PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN & SELF‐ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2012
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2012
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“Bank”) untuk posisi tahun 2012.
TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
A
Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance
I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Per 31 Desember 2012, jumlah Dewan Komisaris Bank adalah 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang warga negara Jepang dan 1 (satu) orang warga negara Indonesia dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
Masayuki Shimura
Komisaris Utama
Hiroshi Irie
Wakil Komisaris Utama
RAG Bramono Dwiedjanto
Komisaris Independen
Lowong *)
Komisaris Independen
*) Efektif tanggal 1 Juli 2012, Sdr. Subianto Rustandi mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen, posisi 1 (satu) Komisaris Independen Bank per tanggal 31 Desember 2012 adalah Lowong. Pada tanggal 21 Februari 2013, Bank menunjuk Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai Komisaris Independen Bank yang baru.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Selain itu, anggota Dewan Komisaris: (1) Tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif baik pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan maupun pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank (sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 pasal 7 ayat 1). 1
(2) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. (3) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank. (4) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Direksi Per 31 Desember 2012, Bank memiliki 6 (enam) anggota Direksi yaitu 4 (empat) orang warga negara Indonesia dan 2 (dua) orang warga negara Jepang. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Komposisi Direksi adalah sebagai berikut: Nama
Posisi
Masaya Hirayama
Direktur Utama
Lowong *)
Wakil Direktur Utama
Shoichi Yamashiro
Direktur
Bruno Octer Purba
Direktur
Masa Paskalis Lingga
Direktur
Trie Karjati Wibowo
Direktur Kepatuhan
Ajar Siswandono
Direktur
*)
Efektif tanggal 30 Oktober 2012, Sdr. Nobuyasu Akagi mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur Utama, posisi Wakil Direktur Utama Bank per tanggal 31 Desember 2012 adalah Lowong. Pada tanggal 1 April 2013, Bank menunjuk Sdr. Tsuyoshi Yamaguchi sebagai Wakil Direktur Utama Bank yang baru.
Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali. Selain itu, anggota Direksi: (1) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. (2) Tidak memiliki saham baik secara sendiri maupun bersama‐sama lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Bank dan/atau perusahaan lain. (3) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. (4) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. (5) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. (6) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2
b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut secara independen dan tepat waktu: (1) Memastikan pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank di seluruh tingkat atau jenjang organisasi. (2) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara: Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank. (3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. (4) Membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 Juni 2007, Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 26 Juni 2008. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (5) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif. (6) Memberikan persetujuan kredit Bank khususnya kepada pihak terkait dalam jumlah tertentu. (7) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Kepatuhan pada Hukum, Aturan dan Peraturan yang berlaku/Compliance with Laws, Rules and Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu kerja/Working Time Pengaturan rapat Dewan Komisaris/Code of Meeting of BOC
Direksi Setiap anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut: (1) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. (2) Menerapkan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Department) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 3
(4) Membentuk Internal Audit Department (IAD), Satuan Kerja Manajemen Risiko/Komite Manajemen Risiko dan Compliance Department (COD) untuk menerapkan prinsip‐ prinsip GCG. Direksi menghadiri setiap rapat yang diadakan dan memberikan pengarahan untuk peningkatan prinsip‐prinsip GCG terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal. (5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. (6) Mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing‐masing kepala departemen dan Human Resources Department (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan ditempatkan di file sharing (BSMI Library Folder) yang dapat diakses oleh seluruh karyawan. (7) Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek berkarakteristik khusus; b. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat; c. Konsultan adalah Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. (8) Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. (9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup: Benturan Kepentingan/Conflicts of Interest Corporate Opportunities Kerahasiaan/Confidentiality Fair Dealing Ketaatan pada peraturan‐peraturan yang berlaku/Compliance with Laws, Rules, and Regulations Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior Prosedur Kepatuhan/Compliance Procedures Waktu Kerja/Working Time Pengaturan rapat Direksi/Code of Meeting of BOD Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan alasannya akan diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian akan ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.
c. Rekomendasi Dewan Komisaris Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2012 bersama dengan agenda rapat:
4
No.
Tanggal
Agenda
Rekomendasi
1
15‐Feb‐12 ` Melakukan kaji ulang dan a) Dewan Komisaris memberikan menyetujui laporan Direksi di rekomendasi kepada Bank untuk bawah ini: membuat analisa terhadap hidden staff • Realisasi Bisnis Bank per 31 turnover cost yang nantinya dapat Desember 2011 membantu Manajemen dalam mengambil keputusan di masa depan. • Evaluasi Laporan Profil Risiko per 31 Desember 2011 b) Dewan Komisaris menyarankan bahwa • Laporan Kepatuhan dan selain pembentukan struktur gaji baru, APU&PPT Bank seharusnya juga membandingkan • Tindak lanjut Bank atas fringe benefits dengan bank‐bank lain rekomendasi dari Dewan karena fringe benefit juga merupakan Komisaris salah satu komponen/alasan utama pengunduran diri karyawan. • Lain‐lain ` Laporan aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris ` Evaluasi terhadap Fungsi Kepatuhan untuk posisi Semester II/2011. Lain‐lain
2
14‐Mei‐12 ` Melakukan kaji ulang dan a) Dewan Komisaris meminta Direktur menyetujui laporan Direksi di untuk memantau komitmen KPMG dalam merealisasikan proposal mereka bawah ini: untuk audit keuangan tahun 2012 yang • Realisasi Bisnis Bank per 31 bertujuan untuk menjamin transisi Maret 2012 yang lancar dari kantor akuntan publik • Evaluasi Laporan Profil Risiko yang terdahulu (Ernst&Young) dan per 31 Maret 2012 untuk memahami aktifitas Bank tanpa • Laporan Kepatuhan dan harus menghambat kegiatan Bank dan APU&PPT mengambil waktu dan upaya staff • Tindak lanjut Bank atas dalam memberikan informasi, dan rekomendasi dari Dewan mengharapkan kepada para Direktur Komisaris untuk memberikan arahan yang jelas • Lain‐lain kepada KPMG dan memantau kinerja ` Laporan aktivitas Komite KPMG terutama selama waktu transisi. Audit, Komite Pemantau Risiko b) Dikarenakan penurunan terhadap dan Komite Remunerasi dan turnover ratio untuk bulan Maret 2012 Nominasi dan rekomendasi di bandingkan dengan bulan dan tahun dari setiap Komite ke Dewan sebelumnya, Bank harus Komisaris mempertahankan perubahan positif ` Lainnya tersebut. Oleh karena itu, selain dengan penerapan sistem grading baru 5
No.
Tanggal
Agenda
3
4
Rekomendasi Dan program Team Building yang seharusnya memberikan dampak positif terhadap karyawan, Bank harus mendukung aktifitas informal group karyawan guna meningkatkan interaksi dan hubungan antar karyawan. c) Bank harus mempersiapkan penetapan target kinerja untuk setiap karyawan dan mempergunakannya sebagai dasar untuk evaluasi gaji, pembayaran lainnya dan promosi untuk karyawan.
7‐Agustus‐ ` Melakukan kaji ulang dan a) Dewan Komisaris menekankan kembali 12 menyetujui laporan Direksi di rekomendasi yang diberikan pada bawah ini: triwulan I/2012 yaitu Dewan Direktur ▪ Evaluasi Realisasi Bisnis Bank untuk terus memberikan arahan yang per 30 Juni 2012. jelas kepada KPMG dan terus ▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko memantau terutama pada saat masa per 30 Juni 2012. transisi. ▪ Laporan Kepatuhan dan APU b) Sehubungan dengan rencana & PPT. peningkatan kompensasi dan manfaat ▪ Tindak lanjut Bank atas kesejahteraan karyawan yang terkait rekomendasi dari Dewan dengan dana pensiun, Dewan Komisaris. Komisaris memberikan rekomendasi ▪ Lain‐lain. agar Bank memperhatikan beberapa ` Laporan Aktivitas Komite Audit, faktor dalam pemilihan Dana Pensiun Komite Pemantau Risiko dan Lembaga Keuangan (DPLK), misalnya Komite Remunerasi dan mengenai reputasi DPLK tersebut, Nominasi dan rekomendasi biaya administrasi, kinerja dari setiap Komite ke Dewan investasinya, dan nasabah‐nasabah Komisaris. DPLK. ` Lain‐lain. a) Dewan Komisaris memberikan 24‐ ` Melakukan kaji ulang dan Oktober‐ menyetujui laporan Direksi di rekomendasi kepada Bank untuk 12 bawah ini: menerapkan program recognition. ▪ Evaluasi Realisasi Bisnis Bank Dimana program ini ditujukan untuk per 30 September 2012. memberikan penghargaan kepada staf ▪ Evaluasi Laporan Profil Risiko untuk pencapaian tertentu dan untuk per 30 September 2012. memberikan semangat kepada staf agar ▪ Laporan Kepatuhan dan APU & PPT. bekerja lebih baik, menjaga motivasi ▪ Tindak lanjut Bank atas dan terus melakukan perbaikan. rekomendasi dari Dewan Beberapa pertimbangan mengenai Komisaris. program ini adalah: ▪ Lain‐lain. ‐ Penghargaan harus di ukur menurut ` Laporan Aktivitas Komite Audit, kriteria yang bisa di ukur secara Komite Pemantau Risiko dan
6
No.
Tanggal
Agenda Komite Remunerasi dan Nominasi dan rekomendasi dari setiap Komite ke Dewan Komisaris. ` Evaluasi terhadap efektifitas tugas dan tanggung jawab komite. ` Lain‐lain.
Rekomendasi spesifik, dan berpengaruh pada produktifitas Bank. ‐ Penghargaan harus berharga untuk di lakukan oleh staff. ‐ Penghargaan harus bernilai bagi staff.
II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite‐Komite dan Satuan Kerja Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Komite
Komite Audit Komite Audit dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Per Desember 2012, Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto
Ketua merangkap anggota
Jenly Hendrawan
Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan dan Akunting
Constance J. Rehatta
Anggota dengan keahlian di bidang Perbankan
Komite Audit telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Kesediaan untuk menerima Akuntabilitas; 3. Memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan yang terinformasikan; 4. Memiliki kepercayaan diri yang matang; 5. Memiliki obyektivitas dan kejujuran intelektual.
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007. Komposisi Komite Pemantau Risiko per Desember 2012 hanya terdiri atas 2 (dua) Pihak Independen, sebagai berikut:
7
Nama
Posisi
Lowong *)
Ketua merangkap anggota
Sofyan Rambey
Anggota dengan keahlian di bidang Manajemen Risiko
Maharani Reza
Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan
*) Efektif tanggal 1 Juli 2012, Sdr. Subianto Rustandi mengundurkan diri sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, posisi Ketua Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2012 adalah Lowong.
Pada tanggal 15 Maret 2013, Bank menunjuk Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Sdri. Triharini sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dengan keahlian di bidang Keuangan menggantikan Sdri. Maharani Reza. Sehingga komposisi Komite Pemantau Risiko per 15 Maret 2013 adalah sebagai berikut: Nama
Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto
Ketua merangkap anggota
Sofyan Rambey
Anggota dengan keahlian di bidang Manajemen Risiko
Triharini
Anggota dengan keahlian di bidang Keuangan
Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya; 3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif; 4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada tanggal 30 Juni 2008. Per Desember 2012, Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut: Nama
Posisi
RAG Bramono Dwiedjanto
Ketua merangkap anggota, Komisaris Independen
Hiroshi Irie
Anggota, Komisaris
Akhmad Ludzain
Anggota, Pejabat Eksekutif di bidang Tenaga Kerja
Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan‐persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik; 2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang obyektif; 3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep Human Resources 8
Management; 4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Komite Audit Berdasarkan pasal 43 tentang tugas dan tanggung jawab Komite Audit dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut telah dituangkan ke dalam Audit Committee Charter, yaitu sebagai berikut: Memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Audit Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal‐hal yang di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: ` Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; ` Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; ` Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; ` Pelaksanaan tindak lanjut oleh Dewan Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, Auditor dari SMBC sebagai pemegang saham mayoritas dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan interim dan tahunan; termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.
Komite Pemantau Risiko Menyusun pedoman kerja dan tata tertib kerja yang seluruhnya dimuat dalam Risk Monitoring Committee Charter yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas‐tugas Komite Manajemen Risiko dan Risk Management Department. Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
9
Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan. Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (inherent risk dan risk control system) telah sesuai dengan tingkat toleransi risiko yang ditetapkan oleh Manajemen. Memberi pendapat secara umum kepada manajemen tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area‐area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.
Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait dengan kebijakan remunerasi: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Direksi. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Prestasi kerja individual Kewajaran dengan peer group Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Terkait dengan kebijakan nominasi: Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
c. Frekuensi Rapat Komite
Komite Audit Berdasarkan ketentuan di dalam Audit Committee Charter, Komite Audit mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal‐hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggungjawabnya. Selama tahun 2012, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali.
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang‐kurangnya setiap bulan sekali. Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. 10
Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang‐kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.
d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2012
Komite Audit Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, selama tahun 2012 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: ` Aktivitas – aktivitas Departemen Audit Intern, antara lain sebagai berikut pembuatan
` ` `
`
Rencana Kerja Tahunan Audit Intern untuk tahun 2012 dan 2013; realisasi atau pelaksanaan audit sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Audit Intern Tahun 2011 dan tahun 2012; pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kaji ulang tiga tahunan Kantor Akuntan Publik (KPMG) atas kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern terhadap peraturan Bank Indonesia (SPFAIB / Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi bagian fungsi audit Teknologi Informasi); dan penyampaian kewajiban pelaporan atas hasil audit kepada Bank Indonesia. Rencana Kerja dan pelaksanaan/realisasi dari In‐Office Inspection yang dilakukan oleh Business Administration Planning Department (BAPD). Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dengan membandingkan laporan keuangan Bank. Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Audit Ekstern (Ernst and Young) untuk audit laporan keuangan tahun 2011 dan rencana pelaksanaan Audit Ekstern yang baru (KPMG) untuk audit laporan keuangan tahun 2012 dengan standar ketentuan audit yang berlaku. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil pemeriksaan: Departemen Audit Intern; Pengawasan Bank Indonesia; SMBC Audit; Audit Eksternal (Ernst and Young).
Memberikan rekomendasi perihal penunjukan Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2012 yaitu KPMG kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Aktivitas – aktivitas lainnya: ` Menyusun perencanaan kerja Komite Audit untuk tahun 2012 dan tahun 2013. ` Menyusun realisasi kegiatan Komite Audit untuk tahun 2011 dan 2012. ` Membuat penilaian atau self‐assessment atas kinerja Komite Audit untuk tahun 2011 sebagai pelaksanaan Good Corporate Governance. ` Memberikan pendapat secara tertulis kepada Dewan Komisaris tentang hal‐hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Direksi yaitu realisasi komitmen KPMG terhadap proposal/presentasi KPMG untuk melaksanakan audit keuangan tahun 2012 sehingga proses transisi dari Auditor Ekstern yang lama (Ernst & Young) dapat berjalan secara lancar serta dapat memahani aktivitas BSMI dengan segera. 11
` Menyusun agenda dan mengadakan pertemuan koordinasi dengan departemen‐
`
` ` `
departemen di BSMI untuk membahas antara lain kegiatan operasional, staf, rencana pengembangan dan lainnya. Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan departemen – departemen terkait perihal topik dan kegiatan yang terkini, sebagai contoh pemantauan persiapan Bank terhadap pelaksanaan IFRS (International Financial Reporting Standard), Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan Audit Ekstern (Ernst and Young) untuk membahas audit laporan keuangan tahun 2011. Mengadakan pertemuan/pembahasan dengan Audit Ekstern baru (KPMG) untuk melaksanakan audit laporan keuangan tahun 2012. Membahas ketentuan‐ketentuan terbaru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan Departemen Audit Intern, sebagai contoh penyampaian pengisian kuesioner Member Certification sistem BI‐RTGS dan SKN sebagai laporan hasil audit sistem BI‐ RTGS dan SKN kepada Bank Indonesia.
Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Pemantau Risiko Dalam melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, pada tahun 2012 Komite mengadakan diskusi dengan Risk Management Department dan atau risk taking unit serta melaksanakan aktivitas‐aktivitas sebagai berikut: Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan. Membahas risalah rapat Risk Management Coordination dan rapat RMC sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank. Membahas perbedaan hasil penilaian risiko kepatuhan yang dilakukan oleh Compliance Department yang mengacu pada peraturan SMBC dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Risk Management Department yang dibuat berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Membahas kegiatan Asset Purchase, Trade Finance serta Teknologi Informasi di BSMI. Membahas realisasi Rencana Kerja Bank tahun 2012. Membahas mengenai Kode Etik Bankir. Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama kekosongan jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko, anggota tetap melaksanakan pertemuan rutin guna membicarakan hal‐hal terkait tugas dan tanggung jawab komite. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komite Remunerasi dan Nominasi Di tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rencana kerja terkait dengan tugas‐tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan perubahannya. Untuk merealisasikan rencana kerja diatas, Komite telah melakukan beberapa aktivitas di tahun 2012:
12
Mengadakan pertemuan secara berkala, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi: ` Berkoordinasi dengan HRD, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi yang dijalankan oleh Bank, termasuk mengusulkan peningkatan remunerasi dalam bentuk dana pensiun dan peningkatan benefit kesehatan. Selain itu juga mengusulkan peningkatan sistem imbalan (reward) dalam bentuk non‐ kompensasi, misalnya dalam bentuk pemberian penghargaan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan kerja karyawan. ` Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. ` Membahas perkembangan implementasi evaluasi jabatan dan struktur gaji untuk mempelajari/ mengetahui posisi jabatan dan/ atau grade dan remunerasi Bank di pasar tenaga kerja. ` Membahas pembaharuan tentang program kesehatan karyawan yang diajukan oleh HRD. Terkait dengan Kebijakan Nominasi: ` Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Risk Monitoring dan memberikan rekomendasi terhadap penunjukan kembali anggota Komite dari pihak independen. ` Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. ` Melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Direksi yang ada dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Lain‐lain ` Mengevaluasi dan memonitor turn‐over karyawan. Per semester II/2012, total turnover karyawan (11,52%) lebih rendah dibandingkan semester I/2012 (13,37%). Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Bank akan terus menerus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai ketentuan yang berlaku.
III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal
a. Fungsi Kepatuhan
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2012:
13
Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Komisaris dan Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati‐hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aktiva. Indikator kepatuhan posisi Desember 2012 adalah sebagai berikut: ` Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) : 26,14% ` Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ` Tidak ada Pelampauan terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (0,14%) ` GWM dalam Rupiah 8,21% dan dalam mata uang asing 8,19% ` Rasio NPL (gross) 0,70%, dan NPL (nett) 0,55% Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Rapat Kepatuhan bulanan yang dihadiri oleh Direksi dan semua Kepala Departemen membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan tersebut. Bank membentuk Departemen Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan membuat Compliance Action Plan yang disusun berdasarkan hasil Compliance Risk Assessment, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi Compliance Action Plan tersebut. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal‐hal yang memerlukan perbaikan kepada Dewan Direksi yang memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan. Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank memastikan bahwa Customer Voice Team yang telah dibentuk oleh Bank melaksanakan tugas‐tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke Bank Indonesia secara triwulanan. Seluruh pengaduan nasabah yang diterima selama 2012 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan pencegahan agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum. Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan melaporkannya ke Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali. Kebijakan dan Prosedur Melakukan revisi/kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan lainnya yang berlaku. 14
Pengendalian Intern Melakukan review secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self‐Reviewing terhadap beberapa legal category, antara lain: Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, dan Reporting to Bank Indonesia. Berkoordinasi dengan bagian terkait lainnya untuk melakukan review terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk peningkatan dan/atau perubahan terhadap produk/aktivitas. Sistem Informasi Manajemen Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh departemen terkait serta membahasnya di forum Compliance Meeting (Rapat Kepatuhan). Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank dan mendiskusikannya dengan departemen terkait. Melakukan perbaikan pada sistem informasi dan teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke Bank Indonesia dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga secara efektif dapat menghasilkan data dan laporan. Mengadakan Rapat Kepatuhan secara bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan. SDM & Pelatihan Untuk mendukung fungsi kepatuhan, selama tahun 2012 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan Kepatuhan antara lain sebagai berikut: No.
Topik
Penyelenggara Pelatihan Risk Management Guard (RMG) GPS Consulting
1.
Perlindungan Nasabah
2.
Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen Risiko
3.
Produk Keuangan Treasuri
Lentera Pro
4.
Kode Etik Bankir
e‐learning Bank
5.
Pembelian Mata Uang Asing dan Transaksi Mata Uang Asing terhadap Rupiah Compliance Awareness
RMG (Risk Management Guard) e‐learning Bank
6.
Tanggal 18 Februari 2012
12 Mei 2012 untuk karyawan lokal & 1 Juni 2012 untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) 12 Mei 2012 September ‐ Desember 2012 13 Oktober 2012
September ‐ Desember 2012 15
Bank melakukan study meeting terkait dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan‐peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia. Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari fungsi kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan Bank Indonesia.
Sanksi dari Bank Indonesia Pengenaan Sanksi Administratif Selama Januari ‐ Desember 2012, Bank menerima 1 (satu) sanksi administratif terhadap kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan keterlambatan dalam menyampaikan revisi terhadap data LHBU Form 407 Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek untuk tanggal laporan 9 Maret 2012, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Bank telah mengambil langkah‐langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hal ini, antara lain, dengan memperbaiki prosedur yang ada, meningkatkan pengawasan laporan internal dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu. Kelebihan Pengenaan Sanksi Pada tanggal 8 Oktober 2012, Bank menerima pemberitahuan dari Bank Indonesia bahwa terdapat kelebihan pengenaan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM Rupiah periode bulan Agustus 2005 sampai dengan Mei 2009. Untuk kelebihan pengenaan sanksi tersebut, Bank Indonesia telah melakukan pengkreditan terhadap rekening giro Bank yang ada pada Bank Indonesia sebesar Rp 341.501,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus satu rupiah).
Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Didukung oleh ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti‐Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum dan Undang‐Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU dan PPT. Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2012 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU dan PPT, sebagai berikut: 16
Pengawasan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah membentuk AML & CFT Unit yang menangani penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan Program APU & PPT selalu menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan secara rutin antara Direksi dengan para Kepala Departemen termasuk permasalahan maupun kendala yang dihadapi Bank. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU dan PPT Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara triwulan. Kebijakan dan Prosedur Melakukan revisi terhadap Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan APU & PPT. Selain itu, Bank juga melakukan revisi terhadap Procedure Manual of AML & CFT Unit untuk mengakomodir perubahan pada Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut. Melakukan revisi terhadap Manual & Procedure of STB Detector, sebagai sistem pendukung APU, untuk mengganti skenario parameter di STB Detector serta pengembangan STB Detector System terkait dengan laporan transaction monitoring. Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU dan PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Bank Indonesia setiap semester. Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah. Melakukan revisi terhadap metode Pemeringkatan Risiko Nasabah berdasarkan hasil review terhadap metode pemeringkatan nasabah yang dilakukan setiap tahun. Pengendalian Intern Departemen Audit Internal melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di Bank, antara lain dengan melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan Program APU dan PPT. Melakukan Independent review APU & PPT setiap tiga bulan dan enam bulan untuk menilai penerapan APU dan PPT terutama dalam identifikasi nasabah, customer due diligence, pelaporan transaksi mencurigakan dan pelaksanaan kebijakan SMBC terkait dengan ketentuan OFAC. Sistem Informasi Manajemen Bank secara berkala melakukan kaji ulang terhadap STB Detector System yang digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank serta melakukan pengembangan pada sistem tersebut, terutama terkait dengan transaction monitoring. Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 17
SDM & Pelatihan Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (screening) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (Politically Exposed Person), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan criminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (Know Your Employee). Bank melakukan study meeting terkait dengan penerapan APU dan PPT serta menugaskan karyawan dari departemen terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan‐peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia maupun peraturan‐peraturan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in‐house training terkait dengan APU dan PPT sebagai berikut: No. 1.
Topik Implementasi AML&CFT
Penyelenggara Pelatihan e‐learning Bank
Tanggal September – Desember 2012
b. Fungsi Audit Intern
Departemen Audit Intern / Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen perihal hal‐hal sebagai berikut:
Menilai efektivitas dan penerapan administrasi dan kontrol keuangan dan tingkat keakuratan data yang dikembangkan di Bank. Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap rencana bisnis, kebijakan dan prosedur dan peraturan‐peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Bank Indonesia). Memastikan kecukupan sistem pengendalian dalam melindungi aset Bank dan melakukan verifikasi keberadaan aset tersebut. Menelaah kegiatan operasional dan program untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.
Satuan Kerja Audit Intern telah mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit yang terkait dengan pelaksanaan Audit Berbasis Risiko. Rencana Kerja Tahunan tersebut disusun dari hasil penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek‐ aspek lainnya, antara lain area‐area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; profil risiko dari departemen‐departemen terkait; Rencana Bisnis Bank dan lainnya. Rencana kerja audit tahunan tersebut telah mendapatkan kaji ulang dari Komite Audit dan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
18
Terhadap permasalahan‐permasalahan yang ditemukan sebagai hasil pemeriksaan SKAI, telah dilakukan perbaikan dengan segera oleh satuan kerja yang diaudit atau dengan menyusun serangkaian proses tindak lanjut penyelesaian agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penyelesaian temuan atau permasalahan‐permasalahan tersebut dipantau setiap bulan dan dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Di samping itu, SKAI juga telah melaporkan pokok‐pokok hasil pemeriksaan yang terkait kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum atau SPFAIB dan Penerapan Penggunaan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi bagian fungsi audit Teknologi Informasi) setiap 3 tahun sekali. Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk (KPMG) pada bulan Juli tahun 2011 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja SKAI telah memadai dan memenuhi peraturan Bank Indonesia yang terkait. Hasil kaji ulang tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
c. Fungsi Audit Eksternal Siddharta & Widjaja (KPMG) Terpilih sebagai Audit Ekstern BSMI yang baru menggantikan Purwantono, Suherman dan Surja (E&Y). Melakukan kaji ulang laporan keuangan konsolidasi Bank ke SMBC sebagai pemegang saham mayoritas per posisi 30 Juni 2012. Mengaudit laporan keuangan Bank per dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Pemeriksaan oleh SMBC Dari tanggal 5 – 16 Maret 2012, SMBC sebagai pemegang saham mayoritas Bank, melakukan evaluasi terhadap Business Promotions dan Credit & Cash Management Services PT BSMI. Departemen‐departemen utama yang diperiksa adalah sebagai berikut: - Marketing Departments I ‐ VI - Credit Risk Management Department - Loan Department - Loan Administration Department - Cash Management Services Department - Asset Purchase Department - Risk and governance committees - Bagian terkait lainnya Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas adalah sebagai berikut: ¾ Business Promotions dan Credit & Cash Management Services Hasilnya adalah “AMBER” yang berarti ”kelemahan ‐ kelemahan yang teridentifikasi dalam internal control apabila tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi pengawasan secara menyeluruh secara signifikan. Kelemahan–
19
kelemahan yang teridentifikasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau rusaknya reputasi dan atau perlawanan hukum”. Pemeriksaan oleh Bank Indonesia Dari tanggal 26 November – 14 Desember 2012, Bank Indonesia mengadakan pemeriksaan untuk posisi 30 September 2012 dengan cakupan sebagai berikut: - Perkreditan - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme - Penerapan Prinsip GCG
IV. Penerapan Manajemen Risiko Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum dan perubahannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Bank telah menerapkan sebagai berikut: Bank telah melakukan penyesuaian atas Pedoman Standard Penerapan Manajemen Risiko untuk mengakomodasi perubahan atas parameter‐parameter yang digunakan untuk melakukan pemantauan risiko. Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) type risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operational risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Bank membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Asset and Liability Committee (ALCO), dan Risk Management Department sebagai bagian dari penyempurnaan struktur manajemen risiko bank. Setiap bulan, Bank mengadakan rapat Risk Management Coordination, rapat KMR, dan rapat ALCO untuk membahas hal‐hal sebagai berikut:
a. Risk Management Coordination. Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut: Tipe Risiko Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Kredit
Isi Volume dan Komposisi Portfolio Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam Banking Book Strategi dan Kebijakan Bisnis Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif Konsentrasi Aset dan Kewajiban Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan Akses pada Sumber‐sumber Pendanaan Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana Faktor Eksternal
20
Tipe Risiko Risiko Operasional
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Stratejik
Risiko Kepatuhan
Isi Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung Fraud Kejadian Eksternal Faktor Litigasi Faktor Kelemahan Perikatan Faktor Ketiadan Peraturan Perundang‐undangan Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait Pelanggaran Etika Bisnis Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank Kesesuaian Strategi dengan Kondisi LIngkungan Bisnis Bank Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah Posisi Bisnis Bank Pencapaian Rencana Bisnis Bank Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan Bank Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu.
b. Komite Manajemen Risiko (KMR) Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi di dalam rapat, berkenaan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko serta menetapkan keputusan terkait dengan masalah manajemen risiko. c. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) Bank membahas situasi pasar, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank. Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Risk Management Department (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2012. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi akan terus dilakukan secara berkala. Sejalan dengan audit BI yang dilakukan untuk posisi September 2012 yang lalu serta hasil kaji ulang internal Bank, Bank akan melakukan penyempurnaan atas beberapa Kebijakan dan Prosedur yang berlaku seperti di antaranya pembentukan Komite Kebijakan Kredit, penyempurnaan atas Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Impairment, serta kebijakan terkait transaksi derivatif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. 21
V. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) Total No.
Deskripsi
Nominal (jutaan rupiah)
Debitur 1
Kepada Pihak Terkait
13
2
Kepada debitur inti:
a. Individu
13
11.580.277
b. Grup
7
12.008.141
920.780
VI. Rencana Strategis Bank Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2013–2015 dan menyampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2012. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisinis secara triwulanan kepada Bank Indonesia. Direksi juga melaporkan ringkasan laporan realisasi tersebut dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi yang kemudian akan dibahas oleh Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris. Selain itu, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan ke Bank Indonesia pada bulan Agustus 2012 dan Februari 2013. Rencana Korporasi Bank tahun 2008–2012 telah disampaikan pada tanggal 31 Januari 2008. Secara umum, Bank telah berhasil mencapai laba bersih yang telah diaudit sebesar Rp. 506,2 milyar atau 16,08% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp. 23,15 trilyun pada akhir tahun 2012, lebih tinggi 44,91% dibandingkan dengan akhir tahun 2011. Bank juga telah berhasil mempertahankan Non Performing Loan (NPL) rasio di bawah 5%; 0,70% (gross) dan 0,55% (neto) pada akhir tahun 2012. Total aset Bank juga meningkat sebesar 51,95%, dari Rp. 21,15 trilyun pada akhir tahun 2011 ke Rp. 32,13 trilyun (yang telah diaudit) pada akhir tahun 2012. Dari lingkup kewajiban, pada akhir tahun 2012 Bank mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp. 12,59 trilyun atau 49,29% lebih besar dibandingkan pada akhir tahun 2011. Dari lingkup permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar Bank pada akhir tahun 2012 adalah sebesar 26,14%, yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank akan berusaha keras untuk memelihara pertumbuhan bisnis secara terus menerus dalam kondisi stabil.
22
VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non‐Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lainnya Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia berikut ini: Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, perubahannya No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyusun dan menyampaikan secara lengkap laporan tahunan, laporan publikasi keuangan triwulanan dan bulanan sesuai dengan peraturan‐peraturan di atas. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini. Surat Edaran Bank Indonesia No.: 13/05/DPNP tanggal 8 Februari 2011 yang telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia No,: 15/01/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit Dengan demikian, tidak ada laporan lain yang belum diungkapkan oleh Bank. ireksi yang M5% atau Lebih dari Modal Disetor
B
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
C
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Lainnya
Tidak terdapat hubungan keuangan dan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali lainnya. 23
Paket/Kewajiban Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
D
Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi juga akan melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan karyawan. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: Jumlah yang diterima dalam 1 tahun No.
Dewan Komisaris
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Orang 1.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non‐natura)
2 **)
2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki
‐
Total
Jutaan Rupiah 339 ‐
2
339
Dewan Direksi Orang
Jutaan rupiah
7 ***)
13,423
7 ***)
2,925
7
16,348
*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah **) 1 (satu) Komisaris mengundurkan diri di pertengahan tahun 2012 ***) 1 (satu) Direksi menyelesaikan tugasnya di tahun 2012 dan belum digantikan
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Komisaris
Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 milyar
‐
3
Di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar
‐
3
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar
‐
1
Rp. 500 juta ke bawah
2
‐
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (tunai)
E.
Shares Option
E
Shares Option
Tidak ada sistem shares option di Bank. 24
F
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Rasio gaji tertinggi dan terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut: Deskripsi Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
Persentase 1.842,1% 183,1%
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
100%
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
195,4%
G
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 15 Februari, 14 Mei, 7 Agustus, dan 24 Oktober 2012. Semua rapat telah dihadiri oleh 100% anggota Dewan Komisaris secara langsung, yang berarti telah mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Bank. Setiap rapat pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) sesi: Pertemuan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dan Pertemuan Dewan Komisaris. Rincian rapat adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4
Kehadiran Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference Dihadiri secara langsung oleh 100% anggota Dewan Komisaris melalui video conference
Tanggal 15 Feb 2012 14 Mei 2012 7 Agustus 2012 24 Oktober 2012
H
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
Selama tahun 2012, tidak ada penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi di Bank. 25
I
Permasalahan Hukum
Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2012 adalah sebagai berikut: Jumlah
Permasalahan Hukum
Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
0
‐
Dalam proses penyelesaian
4
‐
Total
4
‐
Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut: Tahun
Jenis Sengketa Pajak
Jumlah Klaim (jutaan Rp.)
Status per 31 Desember 2012
PENGADILAN PAJAK 2009
PPh Badan
46,78
Dalam proses banding
MAHKAMAH AGUNG 2002
Imbalan Bunga PPh Badan
2002
PPh Badan
2003
Imbalan Bunga PPh Badan
42.430,89
Menunggu putusan Mahkamah Agung
Pokok: 81.424,33 Kompensasi bunga: Menunggu putusan Mahkamah Agung 22.534,64 15.392,72
Menunggu putusan Mahkamah Agung
J
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang timbul di Bank. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, Bank telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern yang tertulis dalam Manual Kepatuhan mengenai penanganan, administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. Selain itu, pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, juga menerbitkan “Rules for Managing Conflict of Interest" yang telah diterapkan di Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 26
K
Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank
Selama tahun 2012, tidak terdapat buy back shares dan buy back obligasi Bank.
L
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan
Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik yang diberikan oleh Bank selama tahun 2012.
27
II NO 1
2
3
4
Aspek yang dinilai Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Penanganan Benturan Kepentingan
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat
Kekuatan dan Kelemahan
Action Plan
2
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsipprinsip GCG. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Pedoman dan prosedur kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk dan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kelemahan minor yaitu: jumlah Komirsaris Independen hanya 33,33% dari jumlah Dewan Komisaris dan surat pernyataan rangkap jabatan dan tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan tidak pernah diperbaharui.
Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 21 Februari 2013, Bank menunjuk Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan sebagai Komisaris Independen Bank. Pernyataan tentang tidak mempunyai rangkap jabatan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan diperbaharui setiap tahun (1 kali dalam 1 tahun).
Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinisip-prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 30 September 2012, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terutama mengenai pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan.
Dewan Direksi akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku. Bank akan mengkinikan surat pernyataan dari Dewan Direksi tentang transparansi dan independensi setiap tahun. Bank juga akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan dengan memperbaiki program yang dimiliki Bank saat ini yaitu dengan lebih meningkatkan peran tenaga pendamping TKA tersebut.
Fungsi dan aktivitas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku. Rapat setiap Komite juga telah diselenggarakan secara berkala. Namun, struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko saat ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku (posisi ketua Komite Pemantau Risiko untuk sementara Lowong).
Bank akan secara berkelanjutan meningkatkan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 15 Maret 2013, Bank menunjuk Sdr. Bramono Dwiedjanto yang merupakan Komisaris Independen Bank sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank dan selalu dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tidaknya benturan kepentingan telah diungkapkan dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi. Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
Bank akan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap transaksi dengan pihak terkait termasuk pula dalam hal “Benturan Kepentingan”. Bank juga akan memperhatikan ketentuan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, mengungkapkan, mengadakan diskusi, dan mendokumentasikan benturan kepentingan, dan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
1
2
1
Target Date
Status
Dec-13
In Progress
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
II NO 5
6
7
Aspek yang dinilai Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan Fungsi Audit Internal
Penerapan Fungsi Audit Eksternal
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat
Kekuatan dan Kelemahan
Action Plan
1
Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing dan mengkaji ulang kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dan telah sesuai dengan strategi bisnis, ukuran dan kompleksitas Bank dengan memperhitungkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Terkait dengan penyampaian laporan ke Bank Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan minor yang memerlukan perbaikan lebih lanjut yaitu dalam pelaporan LBU dan LHBU.
Bank akan berupaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dari organisasi Bank.
Hasil kaji ulang terakhir yang dilakukan oleh pihak ekstern yang independen (KPMG) pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern telah memadai dan sesuai dengan persyaratan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dan Manajemen Risiko bagian Audit TI berdasarkan peraturan Bank Indonesia. SKAI telah mengembangkan Audit Berbasis Risiko dengan melakukan penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam metode kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sebagai contoh past historical data (data historis masa lampau), profil risiko Bank , rencana bisnis Bank, dan lainnya. Namun, berdasarkan temuan BI per 30 September 2012 masih terdapat kelemahan minor yaitu perlunya penambahan tenaga kerja di bagian IAD untuk mengimbangi perkembangan bisnis Bank yang cukup signifikan.
Bank akan konsisten memelihara kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Internal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan mengembangkan Audit Berbasis Risiko sesuai dengan perkembangan dan kondisi Bank. Sejalan dengan pengembangan bisnis Bank di tahun 2013, SKAI telah merencanakan penambahan tenaga auditor yang berpengalaman di bidang kredit atau tresuri. Proses rekrutmen telah dimulai semenjak bulan Agustus 2012. Pada akhir bulan Januari 2013, tenaga auditor yang baru telah bergabung dengan Bank.
2
1
Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst and Young) sebagai Bank akan terus menjaga kepatuhan untuk memastikan bahwa audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011 dan penunjukan auditor eksternal serta pelaksanaan audit tersebut telah untuk tahun 2012, Bank telah menunjuk KAP baru yaitu Siddharta & Widjaja sesuai dengan peraturan yang berlaku. (KPMG). Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku.
Target Date
Status
-
Ongoing Process
Feb-13
Done
-
Ongoing Process
II NO 8
9
Aspek yang dinilai Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party ) Dan Debitur Besar (Large Exposures )
10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat 2
3
1
Kekuatan dan Kelemahan
Action Plan
Manajemen Bank telah mengidentifikasi risiko-risiko utama dan melakukan Bank secara berkelanjutan meningkatkan penerapan manajemen mitigasi/pengendalian. Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara risiko di BSMI. Selain itu, Bank juga akan melakukan berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf penyempurnaan pada beberapa kebijakan khususnya yang terkait dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk secara aktif kredit seperti Kebijakan Kredit serta Impairment Policy. Bank juga mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. akan meningkatkan fungsi pengendalian internalnya untuk Namun demikian, berdasarkan temuan BI yang dilakukan untuk posisi 30 meminimalisir terjadinya kesalahan dalam operasionalnya. September 2012 masih terdapat kelemahan atas beberapa Kebijakan dan Prosedur yang berlaku seperti di antaranya pembentukan Komite Kebijakan Kredit, penyempurnaan atas Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Impairment, serta kebijakan terkait transaksi derivatif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
Tidak terdapat pelanggaran atau kelebihan BMPK selama tahun 2012. Per tanggal 31 Desember 2012, 25 peminjam terbesar Bank mencapai 84,43% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mencapai 33,92%. Terbentuknya konsentrasi-konsentrasi tersebut juga tidak terlepas dari strategi bisnis Bank yang prudent untuk fokus memberikan kredit pada nasabah-nasabah yang memiliki kemampuan dan kesehatan finansial yang kuat dan prospek bisnis yang baik.
Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee. Bank terus berusaha untuk mendiversifikasi pemberian kredit yang tercermin dalam menurunnya konsentrasi kepada 25 peminjam terbesar Bank dan kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dibandingkan tahun sebelumnya.Bank akan memantau tingkat konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat diatasi dan dikelola dengan baik.
Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan Bank akan terus meningkatkan penerapan transparansi kondisi dengan tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh serta menerapkan pengelolaan keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pengaduan nasabah dengan efektif di mana Bank juga telah mengembangkan pelaporan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Customer Voice Team and System guna meningkatkan efisiensi pelayanan suara nasabah.
Target Date
Status
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
-
Ongoing Process
II NO
Aspek yang dinilai
11 Rencana Strategis Bank
Nilai Komposit
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA Peringkat 1
1.48
Kekuatan dan Kelemahan
Action Plan
Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan Bank akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target usaha peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang kinerja Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal 2013 – 2015 dan secara teratur memantau kemajuannya untuk dan internal, prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. memastikan bahwa risiko strategis tetap berada pada level rendah. Secara keseluruhan, realisasi rencana bisnis Bank tahun 2012 adalah baik. Bank mencapai beberapa target yang telah ditetapkan baik dalam hal perolehan laba, maupun pencapaian kredit dan dana pihak ketiga. Per tanggal 31 Desember 2012, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low .
Peringkat: Sangat Baik
Target Date
Status
Des 2013
In Progress
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
LAPORAN SELF‐ASSESSMENT GOOD CORPORATE LAPORAN PELAKSANAAN GOVERNANCE GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Untuk posisi tahun 2012
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; • efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; • kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang‐kurangnya 3 (tiga) Jumlah Dewan Komisaris PT BSMI 3 (tiga) orang, tidak melebihi jumlah Direksi (6 orang). orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang‐kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili 1 (dua) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia (Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto). di Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Per tanggal 31 Desember 2012, jumlah Komisaris Independen 1 (satu) Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. orang, 33,33% dari jumlah Dewan Komisaris, maka persyaratan ini belum terpenuhi. Namun pada tanggal 21 Februari 2013, Bank telah mengangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen baru. Sehingga per tanggal 21 Februari 2013, jumlah Komisaris Independen Bank telah mencapai 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris 4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah Selama tahun 2012 tidak terdapat penggantian dan atau pengangkatan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Komisaris. Jika ada, penggantian dan atau pengangkatan Komisaris akan Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
1
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal‐hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama. 6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu‐waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
Komisaris Independen tidak mempunyai rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah di perbaharui setiap tahun. Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah di perbaharui setiap tahun. ANALISIS SELF ASSESMENT Prinsip‐prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan per semester ke BI, kunjungan Komisaris Independen secara berkala dan diadakannya rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi per kuartal (15 Februari, 14 Mei, 7 Agustus dan 24 Oktober 2012) dengan tujuan untuk mengawasi aktivitas Direksi dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi. Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi Bank dan juga melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana
2
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS strategis Bank. 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
bisnis Bank dan kebijakan strategis lainnya (apabila ada) dan membahasnya pada rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan bulanan dan laporan per semester oleh Internal Audit Department. Dewan Komisaris memberikan saran dan pendapatnya pada laporan bulanan. Tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank selama 2012. Jika terjadi pelanggaran, Dewan Komisaris akan melaporkannya sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Telah dilaksanakan. Keputusan rapat Dewan Komisaris tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dibentuk pada tanggal 27 Juni 2007, sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk pada tanggal 26 Juni 2008. Selama tahun 2012 tidak terdapat pengangkatan anggota Komite. Jika terdapat pengangkatan anggota Komita, akan dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
3
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung‐jawabnya secara optimal.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 4 (empat) kali setahun. 2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions
Telah dilaksanakan dengan penunjukan anggota Komisaris sebagai anggota Komite dan berpartisipasi secara aktif dalam rapat Komite. Setiap tahun Ketua Komite yaitu Komisaris Independen telah melakukan penilaian terhadap efektivitas komite. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 28 Juni 2007. Pada tanggal 27 Juli 2010, Bank telah melakukan revisi I dan pada tanggal 15 November 2011 melakukan revisi II atas tata tertib kerja tersebut. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Komisaris berkewarganegaraan Indonesia melakukan kunjungan secara berkala, sedangkan Komisaris berkewarganegaraan Jepang juga melakukan kunjungan ke Indonesia jika ada masalah‐masalah penting yang perlu didiskusikan dan hadir pada rapat Dewan Komisaris baik secara langsung maupun melalui telekonferensi. ANALISIS SELF ASSESMENT Rapat Dewan Komisaris, yang telah diselenggarakan 4 (empat) kali (tanggal 15 Februari, 14 Mei, 7 Agustus dan 24 Oktober 2012), dihadiri secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik melalui teknologi telekonferensi maupun secara fisik. Telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama tahun 2012, tidak terdapat dissenting
4
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS yang terjadi secara jelas. 4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
opinions. Telah dilaksanakan, bukti tertulis penyampaian bahan rapat juga telah terdokumentasi dengan baik. Telah dilaksanakan. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Bank dan bukti‐bukti terkait dengan tindak lanjut tersebut telah didokumentasikan dengan baik. D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: Telah diungkapkan melalui surat pernyataan yang disampaikan pada saat • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) proses pencalonan/fit and proper test dan telah dilaporkan pada laporan atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank pelaksanaan GCG tahun 2012. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG. 2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. yang ditetapkan RUPS. E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan dan reputasi keuangan yang memadai. pengangkatan anggota Dewan Komisaris.
5
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak‐pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun. 3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
Not Applicable. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Masayuki Shimura melalui surat BI No. 12/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 22 Juli 2010. Sdr. Hiroshi Irie melalui surat BI No. 13/91/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2011. Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto melalui surat BI No.11/32/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 19 Maret 2009. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 1
Termasuk dalam kriteria perigkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku
6
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 3 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.
7
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIANNYA 2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Pedoman dan prosedur kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk dan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kelemahan minor yaitu: • Jumlah Komisaris Independen hanya 33,33% dari jumlah Dewan Komisaris. • Komisaris Independen tidak mempunyai rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah di perbaharui setiap tahun. • Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Dewan Komisaris. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak pernah di perbaharui setiap tahun. Rencana tindak lanjut: Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip‐prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku. 2
Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari self assessment pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan Good Corporate Governance. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (action plan), yang meliputi tindakan korektif (corrective action) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance.
8
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS • Per akhir Desember 2012, Bank sedang dalam proses penunjukkan Komisaris Independen. Pada tanggal 21 Februari 2013, Bank mengangkat Sdri. Ninik sebagai Komisaris Independen Bank, sehingga total Komisaris Independen Bank telah mencapai 50% dari jumlah Dewan Komisaris • Pernyataan tentang tidak mempunyai rangkap jabatan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi akan diperbaharui setiap tahun (1 kali dalam 1 tahun).
9
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT Jumlah anggota Direksi saat ini adalah 6 (enam) orang. 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah Pengangkatan Sdr. Masa Paskalis Lingga sebagai Direktur untuk memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite menggantikan Sdri. Tri Harini efektif tanggal 10 September 2012 telah Remunerasi dan Nominasi. memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi no.: BSMI/RemCom/2012/006 tanggal 19 Juni 2012. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, tahun di bidang perbankan. kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Direksi tidak memiliki rangkap jabatan dan telah diungkapkan dalam surat Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan calon anggota Direksi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka diperbaharui setiap tahun.
10
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 6. Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. 8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi KRITERIA/INDIKATOR
Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. Selama tahun 2012, tidak ada pengangkatan anggota Komite. Jika ada, pengangkatan anggota Komite akan dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan sirkular Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. ANALISIS SELF ASSESMENT
11
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. 3. Direksi telah melaksanakan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. 5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan‐kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang telah didokumentasikan dalam hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 30 September 2012. Per tanggal 31 Desember 2012, Bank telah menetapkan rencana tindak lanjut beserta target waktu penyelesaiannya. Direksi telah membentuk Internal Audit Department (IAD) sebagai SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Compliance Department (COD) sebagai Satuan Kerja Kepatuhan, yang dapat dilihat dalam struktur organisasi Bank. Telah dilaksanakan dengan menyusun rencana tindak lanjut dan target penyelesaiannya pada setiap temuan dan rekomendasi audit. Telah dilaksanakan. Direksi telah menyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2011 dan 2012 pada RUPS yang diselenggarakan secara berturut pada tanggal 26 Maret 2012 dan 16 April 2013. Telah dilaksanakan via BSMI Library pada Lotus Notes yang mudah diakses pegawai.
12
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris. 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. C. Efektivitas Rapat Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus dan konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Direksi telah melaporkan aktivitasnya dalam rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi juga telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris melalui surat, e‐mail dan/atau telepon. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah disusun pada tanggal 28 Juni 2007. Pada tanggal 2 Mei 2011, Bank telah melakukan revisi I. ANALISIS SELF ASSESMENT Rapat Direksi telah dilaksanakan dalam rangka penetapan kebijakan dan keputusan strategis seperti perubahan struktur organisasi. Telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2012, tidak terdapat dissenting opinions. Telah dilaksanakan.
13
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 4. Anggota Direksi baik sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
ANALISIS SELF ASSESMENT Telah diungkapkan melalui surat pernyataan yang disampaikan pada saat proses pencalonan / fit & proper test dan telah diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2012. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Anggota Direksi baik sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan telah diungkapkan dalam surat pernyataan yang berhubungan dengan permohonan untuk persetujuan calon anggota Direksi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan pengangkatan anggota Direksi. keuangan yang memadai.
14
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. 3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
Telah dilaksanakan dan diungkapkan dalam surat pernyataan independensi. Akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak diperbaharui setiap tahun. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: Sdr. Masaya Hirayama melalui surat BI No. 13/134/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 13 Desember 2011. Sdr. Shoichi Yamashiro melalui surat BI No. 8/42/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 April 2006. Sdr. Bruno Octer Purba melalui surat BI No. 7/26/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 21 Juni 2005. Sdri. Trie Karjati Wibowo melalui surat BI No. 10/23/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 20 Februari 2008. Penunjukan Sdri. Trie Karjati Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan melalui surat BI No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008. Sdr. Ajar Siswandono melalui surat BI No. 11/92/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 15 Juli 2009. Sdr. Masa Paskalis Lingga melalui surat BI No. 14/81/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 9 Agustus 2012. KRITERIA PERINGKAT 1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
15
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Peringkat 3
• • • • •
Peringkat 4
• • • • •
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan‐ kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
16
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2) Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinisip‐prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 30 September 2012, terdapat hal‐hal yang perlu diperhatikan terutama mengenai pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan. Rencana tindak lanjut: Dewan Direksi akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip‐prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku. Bank akan mengkinikan surat pernyataan dari Dewan Direksi tentang transparansi dan independensi setiap tahun. Bank juga akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan dengan memperbaiki program yang dimiliki Bank saat ini yaitu dengan lebih meningkatkan peran tenaga pendamping TKA tersebut.
17
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. SUB FAKTOR A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Komite Audit Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang bernama Sdr. RAG Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen), Sdr. Jenly Hendrawan (Pihak keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi), Sdri. Constance J. ahli di bidang hukum atau perbankan. Rehatta (ahli di bidang perbankan). Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit diketuai oleh Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen). Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Seluruh anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen (Sdr. RAG Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Bramono Dwiedjanto) dan dua orang sebagai Pihak Independen (Sdr. Jenly Hendrawan dan Sdri. Constance J. Rehatta). Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang Integritas, akhlak dan moral yang baik yang dimiliki oleh Komite Audit telah baik. mendukung kinerja Komite Audit yang telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan pengangkatan Komite Audit. 2. Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari Terhitung mulai 1 Juli 2012, Sdr. Subianto Rustandi mengundurkan diri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di jabatannya sebagai Komisaris Independen Bank dan Ketua Komite Pemantau bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di Risiko. Dengan demikian, komposisi Komite Pemantau Risiko per Desember 2012 hanya terdiri atas 2 (dua) Pihak Independen, yakni Sdr. Sofyan Rambey bidang manajemen risiko.
18
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
(ahli di bidang manajemen risiko), Sdri. Maharany Reza (ahli di bidang perbankan). Namun, pada tanggal 15 Maret 2013, Bank menunjuk Sdr. Bramono Dwiedjanto yang merupakan Komisaris Independen Bank sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. Per tanggal 31 Desember 2012, jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko adalah lowong. Namun, pada tanggal 15 Maret 2013, Bank menunjuk Sdr. Bramono Dwiedjanto yang merupakan Komisaris Independen Bank sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. Per tanggal 31 Desember 2012, jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko adalah lowong sehingga komposisi komite hanya terdiri dari 2 (dua) orang sebagai Pihak Independen (Sdr. Sofyan Rambey and Sdri. Maharany Reza). Telah dilaksanakan melalui proses pencalonan sampai dengan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko. Anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan fungsinya juga telah menunjukkan integritas, akhlak dan moral yang baik Saat ini anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen), Sdr. Hiroshi Irie (Wakil Presiden Komisaris) dan Sdr. Akhmad Ludzain (Pejabat Eksekutif, Kepala bagian Human Resources Department). Sdr. Akhmad Ludzain, Pejabat Eksekutif yang bertangung jawab di bidang Human Resources di Bank, telah bekerja di bidang Human Resources lebih dari 10 tahun dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan dan sistem
19
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. 4. Rangkap Jabatan Anggota Komite Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 5. Independensi Anggota Komite Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
remunerasi serta succession plan Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Sdr. RAG Bramono Dwiedjanto (Komisaris Independen). Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hanya terdiri dari 3 (tiga) orang. Bank tidak membentuk Komite secara terpisah. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Anggota Komite tidak mempunyai rangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan
20
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak‐pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite KREITERIA/INDIKATOR 1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah mereview: o pelaksanaan tugas SKAI;
Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank. Not Applicable.
Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit sebagaimana tercantum dalam Audit Committee Charter (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 31 Januari 2012, 24 Februari 2012, 11 April 2012, 30 April 2012, 29 Mei 2012, 26 Juni 2012, 24 Juli 2012, 05 September 2012, 24 September 2012, 04 Oktober 2012, 20 November 2012, dan 19 Desember 2012). Review atas pelaksanaan kinerja SKAI telah dilaksanakan dengan baik. Petunjuk dan saran/rekomendasi telah disampaikan secara langsung kepada Kepala SKAI pada saat rapat berlangsung (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat tertanggal 31 Januari 2012, 24 Februari 2012, 11 April 2012, 30 April 2012, 29 Mei 2012, 26 Juni 2012, 24 Juli 2012, 05 September 2012, 24 September 2012, 04 Oktober 2012, 20 November 2012, dan 19 Desember 2012).
21
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
Komite Audit telah mengkaji ulang kinerja KAP (Ernst & Young) dalam pelaksanaan audit sesuai dengan standar ketentuan audit yang berlaku untuk audit laporan keuangan tahun 2011 (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat tertanggal 11 April 2012 dan 30 April 2012). Sedangkan untuk memastikan pelaksanaan oleh KAP yang baru (KPMG) apakah telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan hal‐hal sebagai berikut: 1. KAP baru yang terpilih (KPMG) telah mempresentasikan ruang lingkup kerja dengan pendekatan kinerja auditnya yang memadai; dimana pelaksanaan kerja KAP tersebut sesuai dengan perencanaannya. 2. Pada tanggal 31 Juli 2012, KPMG mempresentasikan kick off meeting untuk review laporan keuangan interim PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia untuk posis 30 Juni 2012. 3. Pada tanggal 9 November 2012, KPMG mempresentasikan kick off meeting untuk review laporan keuangan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia untuk posis 31 Desember 2012. Komite Audit telah menghadiri presentasi KPMG dan melakukan pembahasan hal‐hal yang terkait dengan KPMG Pelaksanaan tugas ini dilakukan adalah sebagai berikut: Mendiskusikan laporan keuangan Bank, terutama apabila ada figure yang mencolok/berlebihan, Komite Audit segera mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Departemen terkait/Akunting untuk mendapatkan informasi tindak lanjut yang perlu dilakukan (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 31 Januari 2012; 24 Februari 2012; 11 April 2012; 30 April 2012; 29 Mei 2012; 19 Juni 2012, 26 Juni 2012, 05 September 2012, dan 20 November 2012).
22
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Komite Audit telah memantau secara ketat tindak lanjut atas hasil temuan SKAI (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 31 Januari 2012, 24 Februari 2012, 11 April 2012, 30 April 2012, 29 Mei 2012, 19 Juni 2012, 26 Juni 2012, 24 Juli 2012, 05 September 2012, 24 September 2012, 04 Oktober 2012, 20 November 2012, dan 19 Desember 2012); Kantor Akuntan Publik (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 29 Mei 2012); dan hasil pengawasan Bank Indonesia (hal tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat Komite Audit tertanggal 31 Januari 2012 sampai dengan temuan/rekomendasi tersebut selesai ditindaklanjuti. Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (hal tersebut telah dituangkan dalam Memorandum nomor AC‐ AC‐27/III‐12 tertanggal 15 Maret 2012) Rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Pemantau Risiko dibuat berdasarkan: • Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank. • Pantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Risk Management Department dengan cara: - Melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko; - Melakukan kaji ulang secara bulanan terhadap risalah rapat Risk Management Coordination dan rapat RMC, serta memantau tindak lanjut terhadap hal‐hal yang mempengaruhi penerapan manajemen
23
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota
risiko Bank. - Melakukan kaji ulang serta memberikan masukan untuk menyempurnakan Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan. - Mengundang unit kerja operasional untuk mendiskusikan tugas dan tanggung jawabnya serta hal‐hal yang terkait dengan manajemen risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko Bank. Selama kekosongan jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko, anggota tetap melaksanakan pertemuan rutin guna membicarakan hal‐hal terkait tugas dan tanggung jawab komite. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi dan melaporkannya pada Rapat Umum Pemegang Saham. Telah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Remuneration and Nomination Committee Charter. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan sistem dan prosedur rekomendasi atas pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris,
24
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
C. Efektivitas Rapat Komite KRITERIA/INDIKATOR 1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
Direksi dan anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan telah merevisi prosedur tersebut pada bulan Juni 2010 sesuai dengan arahan dari audit Bank Indonesia dan SMBC. Telah dilaksanakan. Selama tahun 2012 telah mengeluarkan 4 (empat) rekomendasi untuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu: 1. Pada tanggal 19 Maret 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengeluarkan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2012/003 atas penunjukan ulang anggota Dewan Direksi. 2. Pada tanggal 19 Juni 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi menerbitkan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2012/006 atas pencalonan Sdr. Masa Paskalis Lingga sebagai Direktur. 3. Pada tanggal 24 September 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi juga menerbitkan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2012/008 atas pencalonan Sdr. Tsuyoshi Yamaguchi sebagai Direktur. 4. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi menerbitkan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2012/010 atas pencalonan Sdri. Ninik Herlani Masli Ridhwan untuk mengisi posisi Komisaris Independen yang kosong sejak 1 Juli 2012 karena pengunduran diri Sdr. Subianto Rustandi. Pada tanggal 22 Maret 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji ulang hasil penilaian tahunan yang dilakukan oleh setiap Ketua Komite atas kinerja anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dan memberikan rekomendasi Nomor: BSMI/RemCom/2012/004 atas penunjukan ulang anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen kepada Dewan Komisaris. ANALISIS SELF ASSESMENT Selama tahun 2012, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam
25
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE belas) kali. Komite Pemantau Risiko telah mengadakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali. Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan pertemuan sebanyak 8 (delapan) kali termasuk pertemuan untuk mewawancarai kandidat Direktur dan Komisaris Independen. Sementara itu, di setiap Committee Charter, rapat komite diadakan sekurang‐kurangnya sekali dalam sebulan kecuali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diadakan sekurang‐kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang Semua rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen Independen dan Pihak Independen. 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% Semua rapat Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 66% (enam puluh (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang enam per seratus) dari jumlah total anggota termasuk Komisaris Independen Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. dan Pejabat Eksekutif. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau Keputusan rapat diambil berdasarkan diskusi dan kesepakatan di antara anggota setiap Komite. suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan Risalah rapat telah dibuat dengan lengkap dan didokumentasikan dengan baik. pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. 6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan Hasil rapat semua Komite telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris dan dimanfaatkan secara optimal. secara optimal oleh Dewan Komisaris. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE Peringkat 1 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite‐Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
26
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien. Peringkat 2 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite‐Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 3 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite‐Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Peringkat 4 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite‐Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien. Peringkat 5 • Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. • Rekomendasi Komite‐Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2
27
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) -
-
-
Komite Audit Fungsi dan kegiatan Komite Audit telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Rapat Komite Audit telah dilaksanakan dengan baik untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit. berjalan sesuai dengan pedoman internal (Audit Committee Charter). Komite Audit telah mengadakan pertemuan koordinasi dengan departemen‐departemen terkait setiap dua bulan sekali untuk lebih menambah pengetahuan dan informasi perihal kegiatan bisnis dan operasional Bank dan hal‐hal lainnya serta memberikan pengarahan kepada departemen‐ departemen untuk pengembangannya. Komite Pemantau Risiko Fungsi dan kegiatan Komite Pemantau Risiko telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dengan pengunduran diri Sdr. Subianto Rustandi dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko, struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko saat ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Per tanggal 31 Desember 2012, Bank sedang dalam proses penunjukan Komisaris Independen yang baru guna memenuhi ketentuan BI. Komite Remunerasi dan Nominasi Fungsi dan aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2012, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 8 (delapan) kali termasuk pertemuan untuk mewawancarai kandidat Direktur dan Komisaris. Berdasarkan Committee Charter, rapat harus diselenggarakan sekurang‐kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan (4 kali dalam setahun).
Rencana tindak lanjut: Bank akan secara berkelanjutan meningkatkan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 15 Maret 2013, Bank menunjuk Sdr. Bramono Dwiedjanto yang merupakan Komisaris Independen Bank sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
28
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TUJUAN Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)‐nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank. Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian 1. Sebagai acuan dalam menangani benturan kepentingan, Bank memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam pedoman dan tata tertib mengenai : kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan Direksi • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank. pegawai Bank; Selanjutnya, dalam menangani benturan kepentingan tersebut Bank juga • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan mengacu pada “Rules for Managing Conflict of Interest” yang dibuat oleh kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. pemegang saham mayoritas Bank, SMBC, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku di Indonesia. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan 2. Tidak terdapat laporan benturan kepentingan selama tahun 2012. dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi 3. Selama tahun 2012, tidak terdapat benturan kepentingan yang menyebabkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi maupun Pejabat Ekeskutif keuntungan Bank. mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 1 KRITERIA PERINGKAT – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. y Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 2 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
29
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 3 y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 4 y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadminsitrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 5 y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. y Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1) Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct’ Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank dan selalu dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tidaknya benturan kepentingan telah diungkapkan dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi. Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya. Rencana tindak lanjut: Bank akan selalu menerapkan prinsip kehati‐hatian terhadap transaksi dengan pihak terkait termasuk pula dalam hal “Benturan Kepentingan”. Bank juga akan memperhatikan ketentuan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, mengungkapkan, mengadakan diskusi, dan mendokumentasikan benturan kepentingan, dan memantau transaksi nasabah untuk memastikan bahwa tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
30
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK TUJUAN Untuk menilai: • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direktur Kepatuhan 1. Direktur Kepatuhan bertugas: a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank a. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, Direktur Kepatuhan telah Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, melakukan beberapa hal sebagai berikut : melalui: 1) Menyusun dan menetapkan ’Rencana Kerja Kepatuhan’ setiap tahun • menetapkan langkah‐langkah yang diperlukan dengan sebagai acuan terhadap tujuan yang ingin dicapai terkait dengan memperhatikan prinsip kehati‐hatian; kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; serta fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Bank telah menyampaikan Rencana Kerja Kepatuhan Bank tahun 2013 sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank periode 2013 – 2015 ke Bank Indonesia pada 30 Nopember 2012 melalui surat No. BSMI/BI/PLD/2012/487. 2) Berdasarkan analisa terkait dengan risiko kepatuhan yang dibuat oleh • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak Satuan Kerja Kepatuhan, Direktur Kepatuhan memberikan pendapat menyimpang dari ketentuan; tertulis kepada Direksi dan unit usaha terhadap kebijakan, usulan, aktivitas, laporan yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (apabila perlu). 3) Melalui Satuan Kerja Kepatuhan, menginformasikan setiap penerbitan • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia dan Perundang‐undangan yang berlaku kepada perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
31
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
seluruh karyawan, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Jika diperlukan, juga dilakukan diskusi dengan dengan departemen terkait. Untuk memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan tersebut, setiap penerbitan ketentuan tersebut kemudian didiskusikan dalam Rapat Kepatuhan (Compliance Meeting) untuk membahas langkah‐langkah yang harus dilakukan Bank dalam mematuhi ketentuan tersebut serta membahas pula permasalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Rapat Kepatuhan diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian. Dalam Rapat Kepatuhan tersebut juga dibahas apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui dengan pasti penyebab terjadinya pelanggaran serta untuk menentukan tindakan yang harus diambil agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Selama periode Januari – Desember 2012, Rapat Kepatuhan Bulanan diselenggarakan pada tanggal‐tanggal sebagai berikut: - 19 Januari 2012 ‐ 25 Juli 2012 - 16 Februari 2012 ‐ 29 Agustus 2012 - 8 Maret 2012 ‐ 13 September 2012 ‐ 18 April 2012 ‐ 11 Oktober 2012 ‐ 10 Mei 2012 ‐ 28 Nopember 2012 ‐ 21 Juni 2012 ‐ 13 Desember 2012 4) Perkembangan dari kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia maupun lembaga otoritas bewenang lainnya juga didiskusikan di Rapat Kepatuhan yang diselenggarakan tiap bulannya. Diskusi tersebut, antara lain, mencakup langkah‐langkah yang telah dilakukan Bank untuk menindak lanjuti
32
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK temuan pemeriksaan Bank Indonesia maupun lembaga otoritas yang berwenang lainnya, seperti Direktorat Pajak. Diskusi tersebut ditujukan untuk memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Pada tahun 2012 Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap Bank pada tanggal 26 November 2012 sampai dengan 12 Desember 2012 untuk posisi pemeriksaan periode 30 September 2012. Namun sampai dengan 31 Desember 2012, Bank belum secara formal menerima hasil pemeriksaan Bank Indonesia tersebut. b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing b. Dalam setiap pertemuan yang dihadiri Dewan Direksi, maupun dalam arahan agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan yang diberikan kepada para karyawan, Direktur Kepatuhan selalu keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan memberikan pandangan dari sisi kepatuhan dengan mengacu pada perundang‐undangan yang berlaku. ketentuan yang berlaku. Selain itu, terhadap permasalahan kepatuhan, Direktur Kepatuhan akan melakukan penilaian dari segi kepatuhan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan melakukan konsultasi lebih lanjut ke Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang lainnya jika diperlukan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank serta keputusan yang diambil oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab c. Direktur Kepatuhan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan, secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada mengadakan Rapat Kepatuhan yang berperan sebagai alat monitor terhadap Dewan Komisaris atau pihak‐pihak yang berwenang sesuai masalah‐masalah kepatuhan yang penting, seperti menginformasikan masalah tersebut kepada peserta rapat dan memantau perkembangannya struktur organisasi Bank. secara berkala. Rapat Kepatuhan diadakan secara berkala tiap bulannya dan dihadiri oleh Dewan Direksi dan seluruh Kepala Bagian.
33
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Direktur Kepatuhan juga secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dalam pertemuan Dewan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan serta kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap kuartal. Laporan tersebut antara lain mencakup penyampaian ketentuan dan peraturan perundang‐undangan baru, analisa permasalah kepatuhan, dst. Dengan penyampaian laporan tersebut, seluruh anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris akan mengetahui pelaksanaan prinsip kepatuhan dalam kegiatan usaha bank. Selama periode Januari – Desember 2012, Rapat Dewan Direksi diselenggarakan pada tanggal – tanggal sebagai berikut: - 17 Januari 2012 ‐ 30 Juli 2012 - 24 Februari 2012 ‐ 31 Agustus 2012 - 16 Maret 2012 ‐ 21 September 2012 - 25 April 2012 ‐ 30 Oktober 2012 - 29 Mei 2012 ‐ 09 Nopember 2012 - 26 Juni 2012 ‐ 17 Desember 2012 , dan Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan pada 15 Februari 2012, 14 Mei 2012, 7 Agustus 2012 dan 24 Oktober 2012. d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 10/111/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 28 Juli 2008 serta telah disahkan dalam RUPS. e. Selain hal tersebut di atas, peran Direktur Kepatuhan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, juga dilakukan melalui beberapa
34
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK aktivitas sebagai berikut : • memantau pelaksanaan prinsip‐prinsip kehati‐hatian antara lain namun tidak terbatas pada pemenuhan terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Penilaian Kualitas Aktiva, Penyisihan Penghapusan Aset, dan Giro Wajib Minimum. • memastikan bahwa pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan baik. • melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan‐laporan periodik kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. • Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan / prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan / prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Dengan dibantu Satuan Kerja Kepatuhan, melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self Reviewing. 2. Direksi telah: 2. Direksi a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen a. Direksi telah memberikan persetujuan terhadap Pedoman Kepatuhan formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. (Compliance Manual) dan setiap perubahan dari kebijakan maupun prosedur manual di setiap departemen. Pengkinian terhadap Pedoman Kepatuhan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2012 (Revisi ke‐8). Pedoman Kepatuhan telah mencakup sistem, kerangka pikir, serta kode etik kepatuhan. Direksi juga memberikan persetujuan terhadap Program Kepatuhan setiap tahun. Program Kepatuhan ini merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Pelaksanaan kebijakan dan program tersebut juga dikontrol serta dipantau oleh Direksi. b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh b. Seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur telah diinformasikan ke
35
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan telah: a. Independen terhadap satuan kerja operasional; b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.
seluruh jenjang organisasi terkait melalui Lotus Notes yang dapat diakses oleh semua karyawan. c. Direksi menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dengan menetapkan langkah untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan; mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 3. Satuan Kerja Kepatuhan a. Bank memiliki Bagian Kepatuhan yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan seperti yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut: • Bagian Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari satuan kerja lainnya. • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan • Bagian Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalah kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. b. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur internal Bank dengan memeriksa kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur Satuan Kerja atas ketentuan dalam peraturan perundang‐ undangan yang berlaku berdasarkan metode secara acak. Jika terdapat perubahan atau pengeluaran sistem internal dan prosedur Bank, Bagian
36
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK 4. Bank telah: a. Menyediakan sumber daya yang menyelesaikan tugas secara efektif;
Kepatuhan harus memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐ undangan yang berlaku dan memberikan pandangan dari sisi kepatuhan jika diperlukan. c. Selain hal tersebut di atas, peran Satuan Kerja Kepatuhan terkait dengan manajemen risiko kepatuhan, juga dilakukan melalui penilaian analisis risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan level risiko inheren dan level kualitas penerapan manajemen risiko dengan pendekataan berbasis risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan beberapa aktivitas terkait penerapan manajemen risiko kepatuhan yang meliputi : • melakukan identifikasi Risiko Kepatuhan • melakukan pengukuran Risiko Kepatuhan • memantau Risiko Kepatuhan • mengontrol Risiko Kepatuhan berkualitas
4. Untuk mendukung fungsi kepatuhan, Bank telah untuk a. Melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank; Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari fungsi kepatuhan di Bank dan ketentuan dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Pada tahun 2012 Bank juga menyelenggarakan pelatihan internal kepada seluruh jenjang organisasi melalui program e‐learning melalui sistem intranet Bank, yaitu Compliance e‐learning dan Anti Money Laudering & Combating Financing of Terrorism (AML & CFT) e‐learning, serta pelatihan Kode Etik Bankir.
37
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Selain itu, Bank juga mengadakan in‐house training dengan mengundang instruktur pelatihan dari pihak berwenang yang menerbitkan peraturan. Selama tahun 2012, Bank telah mengadakan 1 (satu) in‐house compliance training dengan topik Pembelian Mata Uang Asing dan Transaksi Mata Uang Asing terhadap Rupiah pada tanggal 13 Oktober 2012. Selain itu, dengan menimbang kebutuhan pelatihan pegawai Bank, Bank juga mengadakan training tentang Perijinan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 8 Desember 2012 dengan menghadirkan pembicara dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bank mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti pelatihan eksternal, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan karyawan serta tugas dan tanggung jawabnya. Bagian Kepatuhan bekerjasama dengan Bagian Sumber Daya Manusia memberikan usulan kepada Pengurus Bank untuk menugaskan pegawai Bank berpartisipasi dalam pelatihan terkait dengan kepatuhan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelatihan (training provider) eksternal. b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur b. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak Kepatuhan ke Bank Indonesia untuk Semester I/2012 pada tanggal 31 Juli terkait. 2012 melalui surat No. BSMI/BI/COD/2012/329. Selama tahun 2012, tidak ada laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
38
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Peringkat 1 • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peringkat 2 • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang‐ undangan yang berlaku. Peringkat 3 • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. Peringkat 4 • Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan
39
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK dan perundang undangan yang berlaku. Peringkat 5 • Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2) • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati‐hatian, antara lain KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aktiva. Laporan ke Bank Indonesia Terkait dengan penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Bank telah menyampaikan laporan‐laporan rutin maupun insidentil secara akurat dan tepat waktu. Namun begitu, masih terdapat beberapa permasalahan minor yang memerlukan perbaikan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia untuk posisi 30 September 2012, terdapat beberapa isu terkait dengan pelaporan Laporan Bank Umum (LBU), khususnya Form 11. Dalam hal ini, Bank masih perlu mengambil tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki keakurasian dalam pelaporan aktivitas kredit. 2. Pada bulan Desember 2012, terdapat kesalahan penyampaian 1 butir (item) data dalam Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Formulir 202 (transaksi Forward/ Swap/ Option) untuk transaksi Forward yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2012, dan koreksinya telah disampaikan secara offline ke Bank Indonesia pada tanggal 20 Desember 2012. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan pengenaan sanksi kewajiban membayar dari Bank Indonesia terkait kesalahan data tersebut. Namun begitu, sampai dengan 31 Desember 2012, Bank belum menerima pemberitahuan atau konfirmasi mengenai hal tersebut dari Bank Indonesia. Menimbang materialitas and signifikansi permasalahan tersebut serta tindak lanjut yang akan ditempuh oleh Bank, hal ini tidak mempengaruhi penilaian Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dengan peringkat ’1’. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui Compliance Self
40
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK Reviewing. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan memberikan masukan kepada Direksi dan unit usaha atas risiko kepatuhan. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan bahwa kebijakan/ prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan strategi bisnis, ukuran dan kompleksitas Bank dengan memperhitungkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Rencana tindak lanjut: Bank akan berupaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dari organisasi Bank.
41
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • kecukupan fungsi audit internal Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang‐undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit internal Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi bertanggung jawab atas: • Tenciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin Struktur pengendalian internal yang meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, terselenggaranya fungsi audit internal Bank dalam setiap metode dan ketentuan yang terkoordinasi di dalam Bank telah dibentuk oleh Bank termasuk Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Department) yang tingkatan manajemen. merupakan bagian dari struktur pengendalian internal dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit serta pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Bank. • Tindak lanjut temuan audit internal Bank sesuai dengan Tindak lanjut temuan audit intern Bank telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris dan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. telah terangkum dalam laporan serta disampaikan kepada RUPS. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Bank kepada RUPS. 2. Bank: • Menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh Bank telah membentuk SKAI untuk melaksanakan fungsi audit intern secara aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan efektif pada aktivitas perbankan berdasarkan Audit Berbasis Risiko dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Bank telah melaksanakan ketentuan‐ketentuan SPFAIB dengan menyusun (SPFAIB), dengan: Piagam Audit Internal, membentuk SKAI, dan menyusun panduan audit internal. o Menyusun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter); o Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
42
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL o Menyusun panduan audit internal. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. • Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 3. SKAI telah: • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
SKAI merupakan kelembagaan independen atau terpisah dari satuan kerja operasional dan satuan kerja lainnya. Pihak ekstern yang independen telah melakukan kaji ulang secara berkala atas kinerja dan kepatuhan SKAI terhadap peraturan Bank Indonesia setiap tiga tahun. Hasil kaji ulang terakhir mencakup profiling SKAI terhadap ketentuan SPFAIB dan Manajemen Risiko bagian Audit TI berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Kaji ulang terakhir telah dilaksanakan oleh pihak ekstern independen yang terpilih (KPMG) pada bulan Juli 2011. Hasil kaji ulang yang dimaksud menyebutkan bahwa kinerja dan kepatuhan SKAI telah memadai dan sesuai dengan ketentuan SPFAIB serta Manajemen Risiko bagian Audit TI sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia.
Kriteria atau kualifikasi sebagai auditor telah ditentukan untuk mendukung program rekrutmen auditor. Rencana pendidikan dan pelatihan auditor telah ditentukan serta dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen sehingga dapat melaksanakan tugas/audit secara objektif dan bebas dalam cakupan bidang audit. Audit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja SKAI berikut pemantauan hasil audit telah dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan hasil kerja dan pemantauan hasil audit telah dilaporkan dan dikaji
43
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL ulang secara berkala kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun kepada Komite Audit. SKAI telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian • Melaksanakan tugas sekurang‐kurangnya meliputi penilaian: intern/struktur yang melputi kebijakan‐kebijakan, organisasi, prosedur‐ o kecukupan Sistem Pengendalian Internal Bank; prosedur, metode‐metode dan peraturan dalam masing‐masing departemen o efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank; meliputi kecukupan, efektifitas dan kualitas kerja. o kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai SKAI telah melaporkan seluruh hasil pemeriksaan dan meminta unit kerja ketentuan yang berlaku. terkait untuk segera melakukan tindakan perbaikan dan upaya pencegahan agar hal tersebut tidak berulang di kemudian hari. SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan serta upaya tindak lanjut tersebut kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan SKAI telah menganalisa dan memantau perkembangan tindaklanjut perbaikan dari auditee serta melaporkannya secara berkesinambungan. tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan SKAI telah menelaah secara berkala serta melakukan pengkinian terhadap prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan pedoman dan prosedur kerja sebagaimana diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perundangan yang berlaku. 1 KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL Peringkat 1 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Peringkat 2 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan efektif, pedoman internal sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
44
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERNAL Peringkat 3 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan cukup efektif, pedoman internal cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit internal. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif. Peringkat 4 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan kurang efektif, pedoman internal kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif. Peringkat 5 • Pelaksanaan fungsi audit internal Bank berjalan tidak efektif, pedoman internal tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Hasil kaji ulang terakhir yang dilakukan oleh pihak ekstern yang independen (KPMG) pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern telah memadai dan sesuai dengan persyaratan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dan Manajemen Risiko bagian Audit TI berdasarkan peraturan Bank Indonesia. SKAI telah mengembangkan Audit Berbasis Risiko dengan melakukan penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam metode kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek‐aspek lainnya, sebagai contoh past historical data (data historis masa lampau), profil risiko Bank , rencana bisnis Bank, dan lainnya. Namun, berdasarkan temuan BI per 30 September 2012 masih terdapat kelemahan minor yaitu perlunya penambahan tenaga kerja di bagian IAD untuk mengimbangi perkembangan bisnis Bank yang cukup signifikan. Rencana tindak lanjut: Bank akan konsisten memelihara kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Internal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan mengembangkan Audit Berbasis Risiko sesuai dengan perkembangan dan kondisi Bank. Sejalan dengan pengembangan bisnis Bank di tahun 2013, SKAI telah merencanakan penambahan tenaga auditor yang berpengalaman di bidang kredit atau tresuri. Proses rekrutmen telah dimulai semenjak bulan Agustus 2012, dan pada akhir bulan Januari 2013, auditor tersebut bergabung dengan Bank.
45
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Eksternal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Telah dilaksanakan. Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman, & Surja (E&Y) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di untuk audit laporan keuangan tahun 2011. Selanjutnya, Bank menunjuk KAP yang baru atau Sidharta & Widjaja (KPMG) Bank Indonesia. untuk audit laporan keuangan tahun 2012. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut‐turut. (lima) tahun buku berturut‐turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh Komite Audit telah memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan KAP dan persetujuan RUPS telah diperoleh. melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Telah dilaksanakan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tertuang dalam engagement letter yang telah didokumentasikan dengan Publik sekurang‐kurangnya memenuhi aspek‐aspek: baik. • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah:
46
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL • Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu. bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. lingkup audit yang ditetapkan. KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL Peringkat 1 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 2
• • •
Peringkat 3
• • •
Peringkat 4
• • •
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
47
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: FUNGSI AUDIT EKSTERN VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL Peringkat 5 • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1) Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst and Young) sebagai audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011 dan untuk tahun 2012 Bank telah menunjuk KAP baru yaitu Siddharta & Widjaja (KPMG). Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku. Rencana tindak lanjut: Bank akan terus menjaga kepatuhan untuk memastikan bahwa penunjukan audit eksternal serta pelaksanaan audit tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3
Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
48
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TUJUAN Untuk menilai : • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Standar Penerapan diantaranya: Manajemen Risiko. • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko termasuk Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan • Dewan Komisaris mengevaluasi laporan Direksi mengenai penerapan kebijakan manajemen risko. kebijakan manajemen risiko pada rapat Dewan Komisaris serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang • Dewan Komisaris mengevaluasi dan memberikan persetujuannya dalam hal terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan pemberian kredit yang dilakukan Direksi kepada pihak terkait/ terafiliasi Komisaris. dengan Bank. 2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: • Direksi melakukan kaji ulang terhadap laporan profil risiko dan penerapan pengendalian internal, termasuk kebijakan, prosedur, dan limit. • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk • Direksi secara berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya dan sistem untuk mengelola manajemen risiko. menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.
49
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu • Direksi menerapkan peningkatan kualitas staf dengan mengikutsertakan keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara staf yang bersangkutan dalam training, seminar, mengundang sumber daya berkala dan berkelanjutan. eksternal (training provider) guna meningkatkan wawasan staf. 3. Bank telah: • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Bank telah memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko, serta kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko kredit, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Bank juga telah memiliki peraturan internal serta limit, terkait risiko pasar dan likuiditas. Namun demikian, sejalan dengan audit BI yang dilakukan untuk posisi September 2012 yang lalu serta hasil kaji ulang internal Bank, Bank akan melakukan penyempurnaan atas beberapa Kebijakan dan Prosedur yang berlaku seperti di antaranya pembentukan Komite Kebijakan Kredit, penyempurnaan atas Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Impairment, serta kebijakan terkait transaksi derivatif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan • Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi terhadap risiko (Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, manajemen risiko yang memadai. Stratejik, dan Kepatuhan), yang terepresentasi dalam profil risiko. Bank juga memiliki pelaporan manajemen risiko yang memadai. Bank juga telah melakukan Risk Self Assessment setiap kuartal guna meningkatkan penerapan manajemen risiko. • Menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh • Bank secara berkelanjutan meningkatkan pengendalian internal dengan melakukan penyempurnaan prosedur, pemisahan tugas dan tanggung jawab dan handal. yang jelas termasuk dual control, pemisahan fungsi, dan lain sebagainya. Namun demikian, Bank menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan penyempurnaan pada pelaksanaan pengendalian internal untuk meminimalisir terjadinya kesalahan operasional.
50
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Peringkat 1 • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Peringkat 2 • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank. Peringkat 3 • Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
51
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Peringkat 4 • Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank. Peringkat 5 • Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Bank. • Penerapan pengendalian internal menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2
52
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2) Manajemen Bank telah mengidentifikasi risiko‐risiko utama dan melakukan mitigasi/pengendalian. Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk secara aktif mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. Namun demikian, berdasarkan temuan BI yang dilakukan untuk posisi 30 September 2012 masih terdapat kelemahan atas beberapa Kebijakan dan Prosedur yang berlaku seperti di antaranya pembentukan Komite Kebijakan Kredit, penyempurnaan atas Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Impairment, serta kebijakan terkait transaksi derivatif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini Rencana tindak lanjut: Bank secara berkelanjutan meningkatkan penerapan manajemen risiko di BSMI. Selain itu, Bank juga akan melakukan penyempurnaan pada beberapa kebijakan khususnya yang terkait kredit seperti Kebijakan Kredit serta Impairment Policy. Bank juga akan meningkatkan fungsi pengendalian internalnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam operasionalnya.
53
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) TUJUAN Untuk menilai: • penerapan prinsip kehati‐hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah: • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan dimaksud secara berkala sesuai dengan ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku. ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK selama tahun 2012. Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati‐ hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan Telah dilaksanakan. Per tanggal 31 Desember 2012, 25 peminjam terbesar Bank mencapai 84,43% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mencapai 33,92%. Walaupun risiko konsentrasi kredit pada Bank cenderung tinggi, Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee sehingga
54
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) rasio berubah menjadi 21,43% dan akan terus menerus dimonitor secara berkala. 3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari Telah dilaksanakan. Keputusan Manajemen tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. pihak terkait dan atau pihak lainnya. 4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu. perihal dimaksud secara tepat waktu. KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Peringkat 1 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati‐hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen. •
Peringkat 2
• • •
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, dan telah diselesaikan. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
55
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) Peringkat 3 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen. •
Peringkat 4
• • •
•
Peringkat 5
• • •
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati‐hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.
56
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 3 (Peringkat tahun lalu = 3) Tidak terdapat pelanggaran atau kelebihan BMPK selama tahun 2012. Per tanggal 31 Desember 2012, 25 peminjam terbesar Bank mencapai 84,43% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mencapai 33,92%. Terbentuknya konsentrasi‐konsentrasi tersebut juga tidak terlepas dari strategi bisnis Bank yang prudent untuk fokus memberikan kredit pada nasabah‐ nasabah yang memiliki kemampuan dan kesehatan finansial yang kuat dan prospek bisnis yang baik. Rencana tindak lanjut: Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee. Bank terus berusaha untuk mendiversifikasi pemberian kredit yang tercermin dalam menurunnya konsentrasi kepada 25 peminjam terbesar Bank dan kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dibandingkan tahun sebelumnya. Bank akan memantau tingkat konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehati‐hatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat diatasi dan dikelola dengan baik.
57
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL TUJUAN Untuk menilai: • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non‐keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (publik); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). SUB FAKTOR A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐ Selama tahun 2012, Bank telah mempublikasikan laporan keuangan di harian keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Media Indonesia secara triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia. Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bank wajib dan telah: • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank telah mentransparansikan informasi produk dan suku bunga dasar kredit Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank (SBDK) Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan
58
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Nasabah dan Mediasi Perbankan melalui BSMI News pada bulan Juli 2008 dan Februari 2010. Bank juga telah mengembangkan Customer Voice Team dan sistem pendukungnya guna meningkatkan efisiensi pelayanan suara nasabah. • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: Bank Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan ke Bank Indonesia dan pihak‐pihak Indonesia; YLKI; Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Bank‐Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan di homepage Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di homepage Bank dan harian Media Indonesia. cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi: • Laporan Tahunan (keuangan dan non‐keuangan)‐nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang‐kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah: • mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Laporan pelaksanaan GCG Bank telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment Bank. self assessment Bank. Laporan pelaksanaan GCG Bank telah dilampiri hasil self assessment Bank. • dilampiri hasil self assessment Bank.
59
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self Dalam hal Bank menerima hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan terdapat assessment dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank perbedaan Predikat penilaian hasil self assessment Bank, maka Bank akan merevisi dan menyampaikan Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment Indonesia,Bank: merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang‐ Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG ke Bank Indonesia dan kurangnya kepada pihak‐pihak: Bank Indonesia; YLKI; Lembaga pihak‐pihak lain sesuai dengan ketentuan‐ketentuan yang berlaku. Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. 5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Sejak tanggal 28 Desember 2012, Bank telah mempunyai homepage akan tetapi Bank belum menyajikan laporan pelaksanaan GCG. secara tepat waktu C. Kecukupan Pelaporan Internal KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Bank memiliki laporan internal yang memadai dan selalu berusaha untuk mengkinikan dan meningkatkan teknologi informasi yang dimilikinya baik SIM yang handal. perangkat keras maupun perangkat lunak. Bank senantiasa menambahkan kemampuan pada core banking system (T24) untuk membantu meningkatkan laporan internal atau eksternal Bank, menambahkan laporan baru atau memperbaiki laporan yang ada pada sistem STB untuk mendukung pelaporan
60
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL terkait AML, CTR dan STR. Bank juga telah melakukan pengkinian daftar teroris ke semua sistem terkait secara realtime. 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. o Sistem T24 dan MIS untuk mendukung user mendapatkan informasi yang dibutuhkan. o Pelaporan yang dibuat melalui sistem MIS sesuai permintaan Direktur Utama melalui Marketing Departments. o Pengkinian sistem STB untuk memenuhi permintaan dari SMBC Tokyo dan/atau Bank Indonesia. o Ketersediaan sistem GCM untuk membantu Bank terkait informasi kredit. o Ketersediaan sistem Loss‐DB untuk mendapatkan informasi kejadian yang merugikan/hampir merugikan Bank. o Ketersediaan sistem untuk memonitor BMPK setiap hari. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh Bank mempunyai sistem informasi yang memadai yang didukung oleh staf yang sumber daya manusia yang kompeten. kompeten di bidang Teknologi Informasi (TI), serta mampu untuk mengoperasikan sistemnya sendiri, baik di Pusat Data maupun di Pusat Pemulihan Bencana. 4. Terdapat IT security system yang memadai. o Dibentuknya kebijakan keamanan TI. o Dibentuknya organisasi keamanan bidang TI yang akan membantu bank melakukan pengawasan terhadap masalah yang berhubungan dengan keamanan TI. o Akses yang aman terhadap pusat data TI. o Bank melakukan pemisahan access terhadap sistem baik dari sisi user maupun fungsinya. o Pembangunan pusat pemulihan bencana: Bank telah mengembangkan pusat
61
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL pemulihan bencananya dengan menambahkan kapasitas ruang kerja, sehingga bank dapat melakukan operasi dari pusat pemulihan bencana setera dengan operasi dari Pusat Data bank. KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSNAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MDAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1 • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 2
• • • • •
Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
62
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 3 • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 4 • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
63
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 5 • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2) Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan dengan tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh serta menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif di mana Bank juga telah mengembangkan Customer Voice Team dan sistem pendukungnya guna meningkatkan efisiensi pelayanan suara nasabah. Rencana tindak lanjut: Bank akan terus meningkatkan penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
64
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK TUJUAN Untuk menilai : • kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai‐nilai perusahaan (corporate value) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan). Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bank telah menyusun Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis, Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable), memperhatikan prinsip kehati‐ komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati‐ hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. oleh Komisaris. 4. Direksi telah : • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Telah dilaksanakan. Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan) secara Telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan) secara efektif. efektif;
65
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate plan) Bank : • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (corporate plan); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) – Strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip perbankan yang sehat; 6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).
Telah berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (corporate plan). Bank telah mengukur tingkat risiko komposit Risk Control System (RCS) – Strategic Risk sejak tahun 2009 di dalam Laporan Profil Risiko secara triwulanan. Per tanggal 31 Desember 2012, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low. Telah memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Telah memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip perbankan yang sehat. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).
66
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM Peringkat 1 • Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). • Low Strategic Risk Rating. Peringkat 2
• • • •
Peringkat 3
• • • •
Peringkat 4
• • • •
Peringkat 5
• • • •
Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). Low Strategic Risk Rating atau Moderate to Low Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). Moderate Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). High Strategic Risk Rating atau Moderate to high Strategic Risk Rating. Rencana Bisnis Bank (business plan) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan). High Strategic Risk Rating.
67
Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 FAKTOR PENILAIAN: RENCANA STRATEGIS BANK XI. RENCANA STRATEGIS BANK KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2) Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati‐hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Secara keseluruhan, realisasi rencana bisnis Bank tahun 2012 adalah baik. Bank mencapai beberapa target yang telah ditetapkan baik dalam hal perolehan laba, maupun pencapaian kredit dan dana pihak ketiga. Per tanggal 31 Desember 2012, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low. Rencana tindak lanjut: Bank akan melakukan yang terbaik untuk mencapai target usaha kinerja Bank yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank 2013 – 2015 dan secara teratur memantau kemajuannya untuk memastikan bahwa risiko strategis tetap berada pada level rendah.
68
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
1
ASPEK YANG DINILAI
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2
Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4
Penanganan Benturan Kepentingan
BOBOT (a)
10.00%
20.00%
10.00%
10.00%
PERINGKAT (b)
2
1
2
1
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.200
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris telah mengambil tindakan dan membuat keputusan secara independen, aspek transparansi cukup baik dan tidak pernah melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Pedoman dan prosedur kerja bagi Dewan komisaris telah dibentuk dan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kelemahan minor. Dewan Komisaris akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
0.200
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2). Fungsi Dewan Direksi telah dilaksanakan dengan efektif dan rapat Dewan Direksi telah diadakan secara efektif dan periodik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi telah memenuhi prinisip-prinsip GCG, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia per posisi 30 September 2012, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terutama mengenai pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan. Dewan Direksi akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku. Bank akan mengkinikan surat pernyataan dari Dewan Direksi tentang transparansi dan independensi setiap tahun. Bank juga akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan TKA dan alih pengetahuan dengan memperbaiki program yang dimiliki Bank saat ini yaitu dengan lebih meningkatkan peran tenaga pendamping TKA tersebut.
0.200
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Fungsi dan kegiatan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi komite bermanfaat dan telah dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Namun terdapat kelemahan minor yaitu: posisi ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen masih lowong.
0.100
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 1). Bank telah memiliki kebijakan mengenai benturan yang diatur dalam dalam pedoman dan tata tertib kerja (Code of Conduct ) Dewan Komisaris, ‘Code of Conduct ’ Dewan Direksi serta Compliance Manual yang berlaku bagi semua karyawan Bank dan selalu dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tidaknya benturan kepentingan telah diungkapkan dan didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan dalam Risalah Rapat Dewan Direksi. Selama tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang menempatkan posisi Bank dalam situasi dimana terdapat benturan kepentingan antara Bank dengan nasabahnya.
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
5
6
7
8
ASPEK YANG DINILAI
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan Fungsi Audit Internal
Penerapan Fungsi Audit Eksternal
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
BOBOT (a)
5.00%
5.00%
5.00%
7.50%
PERINGKAT (b)
1
2
1
2
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.050
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2). Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2012, tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian lainnya. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang atas kebijakan/prosedur internal Bank untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku maupun dengan strategi bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank dengan memperhitungkan setiap perubahan signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab dari seluruh bagian dari organisasi Bank.
0.100
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). SKAI telah mengembangkan Audit Berbasis Risiko dengan melakukan penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam metode kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Hasil kaji ulang terakhir yang dilakukan oleh pihak ekstern yang independen (KPMG) pada bulan Juli 2011 menunjukkan bahwa kinerja dan kepatuhan Departemen Audit Intern telah memadai dan sesuai dengan persyaratan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) dan Manajemen Risiko bagian Audit TI berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Namun, berdasarkan temuan BI per 30 September 2012 masih terdapat kelemahan minor yaitu perlunya penambahan tenaga kerja di bagian IAD untuk mengimbangi perkembangan bisnis Bank yang cukup signifikan.
0.050
Memenuhi kriteria peringkat 1(Peringkat tahun lalu = 1). Pelaksanaan fungsi audit oleh akuntan publik berjalan efektif, telah sesuai standar atau persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh ketentuan. Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst and Young) sebagai audit eksternal dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun 2011 dan untuk tahun 2012, Bank telah menunjuk KAP baru yaitu Siddharta & Widjaja (KPMG). Pelaksanaan audit telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penunjukkan KAP juga telah memenuhi prosedur yang berlaku.
0.150
Memenuhi kriteria peringkat 2 (Peringkat tahun lalu = 2). Manajemen Bank telah mengidentifikasi risiko-risiko utama dan melakukan mitigasi/pengendalian. Prosedur dan penerapan pengendalian internal Bank secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Manajemen mendukung peningkatan kualitas staf dengan memberikan pelatihan/training yang diperlukan termasuk e-learning program serta secara aktif mendukung staf guna berpartisipasi dalam program sertifikasi manajemen risiko. Namun demikian, berdasarkan temuan BI yang dilakukan untuk posisi September 2012 masih terdapat kelemahan atas beberapa Kebijakan dan Prosedur yang berlaku seperti di antaranya pembentukan Komite Kebijakan Kredit, penyempurnaan atas Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Impairment, serta kebijakan terkait transaksi derivatif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Bank secara berkelanjutan meningkatkan penerapan manajemen risiko di BSMI. Selain itu, Bank juga akan melakukan penyempurnaan pada beberapa kebijakan khususnya yang terkait kredit seperti Kebijakan Kredit serta Impairment Policy. Bank juga akan meningkatkan fungsi pengendalian internalnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam operasionalnya.
Lampiran 3, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF-ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO
ASPEK YANG DINILAI
9
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)
10
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
11
Rencana Strategis Bank
Nilai Komposit
BOBOT (a)
7.50%
15.00%
5.00%
100.00%
PERINGKAT (b)
3
1
1
NILAI (a) x (b)
CATATAN *)
0.225
Memenuhi kriteria peringkat 3 (Peringkat tahun lalu = 3). Tidak terdapat pelanggaran atau kelebihan BMPK selama tahun 2012. Per tanggal 31 Desember 2012, 25 peminjam terbesar Bank mencapai 84,43% dari total portofolio dan portofolio kredit terbesar berdasarkan sektor industri adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang mencapai 33,92%. Terbentuknya konsentrasi-konsentrasi tersebut juga tidak terlepas dari strategi bisnis Bank yang prudent untuk fokus memberikan kredit pada nasabah-nasabah yang memiliki kemampuan dan kesehatan finansial yang kuat dan prospek bisnis yang baik. Bank telah memitigasi risiko terhadap debitur inti melalui jaminan dengan deposit, Standby L/C, Letter of Guarantee. Bank terus berusaha untuk mendiversifikasi pemberian kredit yang tercermin dalam menurunnya konsentrasi kepada 25 peminjam terbesar Bank dan kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dibandingkan tahun sebelumnya.Bank akan memantau tingkat konsentrasi kredit dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana agar risiko yang melekat dapat diatasi dan dikelola dengan baik.
0.150
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2). Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan nonkeuangan dengan tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh serta menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif di mana Bank juga telah mengembangkan Customer Voice Team and System guna meningkatkan efisiensi pelayanan suara nasabah. Selain itu, Bank juga telah memiliki homepage yang dapat digunakan sebagai sarana/media untuk lebih meningkatkan transparansi Bank kepada semua pemangku kepentingan (stakeholders).
0.050
Memenuhi kriteria peringkat 1 (Peringkat tahun lalu = 2). Rencana korporasi dan rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan, visi dan misi Bank, serta mempertimbangkan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat. Secara keseluruhan, realisasi rencana bisnis Bank tahun 2012 adalah baik. Bank mencapai beberapa target yang telah ditetapkan baik dalam hal perolehan laba, maupun pencapaian kredit dan dana pihak ketiga. Per tanggal 31 Desember 2012, Peringkat risiko yang melekat untuk risiko strategis adalah low dan peringkat kecukupan pengendalian internal adalah satisfactory sehingga risiko komposit adalah low .
1.475
* : berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b) Nilai Komposit Nilai Komposit < 1.5 1.5 < Nilai Komposit < 2.5 2.5 < Nilai Komposit < 3.5 3.5 < Nilai Komposit < 4.5 4.5 < Nilai Komposit < 5
Peringkat: Sangat Baik (Peringkat tahun lalu = Baik) Predikat Komposit Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik