LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Dan KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK BUKOPIN Tbk
Selama periode tahun 2007 Bank Bukopin telah melaksanakan Good Corporate Governance sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi : a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Bukopin. •
Dewan Komisaris Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang dengan komposisi seorang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen, yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun susunan Dewan Komisaris Bank Bukopin sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6
•
Nama Saean Achmady Andi Chaeruddin Muhammad Boediarso Teguh Widodo Syamsul Effendi Sutrisno Iwantono Yoyok Sunaryo
Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
Direksi Komposisi Direksi mencakup tujuh anggota, yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 6 (enam) Direktur. Seorang Direktur ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang bertanggungjawab memastikan bahwa Bank Bukopin telah memenuhi semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk semua komitmen dan persetujuan yang telah dibuat dengan Bank Indonesia. Susunan Direksi Bank Bukopin sebagai berikut : No 1 2
Nama Glen Glenardi Tri Joko Prihanto
3
Agus Hernawan
4
Sunaryono
5
Sulistyohadi DS
Jabatan Direktur Utama Direktur Keuangan & Perencanaan Direktur Pelayanan & Distribusi Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengembangan SDM Direktur Usaha Mikro,
6 7
Lamira Septini Parwedi Mikrowa Kirana
Kecil, Menengah dan Koperasi Direktur Konsumer Direktur Komersial
b. Kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi •
Dewan Komisaris Setiap anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat dalam RUPS untuk masa jabatan empat tahun, dan masing-masing dapat dipilih kembali. Sesuai ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, yang merupakan separuh atau lebih dari ketentuan 30% jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah tersebut juga telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
•
Direksi Setiap anggota Direksi dipilih dan diangkat dalam RUPS untuk masa jabatan empat tahun, dan masing-masing dapat dipilih kembali.
c. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi •
Komisaris Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi dalam mengelola Bank; memberikan advis kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencakup pelaksanaan review atas temuan Audit Internal dan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan; memberikan masukan terkait persetujuan atas rencana strategi dan anggaran Bank, memonitor pelaksanaaan rencana dan pencapaian target usaha; serta memastikan kepatuhan Direksi terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta peraturan yang berlaku.
•
Direksi Direksi bertanggungjawab menyusun arah dan strategi perusahaan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan selanjutnya bertugas untuk menjalankan kepengurusan perusahaan dan pengelolaan usaha secara efisien, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perusahaan.
d. Rekomendasi Dewan Komisaris. Selama periode laporan (tahun 2007) Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain :
• • • • •
Menyetujui penerbitan pedoman prinsip mengenal nasabah Bank Bukopin. Memberikan persetujuan atas kredit-kredit diatas kewenangan direksi. Untuk memperhatikan ukuran-ukuran tingkat kesehatan bank seperti LDR, NPL. Untuk memperhatikan peningkatan pelayanan yang lebih baik disegala bidang dalam menghadapi kompetisi persaingan perbankan yang sangat ketat. Untuk menyesuaikan anggaran dasar Bank Bukopin dengan diberlakukannya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite Dewan Komisaris telah membentuk tiga komite guna membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko sbb : a. Komite Audit •
Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit Bank Bukopin adalah sbb : No Nama 1 Syamsul Effendi 2 Sugijanto 3 Suratto Siswodihardjo
•
Jabatan Ketua Anggota Anggota
Keterangan Komisaris Independen Pihak Independen Pihak Independen
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Komite Audit mempunyai tugas utama memberikan pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas yang mencakup penelaahan atas informasi keuangan dan kinerja yang akan dikeluarkan Perseroan, kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal maupun yang terkait dengan kegiatan Perseroan serta pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
•
Frekuensi rapat Komite Audit Selama tahun 2007, Komite Audit telah melakukan 15 kali rapat, dan sebagian besar membahas mengenai kegiatan operasional dan kinerja keuangan Bank Bukopin serta membahas temuan auditor eksternal maupun auditor internal.
•
Program Kerja Komite dan Realisasi. Program Kerja Komite dan Realisasi Komite Audit periode tahun 2007 adalah sbb : No
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Program Kerja Mereview Laporan Perkembangan Kinerja Usaha Bank & melaporkan ikhtisarnya sebagai bahan rapat Dekom dengan Direksi Mereview laporan-laporan hasil pemeriksaan SKAI dan menyimpulkan temuan-temuan yang signifikan untuk disampaikan kepada Dekom melalui laporan bulanan. Mereview melalui rapat dengan KAP mengenai pekerjaan lapangan audit dan membahas temuan-temuan hasil audit KAP tahun buku 2006. Mereview laporan audit final KAP tahun buku 2006 dan membahas konsep Management Letter KAP tahun buku 2006. Mengikhtisarkan masalah-masalah dalam Management Letter KAP tahun buku 2006 yang memerlukan tindak lanjut untuk disampaikan kepada Dekom. Menyusun bersama SKAI kriteria KAP yang akan melaksanakan audit umum laporan keuangan Bank tahun buku 2007, untuk disampaikan pada RUPS guna memperoleh pengesahan. Melaksanakan review proses pelelangan pekerjaan audit umum laporan keuangan Bank tahun buku 2007 berdasarkan kriteria yang telah disahkan oleh RUPS. Melakukan review terhadap strategi audit Laporan Konsolidasian Bank Tahun Buku 2007 oleh KAP. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekom
Time Schedule
Realisasi
Jan - Des
Jan - Des
Jan - Des
Jan - Des
Jan – Feb
Jan – Feb
Maret
Maret
April
April
April
April
Juni
Juni
Oktober
Oktober
-
-
b. Komite Remunerasi dan Nominasi •
Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite remunerasi dan nominasi Bank Bukopin adalah sbb : No 1 2 3 4 5
•
Nama Yoyok Sunaryo Andi Chaeruddin Muhammad Syamsul Effendi Boediarso Teguh Widodo Mulyana
Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
Keterangan Komisaris Independen Komisaris Komisaris Independen Komisaris Pejabat eksekutif
Tugas dan tanggung jawab Komite remunerasi dan nominasi. Peran dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap kebijakan Remunerasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu juga memberikan rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Terhadap kebijakan Nominasi, Komite ini bertanggung jawab untuk menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
•
Frekuensi rapat Komite remunerasi dan nominasi. Selama tahun 2007, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 1 (satu) kali rapat, yang membahas mengenai penyesuaian remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi dengan melibatkan lembaga independen.
•
Program kerja Komite remunerasi dan nominasi dan realisasinya. Bersama dengan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan seleksi calon Direksi apabila ada pengangkatan baru atau penggantian Direksi, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau kepada Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, serta memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
c. Komite Pemantau Risiko •
Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko Bank Bukopin adalah sbb : No Nama 1 Sutrisno Iwantono 2 Boediarso Teguh Widodo 3 Sugijanto
•
Jabatan Ketua Anggota Anggota
Keterangan Komisaris Independen Komisaris Pihak Independen
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakannya. Selain itu juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
•
Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2007, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 12 kali pertemuan.
•
Program kerja Komite dan realisasinya. Beberapa hasil evaluasi telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut: Review terhadap Kebijakan Manajemen Risiko, Surat-surat Keputusan Penunjukan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite-komite pendukungnya. Evaluasi terhadap fungsi oversight dan tatacara pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Evaluasi terhadap Profil Risiko Bank Bukopin secara triwulanan, baik risiko yang inherent (melekat) yang dinilai secara kuantitatif maupun sistem pengendalian risiko (Risk Control System) yang dinilai secara kualitatif. Monitoring bulanan atas outstanding debitur > Rp2,5 miliar yang nilainya 60% dari total kredit yang diberikan dan non performing loan (NPL) debitur untuk kolektibilitas 3, 4 dan 5, serta perkembangan pemberian fasilitas kredit diatas Rp 100 miliar. Evaluasi terhadap sistem pengendalian umum dan pengendalian aplikasi teknologi informasi. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia nomor 9/ 5/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Komite
Pemantau Risiko telah merekomendasikan dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris agar Direksi Bank Bukopin melakukan persiapan-persiapan dan kajian-kajian yang matang untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi, khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan bank terkait penggunaan Teknologi Informasi. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan performance pemberian fasilitas kredit dan kualitas kredit, serta rekomendasi kepada Direksi Bank Bukopin agar lebih meningkatkan prinsip kehatihatian dan transparasi dalam pemberian fasilitas kredit. 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern a. Fungsi kepatuhan Disamping mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 penerapan fungsi kepatuhan Bank Bukopin juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang antara lain mensyaratkan Bank untuk membentuk unit kepatuhan. Berdasarkan struktur organisasi Bank Bukopin tahun 2008, unit kepatuhan Bank Bukopin merupakan salah satu unit kerja setingkat divisi yang disebut Divisi Kepatuhan / Pejabat Khusus Pengenalan Nasabah (PKPN). Divisi Kepatuhan / PKPN merupakan unit kerja yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional maupun bisnis, dan membawahi tiga manajer yang membidangi aspek ketentuan/kebijakan, aspek monitoring bisnis dan operasional serta satu manajer yang khusus membidangi pengenalan nasabah (Know Your Customer / Anti Money Laundring). Divisi Kepatuhan / PKPN dibentuk untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan kepatuhan Bank Bukopin terhadap semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Kepatuhan / PKPN telah melakukan berbagai aktivitas, seperti : • • • •
Penerbitan opini atas beberapa draft kebijakan/ketentuan terkait bisnis dan operasional termasuk produk dan aktivitas baru. Penerbitan opini kecukupan/kesesuaian kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional. Memonitor pemenuhan perjanjian dan komitment Bank terhadap Bank Indonesia. Penerbitan opini atas proposal kredit yang melebihi plafon tertentu.
• •
Pemberian advis ketentuan / kebijakan yang berlaku kepada beberapa unit kerja. Program sosialisasi atas beberapa ketentuan / kebijakan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang terkait perbankan.
Dalam rangka mendukung program sosialisasi secara efisien, SKK telah memiliki website intern. Website intern ini hanya dapat diakses oleh karyawan Bank Bukopin. b. Fungsi audit intern Fungsi SKAI yang telah dilaksanakan adalah sbb : • •
• •
SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja & Anggaran SKAI Tahun 2007. Pelaksanaan audit, termasuk penilaian terhadap: Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank. Kualitas Kinerja. Seluruh temuan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama, sesuai ketentuan yang berlaku. SKAI juga melakukan pemantauan, analisis dan menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
c. Fungsi Audit Ekstern Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasi Bank tahun buku 2007, Bank menugaskan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di BI, yaitu: KAP Haryanto Sahari & Rekan yang merupakan anggota dari PricewaterhouseCoopers. Penugasan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank tahun buku 2007 kepada KAP Haryanto Sahari & Rekan, yang dalam hal ini diwakili oleh Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak, CPA (Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 04.1.0941) merupakan penugasan audit yang pertama. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pemberian penugasan mencakup : •
• •
Legalitas atas penugasan dimaksud diikat dalam Kontrak Penugasan antara PT Bank Bukopin Tbk dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan tentang Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Bukopin Tbk dan Anak Perusahaan untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 (No.: 224/DIR/SKAI/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007). Cakupan Kontrak Penugasan telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan standar internasional. Ruang lingkup audit telah memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan aktivitas audit, KAP senantiasa berkomunikasi dengan Bank Indonesia.
• •
Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Telah menyampaikan hasil audit dan Management Letter kepada Bank tepat waktu, yaitu masing-masing tertanggal 31 Maret 2008 dan 17 April 2008.
4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank termasuk sistem pengendalian intern meliputi: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun 2007 pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dapat dikategorikan memadai. Adapun aktivitas pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain : •
•
• •
•
Direksi melakukan pertemuan yang membahas tentang strategi dan kebijakan terkait dengan risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, perkembangan kredit dan risiko yang ada didalamnya. Direksi melakukan evaluasi serta memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi risiko pasar melalui mekanisme ALCO dan ALMA committee secara periodik dan dalam waktu yang lebih intensif bila terdapat perubahan kondisi eksternal dari aspek makro ekonomi. Komisaris juga melakukan pertemuan yang membahas tentang risiko pasar, risiko likuiditas, persetujuan kredit, strategi dan kebijakan terkait dengan perkembangan kredit dan risiko yang ada didalamnya. Direksi dan Komisaris melakukan pertemuan yang membahas tentang strategi dan kebijakan terkait dengan risiko hukum, risiko strategik, perkembangan usaha, perkembangan kredit dan risiko yang ada didalamnya. Dewan Pengawas Syariah secara rutin melakukan pertemuan dan membahas terkait dengan kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN
b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang telah dilaksanakan Bank Bukopin adalah : • •
Selama tahun 2007 telah disahkan/direvisi beberapa kebijakan/pedoman/skim terkait dengan pengelolaan bisnis dan operasional Bank. Selama tahun 2007 telah dikeluarkan beberapa kebijakan Direksi yang didalamnya terkait pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, antara lain melalui mekanisme rapat ALCO dan ALMA committee.
