuan dalam menopang dan meningkatkan

pertumbuhan

perusahaan

lingkungan usaha yang kondusif

dengan

menciptakan

terhadap pencapaian tujuan

perusahaan. b.

Social Responsibility Social Responsibility merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan benturan

terhadap

stakeholders

serta

mengurangi

potensi

kepentingan Organ Perusahaan dan pekerja dalam

menjalankan bisnis perusahaan.

12


c.

Employ Productivity & Welfare Employ productivity & welfare merupakan kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan atau daya produksi perusahaan dalam meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

dengan

mendorong

pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan dan mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Perusahaan secara lebih efisien dan efektif. d.

More Value to Customer More value to customer adalah memaksimalkan nilai Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja

(high performance) serta citra

perusahaan yang baik (good corporate image) terutama peningkatan nilai-nilai perusahaan ke peserta. D.

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP GCG 1.

Pengertian GCG Corporate Governance merupakan struktur dan proses yang digunakan oleh organ korporasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas korporasi guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengertian tersebut Perseroan bertekad mewujudkan struktur dan proses governance untuk mencapai praktik terbaik di dalam lingkungan Perseroan sehingga pada akhirnya dapat memuaskan Pemegang Saham serta memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, terutama Rakyat Indonesia.

13


2.

Prinsip-Prinsip GCG Prinsip GCG yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: a.

Transparansi (Transparancy) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan kebijakan, serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, sehingga stakeholder dapat memperoleh informasi secara merata dan akurat.

b. Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, etika bisnis dan etika perusahaan serta penetapan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. c.

Pertanggungjawaban (Responsibility) Bertindak sesuai prinsip kehati-hatian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyadari risiko serta implikasi negatif yang timbul, serta selalu memperhatikan kepentingan shareholder dan stakeholder dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sesuai dengan prinsip perusahaan yang sehat.

d.

Kemandirian (Independency) Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip perusahaan.

e.

Kewajaran (Fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14


E.

VISI DAN MISI Misi : 1.

Meningkatkan kesejahteraan bagi Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Dephan/ TNI/ Polri.

2.

Memberikan perlindungan terhadap risiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan peserta yang bersangkutan melalui penyelenggaraan asuransi sosial di lingkungan Dephan, TNI dan Polri secara wajib.

3.

Meningkatkan

kinerja

perusahaan

dan

produktivitas

pegawai serta

kemanfaatan bagi stakeholder.

Visi : Menjadi perusahaan pengelola asuransi sosial tingkat nasional yang mampu memberikan manfaat jaminan yang memadai bagi peserta dengan tetap memelihara kinerja

perusahaan dan kesejahteraan

karyawan. F.

TATANAN NILAI PERUSAHAAN ASABRI senantiasa mengembangkan nilai di dalam perusahaan yang diyakini secara bersama dapat mempercepat terwujudnya misi & visi perusahaan. Dasar dari nilai yang diyakini tersebut adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Tata Nilai ASABRI berupa: 1.

Ahlak Mulia/ Takwa. Sikap selalu taat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT, dimana kita secara konsisten senang melakukan perbuatan baik dengan dilandasi keikhlasan dan kesabaran, sehingga dapat menarik simpati semua pihak tanpa dipengaruhi berbagai gangguan.

2.

Disiplin Sikap selalu taat terhadap tata tertib/ peraturan yang tumbuh dalam diri, dengan berani mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban, termasuk pencapaian hasil dan konsekuensi yang ada.

15


3.

Kejujuran Sikap selalu memegang teguh prinsip-prinsip etika, serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan secara konsisten, terukur dan terpercaya.

4.

Layanan Prima Sikap

selalu

mengupayakan

penyempurnaan

secara

terus-menerus

(continuous improvement) dalam hal mutu pelayanan dari segi kualitas dan kuantitas dari seluruh karyawan secara individual atau bersama-sama. 5.

Profesional Sikap memahami dan melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan selalu berupaya mengembangkan inovasi dan kreativitas, serta memiliki kemampuan dan kepekaan untuk menghasilkan kinerja yang menguntungkan.

6.

Kebersamaan Sikap memiliki kesamaan dalam pandangan/ persepsi mengenai misi dan visi untuk mencapainya dan kebersamaan dalam jiwa dengan merasakan dirinya sebagai bagian keluarga besar PT ASABRI (Persero).

7.

Peranan dan Prestasi Karyawan Sikap berupaya dan bekerja keras, serta sikap positif dari segenap karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat membawa keberhasilan target bisnis dan peningkatan kinerja ASABRI.

G.

PENGERTIAN Yang dimaksud dengan : 1.

Auditor Eksternal adalah pemeriksa dari eksternal Perusahaan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

2.

Auditor Internal adalah unit kerja pemeriksa dari internal Perusahaan yaitu Satuan Pengawasan Intern (SPI).

16


3.

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ GCG untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangundangan

dan

nilai-nilai

etika.

Merupakan

praktek

terbaik

yang

dilaksanakan Korporasi/Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip, norma atau nilai etika yang sehat secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai pemegang saham dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. 4.

Dissenting Opinion adalah dinamika yang terjadi berupa perbedaan pendapat diantara peserta rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), rapat gabungan Komisaris dan Direksi maupun rapat Komisaris atau Direksi.

5.

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.

6.

Hubungan Darah adalah hubungan kekerabatan menurut garis lurus ke atas (ayah, ibu, kakek dan nenek), ke bawah (anak, cucu), ke samping (adik, kakak, keponakan) atau hubungan kekerabatan semenda (menantu, ipar).

7.

Kepala Unit Kerja adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Kepala Bagian, Kepala Unit Pogram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Kepala Kantor Cabang.

8.

Korporasi adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik dengan kegiatan usaha tertentu dan dapat memiliki kekayaan, sehingga diperlakukan sebagai personal/ orang yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat dituntut dan atau menuntut di muka pengadilan.

9.

Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan adalah : a.

Organ Utama Perusahaan meliputi Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

b.

Organ

Pendukung

meliputi

Komite-Komite,

Kepala

Satuan

Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan dan Auditor Eksternal.

17


c.

Unit Kerja adalah Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, Kantor Cabang, Bagian-Bagian, dan Unit PKBL.

10.

Stakeholders PT ASABRI (Persero) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Karyawan, Pemerintah, Peserta, dan pihakpihak yang berkepentingan lainnya (Pemasok, Kreditur, DPR, Lingkungan sekitar Perusahaan).

11.

Pengendalian intern adalah komponen sistem pengendalian intern yang terdiri dari: lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment),

aktivitas pengendalian (control activities), proses

informasi dan komunikasi (information and communication processing) dan pemantauan (monitoring). 12.

Perusahaan adalah PT ASABRI (Persero), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991.

13.

RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) adalah rencana strategis perusahaan yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

14.

RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) adalah penjabaran tahunan dari RJPP.

15.

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Komisaris. Seluruh saham PT ASABRI (Persero) dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

18


BAB II ORGAN GCG A.

ORGAN UTAMA PERUSAHAAN Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I, Pasal 1, butir 2, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, yang lazim dikenal dengan Organ Utama yang mempunyai kewenangan tanggung jawab berbeda. Uraian lebih lanjut masing-masing Organ Perusahaan ialah: 1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemegang Saham adalah pemilik modal Perseroan. Seluruh modal PT ASABRI (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia a.

Pelaksanaan RUPS a)

RUPS

Tahunan

mengenai Rencana

Kerja dan

Anggaran

Perusahaan (RKAP) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran baru berjalan. b)

RUPS

Tahunan

untuk

mengesahkan

Laporan

Tahunan

diselenggarakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. c)

RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan/permintaan Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

b.

Hak Pemegang Saham 1)

Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.

2)

Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan yang lengkap dan akurat.

3)

Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

19


Kewajiban Pemegang Saham a)

Mengesahkan kebijakan jangka pendek (RKAP) maupun jangka panjang (RJPP) dalam bentuk perencanaan strategis perusahaan yang diusulkan oleh Komisaris dan Direksi.

b)

Menerima

atau

menolak

mengesahkan

Laporan

Tahunan

(termasuk laporan keuangan) yang diajukan oleh Direksi . c)

Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

d)

Mensahkan Statement of Corporate Intent (SCI).

e)

Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

d.

Wewenang Pemegang Saham 1)

Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan.

2)

Memutuskan perubahan modal Perusahaan.

3)

Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham Perusahaan.

4)

Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemisahan bentuk badan hukum Perusahaan serta pembubaran Perusahaan.

5)

Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan dalam satu tahun buku.

6)

Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penyisihan untuk cadangan.

7)

Mengangkat

dan

memberhentikan

anggota

Direksi

dan

Komisaris. 8)

Menetapkan sistem dan prosedur dalam memilih Anggota Komisaris dan Direksi (Fit & Proper Test).

9)

Mengangkat seorang atau lebih Pemegang Saham untuk mewakili perusahaan apabila Direksi dan Komisaris berhalangan.

10)

Menetapkan Sistem Remunerasi Komisaris dan Direksi dan melaksanakannya secara transparan.

20


11)

Menetapkan Sistem Penilaian Kinerja Komisaris dan Direksi baik kolegial maupun perorangan.

12)

Melakukan

pemantauan/evaluasi

atas

penerapan

sistem

Remunerasi dan Penilaian Kinerja Komisaris dan Direksi. 13)

Menetapkan

remunerasi

(gaji

dan/atau

tunjangan)

Dewan

Komisaris dan Direksi. 14)

Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.

15)

Menyetujui

dan

menolak

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). 16)

Wewenang

lainnya

sebagaimana

diatur

dalam

peraturan

Perundang-undangan. e. Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS. 1)

Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan.

2)

Memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

3)

Mengungkapkan secara jelas dalam RUPS mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain: merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan dalam jumlah yang substansional.

2.

Dewan Komisaris Komisaris merupakan Organ Perseroan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan/nasehat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan. a. Fungsi Dewan Komisaris Fungsi Dewan Komisaris adalah mengawasi tindakan Direksi dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu.

21


b. Kualifikasi/Persyaratan Personil 1)

Warga Negara Indonesia.

2)

Lulus pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan dari Komite Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan pada Departemen Keuangan.

3)

Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan usaha perasuransian.

4)

Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

5)

Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.

6)

Mampu/cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

Dinyatakan pailit.



Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit.



Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

7)

Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian atau jasa keuangan lainnya dan atau dihukum karena terbukti melakukan

tindak

pidana

di

bidang

perasuransian

dan

perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik. 8)

Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) antara anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi.

9)

Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

22

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) c. Tugas Komisaris 1)

Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi.

2)

Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS serta Peraturan perundangan yang berlaku.

3)

Meneliti dan menyetujui Laporan Tahunan yang disajikan Direksi.

d. Wewenang Komisaris 1)

Memeriksa seluruh dokumen Perusahaan, barang bergerak maupun tidak bergerak, serta memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas, surat berharga serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2)

Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor Perusahaan.

3)

Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar atau melalaikan kewajibannya.

4)

Meminta Direksi untuk menghadiri Rapat Komisaris.

5)

Menghadiri

Rapat

Direksi

dan

memberikan

pandangan-

pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. e. Hak Komisaris 1)

Memperoleh akses informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

2)

Meminta penjelasan kepada Direksi yang berkaitan dengan Perusahaan.

3)

Meminta bantuan tenaga ahli (profesional) dalam melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu atas biaya Perusahaan.

4)

Memperoleh

honorarium

dan

tunjangan/fasilitas

termasuk

santunan purna jabatan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

23


5)

Mengundurkan diri dari jabatannya melalui prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

f.

Kewajiban Komisaris 1)

Mematuhi

Anggaran

Dasar

Perusahaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dan harus mengawasi agar

Direksi

juga

mematuhi Anggaran

Dasar

Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan. 2)

Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP, RKAP laporan berkala, serta laporan tahunan yang disiapkan Direksi.

3)

Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang telah ditandatangani.

4)

Mengawasi manajemen dalam pelaksanaan strategi Perusahaan, pelaksanaan RKAP serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada RUPS.

5)

Mengikuti perkembangan

kegiatan

Perusahaan,

dalam hal

Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh. 6)

Membentuk Komite Audit.

7)

Memantau efektivitas praktek GCG yang ditetapkan Perusahaan serta

melakukan

tugas-tugas

pengawasan

lainnya

yang

ditetapkan oleh RUPS. 8)

Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

9)

Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.

10)

Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya kepada RUPS.

11)

Jika terjadi kekosongan jabatan Anggota Direksi, Komisaris wajib menunjuk

salah

seorang

Anggota

Direksi

lainnya

untuk

menjalankan tugas dan wewenang Anggota Direksi yang lowong tersebut hingga ditunjuk penggantinya oleh RUPS.

24


12)

Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

g. Ketentuan Jabatan Komisaris 1)

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2)

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris

tidak

dapat

bertindak

sendiri-sendiri

melainkan

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 3)

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi.

4)

Anggota Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada usaha swasta/milik negara lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan

kepentingan

Perusahaan

dan

tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. 5)

Remunerasi

(honorarium

dan

tunjangan/fasilitas)

anggota

Komisaris ditetapkan oleh RUPS termasuk pemberian santunan purna jabatan sesuai ketentuan. h. Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi.

2)

Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

3)

Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

25


4)

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan barang dan jasa kepada Perusahaan dan afiliasinya.

5)

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang

dapat

menghalangi

atau

mengganggu

kemampuan

Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan. 3.

Direksi Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip good corporate governance. a. Fungsi Direksi 1)

Bertanggung

jawab

atas

pengelolaan

dan

pengurusan

Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, termasuk penerapan prinsip-prinsip GCG serta penanganan Risiko Usaha. 2)

Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Kualifikasi/Persyaratan Personil 1)

Warga negara Indonesia.

2)

Lulus pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan dari Komite Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan pada Departemen Keuangan.

3)

Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Usaha Perasuransian.

4)

Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perasuransian dan atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

26


5)

Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Usaha Perasuransian yang sehat.

6)

Mampu/cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a)

Dinyatakan pailit.

b)

Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.

c)

Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

7)

Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian atau jasa keuangan lainnya dan atau dihukum karena terbukti melakukan

tindak

pidana

di

bidang

perasuransian

dan

perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik. 8)

Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu/ipar) antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris.

9)

Tidak memangku jabatan sebagai anggota Direksi atau pengurus pada Perusahaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, kecuali untuk jabatan Komisaris.

10)

Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

c. Tugas Direksi 1)

Mengelola dan mengurus Perusahaan guna mencapai tujuan pendirian Perusahaan dan melakukan tanggung jawab sosial Perusahaan serta memperhatikan kepentingan berbagai pihak (stakeholders).

2)

Menyusun

dan

melaksanakan

RJPP

sebagai

acuan

pengembangan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan maksud pendiriannya.

27


3)

Menyusun dan melaksanakan RKAP sebagai acuan operasional tahunan

Perusahaan

dalam

mencapai

sasaran

yang

direncanakan. 4)

Menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan RUPS.

5)

Menyusun kebijakan Penanganan Risiko Usaha (Manajemen Risiko) dan tindak lanjutnya guna mengurangi kemungkinan kerugian dan gangguan operasi Perusahaan.

6)

Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugas.

7)

Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8)

Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

9)

Menjalankan

tindakan-tindakan

lainnya

baik

mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar. 10)

Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Berkala.

11)

Merencanakan dan melaksanakan sistem Teknologi Informasi.

12)

Memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundangundangan yang menyangkut bidang usaha / bisnis korporasi.

d. Wewenang Direksi 1)

Menetapkan

kebijakan

dalam

mengelola

dan

mengurus

Perusahaan. 2)

Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk rekruitment, penempatan karyawan, promosi jabatan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain karyawan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS.

3)

Mengangkat

dan

memberhentikan

Karyawan

berdasarkan

peraturan kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan.

28


4)

Melakukan tindakan-tindakan lain mengenai kepemilikan atau kepengurusan Perusahaan yang diatur oleh Anggaran Dasar dan/ atau

yang

ditetapkan

oleh

RUPS

berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan. e. Hak Direksi 1)

Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya termasuk santunan purna jabatan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

2)

Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk perbuatan hukum dengan memberikan Surat Kuasa.

f.

Kewajiban Direksi 1)

Bersama

Komisaris

Perusahaan

berupa

menyiapkan RKAP

untuk

rencana

pengembangan

mendapat

pengesahan

Pemegang Saham. 2)

Mengadakan,

memelihara

pembukuan

dan

administrasi

Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk sistem akuntansi keuangan Perusahaan. 3)

Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan termasuk uraian tugasnya.

4)

Menyelenggarakan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perusahaan.

5)

Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan kepada RUPS.

6)

Melaksanakan GCG dan menyampaikan hasil penerapannya dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

7)

Memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

8)

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

29


9)

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam pengelolaan untuk kepentingan Perusahaan.

10)

Direksi berkewajiban menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisaris dan/atau Pemegang Saham, serta pihak terkait lainnya.

g.

Ketentuan Jabatan Direksi 1)

Setiap Anggota Direksi adalah harus orang yang berakhlak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya.

2)

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3)

Sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko.

4)

Komposisi

Direksi

harus

sedemikian

rupa

sehingga

memungkinkan pengembalian keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. 5)

Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi Perusahaan. Rangkap jabatan Direksi tersebut ialah untuk jabatan berikut: a)

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN lainnya.

b)

Anggota Direksi pada Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.

c)

Pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/ atau daerah.

d)

Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

30

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) e)

Jabatan

lainnya

yang

dapat

menimbulkan

benturan

kepentingan. 6)

Antara para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

4.

Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dengan Direksi a.

Tujuan Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balance dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan serta tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini tercermin pada: 1)

Terlaksananya dengan baik internal control dan manajemen risiko.

2)

Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham.

3)

Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.

4)

Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi.

5) b.

Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Hal yang disepakati bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan misi dan visi serta strategi yang telah disepakati, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyepakati hal-hal sebgai berikut: 1)

Sasaran usaha, rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan.

2)

Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Asuransi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest).

3)

Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit-unit dan karyawan

31


4)

Struktur

organisasi

pada

tingkat

eksekutif

yang

mampu

mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan B.

ORGAN PENDUKUNG PERUSAHAAN Organ pendukung adalah unit kerja yang membantu organ-organ dalam perusahaan dan merupakan perpanjangan tangan dari organ utama dalam menerapkan GCG, terdiri dari organ pendukung yang dibentuk oleh Komisaris dan yang dibentuk oleh Direksi.

1.

ORGAN PENDUKUNG KOMISARIS a.

Komite-komite Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG, Komisaris dapat membentuk komite-komite yang membantu Komisaris dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang meliputi: 1)

Komite Audit a)

Fungsi (1)

Membantu Komisaris dalam bidang pengawasan dan pengendalian agar Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG.

(2)

Membantu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan obyektivitas dalam pengelolaan Perusahaan.

b)

Tugas dan Tanggung Jawab (1)

Memotivasi pelaksanaan pengawasan internal yang memadai dan meningkatkan kualitas, keterbukaan dan pelaporan keuangan.

(2)

Melakukan penelaahan atas: 

Pelaporan Keuangan Perusahaan.



Sistem pengendalian intern Perusahaan.



Keandalan hasil kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI).

32




Ketaatan

Perusahaan

terhadap

hukum,

Perundang-undangan dan kebijakan internal.

(3)

Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

audit

yang

dilakukan oleh SPI maupun Eksternal Auditor serta melakukan peninjauan ulang (review) hasil audit untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisaris, termasuk memberikan usulan calon Auditor Eksternal. Termasuk mengevaluasi

Sistem

Manajemen

Risiko

dan

Teknologi Informasi Perusahaan. (4)

Melakukan pendalaman atas temuan strategis yang perlu

mendapatkan

perhatian

Komisaris

dan

memberikan saran perbaikan serta tindak lanjut kepada Komisaris. (5)

Dalam

hal

hasil

audit

mengindikasikan

adanya

penyimpangan atau kecurangan, maka Komite Audit dapat meminta kepada Direksi melalui Komisaris untuk melakukan pemeriksaan khusus. (6)

Mereview hasil audit SPI atas tindak lanjut hasil audit yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pusat serta memberikan saran kepada Komisaris untuk meminta penjelasan dari Direksi dalam hal auditee tidak melaksanakan tindak lanjut.

(7)

Menilai

efektivitas

pelaksanaan

fungsi

SPI

dan

memastikan bahwa manajemen telah menjamin SPI dapat bekerja secara independen sesuai norma pemeriksaan yang berlaku. (8)

Memantau efektivitas sistem pengendalian intern termasuk penyampaian laporan berkala oleh Direksi kepada Komisaris dan Pemegang Saham serta memberikan saran perbaikan kepada Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

33


(9)

Melaksanakan Komisaris

tugas

dalam

lain

yang

lingkup

tugas

diberikan dan

oleh

kewajiban

Komisaris. c)

Ketentuan Jabatan Komite Audit terdiri atas seorang Ketua dan sekurangkurangnya dua orang anggota dengan komposisi sebagai berikut: (1)

Ketua Komite Audit adalah salah satu anggota Komisaris Independen.

(2)

Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris dan/atau dari pihak luar Perusahaan yang independen.

(3)

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris Utama.

(4)

Masa kerja anggota Komite Audit 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali, dengan tidak

mengurangi

hak

Komisaris

untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu. (5)

Persyaratan Anggota Komite Audit adalah: 

Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta

pengalaman

kerja

cukup

di

bidang

pengawasan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. 

Tidak memiliki keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.



Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang keuangan dan manajemen risiko serta teknologi informasi.

34


d)

Piagam Komite Audit Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta hubungan kelembagaan antara Komite Audit dengan Auditor Internal, Direksi dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Ketua Komite Audit.

2)

Komite Asuransi dan Risiko Usaha. a)

Fungsi (1)

Membantu Komisaris dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG.

