Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2007
a. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan
Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2007 telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Gorkvernance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 1.1.Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan
Pengawas dan Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, memenuhi ketentuan yang berlaku dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen. 1.2.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan
Direksi sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif. 1.3.Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas berjalan dengan efektif
dan efisien serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka perbaikan dan bermanfaat dalam upaya pengembangan Bank. Rekomendasi tersebut sangat transparan serta sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 1.4.Komite telah dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2007, namun
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya belum maximal 2. Komite telah dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2007, namun
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya belum maximal sehingga berada pada peringkat 2 karena : 2.1.Masih ada anggota komite yang merangkap tugas diluar Bank. 2.2.Terdapat anggota Komite yang kurang aktif melaksanakan
tugasnya sehingga memerlukan penggantian. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
1
2.3.Program Kerja Komite sesuai dengan Program Kerja Bank
namun pelaksanaannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan karena baru dibentuk. 3. Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern tahun
2007 berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia sehingga mencapai Peringkat 1 karena :
3.1.Fungsi Kepatuhan 1. Kepatuhan Bank tergolong baik dan senantiasa tidak
melanggar ketentuan dan komitmen yang telah dibuat antara Bank dengan Bank Indonesia maupun dengan pihak-pihak lainnya. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan
maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan berjalan efektif. 3. Direktur Kepatuhan maupun Satuan Kerja Manajemen
Risiko dan Kepatuhan secara berkala melakukan review mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional Bank. 4. Pedoman, sistem dan prosedur kerja pada semua jenjang
organisasi Bank tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 3.2.Fungsi audit intern 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif dan
telah melakukan penilaian terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. 2. Pedoman audit intern sesuai dengan standar minimum yang
telah ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
2
3. SKAI senantiasa menjalankan fungsinya secara independen
dan obyektif. 3.3.Fungsi audit ekstern 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik maupun oleh Bank
Indonesia sangat efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik. 2. Pelaksanaan audit sangat independen dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan. Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia tidak memiliki hubungan yang bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. 4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
tahun 2007 telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 4.1.Dewan Pengawas manajemen risiko.
telah
melakukan
evaluasi
kebijakan
4.2.Dewan Pengawas telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. 4.3.Direksi telah melakukan identifikasi dan pengendalian semua
risiko pada Bank dengan efektif. 4.4.Manajemen Bank secara aktif melakukan pemantauan kebijakan,
prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dengan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 4.5.Manajemen Bank efektif dalam melakukan pemantauan atas
kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 4.6.Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya
kelemahan. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
3
5. Penyediaan dana
kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) tahun 2007 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 5.1.Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
up to date dan lengkap. 5.2.Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun
prinsip kehati-hatian. 5.3.Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah
penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. 5.4.Pengambilan keputusan dilakukan dengan independen. Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dapat dilihat pada tabel berikut : No.
1. 2.
Penyediaan Dana
Kepada Pihak Terkait Kepada debitur inti : a. Individu b. Group
Debitur
Jumlah Nominal (jutaan Rupiah)
9
3.318
15 1
23.363 30.769
6. Rencana Strategi Bank tahun 2007 telah memenuhi ketentuan yang
berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 6.1.Penyusunan Rencana Bisnis
(bussines plan) Bank disusun realistis dan senantiasa memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas-azas perbankan yang sehat. Demikian pula dengan rencana kerja dan anggaran tahunan.
6.2.Rencana Bisnis Bank (business plan) dan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan sesuai dengan visi dan misi Bank.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
4
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank tahun 2007
yang belum diungkap dalam laporan lainnya, pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 7.1.Bank dalam menyampaikan informasi keuangan dan non
keuangan kepada publik baik melalui homepage Bank maupun media sangat transparan dan mudah diakses. 7.2.Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan Bank tersedia
tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 7.3.Bank menyampaikan informasi produk dan jasa dengan
transparan. 7.4.Bank menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan
efektif. 7.5.Bank dalam memelihara data dan informasi pribadi nasabah
sangat memadai. 7.6.Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya yang terkait
dengan Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. b. Kepemilikan Saham Pada tahun 2007, tidak terdapat anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank yang memiliki saham pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. c. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tahun 2007 tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga.
d. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas dan Direksi Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
5
1. Paket/Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain yang diberikan
kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2007 meliputi : 1.1. Remunerasi dalam bentuk non natura 1.2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura 2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi meliputi : 2.1. Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan
Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2007 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Pengawas. 2.2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan
Pengawas dan Direksi selama tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut : Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Dewan Pengawas orang
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)
Jutaan Rupiah
Direksi Orang
Jutaan Rupiah
2 3
350 922
4 -
3.545 -
1 -
251 -
4 4
1.456 19
-
1.523
-
5.020
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, trans portasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)yang*) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki Total
Keterangan : Terhitung bulan Februari 2007 jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
6
2.3. Selama tahun 2007, Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut : (orang) Jumlah Direksi
Jumlah Dewan Pengawas
di atas Rp. 2 miliar
--
--
di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar
1
--
di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
3
--
Rp. 500 juta ke bawah
--
5
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)
e. Shares Option Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Bank. Namur sampai saat ini tidak ada pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Pengungkapan share option tahun 2007 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :
Keterangan/Nama Dewan Pengawas Direksi Pejabat Eksekutif Total
--
Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)
Jumlah Opsi yang yang telah diberikan dieksekusi (lembar (lembar saham) saham)
Harga Opsi (Rupiah)
Jangka Waktu
---
----
----
----
----
----
--
--
--
--
--
--
f. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank sebagai Pemberi Kerja kepada Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
7
pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2007 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut : 1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : Rp.9.508.225 ---------------- x 100 % = 495,72 % Rp.1.918.063 2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : Rp.22.129.688 ----------------- x 100 % = 122,30 % Rp.18.094.347 3. Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah : Rp.11.064.844 ----------------- x 100 % = 111,11 % Rp. 9.958.359 4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi :
Rp.22.129.688 ------------------ x 100 % = 232,74 % Rp. 9.508.225 g. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Selama tahun 2007, Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas. h. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Selama tahun 2007, tidak terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
8
Pengungkapan internal fraud dapat dilihat pada tabel berikut :
(kasus) Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Thn Thn Thn Thn Thn Thn sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan
Total Fraud
--
Telah diselesaikan
--
--
--
--
--
--
--
--
Dalam proses penyele saian diinternal Bank
--
--
--
--
--
--
Belum diupayakan pe nyelesaiannya
--
--
--
--
--
--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
--
--
--
i. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selama tahun 2007 baik hukum perdata maupun pidana dapat dilihat pada tabel berikut : Permasalahan Hukum
(kasus) Jumlah Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
--
--
Dalam proses penyelesaian
--
--
Total
--
--
j. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama periode tahun 2007 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
9
No.
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)
Keterangan *)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
k. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank Selama tahun 2007, tidak terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. l. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Pada tahun 2007, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak memberikan dana dalam kegiatan politik namun untuk kegiatan sosial telah memberikan paket lebaran kepada orang-orang miskin dan panti asuhan serta pembangunan masjid dengan nilai sebesar Rp.169 juta Kendari, 30 April
2008
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
ANAS LATIEF Direktur Utama
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2007
10
