PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN & SELF‐ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNMENT Untuk posisi tahun 2011
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2011
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“Bank”) untuk posisi tahun 2011.
TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
A
Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance
I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Per 31 Desember 2011, jumlah Dewan Komisaris Bank adalah 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang warga negara Jepang dan 2 (dua) orang warga negara Indonesia dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
Masayuki Shimura
Komisaris Utama
Hiroshi Irie *)
Wakil Komisaris Utama
RAG Bramono Dwiedjanto
Komisaris Independen
Subianto Rustandi **)
Komisaris Independen
*) Efektif tanggal 3 Oktober 2011, Sdr. Hiroshi Irie mengisi posisi wakil komisaris utama yang lowong **) Efektif tanggal 3 Oktober 2011, Sdr. Subianto Rustandi menggantikan Sdr. Tjarsim Adisasmita
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Selain itu, anggota Dewan Komisaris: (1) Tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif baik pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan maupun pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank (sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 pasal 7 ayat 1). (2) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. 1
(3) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank. (4) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi Per 31 Desember 2011, Bank memiliki 7 (tujuh) anggota Direksi yaitu 4 (empat) orang warga negara Indonesia dan 3 (tiga) orang warga negara Jepang. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Komposisi Direksi adalah sebagai berikut: Nama
*)
Posisi
Shuji Fujikawa*)
Direktur Utama
Nobuyasu Akagi
Wakil Direktur Utama
Shoichi Yamashiro
Direktur
Bruno Octer Purba
Direktur
Tri Harini
Direktur
Trie Karjati Wibowo
Direktur Kepatuhan
Ajar Siswandono
Direktur
Efektif tanggal 25 Januari 2012, Sdr. Masaya Hirayama menggantikan Sdr. Shuji Fujikawa.
Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Direksi: (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. (2) Tidak memiliki saham baik secara sendiri maupun bersama‐sama lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Bank dan/atau perusahaan lain. (3) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. (4) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. (5) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. (6) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut secara independen dan tepat waktu: 2
(1) Memastikan pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank di seluruh tingkat atau jenjang organisasi. (2) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara: Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank. (3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. (4) Membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 Juni 2007, Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (5) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif. (6) Memberikan persetujuan kredit Bank khususnya kepada pihak terkait dalam jumlah tertentu. (7) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Kepatuhan pada Hukum, Aturan dan Peraturan yang berlaku/Compliance with Laws, Rules and Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu kerja/Working Time Pengaturan rapat Dewan Komisaris/Code of Meeting of BOC
Direksi Setiap anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut: (1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. (2) Menerapkan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Department) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. (4) Membentuk Internal Audit Department (IAD), Satuan Kerja Manajemen Risiko/Komite Manajemen Risiko dan Compliance Department (COD) untuk menerapkan prinsip‐ prinsip GCG. Direksi menghadiri setiap rapat yang diadakan dan memberikan pengarahan untuk peningkatan prinsip‐prinsip GCG terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal. (5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 3
(6) Mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing‐masing kepala departemen dan Human Resources Department (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan ditempatkan di file sharing (BSMI Library Folder) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan. (7) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek berkarakteristik khusus; b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat; c. Konsultan adalah Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. (8) Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. (9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Ketaatan pada peraturan‐peraturan yang berlaku/Compliance with Laws, Rules, and Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu Kerja/Working Time Pengaturan rapat Direksi/Code of Meeting of BOD Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan alasannya akan diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian akan ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.
c. Rekomendasi Dewan Komisaris Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2011 bersama dengan agenda rapat: No.
Tanggal
1
25‐Jan‐11
Agenda
Rekomendasi
` Melakukan kaji ulang dan a) Dewan Komisaris menghargai upaya
menyetujui laporan Direksi di bawah ini: • Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank per 31 Desember 2010. • Evaluasi Laporan Profil Risiko per 31 Desember 2010.
yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh karyawan dalam mencapai kinerja yang baik di tahun 2010 dan memberikan arahan kepada Direksi untuk menjaga momentum sepanjang tahun 2011 karena Bank akan melakukan ekspansi besar di tahun 2011. 4
No.
Tanggal
25‐Jan‐11
2
29‐Apr‐ 11
Agenda
Rekomendasi
Laporan Kepatuhan dan APU & PPT. • Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris. • Lain‐lain. ` Laporan aktivitas dan hasil Swa‐Evaluasi (self‐assessment) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris. ` Lain‐lain.
b) Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjaga pengawasan kredit pada bisnis Asset Purchase. c) Dewan Komisaris sangat menghargai upaya yang dilakukan Bank sehingga mencapai perbaikan rating risiko likuiditas dari "moderate" menjadi "low to moderate". d) Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk memperluas diversifikasi nasabah deposito untuk mengurangi rasio ketergantungan pada nasabah deposito utama. e) Dewan Komisaris menekankan pentingnya ketaatan atas aturan pembatasan pinjaman luar negeri jangka pendek dan meminta Direksi untuk memantau hal ini dengan seksama. f) Dewan Komisaris menghargai usaha Bank yang telah menyelesaikan proyek dengan Kiran Resources dalam rangka meningkatkan kerangka kerja profil risiko dan membangun unit manajemen risiko. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memantau pelaksanaan kerangka kerja yang baru dan melaporkan perkembangannya dalam 6 bulan ke depan.
•
` Melakukan kaji ulang dan a) Dewan Komisaris berkomentar bahwa
menyetujui laporan Direksi di Bank mungkin perlu untuk lebih bawah ini: meningkatkan biaya personil dan non‐ • Evaluasi Realisasi Rencana personil agar sejalan dengan ekspansi Bisnis Bank per 31 Maret bisnis. 2011. b) Dewan Komisaris menggarisbawahi • Evaluasi Laporan Profil Risiko bahwa masalah kepatuhan harus per 31 Maret 2011. ditegakkan dari manajemen puncak • Laporan Kepatuhan dan APU sampai kepada semua karyawan. & PPT. • Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris. • Lain‐lain. ` Laporan aktivitas dan hasil Swa‐Evaluasi (self‐assessment) Komite Audit, Komite
5
No.
3
4
Tanggal
Agenda
Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. ` Persetujuan kepada Direksi untuk memperbarui Committed Revolving Term Loan Facility dari PT Bank Central Asia Tbk. dalam jumlah pokok maksimum Rp. 500 miliar. ` Lain‐lain. 27‐Jul‐11 ` Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di bawah ini: • Realisasi Bisnis Bank per 30 Juni 2011. • Evaluasi Laporan Profil Risiko per 30 Juni 2011. • Laporan Kepatuhan dan APU/PPT. • Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris. • Lain‐lain ` Laporan aktivitas Swa‐ Evaluasi(self‐assessment) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris. ` Lain‐lain. 15‐Nov‐ ` Melakukan kaji ulang dan menyetujui laporan Direksi di 11 bawah ini: ▪ Realisasi Bisnis Bank per 30 September 2011. ▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko per 30 September 2011. ▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT. 29‐Apr‐ 11
Rekomendasi
a) Dewan Komisaris meminta Bank untuk menganalisa alasan pencapaian laba dari deposit pada kuartal kedua yang hanya 38,2% dan menunjukkan volume deposit baik giro maupun deposito berjangka melalui presentasi grafik. b) Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas upaya Bank dalam hal kasus litigasi dan berharap bahwa Bank dapat memenangkan kasus ini dan meningkatkan keuntungan. c) Dewan Komisaris ingin melihat rasio ketergantungan pada 50 deposan prima dan rasio cakupan deposit atas 15 deposan terbesar pada kuartal sebelumnya dan tahun lalu.
Tidak ada rekomendasi
▪ Tindak lanjut Bank atas rekomendasi dari Dewan Komisaris.
▪ Lain‐lain.
6
No.
Tanggal
Agenda
15‐Nov‐ 11
` Laporan Aktivitas Swa‐Evaluasi
Rekomendasi
(self‐assessment) Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris. ` Evaluasi terhadap efektivitas tugas dan tanggungjawab setiap komite. ` Menyetujui perubahan code of conduct Dewan Komisaris. ` Lain‐lain.
II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite‐Komite dan Satuan Kerja Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Komite
Komite Audit Komite Audit dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Per Desember 2011, Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto*)
Ketua merangkap anggota
Jenly Hendrawan
Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan dan Akunting
Constance J. Rehatta
Anggota dengan keahlian di bidang Perbankan
*) Efektif tanggal 11 Oktober 2011, Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto menggantikan Sdr. Tjarsim Adisasmita.
Komite Audit telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Kesediaan untuk menerima Akuntabilitas; 3. Memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan yang terinformasikan; 4. Memiliki kepercayaan diri yang matang; 5. Memiliki obyektivitas dan kejujuran intelektual. 7
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Per Desember 2011, Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
Subianto Rustandi *)
Ketua merangkap anggota
Sofyan Rambey
Anggota dengan keahlian di bidang Manajemen Risiko
Maharani Reza
Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan
*) Efektif tanggal 11 Oktober 2011, Sdr. Subianto Rustandi menggantikan Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto.
Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya; 3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif; 4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 30 Juni 2008. Per Desember 2011, Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto*)
Ketua merangkap anggota, Komisaris Independen
Hiroshi Irie**)
Anggota, Komisaris
Akhmad Ludzain***)
Anggota, Pejabat Eksekutif di bidang Tenaga Kerja
*) Efektif tanggal 11 Oktober 2011, Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto menggantikan Sdr. Tjarsim Adisasmita. **) Efektif tanggal 11 Oktober 2011, Sdr. Hiroshi Irie menggantikan Sdr. Masayuki Shimura. **)Efektif tanggal 11 Oktober 2011, Sdr. Akhmad Ludzain menggantikan Sdri. Lulita Putrinda.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang obyektif; 3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep Human Resources Management; 4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.
8
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Komite Audit Berdasarkan pasal 43 tentang tugas dan tanggung jawab Komite Audit dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut telah dituangkan ke dalam Audit Committee Charter, yaitu sebagai berikut: Memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Audit Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal‐hal yang di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: ` Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; ` Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; ` Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; ` Pelaksanaan tindak lanjut oleh Dewan Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, Auditor dari SMBC sebagai pemegang saham mayoritas dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan interim dan tahunan; termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.
Komite Pemantau Risiko Memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Risk Monitoring Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas‐tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik. Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan. Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (inherent risk dan risk control system) telah sesuai dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan oleh 9
Manajemen. Memberi pendapat secara umum kepada manajemen tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area‐area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.
Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait dengan kebijakan remunerasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Direksi. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Prestasi kerja individual Kewajaran dengan peer group Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Terkait dengan kebijakan nominasi: Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
c. Frekuensi Rapat Komite
Komite Audit Berdasarkan ketentuan di dalam Audit Committee Charter, Komite Audit mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal‐hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggungjawabnya. Selama tahun 2011, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali.