(2)

Memotivasi efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan obyektivitas

dalam

pengelolaan

produk-produk

asuransi dan dana pensiun. Dalam melaksanakan fungsi ini Komite Asuransi dan Risiko Usaha bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Komisaris. b)


Membantu Komisaris dalam mengidentifikasi risiko

usaha. (2)

Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko pasar, risiko keuangan, risiko kekurangan dana, risiko operasional, risiko legal dan risiko Sumber Daya Manusia (SDM).

(3)

Mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

operasional

Perusahaan, selanjutnya dilaporkan kepada Komisaris. (4)

Melakukan pendalaman atas potensi risiko yang perlu mendapatkan perhatian Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut kepada Komisaris.

35

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) c)

Ketentuan Jabatan (1)

Keanggotaan Komite Asuransi dan Risiko Usaha sekurang-kurangnya terdiri dari: (a)

Satu orang Anggota Komisaris dan bertindak sebagai Ketua Komite Risiko.

(b)

Beberapa orang ahli Dana Pensiun, Asuransi, Aktuaria, Investasi atau Manajemen Risiko yang bukan

merupakan

karyawan

PT

ASABRI

(Persero). (c)

Masa kerja Komite Asuransi dan Risiko Usaha 1 (satu)

tahun

dan

dapat

diangkat

kembali

maksimal 1 (satu) kali. (2)

Persyaratan Anggota Komite Asuransi dan Risiko Usaha adalah: (a)

Memiliki integritas yang baik, pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang Dana Pensiun,

Asurans,

Manajemen

Aktuaria,

Risiko,

Investasi atau

sehingga

dapat

melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. (b)

Tidak memiliki keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.

3)

Komite Remunerasi a)

Fungsi (1)

Sebagai

pembantu

penilaian

secara

Komisaris

dalam

berkala

dan

melakukan memberikan

rekomendasi tentang sistem remunerasi dan formulasi jasa produksi sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG.

36


(2)

Sebagai

motivator

transparansi

dan

efektivitas,

obyektivitas

akuntabilitas,

dalam

pemberian

remunerasi kepada karyawan ASABRI. Dalam melaksanakan fungsi ini Komite Remunerasi bekerja secara

independen

dan

bertanggung

jawab

kepada

mengevaluasi

sistem

Komisaris. b)

Tugas dan Tanggung Jawab Membantu

Komisaris

dalam

penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi mengenai

penilaian

tentang

sistem

remunerasi

yang

berlaku. c)

Ketentuan Jabatan Keanggotaan

Komite

Remunerasi

sekurang-kurangnya

terdiri: (1)

Satu orang Anggota Komisaris dan bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi.

(2)

Satu orang ahli di bidang Sumber Daya Manusia yang bukan merupakan karyawan PT ASABRI (Persero).

(3)

Masa kerja Komite Remunerasi 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali.

d)

Persyaratan Anggota Komite Remunerasi (1)

Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup di bidang SDM sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.

(2)

Tidak

memiliki

menimbulkan

keterkaitan dampak

pribadi

negatif

yang

dan

dapat

benturan

kepentingan terhadap Perusahaan.

37


4)

Komite Nominasi a)

Fungsi Sebagai pembantu Komisaris menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perusahaan serta membuat sistem penilaian promosi dan olah karier pejabat perusahaan.

b)


Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

(2)

Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Eksekutif Perusahaan (setingkat dibawah Direksi) membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang kebutuhan jabatan, promosi dan pola karir pejabat tersebut di atas.

c)

Ketentuan Jabatan Keanggotaan Komite Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari: (1)

Satu orang Anggota Komisaris dan bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi.

(2)

Satu orang ahli di bidang Sumber Daya Manusia yang bukan merupakan karyawan PT ASABRI (Persero).

(3)

Masa kerja Komite Nominasi 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.

d)

Persyaratan Anggota Komite Nominasi (1)

Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang cukup khususnya di bidang SDM.

38


(2)

Tidak

memiliki

menimbulkan

keterkaitan benturan

pribadi

yang

kepentingan

dapat

terhadap

perusahaan. b.

Sekretaris Komisaris Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris, Komisaris Utama dapat mengangkat seorang Sekretaris Komisaris atas beban Perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1)

Pelaksanaan

peran

sebagai

penghubung

antara

Dewan

Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham. 2)

Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan peranannya selaku Komisaris.

3)

Menghadiri Rapat Komisaris, baik Rapat Internal Komisaris maupun Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris.

4)

Bertanggung jawab atas penyampaian berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan penyampaian Risalah Rapat Komisaris.

5)

Bersama-sama Sekretaris Perusahaan merencanakan Program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota Komisaris yang baru diangkat.

2.

Organ Pendukung Direksi a.

Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan adalah pejabat setingkat Kepala Bagian yang secara struktural berada di bawah Direktur Utama dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan, kesekretariatan dan hukum.

39


1)

Fungsi a)

Sebagai

penghubung

antara

Direksi

dengan

Dewan

Komisaris, Pemegang Saham; masyarakat, media massa, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perusahaan (liaison officer). b)

Sebagai koordinator atas kepatuhan di bidang hukum, administrasi, pelaporan dan komunikasi.

c)

Sebagai administrator yang mengelola dokumen tertentu Perusahaan.

2)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama mengenai hal-hal sebagai berikut: a)

Hubungan masyarakat (1)

Memelihara dan meningkatkan citra Perusahaan di mata masyarakat.

(2)

Merencanakan

dan

membina

hubungan

dengan

stakeholders. (3)

Menerbitkan media publikasi dalam bentuk Annual Report, Company Profile, Media Perusahaan, ASABRI On Line, Brosur dan publikasi lainnya.

b)

Kesekretariatan (1)

Menyelenggarakan

rapat-rapat

perusahaan

yang

meliputi; RUPS baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham, Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Kerja Nasional. (2)

Membuat risalah rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

40


(3)

Menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehingga setiap saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah, cepat dan akurat.

(4)

Membuat daftar saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada perusahaan lain.

c)

Bidang Hukum dan Perundang-undangan (1)

Melakukan pembinaan hukum termasuk penelaahan hukum dan peraturan Perusahaan serta penanganan masalah hukum.

(2)

Mengikuti perkembangan hukum nasional maupun internasional

khususnya

yang

berkaitan

dengan

kegiatan Perusahaan dan menganalisa dampaknya terhadap Perusahaan serta melaporkan pada Direksi. (3)

Membantu Direksi dalam melaksanakan Kepatuhan Perusahaan pada Peraturan/ Ketentuan yang berlaku

(4)

Informasi Perusahaan: (a)

Perusahaan memiliki ketentuan tentang Informasi yang dapat disampaikan/dipublikasikan kepada masyarakat umum atau yang bersifat rahasia.

(b)

Perusahaan memiliki ketentuan pejabat yang berwenang

menyampaikan

Informasi kepada

Masyarakat, Media dan sebagainya. b.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) 1)

Fungsi SPI adalah Unit Kerja yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama yang fungsinya sebagai berikut: a)

Membantu

Direktur

Utama

dalam

menyelenggarakan

penilaian atas sistem pengendalian intern, pengelolaan (manajemen) serta memberikan saran perbaikannya.

41


b)

Sebagai mitra strategik dari setiap Unit Kerja dalam usaha untuk pencapaian sasaran usahanya.

c)

Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern dan penerapan Prinsip-prinsip GCG.

d) 2)

Sebagai mitra kerja dari Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab a)

Menyelenggarakan

program

kerja

pengawasan

atas

pelaksanaan semua kebijakan dan Keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan. b)

Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau

informasi

mengenai

segala

hal

yang

dapat

menyebabkan kerugian pada Perusahaan. c)

Melakukan penilaian atas semua sistem, prosedur dan ketentuan Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya atau perbaikannya.

d)

Melakukan

penilaian

dan

pemantauan

operasional

Perusahaan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/ pengelolaan risiko usaha. e)

Memotivasi pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh setiap Unit Kerja dan berkewajiban untuk melakukan penilaian serta pemantauan atas pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh semua Organ Perusahaan.

f)

Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama

mengenai

temuan

hasil

pemeriksaan,

saran

perbaikan atas temuan tersebut g)

Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik atas temuan hasil pemeriksaan SPI maupun atas hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dan melaporkan

hasil

pantauan

pelaksanaan

tindak

lanjut

tersebut kepada Direktur Utama.

42


h)

Menjadi mitra kerja Auditor Eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan

Laporan

Keuangan ataupun

pemeriksaan

lainnya. i)

Bertanggung

jawab

atas

penilaian,

pembinaan

dan

peningkatan mutu karyawan pada Unit Kerjanya. 3)

Piagam Audit Kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Auditor Internal serta hubungan kelembagaan antara Auditor Internal dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal dituangkan dalam Piagam Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit.

c.

Auditor Eksternal 1)

Fungsi a)

Memberikan pendapat secara independen dan obyektif mengenai kewajaran, kepatuhan dan kesesuaian Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan Perundang-undangan.

b)

Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada RUPS dan harus bebas dari pengaruh Direksi, Komisaris dan pihakpihak yang berkepentingan di Perusahaan.

2)

Tugas dan Tanggung Jawab a)

Melaksanakan audit Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan, Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan Perusahaan serta

pelaksanaan

PKBL

sesuai

Standar

Akuntansi

Keuangan yang berlaku. b)

Melaporkan kepada Perusahaan melalui Komite Audit bila menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan.

43


C.

STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan harus: 1.

Memperhatikan aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal Perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usahanya.

2.

Mematuhi kebijakan/regulasi/pengaturan Instansi Pemerintah terkait.

3.

Mematuhi

kebijakan/regulasi/pengaturan

Governance

Bidang

Perasuransian

Komite

yang

Nasional

membidangi

Kebijakan pengaturan

mengenai kegiatan asuransi nasional. D.

KODE PERILAKU Perusahaan wajib memiliki Kode Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika diantara seluruh jajaran Perusahaan dengan stakeholders Perusahaan, untuk mendukung penerapan good corporate governance. Kode Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi kelompok tersebut. Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perusahaan sesuai dengan budaya Perusahaan.

44


BAB III PROSES PENGELOLAAN PERUSAHAAN Proses pengelolaan perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Tatakelola Perusahaan Yang Baik (GCG) yang diperankan oleh Organ Utama. Pengelolaan yang sudah diatur baik dalam ketentuan/perundangan maupun ketentuan lain bagi perusahaan merupakan acuan dalam proses pengelolaan perusahaan, karenanya hal-hal yang masuk dalam Pedoman ini akan menguraikan lebih detil terkait dengan operasional sehari-harinya. A.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris a.

Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b.

Pemilihan calon anggota Komisaris dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi

yang

transparan

dengan

mempertimbangkan

keahlian,

integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan. c.

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Bilamana sebelum masa jabatan Komisaris berakhir terdapat penggantian Anggota Komisaris, maka Anggota Komisaris baru tersebut mempunyai jabatan selama sisa masa jabatan Komisaris yang digantikannya.

d.

Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangundangan, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

45


e.

RUPS

dapat

memberhentikan

untuk

sementara

waktu

anggota

Komisaris dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara, atau melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya

dihormati

sebagai

anggota

Dewan

Komisaris,

atau

dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya/tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. f.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Komisaris, maka pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu: 1)

Diselenggarakan RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan untuk mengisi lowongan tersebut;

2)

Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat ditunjuk oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.

3)

Selain karena berakhirnya masa jabatan, RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris.

2.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi a.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b.

Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi

yang

transparan

dengan

mempertimbangkan

keahlian,

integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan. c.

Calon-calon

anggota

Direksi

yang

merupakan

pejabat

internal

Perusahaan dapat diusulkan oleh Komisaris.melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi. d.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

46


e.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Jika sebelum masa jabatan Direksi berakhir, terdapat penggantian Anggota Direksi, maka masa jabatan Anggota Direksi yang baru tersebut akan berakhir bersamaan dengan Anggota Direksi lainnya.

f.

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangundangan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

g.

Dalam hal terdapat penambahan Anggota Direksi, maka masa jabatan Anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi lainnya.

h.

Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya.

i.

Anggota

Direksi

dapat

diberhentikan

untuk

sementara

waktu

berdasarkan keputusan rapat Komisaris yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan anggota Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau terdapat indikasi melakukan kerugian perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan. j.

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut dengan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan untuk hadir dan membela diri.

Apabila

RUPS

yang

dimaksud

tidak

terselenggara

maka

pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

47


B.

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI YANG BARU 1.

Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya.

2.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Komisaris yang baru berada pada Komisaris Utama, atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama.

3.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru berada pada Direktur Utama, atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau Direksi yang ada.

4.

Program pengenalan bagi Komisaris dan Direksi yang baru mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit-unit usaha dan anak Perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya.

b.

penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta Komite Komisaris.

c.

penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

d.

sistem pengendalian intern, sistem audit dan temuan-temuan audit yang belum ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan Perusahaan.

e.

pelaksanaan good corporate governance di lingkungan Perusahaan.

48


5.

Program

pengenalan

tersebut

dapat

dilaksanakan

dalam

bentuk

presentasi/seminar/workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen, atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai. C.

PROGRAM PEMBELAJARAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI 1.

Komisaris dan Direksi wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap perkembangan bisnis yang berpengaruh secara stratejik terhadap Perusahaan dengan melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.

2.

Pembelajaran bagi Komisaris dan Direksi dapat berupa program orientasi dan seminar maupun sharing pengalaman dengan menghadirkan pihak lain dari luar perusahaan yang berkompeten dalam bidangnya

3.

Penyelenggaraan pembelajaran dapat dilakukan baik di dalam negeri, maupun di luar negeri disesuaikan dengan kebutuhannya dan tidak mengganggu jalannya perusahaan.

4.

Jadwal pembelajaran Komisaris dan Direksi disusun setiap tahun dan dianggarkan dalam RKAP

D.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 1.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris Seperti diamanatkan oleh ketentuan maupun Anggaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris merupakan wakil dari Pemegang Saham yang berperan

mengawasi,

membantu

dan

mengarahkan

Direksi

dalam

menjalankan perusahaan. Karena itu perlu pengaturan tugas yang terbagi menjadi bidang hukum, bidang operasional, bidang keuangan, umum dan SDM. Dalam Menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris harus membuat Rencana Kerja Tahunan yang menggambarkan adanya pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Komisaris serta mengevaluasi/mengukur pelaksanaannya secara self assessment. Menjelang akhir masa jabatan, Dewan Komisaris wajib menyiapkan memori serah terima jabatan yang memuat tentang Pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah selesai dan sedang dilaksanakan.

49


a.

Bidang Hukum Komisaris memastikan bahwa perusahaan beroperasi telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku, karena itu Komisaris berkewajiban: 1)

Mengawasi

kepatuhan/ketaatan

Perusahaan

terhadap

Direksi

dalam

mengelola

yang

mencakup

ketentuan/peraturan

bidang perasuransian, bidang keuangan, ketenagakerjaan, dan bidang lain yang terkait. 2)

Memantau atau mengkaji atas permasalahan strategis di bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan going concern Perusahaan sebagai bahan masukan/arahan kepada Direksi, atau keterkaitan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan perusahaan

seperti

perubahan

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri dan sebagainya. 3)

Meyakinkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas external auditor maupun internal auditor telah berjalan dengan efektif.

4)

Menetapkan kriteria seleksi bagi calon anggota Komisaris dan anggota

Direksi

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku

(kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan). 5)

Memastikan bahwa proses seleksi bagi calon anggota Komisaris dan anggota Direksi telah memenuhi kriteria tersebut di atas.

6)

Memastikan efektivitas penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang sehat dan beretika.

b.

Bidang Operasional Dalam operasional perusahaan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan

memenuhi

keinginan

anggota

maupun

perusahaan sesuai dengan kaidah/peraturan yang

stakeholder

berlaku dengan

cara:

50


1)

Mengarahkan atau memberi masukan kepada Direksi dalam penyusunan rencana strategis yang berkaitan dengan proses bisnis internal dan peningkatan kepuasan pelanggan.

2)

Memantau target

proses bisnis internal dan

peningkatan

kepuasan pelanggan dalam RKAP yang telah mengacu pada rencana strategis. 3)

Memantau capaian Key Performance Indicator (KPI) pada aspek proses bisnis internal dan Kepuasan Pelanggan.

4)

Memantau dan mengkaji atas kemungkinan permasalahan strategis di bidang operasi (iuran dan santunan) yang akan dihadapi Perusahaan sebagai bahan masukan/arahan kepada Direksi untuk peningkatan/perbaikan

proses bisnis secara

berkelanjutan. 5)

Memastikan strategi yang dijalankan Direksi telah sesuai dengan amanat RUPS yang diberikan Pemegang Saham dan sesuai dengan misi maupun visi Perusahaan.

c.

Bidang Keuangan Dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan keuangan Perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku, dengan cara : 1)

Memberi arahan/masukan bagi penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang keuangan.

2)

Memberi arahan/masukan bagi penyusunan rencana strategis yang

berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan berbasis

teknologi infomasi. 3)

Memantau target keuangan dan pertumbuhan/pembelajaran dalam RKAP yang mengacu pada rencana strategisnya.

4)

Mengawasi capaian Key Performance Indicator pada aspek Keuangan dan pembelajaran/pertumbuhan.

51


5)

Mengawasi pelaksanaan RKAP dengan melakukan analisa varian yang terjadi antara realisasi keuangan dan operasional dengan target/ anggarannya.

6)

Melakukan

pemantauan

(kajian)

terhadap

kemungkinan

permasalahan strategis di bidang keuangan yang akan dihadapi Perusahaan sebagai bahan masukan/arahan kepada Direksi. 7)

Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.

8)

Memastikan

sistem penggajian, pemberian tunjangan dan

fasilitas Komisaris dan Direksi telah memenuhi kaidah/ketentuan yang berlaku. 9)

Memastikan kelayakan investasi strategis yang dilakukan oleh Direksi dan telah memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.

d.

Umum dan SDM Dalam pengelolaan perusahaan terkait dengan umum maupun sumber daya

manusia

Perusahaan

telah

dijalankan

sesuai

dengan

kaidah/ketentuan yang berlaku, dengan cara: 1)

Memberi arahan/masukan bagi penyusunan rencana strategis (Renstra) di bidang Umum dan SDM.

2)

Memberi arahan/masukan bagi penyusunan rencana strategis yang

berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan berbasis

teknologi infomasi. 3)

Mengawasi capaian Key Performance Indicator pada aspek Keuangan dan pembelajaran/pertumbuhan.

4)

Melakukan

pemantauan

(kajian)

terhadap

kemungkinan

permasalahan strategis di bidang Umum dan SDM yang akan dihadapi Perusahaan sebagai bahan masukan/arahan kepada Direksi. 5)

Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan terkait dengan Sumber Daya Manusia.

52


2.

Pembagian Tugas Direksi Dalam rangka mengoptimalkan peran Direksi untuk menjalankan operasional perusahaan, maka perlu diatur pembagian tugas Direksi. a.

Direktur Utama 1) 2)

Menetapkan kebijaksanaan umum operasional perusahaan. Menyiapkan

rencana

dan

program

kerja

serta

anggaran

pendapatan dan belanja perusahaan, rencana investasi, dan pengembangan usaha lainnya untuk disampaikan kepada RUPS. 3)

Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan

4)

Menyelenggarakan

pengelolaan

dan

pembinaan

terhadap

perusahaan meliputi bidang administrasi umum, organisasi dan tata kerja, personil, materiil, keuangan, peraturan, hubungan masyarakat, pengamanan, dan pengelolaan data secara efektif dan efisien. 5)

Menyelenggarakan pembinaan fungsi perasuransian meliputi underwriting, aktuaria, klaim, dan statistik.

6)

Menyelenggarakan

program

asuransi

sosial,

pembayaran

pensiun, dan pengembangan usaha. 7)

Menyelenggarakan

pengawasan

dan

pengendalian

seluruh

kegiatan perusahaan. 8)

Menyiapkan Laporan Keuangan Tahunan PT ASABRI (Persero) setelah diaudit oleh BPK/ Auditor Eksternal dan yang ditugaskan untuk disahkan dalam RUPS.

9)

Menyelenggarakan

sekaligus

mengarahkan

Tatakelola

Perusahaan Yang Baik (GCG) termasuk hal lain yang terkait erat yaitu : Sistem Pengendalian Intern, Manajemen Risiko, Sistem Informasi Teknologi serta terciptanya Budaya Kerja Perusahaan yang sehat dan beretika. 10)

Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

53


b.

Direktur Umum dan SDM 1)

Menetapkan

kebijaksanaan

teknis

administrasi

berdasarkan

kebijaksanaan umum operasional perusahaan. 2)

Menyusun rencana dan program kerja bidang administrasi.

3)

Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata kerja.

4)

Menyelenggarakan pembinaan administrasi umum, personil, materiil, peraturan, hubungan

masyarakat, dan pelayanan

perusahaan. 5)

Menyelenggarakan perangkat

keras,

pengolahan dan

data

perangkat

elektronik,

lunak

untuk

dukungan kelancaran

operasional perusahaan. 6)

Ikut

serta

dalam

penyusunan

rencana

jangka

panjang

perusahaan/corporate plan (RJPP) dan jangka pendek (RKAP) 7)

Menyelenggarakan

pengawasan

dan

pengamanan

asset

perusahaan. 8)

Melakukan koordinasi dengan Direktorat/ Unit terkait dan Instansi Pemerintah lainnya.

9)

Menyusun laporan administrasi perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

c.

Direktur Operasi 1)

Menentukan

kebijaksanaan

teknis

pelayanan

santunan,

pembayaran pensiun dan aktuaria berdasarkan kebijaksanaan umum operasional perusahaan. (Rencana dan Program Kerja, Koordinasi dengan Unit Terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan PT ASABRI (Persero), Pengawasan dan Pembinaan Cabang serta Unit di lingkungan PT ASABRI (Persero). 2)

Menyusun

rencana

dan

program kerja

bidang

pelayanan

santunan, pembayaran pensiun dan aktuaria. 3)

Melakukan koordinasi dengan Direktorat dan instansi terkait.

4)

Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan santunan dan pembayaran pensiun.

54


5)

Menyelenggarakan pembinaan aktuaria.

6)

Ikut

serta

dalam

penyusunan

rencana

jangka

panjang

perusahaan/corporate plan (RJPP) dan jangka pendek (RKAP). 7)

Menyelenggarakan pembinaan operasional Kancab.

8)

Menyelenggarakan analisa dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelayanan santunan, pembayaran pensiun, dan aktuaria.

d.

Direktur Keuangan 1)

Menentukan kebijaksanaan teknis keuangan dan akuntansi berdasarkan kebijaksanaan umum operasional perusahaan

2)

Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas bidang keuangan.

3)

Menyelenggarakan

kegiatan

bidang

Akuntansi

Keuangan

(Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi dan lain-lain) sesuai ketentuan. 4)

Menyelenggarakan pembayaran santunan.

5)

Sebagai bendaharawan pembayaran pensiun menyelenggarakan penyaluran dana pensiun dan pertanggungjawaban pembayaran pensiun yang berasal dari Departemen Keuangan.

6)

Ikut

serta

dalam

menyusun

rencana

jangka

panjang

perusahaan/corporate plan (RJPP) dan jangka pendek (RKAP). 7)

Melakukan koordinasi dengan Direktorat/ Unit Terkait dan Instansi Pemerintah lainnya.

E.

PENDELEGASIAN WEWENANG RUPS, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1.

Pendelegasian wewenang RUPS RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga indepedensi antar Organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.

55


2.

Pendelegasian wewenang Komisaris Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Komisaris lainnya

melalui

Surat

Kuasa

dengan

tidak

menghilangkan

sifat

pertanggungjawabannya. Komisaris dapat menugaskan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangannya kepada Komite-Komite dan Sekretaris Komisaris. 3.

Pendelegasian wewenang Direksi a.

Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnya

melalui

Surat

Kuasa

dan

tidak

menghilangkan

sifat

pertanggungjawabannya. b.

Dalam pendelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya, perlu ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusan Direksi yang dapat diambil oleh:

F.

1)

Anggota Direksi secara individual.

2)

Anggota Direksi yang mengatasnamakan Direksi secara kolektif.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) Penyusunan RJPP dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas Direksi dan manajemen dalam menggunakan sumber daya dan dana Perusahaan ke arah pencapaian

hasil

serta

peningkatan

nilai/pertumbuhan

dan

produktivitas

Perusahaan dalam jangka panjang. 1.

Muatan RJPP Muatan RJPP sekurang-kurangnya terdiri dari: a.

Latar belakang, misi, visi, tujuan dan sasaran Perusahaan, struktur organisasi dan susunan keanggotaan Komisaris dan Direksi serta perkembangan Perusahaan 5 (lima) tahun terakhir.

b.

Kondisi Perusahaan saat ini, yang mencakup posisi persaingan disertai dengan

analisis

Kekuatan,

Kelemahan,

Peluang

dan

Ancaman (SWOT) dan hasil pemetaan pasar dan produk, serta permasalahan strategis yang dihadapi.

56


c.

Keadaan Perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun.

d.

Proyeksi keuangan Perusahaan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

e.

Kerjasama tingkat korporat yang strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

2.

Proses penyusunan dan pengesahan RJPP 1.

Penyusunan RJPP meliputi proses penetapan sasaran dan penilaian jangka panjang yang berorientasi ke masa depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan kondisi Perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan di masa mendatang.

2.

Penyusunan RJPP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up, dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal Perusahaan, melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari berbagai fungsi/unit kerja.

3.

Rancangan RJPP disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris untuk mendapatkan klarifikasi, masukan, dan rekomendasi.

4.

RJPP yang telah disetujui oleh Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan RUPS.

5.

Direksi wajib menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada Pemegang Saham untuk disahkan dalam RUPS, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya.

6.

Pengesahan RJPP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP oleh Pemegang Saham secara lengkap.

57

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) G.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) 1.

Muatan RKAP Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Asumsi dasar penyusunan RKAP. b. Evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya. c. Rencana kerja Perusahaan. d. Anggaran Perusahaan. e. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan. f. Proyeksi keuangan pokok anak Perusahaan. g. Tingkat kinerja Perusahaan. h. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

2.

Penyusunan dan Pengesahan RKAP a. Penyusunan RKAP didasarkan pada penjabaran RJPP untuk satu tahun, mencakup berbagai program kegiatan tahunan Perusahaan yang lebih rinci. b. Penyusunan RKAP dilakukan oleh Direksi beserta jajaran manajemen Perusahaan dengan mengkombinasikan pendekatan top-down dan bottom-up, dan memperhatikan arahan Dewan Komisaris c. Direksi wajib menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS selambatlambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran Perusahaan. d. Pengesahan RKAP dilakukan oleh RUPS setelah dibahas bersama oleh Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. e. Pengesahan RKAP ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan. Dalam hal permohonan persetujuan RKAP belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka RKAP dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunannya.

58


3.

Pelaksanaan dan Monitoring RJPP/RKAP a. Setiap Unit Kerja menyampaikan kepada Direksi laporan pelaksanaan RKAP secara triwulanan dan tahunan dan laporan pelaksanaan RJPP secara tahunan. b. Laporan

evaluasi

pelaksanaan

RJPP

dibuat

oleh

Direksi

dan

disampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara tahunan. c. Laporan

evaluasi

disampaikan

pelaksanaan

kepada

Komisaris

RKAP dan

dibuat

oleh

Pemegang

Direksi

Saham

dan

secara

triwulanan dan tahunan. d. Perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat perubahan yang sangat signifikan pada parameter

yang

mendasar

dengan

justifikasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. H.

STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI) 1.

Materi SCI Materi SCI memuat sekurang-kurangnya: a. Misi, visi, tujuan dan tata nilai Perusahaan. b. Sifat dan lingkup kegiatan usaha dan penjelasan singkat mengenai Anak Perusahaan. c. Strategi yang ditetapkan. d. Ukuran-ukuran dan target kinerja. e. Struktur permodalan. f. Informasi yang harus dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham secara berkala. g. Kebijakan pembagian deviden. h. Kebijakan akuisisi dan divestasi. i. Kebijakan pengadaan/pembelian barang dan jasa. j. Kebijakan akuntansi.

59


k. Kegiatan usaha dan aktivitas yang membutuhkan kompensasi dari Pemerintah (public servive obligation). l. Estimasi nilai Perusahaan. 2.

Penyusunan dan Pengesahan SCI a. Penyusunan SCI menjadi tanggung jawab Direksi b. Penyusunan SCI harus ditujukan untuk mendukung penerapan praktikpraktik GCG guna meningkatkan kinerja Perusahaan. c. SCI disusun setiap 3 (tiga) tahun. d. Rancangan SCI diajukan oleh Direksi kepada Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan Komisaris. e. Pemegang Saham mengesahkan SCI.

I.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Pengelolaan SDM meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi dan

program

orientasi,

penempatan,

pengembangan

dan

mutasi

serta

pemberhentian pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan. 1.

Perencanaan Tenaga Kerja a. Perencanaan tenaga kerja dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan penyediaan pekerja bagi Perusahaan. b. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan analisis organisasi (desain pekerjaan, job description, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi , perputaran pekerja) dan analisis kebutuhan jabatan minimal untuk 3 (tiga) tahun ke depan, sesuai dengan strategi bisnis dan perusahaan c. Dalam melakukan analisis organisasi harus mempertimbangkan misi, visi, tujuan dan strategi, bila perlu melakukan benchmarking ke perusahaan sejenis.

60


d. Dalam melakukan analisis kebutuhan jabatan harus diperhatikan hasil analisis organisasi, beban kerja, anggaran Perusahaan, dan data kekuatan pekerja 2.

Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja a. Pengadaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan Perusahaan sesuai dengan kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan. b. Sumber tenaga kerja dapat berasal dari dalam Perusahaan (pekerja aktif, tenaga kontrak, pekarya, mitra pekerja, perpanjangan pekerja MPPK) dan dari luar Perusahaan. Pengisian formasi jabatan struktural diutamakan bagi tenaga kerja yang berasal dari dalam Perusahaan. Sedangkan pengisian formasi jabatan dan kebutuhan tenaga baru yang berasal dari luar Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan

perundang-undangan

di

bidang

ketenagakerjaan

yang

berlaku. c. Kebutuhan tenaga kerja diinformasikan secara transparan melalui pengumuman di media massa, website, dan/atau media lainnya. d. Perusahaan dapat berhubungan dengan perguruan tinggi atau lembagalembaga pendidikan lainnya, pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja tinggi, serta sumber dan penyedia tenaga kerja lain guna mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 3.

Seleksi dan Program Orientasi a. Penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan obyektif. b. Proses

seleksi

administrasi,

dilakukan

tes tertulis,

sekurang-kurangnya

melalui

wawancara, dan tes kesehatan

seleksi serta

diupayakan melibatkan instansi/lembaga pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan maupun Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang kompeten.

61


c. Kepada tenaga kerja yang diterima diberikan program orientasi umum tentang Perusahaan dan orientasi khusus berkaitan dengan bidang kerjanya dan sebelum diangkat menjadi pekerja harus mengikuti masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau mengikuti program bimbingan khusus. d. Pekerja Perusahaan adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu yang tidak tertentu yang diangkat setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, atau telah menjalani masa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang diperjanjikan. e. Perusahaan dan pekerja wajib membuat perjanjian kerja sebelum dimulainya hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Pekerja yang menolak penempatan dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. 4.

Pengembangan Pekerja a. Pengembangan pekerja dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus guna pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perusahaan, pemenuhan kompetensi, dan sekaligus pengembangan karier pekerja. b. Pengembangan karier dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan di Perusahaan berdasarkan kompetensi jabatan dan profil kompetensi pekerja serta proyeksi jenjang karir (career path). c. Pengembangan karier meliputi jalur manajerial/struktural yang mengikuti jenjang struktur organisasi Perusahaan dan jalur tenaga ahli/spesialis dengan dukungan Professional Development Program. d. Perusahaan harus membentuk suatu tim/dewan/badan pembinaan yang ditugaskan untuk melakukan pemilihan pejabat Perusahaan.

62


e. Sampai pada tingkat jabatan tertentu, perencanaan suksesi pejabat Perusahaan diselaraskan dengan rencana pengembangan karir pekerja dan kebutuhan Perusahaan serta dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris. 5.

Mutasi dan Pemberhentian a. Mutasi pekerja dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi. b. Promosi dan rotasi dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier pekerja dan kebutuhan Perusahaan. c. Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan punishment dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. d. Setiap pekerja diberikan kesempatan yang sama untuk diseleksi dan dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. e. Perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja setempat untuk pengisian jabatan (promosi setempat). f. Perusahaan akan melakukan mutasi bagi Pekerja yang telah bekerja maksimal 4 (empat) tahun di tempat yang terpencil atau berkategori khusus. g. Pemutusan hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

J.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI 1.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) a.

Persiapan RUPS 1)

Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum acara RUPS dilaksanakan.

2)

Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:

63


a)

Agenda RUPS.

b)

Materi, usulan, dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS.

3)

c)

Hari, tanggal, dan jam diadakannya RUPS.

d)

Tempat pelaksanaan RUPS.

Tempat

pelaksanaan

RUPS

adalah

di

lokasi

tempat

beroperasinya Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia. 4)

Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa

jika

semua

peserta

RUPSLB

sudah

mengetahui,

menyetujui dan menyatakan dapat hadir. b.

Pelaksanaan Rapat 1)

RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham.

2)

RUPS diawali dengan pembacaan Tata Tertib RUPS.

3)

RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.

4)

Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

c.

Pengambilan Keputusan 1)

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil.

2)

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

64


d.

Pendokumentasian Hasil RUPS 1)

Risalah RUPS harus ditandatangani Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

2)

Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

3) 2.

Pemegang Saham berhak memperoleh Risalah RUPS.

Rapat Komisaris a. Penentuan Agenda Rapat 1)

Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of events) Komisaris, evaluasi hasil rapat sebelumnya dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

2)

Agenda rapat harus diberikan oleh Sekretaris Komisaris kepada undangan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

3)

Agenda tambahan dapat dibahas jika disetujui pimpinan rapat.

b. Pelaksanaan Rapat 1)

Rapat

Komisaris

dapat

mengundang

pihak-pihak

yang

diperlukan. 2)

Rapat Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama, atau oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas kesepakatan tertulis rapat Komisaris sebelumnya.

3)

Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.

4)

Komisaris harus menetapkan tata tertib rapat Komisaris yang dibacakan dalam setiap rapat Komisaris.

5)

Anggota Komisaris yang tidak hadir dalam suatu rapat Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris lainnya, dengan kuasa tertulis.

65


c. Pengambilan Keputusan 1)

Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Komisaris.

2)

Keputusan

dalam

rapat

Komisaris

diambil

berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3)

Suara kosong dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Komisaris.

4)

Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular letter) terhadap usul yang dimaksud serta menandatangani persetujuan tersebu.

5)

Keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama (collegial).

d.

Pendokumentasian Hasil Rapat 1)

Risalah rapat Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir.

2)

Risalah rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris tersebut (jika ada).

3)

Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris.

66


4)

Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota Komisaris harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usulan perbaikannya (jika ada).

5)

Risalah

rapat

asli

dari

setiap

rapat

Komisaris

harus

didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Komisaris serta harus selalu tersedia. 3.

Rapat Direksi a.

Penentuan Agenda Rapat 1)

Agenda rapat didasarkan pada almanak peristiwa (calendar of events) Direksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

2)

Agenda rapat harus diberikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada undangan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

b.

Pelaksanaan Rapat 1)

Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi.

2)

Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan secara berkala dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sebelum rapat

dilaksanakan dengan mencantumkan

tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat. 3)

Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu

paling

lambat

3

(tiga)

hari

kerja

sebelum

rapat

dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat rapat.

67


4)

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk khusus oleh Direktur Utama untuk memimpin rapat Direksi, bila tidak ada penunjukkan maka rapat dapat dipimpin oleh seorang Direktur yang terlama dalam jabatan Direksi atau Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia.

c.

Pengambilan Keputusan 1)

Keputusan dalam rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2)

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka pimpinan

rapat

yang

menentukannya

dengan

tetap

memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban. 3)

Suara kosong (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Direksi.

4)

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah mengetahui usul keputusan yang dimaksud secara tertulis dan memberikan persetujuan secara tertulis (circular

letter)

terhadap

usul

yang

dimaksud

serta

menandatangani persetujuan tersebut. 5)

Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama (collegial).

d.

Pendokumentasian Rapat 1)

Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan untuk setiap rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh Direksi yang hadir.

68


2)

Risalah rapat tersebut harus memuat semua materi rapat yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi tersebut (jika ada).

3)

Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

4)

Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman risalah rapat, setiap anggota Direksi harus menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usulan perbaikan.

5)

Risalah

rapat

asli

dari

setiap

rapat

Direksi

harus

didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan serta harus selalu tersedia. K.

BENTURAN KEPENTINGAN 1.

Sebab Benturan Kepentingan Terjadi a.

Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.

b.

Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan.

c.

Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.

d.

Terlibat

langsung

maupun

tidak

langsung

dalam

pengelolaan

Perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. e.

Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.

69


Pengungkapan adanya benturan kepentingan a.

Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada Pemegang Saham tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya situasi/kondisi tersebut.

b.

Pemegang Saham meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.

c.

Para Pekerja wajib melaporkan kepada Direksi melalui atasannya secara berjenjang tentang situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dihadapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya benturan kepentingan.

d.

Direksi meneliti situasi/kondisi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan yang dilaporkan tersebut dan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja mengambil keputusan untuk mengatasi situasi tersebut.

. L.

MANAJEMEN RISIKO

1. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Manfaat a.

Tujuan Manajemen Risiko Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisasi risiko kerugian.

b.

Ruang Lingkup Manajemen Risiko Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: 1)

Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi/unit dan potensi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

2)

Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko.

3)

Mengimplementasikan

program-program

pengelolaan

untuk

mengurangi risiko. 4)

Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.

70


c.

Manfaat Manajemen Risiko Manfaat manajemen risiko adalah memperkecil dampak kerugian dari ketidakpastian dalam usaha.

2.

Kebijakan Umum Dalam menerapkan manajeman risiko sekurang-kurangnya: a.

Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi, dan lingkungan, dengan tujuan Perusahaan.

3.

b.

Menetapkan kebijakan manajemen risiko.

c.

Membuat pedoman dan prosedur manajemen risiko.

d.

Menetapkan Penilai Risiko (risk assesor) yang kompeten.

Proses Manajemen Risiko Proses manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi:

M.

a.

Identifikasi risiko.

b.

Pengukuran dan analisis risiko.

c.

Pemilihan metode pengelolaan risiko.

d.

Implementasi metode pengelolaan risik.

e.

Evaluasi terhadap implementasi metode pengelolaan risiko.

f.

Pelaporan manajemen risiko.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) 1.

Teknologi informasi yang dibangun harus memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa Perusahaan yang unggul dan kompetitif.

2.

Investasi teknologi informasi harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi.

3.

Fungsi teknologi informasi menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem yang digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan.

71


4.

Fungsi pemakai (user) menerapkan penjaminan mutu (Quality Assurance) untuk memastikan bahwa data/informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah berada pada kualitas, kuantitas dan waktu yang diharapkan.

5.

Untuk memperoleh pemanfaatan yang aman dan optimal, fungsi teknologi informasi harus menerapkan kendali-kendali terkait dengan aktivitas TI.

N.

PENGELOLAAN KEUANGAN 1.

Keuangan Perusahaan harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip konservatif dan kehati-hatian.

2.

Prosedur, kebijakan, serta peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Perusahaan menciptakan sistem pengendalian intern yang baik untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang optimal.

4.

Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness).

5.

Perusahaan melakukan analisa atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada.

O.

PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.

Kebijakan Umum a.

Direksi menetapkan kebijakan umum dalam pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya mencakup prinsip kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa. Kebijakan tersebut harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha.

b.

Direksi menetapkan batasan nilai dan kebijakan mengenai kegiatan pengadaan

barang/jasa

yang

dilaksanakan

secara

swakelola,

pembelian langsung, penunjukan langsung maupun melalui lelang.

72


c.

Tujuan Perusahaan dalam melakukan pengadaan barang/jasa adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.

Perencanaan a.

Setiap unit kerja/fungsi harus menyusun kebutuhan akan barang/jasa setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas, keekonomian dan tata waktu.

b.

Rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja/fungsi yang telah disetujui harus dicantumkan dalam RKAP.

c.

Perencanaan pengadaan barang/jasa harus melibatkan fungsi-fungsi terkait.

3.

Pengorganisasian a.

Panitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi, kualifikasi teknis dan

telah

mendapatkan

pelatihan

proses

pengadaan

serta

memperoleh sertifikasi pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan masa penugasan: 1)

Paling lama 1 (satu) tahun untuk panitia yang anggotanya ditunjuk berdasarkan jabatan struktural setelah itu dapat ditunjuk kembali.

2)

Sampai dengan penetapan pemenang untuk panitia yang anggotanya ditunjuk secara personal (by name).

b.

Panitia lelang untuk setiap unit kerja dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Unit/ General Manajer/Direksi sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing.

c.

Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu yang dilakukan secara swakelola, pembelian langsung dan penunjukan langsung dilaksanakan oleh fungsi pengadaan unit setempat.

73


P.

SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI 1.

Kebijakan Umum a.

Pengelolaan

kinerja

adalah

suatu

upaya

untuk

menciptakan

pemahaman bersama tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya dan aturan-aturan terkait dalam proses pelaksanaannya. b.

Tujuan

pengelolaan

kinerja

adalah

untuk

memperoleh

dasar

pengambilan keputusan promosi, rotasi, demosi, dan corrective action, pemberian merit increase serta kriteria bagi pelaksanaan kesahihan program pembinaan. c.

Kinerja yang dimaksud meliputi kinerja Komisaris, Direksi, dan pekerja.

d.

Remunerasi/ kompensasi meliputi remunerasi/ kompensasi Komisaris, Direksi dan pekerja.

e.

Perencanaan penilaian kinerja bagi Komisaris dan Direksi meliputi proses penentuan sasaran dan target yang telah disepakati bersama dengan Pemegang Saham.

f.

Perencanaan penilaian kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning), pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan (coaching) dan peninjauan sasaran kerja (reviewing).

g.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas merumuskan sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Komisaris dan Direksi; serta rekomendasi tentang: 1)

Penilaian terhadap sistem penilaian kinerja dan remunerasi.

2)

Opsi-opsi

yang

diberikan

Perusahaan,

antara

lain

opsi

kepemilikan saham. 3)

Sistem pensiun.

4)

Sistem kompensasi dalam hal pengurangan pekerja.

74


Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Komisaris a.

Pemegang Saham menilai kinerja Komisaris secara keseluruhan dan masing-masing anggota Komisaris melalui mekanisme RUPS.

b.

Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat dari Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai sistem untuk menentukan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris.

3.

Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Direksi Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masingmasing anggota Direksi melalui mekanisme RUPS. a.

Penilaian individual untuk tiap anggota Direksi dilakukan oleh Direktur Utama

dan

dilaporkan

kepada

RUPS

untuk

ditelaah

dan

dipertimbangkan. b.

Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan remunerasi Direksi.

c.

Remunerasi Direksi harus dapat memotivasi Direksi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangka kerja yang terkontrol.

4.

Sistem Penilaian Kinerja dan Remunerasi Pekerja a.

Perusahaan harus merumuskan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan tercatat yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan, pembinaan dan perhitungan remunerasi bagi pekerja.

b.

Faktor utama yang dinilai dalam penilaian kinerja pekerja adalah prestasi hasil kerja berdasarkan kompetensi pekerja. Kompetensi yang digunakan untuk intisarinya adalah sebagai berikut: 1)

Sasaran kinerja dibuat untuk periode satu tahun kalender sejalan dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan, dijabarkan oleh Direksi menjadi sasaran kinerja unit-unit kerja dan akhirnya menjadi sasaran kinerja individual. Sasaran kinerja ini hanya dapat dievaluasi ulang apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kendali unit kerja/pejabat yang bersangkutan.

75


2)

Penilaian kinerja harus diikuti dengan penerapan reward and punishment yang tegas dan konsisten.

c.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada pekerja berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pekerja berupa upah, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang disyaratkan oleh peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d.

Perusahaan harus mengembangkan dan mengevaluasi sistem penilaian kinerja dan sistem remunerasi agar selalu mengikuti perkembangan yang ada.

Q.

SISTEM AUDIT 1.

Kebijakan Umum a.

Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan oleh fungsi SPI.

b.

Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan oleh Auditor Eksternal.

c.

Penilaian atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun Auditor Eksternal dilakukan oleh Komite Audit.

2.

Ruang Lingkup Sistem Audit meliputi audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan (general audit), audit kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (compliance based audit), audit operasional, dan audit khusus.

3.

Dasar Pelaksanaan Audit a.

Pelaksanaan tugas Komite Audit didasarkan pada kebijakan, sasaran dan program kerja tertulis dari Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris.

76


b.

Pelaksanaan audit oleh SPI didasarkan pada kebijakan, sasaran, dan program kerja yang dijabarkan dalam Rencana Induk Pemeriksaan (RIP) dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

b.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dilakukan oleh Auditor Eksternal.

4.

Etika dan Metodologi Audit a.

SPI harus berpedoman kepada kode etik, norma-norma audit, Piagam SPI, peraturan lainnya yang berkaitan dengan SPI dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, ketelitian, dan kehati-hatian.

b.

Metodologi yang dikembangkan dan diterapkan harus meliputi audit atas dasar risiko yang muncul (risk based audit) pada proses bisnis Perusahaan serta kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

c.

SPI bersama fungsi terkait melakukan internal control assessment berbasis

risiko

yang

akan

digunakan

sebagai

dasar

dalam

menentukan rencana perbaikan proses bisnis, metodologi, dan prosedur audit. d.

Komite audit melakukan kajian atas rencana, metodologi dan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI dan Auditor Eksternal untuk meyakinkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit.

5.

Pembinaan Auditor Internal a.

Direktur Utama merumuskan dengan jelas kualifikasi Kepala SPI, Pimpinan fungsi SPI di pusat maupun di daerah.

b.

Direktur Utama mewajibkan semua auditor internal baik di pusat maupun daerah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan profesional dalam rangka sertifikasi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perusahaan.

77


c.

Kepala SPI dan Pimpinan fungsi SPI di pusat dan di daerah harus mendapatkan pelatihan di bidang profesi dan manajerial yang memadai untuk dapat mengelola satuan yang dipimpinnya dengan baik.

6.

Mekanisme Kerja SPI a.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan SPI, perlu disusun perencanaan kegiatan yang meliputi : 1)

Rencana Jangka Panjang SPI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

disesuaikan

dengan

Rencana

Jangka

Panjang

Perusahaan (RJPP). 2)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dijabarkan dalam Rencana Kerja Manajemen, Rencana Kerja Anggaran, dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Program Pemeriksaan Khusus.

b.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan PKPT. Proses ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur

pemeriksaan rutin dan

pemeriksaan khusus. c.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, SPI senantiasa berpedoman kepada Ketentuan dan Norma Pemeriksaan BUMN, Pedoman Pemeriksaan SPI dan Standard Operating Procedure (SOP) serta ketentuan/ kebijakan Direksi lainnya.

d.

SPI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara lengkap beserta Executive Summary kepada Direktur Utama atas setiap pelaksanaan

tugas

pemeriksaan,

penilaian/

evaluasi

yang

dilakukannya. Executive Summary tersebut disampaikan juga kepada Komite Audit beserta Resume mengenai jenis-jenis temuan hasil pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan sebelumnya yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti.

78


e.

Karyawan yang ditempatkan pada unit kerja SPI harus memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan/ pelatihan, pengalaman dan kemampuan yang memadai sesuai standar profesional yang ditetapkan oleh Direksi.

f.

Dukungan dari Direksi sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas SPI. Bentuk dukungan ini meliputi pengakuan keberadaan, komitmen pengembangan mutu personil dan proses tindak lanjut hasil audit.

g.

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.

h.

Uraian lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SPI diuraikan tersendiri dalam SOP, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan SPI, dan Kode Etik SPI.

7.

Mekanisme Kerja Komite Audit a.

Komite Audit mengadakan rapat intern minimal sebulan sekali guna menyampaikan masukan tertulis untuk rapat bulanan Komisaris.

b.

Komite Audit mengadakan rapat khusus dengan SPI minimal 2 (dua) bulan sekali untuk membahas berbagai temuan SPI dan tindak lanjutnya.

c.

Komite Audit menelaah laporan berkala Perusahaan dan melaporkan kepada Komisaris.

d.

Komite Audit wajib menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris sesuai kebutuhan mengenai adanya temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan.

8.

Auditor Eksternal a. Proses Penunjukan Auditor Eksternal 1)

Proses penunjukkan auditor eksternal dimulai melakukan seleksi Auditor Eksternal melalui proses pelelangan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dibidang pengadaan barang dan jasa.

79


2)

Komite Audit dapat dibantu oleh SPI membuat Request for Proposal yang dilampiri Term of Reference sebelum dikirim kepada calon Auditor Eksternal.

3)

Untuk kebutuhan pemeriksaan atas laporan keuangan (General Audit), Komite Audit melalui panitia lelang menetapkan kandidat Auditor Eksternal.

4)

Komite Audit menyampaikan kandidat Auditor Eksternal yang dinominasikan

dengan

memuat

justifikasi

dan

besarnya

honorarium jasa kepada Komisaris untuk diusulkan kepada Pemegang Saham. 5)

Auditor Eksternal yang diusulkan harus bebas dari pengaruh Direksi, Komisaris dan pihak-pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

6)

RUPS menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Komisaris

7)

Auditor Eksternal yang ditetapkan RUPS harus diikat dengan kontrak/perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masingmasing pihak.

8)

Direksi dan/atau Komisaris dapat menunjuk Auditor Eksternal pemeriksaan khusus untuk melakukan (special audit).

9)

Komite Audit memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan mereview kinerja Auditor Eksternal.

b. Tugas dan tanggung jawab Auditor Eksternal 1)

Melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan semua catatan

akuntansi

serta

data

penunjang

lainnya

untuk

memastikan kepatuhan, kewajaran, dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan memberikan opini atas laporan keuangan.

80


2)

Menyampaikan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan audit termasuk informasi mengenai penyimpangan yang signifikan kepada SPI dan Komite Audit.

3)

Menerbitkan laporan hasil audit secara tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian.

9.

Pelaksanaan Audit a. Pelaksanaan Tugas Organ-Organ Yang Terkait 1)

Pelaksanaan audit dilakukan oleh SPI dan Auditor Eksternal.

2)

Auditor Eksternal pada dasarnya melakukan audit atas laporan keuangan, namun apabila dipandang perlu dapat melaksanakan audit khusus (special assignment) sesuai dengan penugasan yang diberikan Komisaris dan/atau Direksi.

3)

Direksi

dan

manajemen

bertanggungjawab

untuk

menyelenggarakan suatu sistem pengendalian intern dan memastikan bahwa SPI dan Auditor Eksternal dapat mengakses semua data dan informasi yang relevan mengenai Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. 4)

SPI memberikan informasi kepada Komite atau Satuan kerja/fungsi yang membidangi manajemen risiko mengenai masalah risiko Perusahaan yang terkait dengan auditee.

5)

Komite Audit bersama dengan fungsi manajemen terkait dan SPI secara berkala melakukan kajian atas pelaksanaan manajemen risiko.

b. Pola Hubungan 1)

Pola Hubungan Komite Audit dengan SPI a)

Pola hubungan antara Komite Audit dengan SPI harus dituangkan dalam Piagam Komite Audit dan Piagam SPI.

b)

SPI menyampaikan RIP dan PKPT kepada Komite Audit.

81


c)

Komite Audit melakukan kajian atas RIP dan PKPT yang disampaikan oleh SPI.

d)

Secara berkala Komite Audit dan SPI melakukan rapat koordinasi

untuk

pengendalian

membahas

intern,

antara

penyajian

lain

laporan

efektivitas keuangan,

kebijakan akuntansi, laporan hasil audit, program kerja audit, dan hambatan pelaksanaan audit. e)

Penyampaian laporan hasil audit SPI maupun laporan kegiatan SPI kepada Komite Audit diatur dalam masingmasing Piagam SPI dan Piagam Komite Audit.

f)

Komite

Audit

melakukan

kajian

atas

efektivitas

pelaksanaan tugas SPI. 2)

Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal Auditor Eksternal melakukan komunikasi dengan Komite Audit antara lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit secara berkala, hambatan terhadap pelaksanaan audit, audit adjustment yang signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.

3)

Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal a)

SPI

melaksanakan

koordinasi

dan

memfasilitasi

pelaksanaan tugas Auditor Eksternal untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas. b)

SPI

bersama

dengan

Komite

Audit

melakukan

pembahasan terhadap sasaran dan ruang lingkup audit yang

akan dilakukan Auditor Eksternal dan

memastikan

semua

risiko

yang

penting

untuk telah

dipertimbangkan. c)

SPI

bersama

dengan

Komite

Audit

melakukan

pemantauan atas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

82


10.

Monitoring Hasil Audit a.

Unit/satuan kerja yang diaudit (auditee) bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee.

b.

SPI melakukan pemantauan secara intensif atas pelaksanaan tindak lanjut dari temuan hasil audit SPI dan Auditor Eksternal dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala.

c.

Pelaksanaan tindak lanjut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja unit/satuan kerja yang bersangkutan.

d.

Direksi dan manajemen mempunyai komitmen untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

e.

Direksi mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam

hal

terdapat

unit/satuan

kerja

belum

menindaklanjuti

rekomendasi hasil audit f.

Komisaris dan/atau Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat terkait lainnya atas rekomendasi hasil audit yang belum ditindaklanjuti.

g.

Direksi mengenakan sanksi secara konsisten kepada pimpinan unit/satuan yang lalai dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

R.

KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN 1.

Kebijakan Umum a.

Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Komisaris.

b.

Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

83


Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal, SPI maupun Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

d.

Perusahaan memberikan informasi kepada instansi Pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada stakeholders terkait melalui media Laporan Tahunan, website, bulletin, dan media lainnya

2.

Media dan Pola Komunikasi a.

Media komunikasi merupakan sarana komunikasi baik satu arah maupun dua arah yang sangat diperlukan untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan Perusahaan.

b.

Komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di lingkungan Perusahaan adalah komunikasi dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya.

c.

Selain melakukan komunikasi dalam rapat, Komisaris harus membina komunikasi non formal seperti mailing list, coffee morning, gathering dengan Pemegang Saham dan Direksi untuk membahas berbagai masalah Perusahaan.

d.

Sekretaris Perusahaan membangun komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

3.

Kerahasiaan Informasi a.

Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia.

b.

Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite Komite Komisaris dan seluruh pekerja menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan Perusahaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan.

84


Penyampaian informasi berkategori rahasia hanya dapat diberikan melalui otoritas khusus oleh Komisaris/Direksi.

d.

Yang bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris Utama, Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang bersangkutan.

S.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 1.

Kebijakan Umum a.

Perusahaan mewujudkan kepedulian sosial dan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar pusat kegiatan operasi dan penunjangnya.

b.

Tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari visi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders dalam rangka terciptanya sinergi yang baik, maju, dan tumbuh bersama.

c.

Perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara hukum, sosial, moral serta etika untuk menghormati kepentingan masyarakat sekitar mengingat keberhasilan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang harmonis, dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar.

2.

Tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan a.

Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang

kondusif

dalam mendukung pengembangan

usaha dan

pertumbuhan Perusahaan. b.

Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Perusahaan.

c.

Menumbuhkan citra (image) yang positif bagi Perusahaan di mata masyarakat sekitar dan stakeholders lainnya.

85


d.

Ikut

menciptakan

kondisi

sosial

yang

baik

sehingga

dapat

menumbuhkan sikap masyarakat yang partisipasif dan mandiri. e.

3.

Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas

Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) a.

Perencanaan program CSR harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

b.

Pelaksanaan program CSR dilaksanakan bersama masyarakat, serta berkoordinasi

dengan

Pemerintah

Daerah

(Pemda)

setempat,

Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi massa dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Perusahaan. Perusahaan ikut serta dalam memelihara kondisi sosial yang tenang, aman, stabil, dan kondusif di lingkungan lokasi usaha Perusahaan. c.

Perusahaan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus-menerus.

d.

Perusahaan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana ditugaskan Pemerintah.

e.

Perusahaan

memiliki

suatu

ukuran

untuk

menilai

efektivitas

pelaksanaan program CSR. f.

Perusahaan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas program-program yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang lebih berkualitas dengan masyarakat sekitar.

86


T.

KESELAMATAN,

KESEHATAN

KERJA

DAN

LINDUNGAN

LINGKUNGAN (K3LL). 1.

Keselamatan Kerja Untuk menciptakan keselamatan kerja, Perusahaan: a.

Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keselamatan kerja.

b.

Menyediakan dan menjamin digunakannya semua perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja Perusahaan di bidang energi dan petrokimia.

c.

Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap perkembangan teknologi keselamatan kerja.

d.

Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat (emergency respons plan).

e.

Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan, peledakan, dan kebakaran yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

f.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap insiden termasuk near miss dan kecelakaan yang terjadi dalam rangka mencari fakta dan

mengidentifikasi

penyebab

kecelakaan

untuk

mencegah

terjadinya kecelakaan yang sama. g.

Membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.

h.

Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk mencapai kesiapan yang optimal.

i.

Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.

j.

Melakukan

review

dan

evaluasi

terhadap

penerapan

Sistem

Manajemen K3LL dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan pekerja termasuk mitra kerja.

87


2.

Kesehatan Kerja Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan meningkatkan 2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu aspek kesehatan pekerja dan aspek kondisi lingkungan kerja.

3.

Lindungan Lingkungan Perusahaan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar Perusahaan dengan cara: a.

Menjaga kelestarian lingkungan.

b.

Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan.

c.

Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan.

d.

Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus.

e.

Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat

f.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi.

g.

Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan yang terjadi.

h.

Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana.

i. U.

Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan.

PENGELOLAAN DOKUMEN / ARSIP 1.

Kebijakan Umum Pengelolaan

dokumen/arsip

Perusahaan

dilandasi

dengan

prinsip

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen yang paling efektif atas dasar nilai guna dan lamanya usia simpan suatu dokumen.

88


2.

Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan a.

Menyajikan informasi/data yang benar, cepat, tepat dan akurat melalui administrasi

yang

tertib

dan

terencana

serta

dapat

dipertanggungjawabkan. b.

Memberi kemudahan dalam proses pengambilan keputusan bagi manajemen Perusahaan.

c. 3.

Tertatanya dokumen/arsip Perusahaan dengan baik, rapi dan teratur.

Penanggung jawab Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan.

4.

Pemeliharaan dan Pengamanan dokumen /arsip Perusahaan Pelaksanaan pemeliharaan dokumen/arsip yang bernilai guna aktif dan dinamis dilaksanakan dengan baik oleh fungsi pencipta dokumen Tiap fungsi/unit

kerja

di

lingkungan

Perusahaan

memiliki

rencana

dan

mekanisme pemeliharaan dokumen/arsip untuk menjaga keamanan dan ketertiban administrasi Perusahaan. a.

Pengamanan Perusahaan

dokumen/arsip dengan

meliputi

prioritas

seluruh

pengamanan

dokumen/arsip fisik

terhadap

dokumen/arsip yang sifatnya lebih strategis yaitu arsip vital, penting dan rahasia. b.

Perusahaan melakukan tindakan perlindungan terhadap seluruh dokumen/arsip Perusahaan yang dimiliki dengan mempertimbangkan aspek cost and benefit dan nilai risiko.

5.

Penyusutan dan pemusnahan dokumen/arsip Perusahaan a.

Dokumen/arsip Perusahaan disimpan menurut nilai guna dan usia simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

89


b.

Perusahaan

membuat

kebijakan

mengenai

dokumen/arsip

Perusahaan yang dapat disusutkan dan dimusnahkan. c.

Dokumen/arsip Perusahaan dapat disusutkan dan dimusnahkan.

d.

Pejabat, pekerja dan fungsi di lingkungan Perusahaan harus mengadakan penilaian kembali secara berkala/periodik terhadap dokumen/arsip yang ada di lingkungan kerjanya.

6.

Penyaluran dokumen/arsip in-aktif a.

Fungsi pengelola/unit pencipta dokumen atau pejabat/pekerja yang ditunjuk secara berkala melakukan analisis nilai guna dan usia simpan dokumen yang ada di unit kerja masing-masing.

b.

Direksi

menetapkan

gedung

untuk

menyimpan

arsip/dokumen

Perusahaan yang masih aktif.

90


BAB IV PENGELOLAAN STAKEHOLDER A.

KEBIJAKAN UMUM 1.

Pengelolaan stakeholders diarahkan pada kepentingan bisnis Perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial Perusahaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta memperhatikan skala prioritas dan saling menghargai (mutual respect) sehingga tercapai keseimbangan dan keharmonisan antara: a.

Dimensi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai (value creation) dan kepuasan pelanggan.

b.

Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosial kemasyarakatan.

c.

Dimensi

lingkungan

yang

mengarahkan

perusahaan

untuk

memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup di sekitar unit operasi/lapangan usaha. 2.

Stakeholders adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung merasakan akibat dari operasional perusahaan. Pihak tersebut ialah: a.

Pemegang Saham.

b.

Karyawan Perusahaan

c. Peserta / Anggota yang terdaftar resmi pada PT ASABRI (Persero). d.

Pemasok/Rekanan perusahaan.

e.

Masyarakat.

f.

Pemerintah Pusat dan Daerah.

g.

Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah.

h.

Lembaga

Pemerintah

dan

Swasta

serta

Lembaga

Swadaya

Masyarakat (LSM) lainnya.

91


3.

Pengelolaan stakeholders didasarkan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.

B.

HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS 1.

Hak Stakeholders dapat timbul secara hukum karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Hak stakeholders dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secara transparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanisme komunikasi yang sehat dan beretika.

3.

Perusahaan

menciptakan kondisi yang

berpartisipasi dalam mentaati peraturan

memungkinkan

stakeholders

perundang-undangan yang

berlaku. 4.

Perusahaan

mempunyai

mekanisme

untuk

menampung

dan

menindaklanjuti saran dan keluhan dari stakeholders. C.

HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN Karyawan bekerja untuk Perusahaan dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan ketentuan/ peraturan Perusahaan. Serikat Pekerja memfasilitasi perolehan hak-hak karyawan seimbang sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian Serikat Pekerja wajib mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam Perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

92

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero) Karyawan berhak memperoleh lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

93


D.

HUBUNGAN DENGAN PESERTA Dalam berhubungan dengan Peserta, prinsip yang harus dipedomani ialah: 1.

Peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

2.

Memenuhi kewajiban pembayaran jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian kepada peserta atau ahli warisnnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

3.

Melindungi kepentingan dan kerahasiaan Peserta atau ahli warisnya.

4.

Melakukan evaluasi kebutuhan Peserta.

5.

Memberikan informasi tentang akumulasi iuran dan pengembangannya serta manfaat dari program jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian kepada peserta sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

6. E.

Bertindak dengan integritas, kompeten serta utmost goodfaith.

HUBUNGAN DENGAN AGEN (BANK/KANTOR POS) PEMBAYAR JAMINAN Dalam memelihara hubungan dengan agen pembayar jaminan, sekurangnya Perusahaan harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Memberikan dukungan dan informasi mengenai peserta atau ahli warisnya termasuk jumlah jaminan yang harus dibayar oleh agen pembayar jaminan dan ketentuan mengenai tata cara pembayarannya.

2.

Mencantumkan kode etik yang harus ditaatai agen pembayar jaminan dalam kontrak, berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran.

F.

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah bisnis yang berlaku dengan cara: 1.

Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.

94


2.

Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku.

3.

Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

4.

Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan.

5.

Menerapkan standar etika kerja yang sama kepada setiap mitra kerja dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

6.

Mendukung fungsi yang dilaksanakan oleh mitra kerja dalam kaitannya dengan proses bisnis perusahaan.

95


BAB V PENUTUP 1.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) digunakan sebagai

acuan

utama

dalam

tata

kelola

perusahaan

oleh

Pemegang

Saham/RUPS, Komisaris, Direksi dan Pekerja. 2.

Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan stakeholders serta tata perilaku insan PT ASABRI diatur di dalam Code of Conduct.

3.

Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan kepada Direksi diteruskan ke Komisaris kemudian Pemegang Saham.

4.

Tata Kelola Perusahaan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.

5.

Permintaan perubahan Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh Pemegang Saham, Komisaris atau Direksi.

6.

Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

7.

Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.

8.

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

96

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT ASABRI (Persero)

Recommend Documents