1 LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BANK NTT) TAHUN 2011
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai bentuk turut mendukung pembangunan khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bank NTT berupaya mewujudkan program pemerintah daerah sebagai mitra usaha pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu juga untuk melakukan revitalisasi guna mendorong tercapainya misi dan peranan utama Bank sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur di daerah, serta untuk meningkatkan komposisi dana pihak ketiga, perluasan derivatif produk dan jasa serta peran teknologi informasi yang mutakhir sebagai tulang punggung bisnis Bank NTT yang tetap menjadi perhatian sepanjang tahun 2011. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku, Bank NTT secara konsisten dan konsekuen terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, dimana Bank NTT menyadari sepenuhnya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan itu merupakan tujuan diterapkannya good corporate governance di Bank NTT. B.
Tujuan Pelaksanaan GCG di Bank NTT Penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan Bank NTT mempunyai tujuan utama untuk: 1. Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip – prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang ditetapkan. 2. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai – nilai FLOBAMORA. 3. Menigkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik – praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. 4. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai FLOBAMORA. Pelaksanaan good corporate governance yang telah dilakukan Bank NTT selama kurun waktu tahun 2011 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang selama ini telah diterapkan. Pelaksanaan good corporate governance pada Bank NTT senantiasa selalu berlandaskan pada lima prinsip dasar good corporate governance, yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi ( independency) dan Kewajaran (fairness). Guna menciptakan good corporate governance, Bank NTT senantiasa berupaya mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan sosialisasi tentang tata kelola perusahaan yang baik keseluruh jajaran pegawai Bank. Dalam rangka mewujudkan komitmen Bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
2 Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, kewajiban Bank dalam menyampaikan laporan pelaksanaan good corporate governance, Bank telah menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia dan pihak – pihak eksternal lainnya yang dilakukan Bank baik secara terpisah maupun digabungkan dalam laporan keuangan tahunan.
STRUKTUR ORGANISASI Saat ini Bank NTT telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 19 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
TATA KELOLA BANK NTT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut antara lain adalah meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, Bank NTT telah melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2011 dengan agenda, sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Perkembangan Usaha Tahun Buku 2010 dan pelunasan serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2010. 2. Mengesahkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2010 sesuai dengan keputusan RUPS tahunan tahun tahun buku 2010, sebagi berikut : Laba Setelah Pajak: o Digunakan untuk Dividen Pemegang Saham, sebesar 82 % o Digunakan untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % o Digunakan untuk CadanganTujuan, sebesar 8 % Penyisihan Dana Kesejahteraan, sebesar Rp.8.779.354.750 Penyisihan Jasa Produksi Karyawan, sebesar Rp.17.636.683.961 Penyisihan Tantiem Pengurus, sebesar Rp.10.535.225.701 3. Menyetujui dan mengesahkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan penambahan setoran modal tahun buku 2011 dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Proses pemanggilan RUPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 81 dan Pasal 82. Selain RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 2011 di atas, sepanjang tahun 2011 Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dicatatkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 29 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. Notaris di Kupang. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
3
HUBUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT BANK NTT Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing – masing sesuai peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing – masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan anggaran dasar Perseroan.
DEWAN KOMISARIS Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, disamping hal tersebut Dewan Komisaris juga memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi serta rencana kerja dan anggaran Bank, dengan mempertimbangkan masukan dari komite -komite yang ada, memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategic yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktik manajemen risiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal. a. Komposisi Dewan Komisaris Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 , untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan bahwa, Dewan Komisaris paling kurang terdiri 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Sesuai ketentuan tersebut di atas jumlah Dewan Komisaris Bank NTT, sebanyak 3 (tiga) orang atau masih dibawah jumlah Direksi yaitu sebanyak 4 (empat) orang, dengan komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas: 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris berasal dari pihak Independen, sehingga dari komposisi kepengurusan Dewan Komisaris di atas 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 30 tanggal 10 April 2008 yang dibuat dihadapan Emmanuel Mali, S. H. Notaris di Kupang dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 108 tanggal 20 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Silvester Joseph Mambaitfeto, S. H. Notaris di Kupang, Komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Fransiskus Salem, SH. M.Si
Komisaris Utama
Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.D
Komisaris Independen
Drs. Benyamin K Lebe, MM
Komisaris Independen
Susunan pengurus Bank tersebut telah ditatausahakan dalam administrasi Bank Indonesia Kupang sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.11/1/DPIP/Kpa/Rahasia tanggal 8 Juni 2009. Jumlah, Komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris diatas sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 Orang; 2. Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia; 3. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS; Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
4 4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; dan 5. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesame anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhatikan sewaktu – waktu dengan menyebutkan alasannya. Pemilihan anggota Dewan Komisaris telah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu dengan Komposisi di atas maka keanggotaan Dewan Komisaris Bank NTT tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan lebih dari 50% merupakan Komisaris Independen, sehingga tidak melanggar GCG. b. Kriteria Dewan Komisaris Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. c. Status Independensi Dewan Komisaris Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank NTT tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainya dan/atau anggota Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, kecuali Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Tugas Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turtut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing – masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Berdasarkan anggaran dasar Bank, tugas utama Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara independen. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Secara garis besar, selama tahun 2011 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa hal terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
5
1. Menyetujui perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Bank dengan memperhatikan hasil 2. 3. 4. 5. 6. 7.
keputusan RUPS Luar Biasa. Membahas agenda RUPS tahun buku 2010. Meminta Direksi agar segera menyelesaikan permasalahan -permasalahan yang berkembang secara internal. Persetujuan revisi target perolehan laba tahun 2011. Meminta penjelasan dan penyampaian laporan progres penyelesaian kredit bermasalah. Meminta kepada Direksi agar sebaiknya menambah karyawan pada Divisi SKAI agar dapat melakukan sistem pengawasan yang lebih intensif karena banyaknya kantor Bank yang dibuka. Direksi agar fokus kepada upaya penghimpunan dana pihak ketiga agar tercapai struktur sumber pendanaan Bank yang sehat.
Rapat Dewan Komisaris Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PB/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berikut perubahannya Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, Pasal 15 ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank NTT, Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 4 (emat) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2011 Dewan Komisaris Bank NTT telah melaksanakan 9 (sembilan) kali pertemuan Rapat baik rapat internal maupun rapat dengan mengundang Direksi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah dan pejabat/pegawai Bank lainnya, terlihat pada tabel berikut: Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2011 Kode Peserta* No. 1.
2.
Tanggal Selasa, 22 Februari 2011
Rabu, 20 April 2011
Materi 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.
3.
4. 5.
Jumat, 13 Mei 2011
Senin, 23 Mei 2011 14 Juli 2011
3. 4. 1. 2. 1. 1. 2.
Kinerja Bulan Januari 2011 Perkembangan Likuiditas Kredit Macet (STK) Panitia FKDKP (Rakerwil Labuan Bajo) Lain – lain. Review Rapat Bulan Februari 2011 Kinerja Triwulan I Tahun 2011 Persiapan RUPS TB 2011 Lain – lain. Persiapan RUPS TB 2010 dan materi perubahan anggaran dasar Lain – lain Perkembangan terakhir penerbitan obligasi Evaluasi kinerja bulan juli 2011 Presentasi biaya penerbitan obligasi
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
1
2
√
3
4
5
6
7
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
6
6.
Rabu, 10 Agustus 2011
7.
06 September 2011
8.
08 Oktober 2011
9.
22 November 2011
3. Pembahasan salah satu pasal tata tertib direksi 4. Follow up hasil RUPS Luar Biasa tentang komisaris independen 5. Lain - lain 1. Review rapat bulan juli 2011 2. Kinerja bulan juli 2011 dan evaluasi 3. Laporan Asuransi 4. Lain – lain 1. Review hasil rapat bulan sebelumnya 2. Kinerja bulan agustus 2011 3. Lain – lain 1. Kinerja dan tanggapan atas kinerja bank sampai dengan September 2011 2. Tindak lanjut hasil pertemuan di Hotel Red Top Jakarta 17 – 18 September 2011 1. Tinjauan rapat bulan oktober 2011 2. Laporan kinerja bulan oktober 2011 3. Lain – lain
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
*Keterangan Kode Nama Peserta Fransiskus Salem, S.H, M.Si Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D Daniel Tagu Dedo, S.E Ibrahim Imang, S.E Adrianus Ceme, S.E Eduardus Bria Seran, S.E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2011 No. 1.
Tanggal Selasa, 28 Juni 2011
Materi 1. Pemantauan Perkembangan Bank NTT setelah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 Juni 2011 2. Tata Tertib Direksi
Kode Peserta* 1
2
3
√
√
√
*Keterangan Kode Nama Peserta (1) Fransiskus Salem, S.H, M.Si (2) Drs. Benyamin Kartono Lebe, M.M (3) Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D
Rapat diatas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut merupakan keputusan yang mengikat. Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Tingkat Kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
7 internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut: Nama
Jumlah Kehadiran
% Kehadiran
Fransiskus Salem, SH. M.Si
9
100%
Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.D
9
100%
Drs. Benyamin K Lebe, MM
8
89%
Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik didalam maupun diluar daerah Propinsi NTT. Tidak terdapat rangkap jahatan anggota Dewan Komisaris, dimana yang bersangkutan disamping sebagai Komisaris Bank juga tidak duduk sebagai pengurus pada beberapa perusahaan. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2011 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp6.906.183.014,Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2011 terlihat dalarn tabel berikut: No 1.
2.
Jenis Penerimaan Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki JUMLAH
Jumlah Komisaris
Nominal (Rp)
3
6.492.260.702
3
413.922.312
6.906.183.014
Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2011 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasil, terlihat dalam tabel dibawah ini:
Kelompok Nominal Remunerasi 1 tahun Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah TOTAL
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
Jumlah Direksi 3 3
8
Pemenuhan Ketentuan Fit & Propes Tes Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integitas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2011 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/worshop yang diselenggarakan oleh pihak internal, baik dari BI maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia. Nama Fransiskus Salem, SH. M.Si
Jenis Pelatihan
Lembaga Penyelenggara
Waktu Pelaksanaan
Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011
FKDK/P BPDSI
20-23 Juli 2011
Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta
Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)
2-4 Agustus 2011
Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
21 Agustus 2011
Pelatihan & Uji Kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko di Jakarta
Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)
6-8 September 2011
Workshop dasar - dasar Audit Investigasi Bagi Satuan Pengawas Intern di Jakarta
Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)
17-18 November 2011
Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram
FKDK/P BPDSI Wilayah Timur
8-9 Desember 2011
Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar
Ir. Fredik L. Benu, M.Si, Ph.D
Seminar Prospek Perbankan ke Depan Ditinjau Dari Kebijakan Lanjutan di Bidang Perbankan di Solo Program Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko "Consumer
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
Bank NTT FKDKP
24-25 Februari 2011
Risk Bank Consulting
5 Mei 2011
9 Lending & Credit Scoring As Risk Management Tools" di Jakarta Expand Leadership Program for BoC/BoD di Denpasar
Yayasan Pengembangan Kepemimpinan BUMD dg Corporate Leadership Development Institute (CLDI)
7-8 Juli 2011
Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011
FKDK/P BPDSI
20-23 Juli 2011
Seminar Senior Management Risk Summit 2011 di Tuban/Bali
Banker Association (BARa)
3-4 November 2011
Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan
FKDK/P BPDSI Wilayah Timur
8-9 Desember 2011
Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar
Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram Drs. Benyamin K Lebe, MM
Bank NTT
Diseminasi Kebijakan, Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia di Jakarta
LPPI
12 Maret 2011
Workshop Revitalisasi Small Business & Micro Sebagai Pertumbuhan Kredit Bank di Jakarta
ASBANDA
26-27 Mei 2011
Excellent Service for Long Lasting Relationship Training di Jakarta
Supreme Learning International
21-22 Juni 2010
Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FKDK/P BPD SI Tahun 2011
FKDK/P BPDSI
20-23 Juli 2011
Risk Management Guard (RMG)
15-16 September 2011
Seminar: Pemantapan Peran Dewan Komisaris/ Pengawas Dalam Pencapaian BPD Regional Champion (BRC) dan Ladies Program di Makasar Workshop Kupas Tuntas Rencana Bisnis Bank, Berorientasi pada Best Practise, Regulasi dan Indikator Risk Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
10 Based Bank Rating di Jakarta Seminar & Workshop Memahami & Memudahkan Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Melalui Pengembangan Sistem Software (SE No.13/22/DPNP dan SE No.13/24/DPNP) di Jakarta
LPPI
29 - 30 Nov 2011
Workshop Penerapan Aplikasi PSAK 50/55 dan Studi Banding Service Excellence Bank NTB Mataram
FKDK/P BPDSI Wilayah Timur
8-9 Desember 2011
Bank NTT
DIREKSI Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur, Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Semua Direksi berdomisili di Kupang, dan seluruh anggota Direksi Bank NTT telah memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). Direksi menjalankan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Direksi berhak mewakili Bank didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus mendapat persertujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan Bank, penerapan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan strategi bisnis usaha Bank, pemeliharaan dan pengelolaan aktiva Bank, memastikan tercapainya target dan kegiatan usaha, pemeliharaan dan terus menerus mengusahakan efisiensi dan efektifitas operasional termasuk melaksanakan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan memperhatikan pengendalian internal yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik, menindaklanjuti temuan hasil audit internal, audit eksternal, Bank Indonesia dan pengawasan otoritas lainnya. Seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, tidak memiliki saham pada perusahaan lain, baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama, tidak saling memiliki hubungan keuangan dan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi selalu berpedoman pada anggaran dasar Bank dan tidak akan mendelegasikan wewenangnya secara umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 yang dibuat Emmanuel Mali, S.H Notaris di Kupang, komposisi susunan Direksi, dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank NTT Tahun 2011
