1
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Dengan diberlakukannya PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/2006 tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai bank umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Tanah Papua dengan status Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum yang berpedoman pada peraturan sehingga implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaiknya di Bank Papua tidak hanya mengacu pada aturan Bank Indonesia, tetapi juga pada Undang-Undang Perseroan dan Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komisaris dan Direksi Bank Papua berkomitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasikan Bank Papua menjadi bank kebanggaan masyarakat Papua. Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan masyarakat. Prinsip – prinsip GCG merupakan fondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Bank Papua menerapkan praktek GCG perusahaan, hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan GCG yang optimal, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi implementasi GCG perusahaan secara berkesinambungan. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi bank maupun pihak lain yang berkepentingan antara lain dengan : 1. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, nasabah dan masyarakat lainnya. 2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholder’s values 2
3. Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat baik nasabah maupun calon nasabah. 4. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (tranparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility),
independensi (independency) dan kewajaran (fairness) serta kehati-hatian dalam pengelolaan bank. 5. Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. Bank Papua menyadari akan pentingnya penerapan GCG dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan (GCG) maka sebelum dikeluarkannya PBI NO. 8/4/2006, bank telah menetapkan Surat Keputusan bersama Komisaris dan Direksi No. 01/Kom-Dir/BPD/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Kebijakan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, No 2/Kom-Dir/BPD/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Buku Pedoman Kerja Komisaris dan Direksi PT. BPD Papua dan Komitmen manajemen untuk menerapkan prinsip – prinsip dan praktek GCG dengan Kode Etik Bank Papua. Kode Etik Bank Papua meliputi : 1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank Papua Kepatuhan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta sistem dan prosedur yang telah ditetapkan Bank. 2. Hubungan dengan Pelanggan Eksternal 3. Hubungan dengan Pelanggan Internal 4. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar 5. Hubungan Bank Papua dengan Insan Bank Papua 6. Kebijakan Periklanan/Promosi 7. Kerahasiaan Informasi Perusahaan 8. Ketepatan Pembukuan Perusahaan 9. Transaksi dengan Nasabah dan Pemasok 10. Benturan Kepentingan 11. Pemberian Hadiah 12. Penerimaan Hadiah 13. Kontribusi dan Aktivitas Politik 3
Dengan ditetapkan Surat Keputusan Bersama ini sejalan dengan tugas Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memantau efektivitas implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaik. Sosialisasi prinsip – prinsip dan praktek GCG serta kebijakan yang terkait dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank Papua melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung melalui forum komunikasi di Kantor Pusat, kunjungan ke seluruh Cabang, dalam sosialisasi kepada seluruh karyawan dilakukan oleh Direksi langsung dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip dan praktek – praktek terbaik GCG dalam menjalankan tugas. Disamping itu sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi GCG secara singkat dalam laporan tahunan Bank Papua sehingga diharapkan pelaksanaan GCG di Bank Papua dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Sebelum dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal terhadap pelaksanaan GCG, bank telah melakukan self assessment berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/427/DPNP/IDPnP tanggal 30 Agustus 2006 perihal Persiapan Implementasi Self Assessment Good Corporate Governance. Self assessment tersebut
untuk mengetahui sampai sejauh mana prinsip – prinsip dan
praktek-praktek terbaik GCG telah diterapkan di Bank Papua. Agar hasil penilaian itu dapat mewakili seluruh jajaran di Bank Papua, maka dilibatkan dalam mengisi form penilaian tersebut adalah Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern, Kepala Divisi serta pejabat yang terlibat di Kantor Pusat. PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK PAPUA. 1. Keterbukaan (transparency) ¾ Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern.
4
¾ Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya. ¾ Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. ¾ Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank Umum beserta perubahannya yaitu PBI No. 8/14/PBI/2006 mewajibkan Bank Papua untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dimulai pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007. 2. Akuntability (Accountability) ¾
Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.
¾
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
¾
Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) ¾
Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
¾
Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
5
4. Independensi (Independency) ¾
Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak – pihak yang berkepentingan.
¾
Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness) ¾
Bank memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.
¾
Bank memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.
¾
Bank memperhatikan
hak – hak dan perlakuan yang sama terhadap semua
pemegang saham.
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Struktur Corporate Governance di Bank Papua adalah sebagai berikut : Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Bank Papua, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan manajemen Bank Papua. 1. Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses penyusunan visi dan misi Bank. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari komite nominasi dan remunerasi dibawahnya, menominasikan anggota Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Komisaris dan Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, komite nominasi dan remunerasi merekomendasikan calon komisaris. Dari 6
rekomendasi tersebut Pemegang saham memilih anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan, demikian pula dengan pemberhentian Komisaris hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Calon Komisaris menjadi efektif untuk dipilih dalam RUPS setelah lulus fit and proper test Bank Indonesia. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur bahwa anggota Komisaris suatu bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, sejak bulan September 2006 jumlah anggota Komisaris berjumlah 3 orang setelah 2 orang anggota Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Per tanggal 27 Desember 2007 Dewan Komisaris yang beranggotakan 3 (tiga) orang termasuk Komisaris Utama dan semuanya independen telah mengakhiri masa jabatannya. Semua Komisaris memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas pribadi dan kompetensi profesionalnya. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11/RUPS-LB/BPD/IX/2007 tanggal 20 September 2007 anggota Komisaris diperpanjang sampai dengan pelaksanaan RUPS – LB Yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban Komisaris : a) Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif dan efisien, terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan Bank Indonesia. b) Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memantau efektivitas praktek GCG. c) Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian. d) Komisaris memiliki tata tertib komisaris yang mengikat dan ditaati oleh semua komisaris, Tata tertib tersebut antara lain mengatur mengenai rapat komisaris. e) Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham bank maupun perusahaan lainnya sesuai ketentuan.
7
f) Komisaris dilarang memanfatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris : A. Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA sebagai Komisaris Utama B. DR. D. Asmuruf, MM sebagai anggota Komisaris C. Drs. G.M. Satya, MSc sebagai anggota Komisaris. 2. Komisaris independen Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan stakeholder. Selaku komisaris independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan. Dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur paling kurang 51 % dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua komite audit. Saat ini Bank Papua memiliki 3 orang anggota Komisaris dan semuanya merupakan anggota komite independen. 3. Direksi PBI No. 8/4/PBI/2006 menetapkan bahwa usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Komisaris kepada RUPS – LB harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Kemudian para Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi tersebut memilih Direksi dalam RUPS – LB yang terbuka dan transparan, pemberhentian Direksi
8
hanya bisa dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS-LB. Pemilihan anggota Direksi dilakukan setelah calon anggota Direksi lulus fit and proper test Bank Indonesia. Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko dan praktek GCG yang baik. Direksi memastikan agar praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Direksi juga mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Pada tanggal 20 September 2007 dilaksanakan RUPS-LB untuk memberhentikan 3 (tiga) orang Direktur termasuk Direktur Utama Bank Papua dan memilih 2 (dua) Direktur baru yaitu Direktur Pengembangan Korporat merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan untuk periode 2007 – 2011. Per akhir Desember 2007 jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Pengembangan Korporat. Salah seorang Direksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan bertanggung jawab melaksanakan praktek-praktek tata kelola dan memastikan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 disebutkan tugas dan tanggung jawab Direksi : 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 5) Membentuk satuan kerja : ¾ Satuan Kerja Audit Intern ¾ Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko ¾ Satuan Kerja Kepatuhan. 9
6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. 7) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 8) Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada komisaris. 9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Susunan anggota Direksi posisi Desember 2007 A. Johan Kafiar, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama B. DR. Ronald E. Engko, MSi sebagai Direktur Operasi Bisnis C. Johan Kafiar, SE, MM sebagai Direktur Pengembangan Korporat D. Drs. Nadjib Bachmid, MM sebagai Direktur Kepatuhan
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam
menjalankan
tugas-tugasnya,
selama
tahun
2007
Dewan
Komisaris
menyelenggarakan rapat intern sebanyak 9 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 8 kali dan Rapat Direksi dengan pejabat eksekutif bank sebanyak 14 kali.
Rapat Komisaris periode 1 Januari - 31 Desember 2007 Jumlah Tidak Rapat Hadir Jumlah Rapat Tidak Komisaris 9 kali hadir Utama
Rapat 1 Januari – 31 Desember 2007 No Komisaris periode Nama Jabatan NO Nama Jabatan 1. Prof.DR. Balthasar Kambuaya, MBA
10
2. 1.
DR. D. Asmuruf, Balthasar MM Prof.DR. Komisaris Komisaris 9 kali9 kali
3.
Drs. G. M. Satya, Kambuaya, MBAMSc
2.
DR. D. Asmuruf,MM
Utama Komisaris
Komisaris
9 kali 9 kali
% Hadir % Hadir 100 %
1- kali
88,88 100 % %
-
100 %
1 kali
88,88 %
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi periode 1 januari - 31 Desember 2007
NO
Nama
Jabatan
Jumlah Rapat
Tidak Hadir
% Hadir
1.
Prof. DR. Balthasar Kambuaya,MBA
Komisaris
8 kali
1 kali
87,5
2.
DR. D. Asmuruf,MM
Komisaris
8 kali
3 kali
62,5
3.
Drs. G. M. Satya,MSc
Komisaris
8 kali
-
100
4.
Onesias Fairyo,SE
Direktur Utama
6 kali
1 kali
83,33
5.
DR. Ronald E Engko,MSi
Direktur Op. Bisnis
8 kali
1 kali
87,5
6.
Justinus Saraun,SE
Dir. Pengemb. Korporat
6 kali
-
100
7.
Djuriah Syamsi,SE
Direktur Kepatuhan
6 kali
1 kali
83,33
8.
Johan Kafiar,SE,MM
Plt. Dirut merangkap Dir. Pengemb Korporat
1 kali
-
100
9.
Drs. Nadjib Bachmid,MM
Direktur Kepatuhan
1 kali
-
100
11
Rapat Direksi periode 1 januari - 31 Desember 2007 Rapat Direksi periode 1 januari – 31 Desember 2007 NO Nama NO
Nama
1. 1.
2.
3.
4.
Onesias Fairyo
Onesias Fairyo, SE
2.
Ronald E Engko
Ronald E Engko,MSi
3.
Justinus Saraun
Justinus Saraun,SE
4.
Djuriah Syamsi
Djuriah Syamsi,SE
5.
Johan Kafiar
5.
Johan Kafiar,SE,MM
6.
Nadjib Bachmid,MM
Jabatan
Jumlah
Jabatan
Rapat Jumlah
Direktur Utama
Operasi
-
100
3 kali
78,57
1 kali
87,5
8 kali
4 kali
50
5 kali
-
100
-
100
8 kali
14 kali
Bisnis
Direktur Operasi Bisnis
Dir Pengemb
14 kali
8 kali
Kor
Dir. Pengemb Kor
Dir.
8 kali
8 kali
Kepatuhan
Direktur Kepatuhan
Plt.
% Hadir
8 kali
Utama
Dirut
merangkap
-
100 %
3 kali 1 kali 4 kali
5 kali
Plt. Dirut merangkap Dir
Pengemb Korporat Dir Pengemb
% Hadir
Tidak Hadir
Rapat
Direktur Dir
Tidak hadir
78,57 % 87,5 %
-
50 %
100 %
Korporat 6.
Nadjib Bachmid
Direktur Kepatuhan
Dir.
5 kali
5 kali
-
100 %
Kepatuhan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dewan Komisaris dapat menilai kinerja Direksi melalui rapat gabungan. Dengan persetujuan RUPS tahun 2007 total kompensasi dalam bentuk gaji, honor dan tunjangan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp.6.836.107.486,- dan Direksi sebesar Rp. 14.130.514.340,- untuk tahun 2007. 4. Komite dibawah Komisaris Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris membentuk komite – komite : 12
¾ Komite Audit, membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal – hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite Audit berjumlah 3 orang terdiri 1 orang anggota komisaris independen dan 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Komite audit diketuai oleh Komisaris independen yaitu Komisaris Utama bank. Komite Audit dibentuk dengan SK No. 74/DIR-BPD/XI/2007 tanggal 30 November 2007 dengan anggota : x
Prof. DR. B. Kambuaya, MBA (Komisaris Independen)
x
Drs. Adolf Z.D. Siahay, SE MSi, AK (Anggota Independen)
x
DR. D. Asmuruf, MM (Komisaris Independen)
Tugas Komite Audit : x
Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan intenal auditor.
x
Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
x
Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan bank.
x
Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
x
Melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya seperti
Melakukan penelaahan terhadap informasi bank, serta rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen dan informasi lainnya.
Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan bank.
Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang dilaksanakan. 13
Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor.
Selama tahun 2007 Komite audit melaksanakan rapat sebanyak 1 kali untuk menyusun pedoman kerja komite audit bank mengingat komite audit baru dibentuk pada tanggal 30 November 2007. Realisasi program kerja dari komite audit akan dilaporkan pada periode mendatang setelah komite audit melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Komite Audit di tahun 2008 akan tetap melaksanakan program kerjanya untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. ¾ Komite Remunerasi dan Nominasi, membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris dan Direksi. Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas remunerasi Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 2 orang komisaris independen dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan SK No. 72/DIR-BPD/XI/2007 tanggal 30 November 2007 dengan anggota : x
DR. D. Asmuruf, MM (Komisaris Independen)
x
Drs. G.M. Satya, MSc ( Komisaris Independen)
x
Nico Mirino, SE, MM (Pejabat Eksekutif)
Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi : x
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
x
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
x
Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif bank.
14
x
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem penilaian kinerja Komisaris dan Direksi.
x
Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
x
Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite.
x
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengevaluasi sistim penggajian, pemberian tunjangan dan atau fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
x
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/pengupahan,
pemberian
tunjangan
dan
atau
fasilitas
bagi
pegawai/karyawan. x
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai/karyawan antara lain untuk opsi saham.
x
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang peraturan/ketentuan sistem pensiun bagi pegawai/karyawan.
x
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan pegawai.
Selama tahun 2007 komite remunerasi dan nominasi melaksanakan rapat untuk membahas persyaratan calon anggota Direksi, menominasikan calon Direksi kepada Komisaris untuk dilakukan seleksi dan proses fit and proper test oleh Bank Indonesia, mengajukan usulan kenaikan honorarium anggota Komisaris kepada Dewan Komisaris serta usulan tantiem untuk Komisaris dan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2008 akan tetap melaksanakan program kerjanya untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. ¾ Komite Pemantau Risiko membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha.
15
Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 orang komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK. No. 73/DIR-BPD/XI/2007 tanggal 30 November 2007 dengan anggota : x
Drs. G.M. Satya, MSc (Komisaris Independen)
x
Drs. Anthon Tangaguling, MM ( Anggota Independen)
x
Willyam A Reba, SH, Mhum (Anggota Independen)
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko : x
Melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Direksi, yang mencakup :
x
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko serta satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
x
Menelaah untuk memastikan apakah eksekutif telah melakukan evaluasi terhadap semua risiko dan peluangnya dan apakah ukuran-ukuran yang dikembangkan sepadan dengan potensi terjadinya untuk menentukan prioritasnya.
x
Menelaah untuk memastikan apakah rancangan manajemen risiko telah terintegrasi dengan sistem operasional komprehensif bank.
x
Menelaah untuk memastikan apakah telah ditentukan regulasi internal untuk mengimplementasikan rancangan manajemen risiko untuk tiap jenis risiko pada kegiatan fungsional bank yang bersangkutan.
x
Menelaah untuk memastikan apakah telah merumuskan sikap dan toleransi terhadap setiap jenis risiko pada kegiatan fungsional bank yang bersangkutan dan apakah telah ditentukan ukuran kuantitatifnya.
x
Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah merumuskan rincian risiko yang material yang diperlukan pada setiap tahap pengambilan keputusan beserta kerangka waktu dan jalur komunikasinya.
x
Menelaah untuk memastikan bahwa bila sistem manajemen risiko digunakan untuk pedoman mekanisme monitoring, apakah struktur pelaporan manajemen risiko sudah ditentukan dengan jelas.
16
x
Menelaah untuk memastikan bahwa struktur pelaporan yang jelas dapat menyediakan informasi yang lebih up to date terhadap risiko yang material dan peluang terjadinya.
x
Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah mengimplementasikan manajemen risiko dan dapat menyelaraskan antara risk dan return yang tercermin pada keadaan tidak adanya rintangan mencapai tujuan dan menunjukkan kinerja yang baik.
x
Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan bank dan pelaksanaan proses manajemen risiko termasuk ratingnya.
x
Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh bank serta usulan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang langkah-langkah melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang terkait.
x
Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan penerapan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
x
Mendorong bertumbuh kembangnya budaya perusahaan.
x
Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah menetapkan prinsip-prinsip GCG
x
Menelaah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan secara efektif
x
Menelaah untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan implementasi prinsipprinsip GCG.
x
Meminta kepada internal auditor untuk melaporkan hasil pemeriksaan atas implementasi GCG.
x
Lingkup penelaahan atas implementasi GCG :
x
Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah merumuskan pedoman untuk menilai kinerja implementasi GCG
x
Menelaah untuk memastikan sejauh mana GCG telah diimplementasikan.
x
Menelaah untuk memastikan bahwa eksekutif telah merumuskan Code of Conduct. Menelaah untuk memastikan bahwa Code of Conduct dipatuhi. 17
x
Menelaah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja financial dan non financial.
Selama tahun 2007 Komite pemantau risiko melaksanakan rapat sebanyak 1 Kali untuk membahas pedoman kerja komite pemantau risiko. Program kerja komite pemantau risiko pada tahun 2008 tetap akan dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. 5. Hubungan Komisaris dan Direksi Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya, masing – masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi telah disepakati hal – hal sebagai berikut : ¾ Visi dan Misi ¾ Corporate Plan dan Bisnis Plan ¾ Kebijakan perusahaan, ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, prudential banking termasuk komitmen untuk menghindari segala benturan kepentingan. ¾ Kebijakan dan metode KPI, unit kerja bank dan SDM ¾ Struktur organisasi perusahaan agar mampu mendukung tercapainya sasaran usaha bank. ¾ Menyelenggarakan rapat antara komisaris dan direksi sesuai jadwal yang telah disepakati. 6. Direktur Kepatuhan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2007, telah menetapkan perubahan susunan pengurus dengan merujuk pada anggaran dasar perseroan. Mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum yang mengatur tata cara penugasan anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan, PT. Bank Papua telah mengajukan calon anggota direksi PT. Bank Papua kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia melalui surat No. 183/02 tanggal 10 Juli 2007 18
Menindaklanjuti
permohonan
tersebut,
Bank
Indonesia
melalui
Surat
No.
9/116/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 06 September 2007 perihal Keputusan atas Pencalonan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 20 September 2007 telah menunjuk Sdr. Nadjib Bachmid sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, untuk menjaga independensi Direktur Kepatuhan tidak boleh merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahi operasional, akuntansi dan/atau satuan kerja audit intern (SKAI), memahami peraturan perundangundangan serta mampu bekerja secara independen. Laporan yang dibuat oleh Direktur Kepatuhan langsung kepada Bank Indonesia, Direktur Utama dan Komisaris. 7. Penerapan fungsi kepatuhan Fungsi kepatuhan telah dilaksanakan secara efektif dan permanen sesuai dengan kebijakan kepatuhan bank tentang fungsi kepatuhan yang efektif yang telah disetujui oleh Direksi. Dalam penerapan fungsi kepatuhan Direksi telah membentuk satuan kerja kepatuhan setingkat departemen dengan sumber daya yang cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif yang independen dari unit kerja operasional yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh organisasi. 8. Auditor Eksternal Anggaran dasar Bank menegaskan bahwa komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS tentang Akuntan Publik yang akan memeriksa hasil keuangan bank. Akuntan publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan bank bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Papua tahun 2007 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Husni, Muharam & Rasidi sebagai auditor eksternal independen bank untuk tahun buku 2007. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS ditetapkan jumlah biaya auditor eksternal independen sebesar Rp. 614.351.500,- untuk laporan keuangan tahun buku 2007 dengan rincian Jasa audit sebesar Rp. 347.901.250,- dan OPE (Out of 19
Pocket Expenses) sebesar Rp. 266.450.250,- Selama tahun 2007 kantor akuntan publik tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Papua selain jasa audit, sehingga, tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses audit. 9. Sistem Pengendalian Intern Audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal bank dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap enam bulan Bank Papua menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia. Fungsi audit intern telah diterapkan secara cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Setiap tahun SKAI menyusun program kerja audit internal secara menyeluruh sesuai pedoman audit intern yang sudah disusun. Organisasi SKAI independen dari unit kerja operasional dan mempunyai sumber daya yang cukup berkualitas walaupun secara kuantitas kurang memadai tetapi cukup dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif. Fungsi pengawasan telah dilakukan secara independen sesuai dengan cakupan tugas dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit. Semua hasil temuan pemeriksaan SKAI telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dievaluasi secara rutin oleh Dewan Komisaris. Pengendalian risiko bank dipantau, diukur dan diidentifikasi secara efektif, bank belum mempunyai sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai tetapi belum terintegrasi. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern cukup baik. Unit kerja yang melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit merupakan unit kerja yang independen dari unit kerja operasional dengan sumber daya yang cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko. 20
11. Penyediaan dana pada pihak terkait 11. Penyediaan dana pada pihak terkait Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group ini Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group ini per posisi laporan sebagaimana tabel dibawah ini : per posisi laporan sebagaimana tabel dibawah ini : Jumlah Jumlah No. Penyediaan Dana Debitur Nominal No. Penyediaan Dana Debitur Jumlah Nominal No. Penyediaan dana (jutaan rupiah) (jutaan rupiah) Debitur Nominal 1 Kepada Debitur Terkait 21 Debitur 1.912.441.209 1 Kepada Debitur Terkait 21 Debitur 1.912.441.209 Kepada Debitur 21 Debitur 1.912.441.209 2 1 Kepada DebiturTerkait Inti : 2 Kepada Debitur Inti : 2 a.Kepada Debitur Inti : Individu 10 Debitur 114.156.893.974 a.a.Individu 10 Debitur 114.156.893.974 Individu 10 Debitur 114.156.893.974 b.b.Group Group - b. Group 12. Rencana Strategis Bank 12. Rencana Strategis Bank a) Rencana jangka panjang (corporate plan) a) Rencana jangka panjang (corporate plan) Rencana jangka panjang bank dibuat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. Rencana jangka panjang bank dibuat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000. 2/27/PBI/2000. Rencana korporasi yang disusun sesuai dengan visi dan misi bank telah disetujui Rencana korporasi yang disusun sesuai dengan visi dan misi bank telah disetujui Dewan Komisaris. Penyusunan rencana jangka panjang (corporate plan) secara umum Dewan Komisaris. Penyusunan rencana jangka panjang (corporate plan) secara umum telah diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan secara lengkap, realistis telah diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan secara lengkap, realistis dan terukur dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang akan dan terukur dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Corporate Plan terakhir disusun untuk tahun mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Corporate Plan terakhir disusun untuk tahun 2004 – 2008 sehingga harus disusun rencana korporasi yang baru untuk tahun 2008 2004 – 2008 sehingga harus disusun rencana korporasi yang baru untuk tahun 2008 2012 2012 b) Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) b) Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) Rencana bisnis bank disusun telah sesuai dengan Peraturan bank Indonesia No. Rencana bisnis bank disusun telah sesuai dengan Peraturan bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004. 6/25/PBI/2004. Rencana bisnis disusun sesuai dengan visi dan misi bank dan merupakan penjabaran Rencana bisnis disusun sesuai dengan visi dan misi bank dan merupakan penjabaran dari rencana korporasi serta telah disetujui Dewan Komisaris. Rencana bisnis bank dari rencana korporasi serta telah disetujui Dewan Komisaris. Rencana bisnis bank dibuat secara lengkap, realistis, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dibuat secara lengkap, realistis, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena akan mempengaruhi responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena akan mempengaruhi
21
kelangsungan usaha bank serta memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Control System – strategic risk. Rencana bisnis selalu dikomunikasikan kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan dilaksanakan cukup efektif. Pelaksanaan rencana bisnis bank selalu diawasi oleh Dewan Komisaris. 13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Dalam rangka memenuhi aspek keterbukaan Bank Papua selalu memaparkan perkembangan kinerja bank kepada pemegang saham dan mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulanan ke media massa dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan Bank Papua. Informasi tentang Bank Papua bagi publik dapat melalui website : http://www.bankpapua.com. Dalam memenuhi pelaksanaan prinsip keterbukaan selama tahun 2007 bank melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 31 Mei 2007 dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 20 September 2007. Bank Papua senantiasa menyempurnakan isi dan penyajian laporan tahunannya sejalan dengan praktek tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku. Untuk menjalin komunikasi antar manajemen dan karyawan dilaksanakan program temu karyawan dengan manajemen. Bank Papua menyediakan sarana pos dan telepon untuk memfasilitasi para pihak yang berkepentingan atau masyarakat umum dalam memperoleh informasi baik informasi tentang produk maupun keluhan yang bersifat finansial dan non finansial. Bank Papua memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima dapat diselesaikan, sepanjang tahun 2007 50 % dari pengaduan nasabah sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses melalui mediasi perbankan. 14. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank Papua, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.
22
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali 15. Kepemilikan Saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga. Anggota Direksi memiliki saham pada bank tetapi jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima perseratus) dari modal disetor. Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. 16. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi : Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS tanggal 31 Mei 2007. Jenis remunerasi dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : (dalam ribuan rp) Jumlah diterima Jenis
1
tahun
remunerasi Dewan
dan fasilitas lain Jenis remunerasi dan fasilitas lain
1. Remunerasi 1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, (gaji, bonus, tantiem, dan fasilitas lainnya tunjangan rutin, dalam bentuk non natura) 2. Fasilitas lain dalam bentuk tantiem, dan natura (perumahan, fasilitas lainnya transportasi, asuransi dalamkesehatan bentukdannon sebagainya natura) yang : a. dapat 2. dimiliki Fasilitas lain b. tidak dapat dimiliki Total
Dalam
dalam
bentuk
Komisaris
Dewan Komisaris
Orang
Orang
orang 33orang
1 orang untuk sewa mobil 1 orang untuk penggantian biaya 1berobat orang untuk
sewa mobil
natura (perumahan,
Direksi Jumlah diterima Dalam 1 tahun
Rupiah
Rupiah
Direksi
Rupiah
Rupiah
6.836.107.0006 orang 6 orang 14.130.514.000 6.836.107.000 14.130.514.000
220.096.969 5 orang sewa mobil 134.474.975 4 orang 4.692.850 sewa rumah 90.654.082 5 orang penggantian 92.400.000 5 orang 220.096.969 berobat
92.400.000
6.933.199.850
transportasi, asuransi kesehatan 1 orang untuk
orang
orang
sewa
mobil
15.367.740.026
4 orang 4.692.850
134.474.975
Sewa
23
dan
sebagainya penggantian
yang :
Rumah
biaya berobat
5 orang
a. dapat dimiliki
penggan
b.
tian ber
tidak
dapat
90.654.082
Penerimaan kisaran tingkat dimiliki paket remunerasi dalam satu tahun 2007 dikelompokkan dalam obat penghasilan sebagai berikut : Total 6.933.199.850 15.367.740.026 *) dinilai berdasarkan ekuivalen rupiah. Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai
Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
Penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun 2007 dikelompokkan dalam Dikisaran atas Rp.tingkat 2 Milyarpenghasilan sebagai berikut : 3 orang 3 orang Jumlah remunerasi per orang dalam Jumlah Direksi Jumlah Komisaris Di atas Rp. 1yang Milyarditerima s.d Rp. 2secara Milyar tunai 3 orang 1 tahun Di atas Rp. 2 milyar Di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar Diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2 milyar
3 orang 3 orang
3 orang -
Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar Rp. 500 juta ke bawah Rp. 500 juta ke bawah
-
-
-
17. Share option yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Papua tidak melakukan penawaran sahamnya atau penawaran opsi dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif. 18. Rasio gaji tertinggi dan terendah a)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Kepala Divisi dan gaji terendah diterima oleh pelaksanaan dengan rasio gaji terendah adalah 12,09 % dari gaji tertinggi pegawai.
b)
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Utama Rasio gaji direksi yang terendah adalah 90 % dari gaji Direktur Utama
c)
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama Rasio gaji komisaris yang terendah adalah 90 % dari gaji Komisaris Utama
d)
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Gaji tertinggi direksi diterima oleh Direktur Utama dan gaji tertinggi pegawai diterima oleh Kepala Divisi dengan ratio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 35,83 % dari gaji Direktur utama.
24
19. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) (satuan)
19. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
(Satuan)
Jumlah Kasus yang dilakukan oleh
Internal fraud dalam 1 Tahun
Pengurus
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Total Fraud
-
-
-
2
-
-
Telah Diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses internal Bank
-
-
1
2
-
-
Belum diupayakan penyeselaiannya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
20. Permasalahan Hukum Permasalahan Hukum
Jumlah Perdata
Pidana
Dalam proses penyelesaian
2
1
TOTAL
2
1
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
25
21.Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Bank Papua belum mempunyai ketentuan/kebijakan untuk penanganan masalah benturan kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan dan jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Selama tahun 2007 terdapat 24 masalah benturan kepentingan walaupun tidak mengakibatkan kerugian bank maupun mengurangi keuntungan bank.
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan : Nama dan Jabatan yang NO memiliki benturan kepentingan
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (Rp.)
Keterangan
6.111.000
Harga ditentukan oleh Pemda Merauke.
Nur Ichsan (Direktur PT. Papan Mandiri Utama)
Justinus Saraun, (Direktur Pengemb. Korporat) dan Balthasar Kambuaya, (Komisaris Utama)
Pembelian jaminan kredit utk kantor cab. Merauke
Onesias Fairyo (Direktur Utama)
Ronald E Engko (Dir. Operasi Bisnis) dan Justinus Saraun (Direktur Pengemb. Korporat)
Sewa Rumah
50.000
Sesuai Prosedur
3.
Ronald E Engko (Dir.Ops. Bisnis)
Oneysias Fairyo, (Direktur Utama) dan Justinus Saraun (Dir. Pengembangan Korporat)
Sewa Rumah
45.000
Sesuai Prosedur
4.
Johanes W (Kepala Cabang Utama Jpr)
Johanes W (Kepala Cabang Utama Jpr)
Kredit Konsumtif
170.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
5.
Regina Aryesam (Kepala Cabang Sentani)
Regina Aryesam (Kepala Cabang Sentani)
Kredit Konsumtif
240.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
6.
Herman Wahyudi (Kepala Cabang Wamena)
Herman Wahyudi (Kepala Cabang Wamena)
Kredit Konsumtif
126.874
Tidak ada Persetujuan Komisaris
1.
2.
26
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
(Ribuan Rupiah)
7.
Benecditus Reny See (Kepala Cabang Sorong)
Benecditus Reny See (Kepala Cabang Serui)
Kredit Konsumtif
280.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
8.
Wilyam Sada (Kepala Cabang Biak)
Wilyam Sada (Kepala Cabang Biak)
Kredit Konsumtif
250.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
9.
Empy Haryanto (Kepala Cabang Manokwari)
Empy Haryanto (Kepala Cabang Timika)
Kredit Konsumtif
100.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
Jauhari Sennang 10. (Kepala Cabang Fak-Fak)
Jauhari Sennang (Kepala Cabang Fak-Fak)
Kredit Konsumtif
185.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
Wakano Abdul Kadir 11. (Kepala Cabang Nabire)
Wakano Abdul Kadir (Kepala Cabang Nabire)
Kredit Konsumtif
115.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
Leonardo Yumthe 12. (Kepala Cabang Merauke)
Leonardo Yumthe (Kepala Cabang Merauke)
Kredit Konsumtif
159.800
Tidak ada Persetujuan Komisaris
Octovina Paulina 13. (Kepala Cabang Serui)
Johanes W (Kepala Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
300.000
Parwoto Kristianto 14. (Kepala Cabang Kaimana)
Parwoto Kristianto (Kepala Cabang Kaimana)
Kredit Konsumtif
340.000
Sesuai sisdur,
krd seblm menjadi pejabat eksekutif
Tidak ada Persetujuan Komisaris
27
15.
Petronella Rumbiak (Kepala Cabang Sentani)
Johanes W (Kepala Cabang Utama)
Sesuai sisdur,
Kredit Konsumtif
244.000
krd seblm menjadi pejabat eksekutif
Sesuai sisdur,
28
krd seblm menjadi pejabat eksekutif
16.
Johan Kafiar (Plt. Dirut)
Onesias Fairyo (Dirut)
17.
Nadjib Bachmid (Dir. Kepatuhan)
Agus Susanto (Kepala cabang utama)
18.
Yuliana Yembise (Kepala Div. Perencanaan)
Didik Aka D Wakil Kepala (Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
300.000
19.
Frens Mambrisau (Kepala SKAI)
Onesias Fairyo (Dirut)
Kredit Konsumtif
250.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
20.
Sharly A. Parangan Johanes W (Kepala Divisi Bisnis) (Kep. Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
150.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
21.
Herawati (Kepala Div. Treasury)
Agus Susanto (Kep. Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
140.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
22.
Simon Lebang (Kepala Divisi Pengembangan)
Johanes W (Kep. Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
200.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris
Kredit Konsumtif
Kredit Konsumtif
229.000
250.000
Tidak ada Persetujuan Komisaris Sesuai sisdur,
krd seblm menjadi pejabat eksekutif
Sesuai sisdur,
Nico Mirino 23. (Kepala Divisi SDM & Umum)
Johanes W (Kep. Cabang Utama)
Yance Kawengian 24. (Kepala manajemen Risiko)
Johanes W (Kep. Cabang Utama)
Kredit Konsumtif
Kredit Konsumtif
200.000
180.000
krd seblm menjadi pejabat eksekutif
Tidak ada Persetujuan Komisaris
22. Buy back shares dan buy back obligasi bank Bank tidak melakukan pembelian kembali atas saham atau obligasi yang telah diterbitkan mengingat Bank Papua belum menjual saham kepada masyarakat dan belum menerbitkan obligasi. 23. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik. Selama tahun 2007 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial berupa bantuan pembangunan rumah untuk korban bencana banjir di kabupaten jayapura sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), bantuan sosial sebesar Rp. 64.750.000,- untuk perorangan dan pemberian beasiswa kepada 82 mahasiswa berprestasi tetapi tidak mampu dari 3 perguruan tinggi di tanah Papua sebesar Rp. 73.800.000,-
29