•
Selama tahun 2007 telah disahkan beberapa kebijakan dan prosedur terkait dengan pengelolaan risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang telah dilaksanakan meliputi : •
• •
• •
•
Proses identifikasi dan analisa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dilakukan dalam bentuk penyampaian opini oleh Divisi Kepatuhan/PKPN dan Divisi Manajemen Risiko serta SKAI terhadap beberapa produk dan aktivitas. Pengukuran dan pemantauan terhadap kinerja unit bisnis oleh Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi serta oleh masing-masing Divisi Manajemen Produk. Identifikasi dan pengukuran risiko suku bunga secara keseluruhan menggunakan Interest Rate Risk Model, yaitu dengan menggunakan metodologi repricing profile yang akan menggambarkan repricing gap antara aset dan liabilities. Identifikasi dan pengukuran risiko likuiditas digunakan Liquidity Risk Model dengan metodologi maturity profile yang menggambarkan liquidity gap antara assets dan liabilities. Identifikasi dan pengukuran risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan dilakukan dengan menggunakan modul tools risk self assessment dan historical simulation accounting loss data. Monitoring, evaluasi dan pengembangan model scoring system/credit risk rating untuk proses pemberian kredit, asset liability risk management model dan modul rools risk self assessment.
d. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan Bank Bukopin adalah sbb : •
Pengendalian intern dilakukan dalam bentuk pemeriksaan secara rutin oleh SKAI terhadap aktifitas operasional, analisa posisi PDN, kualitas aktiva, kualitas kredit maupun pelaksanaan operasional perkreditan di unit bisnis dan unit kerja terkait.
•
Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan usaha, realisasi program kerja dan kinerja bisnis oleh Divisi Perencanaan dan Analisa Keuangan serta masing-masing Divisi Pengembangan Produk Monitoring restrukturisasi kredit, collection, dan litigasi oleh Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Monitoring risiko operasional dan risiko hukum atas aktifitas operasional perbankan dilakukan oleh Divisi Operasi dan Divisi Kepatuhan/PKPN.
• •
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti. Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti per posisi laporan adalah sbb : Jumlah No.
Penyediaan Dana
Debitur
1.
Kepada Pihak Terkait
53
Nominal (jt rupiah) 194,833
2.
Kepada Debitur Inti : a.Individu b. group
110 92
389,665 487,082
6. Rencana strategis Bank a. Jangka Pendek Rencana Jangka Pendek yang dicanangkan Bank Bukopin adalah sbb : •
Melanjutkan Penerapan 6 (enam) Kebijakan Direksi Bank Bukopin, yaitu : refokus segmentasi bisnis, reorganisasi, revitalisasi outlet, pengembangan sumber daya manusia, enforcement, peningkatan fee based income.
•
Memiliki portofolio kredit yang berkualitas Dalam melakukan ekspansi kredit, Bank Bukopin tetap fokus pada segmen UMKM yang disesuaikan dengan segmen andalan di masingmasing wilayah bisnis. Segmen andalan tersebut adalah sektor usaha yang mempunyai risiko yang rendah. Di samping itu, proses pemberian kredit tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
•
Pengembangan Perbankan Syariah Untuk lebih meningkatkan layanan perbankan dengan prinsip syariah, di tahun 2008 Bank Bukopin berencana untuk melepas unit syariah menjadi entitas tersendiri. Entitas tersebut sebagai anak perusahaan Bank Bukopin, yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia yang direncanakan menjadi PT Syariah Bank Bukopin.
•
Memiliki Teknologi Sistem Informasi yang Handal Untuk menunjang kelancaran bisnis dan operasional, Bank Bukopin akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem informasi yang berbasis teknologi dan penyempurnaan Disaster Recovery Center yang dimaksudkan sebagai fungsi Back-up Kantor Pusat. Pada tahun 2008
Bank Bukopin akan menindaklanjuti hasil review terhadap core banking system.
•
Fokus Terhadap Sumber Dana Perorangan Tujuan fokus terhadap sumber dana dari perorangan adalah untuk penyebaran risiko dan ketergantungan terhadap sumber dana yang hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja serta untuk memperluas customer base. Disamping itu, juga untuk memperbaiki kamposisi atau struktur dana pihak ketiga serta untuk mendapatkan sumber dana murah.
•
Percepatan Pertumbuhan Sektor Usaha Swamitra Pada tahun 2008, akan dilakukan percepatan pertumbuhan swamitra melalui pemberian pengarahan kepada koperasi pemilik swamitra yang sehat untuk membuka kantor cabangnya di lokasi lain yang potensial, melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan melakukan sosialisasi tentang swamitra kepada kelompok/asosiasi/perusahaan yang memiliki potensi dalam membentuk unit swamitra.
•
Efisiensi Dalam Pengelolaan Operasional Bank Melanjutkan program efisiensi melalui pengelolaan biaya-biaya tertentu dan pemanfaatan teknologi.
•
Penyertaan Saham Melakukan penyertaan saham kepada perusahaan sekuritas dan asuransi yang belum dilaksanakan pada tahun 2007. Tujuan melakukan penyertaan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari perluasan pangsa pasar jasa keuangan selain perbankan.
•
Penerbitan Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Penerbitan Saham dengan HMETD bertujuan untuk memperkuat permodalan Bank serta untuk mendukung program pemerintah sehubungan dengan pengembangan sektor riil khususnya segmen UMKM.
b. Jangka Menengah Sesuai dengan program Arsitektur Perbankan Indonesia maka Bank Bukopin merencanakan untuk menjadi salah satu dari 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen retail (retail banking) yaitu segmen usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta konsumer dengan tidak melepaskan potensi komersial banking khususnya di Jakarta dan memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun. c. Asumsi Makro dan Mikro
Untuk mencapai sasaran jangka pendek dan menengah, asumsi makro dan mikro yang digunakan adalah sebagai berikut::
• • • • • •
Tidak terjadi perubahan regulasi perbankan yang signifikan. Perubahan tingkat bunga perbankan tidak terjadi secara ekstrim. Pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata minimal 6% per tahun. Tingkat inflasi tidak lebih dari 8%. Kurs US Dollar berkisar Rp 9.300. Terdapat stabilitas sosial, politik dan keamanan.
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam Laporan Lain. Selama periode Laporan tidak terdapat laporan keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkapkan. 8. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak terdapat Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Bukopin, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 9. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 10. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi: Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Bukopin adalah sbb : a. Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. b. Total Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2007 adalah Rp 27,427,552,582 Meningkat sebesar 19% dari tahun 2006 yaitu Rp 23,093,309,953. Prosentase Besar Gaji pokok bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2007 adalah sebagai berikut :
No 1
Posisi Direktur Utama
Prosentase Gaji Pokok 100%
2 3 4
Direktur Komisaris Utama Komisaris
80% 58% 45%
c. Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi • •
•
Fasilitas bagi Dewan Komisaris adalah berupa tunjangan jabatan, tunjangan utilities, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, asuransi dan THR. Fasilitas bagi Dewan Direksi adalah berupa tunjangan jabatan. tunjangan utilities, kendaraan dinas, tunjangan kesehatan, asuransi, fasilitas pinjaman, THR dan tunjangan cuti tahunan. Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Berpedoman pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Mei 2007, realisasi tantiem tahun yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi adalah 7.297% dari net profit tahun 2006.
11. Shares option a. Pengertian Pelaksanaan Program Pemberian Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen (Management Stock Option Plan/MSOP) adalah pelaksanaan pemberian hak Opsi kepada karyawan dengan kriteria tertentu dan pihakpihak lain dengan kriteria tertentu (Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, selain Komisaris Independen). b. Pengungkapan mengenai share option dilakukan sebagaimana tabel berikut : Lembar opsi saham
Keterangan/Nama
Komisaris
Direksi
Pejabat Eksekutif
Total
Saean Achmady Andi Chaeruddin Muhammad Boediarso Teguh Widodo Syamsul Effendi Sutrisno Iwantono Yoyok Sunaryo Glen Glenardi Tri Joko Prihanto Agus Hernawan Sunaryono Sulistyohadi DS Lamira Septini Parwedi Mikrowa Kirana
Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham) 5.959.500 2.068.000
Jumlah Opsi Yang Yang telah diberikan dieksekusi (lembar (lembar saham) saham)
Harga Opsi (rupiah)
2.142.500 1.428.500
2.142.500 1.428.500
370 370
2.068.000
1.428.500
1.428.500
370
851.000 2.875.500 2.631.000 3.592.000 3.342.000 1.252.000
3.462.000 2.308.000 2.308.000 2.308.000 2.308.000 945.500
3.462.000 2.308.000 1.347.000 2.308.000 2.308.000 945.500
370 370 370 370 370 370
793.000
698.500 88.355.000
698.500 66.358.000
370
Jangka Waktu
12. Rasio gaji pokok tertinggi dan terendah. Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Rasio gaji pokok tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut: a. Rasio gaji pokok Direksi yang tertinggi dan terendah = 1: 0,8 atau (1,2:1). b. Rrasio gaji pokok Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1: 0,77 atau (1,28:1). c. Rasio gaji pokok Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1: 0,28 atau (3,54:1) Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. 13. Frekuensi rapat Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing dapat mengadakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat minimal 4 kali dalam setahun, sedangkan Direksi setiap 2 minggu atau setiap saat bilamana diperlukan. Guna membahas perkembangan Perseroan, Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama dengan Direksi setiap bulan. Nama
Komisaris Saean Achmady Andi Chaeruddin Muhammad Boediarso Teguh Widodo Syamsul Effendi Sutrisno Iwantono Yoyok Sunaryo Direksi Glen Glenardi Tri Joko Prihanto Agus Hernawan Sunaryono Sulistyohadi DS Lamira Septini Parwedi Mikrowa Kirana
Rapat Dewan Komisaris 26 Kehadiran rapat
Rapat Direksi
Rapat Dewan Komisari & Direksi 18 Kehadiran rapat
29 Kehadiran rapat
17 24 21 20 16 14
-
17 16 14 14 15 14
3* 4* 0* 2* 3* 3* 9*
25 27 28 26 28 29 28
16 17 14 17 16 17 16
*) : Kehadiran direksi pada rapat komisaris disesuaikan dengan agenda yang dibahas.
14. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
Internal Fraud dalam 1 tahun Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaian Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan -
-
-
-
-
-
-
-
-
Selama periode tahun 2006 – 2007 tidak ada internal fraud, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun tidak tetap (honorer dan outsorcing), yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00).
15. Permasalahan hukum Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum adalah sebagai berikut :
Permasalahan Hukum KANTOR PUSAT Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total
Jumlah Perdata 5
Pidana
18 23
-
-
16. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Berdasarkan aktivitas audit yang dilakukan oleh SKAI selama periode tahun 2007, tidak terdapat temuan yang masuk katagori transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Nama dan Nama dan Jabatan yang Jabatan No Memiliki Pengambil Benturan Keputusan Kepentingan *) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (jutaan Rp)
Keterangan *)
-
-
-
17. Buy back shares dan buy back obligasi Bank Buy back shares dan buy back obligasi Bank periode laporan adalah sebagai mana tertera dalam tabel di bawah ini. Tabel : Buy Back Obligasi No. 1 2 3 4 5
Jenis
Nominal
Bukopin II seri A Tahun 2003 10,000,000,000.00 Bukopin II seri A Tahun 2003 2,000,000,000.00 Bukopin II seri A Tahun 2003 2,000,000,000.00 Bukopin II seri A Tahun 2003 10,000,000,000.00 Bukopin II seri A Tahun 2003 1,000,000,000.00 TOTAL 25,000,000,000.00
Tgl. Pembelian Suku Bunga 20-9-2005 22-9-2005 22-9-2005 29-12-2005 23-232007
13.375% 13.375% 13.375% 13.375% 13.375%
Harga Beli 8,600,000,000.00 1,660,000,000.00 1,660,000,000.00 8,805,000,000.00 1,037,500,000.00 21,762,500,000.00
18. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut :
No.
1
2
3 4
5 6
Penerima Karyawan Bank Bukopin Lembaga Da`wah Nahdlatul Ulama (LDNU)
Baitul Maal Pesantren Nurul Huda Bogor Suku Baduy Kampung Kohak Banten
7
Panti asuhan Yayasan dan Pesantren Al-Falah Biru
8
Bukopin Club
Perihal
Nominal
Bantuan Darurat kepada karyawan yg mengalami banjir pembayaran dana bantuan santunan anak yatim (250 org paket anak Yatim) Pembayaran dana bantuan pembangunan panti asuhan Baitul Maal Pembayaran dan bantuan Pesantren Nurul Huda Bogor Bantuan korban kebakaran suku Baduy Kampung Kahak Banten Sumbangan ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT Bukopin Pembayaran Dana Bantuan Pengembangan Pesantren Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah
Rp
79.238.704
Rp
100.000.000
Rp
50.000.000
Rp
50.000.000
Rp
50.000.000
Rp
130.000.000
Rp
50.000.000
Rp
126.561.500
Rp
635.800.204
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance periode tahun 2007 yang telah dilakukan berikut ini kesimpulan umumnya : 1. Peringkat Masing-Masing Faktor No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Faktor Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Komite-Komite Fungsi Kepatuhan Bank Fungsi Audit Intern Fungsi Audit Ekstern Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures) Rencana Korporasi Dan Rencana Bisnis Bank Umum (RBB) Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG Pelaporan Internal
Peringkat 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
13
Benturan Kepentingan
2
2. Kelemahan dan Rencana Tindak Lanjut No 1
Faktor Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
Komite-Komite
3
Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
4
Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures) Rencana Korporasi Dan Rencana Bisnis Bank Umum (RBB)
5
6
Laporan Pelaksanaan GCG
7
Pelaporan Internal
8
Benturan Kepentingan
Rencana Tindak Lajut Membuat alat monitoring untuk memastikan pelaksanaan prinsipprinsip GCG Formalisasi draft kebijakan tata tertib kerja komisaris Akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan remunerasi Bank akan terus menyempurnakan seluruh ketentuan manajemen risiko sesuai international best practices dan mengacu kepada road map Bank Indonesia dalam penerapan Basel II. Bank akan terus berupaya meningkatkan diversifikasi penyediaan dana
Bank akan senantiasa menyempurnakan penyusunan rencana korporasi dan rencana bisnis Bank akan memformalkan Pedoman Laporan Pelaksanaan GCG dan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sesuai ketentuan berlaku Bank sedang berupaya untuk melakukan perbaikan atas sistem informasi manajemen Bank akan menyempurnakan kebijakan intern tentang benturan kepentingan
Target Pelaksanaan TW-4 2008
TW-4 2008 TW-4 2008
TW-4 2008
TW-4 2008
TW-4 2008
TW-4 2008
TW-4 2008
TW-4 2008
3. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance A. • •
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi : Komposisi dan kompetensi Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Direksi telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• • •
B. • • •
C. •
• D. • • •
E. • •
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor. Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan sangat efisien Aspek transparansi Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan. Fungsi Kepatuhan Bank : Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif Pedoman kerja dan sistem dan prosedur yang terkini pada seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan komprehensif Fungsi Audit Intern : Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan sangat efektif dan memenuhi pedoman intern serta sesuai standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif Fungsi Audit Ekstern : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP independen yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan : Informasi keuangan dan non-keuangan sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bank telah menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh stakeholders tidak terbatas pada yang diwajibkan dan sangat mudah untuk diakses oleh stakeholders
4. Nilai Komposit dan Predikatnya : I.
Nilai Komposit : 1,575 dengan Peringkat : Tata Kelola Memadai
PT Bank Bukopin Tbk.
Glen Glenardi Direktur Utama
Saean Achmady, SE Komisaris Utama
