LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2010
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 95 Kendari Telp. 0401 3121526 Fax. 0401 3121568
PENDAHULUAN Perkembangan industri perbankan dewasa ini yang semakin pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha, mengakibatkan peningkatan eksposur risiko dan tantangan yang dihadapi perbankan semakin meningkat. Dengan
diterbitkannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, maka Bank diwajibkan melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance dan menyusun laporan pelaksanaannya. Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance
pada
Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berlandaskan pada lima prinsip dasar : 1. Tranparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip pengelolaan bank yang sehat.
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 1
4. Independensi
(independency)
yaitu
pengelolaan
bank
secara
profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai
bentuk
perwujudan
pelaksanaan
penerapan
Good
Corporate Governanace, maka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para stakeholder dan sebagai salah satu bentuk kepatuhan BPD Sultra pada peraturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam laporan berikut : A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2010 meliputi : a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, memenuhi ketentuan yang berlaku dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen. Adapun susunan pengurus bank, adalah : DEWAN PENGAWAS : • Ir. H. Zainal Abidin, MM : Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota Non Independen Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 2
• Drs. H. Jahja Mallisa
: Anggota Dewan Independen
Pengawas
• Drs. H. Suma Sanggo
: Anggota Dewan Independen
Pengawas
DIREKSI Pada tahun 2010 telah terjadi perubahan susunan Direksi Bank, yaitu dari Januari 2010 sampai dengan Juni 2010, sebagai berikut : • Drs. H. Jahja Mallisa
: Plt. Direktur Utama
• Hj. Rukaya Thamrin
: Direktur Pemasaran
• Budiman Junus
: Direktur Umum
• La Utu
: Direktur Kepatuhan
Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 381 Tahun 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Direktur Utama dan Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka susunan Direksi BPD Sultra menjadi : • Direktur Utama
: --
• Direktur Pemasaran
: --
• Direktur Umum
: Budiman Junus
• Direktur Kepatuhan
: La Utu
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi BPD-Sultra belum sepenuhnya berjalan secara efektif namun memenuhi prinsip-prinsip GCG karena selama Semester II Tahun 2010 BPD Sultra hanya dikendalikan oleh 2(dua) Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 3
Direktur yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Umum, walaupun
masih terdapat kelemahan dan belum semua
pelaksanaannya
terpenuhi,
namun
tidak
mempengaruhi
kelangsungan operasional bank. Beberapa pelaksanaan GCG yang belum sepenuhnya terpenuhi, antara lain: • Dewan
Pengawas
dan
Direksi
belum
sepenuhnya
melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Dewan
Pengawas
belum
sepenuhnya
melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi. • Dewan Pengawas dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank belum maksimal. • Dewan
Pengawas
dan
Direksi
belum
sepenuhnya
memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. • Dewan Pengawas belum sepenuhnya memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. • Direksi belum maksimal menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 4
• Setiap
keputusan
rapat
Direksi
belum
sepenuhnya
diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. • Direksi dalam melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian
risiko,
kecukupan
implementasi
SIM
dan
ketepatan kebijakan, dan prosedur dan penetapan limit, menyediakan
sumber
daya
yang
berkualitas
untuk
menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif, merencanakan
dan
merealisasikan
peningkatan
mutu
keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala berkelanjutan belum maksimal. c. Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas berjalan efektif dan efisien serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka perbaikan dan sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan Bank. Rekomendasi tersebut antara lain : • Tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia, BPK dan BPKP agar dikoordinasikan lebih intensif dengan tim Pemeriksa,
terutama dalam memperoleh penyelesaian
masalah. • Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas akan lebih fokus pada penyeleesaian
permasalahan
yang
ada
dan
hasil
pemeriksanaan ekstern. 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, meliputi : a. Komposisi anggota Komite Audit, Komite Renumerasi & Nominasi serta Komite Pemantau Risiko telah memenuhi
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 5
persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun struktur Komite yang telah dibentuk Bank adalah : KOMITE AUDIT No.
NAMA
JABATAN
KET.
1.
Drs. H.Suma Sanggo
Ketua merangkap Dewan Pengawas Anggota Independen
2.
Dr. M. Natsir, SE, M.Si
Anggota
Pihak Independen
3.
Oheo Kaimuddin Haris, SH, M.Sc, Anggota LL.M
Pihak Independen
KOMITE REMUNERASI & NOMINASI No.
NAMA
JABATAN
KET.
1.
Drs. H.Suma Sanggo
Ketua merangkap Dewan Pengawas Anggota Independen
2.
Ir, H. Zainal Abidin, MM
Anggota
3.
Kepala Divisi SDM & Umum BPD Anggota Sultra
KOMITE PEMANTAU RISIKO No.
NAMA
JABATAN
KET.
1.
H. Jahja Mallisa
Ketua merangkap Dewan Pengawas Anggota Independen
2.
Karman
Anggota
3.
La Atjeh Amin
Anggota
b. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya, seperti : • Komite Audit belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 6
pemantauan tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. • Komite Audit belum maksimal melakukan review atas pelaksanaan tugas SKAI, pelaksanaan kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. • Komite Pemantau Risiko belum maksimal memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas karena baru dibentuk pada bulan Desember 2010. • Komite Remunerasi dan Nominasi belum menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. c. Frekuensi Rapat Komite Pelaksanaan rapat Komite Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai
dengan
kebutuhan
BPD
Sultra,
namun
belum
dilaksanakan maksimal tetapi telah memberikan rekomendasi yang sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas. d. Program Kerja Komite dan Realisasinya. Program Kerja Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan. Sedangkan Komite Pemantau Risiko telah mempunyai program kerja namun belum terealisasi Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 7
karena dibentuk pada tanggal 06 Desember 2010 sesuai Surat Keputusan Direksi BPD Sultra No.064/Kpts/Dir.BPD/2010. 3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Ekstern : 3.1. Fungsi Kepatuhan 1. BPD Sultra telah menerapkan dan memantau kegiatan operasional berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, termasuk seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BPD Sultra terhadap Bank Indonesia ataupun pihak ketiga lainnya. 2. Setiap bulan, Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan
Tugas
dan
Tanggungjawabnya
kepada
Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas BPD Sultra. 3. Setiap semester, Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya kepada Bank Indonesia. 4. Bagian Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja Operasional. 5. Penunjukan dan Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan lulus fit & proper test oleh Bank Indonesia, serta telah mendapatkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (empat) dari instansi yang berwenang. 6. Pedoman, sistem dan prosedur kerja pada semua jenjang organisasi Bank tersedia lengkap, terkini dan sesuai Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 8
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.2. Fungsi Audit Intern 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif dan telah melakukan penilaian terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. 2. Pedoman audit intern sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan. 3. SKAI
senantiasa
menjalankan
fungsinya
secara
independen dan obyektif. 3.3. Fungsi Audit Ekstern 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, BPKP maupun oleh Bank Indonesia sangat efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit yang baik. 2. Pelaksanaan audit independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hubungan antara Bank, KAP dan BI • Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit pada BPD Sultra untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah ”KAP. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang” yang telah terdaftar sebagai auditor Bank di Bank Indonesia. • Baik Kantor Akuntan Publik maupun Bank Indonesia tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 9
tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. 4. Penerapan Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern tahun 2010 telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi : 4.1. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi Dewan Pengawas dan Direksi telah melakukan identifikasi dan pengendalian semua risiko pada Bank dengan efektif. 4.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penenetapan Limit Manajemen Bank secara aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang
komprehensif
dengan
efektif
untuk
memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 4.3. Kucukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Manajemen
BPD Sultra senantiasa
melakukan proses
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan maksimal. Kaji ulang atas pelaksanaan proses diatas senantiasa dilakukan sesuai dengan kondisi dan perkembangan bisnis BPD Sultra. 4.4. System Pengendalian Intern Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Prosedur dan penerapan pengendalian intern pada Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 10
BPD Sultra sangat komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi. 5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) tahun 2010 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti : 5.1. BPD Sultra telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap terkait dengan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor 020/Kpts.Dir/BPD/2010 tanggal 29 April 2010 Tentang Pemberlakukan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. 5.2. Selama
Tahun
2010
tidak
terdapat
pelanggaran
dan
pelampauan atas ketentuan BMPK maupun prinsip kehatihatian. 5.3. Diversifikasi penyediaan dana cukup merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana cukup signifikan. 5.4. Pengambilan keputusan dilakukan secara independen. Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 11
No.
JUMLAH
PENYEDIAAN DANA DEBITUR
1.
Kepada Pihak Terkait
2.
Kepada debitur inti : a. Individu b. Group
NOMINAL
39
Rp.
2.710.954.418,-
13
Rp. 37.697.505.729,-
2
Rp. 17.351.108.537,-
6. Rencana Strategis Bank 6.1. Rencana jangka panjang (corporate plan) Penyusunan Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (corporate plan) BPD Sultra disusun realistis dan senantiasa memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat, demikian pula dengan rencana jangka menengah dan pendek (business plan). 6.2. Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi Bank (corporate plan), diantaranya : • Melaksanakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. • Meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah. • Meningkatkan penerimaan deviden bagi pemegang saham • Meningkatkan
program
CSR
sebagai
salah
satu
tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 12
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Pelaksanaan transparansi pada BPD Sultra telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, meliputi : 7.1. BPD Sultra menyampaikan berbagai informasi keuangan dan non keuangan kepada publik baik melalui homepage BPD Sultra
(www.banksultra.co.id)
maupun
media
secara
transparan, sehingga mudah diakses oleh stakeholder secara keseluruhan. 7.2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan BPD Sultra tersedia dalam system core banking yang telah dibangun dan dapat diakses oleh setiap pegawai dalam lingkup BPD Sultra. B. KEPEMILIKAN SAHAM Sampai dengan akhir tahun 2010, BPD Sultra masih berstatus Perusahaan Daerah yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, sehingga tidak terdapat anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPD Sultra yang memiliki saham pada BPD Sultra, bahkan pada bank lain, lembaga keuangan non bank maupun pada perusahaan lain baik didalam negeri maupun di luar negeri. C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA Antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tahun 2010 tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga.
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 13
D. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Pengawas. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Dewan Pengawas da Direksi tahun 2010 adalah : 1. Dewan Pengawas 1.1. Gaji selama 12 bulan 1.2. Bonus 1.3. Tunjangan Hari Raya 1.4. Penghargaan 1.5. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakarnya. 1.6. Perjalanan Dinas 2. Direksi 2.1. Gaji selama 12 bulan 2.2. Bonus 2.3. Tunjangan Hari Raya 2.4. Penghargaan 2.5. Jasa Pengabdian Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 14
2.6. Cuti 1 bulan penghasilan 2.7. Jasa Produksi Tahun Buku 2009 2.8. Kendaraan Dinas termasuk bahan bakarnya 2.9. Rumah Dinas termasuk perabot untuk Direktur Utama 2.10. Biaya telephon 2.11. Perjalanan Dinas 2.12. Perawatan Kesehatan
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kese hatan dan sebagainya)yang*) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki Total
Dewan Pengawas
Direksi
orang
Jutaan Rupiah
Orang
Jutaan Rupiah
4
2.843
4
4.188
2
520
3
809
6
3.363
7
4.997
3. Selama tahun 2010, Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 15
(orang) Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)
Jumlah Dewan Pengawas
Jumlah Direksi
di atas Rp. 2 miliar
1
-
di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar
1
-
di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
2
3
Rp. 500 juta ke bawah
-
-
E. SHARE OPTIONS Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham
atau penawaran opsi saham dalam rangka
pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Bank, namun sampai dengan akhir tahun 2010 tidak ada anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPD Sultra yang memiliki saham. Pengungkapan share option tahun 2010 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :
Keterangan/Nama
Dewan Pengawas Direksi Pejabat Eksekutif Total
--
Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)
Jumlah Opsi yang yang telah diberikan dieksekusi (lembar (lembar saham) saham)
Harga Opsi (Rupiah)
Jangka Waktu
---
----
----
----
----
----
--
--
--
--
--
--
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 16
F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERRENDAH Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank sebagai Pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2010 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut : No.
GAJI
JABATAN
TERENDAH
TERTINGGI
1.
Pegawai
Rp
2.584.480,-
Rp.
12.922.340,-
2.
Direksi
Rp.
38.303.145,-
Rp.
44.204.844,-
3.
Dewan Pengawas
Rp.
20.687.252,-
Rp.
22.985836,-
RASIO GAJI No.
URAIAN
RASIO (%)
1.
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah
499,99 %
2.
Gaji Direksi tertinggi dan terrendah
115,41 %
3.
Gaji Dewan Pengawas tertinggi dan terrendah
111,11 %
4.
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi
342,08%
G. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS Selama tahun 2010, Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 17
No.
JUMLAH RAPAT (kali)
URAIAN
1
Rapat Intern Dewan Pengawas
7
2
Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi
9
3
Rapat Dewan Pengawas dengan Komite Remunerasi dan Nominasi
1
4
Rapat Dewan Pengawas dengan Komite Audit
1
H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Selama
tahun
2010,
terdapat
penyimpangan/kecurangan
yang
dilakukan oleh pegawai tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank namun tidak secara signifikan atau yang dampak penyimpangannya kurang dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pengungkapan internal fraud dapat dilihat pada tabel berikut : (kasus) Internal Fraud dalam 1 tahun
Total Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan --
--
--
--
2
--
Telah diselesaikan
6
---
Dalam proses penyele saian diinternal Bank
--
--
--
4
--
--
Belum diupayakan pe nyelesaiannya
--
--
--
--
--
--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
--
--
--
Page 18
I. PERMASALAHAN HUKUM Permasalahan hukum pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selama tahun 2010 baik hukum perdata maupun pidana dapat dilihat pada tabel berikut : (kasus) Jumlah Perdata Pidana
Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
--
--
Dalam proses penyelesaian
2
--
Total
2
--
J. TRANSAKSI YANG KEPENTINGAN
MENGANDUNG
BENTURAN
Selama periode tahun 2010 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut : No.
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Keterangan *)
H. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK Selama tahun 2010, BPD Sultra belum menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 19
I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK Pada tahun 2010, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak memberikan dana dalam kegiatan politik namun untuk kegiatan sosial telah disalurkan dana yang meliputi : No.
URAIAN
JUMLAH
1.
Sumbangan Donor Darah
Rp.
750.000,-
2.
Bedah Rumah
Rp.
1.160.000,-
3.
Sumbangan Keagamaan
Rp.
75.310.000,-
4.
Pasar Murah
Rp.
11.950.000,-
4.
Sumbangan Sosial
Rp.
59.091.000,-
6.
Sumbangan Kedukaan
Rp.
8.250.000,-
7.
Sumbangan Pendidikan
Rp.
47.200.000,-
8.
Sumbangan Olah Raga
Rp.
45.500.000,-
Rp.
249.211.000,-
Jumlah . . . . . . . . . . .
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 20
KESIMPULAN Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG pada BPD Sultra dapat disimpulkan bahwa hasil self assessment yang dilakukan BPD Sultra berada pada peringkat “BAIK” dengan nilai komposit 1,68. Yang meliputi 1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas BPD Sultra telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih harus lebih dimaksimalkan lagi dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia dan Ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Tugas dan tanggungjawab Direksi BPD Sultra telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi semantara dalam penyelesaian. 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite belum maksimal, setelah ada tambahan anggota Dewan Pengawas Independen, maka Komite Pemantau Risiko akan segera dibentuk. 4. Penanganan benturan kepentingan telah diatur dalam Buku Pedoman Good Corporate Governance, namun sampai akhir tahun 2009 belum disahkan. 5. Fungsi Kepatuhan BPD Sultra telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dan kedepan akan lebih ditingkatkan serta senantiasa menjadi perhatian. 6. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan maksimal, sedangkan pemantauan dan analisa tindak lanjut belum maksimal, namun kedepan akan lebih ditingkatkan dan menjadi perhatian serius dari Manajemen BPD Sultra.
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 21
7. Pelaksanaan fungsi audit ekstern telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai denga ketentuan yang berlaku. 8. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern telah berjalan sesuai ketentuan
yang berlaku namun masih perlu
ditingkatkan lagi termasuk ketersediaan perangkatnya. 9. Kebijakan Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah diberlakukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan akan senantiasa dilakukan review secara berkala menghikuti perkembangan dan kondisi yang ada. 10. Transparansi
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan,
laporan
pelaksanaan GCG dan laporan internal BPD Sultra sudah berjalan sesuaii dengan ketentuan yang berlaku. 11. Rencana strategis BPD Sultra sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa akan dilakukan evaluasi secara periodik. Adapun matriks ringkasan perhitungan nilai komposit self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance adalah :
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 22
NILAI (a) x (b)
ASPEK YANG DINILAI
BOBOT (%) (a)
PERINGKAT
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas
10.00
1
0.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi
20.00
1
0.20
Kelengkapan Pelaksanaan Komite
Tugas
10.00
2
0.20
4.
Penanganan Benturan Kepentingan
10.00
1
0.10
5.
Penerapan Funsi Kepatuhan Bank
5.00
1
0.05
6.
Penerapan Fungi Audit Intern
5.00
1
0.05
7.
Penerapan Audit Ekstern
5.00
1
0.05
8.
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
7.50
2
0.15
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)
7.50
1
0.08
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal.
15.00
1
0.15
5.00
1
0.05
No. 1.
2.
3.
9.
10.
11.
Rencana Bank
NILAI KOMPOSIT PREDIKAT
Fungsi
Strategis
100.00
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
(b)
1.18 SANGAT BAIK
Page 23
Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2010, untuk diketahui. Mengetahui :
Kendari, 10 Mei 2011
DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAEAH SULAWESI TENGGARA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
H. ZAINAL ABIDIN Ketua
LA UTU Direktur Kepatuhan
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 24
Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010
Laporan GCG BPD-Sultra Tahun 2010
Page 25
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA PER 31 DESEMBER 2010
No.
1
2
BOBOT (a)
PERINGKAT (b)
NILAI (a) x (b)
CATATAN
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
10.00
1
0.10
Telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun harus lebih dimaksimalkan lagi dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
20.00
1
0.20
ASPEK YANG DINILAI
Telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku walaupun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sementara dalam penyelesaian.
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
10.00
2
0.20
Komite yang dibentuk telah lengkap, namun belum dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal terutama Komite Pemantau Risiko yang baru dibentuk pada akhir tahun 2010.
4
Penanganan Benturan Kepentingan
10.00
1
0.10
Penanganan benturan kepentingan telah diatur dalam Pedoman GCG BPD Sultra yang telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2010.
5
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
5.00
1
0.05
Telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kedepan pelaksanaannya akan lebih ditingkatkan lagi serta senantiasa menjadi perhatian.
6
Penerapan Fungsi Audit Intern
5.00
1
0.05
Audit Intern telah berjalan maksimal, sedangkan pemantauan dan analisis tindaklanjut belum maksimal.
7
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
5.00
1
0.05
Audit ekstern telah dilakukan dan berjalan sebagaimana mestinya.
8
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
7.50
2
0.15
9
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)
7.50
1
0.08
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal
15.00
1
0.15
Telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11
Rencana Strategis Bank
5.00
1
0.05
Telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa akan dilakukan evaluasi
1.18
SANGAT BAIK
NILAI KOMPOSIT
100.00
Telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih perlu ditingkatkan lagi.
Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan pedoman BPD Sultra dan senantiasa diupdate dengan kondisi yang terkini.
Sesuai dengan Lampiran 2 Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007
Mengetahui DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
Kendari, 10 Mei 2011 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
ttd.
H. ZAINAL ABIDIN Ketua
ttd.
LA U TU Direktur Kepatuhan
BUDIMAN JUNUS Direktur Pemasaran
