LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

user DIVISI SKMR 5/29/2015

KATA PENGANTAR PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Bank Sulteng sebagai bank umum yang mengemban misi sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan stakeholders seperti para nasabah, investor, para pemegang saham serta masyarakat umum, termasuk pegawai serta pihak lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good

Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleknya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate

Governance oleh perbankan. Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan : 1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehatihatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank. 2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 3. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham. 4. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. 5. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank. 6. Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal. Demikian Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikat hidayah dan petunjukNya kepada kita sekalian dalam melakukan segalah aktivitas kita dimasa yang akan datang...Amin. Palu, 29 Mei 2015 PENGURUS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH. I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1. Prinsip-prinsip Utama Good Corporate Gevernance .................................... 2. Penerapan Good Corporate Gevernance ................................................... 3. Visi, misi, motto dan Corporate Values ..................................................... 4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance .......................................

1 2 3 4 5

II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GEVERNANCE DI BANK SULTENG............... 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi ...... 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite ................................. 3. Peket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi...................................................................................................

7 7 21

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan .................................................................. 2. Penerapan Fungsi Audit Intern ................................................................ 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern .............................................................. 4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern ..................

34 34 39 40 42

IV. RENCANA STRATEGIS BANK ...................................................................... V. RENCANA BISNIS TAHUN 2014 .................................................................. 1. Penghimpunan Dana ............................................................................. 2. Penyaluran Kredit .................................................................................

46 52 54 58

VI. PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)...........................................

61

VII. PROFIL RISIKO .........................................................................................

61

VIII.

INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI. ....................

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA....................................... X.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA...................................

33

63 63

63

XI. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI ..................

64

XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)..........................................

64

XIII.

BENTURAN KEPENTINGAN ....................................................................

65

XIV. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)...............................................

65

XV. PERMASALAHAN HUKUM .......................................................................... XVI. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG .....................................................

66 67

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2014 PT. BANK PEMBANGUNAN DAEREAH SULAWESI TENGAH I.

PENDAHULUAN. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

dan PBI NO. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Good

Corporate Governance secara tepat dan terukur. Dengan semakin kompleknya Risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek Good Corporate

Governance oleh perbankan. Tata Kelola adalah faktor yang sangat penting dalam industri perbankan dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. Bank Sulteng sebagai Bank milik daerah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat Sulawesi Tengah menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh stakeholders yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan di dalam organisasi perusahaan, Bank Sulteng berusaha menjalankan seluruh praktek-praktek GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangannya yang ada. Maka oleh sebab itu Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 9 ayat (1) PBI NO. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006). Komitmen yang tinggi dari Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan Bank Sulteng merupakan modal utama Bank Sulteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang transparan (transparency), akuntabel (accountability), bertanggung jawab (responsibility), independen (independency) dan wajar (fairness). Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat dan dinamis dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya Bank Sulteng harus secara terus menerus melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 1

berkembang. Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan kualitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance), mutlak harus dilaksanakan oleh Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulteng berkomitmen

dan

berkeyakinan

bahwa

penerapan

prinsip-prinsip

Good Corporate

Governance (GCG) yang tepat merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank. Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang konsisten diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya yaitu dengan : 1.

Meningkatnya keterbukaan,

kesungguhan akuntabilitas,

manajemen tanggung

dalam

jawab,

menerapkan

independensi,

prinsip-prinsip kewajaran

dan

kehatihatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank. 2.

Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

3.

Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.

4.

Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

5.

Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.

6.

Dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.

1. Prinsip-Prinsip Utama Good Corporate Gevernance Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut : 1) Transparansi (transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan; 2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; 3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat; 4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 2

5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman prinsip utama Good Corporate Governance (GCG) dalam Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT) bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran Bank Sulteng akan selalu berpedoman pada Good Corporate

Governance (GCG) dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di Bank Sulteng seperti yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank Sulteng telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi

Good Corporate Governance (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum yang telah diubah menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2014 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. 2. Penerapan Good Corporate Governance Penerapan Good Corporate Governance (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu : 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4) Penerapan benturan kepentingan; 5) Penerapan fungsi kepatuhan; 6) Penerapan fungsi audit intern; 7) Penerapan fungsi audit ekstern; 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures); 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank laporan pelaksanaan GCG Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 3

dan pelaporan internal; dan 11) Rencana strategis Bank. Penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate dikelompokkan dalam suatu governance system yaitu :

Governance

(GCG)

yang

1) Governance structure; 2) Governance process; dan 3) Governance outcome.

3. Visi, Misi , Motto dan Corporate Values Visi : “Menjadi Bank Daerah Terpercaya di Indonesia, Memahami Kebutuhan Pelanggan, Menyediakan Solusi Keuangan Yang tepat, Membangun Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Dan Berkelanjutan “ Misi :

a. Menjadi Bank terbesar ke – 12 dari BPD Seluruh Indonesia. b. Menjadi Rangking ke- 9 dari BPD Seluruh Indonesia baik Total Aset maupun Dana Pihak Ketiga (DPK); c. Menjadi Rangking ke -10 dari BPD Seluruh Indonesi untuk Total Pemberian Kredit; d. Menjadi Rangking ke-11 dari BPD Seluruh Indonesi untuk Laba sebelum Pajak ; Penjabaran misi ini ditargetkan sampai dengan tahun 2017. Motto : One goal, One Team, One Spirit. Nilai-nilai Budaya Perusahaan (Corporate Values) Nilai-nilai Budaya Perusahaan Bank Sulteng merupakan penjabaran atas slogan Bank Sulteng sebagai acuan pokok bagaimana perilaku Bank Sulteng dengan segenap jajarannya dalam mengelola bisnisnya. Dari slogan tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan nilai-nilai perusahaan Bank Sulteng sebagai berikut : 1) Trust; 2) Intergrity; 3) Professional; 4) Sinergy; 5) Service Exellence Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 4

Dari keenam nilai perusahaan tersebut diatas, dapat dijabarkan dalam 15 (limat belas) perilaku utama yang meliputi : GO SPIRIT Corporate Values

Perilaku Utama

1. Trust

1.Mampu menjaga Bank dan Perusahaan ; 2.Membangun hubungan yang tulus dan saling percaya ; 3.Mengutamakan keterbukaan ;

2. Integrity

4. Jujur ; 5. Adil dan Bijaksana ; 6. Bertanggung jawab ;

3. Professional

7. Meningkatkan kompetensi ; 8. Disiplin ; 9. Inovatif & kreatif ;

4. Sinergy

10. Komunikasi efektif ; 11. Saling mendukung & menghargai; 12. Membangun Jaringan ; 13.Proses yang cepat, tepat dan akurat ; 14.Memahami kebutuhan pelanggan; 15.Melayani dengan ramah dan kekeluargaan.

5. Service Excellence

4. Struktur Organisasi Good Corporate Governance Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sulteng berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Bank Sulteng yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang independen dan profesional. Secara umum, kegiatan perbankan dilakukan oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Bank, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sehari-hari. Struktur Organisasi Bank Sulteng sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 15/SK/BPD-ST/2014 tanggal 1 April 2014 sebagai berikut : Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 5

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 6

II. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SULTENG 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi 1.1 Dewan Komisaris a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Mei 2014. Susunan Dewan Komisaris bank Sulteng tahun 2014, sebagai berikut : 1. Komisaris Utama

: Drs. H. Abdul Karim Hanggi

2. Komisaris Independen

: Drs. H. Said Awad, MH

3. Komisaris Independen

: Drs. H. Amiluddin Haludin *)

*) Namun Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2014 yang bersangkutan belum di Fit and Proper Test dan atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). b. Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/DK/BPD-ST/IV/2013 menjelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus terhadap pengelolaan operasional bank oleh Direksi. a. Pengawasan Umum : Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan strategis yang dilakukan Direksi, antara lain rencana bisnis dan rencana strategis bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank, Implementasi Good Corporate Governance, Kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :  Melakukan rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat dengan Direksi Bank Indonesia/OJK dan Pemegang saham pengendali baik rutin maupun berkala, guna memastikan bahan Rencana Bisnis Bank dan rencana Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 7

strategis Bank, Standar Operasional Prosedur, Struktur Organisasi Bank telah di susun sesuai dengan standar-standar Perbankan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan Internal Bank seperti Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi, Modal serta capaian-capaian sebelumnya serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian hasil sesuai target yang telah ditetapkan. b. Pengawasan Khusus Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi terhadap pencapaian target-target Rencana Bisnis Bank, hasil temuan S.K.A.I dan Eksternal Audit, tindak lanjut atas pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit serta saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris. 2. Memberikan

nasihat-nasihat

yang

dianggap

perlu

kepada

Direksi

agar

pelaksanaan operasional bank tetap berjalan sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Kewenangan Dewan Komisaris 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank yang dilaksanakan oleh Direksi Bank Sulteng. 2. Menyetujui kebijakan umum Bank dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh Bank Indonesia, perkembangan ekonomi dan keuangan serta perbankan. 3. Memberikan persetujuan penyusunan Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) bank, dan memberikan persetujuan Rencana Bisnis Jangka Menengah dan Tahunan bank yang di ajukan oleh Direksi. 4. Menilai dan memberikan persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Tahunan Bank yang diajukan oleh Direksi. 5. Mengevaluasi dan menilai laporan Realisasi Bisnis Bank setiap Triwulan, Semester dan Tahunan, Laba/Rugi, Tingkat Kesehatan Bank, Portofolio Kredit dan kegiatan operasional lainnya.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 8

6. Menyetujui kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan prinsip pengendalian risiko yang baik dan memenuhi peratuan perundang-undangan. 7. Meminta keterangan kepada Direksi dan atau satuan kerja lainnya mengenai halhal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan bank bila diketahui atau diduga ada kebijakan pengelolaan bank yang dapat merugikan atau mempengaruhi kesehatan bank. 8. Memberikan penilaian dan persetujuan kepada Direksi dal hal pembelian dan/ atau penjualan asset tetap/barang tidak bergerak untuk diproses sesuai peraturan perundan-undangan yang berlaku. 9. Memberikan persetujuan penghapusbukuan kredit macet yang sulit untuk ditagih dalam rangka perbaikan portofolio kredit. 10. Memberikan pertimbangan pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu dan pengangkatan Kepala-kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang Bank Suteng. 11. Mengevaluasi dan menilai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan memberikan petunjuk serta saran atas hasil evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi. 12. Meminta laporan kepada Direktur Kepatuhan atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional Bank. 13. Memberikan persetujuan atas system Remunerasi dan Nominasi lingkungan Bank.

dalam

14. Memberikan persetujuan terhadap rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan besar dan kredit sindikasi. Tanggung Jawab Dewan Komisaris 1. Memberikan saran/pendapat dalam rangka penyusunan Visi, Misi dan Rencana Strategis Jangka Panjang Bank. 2. Memastikan bahwa kebijakan penerapan manajemen risiko telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang telah disetujui. 3. Memastikan bahwa Bank telah memiliki Standar Sistem Pengendalian Intern dan melakuakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern bank secara umum. 4. Memastikan bahwa Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemantauan likuiditas , melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya serta Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 9

memastikan kebenaran isi, kesesuaian persyaratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada Bank Indonesia/OJK dan memberikan pendapat atas laporan tersebut. 5. Bahwa kebijakan dan prosedur Bank dalam menjalankan Sistem BI-RTGS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memantau pelaksanaannya. 6. Memastikan bahwa Bank mematuahi ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan penyertaan modal bank, memberikan persetujuan terhadap rencana penyertaan modal bank. 7. Memantau Bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan Informasi Teknologi (IT). 8. Memantau perkembangan kinerja Bank berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Menantau pelaksanaan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM/CAR) Bank Umum. 10. Memantau pelaksanaan pemeliharaan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia. 11. Memantau bahwa bank memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan melakukan pengawasan atas penerapan (KYC) secara berkala. 12. Mengawasi pelaksanaan ketentuan kebijakan perkreditan secara benar, melakukan pengawasan atas pemberian kredit.

dan

13. Memantau bahwa Bank telah melaksanakan perbaikan Portofolio Kredit dan tetap menjaga NPL lebih kecil dari ketentuan Bank Indonesia. 14. Memantau bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana pada aktiva produktif. 15. Memastikan bahwa bank mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan saran/pendapat terhadap BMPK. 16. Memastikan bahwa Bank telah membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan memonitor pelaksanaannya. 17. Memastikan bahwa Bank telah membuat laporan keuangan bulanan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi. Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 10

18. Memastikan bahwa Bank membuat laporan keuangan Publikasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan secara benar dan tepat waktu kepada Bank Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. 19. Memastikan bahwa Bank telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern Bank (SPI) dan pemeriksa Ekstern (Bank Indonesia, Akuntan Publik dan BPK). 20. Memastikan Bank telah melaksanakan prinsip Good Cororate Governance kepada setiap kegiatan usaha Bank di semua tingkatan atau jenjang organisasi. 21. Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas secara efektif. 22. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 23. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain untuk mempengaruhi kegiatan operasional bank yang dapat merugikan bank atau mempengaruhi profesionalisme pengelolaan Bank. 24. Dilarang mengambil dan atau menerima untuk keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah diltetapkan menurut ketentuan yang berlaku. c. Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Secara umum Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Kinerja Bank tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013 menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan, walaupun masih ada yang belum mencapai target sepenuhnya. 2. Dewan komisaris berpendapat bahwa bank telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, berdasarkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi yang telah kami lakukan bersama Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi, nampak bahwa masalah keterbukaan, keterperiksaan, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran, dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengawasan seperti penyusunan kebijakan, rencana strategis, program prioritas dan action plan, demikian pula dalam hal pelaksanaan operasional dan penataan terhadap standar operasional prosedur serta perundang-undangan yang berlaku selama Tahun Buku 2014 telah Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 11

menunjukkan kemajuan yang positif. 3. Dewan Komisaris melihat Bank Sulteng telah menunjukkan kinerja tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko adalah salah satu bentuk tindakan manajemen yang sangat konstruktif, yang setiap saat yang dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Dewan Komisaris telah melakukan sistem pengawasan terhadap Direksi melalui rapat-rapat, yang mencakup pemantauan perencanaan dan realisasi serta mereview terhadap pendanaan yang berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. 5. Dewan Komisaris memiliki Komite yang menjalankan tugas pengawasan operasional yang mendorong dibangunnya sistem pengawasan internal disetiap kantor cabang, serta komunikasi antara Dewan Komisaris dan Komite lancar dan diadakan secara rutin dalam bentuk rapat Komite Dewan Komisaris. 6. Program-program tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) dalam kurun waktu tahun 2014 telah merefleksikan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini ditandai dengan fokus kegiatan CSR sesuai kemampuan Bank Sulteng dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam pemberian mobil ambulance kepada masing-masing Pemda Kabupaten sebanyak 6 (enam) unit serta pembuatan taman dan relokasi kios-kios masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana CSR ini merupakan realisasi dari keputusan RUPS 2014 yang lalu tentang dana CSR. 7. Secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bank Sulteng, yaitu; Perlu peningkatan kualitas Penerapan Good Corporate Governance, Masih rendahnya daya saing, dan terbatasnya kemampuan penguatan modal. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merevisi Program Regional Champion (BRC) Jilid 1 menjadi BRC Jilid 2 yang saat ini sementara dalam tahap kosinyering oleh OJK bersama Tim Pokja pada masing-masing BPD, yang bertujuan untuk pengembangan BPD seluruh Indonesia agar menjadi Champion di daerahnya masing-masing. 8. Disamping hal-hal tersebut diatas Dewan Komisaris juga melakukan Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014 melalui rapat gabungan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 12

Dewan Komisaris dan Direksi, Pemantauan kerja Keuangan dan Non Keuangan bank Sulteng serta Pemantauan perkembangan Good Corporate Governance bank Sulteng secara keseluruhan.

d. Rapat rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2014 Semester I

12 Kali Pertemuan dengan Pembahasan : 1. Tgl. 07 Januari 2014, pembahasan : Rekomendasi Komite Dewan Komisaris. 2. Tgl. 13 Januari 2014, pembahasan : Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng. 3. Tgl. 30 Januari 2014, pembahasan : Perubahan Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng dan hal-hal yang diperlukan. 4. Tgl 04 Februari 2014, pembahasan : Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris dan Rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris. 5. Tgl 17 Februari 2014, pembahasan : Rekomendasirekomendasi Komite Dewan Komisaris. 6. Tgl 11 Maret 2014, pembahasan : hasil wawancara calon anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Sulteng an. Dahlan Lasaki. 7. Tgl 25 Maret 2014, pembahasan : Struktur Organisasi PT. Bank Sulteng dan Rekomendasi-rekomendasi Komite Dewan Komisaris. 8. Tgl 1 April 2014, pembahasan : Rekomendasirekomendasi Komite Dewan Komisaris. 9. Tgl 02 Mei 2014, pembahasan : Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2013. 10. Tgl 12 Mei 2014, pembahasan : Hasil RUPS PT. Bank Sulteng Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu. 11. Tgl 23 Mei 2014, pembahasan : Rekomendasirekomendasi Komite Dewan Komisaris. 12. Tgl 27 Juni 2014, pembahasan : Monitoring RBB, analisa tentang IT dan masalah hubungan internal.

Semester II

11 Kali Pertemuan dengan Pembahasan :  Tgl. 04 Juli 2014 pembahasan : Pengisian kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance yang mencakup penilaian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Pembahasan Revisi RBB tahun 2014 – 2016.  Tgl.

15

Juli

2014

pembahasan

:

Rekomendasi-

rekomendasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris. Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 13

 Tgl. 23 Juli 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite Audit dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko.  Tgl. 19 September 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tentang Penyesuaian biaya perjalanan dinas dan Usulan pergantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.  Tgl. 22 Agustus 2014, pembahasan :

Rekomendasi

Komite Audit, Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Kerja sama Financial Audit Kantor Akuntan Publik.  Tgl. 30 September 2014 pembahasan : Surat ASBANDA Undangan Seminar BPDSI, Memo Internal Pjs. Direktur Kepatuhan tentang meminimalisir ketidakpatutan pada akhir tahun 2014 dan Surat OJK tentang penerapan GCG.  Tgl. 01 Oktober 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite Audit sebanyak 4 rekomendasi dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 rekomendasi.  Tgl. 15 Oktober 2014 pembahasan : Rekomendasi Komite Dewan Komisaris, Kantor Akuntan Publik, Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang GWM berdasarkan LDR dan Surat Risk Management Guard undangan Workshop.  Tgl. 18 November 2014, pembahasan : Rekomendasi Komite Audit sebanyak 4 rekomendasi dan Rekomendasi Komite Pemantau Risiko sebanyak 5 rekomendasi.  Tgl. 09 Desember 2014 pembahasan : Penunjukkan proposal KAP yang akan melakukan Audit Tahun Buku 2014, Tindak lanjut surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi, surat undangan ASBANDA seminar BPDSI dan Hasil laporan Direksi ke OJK dalam bentuk tabulasi.  Tgl. 16 Desember 2014, pembahasan : Kredit Hapus Buku PT. Bank Sulteng Tahun 2014.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 14

1.2 Direksi a. Jumlah dan Komposisi Direksi Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah., melalui Akta Notaris Nomor: 16 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Charles,SH.,MKn Notaris di Palu. Susunan Direksi tahun 2014, sebagai berikut : 1. Direktur Utama

: Ir. Rahmat Abdul Haris

2. Direktur Pemasaran

: Diana Liza Mustaqim

3. Direktur Operasional

: Hj. Sitti Maryam Dalle**)

4. Direktur Kepatuhan

: Tinus Nuanto, SE *)

*) Namun Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2014 yang bersangkutan belum di Fit and Proper Test dan atau belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Kepatuhan. **) Melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali No. 584/519/KO.ADM EKON tanggal 27 Oktober 2014 dan Surat No. 584/240/KO.ADM EKON tanggal 13 April 2015 dimana Direktur Operasional (Sitti Maryam Dalle) ditunjuk sebagai Pejabat sementara Direktur yang membidangi Kepatuhan. b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut : 1.

Tugas Pokok Direksi adalah : a. Melaksanakan

pengurusan

Perseroan

untuk

kepentingan

dan

tujuan

Perseroan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 2.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

3.

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas

untuk

kepentingan

dan

usaha

Perseroan

dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 15

4.

Setiap anggota Direksi bertangung jawab penuh secara pribadi apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

5.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan.

6.

Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : a.

Mengeluarkan surat-surat obligasi;

b.

Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan;

c.

Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris;

d.

Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perseroan;

e.

Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta didalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;

f.

Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan

atau

badan-badan

lainnya

yang

tidak

dalam

rangka

penyelamatan piutang; g.

Perbuatan untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapus tagih yang jumlahnya dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

7.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

8.

Perbuatan hukum sebagaiman dimaksud pada point (7) diatas tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beretikat baik.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 16

9.

Untuk menjalankan pebuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perbankan.

10. Kebijakan Kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku dibidang Perbankan. 11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekeuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat kuasa. 12. Pembagian tugas dan wewenang setiap angota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama. 13. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi memiliki kewajibkan, antara lain: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya; b. Menyiapkan

rencana

kerja

dan

anggaran

tahunan

Perseroan

dan

menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Komisaris; c. Menyiapkan

rencana

jangka

panjang

Perseroan,

untuk

mendapatkan

persetujuan Komisaris; d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; e. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan; f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 17

keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar setiap diminta oleh Komisaris; g. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugas; h. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli atau konsultan dalam melakukan sebahagian tugas perseroan dan tidak dapat diangkat menjadi pegawai atau pejabat dalam perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku; i. Direksi dapat mengangkat tenaga yang berpengalaman (Special hare) sebagai pejabat

dalam

perseroan,

dengan

tetap

memperhatikan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; j. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Angaran Dasar. 14.

Direksi mempunyai hak dan wewenang, antara lain sebagai berikut: a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan kepengurusan; b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan; c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan/atau Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku; d. Mengangkat

Sekertaris dan

Komite-Komite Dewan

Komisaris

dengan

mempertimbangkan usulan Komisaris, dan kriteria dari anggota komite adalah

berintegritas

dan

jujur

serta

memiliki

pengalaman

dibidang

perbankan, keuangan dan hukum serta ekonomi baik praktisi maupun akademisi. Khusus Sekertaris diwajibkan dari seorang Pegawai dalam Perseroan; e. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain; f.

Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya mendapat persetujuan Komisaris;

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 18

g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. c. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) bagi Bank Umum, bank Sulteng telah sejak lama menerapkan pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga baik horizontal maupun vertikal, termasuk hubungan karena pernikahan, sampai derajat ketiga, antara sesama anggota Direksi, atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, atau sesama anggota Dewan Komisaris. Secara umum hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundangundangan serta Peraturan Bank Indonesia/OJK yang berlaku, adalah : 1) Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen Perusahaan, yaitu Rencana Korporasi,

Laporan Pelaksaan Tata Kelola

Perusahaan (GCG) Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank ; 2) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar semua informasi mengenai Bank secara tepat waktu dan lengkap disampaikan kepada Dewan Komisaris ; 3) Direksi wajib memberikan akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap kepada Dewan Komisaris ; 4) Direksi wajib membebaskan para anggota Dewan Komisaris untuk secara bersama-sama maupun sendiri setiap waktu dalam jam kerja Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi ; Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 19

5) Direksi dan tiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris ; 6)

Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal ;

7) Menyampaikan

laporan

keuangan

bulanan

sesuai

permintaan

Dewan

Komisaris; 8) Menyampaikan surat permohonan persetujuan tambahan modal di setor untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris ; 9) Menyampaikan

laporan

pelaksanaan

manajemen

risiko

dan

laporan

pelaksanaan tugas bidang kepatuhan kepada Dewan Komisaris ; 10) Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan Direksi ; 11) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat meminta secara langsung informasi dari fungsi - fungsi manajemen terkait operasional bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sepengetahuan Direksi ; 12) Direksi dan atau pejabat bank lainnya wajib menghadiri undangan rapat Dewan Komisaris dengan sepengetahuan Direksi ; 13) Direksi wajib memberikan akses atas informasi bank kepada komite-komite yang

membantu

Dewan

Komisaris

dengan

sebelumnya

mengirimkan

pemberitahuan terlebih dahulu melalui Dewan Komisaris kepada Direksi ; 14) Direksi dapat mengundang anggota Dewan Komisaris jika diperlukan pendapatnya dalam Rapat Direksi ; 15) Risalah Rapat Direksi harus tersedia apabila diminta oleh anggota Dewan Komisaris; 16) Direksi mempunyai hak dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan Bank

berdasarkan

kepengurusan

Bank,

persetujuan kecuali

Dewan

ditetapkan

Komisaris lain

dalam

menjamin

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan ; 17) Direksi menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris ; 18) Direksi berdasarkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 20



Mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan/badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan-badan lain ;



Menggunakan cadangan untuk penghapusan kredit kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Umum atau peraturan perundangan yang berlaku ;



Melakukan hapus buku terhadap pokok kredit yang diberikan kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

19) Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat dilakukan Direksi

dengan

persetujuan

tertulis

dari

Dewan

Komisaris,

dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal ; 20) Dalam hal Bank mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini bank diwakili oleh Dewan Komisaris ; 21) Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi) dijalankan dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 1. Komite Audit Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 21

Good Corporate Governance bagi Bank Umum, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian intern, proses internal audit dan pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat

dikelola

berdasarkan

prinsip

transparansi,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pembentukan Komite Audit Bank Sulteng juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek

Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara ; b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pemgangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017 ; c. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulteng Nomor 19/SK/BPD-ST/2014 tanggal 28 April 2014 Pengangkatan Komite Audit PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017; d. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.70/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng. Susunan Komite Audit Bank Sulteng tahun 2014 sebagai berikut: 1. 2. 3.

Ketua Anggota Anggota

: Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen) : H.Syafruddin Sunumpole (Pihak Independen) : Dahlan Lasaki (Pihak Independen)

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite bertindak secara Independen terhadap Direksi dan Auditor Ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. 1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam hal : a. Memastikan laporan keuangan Bank Sulteng dapat dimengerti, transparan, dan dapat diandalkan ; Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 22

b.

Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal maupun eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar ;

c.

Melakukan evaluasi kebijakan Bank Sulteng yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan, dan investigasi kesalahan maupun kecurangan dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Bank serta pelaksanaannya melalui Dewan Komisaris;

d.

Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan, dan temuan yang signifikan ;

e.

Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan, dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Internal ;

f.

Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan dapat berkomunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan ;

g.

Menciptakan

jalur

komunikasi

langsung

dengan

Auditor

Eksternal/Pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan audit maupun laporan audit. Komite Audit memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam Pedoman Kerja Komite yang telah disetujui oleh Komisaris. Sesuai dengan pedoman kerja, Komite Audit mereview laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya untuk kepentingan para stakeholders, menelaah hasil pencapaian, efektivitas, dan objektifitas dari seluruh proses audit internal dan eksternal, mengevaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan

yang

berlaku,

dan

memberikan

rekomendasi

penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut : 1.

Mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional Bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya ;

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 23

2.

Bekerja sama dengan Divisi Audit Internal ;

3.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan proses audit internal, eksternal, dan laporan keuangan Bank ;

4.

Melakukan evaluasi deskripsi mengenai pengendalian internal/audit yang akan dipublikasikan dalam laporan keuangan dan laporan pelaksanaan penerapan GCG ;

5.

Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas auditor eksternal serta merekomendasikan auditor eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank.

6.

Secara garis besar, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi dan semua risiko yang penting dipertimbangkan, identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi dan auditor eksternal,

serta

ketaatan

pada

peraturan

perundang-undangan

dan

pelaksanaan manajemen risiko. 1.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Komite Audit melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Komite Audit. Komite Audit telah melakukan tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun yang non-rutin. Komite Audit selama tahun 2014 melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1.

Penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2.

Komite

Audit

melakukan

penelaan

dan

memberikan

saran-saran

penyempurnaan atas laporan keuangan publikasi triwulanan. 3.

Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal termasuk penelaan independensi dan objektivitas auditor eksternal serta penelaan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan ;

4.

Penelaan atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan dan aturan perbankan. Pengujian dan pemantauan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank telah diupayakan secara optimal ;

5.

Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 24

pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2014, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a.

Pelaksanaan tugas Divisi Satuan Kerja Audit internal (SKAI). Dari hasil evaluasi

dapat

disimpulkan

bahwa

perencanaan

SKAI

telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan audit berbasis risiko, pelaksanaan audit dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) ; b.

Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia ;

c.

Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku termasuk tentang penerapan PSAK Nomor 50 dan Nomor 55 ;

d.

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selama tahun 2014 Komite Audit melakukan pertemuan-pertemuan dengan SKAI dalam rangka membahas temuan dan tindak lanjut temuan SKAI. Komite Audit juga menjaga jalur komunikasi langsung dengan SKAI, baik yang terjadwal dalam rapat rutin maupun di luar jadwal rapat ;

e.

Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris. Untuk tahun buku 2014, Tim Pemilihan Kantor Akuntan Publik yang terdiri dari Komite Audit dan unsur manajemen telah melakukan proses pemilihan Kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi bank. Tim telah mengusulkan dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik dbsd&a (Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali sebagai Auditor Independen.

f.

Komite Audit juga melakukan beberapa tugas lain yang diberikan oleh Dewan

Komisaris,

diantaranya

memberikan

masukan

terhadap

pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 25

1.3 Rapat dan Kehadiran Komite Audit Selama tahun 2014, Komite Audit telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 15 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam Rapat di tahun 2014 :

No. 1. 2. 3.

Nama Drs.H.Said Awad,MH H.Syafruddin Sunumpole Dahlan Lasaki

Jumlah Kehadiran 15 Kali 15 Kali 15 Kali

Presentasi kehadiran 100 % 100 % 100 %

1.4 Independensi Anggota Komite Audit Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

Komite Remunerasi dan Nominasi

(KRN) bahwa, setiap anggota komite harus bersifat independen. Kualifikasi penugasan dan fungsi dari Komite Audit harus tunduk kepada aturan yang berlaku dari Otoritas Jasa Keuasngan dan atau Bank Indonesia. Bahwa seluruh anggota komite audit Bank Sulteng periode 2014 memiliki kedudukan yang independen terhadap Bank Sulteng. 2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko (KPR) Bank Sulteng merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris Bank dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng untuk periode tahun 2014 dibentuk berdasarkan :  Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulteng Nomor 05/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang pegangkatan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulteng Periode 2014-2017 ; Susunan Komite Pemantau Risiko Bank Sulteng tahun 2014, sebagai berikut : 1.

Ketua

: Drs.H.Said Awad,MH (Komisaris Independen)

2.

Anggota

: H.Ramli Nurdin. BSc (Pihak Independen)

3.

Anggota

: Bambang Setiawan,SH (Pihak Independen)

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 26

2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, Pasal 2 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mewajibkan Bank menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu : 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ; 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ; 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko merekomendasikan penyempurnaan infrastruktur dan metodologi pengukuran risiko. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penyempurnaan kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Sulteng Tahun 2014 berpedoman pada pengelolaan manajemen risiko agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis Bank. Berkaitan dengan tugas pemantauan pelaksanaan tugas SKMR, Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi laporan Profil Risiko Bank, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Hingga akhir tahun 2014 pengelolaan risiko yang semakin baik dibuktikan dengan peningkatan risk

awareness secara mayoritas pada risk taking unit. Metode pengukuran risiko dan pengendaliannya terus menerus disempurnakan oleh SKMR. 2.2 Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2014 Sesuai pedoman kerja Komite Pemantau Risiko, maka pada tahun 2014 telah dilakukan hal hal yang terkait dengan Manajemen Risiko di Bank sebagai berikut : 1. Mengevaluasi

implementasi

kebijakan

manajemen

risiko

dan

pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DNPN Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 27

serta melaporkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : a.

Profil risiko triwulanan Bank Sulteng baik individual, maupun konsolidasi selama tahun 2013 dan triwulan berjalan tahun 2014 ;

b.

Profil risiko Bank Sulteng pada triwulan IV tahun 2013 adalah low to

moderate dengan trend naik sampai dengan triwulan IV tahun 2014 adalah Moderate; c.

Risiko kredit, risiko pasar, risiko Operasional, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko Hukum adalah Moderate ;

d.

Risiko Reputasi adalah low to moderate.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko melalui Rapat koordinasi, Diskusi dan telaan atas program kerja Satuan Manajemen risiko, Diskusi dan telaah mendesain mekanisme risk tolerance dan risk culture, Diskusi pengembangan metode dan tools

pengukuran risiko pasar, Knowledge

sharing: dampak kondisi keuangan global terhadap perbankan Indonesia. 3. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan melalui : a.

Rapat koordinasi dengan Komite Audit membahas temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan progres tindak lanjut ;

b.

Pembahasan laporan pengawasan Dewan Komisaris setiap semester.

4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan risk appetite, serta risk tolerance atas setiap produk dan layanan Bank Sulteng. 5. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas rencana bisnis dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank melalui telaan draft RBB tahun 2014; 6. Mengevaluasi perkembangan portofolio pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit; 7. Memantau restrukturisasi pinjaman, penghapusbukuan pinjaman dan

recovery pinjaman melalui koordinasi dengan Komite Audit; 8. Memonitor risiko bank wide yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 28

Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut melalui pembahasan profil risiko triwulanan; 9. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan manajemen, auditor eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko. 10. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan ke dalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan. 11. Memberi masukan kepada Sekretariat Dewan Komisaris untuk penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris. 12. Melakukan penelaan atas draft RBB Bank Sulteng tahun 2014, Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Economic Outlook tahun

2014, dan mengkaji RBB termasuk perubahannya, khususnya dari aspek risiko, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. 2.3 Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 15 kali. Berikut informasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam Rapat di tahun 2014 :

No. 1. 2. 3.

Nama Drs.H.Said Awad,MH H.Ramli Nurdin, BSc Bambang Setiawan,SH

Jumlah Kehadiran

Presentasi kehadiran

15 Kali 15 Kali 15 Kali

100 % 100 % 100 %

2.4 Independensi Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. 2.5 Mekanisme Kerja Komite Pemantau Risiko bekerja berdasarkan program kerja tahunan yang disusun dan disetujui Dewan Komisaris, diantaranya kegiatan pemantauan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 29

risiko bulanan, triwulanan dan tahunan, serta kegiatan yang tidak ditetapkan waktu pelaksanaannya seperti kegiatan peningkatan kapabilitas ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat mingguan yang merupakan rapat internal KPR, rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko, Komite Audit, atau rapat gabungan dengan bagian lain sesuai program kerja dan kebutuhan. 3.

Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng dibentuk berdasarkan: 1. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang

Good Corporate Governance; 2. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang

Good Corporate Governance; 3. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; 4. Surat Keputusan Direksi Bank Sulteng No.70/SK/BPD-ST/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulteng. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulteng adalah sebagai berikut : Periode 01 Januari s.d 06 Maret 2014 sebagai berikut : 1. 2. 3.

Ketua Anggota Anggota

: Drs. H. Amiluddin Haludin (Komisaris) : Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi SDM) : I Gusti P Suartika,SE (Pegawai Divisi SDM)

Periode 07 Maret s.d 31 Desember 2014 sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Ketua Anggota Anggota Anggota

: : : :

Drs. H Amiluddin Haludin (Komisaris) Drs. H Said Awad,MH (Komisaris Independen) Myrna Rianasari,SE (Pegawai Divisi SDM) Ocvita Pusadan,SH (Pegawai Divisi Umum)

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 30

Governance yang telah dituangkan dalam program kerja Komite, secara garis besar Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Terkait dengan kebijakan remunerasi adalah : 1.

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ;

2.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a.

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

b.

Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi adalah : 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite. c. Tugas lainnya 1.

Melakukan evaluasi atas pelaporan kebijakan SDM dan memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatannya ;

2.

Melakukan self assessment dalam pelaksanaan tugasnya serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris.

3.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam rapat sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 31

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi : a.

Dokumentasi ketentuan dan peraturan perundang- undangan, kebijakan perusahaan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya ;

b.

Melakukan pemantauan sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun asing.

2. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan remunerasi yang sedang berjalan di Bank Sulteng a. Remunerasi Pengurus: Membahas kebijakan remunerasi pengurus yang sedang berjalan di bank dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris; b. Remunerasi Pegawai : Evaluasi kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 2. Terkait dengan kebijakan nominasi 1. Pembahasan mengenai pedoman/sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian Pengurus; 2. Membahas penjaringan serta rekomendasi calon anggota Pengurus; 3. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen: a. Membahas rekomendasi anggota komite dari pihak independen; b. Pembahasan nominasi anggota komite.

3.3 Rapat dan Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Selama

tahun

2014,

Komite

Remunerasi

dan

Nominasi

telah

menyelenggarakan pertemuan/rapat baru sebanyak 1(satu) kali, Selanjutnya dari rapat tersebut seluruh anggota Komite hadir 100 % dengan agenda pembahasan adalah nama-nama calon Direktur Kerpatuhan untuk diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 32

3.4 Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 2 (dua) orang pejabat ex officio dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Kepala Divisi Umum dalam melaksankan fungsi tugasnya senantiasa bersikap secara independen.

3. Peket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi. a. DEWAN KOMISARIS No 1

2

Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya Remunerasi a. Gaji Tahun 2014 (Januari s.d Desember) b. THR c. Tunjangan Pendidikan d. Tunjangan Akhir Tahun e. Tunjangan Sewa Rumah f. Tunjangan Pakaian Dinas g. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh) JUMLAH : Fasilitas lain dalam bentuk natura JUMLAH : TOTAL :

Jumlah Penerima

Jumlah diterima Dalam 1 tahun

3 Orang

1.872.000.000

3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang

156.000.000 156.000.000 156.000.000 4.200.000 1.166.704.365

3 Orang 3 Orang

3.510.904.365 3.510.904.365

b. DIREKSI No

Jenis Remunerasi & Fasilitas lainnya

1

Remunerasi a. Gaji Tahun 2014 (Januari s.d Desember) b. THR c. Tunjangan Pendidikan d. Tunjangan Akhir Tahun e. Tunjangan Sewa Rumah f. Tunjangan Pakaian Dinas

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

Jumlah Penerima

Jumlah diterima Dalam 1 tahun

3 Orang

2.160.000.000

3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang

180.000.000 156.000.000 156.000.000 70.000.000 8.400.000 hal. 33

2

g. Tantiem (dihitung dari Laba diperoleh) JUMLAH : Fasilitas lain dalam bentuk natura JUMLAH : TOTAL :

3 Orang

2.368.763.407

3 Orang 3 Orang

5.099.163.407 5.099.163.407

c.

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN BERDASARKAN TINGKAT PENGHASILAN Jumlah Remunerasi per orang dalam Jumlah Jumlah 1(satu) tahun Dewan Komisaris Direksi Di atas Rp. 2 Miliar 1 Orang Di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 Miliar 3 Orang 2 Orang Di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar Rp. 500 Juta ke bawah -

d. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH Pada PT.Bank Sulteng Tahun 2014 : Rasio Tertinggi Terendah 9,42 1

No.

Keterangan

Tertinggi

Terendah

1

Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan terendah Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Gaji Pegawai tertinggi

16.500.000

1.750.000

75.000.000

52.500.000

1,42

1

60.000.000

48.000.000

1,25

1

75.000.000

16.500.000

4,54

1

2 3 4

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu sebagai berikut : a)

Fungsi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut : 

Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank ;



Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank ;



Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 34

usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan 

Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

b) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, paling kurang mencakup : 

Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank ;



Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi ;



Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank ;



Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ;



Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank ;



Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;



Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol anggaran Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun serta memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin, dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective (efektif dari segi biaya). Selanjutnya Direktur Kepatuhan untuk lebih mengefektifkan melaksanakan fungsi Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 35

tugasnya melakukan antara lain : 

Mengembangkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja, dengan menginformasikan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disesuaikan ke dalam pedoman internal bank oleh Divisi terkait ;



Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank dengan memberikan pandangan kepada pihak manajemen mengenai masalah hukum yang ditemukan ;



Mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan kepatuhan bank terhadap penerapan kebijakan, prosedur dan panduan mengenai anti tindak pencucian uang dan tindak pidana terorisme ;



Bertindak sebagai pihak yang dihubungi di Bank mengenai penanganan secara internal laporan transaksi yang mencurigakan dari staff dan juga pihak yang dapat dihubungi untuk Unit Anti-Money Laundring oleh instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap tindak pencucian uang ini ;



Melakukan kajian atas kebijakan bank yang belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku ;



Memberikan

masukan

kepada

pihak

manajemen

mengenai

masalah

kepatuhan dan potensi dampak, trend serta perkembangan peraturan yang ada ; 

Melakukan kajian aspek kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap peraturan internal Bank antara lain berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan bentuk Surat lainnya sesuai tata naskah dinas Bank yang berlaku serta perjanjian atau dokumen hukum lainnya baik yang telah berjalan ataupun yang diajukan ;



Memastikan dilaksanakannya penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, meliputi: 1. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); 2. Laporan kepatuhan; dan 3. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut

Direktur

menyimpang

dari

yang

membawahkan

ketentuan

Bank

Fungsi

Indonesia

Kepatuhan

dan/atau

telah

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 36

 Laporan sebagaimana dimaksud dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 pada Pasal 16 huruf (b), wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama ;  Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan ;  Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan tersebut belum diterima Bank Indonesia hingga akhir batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);  Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c PBI diatas disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya penyimpangan.  Mengelola penerapan Manajemen Risiko di Divisi ;  Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta Peraturan Internal Bank yang berlaku ;  Melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ;  Mengelola buku pedoman perusahaan Divisi Kepatuhan ;  Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.  Menetapkan

pembagian

tugas

serta

penegakan

disiplin

kepada

Pejabat/Pegawai yang menjadi tanggung jawab penyeliaannya ;  Melakukan kunjungan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, untuk membangun budaya hukum. Dalam mengimplementasikan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui pelaksanaan : Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 37

a) Melaksanakan

penyempurnaan

Compliance

Sheet

bagi

bidang-bidang

operasional dan non operasional secara bertahap ; b) Melakukan pengkajian terhadap seluruh kebijakan dan prosedur terkait produk dan jasa Bank ; c) Melakukan review atas ketentuan-ketentuan internal yang telah diberlakukan ; d) Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan Divisi dan Kantor Cabang; e) Memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/OJK dan pemantauan terhadap komitmen Divisi dan Kantor Cabang atas hasil pemeriksaan Divisi Satuan Kerja Audit Internal ; f)

Menginformasikan setiap ketentuan internal maupun eksternal Bank kepada unit terkait ;

g) Mensosialisasikan Fungsi Kepatuhan, Ketentuan Internal dan Eksternal Bank kepada segenap organisasi Bank Sulteng ; h) Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Kepatuhan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang ditugaskan oleh bagian Pendidikan dan Pelatihan maupun berdasarkan pengajuan/inisiatif dari Divisi Kepatuhan. Pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan program yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pemenuhan

kewajiban

berdasarkan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Selama tahun 2014, sebagai langkah keseriusan dalam menerapkan Program APUPPT Bank Sulteng telah melaksanakan berbagai aktivitas sebagai berikut : 1. Melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi sebagai alat bantu penerapan program APUPPT yang dapat digunakan untuk : a) mendeteksi transaksi-transaksi keuangan yang memenuhi kriteria sebagai transaksi yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ; b) mengidentifikasi pengelompokan risiko nasabah dari sisi APUPPT dan alat bantu dalam rangka pemantauan Pengkinian Data Nasabah Bank Sulteng. 2. Melaksanakan pembenahan database CIF (Costumer Identification File) nasabah Bank Sulteng dalam rangka penerapan ketentuan Single CIF; Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 38

3. Melaksanakan program pelatihan secara rutin baik pelatihan secara regular yang diterapkan kepada calon pegawai baru maupun pelatihan yang khusus kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan nasabah atau pegawai yang posisinya strategis dalam penerapan APUPPT; 4. Adapun statistik pelaksanaan program APUPPT selama tahun 2014 sebagai berikut :  Laporan Transaksi Keuangan Tunai

: 438 Laporan

 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

: 12 Laporan

 Koresponden dengan pihak berwenang

: 31 Koresponden.

 Pengkajian APUPPT

:

1 Kajian

2. Penerapan Fungsi Audit Intern 1) Pelaksanaan fungsi pengendalian internal terselenggara dalam setiap tingkatan manajemen dimana pada struktur organisasi Bank, Divisi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berada di bawah Direktur Utama. SKAI telah melaksanakan kewajiban sebagai berikut : 

SKAI menyampaikan laporan hasil audit kepada Pemimpin Unit Kerja yang dilakukan pemeriksaan dan atasan langsung untuk diketahui dan ditindaklanjuti ;



SKAI menyampaikan ringkasan eksekutif secara berkala kepada Direktur Utama

dan

Dewan

Komisaris

dengan

tembusan

kepada

Direktur

Kepatuhan ; 

SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Kuangan (OJK)..

2) Kedudukan SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama yang tidak terkoordinasi secara langsung dengan satuan kerja operasional ; 3) Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Divisi Satuan Kerja Audit Internal tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, SKAI telah melakukan pemeriksaan secara independen terhadap unit operasional Kantor Cabang, Pembantu Cabang, Divisi dan Kantor Pusat, proses Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 39

bisnis serta teknologi informasi secara menyeluruh, namun disadari belum maksimal karena masih ada beberapa kantor yang belum selesai dilakukan pemeriksaan. Berikut ini table kegiatan Pemeriksaan SKAI tahun 2014 : Realisasi Aktivitas Audit

Rencana

Audit Umum Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas

1. Cab. Utama 2. Cab. Parigi 3. Cab. Toli-toli 4. Cab. Buol 5. Cab. Luwuk 6. Cab. Salakan 7. Cab. Bangkep 8. Cab. Poso 9. Cab. Bungku 10. Capem. Morowali 11. Capem. Ampana 12. Capem Donggala 13. Capem. Paleleh 14. Kantor Kas Lambunu 15. Kantor Kas Soni 16. Kantor Kas Tentena 17. Kantor Kas Wakai 18. Kantor Kas Beteleme 19. Kantor Kas Bahomoteve Sekali dalam setahun Sekali dalam setahun 2 (dua) kali dalam setahun Setiap ada pemeriksaan dari Eksternal baik itu dari BI, BPK-RI maupun dari KAP Divisi SKAI menjadi LO Audit khusus dilakukan apabila ada indikasi fraud diseluruh kegiatan Bank Sulteng baik Cabang maupun Pusat

Audit Kantor Pusat Audit TI Laporan Semester Menjadi LO untuk Pemeriksaan BI dan BPK-RI

Audit Fraud/Audit Khusus

Semester I Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Blm Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

Semester II Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Tdk Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Blm Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Sebagai Pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank. Laporan keuangan Bank Sulteng setiap tahun di audit oleh Akuntan Publik (KAP) Independen. Penunjukan Akuntan Publik (KAP) tersebut menunjuk pada hasil Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 40

rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana salah satunya ditegaskan bahwa penunjukan KAP untuk melakukan audit Bank paling lama dilakukan selama 3(tiga) tahun berturut-turut. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi KAP adalah terdaftar di Bank Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan memiliki kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan Bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Ruang lingkup pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh ke aspek kebijakan, operasional, teknologi informasi, verifikasi dan lain sebagainya. Penunjukkan KAP telah terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam hal penunjukan KAP sesuai rekomendasi Komite Audit (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum). Untuk emeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Independen (KAP), telah ditunjuk oleh Komisaris adalah Auditor Independen dbsd&a (Doli,Bambang,Sulistiyanto, Dadang & Ali) dan beralamat di Jl.Raya Kalimalang Blok E-No. 4F Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia, sebagai Auditor Independen untuk tahun Buku 2014. Sesuai dengan isi perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan audit disepakati bahwa tanggung jawab manajemen dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dalam hasil audit yang berupa Manajement Letter yang kemudian akan menggambarkan

permasalahan,

kelemahan-kelamahan

dari

pengendalian

intern

perusahaan Bank, Standar Akuntansi Keuangan, dan masalah lain yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan rekomendasi dan saran-saran perbaikan. Cakupan hasil diantaranya telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 yang telah diperbaharui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Bank Sulteng dalam 3(tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 41

Tahun Buku

Kantor Akuntan

Akuntan

2014

Dbsd & a

Bambang Sulistiyanto

2013

Supriadi Laupe & rekan

Drs.Supriadi Laupe,MSi

2012

Husni Muharam & Rasidi

Husni Muharam

4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern. 1.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

Melakukan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank melalui forum Komite Pemantau Risiko (KPR) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direksi. Sebagai proses tindak lanjut atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan kompleksitas bisnis bank;



Melakukan review/evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko secara bank wide melalui Forum Komite Pemantau Risiko (KPR) yang dilakukan secara berkala dan/atau jika ada kegiatan dan aktivitas yang meningkatkan risiko bank secara signifikan.

b. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: 

Telah melakukan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank pada tahun 2013, serta melakukan penyesuaian atas Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko secara komprehensif termasuk limit risiko yang meliputi limit Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Limit Risiko Operasional dan risiko lainnya dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Bank tersebut sebelumnya telah melalui pembahasan bersama dan persetujuan Dewan Komisaris;



Telah

melakukan

penyusunan

dan

penetapan

alat

untuk

mengidentifikasi risiko antara lain berupa Pengembangan Aplikasi Self

Assessment, dan lain-lain. Untuk proses pengkinian atas tools yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko tersebut, Bank melakukan pengkinian parameter serta review pedoman terkait tools tersebut Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 42

sehingga penerapan atas alat-alat untuk mengidentifikasi risiko tersebut dapat diimplementasikan secara regular; 

Telah melakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi antara lain berupa kewenangan transaksi dalam aktivitas treasuri dan investasi dan kewenangan memutus dalam pemberian kredit yang disesuaikan dengan jenjang jabatan ;



Telah melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara berkala untuk mengakomodir perkembangan kompleksitas bisnis Bank dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2014, yaitu evaluasi terhadap kepatuhan regulasi atas metodologi Internal Capital Adequacy

Assessment Process (ICAAP) yaitu metodologi perhitungan kecukupan modal dan add-on capital terhadap 7 (tujuh) jenis risiko yang telah ditetapkan dalam penentuan permodalan minimum sesuai dengan tingkat profil risiko bank dan evaluasi atas tools yang dikembangkan oleh SKMR yang mendukung proses penerapan manajemen risiko secara bank wide ; 

Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Hal tersebut dapat tercermin dari telah ditetapkannya fungsi manajemen risiko yang bersifat independen dan melekat pada unit bisnis. Adapun pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara independen dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) ;



Memastikan penerapan budaya risiko secara berkesinambungan pada semua level agar tercipta risk awareness pada masing-masing risk

taking unit. Bank secara rutin melakukan sosialisasi manajemen risiko kepada risk taking unit melalui media pelatihan manajemen risiko dan sosialisasi

manajemen

risiko

secara

langsung

oleh

SKMR.

Pengembangan budaya risiko dapat membawa pada pengambilan keputusan yang senantiasa mempertimbangkan potensi risiko saat ini maupun di masa yang akan datang. Atas dasar hal tersebut, setiap keputusan akan diambil dengan hati-hati dan penuh pertimbangan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 43

(informed decfision making). Perilaku hati-hati dan penuh pertimbangan atas informasi yang ada inilah yang menjadi tujuan terciptanya budaya sadar risiko/risk awareness; 

Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang tercermin dari tingginya tingkat permodalan Bank untuk menyerap kejadian risiko. Tingkat permodalan Bank secara historis selalu memadai dengan tingkat rasio permodalan minimum berada pada level 16% (enam belas persen). Dengan adanya penerapan Basel II Pilar 2 supervisory review yang tercermin dari penerapan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment

Process) pada perbankan di Indonesia, Bank diharuskan memiliki kecukupan rasio permodalan minimum di level 9-10% dan atas

assessment tersebut dapat diketahui bahwa Bank masih memiliki capital buffer (±6%) yang sangat memadai ketika terjadinya risk event di kemudian hari; 

Telah melakukan assessment terkait tingkat maturitas penerapan manajemen risiko bank termasuk kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko menggunakan jasa konsultan Manajemen Risiko. Selanjutnya hasil assessment akan dijadikan roadmap bagi bank untuk mengembangkan penerapan manajemen risiko secara bankwide menuju

Enterprise Risk Management (ERM). Adapun pengembangan penerapan manajemen risiko bank selanjutnya akan difokuskan pada penyusunan

framework penetapan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) secara bertahap pada tahun 2014. c.

Kegiatan ALCO (Asset Liability Committee) antara lain membahas mengenai: 

Membahas mengenai Tingkat suku bunga;



Merumuskan dan memutuskan pricing strategy;



Mereview secara periodik mengenai posisi likuiditas bank;



Mereview secara periodik mengenai posisi kualitas portofolio kredit;

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Selain didukung oleh kecukupan dukungan keuangan dalam mengelola dan mengendalikan risiko, Bank telah menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai proses pengelolaan manajemen risiko yang didukung Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 44

dengan kecukupan infrastruktur dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. kebijakan, prosedur dan penetapan limit dimaksud meliputi : 

Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank yang mengakomodir penerapan Manajemen Risiko secara bank wide maupun perjenis risiko, Pedoman Profil Risiko, dan Pedoman Pengukuran ICAAP;



Pedoman Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko antara lain Pedoman Pengukuran Risiko Pasar dan Likuiditas,



Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko pasar yang meliputi risiko nilai tukar dan risiko suku bunga.



Menetapkan alat/metode untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas antara lain Maturity Profile ;



Pengukuran dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas melalui penetapan early warning indicator dan analisis skenario kondisi likuiditas (stress testing) serta Laporan Market and Liquidity Risk Measurement,

Mitigate, and Control; 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. a. Dalam rangka melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa hal sebagai berikut : 

Bank melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan kegiatan usaha bank

termasuk

untuk

produk

dan

aktivitas

baru

beserta

pengembangannya ; 

Dilakukannya pelaporan Profil Risiko Bank secara konsolidasi kepada Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP

tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK setiap periode 3 (tiga) bulanan. 

Melakukan review terhadap kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Berkoordinasi dengan Satuan Pengendalian Internal lainnya dalam rangka proses kaji ulang dan validasi atas pengembangan proses

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 45

Manajemen Risiko yang dilakukan ; 

Melakukan pengkajian atas permohonan review termasuk kewenangan memutus transaksi bagi setiap level manajerial yang terkait. Pengkajian yang

dikeluarkan

bersifat

rekomendasi

dalam

rangka

menjaga

independensi Divisi Manajemen Risiko terhadap proses bisnis ; 4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian intern telah berjalan secara sinergis yang tercermin dari koordinasi dua arah antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) serta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berupa adanya review dan/atau validasi atas penerapan Manajemen Risiko di Bank oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian hasil review dan/atau validasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penerapan Manajemen Risiko secara berkesinambungan. Selanjutnya Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) juga telah melakukan implementasi Risk Based Audit secara continue dalam rangka memitigasi risiko secara ex-ante dan ex-post. Adapun Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berperan aktif dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank telah sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku.

IV.

RENCANA STRATEGIS BANK Pada Tahun 2014 Bank Sulteng menetapkan rencana strategis Bank sebagai berikut : c. Corporate plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus diambil suatu organisasi. Bank Sulteng menentukan arahan strategis sampai dengan tahun 2017 yang akan dicapai, dimulai dengan analisis lingkungan eksternal dan internal (SWOT Analysis).

d. Sebagai tahapan lanjutan dari pencapaian “next level”, Bank Sulteng diarahkan untuk menjadi bank daerah yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan unggul dalam bidang pelayanan. Dengan demikian, Bank Sulteng dapat tumbuh menjadi bank yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Oleh karena itu, prioritas rencana bisnis tahun 2014 selain meningkatkan kredit, terutama kredit konsumtif dan kredit mikro, juga ditekankan kepada peningkatan Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 46

kompetensi SDM dan teknologi informasi yang terintegrasi. e. Kebijakan Umum Direksi Tahunan (KUDT) Tahun 2014 ini merupakan dasar serta pedoman dalam menyusun Rencana Bisnis bank tahun 2014 dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh jajaran organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan unit-unit pelayanan kas. Berikut ini 4(empat) prioritas tersebut dimaksud sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia : a.

Perseroan memandang kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas merupakan salah satu syarat utama pertumbuhan

usaha

Bank

Sulteng.

Karena

itulah,

pengembangan

kompetensinya merupakan suatu keharusan. b.

Melanjutkan strategi tahun sebelumnya, hal itu dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya : 

Peningkatan peran dan fungsi Assesment Center yang terintegrasi dengan training program academy.



Pengembangan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan bisnis bank.



Pengembangan sistem informasi SDM yang komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat memberikan peta kondisi pegawai yang ada saat ini dan arah pengembangan pegawai yang harus dilakukan.

2. Teknologi Informasi Pengembangan

teknologi

informasi

yang

terintegrasi

dilakukan

untuk

mendukung tujuan bisnis bank. Sehingga, Perseroan dapat menjadi bank yang besar dan miliki layanan unggul. Untuk itu, pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk menyediakan layanan perbankan yang aman, cepat, mudah, serta customer oriented, melalui hal-hal sebagai berikut : a.

Pengembangan core banking system yang andal;

b.

Meningkatan infrastruktur yang memadai dalam rangka perluasan layanan

electronic banking; c.

Pengembangan features layanan perbankan yang lebih beragam dan multi

channel; d.

Menerapkan GCG dalam proses pengadaan dan pengembangan teknologi

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 47

informasi; e.

Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengembangan dan operasional teknologi informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Kualitas Layanan Pengembangan budaya layanan pada tahun 2014 diarahkan agar tercipta

services culture melalui : a.

Implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit layanan Bank Sulteng.

b.

Implementasi standarisasi aspek fisik (Premises) di seluruh unit layanan Bank Sulteng.

c.

Evaluasi implementasi “Pengembangan Budaya Layanan” di seluruh unit

layanan Bank Sulteng. 4. Membangun Inkorporasi Percepatan pencapaian visi Bank Sulteng dapat ditempuh dengan cara organik dan anorganik. Secara anorganik, pertumbuhan Bank Sulteng ditempuh melalui penyertaan modal untuk meningkatkan aset dan pendapatan bank. Pada tahun 2014, penyertaan modal akan dilakukan pada Perusahaan Pihak Ketiga, dan Pemda Propinsi Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemegang Saham. f. Kebijakan dan Strategi Manajemen . Kebijakan dan strategi manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : a) Peningkatan komposisi dana pihak ketiga yang dilakukan melalui upaya: 1)

Pertumbuhan DPK yang optimal. 

Intensifikasi pertumbuhan tabungan melalui optimalisasi penetrasi pasar, antara lain melalui direct sales agency, yaitu bekerjasama dengan vendor untuk memasarkan produk tabungan Bank Sulteng.



Optimalisasi institusional banking untuk pengerahan dana dari BUMN, BUMD maupun institusi lainnya.



Menerapakan one stop service solution yang sesuai dengan

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 48

kebutuhan nasabah korporasi secara menyeluruh. Pengembangan infrastruktur dan sistem Cash Management untuk



institusi bisnis dan institusi pemerintah. Penambahan jaringan kantor dan ATM pada lokasi – lokasi yang



strategis. 2)

Peningkatan kulitas layanan 

Peningkatan kualiatas layanan di cabang-cabang dan ATM secara intensif melalui implementasi budaya layanan.



Peningkatan kualitas layanan electronic banking melalui dukungan teknologi informasi yang memadai untuk memberikan pelayanan unggul dalan rangka meningkatkan corporate image dan fee based

income. b)

Peningkatan penyaluran kredit dilakukan dengan upaya : 1)

Akselerasi fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi. 

Peningkatan pemberian kredit baik sektor produktif maupun konsumtif dengan mengoptimalkan penggunaan Dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;



Di verifikasi produk perkreditan yang memiliki value preposition dan daya saing.

2)

Pertumbuhan kredit yang optimal dalam rangka meningkatkan pangsa pasar kredit. 

Peningkatan pemasaran kredit melalui tenaga pemasar kredit.



Mempertahankan serta terus melakukan ekspansi kredit konsumsi terutama

KMG,

serta

peningkatan,

portofolio

KPR

melalui

pengembangan fitur produk dan kerjasama dengan pihak ketiga; 

Perluasan jaringan serta optimalisasi fungsi kantor-kantor kas Bank Sulteng;



Memanfaatkan akses likuiditas treasury untuk disalurkan ke dalam kredit skala besar;

 

Mempertahankan kualitas kredit; Pengelolaan

non-performing

laon

melalui

pemantauan

kolektibikliatas pada setiap unit bisnis pengelola kredit; Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 49



Mengendalikan kualitas kajian terhadap risiko kredit sebagai upaya untuk mengendalikan risiko kredit.

c) Optimalisasi fee based income untuk mendukung pencapaian target laba bank. 1) Optimalisasi pengelolaan instrument treasury 2)

Pengembangan Jasa transaksi perbankan, penambahan jumlah jaringan, serta ATM.

3) Optimalisasi fungsi ATM bagi nasabah melalui penambahan fitur layanan ATM; 4) Peningkatan penjualan produk wealth management. d) Pengembangan manajemen untuk mendukung bisnis bank yang tumbuh berkesinambungan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. 1) Perencanaan dan Change Management 

Menetapkan arah dan strategi Perseroan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis Bank Sulteng;



Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset untuk pengembangan bisnis (termasuk analisis internal dan eksternal);



Menyempurnakan struktur organisasi bank yang efektif dan efisien dalam menunjang sasaran dan tujuan bisnis Perseroan;



Memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek/program kerja;



Peningkatan kualitas performa strategi Bank Sulteng dengan cara me-review key performance indicator yang telah ditetapkan, serta mengimplementasikan Balanced Scorecard KPI individu.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kebijakan dan pelaksanaan rekrutmen, career path, serta job

grading; 

Penerapan sistem reward dan punishment;



Pengembangan system informasi terintegrasi melalui HRIS (Human

Resources Information System); 

Pengembangan Assessment Center;



Program pendidikan dan pelatihan yang mendukung bisnis Bank

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 50

secara teratur dan berkesinambungan dalam Training Program

Academy; 

Meningkatkan kompetensi pegawai, baik di posisi manajerial maupun supporting melalui Training Program Academy;



Menetapkan silabus program, silabus dan anggaran pendidikan dan pelatihan melalui Soft Skill Program Academy.

3)

Peningkatan Layanan dan Operasional 

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanan menjadi lebih baik, sehingga tercipta service culture yang dapat bersaing dengan standar layanan bank yang baik;



Optimalisasi pengelolaan likuiditas;

4) Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Kepatuhan Bank 

Mengembangkan budaya sadar risiko (risk culture);



Membangun Risk Management System yang memenuhi ketentuan standar Basel II dan basel III;



Mengelola potensi risiko secara komprehensif;



Mengembangkan profil risiko Bank Sulteng secara terintegrasi untuk mempermudah kontrol;



Memonitor dan evaluasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;



Melaksanakan zero fraud program.

5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

Meningkatkan audit internal sebagai Strategic Business Partner dan memastikan optimalnya penerapan SPFAIB;



Memberikan assurance atas terciptanya ketaatan perusahaan terhadap

ketentuan

internal

dan

kepatuhan bank

terhadap

ketentuan eksternal. 6) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Standarisasi penyusunan laporan keuangan yang dapat memenuhi unsur keakuratan dan tepat waktu;



Pengembangan dan peningkatan pengelolaan data cost center secara tepat waktu dan akurat;

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 51



Meningkatkan penyempurnaan dan penyesuaian sistem akuntansi, ketentuan, dan sistem prosedur internal sesuai perubahan business

requirement definition; 

Sentralisasi dan otomasi pelaporan pajak.

V. RENCANA BISNIS TAHUN 2014 Tahun 2014 Perkembangan perbankan cukup baik, yang terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan kredit sebesar 14,11 % (yoy) sehingga menjadi sebesar Rp.19,048 trilliun, pada

tahun 2013 yang lalu sebesar Rp.16,693 trilliun, Pertumbuhan dana

masyarakat sebesar 14,16 % sehingga menjadi sebesar Rp.12,938 trilliun, pada tahun 2013 yang lalu sebesar Rp.11.330 trilliun, Perkembangan keuangan pemerintah daerah mencatatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.2.245,61 milyar atau mencapai 99,22 % dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp.2.263,21 milyar, sementara itu total realisasi belanja daerah mencapai Rp.2.439,35

milyar atau sebesar 95,77 %.

Dengan demikian ratio jumlah kredit perbankan dengan dana masyarakat yang terhimpun di Sulteng (LDR – loan to deposit ratio ) sebesar 147,23% jauh melampaui batas maksimum yakni sebesar 100 % sehingga mencerminkan perbankan di Sulteng menyalurkan kreditnya (sebagian) sumber dananya berasal dari luar Sulteng. Adapun Kinerja bank-bank yang beroperasi di Sulteng dapat dilihat sbb :

Grafik/table 5 indicator kinerja Bank di Sulteng Des’2012 s/d Des’2014…………Sumber BI

Kondisi Bank Sulteng 

Pencapaian DPK pada tahun 2014 sebesar Rp.1.693 juta meningkat 85,93% dari tahun 2013 sebesar Rp.910 juta , jauh melampaui pertumbuhan rata-rata nasional yakni sebesar 10,2 %.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 52



Ratio jumlah DPK Bank Sulteng terhadap jumlah DPK seluruh Bank di Sulteng (market share) tahun 2014 sebesar 13,11 %, mengalami peningkatan dibanding pada tahun lalu 2013 sebesar 8,03 %.



Demikian juga dengan penyaluran kredit pada tahun 2014 sebesar Rp.2,038 trilliun, meningkat 87,14 % dari tahun 2013 yang lalu sebesar Rp.1,169 trilliun, jauh melampaui pertumbuhan rata-rata nasional yakni 13,2 %.



Ratio jumlah kredit Bank Sulteng terhadap total kredit perbankan di Sulteng (market share) tahun 2014 sebesar 10,811 % mengalami peningkatan jika dibanding tahun lalu 2013 sebesar 6,95 %.



Ratio jumlah kredit Bank Sulteng terhadap jumlah DPK Bank Sulteng (LDR) sebesar Rp.120,44 %, masih lebih baik dari LDR rata-rata perbankan yang beroperasi di Sulteng yakni 147,24 %, dan sedikit membaik dari tahun 2013 yang lalu sebesar 128,43%, namun tetap berada diatas ambang batas ideal karena

92 %, hal ini terjadi

menjelang tutup buku akhir tahun dana-dana milik Pemda ditarik dan di

clean-up +/- Rp.700 milyar untuk penyelesaian tahun anggaran sebagaimana tahuntahun yang lalu. 

Tabel berikut ini mencerminkan Market Share DPK per cabang serta komposisi perjenis DPK posisi Desember 2014 serta Komposisi DPK sbb :

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KOTA CABANG PALU SIGI DONGGALA PARIGI POSO TOLI-TOLI TOJO UNA2 BANGGAI BANGKEP BUOL SALAKAN BUNGKU MOROWALI PALELEH TOTAL

TOTAL BI 6,581 29 605 666 924 986 80 1,874 409 343 0 0 425 0 12,937

BS 854 9 45 84 52 33 92 171 26 103 87 67 57 8 1,693

SHARE % 12.98% 29.21% 7.36% 12.56% 5.59% 3.39% 114.69% 9.11% 6.33% 30.13% Na Na 13.36% Na

PORSI % 50.46% 0.50% 2.63% 4.94% 3.05% 1.97% 5.44% 10.09% 1.53% 6.10% 5.15% 3.95% 3.36% 0.47%

Komposisi DPK 31-12-2014 [], 383,295 [] [], 813,270 []

[], 496,000 []

13.08 % 100.00% Gambar 9……Market share DPK per Cabang/Kabupaten Kota posisi 31 Desember 2014

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 53



Tabel berikut mencerminkan market share kredit serta proporsi per Cabang sbb : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KOTA CABANG PALU SIGI DONGGALA PARIGI POSO TOLI-TOLI TOJO UNA2 LUWUK BANGKEP BUOL SALAKAN BUNGKU MOROWALI PALELEH TOTAL

TOTAL BI 9.493,3 109,1 1.446,4 1.152,5 2.959,5 1.261,3 342,1 3.128,6 653,6 693,8 Na Na 1.028,7 Na 19.049,0

BS 408,0 2,9 87,5 221,1 69,6 111,3 165,8 269,7 68,5 189,4 110,9 147,1 163,3 22,9 2.038,6

SHARE % 4,29%2,66%6,05%19,18%2,35 8,80%48,46%8,62%10,48%27,29%nana15,87%na-

PORSI % 20,0% 0,1% 4,3% 10,8% 3,4% 5,5% 8,1% 13,2% 3,3% 9,3% 5,4% 7,2% 8,1% 1,1%

10,70%

100,0%

PORSI KREDIT PER CABANG salakan 6%

sigi 0%

paleleh 1%

utama 20%

bangkep morowali 3% 8%

bungku 7% parigi 11% luwuk 13%

tolis 6% donggala 4%

poso 4%

buol 9%

ampana 8%

Grafik 10 ….market share kredit per cabang /kota, posisi 3 Des’2014, sumber data statistic BI

Secara umum dapat di gambarkan indikator kinerja Bank Sulteng tahun buku 2014 dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadi Bank Regional Champion sebagai berikut : 1. Penghimpunan Dana Total simpanan nasabah di Bank Sulteng per tanggal tahun 31 Des’2014 sebesar Rp.1,693 milyar atau meningkat sebesar = Rp.782,3 milyar dari tahun 2013

atau

meningkat 75 % dari posisi 31 Desember 2013 = Rp.910,747 milyar dengan, jumlah nasabah = 335.000. Tren pertumbuhan DPK, dapat dilihat pada grafik berikut ini : Komposisi DPK Posisi 31-12-14

Deposit o[], []

1,692,565

910,747

703,051

732,337

635,043

515,537

jumlah (Rp.juta)

Tren Pertumbuhan DPK Des.2009 s/d Des.2014

Giro[], []

Tabung an[], [] 2009

2010

2011

2012 2013

2014

Grafik 11, Tren pertumbuhan DPK, periode Des’2009,2010,2011,2012,2013, s/d jan-Des’2014 dan Komposisi DPK

0

1,132,686

1,675,176

1,829,220

1,730,475

1,590,718

1,401,731

1,007,852

383,295

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1,208,454

500,000

1,027,155

1,000,000

263,999

-

711,679

500,000

Tren Giro Pemda Des'2013 - Des'2014

2,000,000

1,500,000

1,083,114 1,253,452 1,418,772 1,601,335 1,751,284 1,874,279 1,053,842 1,163,973 1,669,882 1,571,795 1,504,000

1,000,000

375,992 495,263 556,484 493,745

1,500,000

537,195

Des'2009 s/d Jan-Des'2014

1,526,216

Tren pertumbuhan giro 2,000,000

1,435,287

1.a. Tren pertumbuhan giro dan giro Pemda dapat dilihat pada grafik berikut ini :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Grafik 12, pertumbuhan giro 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 ; Giro Pemda periode Des’2009 s/d Des’2014

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 54

Penjelasan pencapaian giro sebagai berikut : a. Tren pertumbuhan dana Giro secara keseluruhan dari Desember 2013 ke Desember 2014 sebesar 32,48 %, yakni dari Rp.537,195 milyar menjadi Rp.711,679 milyar, b. Khusus pada bulan Januari s/d Desember 2014

mengalami volatilitas yang

tinggi terutama pada bulan Juni-Juni 2014 turun sebesar +/- Rp.400 milyar, karena pada bulan tersebut dana DAU pemda terlambat ditransfer dan baru dikredit pada awal bulan berikutnya , bulan Desember 2014 ada proses clean up period sehingga dana Pemda hanya disisakan sebesar Rp.383.295 milyar. c. Adapun Giro perusahaan dan atau perorangan, mengalami peningkatan dari Rp.263,999 milyar tahun 2013 menjadi Rp.383,384 milyar tahun 2014 atau meningkat sebesar 45,19%

Tren pertumbuhan Tabungan Des'2009 s/d Des'2014 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -

287,556 218,865 186,006 237,765 204,531 199,002 299,265 251,153 238,930 293,819 267,000

300,000

105,322 105,371 136,945 165,894

279,048

350,000

310,410

1.b. Tren pertumbuhan Tabungan periode 2009-2013 dan Jan s/d Des’2014 sbb :

Desember’14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 Janua 16 17 Grafik 13, pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 ri’14

Komposisi pencapaian produk-produk tabungan per 31 Des’ 2013 -2014 sbb : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENIS TABUNGAN Simantap Tabungan Lokal Tabungan Simpeda Tabunganku Tabungan PNS Tabungan Pensiunku Tabunganku Plus Tabungan Siswa Tabungan Siswa Plus Total

Des’2013 41.655.921.641 868.693 108.543.385.835 10.280.050.380 54.223.298.137 62.904.146.168 1.440.277.134 0 0 279.047.947.988

Des’2014 41.016.096.829 832.693 101.409.465.329 17.604.055.941 122.062.405.086 1.494.801.905 23.846.264.354 976 1.998.916.844 310.409.793.763

Growth (%) (1,53%) 0% (6,57%) 71,24% 125,11% (97,62%) 1.555,67% 100 % 100 % 11,24 %

Grafik 14, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jenis tabungan

1.c Tren pertumbuhan Deposito periode Desember 2012 s/d Desember 2013 serta periode Januari 2014 s/d Desember 2014 sbb :

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 55

#REF!

670,476

Tren pertumbuhan Deposito Des'2009 s/d des'2014

-

Desember’14

455,000

413,602

100,000

341,685

200,000

246,218

300,000

157,193

400,000

J a n u a r i ’ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 4 15 16 17

94,504

500,000

103,604 95,417 97,038 145,908 146,089 150,387

600,000

34,223 34,409 38,908 43,412

700,000

Grafik 14, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jenis tabungan

Komposisi pencapaian produk deposito periode Desember 2013 s/d Desember 2014 sbb : NO 1 2 3 4

Tenor Deposito 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan Total

Des’2013

Des’2014

Growth (%)

76.594.030.862 11.355.500.000 1.064.000.000 5.490.000000 94.503.530.862

164.295.087.150 54.005.500.000 202.096.344.650 250.079.000.000 670.475.931.800

114,50 % 375,58 % 18.894,01 % 4.455,17 % 609,47 %

Grafik/table 15, tren pertumbuhan tabungan 2009-2010-2011-2012-2013- Jan s/d Des’2014 per jedins tabungan

Pertumbuhan deposito sebesar 609,47% didominasi dari deposito korporasi ± Rp.496 milyar yang diperoleh dari beberapa BUMN dan beberapa swasta besar di Jakarta. Strategi menghimpun dana masyarakat tercatat sangat sukses pada tahun 2014 dengan penjelasan sbb : a)

Strategi produk tabungan siswa (TAWA), yang ditujukan kepada ± 340 ribu siswa,

memberikan manfaat kepada keluarga/orang tua siswa karena dengan

produk ini, orang tua siswa dapat merancang kebutuhan biaya keperluan sekolah anak-anaknya dan menyisihkannya setiap bulan,

siswa dapat

melanjutkan sekolahnya pada jenjang lebih tinggi dengan lancar tanpa memikirkan lagi biaya-biaya karena sudah tersedia dalam rekening TAWA. Biayabiaya yang dibutuhkan siswa pada saat melakukan study wisata, extra kurikuler sekolah, tidak menjadi beban berat karena

rekening TAWA sudah bersaldo

cukup. b)

Strategi “Kantor Berjalan” sejumlah

14 unit kendaraan dan ditempatkan

disetiap cabang sejak bulan Juni 2014, fokus kegiatan kantor berjalan adalah untuk pembayaran gaji PNS (periode tanggal 1 s/d 10 setiap bulan), dan juga fokus pada penetrasi tabungan siswa (periode tanggal 11 s/d 20 setiap bulan,

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 56

serta fokus pada penetrasi nasabah umum di pasar-pasar atau pusat ekonomi di kecamatan (periode tanggal 21 s/d 30 setiap bulan. c)

Strategi literasi perbankan ke setiap sekolah dengan mengangkat tema “Sulteng Menabung”, setiap team kantor berjalan melakukan edukasi gemar menabung kepada sekolah-sekolah. Pencapaian “Kantor Berjalan” s/d 31 Des’2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CABANG Palu Toli-Toli Poso Luwuk Bungku Salakan Donggala Parigi Buol Ampanan Morowali Bangkep Sigi Total

NOA 875 739 397 596 653 979 500 544 712 1.808 455 791 385 9.434

Team 13 Kantor Berjalan, beroperasi ke pelosok Sulteng setiap hari kerja.

NOMINAL (Rp.juta) 3.237 2.668 439 1.366 3.336 2.442 591 6.718 856 5.724 2.989 1.967 1.310 33.646

Grafik/table 16.. pencapaian TAWA 5.301 siswa dengan setoran Rp.1,939.275.000 ; Gambar pencapaian Kantor Berjalan = 9.434 Nasabah Baru, setoran awal = Rp.33,646.954.000

Kegiatan siswa menabung TAWA, potensi 340 ribu siswa di Sulteng

Pencapaian TAWA s/d Des’2014 NO

CABANG

1 2 3 4

Palu Toli-Toli Poso Luwuk

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bungku Salakan Donggala Parigi Buol Ampana Morowali Bangkep Sigi Total

SISWA 922 194 89 519 302 641 293 500 249 732 244 572 Na 5.301

NOMINAL (Rp.Juta) 454 135 40 180 80 238 93 179 90 186 88 169 Na 1.939

Grafik 12, pencapaian TAWA 5.301 siswa dengan setoran Rp.1,939.275.000.-

d) Untuk pertama kalinya Bank Sulteng mengeluarkan produk undian berupa TD Retail, yang ditujukan kepada segment menengah antara lain termasuk PNS, pelaku usaha retail dan lain-lain, setiap nominal Rp.25 juta deposito mendapatkan satu kupon undian. e)

Hadiah yang disiapkan sebanyak 50 item dengan total hadiah Rp.530 juta termasuk hadiah utama berupa 1 buah mobil Honda Freed, 13 buah sepeda motor, 13 buah kulkas, dan berbagai hadiah lainnya.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 57

Pencapaian Deposito Retail s/d Des’2014 No

NOMINAL (Rp.Juta) 1 Palu 1.243 31.071 2 Toli-Toli 172 4.288 3 Poso 166 4.135 4 Luwuk 446 11.160 5 Bungku 284 7.090 6 Salakan 164 4.102 7 Donggala 75 1.860 8 Parigi 419 10.475 9 Buol 268 6.712 10 Ampana 192 4.804 11 Morowali 222 5.571 12 Bangkep 80 1.991 13 Sigi 205 5.137 Total 3.936 98.396 Grafik 13, menggambarkan progress pencapain TD Retail sebesar Rp.98, 396 milyar periode 6 bulan (Juni s/d Desember 2014)

f)

CABANG

KUPON

Deposito korporasi dikembangkan sejak bulan Mei 2014, dengan memanfaatkan kondisi makro dan regulasi tentang suku bunga kepada Bank kategori buku 3 dan 4 yang dibatasi sehingga sebagian dana milik korporasi dialihkan ke Bank daerah.

g) Jumlah dana deposito korporasi yang berhasil dihimpun hingga 31 Desember

6

7

313,796

5

290,151

4

239,431

90,251

3

89,766

2

87,791

1

85,696

39,220

200,000

39,220

400,000

39,220

600,000

167,271

Tren pertumbuhan Deposito Corporate Periode Jan'2014 - Des'2014

496,062

2014 meningkat menjadi 496 milyar, dengan tren pertumbuhan sebagai berikut :

0 8

9

10 11 12

Grafik 14, trend pertumbuhan deposito korporasi sampai 31 Desember 2014 = Rp.496,1 milyar

2. Penyaluran Kredit Total kredit yang disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp.2.034 T, meningkat sebesar Rp.910 milyar dari th’2013 yl, atau tumbuh sebesar 74,3 %., jumlah nasabah 16,919. Grafik berikut ini menggambarkan pertumbuhan kredit berturut-turut dari tahun 2009-2014 serta komposisi Kolektibilitas kredit sbb :

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 58

Tren pertumbuhan Kredit

Grafik 17, Tren pertumbuhan kredit periode Des’2009, 2010, 2011,2012,2013, Jan- Des’2014

Pertumbuhan Berdasarkan Jenis Kredit Jenis Pinjaman Modal Kerja Investasi Consumer

2013

2014 IDR Juta 59.284 69.570 2.666 17.740 1.107.763 1.951.264

Total Kredit

1.169.712

2.038.574

Pertumbuhan IDR.Juta % 10.862 58.68% 15.074 332.70% 853.501 88.07% 868.862

87.14%

Porsi % 3,43% 0,87% 95,70% 100 %

Grafik/ table 18 , tren pertumbuhan kredit berdasarkan jenis penggunaan

Pertumbuhan Berdasarkan Sektor Ekonomi Jenis Pinjaman Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Hotel & Restoran Listrik ,Gas & Air Konstruksi Pengangkutan Jasa-Jasa Konsumsi Total Kredit

2013

2014 IDR Juta 6.375 4.159 78 1.078 2.250 2.010 34.644 39.336 1.156 1.123 0 0 5.308 7.627 987 985 11.148 34.249 1.107.762 1.948.007 1.169.712 2.038.574

Pertumbuhan IDR.Juta % (2.216) -34,7% 1.000 1.282% (240) -10.67% 4.692 13,54% (33) 2,85% 0 0 2.319 43,69% (2) -0,20% 23.101 207,22% 840.245 75,85% 868.862 87.14%

Porsi % 0,20% 0,05% 0,09% 1,93% 0,06% 0 0,37% 0,04% 1,68% 95,58% 100%

Grafik/table 19, tren pertumbuhan kredit berdasarkan sektor ekonomi

Pertumbuhan kredit berdasarkan Kolektibilitas No 1 2 3 4 5

Kolektibilitas

2013

2014

Lancar Perhatian Khusus Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Cadangan (CKPN)

1.108.962.493.538 26.551.080.242 1.002.715.107 1.057.261.130 32.138.866.497 1.169.712.416.514 (23.790.279.712)

1.964.515.813.418 45.421.767.044 842.430.663 1.471.634.393 26.322.302.521 2.038.573.948.039 (22.002.847.510)

Growth (%) 77,15 % 71,07 % (15,98 %) 39,19 % (18,09 %) 87,14 % (7,51 %)

Grafik/table 20, tren pertumbuhan kredit berdasarkan sektor ekonomi

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 59

Analisa singkat tentang kredit : a. Terhitung mulai bulan Nopember 2014, pertumbuhan kredit untuk sementara waktu dihentikan, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur cash flow dan liquiditas. b. Penyaluran kredit konsumsi selama ini berjangka waktu panjang (rata-rata 10 tahun) dan dibiayai dengan fasilitas DPK jangka pendek bahkan ada beberapa bersumber dari money market yang diperhitungkan secara mingguan (DOC). c. Penerapan alat mitigasi yang baru oleh OJK berupa Asset liquid per Non Core Deposit (AL / NCD) harus minimum 50 % serta penerapan LDR ideal yakni 92 %, beberapa perubahan mendasar dari kebijakan ini antara lain sbb : i. 30 % dari dana giro dan tabungan tidak dibolehkan di salurkan dalam kredit, melainkan hanya bisa dalam instrument FASBI dan yang setara. ii. 10 % dari dana deposito tidak dibolehkan di salurkan dalam kredit, melainkan hanya bisa dalam instrument FASBI dan yang setara. d. Dampak dari kebijakan OJK ini mendorong Bank Sulteng ter-expose pada resiko liquiditas, hal yang sama dapat meningkatkan cost of fund karena sebagian DPK menjadi idle karena penempatan yang direkomendasikan hanya pada instrument FASBI yang bunganya relative lebih rendah. NPL pada posisi 31 Desember 2014 per Cabang dapat dilihat pada tabel Berikut ini : Cabang Palu Parigi Tolis Buol Poso Ampana Donggala Luwuk Bungku Bangkep Morowali Salakan Paleleh Sigi Total NPL

Total NPL

Konsumsi

Kredit Produktif

Jumlah Nasabah 5,962 172 1,439 56 2,730 69 2,000 48 1,656 59 2,537 66 931 52 1,167 32 2,776 64 3,288 82 2,654 75 1,051 32 439 20 0 0 28,630 827

Jumlah Nasabah 4.255 139 968 37 806 28 1.024 15 1.048 31 766 9 794 37 829 17 474 9 146 3 633 16 173 7 215 2 0 0 12,131 350

Jumlah Nasabah 1.707 33 471 19 1.924 41 976 33 608 28 1.771 57 137 15 338 15 2.302 55 3.142 79 2.021 59 878 25 224 18 0 0 16,499 477

Grafik/table 21,tren pertumbuhan NPL dan jumlah nasabah NPL, di masing-masing Cabang

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 60

Analisa singkat tentang pengelolaan NPL singkat : a. Ratio NPL gross pada tahun 2013 sebesar 2,92 % (ratio NPL net = 1,95%) dengan absolute amount = Rp.34,198 milyar berhasil diturunkan pada tahun 2014, hingga ratio menjadi 1,40 % (ratio NPL Net = 0,43%) dengan absolute amount = Rp. 28,630 milyar b. Secara umum hasil penagihan NPL pada tahun 2014 yang lalu sebesar Rp.7.851.522.000,c. Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan NPL adalah

dengan

membentuk “Team Buru Sergap” dan melaksanakan langkah – langkah strategi yakni mengumpulkan seluruh dokumen kredit, dilakukan mapping penyebab NPL dan disimpulkan akan dilakukan sebagai berikut : i.

Somasi internal, seluruh NPL langsung di berikan surat somasi berjenjang tiga kali, hasilnya sangat baik karena 50 % dari nasabah memberikan respond untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian lainnya masih terus ditindak lanjuti.

ii.

Collection, intensitas penagihan melalui face to face/ kunjungan langsung ke nasabah, hal ini sudah frekwensi ditingkatkan dengan hasil yang baik.

iii.

Litigasi, saat ini masih dipersiapkan proses eksekusi untuk debitur yang tidak koperatif dan jumlah kewajiban diatas Rp.100 jt.

VI.

PENYEDIAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE). Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure), posisi pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Kepada Pihak terkait

33 Debitur

Rp. 4.816.784.134,25

2.

Kepada Debitur Inti

15 Debitur

Rp. 47.765.513.369,10

VII. PROFIL RISIKO Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank Sulteng meliputi 8(delapan) risiko antara lain :  Risiko Kredit,  Risiko Pasar, Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 61

 Risiko Likuiditas,  Risiko Operasional,  Risiko Hukum,  Risiko Reputasi,  Risiko Strategik, dan  Risioko Kepatuhan. Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen

Risiko

bagi

Bank

Umum,

Peringkat

Risiko

Umum

Konvensional

dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (Low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4 (moderate to high), dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit. Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu : 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory). Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2014, risiko inheren PT. Bank Sulteng berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR, sehingga peringkat tingkat risiko komposit berada pada posisi “ 3 “, (tiga) sebagaimana hasil laporan profil risiko Bank Sulteng bulan laporan Desember 2014 sebagai berikut :

Peringkat Risiko Inherent

Desember 2014 Peringkat Kualitas Manajemen Risiko

Peringkat Tingkat Risiko

Risiko Kredit

Moderate

Fair

3

Risiko Pasar

Moderate

Fair

3

Risiko Operasional

Moderate

Fair

3

Risiko Likuiditas

Moderate

Fair

3

Risiko Hukum

Moderate

Fair

3

Risiko Reputasi

Low to Moderate

Satisfactory

2

Risiko Strategik

Moderate

Fair

3

Risiko Kepatuhan

Moderate

Fair

3

Peringkat Komposit

Moderate

Fair

3

Profil Risiko

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 62

Dengan melihat risiko inherent berada pada posisi MODERATE dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi FAIR, maka peringkat Profil Risiko PER Desember 2014 adalah peringkat 3 (Tiga), dengan karakteristik sesuai kriteria Bank Indonesia sebagai berikut : 1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inherent komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. 2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. VIII. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI. Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari kebijakan Remunerasi. IX.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA. Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

X.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada Bank Sulteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun Perusahaan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 63

XI.

SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi belum dilakukan pada PT. Bank Sulteng.

XII. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) Bank Sulteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada Bank Sulteng selama tahun 2014 : Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)

Pegawai tetap

Pegawai tidak tetap

Thn.2013

Thn. 2014

Thn.2013

Thn.2014

Thn. 2013

Thn.2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

2*

4**

-

-

-

-

2*

4**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Fraud Telah diselesaikan Dalam

proses

penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah

ditindak

lanjuti

melalui

proses hukum *) Pada tahun 2013 merupakan kasus yang telah selesai dan mempunya kekuatan hukum tetap yaitu kasus pada kantor Cabang Pembantu Banggai Kepulauan (Perkara Pidana Pemberian Kredit Fiktif) dan kasus pada kantor cabang pembantu Morowali (perkara pidana penyelewengan setoran dana kredit). **) Pada tahun 2014 merupakan kasus fraud yang telah diselesai ditingkat internal bank dengan cara

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 64

seluruh pegawai tetap yang melakukan fraud telah di PHK dari Bank yaitu terdiri dari 4(empat) orang Pegawai di kantor Cabang Pembantu Ampana, 2(dua) orang Pegawai di kantor Cabang Salakan, 1(satu) orang pegawai dikantor Cabang Utama Palu dan 1(satu) orang pegawai dikantor Pusat (Divisi Umum).

XIII. BENTURAN KEPENTINGAN Selama tahun 2014 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Sulteng yang mengandung benturan kepentingan. Tabel benturan kepentingan pada Bank Sulteng tahun buku 2014 No

XIV.

Nama & Jabatan

Nama &

Nilai

Pihak yang

Jabatan

Jenis

Transaksi

Keterangan

memiliki benturan

Pengambil

Transaksi

(jutaan

*)

kepentingan

Keputusan

nihil

nihil

rupiah) nihil

nihil

nihil

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Sulteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Sulteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan Bank Sulteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada

stakeholders untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat. Dana CSR Yang Telah Dilaporankan Di RUPS 2015 No.

Jenis Kegiatan

Penyaluran Bidang

Nominal (Rp)

1

Pengadaan 6 unit ambulance

Kesehatan dan sarana Umum

2

Pengadaan 10 unit Kios Lapak

Bidang Kesejahteraan

215.444.000

3

Pembuatan Taman Kota

500.000.000

4

Yayasan Ar Rahma

5

HUT RSUD Madani

Bidang Lingkungan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Bidang Kesehatan

6

43 Unit Computer

Sarana Umum

236.500.000

1.492.800.000

Unit Kerja Corsec/Perencanaa n/Umum Corsec/Perencanaa n/Umum Umum/ Corsec

8.710.000

Kantor Pusat

5.000.000

Kantor Pusat Seluruh Pemkab & Kota serta Prop.

Jumlah 2.458.454.000.000 Note : Pembuatan taman kota budget Rp.500 jt, masih dalam proses pekerjaan.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 65

XV. PERMASALAH HUKUM NO. 1

KASUS HUKUM

PROSES

TINDAK LANJUT

Kasus perdata antara Anand Umar Adnan sebagai Penggugat Melawan PT. Bank Sulteng sebagai Tergugat dalam hal Perkara Wanprestasi, dan perbuatan Melawan Hukum.

a. Untuk Wanprestasi prosesnya sudah sampai tahap PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2 Milyar.

PT. Bank Sulteng melalui Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/Advokat PT. Bank Sulteng melakukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung RI. Sampai saat berakhirnya tahun buku 2014 belum ada keputusan tetap.

b. Untuk PMH (Perbuatan Melawan Hukum) Prosesnya sudah sampai tahap kasasi ke Mahkamah Agung. 2.

Kasus Perdata antara Nangro Dg Paca dalam hal ini ahli warisnya Sdr. Amiluddin sebagai penggugat melawan PT. Bank Sulteng sebagai tergugat dalam hal perkara obyek sengketa tanah seluas ± 5.058 m2 yang terletak di jl. Banteng, Palu Selatan (Belakang Perpusda) yang dijadikan jaminan kredit pada tahun 1987.

a. Perkara ini telah masuk pada proses putusan Mahkamah Agung RI. b. Dalam putusan PN dan PT pihak Bank Sulteng menang.

Tindak lanjut kasus ini masih bergulir dan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Belum turun putusan Inkra dan Majelis Hakim Agung dan sampai akhir Tahun Buku 2014 belum menerima keputusan tetap dari pengadilan.

3.

Kasus Perdata, Chairil Anwar, Th’1989, Tentang Kasus Hilangnya Surat Ukur Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 34/1978 a.n. Moehd Idris Roe yang dijadikan Agunan Kredit pada waktu tahun 1987 di PT. Bank Sulteng. Sdr, Chairil Anwar (anak dari Moeh. Idris Roe) mantan Direktur utama Bank Sulteng era tahun 1970 awal berdirinya BPD Sulteng. Kasus Pidana, pegawai yang melakukan fraud adalah Sdr. Hengki Amir mantan Kepala Capem Bangkep dan Sdr. Moh. AdiwangSa mang mantan Kepala Seksi Kredit di Kantor Capem Morowali

Sdr. Chairil Anwar telah menggugat secara perdata kepada Bank Sulteng atas perbuatan melawan hukum (menghilangkan Surat Ukur Tanah) walaupun upaya mediasi sudah dilakukan pihak Bank Sulteng.

Tindak lanjut perkara ini sudah sampai di Pengadilan Negeri Palu dalam gugatan Perdata Ahli Waris Sdr. Chairil Anwar dan sampai akhir Tahun Buku 2014 belum ada keputusan tetap dari Pengadilan.

Telah diputus oleh Pengadilan dengan hukuman penjara masing-masing: 1. Sdr. Hengki Amir penjara 10 tahun 6 bulan dan denda 20 M 2. Sdr. Moh. AdiWangsa mang penjara 7 tahun 6 bulan.

Telah medapat Putusan tetap dari Pengadilan. Pihak Bank sedang melakukan inventarisasi assetaset yang bersangkutan setelah dilakukan penyitaan sampain dengan berkahir Tahun buku 2014

5.

Kasus Perdata Rekanan Dinas Depdikbud, tahun 2013 atas penerbitan bank garansi yang dicairkan oleh pihak Dinas atas pemutusan kontrak perkerjaan oleh PT. Sartika Hafifa Perdana.

Proses Pengadilan dilakukan oleh rekanan setelah mediasi dilakukan dengan pihak Bank gagal ditahun 2013

Belum ada penyelesaisan atau putusan pengadilan sampai dengan akhir Tahun Buku 2014

6.

Sita Jaminan/Anggunan milik Sdr. Hardi Yambas yang dijaminkan atas kredit CV. Bina karya Abadi ditahun 2008, sedang dalam proses eksekusi dijual.

Sementara dalam pemeriksaan Polda Sulteng.

Tindak lanjut perkara ini YBS telah bersedia menyelesaikan kredit macetnya dengan cara menjual jaminan yang bersangkutan. Sampai dengan akhir tahun 2014 perkara kredit macetnya telah selesai.

4.

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 66

XVI.

SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG Hasil penilaian Bank Sulteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2014 adalah Peringkat 3 (tiga) dengan predikat “CUKUP BAIK”. Table : Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Sulteng tahun 2014 sebagai berikut : Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Individual

Peringkat

Definisi Peringkat

3 (CUKUP BAIK)

Berdasarkan hasil self assessment terhadap (tiga) factor yaitu : Governance Structur,

Governance Process dan Governance Outcome yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa PT. Bank Sulteng telah melakukan penerapan Good Corporate Governance secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsipprinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat

kelemahan-kelemahan

dalam

penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka

secara

umum

kelemahan-kelemahan

tersebut telah diupayakan perbaikannya dan terhadap hal-hal yang cukup signifikan maka diberikan

perhatian

yang

seksama

dari

Manajemen.

Demikian yang dapat kami laporkan atas pelaksanan Tata Kelola Perusahaan tahun 2014 semoga dapat diterima dengan baik. Palu, 29 mei 2014 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, DEWAN KOMISARIS

DIREKSI,

Drs. H. ABD KARIM HANGGI Komisaris Utama

RAHMAT A. HARIS Direktur Utama

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 67

Laporan TATA KELOLA PERUSAHAAN Tahun 2014 PT. BANK SULTENG

hal. 68