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.
Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang‐kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali.
10
d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2011
Komite Audit Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, selama tahun 2011 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: ` Aktivitas – aktivitas Departemen Audit Intern, antara lain sebagai berikut realisasi
` ` `
`
atau pelaksanaan audit sesuai dengan Rencana Tahunan Audit Intern Tahun 2010 dan tahun 2011; hasil kaji ulang dari Kantor Akuntan Publik (KPMG) atas hasil kerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern terhadap peraturan Bank Indonesia (SPFAIB / Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagian fungsi audit Teknologi Informasi); pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Pengawasan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010; penyampaian kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia dan perkembangan tentang perekrutan staf auditor. Pelaksanaan/realisasi rencana In‐Office Inspection termasuk hasilnya yang dilakukan oleh Business Administration Planning Department (BAPD). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dengan membandingkan laporan keuangan Bank. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Audit Ekstern (Ernst and Young) untuk audit laporan keuangan tahun 2010 dengan standar ketentuan audit yang berlaku. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil pemeriksaan: Departemen Audit Intern; Pengawasan Bank Indonesia; SMBC Audit; Audit Ekstern (Ernst and Young).
Memberikan rekomendasi perihal penunjukan Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2011 (Ernst and Young) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Aktivitas – aktivitas lainnya: ` Melakukan kajian dan merevisi Audit Committee Charter. ` Menyusun perencanaan kerja Komite Audit untuk tahun 2012. ` Menyusun realisasi kegiatan Komite Audit untuk tahun 2010 dan 2011. ` Membuat penilaian atau self‐assessment atas kinerja Komite Audit untuk tahun 2010 sebagai pelaksanaan Good Corporate Governance. ` Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kaji ulang atas hasil kerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern terhadap peraturan Bank Indonesia (SPFAIB / Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum bagian fungsi audit Teknologi Informasi); ` Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan departemen – departemen terkait perihal topik dan kegiatan yang terkini, sebagai contoh penanganan atas fasilitas pinjaman kredit tertentu, persiapan Bank terhadap pelaksanaan IFRS (International Financial Reporting Standard).
11
` Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan Tim Pengawas Bank Indonesia perihal
pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada saat Tim Pengawas Bank Indonesia melakukan pemeriksaan/pengawasan di Bank. ` Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan Audit Ekstern (Ernst and Young) untuk melaksanakan audit laporan keuangan tahun 2011. Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Pemantau Risiko Dalam melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, pada tahun 2011 Komite mengadakan diskusi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan atau risk taking unit serta melaksanakan aktivitas‐aktivitas sebagai berikut: Mengadakan pertemuan 1 (satu) kali dalam sebulan. Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan. Membahas risalah rapat RMU dan rapat RMC sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank. Membahas mengenai hasil/deliverables atas jasa Konsultasi Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Kiran Resources. Merevisi Risk Monitoring Committee Charter dalam rangka menyempurnakan tugas dan tanggung jawab Ketua Komite Pemantau Risiko serta self assessment Komite yang dilakukan setiap tahun. Membahas hasil audit Bank Indonesia untuk posisi Desember 2010, khususnya terkait manajemen risiko. Membahas hasil audit SMBC khususnya terkait manajemen risiko. Membahas kegiatan Asset Purchase di Bank. Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Remunerasi dan Nominasi Di tahun 2011 Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rencana kerja terkait dengan tugas‐tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya. Untuk merealisasikan rencana kerja diatas, Komite telah melakukan beberapa aktivitas di tahun 2011: Mengadakan pertemuan secara berkala, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi: ` Berkoordinasi dengan HRD, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi yang dijalankan oleh Bank. ` Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
12
` Membahas perkembangan proyek evaluasi jabatan dan pembuatan struktur gaji yang
dilakukan bersama tenaga ahli eksternal (dari Towers Watson) untuk mempelajari/ mengetahui posisi jabatan dan remunerasi Bank di pasar tenaga kerja. ` Membahas pembaruan program benefit kesehatan karyawan yang diusulkan HRD Terkait dengan Kebijakan Nominasi: ` Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Risk Monitoring dan memberikan rekomendasi terhadap penunjukan kembali anggota Komite dari pihak independen. ` Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Lain‐lain ` Mengevaluasi dan memonitor turn‐over karyawan. Per semester II/2011, total turnover karyawan (13,3%) lebih rendah dibandingkan semester I/2011 (20,7%). Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Bank akan terus menerus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan yang berlaku.
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal
a. Fungsi Kepatuhan
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2011:
Pengawasan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati‐hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, dan GWM, dan per Desember 2011 posisinya adalah sebagai berikut: ` CAR: 40,13% ` Rasio NPL: 0,69% (gross), 0,46% (net) ` Tidak ada pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ` Tidak ada Pelampauan terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (0,20%) ` GWM dalam Rupiah 8,47% dan dalam mata uang asing 8,36% Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13
Rapat Kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Departemen membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan Bank Indonesia. Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank memastikan bahwa Customer Complaint Team yang telah dibentuk oleh Bank serta yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melaksanakan tugas‐tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke Bank Indonesia secara triwulanan. Bank melakukan upaya untuk secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum. Bank memiliki Departemen Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan, Departemen Kepatuhan membuat Compliance Action Plan yang disusun berdasarkan hasil Compliance Risk Assessment, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, Audit Eksternal, dan Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi Compliance Action Plan tersebut. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal‐hal yang memerlukan perbaikan kepada Dewan Direksi yang memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan. Kebijakan dan Prosedur Melakukan revisi terhadap Compliance Manual untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Melakukan revisi/kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan lainnya yang berlaku. Pengendalian Intern Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self‐Reviewing atas beberapa aspek hukum, antara lain: Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, dan Reporting to Bank Indonesia. Berkoordinasi dengan bagian terkait lainnya untuk melakukan kaji ulang terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk peningkatan dan/ atau perubahan terhadap produk/ aktivitas. Sistem Informasi Manajemen Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh departemen terkait serta membahasnya di forum Compliance Meeting (Rapat Kepatuhan). 14
Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank dan mendiskusikannya dengan departemen terkait. Melakukan perbaikan pada sistem informasi dan teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke Bank Indonesia sehingga secara efektif dapat menghasilkan data dan laporan. Mengadakan Rapat Kepatuhan secara bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan. SDM & Pelatihan Untuk mendukung fungsi kepatuhan, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan Kepatuhan sebagai berikut: No. 1. 2. 3.
4.
Topik Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Posisi Devisa Neto, Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, dan Transaksi Derivatif
Penyelenggara Pelatihan Risk Management Guard Risk Forum
Tanggal 9‐Jul‐11 24‐Sept‐11
Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
15‐Okt‐11
LPPI
26‐Nop‐11
Bank melakukan study meeting terkait dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan‐peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia.
Sanksi dari Bank Indonesia Selama Januari ‐ Desember 2011, Bank menerima 1 (satu) sanksi administratif terhadap kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia. Rincian dari sanksi administratif tersebut adalah sebagai berikut: • Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 31 Desember 2010, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar IDR 650,000, dengan rincian sebagai berikut: a. Perbedaan penilaian kolektabilitas sebanyak 2 (dua) debitur @ IDR 100,000 = IDR 200,000 b. Kesalahan pelaporan LHBU Form 201 sebanyak 9 (sembilan) items @ IDR 50,000 = IDR 450,000 Untuk mencegah hal ini terulang kembali, Bank akan selalu berupaya untuk meningkatkan pengawasan laporan internal dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu. 15
Penerapan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Anti‐Money Laundering) Didukung oleh ketentuan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti‐Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum serta Undang‐Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU dan PPT. Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2011 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU dan PPT, sebagai berikut: Pengawasan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah memiliki AML & CFT Unit yang menangani penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan Program APU & PPT selalu menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan secara rutin antara Direksi dengan para Kepala Departemen termasuk permasalahan maupun kendala yang dihadapi Bank. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU dan PPT Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulan. Kebijakan dan Prosedur Melakukan revisi terhadap Standard Guidance on the Implementation of Anti‐Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Program untuk menyesuaikannya dengan ketentuan Undang‐Undang No. 3 tahun 2011 mengenai Transfer Dana dan Surat‐surat Edaran PPATK No. S‐124A/1.02/PPATK/03/2011, No. S‐ 124B/1.02/PPATK/03/2011, Circular Letter No. S‐124C/1.02/PPATK/03/2011 tentang Penundaan dan Penghentian Sementara Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Selain itu, Bank juga melakukan revisi terhadap Procedure Manual of AML & CFT Unit untuk mengakomodir perubahan pada Standard Guidance on the Implementation of AML & CFT Program tersebut. Melakukan revisi terhadap Manual & Procedure of STB Detector, sebagai sistem pendukung APU, untuk mengubah parameter di STB Detector serta pengembangan STB Detector System terkait dengan laporan transaction monitoring. Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU dan PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Bank Indonesia setiap semester. Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah. Melakukan revisi terhadap metode Pemeringkatan Risiko Nasabah. 16
Pengendalian Intern Departemen Audit Internal melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di Bank, antara lain dengan melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Program APU dan PPT. Melakukan Independent review APU & PPT setiap tiga bulan dan enam bulan untuk menilai penerapan APU dan PPT terutama dalam identifikasi nasabah, customer due diligence, pelaporan transaksi mencurigakan dan pelaksanaan kebijakan SMBC terkait dengan ketentuan OFAC. Sistem Informasi Manajemen Bank secara berkala melakukan kaji ulang terhadap STB Detector System yang digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank serta melakukan pengembangan pada sistem tersebut, terutama terkait dengan transaction monitoring. SDM & Pelatihan Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan APU dan PPT sebagai berikut: No. 1.
Topik KYC Principles & AML Training
Jenis Pelatihan e‐learning PPATK
Tanggal 31‐Dec‐11
b. Fungsi Audit Intern
Departemen Audit Intern / Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen perihal hal‐hal sebagai berikut:
Menilai efektivitas dan penerapan administrasi dan kontrol keuangan dan tingkat keakuratan data yang dikembangkan di Bank. Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap rencana bisnis, kebijakan dan prosedur dan peraturan‐peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Bank Indonesia). Memastikan kecukupan sistem pengendalian dalam melindungi aset Bank dan melakukan verifikasi keberadaan aset tersebut. Menelaah kegiatan operasional dan program untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif. 17
Satuan Kerja Audit Internal telah mempersiapkan Rencana Kerja Tahun 2011, yang disusun untuk menjelaskan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit yang terkait dengan pelaksanaan Audit Berbasis Risiko. Rencana Kerja Tahun 2011 tersebut disusun dari hasil penilaian ruang lingkup audit baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif. Rencana kerja audit tahunan tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Terhadap permasalahan‐permasalahan yang ditemukan sebagai hasil pemeriksaan SKAI, telah dilakukan perbaikan dengan segera oleh satuan kerja yang diaudit atau menyusun serangkaian proses tindak lanjut penyelesaian agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Temuan atau permasalahan‐permasalahan tersebut dimonitor penyelesaiannya setiap bulan dan dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Di samping itu, SKAI juga telah melaporkan pokok‐pokok hasil pemeriksaan yang terkait kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum atau SPFAIB dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagian fungsi audit Teknologi Informasi) setiap 3 tahun sekali. Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk (KPMG) pada bulan Juli tahun 2011 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja SKAI telah memadai dan memenuhi peraturan Bank Indonesia yang terkait. Hasil kaji ulang tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
c. Fungsi Audit Eksternal Purwantono, Suherman dan Surja (E&Y) Melakukan kaji ulang laporan keuangan konsolidasi Bank ke SMBC sebagai pemegang saham mayoritas per posisi 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2011. Mengaudit laporan keuangan Bank per dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
Siddharta Consulting (KPMG) Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intem Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, pada tanggal 20 – 26 Juli 2011, Siddharta Consulting (KPMG) melakukan kaji ulang 3 (tiga) tahunan terhadap hasil kerja dan kepatuhan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank terhadap peraturan Bank Indonesia tersebut di atas dengan periode pemeriksaan dari bulan April tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2011. Pada tanggal 23 Agustus 2011 melalui surat nomor: BSMI/BI/IAD/2011/615, Bank telah melaporkan hasil kaji ulang ini ke Bank Indonesia. Ringkasan hasil penilaian profiling fungsi audit intern tersebut adalah: I. Terkait dengan pemenuhan peraturan Bank Indonesia perihal SPFAIB sebanyak 61 (enam puluh satu) item, dijabarkan sebagai berikut: ` Predikat Memuaskan sebanyak 61 (enam puluh satu) item. 18
` ` `
Predikat Cukup adalah nihil. Predikat Tidak Memuaskan adalah nihil. Predikat Tidak Relevan adalah nihil.
II. Terkait dengan pemenuhan peraturan Bank Indonesia perihal Manajemen Risiko bidang Teknologi dan Informasi sebanyak 14 (empat belas) item, dijabarkan sebagai berikut: ` Predikat Memuaskan sebanyak 13 (tiga belas) item. ` Predikat Cukup sebanyak satu (1) item. ` Predikat Tidak Memuaskan adalah nihil. ` Predikat Tidak Relevan adalah nihil.
Inspeksi oleh Bank Indonesia Dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2011, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk posisi 31 Desember 2010 dengan cakupan sebagai berikut: ` RIsiko Kredit (aktivitas fungsional Perkreditan) ` Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar (aktivitas Tresuri) ` Risiko Kepatuhan ` Risiko Operasional (aktivitas Teknologi Sistem Informasi) ` Penerapan GCG ` Penerapan program APU dan PPT
Audit oleh SMBC Pada tanggal 7 – 18 Maret 2011, SMBC (pemegang saham mayoritas Bank) melakukan pemeriksaan untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko Operasional dan risiko Tresuri serta tata kelola pada berbagai bidang dengan cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut: ` Kas dan Deposit ` Remittance dan kliring ` Trade Finance ` Tresuri ` Manajemen Risiko Tresuri ` Treasury Operation ` Bidang terkait lainnya Hasil pemeriksaan tersebut diatas adalah sebagai berikut: ¾ Aktivitas Operasional Hasilnya adalah “GREEN” yang berarti “internal control yang terdapat di pengendalian risiko sistem informasi di Bank sudah berjalan efektif. Kelemahan teridentifikasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian secara keseluruhan dan dapat diperbaiki dalam aktifitas bisnis sehari‐hari”. ¾ Aktivitas Tresuri Hasilnya adalah “AMBER” yang berarti ”kelemahan ‐ kelemahan yang teridentifikasi dalam internal control apabila tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi pengawasan secara menyeluruh secara signifikan. Kelemahan – kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau perlawanan hukum”.
19
Sehubungan dengan meningkatnya modal Bank yang akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis Bank yang tinggi, maka KPMG AZSA LLC, Jepang berpendapat bahwa Bank dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan dalam Grup sebagai salah satu anak perusahaan SMBC. Oleh karena itu KPMG AZSA LLC, Jepang sebagai auditor eksternal dari SMBC mengikut sertakan Bank dalam pemeriksaannya dalam rangka audit konsolidasi SMBC Grup. Selama tanggal 25 – 26 Mei 2011, KPMG AZSA LLC, Jepang melakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagai berikut: ` Pemahaman terhadap Bank secara keseluruhan ` Interview dengan beberapa departemen (Non‐Japanese Banking Dept, Credit Dept, Audit Dept, Controllers Dept. dll.) ` Mengkaji ulang risalah rapat terhadap rapat manajemen yang utama ` Inquiry tentang hasil dari pemeriksaan oleh regulator lokal dan status follow up ` Credit review terhadap kredit dan surat berharga, dll. (termasuk penilaian terhadap debitur tertentu) ` Pemeriksaan laporan keuangan (IFRS) Hasil pemeriksaan tersebut diatas adalah: Berdasarkan prosedur yang dilaksanakan, tidak terdapat hal‐hal signifikan yang menjadi perhatian. Pada tanggal 13 – 15 Juli 2011, SMBC (pemegang saham mayoritas Bank) melaksanakan kaji ulang terhadap kredit untuk menilai kelayakan dan manajemen penilaian risiko kredit Bank. Hasil secara keseluruhan atas kaji ulang tersebut adalah “A”, yang berarti bahwa “Fungsi pengendalian internal telah efektif”. Pada tanggal 12 – 23 September 2011, SMBC melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi efektifitas pengendalian terhadap penerapan sistem administrasi Bank dan hal‐hal lain yang berhubungan yang dilakukan oleh departemen‐departemen/ unit‐ unit sebagai berikut: ` Accounting Department ` Human Resources Department ` General Affair Department ` Legal Department ` Business Administration Planning Department ` Internal Audit Department ` Information Technology Department ` Risk and governance committees dan departemen‐departemen lainnya yang berhubungan, yang sesuai. Hasil dari pemeriksaan secara keseluruhan dalam hal administrasi adalah “AMBER” yang berarti ”kelemahan ‐ kelemahan yang teridentifikasi dalam internal control apabila tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi pengawasan secara menyeluruh secara signifikan. Kelemahan – kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau perlawanan hukum”.
IV. Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia 20
No.5/8/PBI/2003, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum dan perubahannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menerapkan sebagai berikut: Bank telah melakukan penyesuaian atas Pedoman Standard Penerapan Manajemen Risiko untuk mengakomodasi perubahan atas parameter‐parameter yang digunakan untuk melakukan pemantauan risiko. Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) type risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operational risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Bank membentuk Komite Manajemen Risiko, Asset and Liability Committee (ALCO), dan Risk Management Department sebagai bagian dari penyempurnaan struktur manajemen risiko bank. Setiap bulan, Bank mengadakan rapat SKMR, rapat KMR, dan rapat ALCO untuk membahas hal‐ hal sebagai berikut: a. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut: Tipe Risiko Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Kredit
Risiko Operasional
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Stratejik
Isi Volume dan Komposisi Portfolio Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam Banking Book Strategi dan Kebijakan Bisnis Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif Konsentrasi Aset dan Kewajiban Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan Akses pada Sumber‐sumber Pendanaan Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana Faktor Eksternal Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung Fraud Kejadian Eksternal Faktor Litigasi Faktor Kelemahan Perikatan Faktor Ketiadan Peraturan Perundang‐undangan Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait Pelanggaran Etika Bisnis Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank Keseuaian Strategi dengan Kondisi LIngkungan Bisnis Bank Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah Posisi Bisnis Bank Pencapaian Rencana Bisnis Bank 21
Tipe Risiko
Risiko Kepatuhan
Isi Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan Bank Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu.
b. Komite Manajemen Risiko (KMR) Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi di dalam rapat, berkenaan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko serta menetapkan keputusan terkait dengan masalah manajemen risiko. c. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) Bank membahas situasi pasar, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank. Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Risk Management Department (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2011. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi akan terus dilakukan secara berkala.
V. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Total No.
Deskripsi
Nominal (jutaan rupiah)
Debitur 1
Kepada Pihak Terkait
8
2
Kepada debitur inti:
a. Individu
9
3.108.470
b. Grup
13
10.756.276
796.279
VI. Rencana Strategis Bank Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2012–2014 dan menyampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2011. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisinis secara triwulanan kepada Bank Indonesia. Direksi juga melaporkan ringkasan laporan realisasi tersebut dalam rapat koordinasi Dewan 22
Komisaris dan Direksi yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris. Selain itu, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan ke Bank Indonesia pada bulan Agustus 2011 dan Februari 2012. Rencana Korporasi Bank tahun 2008–2012 telah disampaikan pada tanggal 31 Januari 2008. Secara umum, Bank telah berhasil mencapai laba bersih yang telah diaudit sebesar Rp. 436,2 milyar atau 20,71% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp. 15,97 trilyun pada akhir tahun 2011, lebih tinggi 27,63% dibandingkan dengan akhir tahun 2010. Bank juga telah berhasil mempertahankan Non Performing Loan (NPL) rasio di bawah 5%; 0,69% (gross) dan 0,46% (neto) pada akhir tahun 2011. Total aset Bank juga meningkat sebesar 28,00%, dari Rp. 16,52 trilyun pada akhir tahun 2010 ke Rp. 21,15 trilyun (yang telah diaudit) pada akhir tahun 2011. Dari lingkup kewajiban, pada akhir tahun 2011 Bank mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp. 8,43 trilyun atau 21,44% lebih kecil dibandingkan pada akhir tahun 2010. Dari lingkup permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar Bank pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 40,13%, yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank akan berusaha keras untuk memelihara pertumbuhan bisnis secara terus menerus dalam kondisi stabil.
VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non‐Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lainnya Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia berikut ini: Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, perubahannya No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan menyusun dan menyampaikan secara lengkap laporan tahunan, laporan publikasi keuangan triwulanan dan bulanan sesuai dengan peraturan‐peraturan di atas. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini. Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Bank. ireksi yang M5% atau Lebih dari Modal Disetor
B
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 23
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lainnya
C
Tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali lainnya.
D
Paket/Kewajiban Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi juga akan melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan karyawan. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: Jumlah yang diterima dalam 1 tahun No.
Dewan Komisaris
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Orang 1.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non‐natura)
2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki Total
Jutaan Rupiah
Dewan Direksi Orang
Jutaan rupiah
2
312
7
12.045
‐
‐
7
2.548
2
312
14
14.593
*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Komisaris
Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 milyar
‐
3
Di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar
‐
2
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar
‐
2
Rp. 500 juta ke bawah
2
‐
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (tunai)
24
E.
Shares Option
E
Shares Option
Tidak ada sistem shares option di Bank.
F
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut: Deskripsi Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
Persentase 2.852%
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
231%
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
250%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
114%
G
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 25 Januari, 29 April, 27 Juli, dan 15 November 2011. Semua rapat telah dihadiri oleh 100% anggota Dewan Komisaris secara langsung, yang berarti telah mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Bank. Setiap rapat pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) sesi: Pertemuan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dan Pertemuan Dewan Komisaris. Rincian rapat adalah sebagai berikut: No.
Kehadiran
Tanggal
1
Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference
2
Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris
April 29, 2011
3
Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris
July 27, 2011
4
Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference
Nov 15, 2011
Jan 25, 2011
25
H
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Selama tahun 2011, tidak ada penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi di Bank.
I
Permasalahan Hukum
Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2011 adalah sebagai berikut: Jumlah
Permasalahan Hukum
Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
0
‐
Dalam proses penyelesaian
3
‐
Total
3
‐
Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut: Tahun
Jenis Sengketa Jumlah Klaim Pajak (jutaan Rp.)
Status per 31 Desember 2011
MAHKAMAH AGUNG
2002
PPh Badan
81.424
2003
Imbalan Bunga PPh Badan
15.392
Pada tanggal 1 April 2011 Bank menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mencabut Keputusan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 terhadap pendapatan Bunga atas Kredit Non‐performing, Rugi Selisih Kurs dan Biaya Cadangan. Pada tanggal 15 April 2011 Bank mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Hasil dari permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal pajak belum dapat ditentukan. Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan imbalan bunga. Hasil dari permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal pajak belum dapat ditentukan.
26
Tahun
Jenis Sengketa Jumlah Klaim Pajak (jutaan Rp.)
Status per 31 Desember 2011
MAHKAMAH AGUNG
2002
Imbalan Bunga PPh Badan
42.431
Pada bulan Januri 2012, Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan dari Pengadilan Pajak dan menolak untuk membayar imbalam bunga sebesar Rp. 42.431 juta. Keputusan dari permohonan kasasi yang diajukan Direktur Jenderal Pajak ke Mahkamah Agung belum dapat ditentukan saat ini.
J
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Selama tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang timbul di Bank. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern yang tertulis dalam Manual Kepatuhan mengenai penanganan, administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Selain itu, pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, juga menerbitkan “Rules for Managing Conflict of Interest" yang telah diterapkan di Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
K
Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank
Selama tahun 2011, tidak terdapat buy back shares dan buy back obligasi Bank.
L
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan
Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik yang diberikan oleh Bank selama tahun 2011.
27
II NO 1
2
3
4
5
6
Aspek yang dinilai
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat
Kekuatan dan Kelemahan
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
Dewan Komisaris mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar laranganlarangan yang ditetapkan dalam ketentuan. Pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
2
Fungsi Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Direksi telah diadakan secara periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi cukup memenuhi prinisip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif. Namun berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010, terdapat beberapa kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
Bank telah berkomitmen untuk menindak lanjuti beberapa kelemahan tersebut seperti yang telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010. Bank akan memantau secara ketat perkembangan dari setiap tindak lanjut untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
2
Penanganan Benturan Kepentingan
1
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan Fungsi Audit Internal
2
2
Action Plan
Fungsi dan aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Kelangkapan dan pelaksanaan tugas komite akan Remunerasi dan Nominasi telah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan- terus ditingkatkan. ketentuan yang berlaku. Rapat setiap Komite juga telah diselenggarakan secara berkala. Bank telah menegaskan ketentuan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, mengungkapkan, mengadakan diskusi, dan mendokumentasikan benturan kepentingan, dan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya. Di tahun 2011, tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
Bank senantiasa akan mematuhi peraturan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, mengungkapkan, mendiskusikan dan mendokumentasikan benturan kepentingan, dan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa tidak akan ada transaksi yang dapat menempatkan Bank ke dalam situasi dengan benturan kepentingan.
Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing dan mengkaji ulang kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bank akan terus menerus meningkatkan ‘Compliance Awereness ’ di seluruh jenjang organisasi Bank, agar prinsip kepatuhan akan selalu dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
Pelaksanaan fungsi audit internal telah berjalan efektif. Namun, pelaksanaan Audit Bank akan terus mengembangkan penerapan Audit Berbasis Risiko yang baru dimulai pada bulan April 2008 akan terus ditingkatkan Berbasis Risiko dan merevisi rencana kerja secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk tersebut pada bulan Mei 2011. posisi 31 Desember 2010, masih terdapat beberapa kekurangan pada rencana kerja SKAI tahun 2011.
Target Date
Status
-
Ongoing Process
Des 2011
Done
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
Mei 2011
Done
II NO 7
8
9
Aspek yang dinilai Penerapan Fungsi Audit Eksternal
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat 1
2
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party ) Dan Debitur Besar (Large Exposures )
3
10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
2
11 Rencana Strategis Bank
Nilai Komposit
2
2
Kekuatan dan Kelemahan
Action Plan
Target Date
Status
-
Ongoing Process
Des 2011
Done
Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja sebagai audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011. Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku.
Bank akan terus menjaga kepatuhan untuk memastikan bahwa penunjukan auditor eksternal serta pelaksanaan audit tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk program e-learning. Terkait manajemen risiko, Manajemen secara aktif mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia posisi tanggal 31 Desember 2010, terdapat beberapa kelemahan pada penerapan manajemen risiko.
Bank akan meningkatkan fungsi dari setiap section dari Risk Management Department agar dapat mengukur profil risiko pada masing-masing risiko.
Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK selama tahun 2011. Per tanggal 31 Desember 2011, risiko terakhir untuk industri keuangan adalah 2,92% dari total portofolio portofolio. Bank telah mengurangi risiko konsentrasi kredit kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik dengan SBLC atau dengan Corporate Guarantee dari perusahaan multi nasional.
Bank akan selalu memantau peningkatan konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehatihatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat dimitigasi dan dikontrol dengan baik.
-
Ongoing Process
Informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal lainnya juga telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2011.
Bank akan terus meningkatkan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Ongoing Process
Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Per tanggal 31 Desember 2011, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low . Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2011 secara keseluruhan adalah baik (lebih tinggi dari target) sebagaimana tercermin dalam permodalan, kualitas aset dan profitabilitas.
Bank akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target usaha kinerja Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank 2012-2014 dan secara teratur memantau kemajuannya untuk memastikan bahwa risiko strategis tetap berada pada level rendah.
Des 2012
In Progress
Peringkat: BAIK
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN SELF‐ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2011
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; • efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; • kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang‐kurangnya 3 (tiga) Jumlah Dewan Komisaris PT BSMI 4 (empat) orang, tidak melebihi jumlah Direksi (7 orang). orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang‐kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia (Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto dan Sdr. Subianto Rustandi). di Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Jumlah Komisaris Independen 2 (dua) orang, 50% dari jumlah Dewan Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komisaris, maka persyaratan ini telah terpenuhi. 4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah Pengangkatan Sdr. Hiroshi Irie dan Sdr. Subianto Rustandi sebagai Wakil memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Komisaris Utama dan Komisaris Independen telah memperhatikan Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi no.: BSMI/RemCom/2011/012 tanggal 29 April 2011 dan no.: BSMI/RemCom/2011/014 tanggal 6 Mei 2011 serta telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Keputusan Sirkular para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
1
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal‐hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama. 6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu‐waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Komisaris Independen tidak mempunyai rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. ANALISIS SELF ASSESMENT Prinsip‐prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan per semester ke BI, kunjungan Komisaris Independen secara berkala dan diadakannya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi per kuartal (25 Januari, 29 April, 27 Juli dan 15 November 2011) dengan tujuan untuk mengawasi aktivitas Direksi dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi Bank dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana bisnis Bank dan kebijakan strategis lainnya (apabila ada) dan membahasnya
2
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
pada rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan bulanan dan laporan per semester oleh Internal Audit Department. Dewan Komisaris memberikan saran dan pendapatnya pada laporan bulanan. Tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank selama tahun 2011. Jika terjadi pelanggaran, Dewan Komisaris akan melaporkannya sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Telah dilaksanakan. Keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007, sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk pada tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan Sdr. Akhmad Ludzain dan Sdr. Hiroshi Irie sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Sdr Subianto Rustandi sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sdr. RAG. Bramono Dwiedjanto sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan
3
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung‐jawabnya secara optimal.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun. 2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions
oleh Direksi berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris no: 021/BOC/Circular/X/2011. Telah dilaksanakan dengan penunjukan anggota Komisaris sebagai anggota Komite dan berpartisipasi secara aktif dalam rapat Komite. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 28 Juni 2007. Pada tanggal 27 Juli 2010, Bank telah melakukan revisi I dan pada tanggal 15 November 2011 melakukan revisi II atas tata tertib kerja tersebut. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Komisaris berkewarganegaraan Indonesia melakukan kunjungan secara berkala, sedangkan Komisaris berkewarganegaraan Jepang juga melakukan kunjungan ke Indonesia jika ada masalah‐masalah penting yang perlu didiskusikan dan hadir pada rapat Dewan Komisaris baik secara langsung maupun melalui telekonferensi. ANALISIS SELF ASSESMENT Rapat Dewan Komisaris, yang telah diselenggarakan 4 (empat) kali (tanggal 25 Januari, 29 April, 27 Juli dan 15 November 2011), dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik melalui teknologi telekonferensi maupun secara fisik. Telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik. Di tahun 2011, tidak terdapat dissenting
4
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS yang terjadi secara jelas. 4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
opinions. Telah dilaksanakan, bukti tertulis penyampaian bahan rapat juga telah terdokumentasi dengan baik. Telah dilaksanakan. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Bank dan bukti‐bukti terkait dengan tindak lanjut tersebut telah didokumentasikan dengan baik. D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Telah diungkapkan melalui surat pernyataan yang disampaikan pada saat 1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) proses pencalonan/fit and proper test dan akan dilaporkan pada laporan atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank pelaksanaan GCG tahun 2011. dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG. 2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. yang ditetapkan RUPS. E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan
5
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS dan reputasi keuangan yang memadai. 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak‐pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun. 3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Not Applicable. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Masayuki Shimura melalui surat BI No. 12/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 22 Juli 2010. Sdr. Hiroshi Irie melalui surat BI No. 13/91/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011. Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto melalui surat BI No.11/32/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 19 Maret 2009. Sdr. Subianto Rustandi melalui surat BI No. 13/91/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011.
6
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 3 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. 1
Termasuk dalam kriteria perigkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku
7
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA 2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Pedoman dan prosedur kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk dan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana tindak lanjut: Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip‐prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
2
Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari self assessment pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan Good Corporate Governance. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (action plan), yang meliputi tindakan korektif (corrective action) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance.
8
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Jumlah anggota Direksi saat ini adalah 7 (tujuh) orang. 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah Pengangkatan Sdr. Masaya Hirayama sebagai Direktur Utama untuk memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite menggantikan Sdr. Shuji Fujikawa efektif tanggal 25 Januari 2012 telah Remunerasi dan Nominasi. memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi no.: BSMI/RemCom/2011/018 . 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, tahun di bidang perbankan. kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Direksi tidak memiliki rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan calon anggota Direksi. GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka
9
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 6. Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Pengangkatan Sdr. Akhmad Ludzain dan Sdr. Hiroshi Irie sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Sdr Subianto Rustandi sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Sdr. RAG. Bramono Dwiedjanto sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris no: 021/BOC/Circular/X/2011. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Bank.
10
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. 3. Direksi telah melaksanakan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI,
Telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang telah didokumentasikan dalam hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 31 Desember 2010 antara lain sebagai berikut: • Masih terdapat kelemahan dalam penunjukan, penggunaan TKA dan pelaksanaan transfer knowledge dari TKA kepada tenaga pendamping. • Bank belum menyelesaikan terjemahan kebijakan dan prosedur ke dalam Bahasa Indonesia. Komitmen dan tindak lanjut bank: Per 31 Desember 2011, Bank telah menyelesaikan temuan‐temuan tersebut diatas dengan: ‐ Bank telah memperbaiki mekanisme penunjukkan dan penggunaan TKA dengan mengimplementasikan format baru penunjukkan TKA yang komprehensif. ‐ Memperbaiki Kebijakan dibidang HRD terkait denganProgram Pelatihan dan Transfer Knowledge. ‐ Bank telah menyelesaikan terjemahan seluruh kebijakan dan prosedur ke dalam Bahasa Indonesia. Direksi telah membentuk Internal Audit Department (IAD) sebagai SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Compliance Department (COD) sebagai Satuan Kerja Kepatuhan, yang dapat dilihat dalam struktur organisasi Bank. Telah dilaksanakan dengan menyusun rencana tindak lanjut dan target
11
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan‐kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. C. Efektivitas Rapat Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi
penyelesaiannya pada setiap temuan dan rekomendasi audit. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2008, 2009 dan 2010 pada RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2009, 31 Maret 2010, 8 April 2011 and 26 Maret 2012. Telah dilaksanakan via BSMI Library pada Lotus Notes yang mudah diakses pegawai. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Direksi telah melaporkan aktivitasnya dalam rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi juga telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris melalui surat, e‐mail dan/atau telepon. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah disusun pada tanggal 28 Juni 2007. Pada tanggal 2 Mei 2011, Bank telah melakukan revisi I. ANALISIS SELF ASSESMENT Rapat Direksi telah dilaksanakan dalam rangka penetapan kebijakan dan keputusan strategis seperti perubahan struktur organisasi.
12
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan Telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi anggota Direksi. musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas didokumentasikan dengan baik. Di tahun 2011, terdapat 1(satu) dissenting dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi. opinions mengenai kebijakan sertifikasi manajemen risiko. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan Telah dilaksanakan. dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
ANALISIS SELF ASSESMENT Telah diungkapkan melalui surat pernyataan yang disampaikan pada saat proses pencalonan / fit & proper test dan akan diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2011. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
13
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 4. Anggota Direksi baik sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki Anggota Direksi baik sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada pada suatu perusahaan lain. suatu perusahaan lain dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan keuangan yang memadai. pengangkatan anggota Direksi. 2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang Telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam surat pernyataan independensi. independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. 3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat surat persetujuan dari Bank Indonesia. persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Shuji Fujikawa melalui surat BI No. 12/86/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 1 Juli 2010. Sdr. Masaya Hirayama melalui surat BI No. 13/134/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 13 Desember 2011 (menggantikan Sdr. Shuji Fujikawa efektif tanggal 25 Januari 2012). Sdr. Nobuyasu Akagi melalui surat BI No. 11/130/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 24 September 2009. Sdr. Shoichi Yamashiro melalui surat BI No. 8/42/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 April 2006. Sdr. Bruno Octer Purba melalui surat BI No. 7/26/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 21 Juni 2005. Sdri. Tri Harini dan Sdri. Trie Karjati Wibowo melalui surat BI No.
14
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 10/23/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 20 Februari 2008. Penunjukan Sdri. Trie Karjati Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan melalui surat BI No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008. Sdr. Ajar Siswandono melalui surat BI No. 11/92/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 15 Juli 2009. KRITERIA PERINGKAT 1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 2
• • • • •
Peringkat 3
• • • • •
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan‐ kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
15
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 3) Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinisip‐prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2012, terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. Bank telah menindaklanjuti dan menyelesaikan semua temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010. Rencana tindak lanjut: Dewan Direksi akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip‐prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
16
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. SUB FAKTOR A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Komite Audit Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang bernama Sdr. Tjarsim Adi Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang Sasmita (Komisaris Independen) sampai dengan bulan September 2011 dan dari keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang bulan Oktober 2011 digantikan oleh Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto, Sdr. Jenly ahli di bidang hukum atau perbankan. Hendrawan (Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi), Sdri. Constance J. Rehatta (ahli di bidang perbankan). Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit diketuai oleh Sdr. Tjarsim Adi Sasmita sampai dengan bulan September 2011 dan dari bulan Oktober 2011 digantikan oleh Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (keduanya adalah Komisaris Independen). Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Seluruh anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen (Sdr. Tjarsim Adi Sasmita sampai dengan bulan September 2011 dan Sdr. RAG Bramono Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Dwiedjanto dari bulan Oktober 2011) dan dua orang sebagai Pihak Independen (Sdr. Jenly Hendrawan dan Sdri. Constance J. Rehatta). Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang Integritas, akhlak dan moral yang baik yang dimiliki oleh Komite Audit telah baik. mendukung kinerja Komite Audit yang telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan pengangkatan Komite Audit. 2. Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari Pada bulan Oktober 2011 telah dilakukan pergantian anggota Komite Pemantau
17
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
Risiko, sehingga saat ini anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, yang bernama Sdr. Subianto Rustandi (Komisaris Independen), Sdr. Sofyan Rambey (ahli di bidang manajemen risiko), Sdri. Maharany Reza (ahli di bidang perbankan). Sehubungan dengan pergantian terebut di atas, posisi ketua Komite Pemantau Risiko juga telah diserahterimakan dari Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen) kepada Sdr. Subianto Rustandi (Komisaris Independen). Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen (Sdr. Subianto Rustandi) dan 2 (dua) orang sebagai Pihak Independen (Sdr. Sofyan Rambey and Sdri. Maharany Reza). Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan fungsinya juga telah menunjukkan integritas, akhlak dan moral yang baik. Pada bulan Oktober 2011 telah dilakukan pergantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga saat ini anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga( orang yang bernama Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen), Sdr. Hiroshi Irie (Wakil Presiden Komisaris) dan Sdr. Akhmad Ludzain (Pejabat Eksekutif, Kepala bagian Human Resources Department). Sdr. Akhmad Ludzain, Pejabat Eksekutif yang bertangung jawab di bidang Human Resources di Bank, telah bekerja di bidang Human Resources lebih dari 10 tahun dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan dan sistem remunerasi serta succession plan Bank.
18
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. 4. Rangkap Jabatan Anggota Komite Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 5. Independensi Anggota Komite Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hanya terdiri dari 3 (tiga) orang. Bank tidak membentuk Komite secara terpisah. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Anggota Komite tidak mempunyai rangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan
19
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak‐pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite KREITERIA/INDIKATOR 1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah mereview: o pelaksanaan tugas SKAI;
dengan Bank. Not Applicable.
Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit sebagaimana tercantum dalam Audit Committee Charter (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 07 Januari 2011, 14 Januari 2011, 28 Januari 2011, 18 Februari 2011, 25 Februari 2011, 17 Maret 2011, 25 Maret 2011, 15 April 2011, 21 April 2011, 27 Mei 2011, 17 Juni 2011, 24 Juni 2011, 15 Juli 2011, 29 September 2011, 27 Oktober 2011, 29 November 2011, 06 Desember 2011 dan 22 Desember 2011. Review atas pelaksanaan kinerja SKAI telah dilaksanakan dengan baik. Petunjuk dan saran/rekomendasi telah disampaikan secara langsung kepada Kepala SKAI pada saat rapat berlangsung (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat tertanggal 18 Februari 2011, 25 Maret 2011, 21 April 2011, 27 Mei 2011, 17 Juni 2011, 29 September 2011, 27 Oktober 2011, 29 November 2011 dan 22 Desember 2011).
20
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
Untuk memastikan pelaksanaan KAP telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan hal‐hal sebagai berikut: 1. Memilih Kantor Akuntan Publik dengan kondisi‐kondisi tertentu, seperti telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit, khususnya audit dalam industri perbankan, memiliki tim audit yang handal, dan sebagainya (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 18 Februari 2011; Memorandum nomor AC‐21/II‐11 tertanggal 22 Februari 2011). 2. Melakukan kaji ulang atas pelaksanaan audit (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 07 Januari 2011; 21 April 2011) Pelaksanaan tugas ini dilakukan adalah sebagai berikut: Mendiskusikan laporan keuangan Bank, terutama apabila ada figure yang mencolok/berlebihan, Komite Audit segera mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Departemen terkait/Akunting untuk mendapatkan informasi tindak lanjut yang perlu dilakukan (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 27 Mei 2011, 24 Juni 2011, 29 September 2011, dan 22 Desember 2011). Komite Audit telah memantau secara ketat tindak lanjut atas hasil temuan SKAI (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 18 Februari 2011, 25 Maret 2011, 21 April 2011, 27 Mei 2011, 17 Juni 2011, 29 September 2011, 27 Oktober 2011, 29 November 2011 dan 22 Desember 2011); Kantor Akuntan Publik (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal (21 April 2011, 27 Mei 2011, 15 Juli 2011 dan 29 September 2011); dan hasil pengawasan Bank Indonesia (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 28 Januari 2011, 25
21
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Februari 2011, 15 Juli 2011, 29 September 2011, 27 Oktober 2011, 29 November 2011 dan 22 Desember 2011) sampai dengan temuan/rekomendasi tersebut selesai ditindaklanjuti. Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (hal tersebut telah dituangkan dalam Memorandum nomor AC‐21/II‐11 tertanggal 22 Februari 2011). Rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Pemantau Risiko dibuat berdasarkan: • Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank. • Pantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan cara: - Melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko; - Melakukan kaji ulang secara bulanan terhadap risalah rapat Risk Management Coordination dan rapat RMC, serta memantau tindak lanjut terhadap hal‐hal yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko Bank. - Melakukan kaji ulang serta memberikan masukan untuk menyempurnakan Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan. - Mengundang unit kerja operasional untuk mendiskusikan tugas dan tanggung jawabnya serta hal‐hal yang terkait dengan manajemen risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Bank.
22
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi dan melaporkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Telah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Remuneration and Nomination Committee Charter. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan sistem dan prosedur rekomendasi atas pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi and anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan telah merevisi prosedur tersebut pada bulan Juni 2010 sesuai dengan arahan dari audit Bank Indonesia dan SMBC. Telah dilaksanakan. Selama tahun 2011 telah mengeluarkan 3 (tiga) rekomendasi untuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu: 1. Pada bulan April 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi menerbitkan rekomendasi atas pencalonan Sdri. Nur Arini sebagai Direktur. 2. Pada bulan April 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi menerbitkan rekomendasi atas pencalonan Sdr. Subianto Rustandi untuk mengganti Sdr. Tjarsim Adisasmita sebagai Komisaris Independen. 3. Pada bulan Mei 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi menerbitkan rekomendasi atas pencalonan Sdr. Hiroshi Irie untuk mengisi posisi Wakil
23
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
C. Efektivitas Rapat Komite KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
Komisaris Utama yang kosong sejak pengunduran diri Sdr. Yuichi Hirano pada bulan Juni 2011. Pada bulan Maret 2011, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji ulang hasil penilaian tahunan yang dilakukan oleh setiap Ketua Komite atas kinerja anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan memberikan rekomendasi atas penunjukan ulang anggota Komite ulang berasal dari Pihak Independen kepada Dewan Komisaris. ANALISIS SELF ASSESMENT Selama tahun 2011, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 18 (delapan belas). Komite Pemantau Risiko telah mengadakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali. Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali. Sementara itu, di setiap Committee Charter, rapat komite diadakan sekurang‐kurangnya sekali dalam sebulan kecuali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diadakan sekurang‐ kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Semua rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Semua rapat Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 66% (enam puluh enam per seratus) dari jumlah total anggota termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Keputusan rapat diambil berdasarkan diskusi dan kesepakatan di antara anggota setiap Komite.
24
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan Risalah rapat telah dibuat dengan lengkap dan didokumentasikan dengan baik. pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. 6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan Hasil rapat semua Komite telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dalam rapat secara optimal oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan dimanfaatkan secara optimal. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE Peringkat 1 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite‐Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien. Peringkat 2 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite‐Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 3 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite‐Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Peringkat 4 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite‐Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara kurang
25
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE efektif dan efisien. Peringkat 5 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. • Rekomendasi Komite‐Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) -
Komite Audit Fungsi dan kegiatan Komite Audit telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Rapat Komite Audit telah berjalan sesuai dengan pedoman internal (Audit Committee Charter).
-
Komite Pemantau Risiko Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko telah telah berjalan efektif sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Komite Remunerasi dan Nominasi Fungsi dan aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Namun, selama tahun 2011, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya diselenggarakan sebanyak 3(tiga) kali, sedangkan berdasarkan Committee Charter, rapat harus diselenggarakan sekurang‐kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan (4 kali dalam setahun).
Rencana tindak lanjut: Bank akan secara berkelanjutan meningkatkan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TUJUAN Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)‐nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank. Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian 1. Sebagai acuan dalam menangani benturan kepentingan, Bank memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata mengenai : tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank. pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan Selanjutnya, dalam menangani benturan kepentingan tersebut Bank juga kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. mengacu pada “Rules for Managing Conflict of Interest” yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku di Indonesia. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan 2. Tidak terdapat laporan benturan kepentingan selama tahun 2011. dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi 3. Selama tahun 2011, tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Ekeskutif keuntungan Bank. mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. KRITERIA PERINGKAT1– PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. y Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 2 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
27
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 3 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 4 y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadminsitrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 5 y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1) Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank dan selalu dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tidaknya benturan kepentingan telah diungkapkan dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi. Selama tahun 2011 tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya. Rencana tindak lanjut: Bank akan selalu menerapkan prinsip kehati‐hatian terhadap transaksi dengan pihak terkait termasuk pula dalam hal “Benturan Kepentingan”. Bank juga akan terus menerus memperhatikan ketentuan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, mengungkapkan, mengadakan diskusi, dan mendokumentasikan benturan kepentingan, dan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
28
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK TUJUAN Untuk menilai: • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direktur Kepatuhan 1. Direktur Kepatuhan bertugas: a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank a. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, peraturan perundang‐undangan yang berlaku, Direktur Kepatuhan telah melalui: melakukan beberapa hal sebagai berikut : 1) Menetapkan ’Compliance Plan’ setiap tahun sebagai acuan terhadap • menetapkan langkah‐langkah yang diperlukan dengan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan memperhatikan prinsip kehati‐hatian; yang berlaku ; serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk mencapai tujuan tersebut. 2) Melalui Satuan Kerja Kepatuhan, menginformasikan setiap penerbitan ketentuan Bank Indonesia kepada seluruh karyawan dan Dewan Direksi. • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak Jika diperlukan, juga dilakukan diskusi dengan dengan departemen menyimpang dari ketentuan; terkait. Untuk memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan tersebut, setiap penerbitan ketentuan tersebut kemudian didiskusikan dalam Rapat Kepatuhan (Compliance Meeting) untuk membahas langkah‐langkah yang harus dilakukan Bank dalam mematuhi ketentuan tersebut serta membahas pula permasalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Rapat Kepatuhan diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian.
29
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
Dalam Rapat Kepatuhan tersebut juga dibahas apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui dengan pasti penyebab terjadinya pelanggaran serta untuk menentukan tindakan yang harus diambil agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. 3) Perkembangan dari kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia maupun lembaga otoritas bewenang lainnya juga didiskusikan di Rapat Kepatuhan yang diselenggarakan tiap bulannya. Diskusi tersebut, antara lain, mencakup langkah‐langkah yang telah dilakukan Bank untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan Bank Indonesia maupun lembaga otoritas yang berwenang lainnya, seperti Direktorat Pajak. Diskusi tersebut ditujukan untuk memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, antara lain: • Bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan, melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya dengan menginformasikan keberadaan peraturan tersebut kepada seluruh pegawai dan Manajemen Bank melalui aplikasi Lotus Notes, serta membahasnya di forum Compliance Meeting (Rapat Kepatuhan), dan apabila perlu, dilakukan study meeting dengan Kepala Bagian yang terkait. Pembahasan dilakukan dengan tujuan agar peraturan‐peraturan tersebut dipahami dan mengukur dampak dari peraturan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan Bank.
30
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak‐pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.
b. Dalam setiap pertemuan yang dihadiri Dewan Direksi , maupun dalam arahan yang diberikan kepada para karyawan, Direktur Kepatuhan selalu memberikan pandangan dari sisi kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, terhadap permasalahan kepatuhan, Direktur Kepatuhan akan melakukan penilaian dari segi kepatuhan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan melakukan konsultasi lebih lanjut ke Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang lainnya jika diperlukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank serta keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Direktur Kepatuhan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan, mengadakan Rapat Kepatuhan yang berperan sebagai alat monitor terhadap masalah‐masalah kepatuhan yang penting, seperti menginformasikan masalah tersebut kepada peserta rapat dan memantau perkembangannya secara berkala. Rapat Kepatuhan diadakan secara berkala tiap bulannya dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian. Selain itu, Direktur kepatuhan juga secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dalam pertemuan Dewan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan serta kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap kuartal. Laporan tersebut antara lain mencakup penyampaian ketentuan dan peraturan perundang‐undangan baru, analisa permasalah kepatuhan, dst. Dengan penyampaian laporan tersebut, seluruh anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris akan mengetahui pelaksanaan prinsip kepatuhan dalam kegiatan usaha bank.
31
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.
d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008 serta telah disahkan dalam RUPS. e. Selain hal tersebut di atas, peran Direktur Kepatuhan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, juga dilakukan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut : • memantau pelaksanaan prinsip‐prinsip kehati‐hatian antara lain namun tidak terbatas pada pemenuhan terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Penilaian Kualitas Aktiva, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Giro Wajib Minimum dan Peringkat CAMELS. • mengawasi Tim Pengaduan Nasabah and memastikan bahwa pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik. • melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan‐laporan periodik kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. • Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan / prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan / prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Dengan dibantu Satuan Kerja Kepatuhan, melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing. 2. Direksi a. Direksi telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Kepatuhan (Compliance Manual) dan setiap perubahan dari kebijakan maupun prosedur manual di setiap departemen; serta memberikan persetujuan terhadap Program Kepatuhan setiap tahun. Pelaksanaan kebijakan dan program
32
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan telah: a. Independen terhadap satuan kerja operasional; b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan
tersebut juga dikontrol serta dipantau oleh Direksi.. b. Seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur telah diinformasikan ke seluruh jenjang organisasi terkait melalui Lotus Notes yang dapat diakses oleh semua karyawan. c. Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dengan menetapkan langkah untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan; mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 3. Satuan Kerja Kepatuhan a. Bank memiliki Bagian Kepatuhan yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan seperti yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut: • Bagian Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari satuan kerja lainnya. • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan • Bagian Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalah kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. b. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur internal Bank dengan memeriksa kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur
33
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK peraturan perundang‐undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi. 4. Bank telah: a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;
Satuan Kerja atas ketentuan dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku berdasarkan metode secara acak. Jika terdapat perubahan atau pengeluaran sistem internal dan prosedur Bank, Bagian Kepatuhan harus memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan memberikan pandangan dari sisi kepatuhan jika diperlukan. c. Selain hal tersebut di atas, peran Satuan Kerja Kepatuhan terkait dengan manajemen risiko kepatuhan , juga dilakukan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut : • melakukan identifikasi Risiko Kepatuhan pada setiap aktivitas fungsional • melakukan pengukuran Risiko Kepatuhan • memantau Risiko Kepatuhan • mengontrol Risiko Kepatuhan 4. Untuk mendukung fungsi kepatuhan, Bank telah a. melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank; Menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari fungsi kepatuhan di Bank dan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Selain itu, Bank juga mengadakan in‐ house training dengan mengundang instruktur pelatihan dari pihak berwenang yang menerbitkan peraturan. Selama 2011, Bank telah mengadakan 4 (empat) in‐house compliance training dengan topik‐topik sebagai berikut: • Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum • Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko
34
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur b. Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
• Batas Maksimum Pemberian Kredit & Penilaian Kualitas Aktiva • Posisit Devisa Neto Bank juga mengadakan pelatihan internal terkait dengan permasalahan kepatuhan tertentu, seperti Pelatihan mengenai APU & PPT. Perlu ditekankan bahwa pelatihan tersebut adalah wajib untuk seluruh karyawan dan dilakukan melalui media elektronik, dengan kerjasama dari Bagian Sumber Daya Manusia; dan Mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti pelatihan eksternal, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bagian Kepatuhan bekerjasama dengan Bagian Sumber Daya Manusia memberikan usulan kepada Pengurus Bank untuk menugaskan pegawai Bank berpartisipasi dalam pelatihan terkait dengan kepatuhan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelatihan (training provider) eksternal. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan ke Bank Indonesia untuk semester II/2010 dan semester I/2011 masing‐masing pada tanggal 28 Januari 2011 dan 29 Juli 2011. Selama tahun 2011, tidak ada laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku.
35
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peringkat 2 • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang‐ undangan yang berlaku. Peringkat 3 • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peringkat 4 • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
36
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Peringkat 5 • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan/ prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Selama Januari – Desember 2011, the Bank menerima 1 (satu) sanksi administratif terhadap kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia. Rincian dari sanksi administratif tersebut adalah sebagai berikut: • Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 31 Desember 2010, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar IDR 650,000, dengan rincian sebagai berikut: a. Perbedaan penilaian kolektabilitas sebanyak 2 (dua) debitur @ IDR 100,000 = IDR 200,000 b. Kesalahan pelaporan LHBU Formulir 201 sebanyak 9 (sembilan) hal @ IDR 50,000 = IDR 450,000 Rencana tindak lanjut: Bank akan terus menerus meningkatkan ‘Compliance Awereness’ dan mendukung ‘Budaya Kepatuhan’ di seluruh jenjang organisasi Bank melalui pengembangan sistem, kebijakan kepatuhan, dst, untuk meningkatkan implementasi dari prinsip‐prinsip kepatuhan pada setiap aktivitas Bank.
37
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan fungsi audit internal Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang‐undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit internal Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi bertanggung jawab atas: • Tenciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin Struktur pengendalian internal yang meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, terselenggaranya fungsi audit internal Bank dalam setiap metode dan ketentuan yang terkoordinasi di dalam Bank telah dibentuk oleh Bank termasuk Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Department) yang tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit internal Bank sesuai dengan merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit serta pelaporan hasil audit kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank. Bank kepada RUPS. 2. Bank: • Menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh Bank telah membentuk SKAI untuk melaksanakan fungsi audit internal secara aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan efektif pada aktivitas perbankan berdasarkan Audit Berbasis Risiko yang terangkum dalam Rencana Kerja Tahunan SKAI. dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Bank telah melaksanakan ketentuan‐ketentuan SPFAIB dengan menyusun Piagam Audit Internal, membentuk SKAI, dan menyusun panduan audit internal. (SPFAIB), dengan: o Menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter); o Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI); o Menyusun panduan audit internal. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja SKAI merupakan kelembagaan independen atau terpisah dari satuan kerja operasional. operasional dan satuan kerja lainnya.
38
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL • Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 3. SKAI telah: • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
Pihak eksternal yang independen telah melakukan kaji ulang secara berkala atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia setiap tiga tahun. Hasil kaji ulang terakhir mencakup profiling SKAI terhadap ketentuan SPFAIB dan Audit TI / Manajemen Risiko berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Kaji ulang tersebut dilaksanakan oleh pihak eksternal independen yang ditunjuk (KPMG) pada bulan Juli 2011. Hasil kaji ulang yang dimaksud menyebutkan bahwa kinerja dan kepatuhan SKAI telah sesuai dengan ketentuan SPFAIB serta Audit TI/Manajemen Risiko sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia.
Kriteria atau kualifikasi sebagai auditor telah ditentukan untuk mendukung program rekrutmen auditor. Rencana pendidikan dan pelatihan auditor telah ditentukan serta dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen sehingga dapat melaksanakan tugas/audit secara objektif dan bebas dalam cakupan bidang audit. Audit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja SKAI berikut pemantauan hasil audit telah dilakukan secara berkesinambungan. Namun, berdasarkan hasil kaji ulang oleh Bank Indonesia terhadap rencana kerja SKAI tahun 2011, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditambahkan, diantaranya: • Penjelasan tentang mengapa terdapat 5 departemen yang tidak termasuk dalam daftar departemen yang akan diaudit audit plan 2011. • Fokus pemeriksaan dalam rencana kerja harus lebih diarahkan pada
39
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL • Melaksanakan tugas sekurang‐kurangnya meliputi penilaian: o kecukupan Sistem Pengendalian Internal Bank; o efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank; o kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
pemeriksaan kesesuaian praktek operasional dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen dan tindak lanjut Bank: Rencana kerja SKAI telah direvisi sesuai dengan hasil kaji ulang Bank Indonesia. Tugas dari SKAI melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal yang meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dalam masing‐masing unit kerja. Termasuk didalamnya adalah kecukupan, efektivitas dan kualitas kerja. Namun, berdasarkan hasil tim pengawasan Bank Indonesia per posisi audit 31 Desember 2010, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh SKAI dalam auditnya, yaitu: Dalam bidang audit Tresuri: untuk melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku (dalam hal ini adalah pemberian pendelegasian wewenang kepada seorang advisor/non karyawan Bank untuk melakukan transaksi deal). Dalam bidang audit kredit –Asset Purchase: untuk melakukan kunjungan ke kantor cabang multifinance dan melakukan kaji ulang terhadap keandalan sistem informasi yang digunakan oleh multifinance terkait. Komitmen dan Tindak lanjut Bank: SKAI telah menambahkan/melakukan hal‐hal yang tersebut di atas dalam audit bidang Tresuri dan kredit Asset Purchase serta mendokumentasikan hasil audit tersebut.
SKAI telah melaporkan seluruh hasil pemeriksaan dan meminta unit kerja terkait untuk segera melakukan tindakan perbaikan dan upaya pencegahan agar
40
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
hal tersebut tidak berulang di kemudian hari. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan serta upaya tindak lanjut tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris. SKAI telah menganalisa dan memantau perkembangan tindaklanjut perbaikan dari auditee serta melaporkannya secara berkesinambungan. SKAI telah menelaah secara berkala serta melakukan pengkinian terhadap pedoman dan prosedur kerja sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL Peringkat 1 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Peringkat 2
• •
Peringkat 3
• •
Peringkat 4
• •
Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan cukup efektif, pedoman internal cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit internal. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif. Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan kurang efektif, pedoman internal kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
41
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL Peringkat 5 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan tidak efektif, pedoman internal tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 3) Pada bulan Juli 2011, pihak eksternal yang independen (KPMG) melakukan kaji ulang terhadap Internal Audit Quality Assurance 3 (tiga) tahunan. Hasil dari kaji ulang tersebut adalah kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Internal telah sesuai dengan persyaratan SPFAIB (The Standard of The Practice of Internal Audit) dan IT Audit Risk Management berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Semua rekomendasi dari Bank Indonesia atas hasil pemeriksaan Pengawas Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010 untuk memasukkan hal‐hal yang terkait ke dalam Rencana Kerja Tahunan Audit Intern dan jadwal audit di lapangan telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut: Bank akan konsisten memelihara kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Internal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan memasukkan hal‐hal yang terkait ke dalam Rencana Kerja Tahunan Audit Intern dan jadwal audit di lapangan sesuai dengan rekomendasi dari tim pengawas Bank Indonesia.
42
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Eksternal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Telah dilaksanakan. Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Young). Bank Indonesia. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut‐turut. (lima) tahun buku berturut‐turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan KAP dan persetujuan RUPS telah diperoleh. melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Telah dilaksanakan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tertuang dalam engagement letter yang telah didokumentasikan dengan Publik sekurang‐kurangnya memenuhi aspek‐aspek: baik. • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah: • Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat
43
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL waktu. bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. lingkup audit yang ditetapkan. KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL Peringkat 1 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 2
• • •
Peringkat 3
• • •
Peringkat 4
• • •
Peringkat 5
• • •
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
44
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1) Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja sebagai audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011. Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku. Rencana tindak lanjut: Bank akan terus menjaga kepatuhan untuk memastikan bahwa penunjukan audit eksternal serta pelaksanaan audit tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3
Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
45
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TUJUAN Untuk menilai : • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Standar Penerapan diantaranya: Manajemen Risiko. • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko termasuk Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan • Dewan Komisaris mengevaluasi laporan Direksi mengenai penerapan kebijakan manajemen risko. kebijakan manajemen risiko pada rapat Dewan Komisaris serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang • Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberikan persetujuannya dalam hal terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan pemberian kredit yang dilakukan Direksi kepada pihak terkait/ terafiliasi Komisaris. dengan Bank. 2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, • Direksi melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko dan penerapan pengendalian internal, termasuk kebijakan, prosedur, dan limit. kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk • Direksi secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya dan sistem untuk mengelola manajemen risiko. menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.
46
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu • Direksi menerapkan peningkatan kualitas staf dengan mengikutsertakan staf yang bersangkutan dalam training, seminar, mengundang sumber daya keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara eksternal (training provider) guna meningkatkan wawasan staf. berkala dan berkelanjutan. 3. Bank telah: • Bank telah memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko, serta • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko kredit, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Bank juga telah memiliki peraturan internal serta limit, terkait risiko pasar dan likuiditas. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan • Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi terhadap risiko (Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, manajemen risiko yang memadai. Stratejik, dan Kepatuhan), yang terepresentasi dalam profil risiko. Bank juga memiliki pelaporan manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh • Bank secara berkelanjutan meningkatkan pengendalian internal dengan melakukan penyempurnaan prosedur, pemisahan tugas dan tanggung jawab dan handal. yang jelas termasuk dual control, pemisahan fungsi, dan lain sebagainya. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Peringkat 1 • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Peringkat 2 • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif
47
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank. Peringkat 3 • Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank. Peringkat 4 • Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank. Peringkat 5 • Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan
48
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Manajemen Bank telah mengidentifikasi risiko‐risiko utama dan melakukan mitigasi/pengendalian. Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk program e‐learning. Terkait manajemen risiko, Manajemen secara aktif mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia posisi tanggal 31 December 2010, terdapat beberapa kelemahan pada penerapan manajemen risiko. Namun demikian Bank telah menindaklanjuti temuan tersebut, dan akan terus berupaya meningkatkan penerapan manajemen risiko. Rencana tindak lanjut: Bank secara berkelanjutan meningkatkan penerapan manajemen risiko di BSMI.
49
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) TUJUAN Untuk menilai: • penerapan prinsip kehati‐hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah: • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan dimaksud secara berkala sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK selama tahun 2011. Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati‐ hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan Telah dilaksanakan. Per tanggal 31 Desember 2011, 25 peminjam terbesar Bank mencapai 86,91% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mencapai 47,07%. Walaupun risiko konsentrasi kredit pada Bank cenderung tinggi, Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee sehingga
50
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) rasio berubah menjadi 46% dan akan terus menerus dimonitor secara berkala. 3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari Telah dilaksanakan. Keputusan Manajemen tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. pihak terkait dan atau pihak lainnya. 4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu. perihal dimaksud secara tepat waktu. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Peringkat 1 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati‐hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen. •
Peringkat 2
• • •
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, dan telah diselesaikan. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
51
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) Peringkat 3 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen. •
Peringkat 4
• • •
•
Peringkat 5
• • •
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati‐hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.
52
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 3 (Peringkat tahun lalu = 3) Tidak terdapat pelanggaran atau kelebihan BMPK selama tahun 2011. Per tanggal 31 Desember 2011, risiko terakhir untuk industri keuangan adalah 2,92% dari total portofolio. Bank telah mengurangi konsentrasi risiko kredit baik oleh Standyby L/C dari bank‐bank utama atau Jaminan Perusahaan dari perusahaan multinasional. Rencana tindak lanjut: Bank akan memantau peningkatan tingkat konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehati‐hatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat diatasi dan dikelola dengan baik.
53
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non‐keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (publik); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). SUB FAKTOR A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐ Selama tahun 2011, Bank telah mempublikasikan laporan keuangan di harian keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Media Indonesia secara triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia. Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bank wajib dan telah: • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank telah mentransparansikan informasi produk dan suku bunga dasar kredit Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank (SBDK) Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan
54
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Nasabah dan Mediasi Perbankan melalui BSMI News pada bulan Juli 2008 dan Februari 2010. • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: Bank Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan ke Bank Indonesia dan pihak‐pihak Indonesia; YLKI; Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Bank‐Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan Bank tidak memiliki homepage. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank telah dipublikasikan di harian Media Indonesia. cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi: • Laporan Tahunan (keuangan dan non‐keuangan)‐nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang‐kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah: • mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Laporan pelaksanaan GCG Bank telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment Bank. self assessment Bank. Laporan pelaksanaan GCG Bank telah dilampiri hasil self assessment Bank. • dilampiri hasil self assessment Bank.
55
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self Dalam hal Bank menerima hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan terdapat assessment dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank perbedaan Predikat penilaian hasil self assessment Bank, maka Bank akan Indonesia,Bank: merevisi dan menyampaikan Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang‐ Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG ke Bank Indonesia dan kurangnya kepada pihak‐pihak: Bank Indonesia; YLKI; Lembaga pihak‐pihak lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Bank tidak mempunyai homepage. secara tepat waktu C. Kecukupan Pelaporan Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Bank memiliki laporan internal yang memadai dan selalu berusaha untuk mengkinikan dan meningkatkan teknologi informasi yang dimilikinya baik SIM yang handal. perangkat keras maupun perangkat lunak. Bank senantiasa menambahkan kemampuan pada core banking system (T24) untuk membantu meningkatkan laporan internal atau eksternal Bank, menambahkan laporan baru atau memperbaiki laporan yang ada pada sistem STB untuk mendukung pelaporan terkait AML, CTR dan STR.
56
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL o Sistem T24 dan MIS untuk mendukung user mendapatkan informasi yang 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. dibutuhkan. o Pelaporan yang dibuat melalui sistem MIS sesuai permintaan Direktur Utama melalui Marketing Departments. o Pengkinian sistem STB untuk memenuhi permintaan dari SMBC Tokyo dan/atau Bank Indonesia. o Ketersediaan sistem GCM untuk membantu Bank terkait informasi kredit. o Ketersediaan sistem Loss‐DB untuk mendapatkan informasi kejadian yang merugikan/hampir merugikan Bank. o Ketersediaan sistem untuk memonitor BMPK setiap hari. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh Bank mempunyai sistem informasi yang memadai yang didukung oleh staf yang sumber daya manusia yang kompeten. kompeten di bidang Teknologi Informasi (TI), serta mampu untuk mengoperasikan sistemnya sendiri. 4. Terdapat IT security system yang memadai. o Dibentuknya kebijakan keamanan TI. o Dibentuknya organisasi keamanan bidang TI yang akan membantu bank melakukan pengawasan terhadap masalah yang berhubungan dengan keamanan TI. o Akses yang aman terhadap pusat data TI. o Pembangunan pusat pemulihan bencana: Bank telah mengembangkan pusat pemulihan bencananya dengan menambahkan kapasitas ruang kerja. Bank juga berencana untuk menambah lagi kapasitas ruang kerja, jaringan dan ketersedian sistem seperti yang dimiliki di Data Center, sehingga bank dapat melakukan operasi dari pusat pemulihan bencana setera dengan operasi dari Data Center bank.
57
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSNAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MDAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1 • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 2
• • • • •
Peringkat 3
• • •
Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.
58
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 4
• • • • •
Peringkat 5
• • • • •
Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
59
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal lainnya juga telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2011. Rencana tindak lanjut: Bank akan terus meningkatkan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
60
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK TUJUAN Untuk menilai : • kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai‐nilai perusahaan (corporate value) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan). Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bank telah menyusun Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis, Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable), memperhatikan prinsip kehati‐ komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati‐ hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. oleh Komisaris. 4. Direksi telah : • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Telah dilaksanakan. Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
•
Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan) secara Telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan) secara efektif. efektif;
61
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate plan) Bank : • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (corporate plan); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) – Strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip perbankan yang sehat; 6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).
Telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (corporate plan). Bank telah mengukur tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) – Strategic Risk sejak tahun 2009 di dalam Laporan Profil Risiko secara triwulanan. Per tanggal 31 Desember 2011, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low. Telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Telah memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip perbankan yang sehat. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).
62
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM Peringkat 1 • Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). • Low Strategic Risk Rating. Peringkat 2
• • • •
Peringkat 3
• • • •
Peringkat 4
• • • •
Peringkat 5
• • • •
Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). Low Strategic Risk Rating atau Moderate to Low Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). Moderate Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). High Strategic Risk Rating atau Moderate to high Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). High Strategic Risk Rating.
63
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati‐hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Per tanggal 31 Desember 2011, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low. Rencana tindak lanjut: Bank akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target usaha kinerja Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank 2012 – 2014 dan secara teratur memantau kemajuannya untuk memastikan bahwa risiko strategis tetap berada pada level rendah.
64
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
1
2
3
4
ASPEK YANG DINILAI
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Penanganan Benturan Kepentingan
BOBOT (a)
10.00%
20.00%
10.00%
10.00%
PERINGKAT (b)
2
2
2
1
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.200
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Pedoman dan prosedur kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk dan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
0.400
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 3). Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinisip-prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2012, terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. Bank telah menindaklanjuti dan menyelesaikan semua temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010. 2010 Dewan Direksi akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
0.200
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Fungsi dan aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rapat setiap Komite juga telah diselenggarakan secara berkala. Namun, selama tahun 2011, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya diselenggarakan sebanyak 3(tiga) kali, sedangkan berdasarkan Committee Charter, rapat harus diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan (4 kali dalam setahun). Bank akan secara berkelanjutan meningkatkan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0.100
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1). Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank dan selalu dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tidaknya benturan kepentingan telah diungkapkan dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi. Selama tahun 2011 tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
5
ASPEK YANG DINILAI
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
BOBOT (a)
5.00%
PERINGKAT (b)
2
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.100
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing dan mengkaji ulang kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 31 Desember 2010, Bank menerima sanksi administratif dikarenakan terdapat perbedaan penilaian kolektibilitas atas 2 (dua) debitur dan kesalahan pelaporan LHBU Formulir 201 sebanyak 9 (sembilan) hal. Bank akan terus menerus meningkatkan ‘Compliance Awereness ’ dan mendukung ‘Budaya Kepatuhan’ di seluruh jenjang organisasi Bank melalui pengembangan sistem, kebijakan kepatuhan, dst, untuk meningkatkan implementasi dari prinsipprinsip kepatuhan pada setiap aktivitas Bank.
6
Penerapan Fungsi Audit Internal
5.00%
2
0.100
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 3). 3) Hasil dari kaji ulang yang dilakukan oleh KPMG terhadap Internal Audit Quality Assurance 3 (tiga) tahunan pada bulan Juli 2011 adalah kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Internal telah sesuai dengan persyaratan SPFAIB (The Standard of The Practice of Internal Audit) dan IT Audit Risk Management berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Semua rekomendasi dari Bank Indonesia atas hasil periksaan Pengawas Bank Indonesia per posisi 31 Desember 2010 untuk memasukkan hal-hal yang terkait ke dalam Rencana Kerja Tahunan Audit Intern dan jadwal audit di lapangan telah dilaksanakan.
7
Penerapan Fungsi Audit Eksternal
5.00%
1
0.050
Memenuhi kriteria peringkat 1(Peringkat tahun lalu = 1). Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja sebagai audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011. Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku.
0.150
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk program e-learning. Terkait manajemen risiko, Manajemen secara aktif mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia posisi tanggal 31 December 2010, terdapat beberapa kelemahan pada penerapan manajemen risiko. Namun demikian per 31 Desember 2011, Bank telah menindaklanjuti temuan tersebut, dan akan terus berupaya meningkatkan penerapan manajemen risiko.
8
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
7.50%
2
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
ASPEK YANG DINILAI
9
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
11
Rencana Strategis Bank
Nilai Komposit
BOBOT (a)
7.50%
15.00%
5.00%
100.00%
PERINGKAT (b)
3
2
2
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.225
Memenuhi kriteria peringkat 3 (Peringkat tahun lalu = 3). Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK selama tahun 2011. Per tanggal 31 Desember 2011, risiko terakhir untuk industri keuangan adalah 2,92% dari total portofolio. Bank telah mengurangi risiko konsentrasi kredit kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik dengan SBLC atau dengan Corporate Guarantee dari perusahaan multi nasional. Bank akan selalu memantau peningkatan konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat dimitigasi dan dikontrol dengan baik.
0.300
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan sangat memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal lainnya juga telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2011. Bank akan terus meningkatkan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
0.100
1.925
* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b) Nilai Komposit Nilai Komposit < 1.5 1.5 < Nilai Komposit < 2.5 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 3.5 < Nilai Komposit < 4.5 4.5 < Nilai Komposit < 5
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Per tanggal 31 Desember 2011, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low . Secara keseluruhan, Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2011 adalah baik (lebih tinggi dari target) sebagaimana tercermin dalam permodalan, kualitas aset dan profitabilitas. Bank akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target usaha kinerja Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank 2012 – 2014 dan secara teratur memantau kemajuannya untuk memastikan bahwa risiko strategis tetap berada pada level rendah.
Peringkat: BAIK (Peringkat tahun lalu = Baik) Predikat Komposit Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik