BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2008

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 95 Kendari Telp. 0401 321526 Fax. 0401 321568

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPD-Sultra 2008

1

a. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2008 telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 1.1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, memenuhi ketentuan yang berlaku dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen. Adapun susunan Pengurus Bank adalah : 1. Dewan Pengawas 1.1. H. Zainal Abidin : Pjs. Dewan Pengawas 1.2. H. Jahja Mallisa : Pjs. Dewan Pengawas 2. Direksi 2.1. Anas Latief 2.2. Hj. Rukaya Thamrin 2.3. H. Alimuddin 2.4. H. Ibar Paledengi

: Direktur Utama : Direktur Pemasaran : Direktur Umum : Direktur Kepatuhan

1.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif, walaupun masih terdapat sedikit kelemahan namun tidak mempengaruhi kelangsungan operasional Bank. 1.3. Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka perbaikan dan sangat bermanfaat dalam upaya pengembangan Bank. Rekomendasi tersebut sangat transparan serta sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite tahun 2008 belum maksimal sehingga berada pada Peringkat 4 karena : 2.1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, namun Komite tersebut hanya menjalankan tugas sampai dengan tanggal 27 September 2008 karena mengikuti berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas BPD-Sultra.


2

2.2. Komite baru akan dibentuk kembali setelah Dewan Pengawas definitif ditetapkan. Namun Komite yang ada selama menjalankan tugas dari Januari 2008 s/d 27 September 2008 menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat kelemahan. 2.3. Pelaksanaan rapat Komite dari bulan Januari 2008 s/d 27 September 2008 belum maksimal tetapi telah memberikan rekomendasi yang sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas. Rapat Komite terselenggara dengan efektif dan efisien sesuai dengan pedoman intern Bank. 2.4. Program Kerja Komite sesuai dengan Program Kerja Bank namun pelaksanaannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan karena hanya menjalankan tugasnya s/d tanggal 27 September 2008. 3. Penanganan Benturan Kepentingan selama tahun 2008 belum terungkap secara transparan dalam setiap keputusan karena Bank belum memiliki Pedoman mengenai benturan kepentingan baik berupa kebijakan, sistem maupun prosedur sehingga berada pada Peringkat 5. Saat ini, BPD-Sultra sementara menyusun Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang didalamnya telah mengatur mengenai benturan kepentingan. 4. Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern tahun 2008 berjalan sesuai Peraturan Bank Indonesia sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 4.1. Fungsi Kepatuhan 1. Kepatuhan Bank tergolong baik dan senantiasa tidak melanggar ketentuan dan komitmen yang telah dibuat antara Bank dengan Bank Indonesia maupun dengan pihak-pihak lainnya. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan berjalan efektif. 3. Direktur Kepatuhan maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara berkala melakukan review mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional Bank.


3

4. Pedoman, sistem dan prosedur kerja pada semua jenjang organisasi Bank tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. 4.2.

Fungsi audit intern 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif dan telah melakukan penilaian terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank. 2. Pedoman audit intern sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan. 3. SKAI senantiasa menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

4.3.

Fungsi audit ekstern 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik maupun oleh Bank Indonesia sangat efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik. 2. Pelaksanaan audit sangat independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia tidak memiliki hubungan yang bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.

5. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern tahun 2008 telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 5.1. Dewan Pengawas dan Direksi telah melakukan pengendalian semua risiko pada Bank dengan efektif.

identifikasi

dan

5.2. Manajemen Bank secara aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dengan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 5.3. Manajemen Bank efektif dalam melakukan pemantauan atas kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 5.4. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.


4

6. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) tahun 2008 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 6.1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap. 6.2. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehatihatian. 6.3. Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. 6.4. Pengambilan keputusan dilakukan dengan independen. Untuk lebih jelasnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dapat dilihat pada tabel berikut : No.

1. 2.

Penyediaan Dana

Kepada Pihak Terkait Kepada debitur inti : a. Individu b. Group

Debitur

Jumlah Nominal (jutaan Rupiah)

24

4.336

15 2

53.878 30.247

7. Rencana Strategi Bank tahun 2008 telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena : 7.1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (corporate plan) Bank disusun realistis dan senantiasa memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas-azas perbankan yang sehat. Demikian pula dengan Rencana jangka menengah dan pendek (business plan). 7.2. Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Jangka Panjang atau Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan realisasinya sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). 8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank tahun 2008 yang belum diungkap dalam laporan lainnya, pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang berlaku sehingga mencapai Peringkat 1 karena :


5

8.1. Bank dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik baik melalui homepage Bank maupun media sangat transparan dan mudah diakses. 8.2. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan Bank tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. 8.3. Bank menyampaikan informasi produk dan jasa dengan transparan. 8.4. Bank menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif. 8.5. Bank dalam memelihara data dan informasi pribadi nasabah sangat memadai. 8.6. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya yang terkait dengan Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. b. Kepemilikan Saham Pada tahun 2008, tidak terdapat anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank yang memiliki saham pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. c. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank tahun 2008 tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga. d. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Pengawas dan Direksi 1. Paket/Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2008 meliputi : 1.1. Remunerasi dalam bentuk non natura 1.2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura 2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi meliputi : 2.1. Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi


6

Tenggara tahun 2008 tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atas persetujuan Dewan Pengawas. 2.2. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut : Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, trans portasi, asuransi kese hatan dan sebagainya)yang*) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki Total

Dewan Pengawas

Direksi

orang

Jutaan Rupiah

Orang

Jutaan Rupiah

5

1.190

4

3.111

-

-

4 -

459 -

5

1.190

8

3.570

2.3. Selama tahun 2008, Jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank yang menerima paket remunerasi dapat dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :


7

(orang) Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Pengawas

di atas Rp. 2 miliar

4

-

di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar

-

5

di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar

-

-

Rp. 500 juta ke bawah

-

-

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)

e. Shares Option Share Option merupakan opsi kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank untuk membeli saham melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank. Opsi ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Bank. Namun sampai saat ini tidak ada pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Pengungkapan share option tahun 2008 sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan/Nama

Dewan Pengawas Direksi Pejabat Eksekutif Total

--

Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)

Jumlah Opsi yang yang telah diberikan dieksekusi (lembar (lembar saham) saham)

Harga Opsi (Rupiah)

Jangka Waktu

---

----

----

----

----

----

--

--

--

--

--

--

f. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Gaji merupakan hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank sebagai Pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.


8

Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2008 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut : 1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : Rp.9.997.535 ---------------- x 100 % = 305,55 % Rp.3.271.992 2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : Rp.37.793.041 ----------------- x 100 % = 130,33 % Rp.28.997.671 3. Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah : Rp.11.702.864 ----------------- x 100 % = 111,13 % Rp.10.530.838 4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : Rp.37.793.041 ------------------ x 100 % = 378,02 % Rp. 9.997.535 g. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Selama tahun 2008, Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

No.

Jumlah Rapat (kali)

Uraian

1

Rapat Intern Dewan Pengawas

7 (tujuh)

2

Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

3

Rapat Dewan Pengawas Remunerasi dan Nominasi

4

Rapat Dewan Pengawas dengan Komite Audit

dengan


9 (sembilan) Komite

1 (satu)

1 (satu)

9

h. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Selama tahun 2008, tidak terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsorcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). Pengungkapan internal fraud dapat dilihat pada tabel berikut : (kasus) Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Thn Thn Thn Thn Thn Thn sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan --

Total Fraud

--

--

--

Telah diselesaikan

1

--

--

--

--

Dalam proses penyele saian diinternal Bank

--

--

--

1

--

--

Belum diupayakan pe nyelesaiannya

--

--

--

--

--

--

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

--

--

--

i. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selama tahun 2008 baik hukum perdata maupun pidana dapat dilihat pada tabel berikut : Permasalahan Hukum

(kasus) Jumlah Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

--

--

Dalam proses penyelesaian

--

--

Total

--

--


10

j. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama periode tahun 2008 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang pengungkapannya dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)

Keterangan *)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

k. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank Selama tahun 2008, tidak terdapat buy back shares dan buy back Obligasi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. l. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Pada tahun 2008, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tidak memberikan dana dalam kegiatan politik namun untuk kegiatan sosial telah memberikan paket lebaran kepada orang-orang miskin dan panti asuhan serta pembangunan masjid dengan nilai sebesar Rp.228 juta.


11

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2008


12

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA No.

1

2

BOBOT (a)

PERINGKAT (b)

NILAI (a) x (b)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

10.00

1

0.100

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

20.00

1

0.200

ASPEK YANG DINILAI

CATATAN

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

10.00

4

0.400

Tugas Komite belum maksimal karena hanya bekerja s/d 27 September 2008 dan sejak saat itu Komite sudah tidak ada bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas.

4

Penanganan Benturan Kepentingan

10.00

5

0.500

Masalah benturan kepentingan telah diatur dalam Buku Pedoman Good Corporate Governance namun s/d akhir tahun 2008 belum disahkan.

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5.00

1

0.050

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

5.00

1

0.050

7

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

5.00

1

0.050

8

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7.50

1

0.075

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)

7.50

1

0.075

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

15.00

1

0.150

11

Rencana Strategis Bank

5.00

1

0,050

NILAI KOMPOSIT

100.00

1.700

BAIK

Sesuai dengan Lampiran 2 Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Mengetahui DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Kendari, 07 Mei 2009 BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

H. IBAR PALEDENGI H. ALIMUDDIN Direktur Kepatuhan Direktur Umum H. JAHJA MALLISA Pjs. Dewan Pengawas


13

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents