LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Sejak berlakunya PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/2006 serta Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), maupun ketentuan lainnya yang mengatur tentang hal itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai bank umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota se Tanah Papua dan Karyawan Bank Papua, Universitas Negeri Papua dan Dana Pensiun Bank Papua, merupakan badan hukum yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan
sehingga
implementasi
Good
Corporate
Governance (GCG) beserta praktek-praktek terbaiknya di Bank Papua tidak hanya mengacu pada Peraturan yang dekeluarkan oleh Bank Indonesia, tetapi juga
pada
Undang-Undang
Perseroan
dan
Pedoman
Good
Corporate
Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Dewan
Komisaris
dan
Direksi
Bank
Papua
berkomitmen
untuk
menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan mentransformasikan Bank Papua menjadi bank kebanggaan masyarakat Papua. Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan masyarakat. Prinsip – prinsip GCG merupakan fondasi dari bisnis yang transparan dan sehat. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik Bank Papua melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan GCG yang optimal, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi implementasi GCG perusahaan secara berkesinambungan. 1
Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi bank maupun pihak lain yang berkepentingan antara lain dengan : 1. Meningkatkan kinerja bank, efisiensi dan pelayanan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, nasabah dan masyarakat lainnya. 2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan shareholder’s values 3. Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat baik nasabah maupun calon nasabah. 4. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip
keterbukaan
(tranparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) serta kehati-hatian dalam pengelolaan bank. 5. Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum. Bank Papua menyadari akan pentingnya penerapan GCG dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan (GCG) dengan terus melakukan pembenahan
atas
Pedoman
Governance,
dengan
Pelaksanaan/Penerapan
menyusun
dan
memberlakukan
Good
Corporate
Buku
Pedoman
Perusahaan (BPP) GCG. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang pemberlakuannya
ditetapkan
dengan
Surat
Keputusan
Direksi
Nomor :
54.A/DIR-BPD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Dengan diberlakukan Buku Pedoman Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, akan sejalan dengan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memantau efektivitas implementasi GCG beserta praktek-praktek terbaik.
2
Sosialisasi prinsip – prinsip dan praktek GCG serta kebijakan yang terkait dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank Papua melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung melalui forum komunikasi di Kantor Pusat, kunjungan ke seluruh Cabang, dalam sosialisasi kepada seluruh karyawan dilakukan oleh Direksi langsung dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip dan praktek – praktek terbaik GCG dalam menjalankan tugas. Di samping itu sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi GCG secara singkat dalam laporan tahunan Bank Papua sehingga diharapkan pelaksanaan GCG di Bank Papua dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Sebelum dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal terhadap pelaksanaan GCG, bank telah melakukan self assessment berdasarkan surat Bank Indonesia No. 8/427/DPNP/IDPnP tanggal 30 Agustus 2006 perihal Persiapan Implementasi Self Assessment Good Corporate Governance. Self assessment tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana prinsip – prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG telah diterapkan di Bank Papua. Agar hasil penilaian itu dapat mewakili seluruh jajaran di Bank Papua, maka Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Audit Intern, Kepala Divisi serta pejabat yang terlibat di Kantor Pusat dilibatkan dalam mengisi form penilaian tersebut. PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK PAPUA. Prinsip-prinsip dasar
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bank
Papua merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksananan GCG bagi Bank Umum, serta Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang PT, maupun ketentuan lainnya yang mengatur hal tentang itu.
3
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank Umum beserta perubahannya yaitu PBI No. 8/14/PBI/2006 mewajibkan Bank Papua untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dimulai pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007. Penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan telah menjadi bagian dari seluruh kegiatan operasional Bank Papua saat ini dan dimasa depan sejalan dengan visi dan misi perseroan. Berlandaskan
semangat
transformasi,
segenap
pegawai
Bank
Papua
berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu secara umum dikenal dengan akronim TARIF, penjabaran TARIF adalah : 1. Keterbukaan (transparency)
Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif,
pengelolaan
risiko,
sistem
pengawasan
dan
pengendalian intern.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya.
Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank.
4
2. Akuntability (Accountability)
Bank meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya
dan memahami
perannya dalam implementasi GCG.
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi (Independency)
Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak – pihak yang berkepentingan.
Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness)
Bank memperhatikan kepentingan stakeholder (nasabah) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.
Bank memberikan kesempatan kepada shareholder/ para pemegang saham untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.
5
Bank memperhatikan hak – hak dan perlakuan yang sama terhadap
semua pemegang saham. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN. Bank terus berupaya
untuk menyempurnakan pelaksanaan tata kelola
perusahaan. Dalam pelaksanaannya bank berpedoman pada ketentuan BI yang meliputi : 1.
Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi beserta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komitekomite yaitu komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi & nominasi.
3.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
4.
Pelaksanaan fungsi manajemen risiko
5.
Pemenuhan ketentuan BI terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
6.
Penyusunan rencana strategis bank sesuai dengan ketentuan mengenai rencana bisnis bank.
7.
Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
8.
Penyusunan buku pedoman kerja Dewan Komisaris dan buku pedoman kerja Direksi.
9.
Penetapan visi, misi dan nilai budaya kerja perusahaan yang terdiri dari 7 (tujuh) nilai yaitu : Melayani, Efisien, Responsif, Risiko yang diperhitungkan, Kewirausahaan, Asas Manfaat dan Kerjasama.
10. Penunjukkan Direktur Kepatuhan dan Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, serta penetapan fungsi pengelolaan GCG pada satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko.
6
Struktur Corporate Governance di Bank Papua adalah sebagai berikut : Sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Bank Papua, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengendalian dan manajemen Bank Papua. 1. Dewan Komisaris Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses penyusunan
visi
dan
misi
Bank.
Dewan
Komisaris
dengan
mempertimbangkan masukan dari komite nominasi dan remunerasi di bawahnya, menominasikan anggota Direksi dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, komite nominasi dan remunerasi merekomendasikan calon Anggota Dewan Komisaris. Dari rekomendasi tersebut Pemegang saham memilih Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Demikian pula dengan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Calon Anggota Dewan Komisaris menjadi efektif untuk dipilih dalam RUPS setelah lulus fit and proper test Bank Indonesia. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur bahwa anggota Komisaris suatu bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, Sampai dengan Tahun 2011 susunan Dewan Komisaris Bank terdiri atas Komisaris Utama dan Tiga anggota Dewan Komisaris, dimana tiga orang merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melalui proses fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dari Bank Indonesia.
7
Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas pribadi dan kompetensi profesionalnya. Tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris : a) Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank secara efektif dan efisien, terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Bank Indonesia. b) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan dan memantau efektivitas praktek GCG. c) Dewan Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian. d) Dewan Komisaris memiliki tata tertib Pelaksanaan Tugas Pekerjaan yang mengikat dan ditaati oleh semua Anggota Dewan Komisaris, Tata tertib tersebut antara lain mengatur mengenai rapat Dewan Komisaris. e) Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada bank maupun pada perusahaan lainnya sesuai ketentuan. f) Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan. Berdasarkan Surat Keputusan RUPS Nomor
13/SK/RUPS/BPD/VI/2008
tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2008 -2011, maka 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris masing-masing Prof. DR. Ir. Frans Wanggai, Drs. Amos R. Yap Drs. Tedjo Soeprapto, MM, masa Jabatannya
dan
berakhir bulan Juni 2011,
namun telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor
11/SK/RUPS-BPD/III/2011 tanggal 16
Maret 2011, yaitu perpanjangan sampai dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2011. Sedangkan Komisaris Utama
8
Prof. Balthasar Kambuaya, MBA, masa Jabatannya
berakhir bulan
Nopember 2011 dan telah dilakukan perpanjangan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2011 yaitu
berdasarkan
Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Nomor
04/SK/RUPS-LB/IX/2011 tanggal 16 September 2011. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris : A.
Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA sebagai Komisaris Utama
B.
Prof. DR. Ir. Frans Wanggai, sebagai anggota Komisaris
C.
Drs. Amos R. Yap sebagai anggota Komisaris.
D.
Drs. Tedjo Soeprapto, MM sebagai anggota Komisaris
2. Komisaris Independen Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan pada berbagai kepentingan stakeholder. Selaku
Komisaris
Independen
harus
dapat
terlepas
dari
benturan
kepentingan. Dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur paling kurang 51 % dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen dan salah satunya ditetapkan sebagai ketua komite audit. Saat ini Bank Papua memiliki 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris dan 3 (tiga) orang merupakan anggota Komisaris Independen.
9
3. Direksi PBI No. 8/4/PBI/2006 menetapkan bahwa usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang rekomendasi
Saham Komite
Luar
Biasa
Nominasi.
(RUPS-LB) Kemudian
harus
para
memperhatikan
Pemegang
Saham
berdasarkan rekomendasi tersebut memilih Direksi dalam RUPS – LB yang terbuka dan transparan, pemberhentian Direksi hanya bisa dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS-LB. Pemilihan anggota Direksi dilakukan setelah calon anggota Direksi lulus fit and proper test Bank Indonesia. Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal bank dan penerapan manajemen risiko dan praktek GCG yang baik. Direksi memastikan agar praktek akuntansi dan pembukuan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Direksi juga mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Nomor
08/SK/RUPS-LB/BPD/IX/2007 tentang Pengangkatan Saudara Johan Kafiar, SE, MM selaku Direktur Pengembangan Korporat (Umum dan Operasional), dan Nomor 09/SK/RUPS-LB/BPD/IX/2007 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Nadjib Bachmid, MM selaku Direktur Kepatuhan, bahwa masa Jabatan kedua Direktur tersebut berakhir tanggal 21 September 2011, karenanya
dan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham telah memutuskan untuk
diperpanjang jangka waktu sampai dengan Rapat Umum Tahunan Tahun Buku 2011, sesuai Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham
Nomor:
03/SK/RUPS-BPD/IX/2011 .tanggal 16 September 2011.
10
Per akhir Desember 2011 jumlah anggota Direksi 4 (empat) orang. Salah seorang Direksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan bertanggung jawab melaksanakan praktek-praktek tata kelola dan memastikan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 disebutkan tugas dan tanggung jawab Direksi : 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 5) Membentuk satuan kerja : Satuan Kerja Audit Intern Satuan Kerja Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan. 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 7) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 8) Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
11
Susunan anggota Direksi posisi 31 Desember 2011 A. Ir. Eddy Rainal Sinulingga, MBA sebagai Direktur Utama B. Willyam Sada, SE sebagai Direktur Pemasaran. C. Johan Kafiar, SE, MM sebagai Direktur Umum dan Operasional. D. Drs. Nadjib Bachmid, MM sebagai Direktur Kepatuhan. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, selama tahun 2011 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat intern sebanyak 8 kali, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 13 kali dan Rapat Direksi dengan pejabat eksekutif bank sebanyak 24 kali. Rapat Komisaris periode 1 Januari – 31 Desember 2011 NO Nama
Jabatan
Jumlah
Tidak
% Hadir
hadir 3 kali
62,5 %
1.
Prof.DR.
Balthasar Komisaris
Rapat 8 kali
2.
Kambuaya, MBA Utama Prof. DR. Ir. Frans Komisaris
8 kali
0 kali
100 %
3.
Wanggai Drs. Amos R. Yap
Komisaris
8 kali
0 kali
100 %
4.
Drs. Tedjo Soeprap-
Komisaris
8 kali
3 kali
62,5 %
To, MM Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi periode 1 Januari – 31 Desember 2011 NO 1. 2. 3. 4.
Nama
Jabatan
Jumlah
Tidak
% Hadir
Prof. DR. B. Kambuaya MBA
Komisaris
Rapat 13 kali
hadir 5 kali
62 %
Prof. DR. Ir. Frans Wanggai Drs. Amos R. Yap Drs. Tedjo Soeprapto, MM
Utama Komisaris Komisaris Komisaris
13 kali 12 kali 13 kali
0 kali 1 kali 5 kali
100% 93% 62 %
12
7.
Ir. Eddy Rainal Sinulingga, Direktur
13 kali
0 kali
100%
8.
MBA Willyam Sada, SE *
Utama Direktur
12 kali
1 Kali
92 %
Johan Kafiar, SE, MM
Pemasaran Dir. Umum
13 kali
0 kali
100 %
9.
dan 10.
Drs. Nadjib Bachmid, MM
Operasional Direktur
12 kali
1 kali
92 %
Kepatuhan
Rapat Direksi periode 1 Januari – 31 Desember 2011 NO Nama 1.
Ir.
2.
Sinulingga, MBA Willyam Sada, SE
3 4
Eddy
Jabatan Rainal Direktur Utama Dir
Pemasaran Johan Kafiar, SE. MM Dir Umum dan Operasional Drs. Nadjib Bachmid, Dir. MM
Jumlah
Tidak
Rapat 24 kali
hadir 9 kali
% Hadir 63 %
24 kali
5 Kali
79 %
24 kali
3 Kali
88 %
24 kali
3 kali
88 %
Kepatuhan
Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dewan Komisaris dapat menilai kinerja Direksi melalui rapat gabungan. Dengan mempedomani Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 12/RUPS-BPD/IV/2009 tentang Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, maka total kompensasi dalam bentuk gaji, honor, penghargaan akhir masa
13
pengabdian, dan tantiem yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2011, yaitu Dewan Komisaris adalah sebesar
Rp. 17.686.330.190,-
dan Direksi sebesar Rp. 15.802.732.267,- untuk tahun 2011. 4. Komite di bawah Dewan Komisaris Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite – komite :
Komite Audit, membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal – hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Anggota Komite Audit berjumlah 3 orang terdiri 1 orang anggota komisaris independen dan 1 orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Komite audit diketuai oleh Komisaris independen yaitu Komisaris Utama bank. Komite Audit dibentuk dengan SK No. 49/DIR-BPD/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan merupakan penggantian dari Surat Keputusan Komite Audit sebelumnya dengan susunan anggota terbaru sebagai berikut : •
Prof. DR. B. Kambuaya, MBA (Komisaris Independen)
•
Drs. Tedjo Soeprapto, MM (Komisaris)
•
Drs. Adolf Z.D. Siahay, SE MSi, AK (Anggota Independen)
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit : •
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
•
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
14
Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
Kesesuaian laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku.
Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
•
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Selama tahun 2011 hanya terdapat 1 kali penyelenggaraan rapat Komite Audit. Komite Audit di tahun 2012 akan tetap melaksanakan program kerjanya untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
Komite Nominasi dan Remunerasi, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Komite ini juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris atas
remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 orang komisaris independen, 1 orang komisaris dan 1 orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan SK No. 47/DIR-BPD/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 merupakan penggantian anggota Komite dengan susunan anggota yang baru s ebagai berikut :
15
•
Prof. DR. Ir. Frans Wanggai (Ketua / Komisaris Independen)
•
Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA (Komisaris Independen)
•
Drs. Amos R. Yap (Komisaris Independen)
•
Drs. Tedjo Soeprapto, MM (Komisaris)
•
Agus Susanto, SH.MSi (Pejabat Eksekutif)
Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi : •
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
•
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : - kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham - Kebijakan bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
•
Menyususn dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk sisampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
•
Memberikan Komisaris
rekomendasi
dan/atau
Direksi
mengenai
calon
kepada
Dewan
Anggota Komisaris
Dewan untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham •
Memberikan rekomenadasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris
Selama tahun 2011
Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan
rapat 2 kali untuk membahas remunerasi pengurus perusahaan. Komite
Remunerasi
dan
Nominasi
di
tahun
2012
akan
tetap
melaksanakan program kerjanya untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
Komite Pemantau Risiko membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko usaha. 16
Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 orang komisaris independen sebagai ketua dan 2 orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK. No. 48/DIRBPD/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 merupakan penggantian anggota komite dengan anggota : •
Drs. Amos R. Yap (Ketua/Komisaris Independen)
•
Prof. DR. Ir. Frans Wanggai. (anggota/Komisaris Independen)
•
Drs. Anthon Tangaguling, MM ( Anggota Independen)
•
Willyam A Reba, SH, Mhum (Anggota Independen)
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam hal pemantauan dan evaluasi : •
Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(Transparancy),
Akuntabilitas
(Accountability),
Pertanggungjawaban (Responsilbility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) untuk memperkuat kondisi internal perbankan masional. •
Mengidetifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kegurian/ risiko.
•
Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya.
•
Memastikan
bahwa
Direksi
(Manajemen)
telah
menlakukan
pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
17
Selama tahun 2011 terdapat data penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Resiko sebanyak 2 kali, membahas sistem dan rencana kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2012 Program kerja komite dilaksanakan
sesuai
pemantau risiko pada tahun 2012 tetap akan yang
telah
direncanakan
untuk
memastikan
berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. 5. Hubungan Komisaris dan Direksi Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya, masing – masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang. Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi telah disepakati hal – hal sebagai berikut :
Visi dan Misi
Corporate Plan dan Bisnis Plan
Kebijakan perusahaan, ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, prudential banking termasuk komitmen untuk menghindari segala benturan kepentingan.
Kebijakan dan metode KPI, unit kerja bank dan SDM
Struktur
organisasi
perusahaan
agar
mampu
mendukung
tercapainya sasaran usaha bank.
Menyelenggarakan rapat antara komisaris dan direksi sesuai jadwal yang telah disepakati.
6. Direktur Kepatuhan Salah seorang dari Direksi yaitu Sdr. Nadjib Bachmid ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, dengan tanggung jawab utama memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik dan dipatuhinya peraturan BI dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku di sektor perbankan.
18
Sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, untuk menjaga independensi Direktur Kepatuhan tidak boleh merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahi operasional, akuntansi dan/atau satuan kerja audit intern (SKAI), memahami peraturan perundang-undangan serta mampu bekerja secara independen. Tugas Direktur Kepatuhan adalah : a)
Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perseroan telah memenuhi seluruh peraturan BI dan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.
b)
Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang meliputi aspek : - kebijakan, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya - pengambilan keputusan bisnis, dan - operasional Bank sehari-hari.
c)
Memantau dan menjaga kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat antara perseroan dengan BI.
d)
Mencegah Direksi dan/atau Komisaris perseroan agar tidak mengambil kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari peraturan BI dan peraturan lain yang berlaku.
e)
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
f)
Menyampaikan laporan berkala kepada BI mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan;
g)
Menyampaikan laporan khusus kepada BI mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi dan Komisaris bank yang mengandung unsur penyimpangan.
19
7. Penerapan fungsi kepatuhan Inti dari praktek tata kelola perusahaan adalah komitmen bank untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor perbankan, serta menambahkan budaya kepatuhan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan eksternal. Peraturan internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan penerapannya pada aktivitas fungsional bank. Peraturan eksternal mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas moneter & perbankan Kebijakan pengelolaan kepatuhan meliputi : 1. menyusun buku pedoman perusahaan kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala 2. melakukan
uji
kepatuhan
terhadap
rancangan
kebijakan
dan
keputusan strategis 3. memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan eksternal 4. memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian 5. memantau pemenuhan komitmen bank terhadap Bank Indonesia 6. menganalisis,
menyusun
dan
melaporkan
hasil
pemantauan
kepatuhan 7. melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah 8. pemantauan dan pelaporan GCG 8. Auditor Eksternal Anggaran dasar Bank menegaskan bahwa komisaris wajib mengusulkan kepada RUPS tentang Akuntan Publik yang akan memeriksa hasil keuangan bank. Akuntan publik tersebut akan melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan
20
keuangan bank bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. RUPS tahun 2011 telah memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP guna melaksanakan audit keuangan tahun buku 2011 serta menetapkan honorarium akuntan publik yang bersangkutan dan persyaratan lainnya sebagaimana berita acara RUPS tahunan bank tanggal 16 Maret 2011 dan telah dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh notaris Lilies Heryani, SH. M.Si. Berdasarkan kewenangan yang diberikan RUPS tanggal 16 Maret 2011 kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2011 Dewan Komisaris PT. Bank Papua tahun 2011 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan sebagai auditor eksternal independen bank untuk tahun buku 2011. Berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh
RUPS
ditetapkan
jumlah
biaya
auditor
eksternal
independen sebesar Rp. 451.399.800,- untuk laporan keuangan tahun buku 2011. Selama tahun 2011
kantor akuntan publik tersebut tidak
memberikan jasa lain kepada Bank Papua selain jasa audit, sehingga, tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses audit. 9. Sistem Pengendalian Intern Audit internal yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab
atas
pelaksanaan
kegiatan
pengawasan
internal
bank
dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap enam bulan Bank Papua menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit kepada Bank Indonesia.
21
Fungsi audit intern telah diterapkan secara cukup efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Setiap tahun SKAI menyusun program kerja audit internal secara menyeluruh sesuai pedoman audit intern yang sudah disusun. Organisasi SKAI independen dari unit kerja operasional dan mempunyai sumber daya yang cukup berkualitas walaupun secara kuantitas kurang memadai tetapi cukup dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif. Fungsi pengawasan telah dilakukan secara independen sesuai dengan cakupan
tugas
dan
sesuai
dengan
rencana,
pelaksanaan
dan
pemantauan hasil audit. Semua hasil temuan pemeriksaan SKAI telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dievaluasi secara rutin oleh Dewan Komisaris. Pengendalian risiko bank dipantau, diukur dan diidentifikasi secara efektif, Bank belum mempunyai sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai dan belum terintegrasi. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern cukup baik Unit kerja yang melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit merupakan unit kerja yang independen dari unit kerja operasional dengan sumber daya yang cukup berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko.
11. Penyediaan dana pada pihak terkait Bank telah mengetrapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya dana kepada pihak
22
terkait dan penyediaan dana besar. Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar yang diatur dalam buku perusahaan perkreditan. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan sesuai anggaran dasar bank dan diputus oleh manajemen secara independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana dimaksud kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu sesuai ketentuan. Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (rielated party) dan debitur/group ini per posisi laporan sebagaimana tabel dibawah ini : Jumla h No. 1 2
Penyediaan Dana Kepada Debitur Terkait Kepada Debitur Inti :
Debitur 34 Debitur
Nominal 76.352.985.646,-
a. Individu
24 Debitur
1.191.113.120.588,-
-
-
b. Group 12. Rencana Strategis Bank
a) Rencana jangka panjang (corporate plan) Rencana jangka panjang bank dibuat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 dan perubahannya Nomor 11/37/PBI/2009. Rencana korporasi yang disusun sesuai dengan visi dan misi bank telah disetujui Dewan Komisaris. Penyusunan rencana jangka panjang (corporate plan) secara umum telah diupayakan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan secara lengkap, realistis dan terukur dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
23
b) Rencana jangka menengah dan pendek (business plan) Rencana bisnis bank telah disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004. Rencana bisnis disusun sesuai dengan visi dan misi bank dan merupakan penjabaran dari rencana korporasi serta telah disetujui Dewan Komisaris. Rencana bisnis bank dibuat secara lengkap, realistis, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Control System – Strategic Risk. Rencana bisnis selalu dikomunikasikan kepada para pemegang saham pada
saat
pelaksanaan
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
dan
dilaksanakan cukup efektif. Pelaksanaan rencana bisnis bank selalu diawasi oleh Dewan Komisaris. 13. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Dalam rangka memenuhi aspek keterbukaan Bank Papua selalu memaparkan perkembangan kinerja bank kepada pemegang saham dan mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulanan ke media massa dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan Bank Papua. Informasi tentang Bank Papua bagi publik dapat melalui website : http://www.bankpapua.com. Dalam memenuhi pelaksanaan prinsip keterbukaan selama tahun 2011 bank melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 16 Maret 2011 dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 September 2011. Bank Papua senantiasa menyempurnakan isi dan penyajian laporan tahunannya sejalan dengan praktek tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku. Untuk menjalin komunikasi antar manajemen dan karyawan dilaksanakan program temu karyawan dengan manajemen.
24
Bank Papua menyediakan sarana pos dan telepon untuk memfasilitasi para pihak yang berkepentingan atau masyarakat umum dalam memperoleh informasi baik informasi tentang produk maupun keluhan yang bersifat finansial dan non finansial. Bank Papua memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima dapat diselesaikan, sepanjang tahun 2011 sebanyak 50 % dari pengaduan nasabah sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses melalui mediasi perbankan. 14. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham
pada Bank
Papua, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. 15. Kepemilikan Saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga. Anggota Direksi memiliki saham pada bank tetapi jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima perseratus) dari modal disetor. Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. 16. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi : Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS tanggal 28 April 2009. Jenis remunerasi,
(gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas
lainnya dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura
25
(perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang dapat dimiliki dan yang
tidak dapat dimiliki bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi sebagai berikut : Jumlah diterima Dewan Komisaris Orang Rupiah
Urian 1. Remunerasi
4 orang
15.802.732.267,
dalam
1 Tahun Direksi Orang Rupiah
4 orang
17.686.330.190,-
2 orang 2. Fasilitas lain
sewa mobil
4 orang 126.315.792,-
3 orang sewa rumah
sewa mobil
549.061.224,-
2 orang 103.333.334,-
2 orang
sewa rumah
105.000.000,-
2 orang
penggantian
11.603.787,-
biayaberoba
penggantian ber obat
86.363.557,-
t Total
15.900.360.294,
18.008.128.455,-
*) dinilai berdasarkan ekuivalen rupiah. Penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun 2009 dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut : Jumlah remunerasi per orang dalam Jumlah Direksi Jumlah Komisaris 1 tahun yang diterima secara tunai Di atas Rp. 2 milyar Diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2 milyar Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta Rp.250 juta kebawah
4 orang 0 orang -
4 orang 0 orang 0 orang -
17. Share option yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
26
Bank Papua tidak melakukan penawaran sahamnya atau penawaran opsi dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif. 18. Ratio gaji tertinggi dan terendah a)
Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Kepala Divisi dan gaji terendah diterima oleh pelaksana dengan ratio gaji terendah adalah
4% dari gaji tertinggi
pegawai. b)
Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Utama Ratio gaji Direksi yang terendah adalah 90 % dari gaji Direktur Utama
c)
Ratio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama adalah 60 % dari gaji Direktur Utama Ratio gaji komisaris yang terendah adalah 90 % dari gaji Komisaris Utama.
d)
Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi Gaji tertinggi direksi yang diterima oleh Direktur Utama dan gaji tertinggi pegawai diterima oleh Kepala Divisi dengan ratio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 40% dari gaji Direktur utama.
19. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) (satuan) Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap
Internal fraud
Pegawai TidakTetap
dalam 1 tahun
Total fraud Telah diselesaikan Dalam Proses
Thn
Thn
Thn
Thn
Thn
Thn
sebelumnya -
berjalan -
sebelumnya 5 3
berjalan 0 0
sebelumnya 3 3
berjalan -
-
-
2
0
-
-
penyelesaian 27
Belum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
diupayakan penyelesaian Telah di tindaklanjuti melalui proses hokum 20. Permasalahan hukum Jumlah Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai keku
Perdata
Pidana
4 6 10
-
atan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian Total
21. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Bank Papua memiliki ketentuan tentang Pencegahan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 60/DIR-BPD/IX/2008 tanggal 23 September 2008 dan telah memiliki Buku Pedoman Kerja Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan dan jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Selama tahun 2009 tidak terdapat laporan benturan kepentingan yang dapat mengurangi keuntungan bank. 22. Buy back shares dan buy back obligasi bank Bank tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi mengingat Bank Papua belum menjual saham kepada masyarakat dan belum menerbitkan obligasi.
28
23. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Selama tahun 2011 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Sedangkan untuk kegiatan sosial berupa bantuan pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan, Pendidikan, Olah Raga, Sosial Lingkungan, Kemitraan dan bantuan sosial lainnya melalui dana CSR Bank Papua sebesar Rp. 1.095.334.906,-
29
