PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010

1 PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assesment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate gevernance dan menyusun laporan pelaksanaanya. Tujuan Pelaksanaan GCG di Bank NTT 1. 2. 3. 4. A.

Memaksimalkan nilai Bank NTT dengan peningkatan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan, yang pada akhirnya untuk mencapai visi melalui misi yang telah ditetapkan. Mewujudkan sistem manajemen Bank NTT yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilainilai Bank NTT. Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ Bank NTT terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Meningkatkan kinerja Bank NTT, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai Bank NTT. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance 1. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment meliputi 7 (tujuh) aspek berikut : 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 1) Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan Direksi berjumlah 4 (empat) orang. 2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 1. Komisaris Utama 2. Anggota Komisaris (indpn) 3. Komisaris (independen)

: Fransiskus Salem, SH., M.Si : Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si, Ph.D. : Drs. Benyamin Kartono Lebe, MM.

3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. 2. Direktur Kepatuhan : Eduardus Bria Seran, SE. 3. Direktur Pemasaran : Ibrahim Imang, SE. 4. Direktur Umum : Adrianus Ceme, SE. 4) Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan rekomendasi Komite Nominasi. 5) Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test).

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank NTT tahun 2010

2 6) Komisaris Independen tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan. 7) Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi 1)

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris • Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. • Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. • Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen. • Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank. • Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG. • Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan SKAI, KAP, Bank Indonesia, dan pengawas otoritas lainnya. • Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2)

Tugas dan Tanggungjawab Direksi 1. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris. 2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 3. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut : Persetujuan Perubahan Komposisi Modal Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Penunjukan Audit Eksternal Persetujuan Penerbitan Obligasi Persetujuan Penerbitan MTN Persetujuan Asset Sales


sehubungan

tugas

dan

3 7. 8. 9. 10.

Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan Tahun 2010 Persetujuan/penetapan Revisi RKAT Bank NTT tahun 2010 Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris. Persetujuan RKAT tahun 2011

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite b.1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite 1) Komite Audit • Anggota Komite Audit terdiri dari : 1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris Independen) 2. Anggota : Welem Nunuhitu (Pihak Independen) 3. Anggota : Casper Bass, SH. (Pihak Independen) • Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 2) Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari : 1. Ketua merangkap anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen) 2. Anggota : Izhaak Frengky Amalo, SH. 3. Anggota : Petrus E. Djemadu, SH.M.Hum. (Pihak Independen) • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen • Lebih dari 51 % (lima puluh satu perseratus) dari anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen. • Seluruh pihak independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 3) Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari : 1. Ketua merangkap anggota : Drs. Benyamin K. Lebe (Komisaris Independen) 2. Anggota : Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, Ph.D (Komisaris Independen) 3. Anggota : Fredrik T. Makatita (Kepala Divisi SDM) • Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen • Seluruh pihak independen anggota Komite Remunerasi & Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. b.2. Tugas dan tanggungjawab Komite


4 Tugas dan tanggungjawab Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG Bank NTT dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. Bank NTT. b.3. Frekuensi rapat Komite • Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai dengan kebutuhan Bank • Komite-Komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris. • Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris sebagaimana tabel 1. • Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. • Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik. • Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. b.4. Program kerja Komite dan realisasinya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada BPP GCG Bank NTT. Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2010 No Agenda . 1. Rapat Komite Audit Dengan SKAI

Materi 1. 2. 3. 4. 5.

2. Rapat Komite Audit dengan SKAI

1. 2. 3.

3. Rapat Komite Audit dengan SKAI

1. 2. 3.

Tanggal

Peserta

27 Januari 2010 Perkembangan Pemeriksaan cabang sampai dengan Desember 2009. Eksternal audit ( oleh BI ) Rencana SKAI tahun 2010 Koordinasi kerja SKAI dengan cabang dan divisi lainnya. Kasus/temuan di cabang yang krusial.

Komite Audit & SKAI

Peninjauan Rapat sebelumnya Laporan Aktifitas SKAI dan pembahasannya. Informasi pokok-pokok yang perlu mendapat khusus. Peninjauanperhatian Rapat sebelumnya

04 Maret 2010

Komite Audit & SKAI

11 Mei 2010

Komite Audit & SKAI

Tindak lanjut beberapa hal yang menjadi perhatian. Perkembangan pelaksanaan tugas- tugas SKAI dan hambatannya.

4. Rapat komite Audit & SKAI

1.

5. Rapat Komite Pemantau Risiko

1. 2. 3.

Kegiatan undian berhadiah Bank NTT Masalah SDM Neraca gabungan pertanggal 23 Maret 2010 dan perbandingannya dengan neraca gabungan 31 Maret 2010.

28 April 2010

Komite Pemantau Risiko

6. Rapat komite Pemantau Risiko

1. 2.

Pembahasan surat-surat BI Opini Direktur Kepatuhan

08 Juni 2010

Komite Pemantau risiko

2.

Pembukaan dan pembahasan hasil rapat 07 Juni 2010 bulan Mei 2010 Masukan dan info kegiatan SKAI


Komite Audit dengan SKAI

5 7. Rapat Komite Pemantau Rsiko

c.

8 .

Rapat Komite Pemantau Risiko

9 .

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

1.

Pembahasan pengaruh reputasi bank 08 Juli 2010 berita di koran. 2. Laporan situasi sebelum dan sesudah perintah Direktur Utama tentang penghentian sementara penyaluran kredit 3. Surat Direktur Kepatuhan. 4. Opini Direktur Kepatuhan. 5. Laporan Manajemen Risiko per Mei 2010 6. Penilaian tingkat kesehatan per Mei 2010 Membahas posisi neraca keuangan 14 Oktober 2010 berdasarkan laporan situasi tanggal 31 Juli, Agustus dan September 2010.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau risiko

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern c.1. Fungsi kepatuhan 1. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia. 3. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. 4. Satuan Kerja Kepatuhan sudah dibentuk dengan nama Divisi Kepatuhan yang bertanggungjawab kepada Direktur Kepatuhan. 5. Divisi Kepatuhan menjabarkan secara operasional ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. c.2. Fungsi audit intern 6. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). 7. Dalam melakukan pemeriksaan intern, SKAI telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (Risk Based Audit). 8. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh Sumber Daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya. 9. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. 10. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. c.3. Fungsi audit ekstern 11. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J. Tanzil dan Rekan untuk melaksanakan Audit Independen tahun 2010 dan KAP tersebut terdaftar di Bank Indonesia dan Bapepam. 12. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS


6 13. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen. d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi • Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut, Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya. • Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. • Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko secara triwulan. d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 14. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi. 15. Telah disusun Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank. 16. Bank NTT sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit. d.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. • Bank telah menyusun BPP tentang Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 58 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. 1. Bank sementara menyusun BPP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR). • Bank sementara menyusun BPP tentang menerapkan Information Technologi Risk Management sesuai dengan aturan Bank Indonesia. d.4. Sistem pengendalian intern • Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Bank Indonesia secara triwulan. e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large eksposure) 1. 2. 3.

Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait. Bank NTT telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.


7 4. 5.

Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2010, sebagai berikut: No 1. 2.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Kepada Debitur Inti : 1. Individu 2. Group

Debitur 59 25 23 2

Jumlah Nominal (jutaan Rp.) 7.468 187.955 183.477 4.477

f. Rencana Strategis Bank f.1. Rencana jangka pendek tahun 2010 Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2010 : • potensi stabilnya suku bunga, volatilitas nilai tukar dan gejolak perubahan harga minyak • perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit • potensi meningkatnya kredit bermasalah • persaingan pasar perbankan yang semakin ketat. Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi Bank NTT jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada: • Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 22,33% dan rasio LDR sebesar 118,58%, peningkatan ekpansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban Bank NTT. • Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana non pemda dan berbiaya murah dengan terget pertumbuhan minimal 15%. • Menyelaraskan pengembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan. • Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktifitas dan integritas SDM. • Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya • Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (collection and recovery). 1. Penyempurnaan organisasi dan manual internal perusahaan yang berhubungan dengan produk dan organisasi. • Implementasi GCG • Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan. f.2. Rencana jangka menengah tahun 2010 1) Finansial • Mencapai rata-rata ROE di atas 22,10% • Pertumbuhan kredit dengan memperhatikan tingkat ratio LDR 89,82%. • Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.


8 2) Customer • Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun prilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif. • Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 15% • Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan perbankan Bank NTT. 3) Karyawan • Mencapai skor yang tertinggi dalam survey kepuasan karyawan. • Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja. • Meningkatnya profesionalisme SDM Bank NTT melalui Competency Base Human Resourses Management. 4) Melakukan penyusunan corporate plan Bank NTT tahun 2011-2013. g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 1) 2) 3)

4) 5)

Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Laporan Tahunan Bank NTT telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada Home Page Bank NTT sesuai dengan ketentuan. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu. Bank NTT menyampaikan Laporan GCG kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank NTT.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki saham pada Bank NTT, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya. 3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi a. Hubungan Keuangan 1. Komisaris Utama PT Bank NTT secara langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank karena pada saat ini posisi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT. 2. Anggota Dewan Komisaris PT Bank NTT merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank. 3. Seluruh anggota Direksi PT Bank NTT tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank. b. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank NTT tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

4. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi


9 Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp.16.698.826.993,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2010 sebesar Rp. 656.037.217 ,- sebagaimana tabel berikut : Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain 1. Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem, dll)

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Direksi org nominal org nominal 3 Rp. 4.817.383.850,4 Rp.11.881.443.143,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura /non natura (fasilitas tidak tetap lainnya antara lain perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki

---

4

Rp.

656.037.217,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut : (satuan orang) Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*) Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

4 -

3 -

*) diterima secara tunai

5. Shares Option Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. 6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah a. b. c. d.

rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

Secara rinci adalah sebagai berikut :


: 10,61 % : 1.18 % : 1.11 % : 30.11 %

10 No 1. 2. 3.

Jabatan Komisaris Direksi Pegawai

Gaji (dalam rupiah) Tertinggi Terendah 48.250.000 43.125.000 74.343.069 62.605.243 26.207.675 2.468.846

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat. c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris mencakup : 1. Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik selama tahun 2010 sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana tabel 3 pada lampiran laporan. 2. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat masing-masing sebanyak : - Komisaris Utama : sebanyak 12 (dua belas) kali - Komisaris Independen : sebanyak 12 (dua belas) kali Tabel 3. Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2010 No. Agenda Materi 1. Rapat Dewan 1. Bussines Plan 2010 Komisaris dan Direksi 2. Rencana Penerbitan Obligasi. 3. Penegasan pemberlakukan struktur Organisasi yang baru serta personilnya 4. Pelaksanaan online sistem untuk Samsat & Kasda 5. Persiapan Peningkatan 3 (tugas) Capem menjadi Cabang

Tanggal 19 Januari 2010

2. Rapat Dewan Komisaris 1. Kinerja Bulan Januari 2010 2. RUPS Tahun Buku 2009 dan Direksi 3. Team Pembahasan Perumusan Anggaran Dasar. 4. Realisasi struktur organisasi 3. Rapat Dewan 1. Kinerja Bulan Februari 2010 Komisaris 2. Up date Obligasi & Asset Sales Persiapan dan Direksi RUPS

18 Februari 2010

4.

12 April 2010

5.

6.

Rapat Dewan 1. Review Rapat Bulan Maret 2010. Komisaris dan Direksi 2. Kinerja Bulan Maret 3. Persiapan RUPS 4.UP date Obligasi Rapat Dewan 1. Persiapan RUPS Komisaris 2. Kondisi Cabang dan Direksi 3. Mutasi SDM 4. Kredit UMKM/ Mikro Rapat Dewan 1. Review Rapat Bulan Mei 2010 Komisaris 2. Kinerja Bulan Mei 2010 dan finalisasi dan Direksi Obligasi 3. Persiapan Akhir RUPS


12 Maret 2010

10 Mei 2010

08 Juni 2010

11 7. Rapat Dewan Komisaris 1. Laporan Kinerja Bulan Juni 2010 2. Dana Asuransi dan Direksi 8.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

9.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

8. 9. 1. 2. 3. 4.

12 Juli 2010

Rencana penerbitan obligasi 20 Agustus 2010 Laporan kinerja sampai dengan Juli 2009 Review notulen rapat Pengurus 12 Juli 2010 Isu-isu terakhir dan perkembangan Bank NTT Reposisi dan revatilisasi staff dan komite Perkembangan UMKM Koordinasi dan sosialisasi dengan Pemegang Saham Perkembangan kasus dana pensiun Pensiun mantan Direksi Laporan penanganan case dana pensiun 30 September 2010 Review catatan rapat bulan Agustus 2010. Laporan Kinerja Direksi Agustus 2010 Laporan Perkembangan obligasi dan penunjukan KAP

10. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

1. Review dan evaluasi hasil rapat bulan 20 Oktober 2011 September 2010 2. Laporan Direksi atas kinerja posisi 20 Oktober 2010 3. Hasil Pemeriksaan BI Kupang per Juni 2010 dan temuan An. Internal audi Bank NTT. 4. Persiapan peresmian gedung kantor cabang, penambahan ATM dan persiapan penyusunan rencana bisnis untuk tahun 2011. 11. Rapat Dewan Komisaris 1. Review Bulan Oktober 2010 dan Direksi 2. Kinerja bulan Oktober 2010 12.

Rapat Dewan Komisaris 1. dan Direksi 2. 3. 4.

Review Rapat bulan November 2010 Kinerja kerja bulan November 2010 Mutasi dan rekruitmen pegawai lnformasi pembangunan kantor cabang tahun 2011

13 Desember 2010

8. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Penyimpangan / kecurangan Internal Bank NTT yang dilakukan oleh Pegawai Bank atas nama Sdr. Barnabas Ndapa (mantan pegawai) terkait dengan penyimpangan penggunaan dana RAK dan pelanggaran kewenangan memutus pemberian kredit Sekawan pada Bank NTT Cabang Ende pada tahun 2010. Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi nomor 66/KEPDIR/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari kedudukan sebagai pegawai PT. Bank NTT atas nama Sdr. Barnabas Ndapa.

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun sebelumnya Berjalan sebelumnya Berjalan sebelumnya Berjalan


12 Total Fraud Telah diselesaikan Dalam proses penyelesaian di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

-

-

2

3

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum yang dihadapi Bank NTT selama tahun 2010 dan telah diajukan melalui proses hukum antara lain sebagai berikut : 1. Gugatan Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) melalui proses hukum di Peradilan Hubungan Industrial (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang, bahwa Bank NTT wajib memenuhi tuntutan yang dipermasalahkan oleh Sdr. Lesly Lay (Mantan Pegawai Bank NTT) memperkerjakan kembali ybs. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Bank NTT sementara menyusun dan akan mengajukan upaya hukum Kasasi. 2. Gugatan Sdr. Damianus Nau Dasnan melalui Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo (PHI) dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus, bahwa Bank NTT dibebaskan dari tuntutan (petitum) berupa Ingkar Janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituntut oleh Sdr. Damianus Nau Dasnan selaku Penggugat. 3. Gugatan PT Cunca Muwang melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, bahwa Bank NTT dibebaskan dari keseluruhan tuntutan (petitum) berupa Perbuatan Melawan Hukum dan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh PT Cunca Muwang selaku Penggugat. 4. Gugatan Sdr. Charles Amos Corputty melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, bahwa Bank NTT bersama Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi persetujuan yang telah disepakati dalam akta perdamaian berdasarkan atas kesepakatan perdamaian perkara perdata antara Penggugat melawan Tergugat.

Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam Proses Penyelesaian Total

Jumlah Perdata Pidana 3 1 4

-

10. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengadung potensi benturan kepentingan.


13 11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank Bank tidak menerbitkan obligasi baik dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. 12. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Bank NTT selama tahun 2010 adalah untuk kepentingan sosial kepada 12 penerima dengan total sebesar Rp 262.103.500,sebagaimana tabel 4, dan tidak terdapat pemberian untuk kegiatan politik yang dilakukan oleh Bank NTT. Tabel 4. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2010 JENIS KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

1.

Pembuatan Neon Box Tempat Penitipan Anak Prop NTT Ukuran 80 x 160cm (2 muka)

Kupang, 10 Februari 2010

4.500.000

2.

Setoran Dana Titipan CSR Bank NTT untuk Pilot Projec Klaster Pengggemukan Sapi Desa Merbaun Kab. Kupang

Oelmasi, 19 Februari 2010

87.920.000

3.

Kegiatan Gerakan Bersih Pantai & Laut dalam rangka HUT Jurusan Perikanan & Kelautan UNDANA

Kupang, 21 Mei 2010

5.650.000

4.

Sponsor pada acara "Bagi Ilmu Bagi Bagi Anak Negeri" di Desa Ngadulangi Kec. Ngana Oariangu - Sumba Timur

Waingapu, 4 Juni 2010

5.000.000

5.

Sumbangan 2000 Berjuta Harapan dalam rangka HUT Prodia Ke-37

Kupang, 28 Juli 2010

2.500.000

6.

Penyelenggraan Pembinaan & Kreatifitas Pelajar pada PENSI Bank NTT 2010

Kupang, 30 September 2010

49.003.500

7.

Batuan Korban Bencana Alam Irian Barat Daya, Sumatera Barat, DI Yogyakarta & Kab Soe

Kupang, 08 November 2010

50.000.000

8.

Bantuan Banjir badang di Desa SKINU Kec Toianas Kab. TTS

SoE, 18 November 2010

10.970.000

9.

'CSR untuk Tahap Awal Uji Coba Kacang Tanah

1. 2.

10

Bantuan Bencana Alam untuk Kabupaten Sika, sesuai surat Direksi No.894/DIR/VII/2010, tgl 31Desember 2010

Kefamenanu, 29 Desember 2010 Kabupaten Kupang, 29 Desember 2010

16.560.0000

Maumere, 31 Desember 2010

30.000.0000

JUMLAH

B.

JUMLAH (RP)

NO

262.103.500

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur periode Desember 2010, disampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Nilai Komposit GCG sebesar 2.48 dengan predikat Baik b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah : No 1. 2.

Aspek Yang Dinilai Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab


Bobot

Peringkat

Nilai

10 %

2

0,20

20 %

2

0,40

14

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

Direksi Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Penerapan Fungsi Audit intern Penerapan Fungsi Audit Ekstern Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal Rencana Strategis Bank Nilai Komposit Predikat Komposit

10 %

3

0,30

10 % 5% 5% 5%

3 2 2 2

0,30 0,10 0,10 0,10

7,5 %

3

0,23

7,5 %

2

0,15

15 %

3

0,45

5% 100

3

0,15 2,48 BAIK

c. Beberapa kelemahan pada Laporan Pelaksanaan GCG pada tahun 2009 yang dibuatkan action plan, belum dapat diselesaikan antara lain : • BPP Risk Based Audit • Collecting Data Laporan Profil Risiko dilakukan langsung oleh Unit Kerja Terkait. d. Kekuatan Pelaksanaan GCG : • Dengan disusunnya BPP GCG Bank NTT, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. • Komite-Komite Dewan Komisaris dalam melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi Keputusan Dewan Komisaris. • Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG. Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur per akhir tahun buku 31 Desember 2010. Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terimakasih. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Fransiskus Salem, SH., M.Si. Komisaris Utama

Daniel P.M.D. Tagu Dedo, SE. Direktur Utama

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG DESEMBER 2010 PT. BANK NTT No

Aspek Yang Dinilai

Bobot (a)

Peringkat (b)


Nilai (a)x(b)

Catatan

15 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pelaksanaan Tugas dan TanggungJawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan Direksi

Tugas

Dan

10 %

2

0,2

20 %

2

0,4

10 %

3

0,3

10%

3

0,3

5%

2

0,1

5%

2

0,1

5%

2

0,1

TanggungJawab

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan Fungsi Audit Intern

7.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

8.

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

7,50%

3

0,225

9.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Eksposure)

7,50%

2

0,15

10.

Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal

15%

3

0,45

11.

Rencana Strategis Bank

5%

3

0,15

Nilai Komposit

100%

2,475

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tangggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan cukup efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi atas perkembangan usaha bank. Benturan Kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa sedang dilakukan proses perubahan Peraturan Badan Kesejahteraan Pegawai, dan akan segera dicabut setelah penyempurnaan Peraturan Badan Kesejahteraan Pegawai ditetapkan. Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB. SKAI menjalankan fungsinya secara independen. Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profil risiko belum didukung dengan SIM yang memadai. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun Kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page Bank NTT, bank belum membuat ketentuan yang mengatur penggunaannya, sehingga terjadi kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan tertentu pada home page bank. Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank Baik

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK NTT PERIODE DESEMBER 2010 FAKTOR PENILAIAN : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS


16

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TUJUAN Untuk Menilai : • Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris ; • Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris ; • Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ; • Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank ; • Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. SUB FAKTOR A. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1.

Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

1. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang, dan jumlah Direksi 4 (empat) orang.

2.

Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan komisaris berdomisili di Indonesia.

2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia

3.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Independen.

4.

Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

5.

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif. • Pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan ; atau • Yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank ; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.

6.

1.

Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, dan memberikan nasihat ke Direksi

4.

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

5.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan otoritas lainnya.

6.

Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7.

4. Penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS dan belum menggunakan rekomendasi Komite Nominasi. Pada RUPS tahunan dan RUPS luar biasa tahun 2010 tidak ada penggantian dan atau pengangkatan Dewan Komisaris 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Dewan Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan. 6. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Komisaris dan /atau Direksi lainnya, sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani pada saat akan mengikuti Fit and Profer Test

Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR

3.

3. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2(dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung

ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dewan Komisaris telah memastikan kegiatan usaha Bank sebagaimana yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG. 2. Dewan Komisaris baik setiap saat maupun secara berkala melakukan pengawasan Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dibuat secara komprehensif dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT, yang antara lain mengatur : 1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 2. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank. 3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Pengawasan, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan otoritas lainnya. 4. Memberitahukan ke Bank Indonesia apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi pada Juni 2008 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.


17 jawab secara independen. 8.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

9.

Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.

3. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Direksi

4. Dewan komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dimana telah dilakukan Rapat Komite. 5. Dalam BPP GCG juga diatur tentang pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR 1.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

2.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

3.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.

4.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

5.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan /atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan secara berkala, antara lain rapat internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Komite Dewan Komisaris. 2. Pada Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam BPP GCG, Rapat Dewan komisaris mengatur antara lain sebagai berikut : 1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Hasil Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk dissenting opinions, dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Hasil Rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1.

4.

5.

Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan : 1. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. 3. Remunerasi dan fasilitas lain. Pada laporan pelaksanaan GCG. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test) KRITERIA / INDIKATOR 1.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

2.

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun.

3.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1. Tidak terdapat setoran saham Dewan Komisaris. 2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali. 3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan serta hubungan keluarga, penerimaan remunerasi telah diungkapkan pada laporan Pelaksanaan GCG Bank NTT yang disampaikan untuk periode Desember 2009, bersamaan dengan Laporan Tahunan Bank NTT tahun 2009. 4. Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan bank untuk kepentingan indvidu, mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain yang telah ditetapkan bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

ANALISIS SELF ASSESSMENT - Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test.


18 4.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

KRITERIA PERINGKAT1 - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak melanggar ketentuan / peraturan yang berlaku. Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringakat 3 • Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan /perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI TUJUAN Untuk menilai : 1. Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum,dan tingkat independensi anggota Direksi ; 2. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi ; 3. Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi ; 4. Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan /atau Pemegang Saham Pengendali Bank ; 5. Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. SUB FAKTOR 1. Komposisi, Kriteria dan independensi Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Direksi Bank NTT berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari : 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 1. Direktur Utama 2. Direktur Kepatuhan 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia 3. Direktur Pemasaran 3. Penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi telah 4. Direktur Umum memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite 5. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia Remunerasi dan Nominasi. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).

1. Pada RUPS tahun 2010, tidak terdapat penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi. 2. Seluruh Direksi Bank NTT memiliki pengalaman minimal 5


19 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

(lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 3. Direksi tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan

6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

1. Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada perusahaan lain.

7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.

3. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

4. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2. Direksi telah mengangkat anggota Komite Dewan Komisaris, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi.

9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1.

Direksi bertanggung kepengurusan Bank.

pelaksanaan

1. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

2.

Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.

Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank.

4.

Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

5.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

6. 7.

8.

9.

jawab

penuh

ANALISIS SELF ASSESMENT atas

Komite

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.

10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 11. Efektifitas Rapat Direksi KRITERIA/INDIKATOR 1.

Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi

2.

Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

3.

Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinion yg terjadi dlm rapat Direksi

4.

Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta

4. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Kepatuhan dengan nama Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan nama Divisi Manajemen Risiko serta Komite Manajemen Risiko. 5. Direksi meminta Divisi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan audit dari SKAI, auditor eksternal, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 7. Direksi belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada Pegawai dengan media yang mudah diakses yaitu antara lain dalam BPP Kepegawaian, yang dapat di akses dalam Portal Corporate University Bank NTT. 8. Direksi telah menggunakan tenaga konsultan yang didasari kontrak yang jelas dan konsultan yang ditunjuk memiliki kualifikasi atas pekerjaannya. 9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris melalui laporan bulanan Direksi ke Komisaris. 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat dalam BPP GCG Buku II, Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Dalam rapat Direksi kebijakan dan keputusan strategis Direksi dapat ditetapkan dan dituangkan dalam risalah rapat untuk dapat diimplementasikan dan didokumentasikan sesuai ketentuan. 2. Dalam BPP GCG, efektifitas Rapat Direksi juga telah mengatur diantaranya pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan bedasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat termasuk dissenting opinion.


20 tata tertib kerja yang berlaku. D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1.

4.

5.

Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan : 1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain ( didalam dan di luar negeri) 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 3. Remunerasi dan fasilitas lain. pada Laporan Pelaksanaan GCG. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

6.

Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

1.

Informasi Fit and Proper Test (F & P Test) KRITERIA/INDIKATOR

1.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

2.

Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

3.

Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

1. Tidak terdapat setoran Saham Direksi. 2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali. 3. Kepemilikan saham Dewan Komisaris, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan hubungan keluarga, serta penerimaan remunerasi bagi anggota Direksi telah diungkapkan pada laporan GCG yang disampaikan untuk periode Desember 2009. 4. Direksi tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, mengambil dan/atau menerima keuntungan dari bank yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank. 5. Hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam BPP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT. 6. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Kriteria tersebut telah dipenuhi oleh Bank NTT. 2. Direktur Utama berasal dari pihak independen. 3. Seluruh Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia.

FAKTOR KRITERIA PERINGKAT1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Peringkat 1 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. 4. Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. 5. Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 2 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. 4. Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. 5. Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 3 1. Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor. 4. Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien 5. Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 4 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan Komposit GCG. 4. Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. 5. Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku. Peringkat 5 1. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompelksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


21 2. Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. 4. Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien 5. Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan / perundangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TUJUAN Untuk Menilai : • Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite ; • Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ; • Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. SUB FAKTOR A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Komite Audit • Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang 1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang Remunerasi telah dibentuk pada Juni 2008 sesuai dengan keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang Peraturan Bank Indonesia. ahli dibidang hukum atau perbankan. 2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan juga • Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota Komite. • Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite 3. Anggota Komite Audit seluruhnya berasal dari Komisaris Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. Independen dan Pihak Independen. • Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 2. Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dan juga merangkap sebagai anggota. dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli 2. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Komisaris dibidang Manajemen Risiko. Independen dan Pihak Independen. • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. • Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. • Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri 1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan Independen dan juga merangkap sebagai anggota Komite. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya 2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Manusia atau seorang perwakilan pegawai. Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya • Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Manusia. harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. • Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. • Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. • Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka : - Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank ; maka - Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. 4. Rangkap Jabatan Anggota Komite 1. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak 3. Rangkap Jabatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. 2. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 5. Independensi Anggota Komite 1. Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki 1. Seluruh anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham


22 dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 2. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite KRITERIA / INDIKATOR 1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : 1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaa audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Komite Audit telah mereview : 1. Pelaksanaan tugas SKAI ; 2. Kesesuaian pelaksanan audit oleh oleh KAP dengan standar audit yang berlaku ; 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku ; dan 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 1. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko : 1. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ; 2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : • Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : 1. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS ; dan 2. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 2. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. 4. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. C. Efektivitas Rapat Komite KRITERIA / INDIKATOR

Pengendali. 2. Tidak terdapat pihak independen anggota Komite yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama, tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Komite Audit telah menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

ANALISIS SELF ASSESSMENT

1.

Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.

1. Telah diselenggarakan Rapat Komite sesuai kebutuhan Bank.

2.

Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

2. Kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite telah sesuai dengan ketentuan.

3.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.

4.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

5.

Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib

3. Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal / agenda Rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan Komisaris.


23 didokumentasikan dengan baik. 6.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE Peringkat 1 1. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 2. Pelaksanaan tugas Komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 3. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 2 4. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. 6. Rekomendasi Komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. Peringkat 3 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 3. Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat faktor. 4. Rekomendasi Komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keptusan Dewan Komisaris. 5. Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan Pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Peringkat 4 6. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 7. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. 8. Rekomendasi Komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 1. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien. Peringkat 5 2. Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 3. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. 4. Rekomendasi Komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 5. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2 Peringkat 3 1. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya tergambar dari Rapat Komite yang telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite telah diatur dalam BPP GCG, namun secara keseluruhan belum berjalan efektif, seperti rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TUJUAN Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure) – nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank. Penanganan Benturan Kepentingan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : 2. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. 3. Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

4.

Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

5.

Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

1. Penanganan Benturan Kepentingan telah diatur dalam BPP GCG 2. Bank mampu kepentingan.

menghindari

potensi

terjadinya

benturan

setiap

KRITERIA PERINGKAT1 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Peringkat 1 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.


24 2. Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 2 4. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. 5. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. 1. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 3 2. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. 3. Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. 4. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Peringkat 4 5. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. 6. Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. 1. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi kuntungan Bank. Peringkat 5 2. Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. 3. Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. 4. Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Perimgkat 3 - Bank cukup mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan - Penanganan Benturan Kepentingan belum diatur dalam BPP GCG Bank NTT.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK TUJUAN Untuk menilai : 5. Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang ; 6. Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan ; 7. Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang / jenjang organisasi ; 1. Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Direktur Kepatuhan bertugas : 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan bank 1. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan melalui : secara berkala kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan Bank Indonesia. memperhatikan prinsip kehati-hatian ; 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan ; 3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. 4. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank. 6. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Direksi telah 1. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. 2. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruh jenjang organisasi terkait. 3. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan telah : 1. Independen terhadap satuan kerja operasional. 2. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini diseluruh jenjang organisasi. 4. Bank telah : 1. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif ;

2. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan baik ketentuan Bank Indonesia, peraturan dan ketentuan intern dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Komisaris dan pihak ekstern lainnya. 3. Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

1. Kebijakan Kepatuhan Bank sudah berjalan baik. 2. Satuan Kerja Kepatuhan sudah terbentuk dengan nama Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. 3. Divisi Kepatuhan bertanggungjawab untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Divisi Kepatuhan menyiapkan laporan berkala tentang pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.


25 2.

Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 1. Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. 3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. 4. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. Peringkat 2 1. Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. 3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. 4. Pedoman, sistem, dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 3 1. Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. 3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengeni kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. 4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 4 1. Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmenj yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif. 3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. 4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat 5 1. Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan 2. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. 3. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. 4. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 1. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan efektif. 2. Satuan Kerja Kepatuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Kepatuhan Bank sudah berjalan baik dan efektif.

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN TUJUAN Untuk menilai : 1. Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai Peraturan Bank Indonesia dan perundangundangan yang berlaku ; 2. Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Direksi bertanggung jawab : 1. Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin 1. Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik dan terselenggranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan efektif sesuai dengan SPFAIB manajemen. 2. Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan 2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dibentuk dan independen dan arahan Dewan Komisaris. terhadap satuan kerja operasional. 3. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 3. Dalam melakukan fungsi audit, SKAI telah menyusun memiliki 1. Bank : pedoman pemeriksaan internal yaitu BPP Risk Based Audit. 1. Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. 2. Memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : 1. Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) ; 2. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ;


26 3. Menyusun panduan audit intern. 1. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 2. Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. 1. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. 2. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 3. SKAI telah : 1. SKAI melaksanakan audit sesuai dengan rencana tahunan yang 1. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, sumber daya Bank NTT, termasuk organisasi lain yang terafiliasi pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. dengan Bank NTT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan 2. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian : tingkat risikonya. 1. kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank ; 2. efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank ; 2. SKAI menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur 3. kualitas kinerja. Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur 1. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Kepatuhan. yang berlaku. 3. SKAI melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara 2. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan efektif dan efisien. tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. 3. Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Peringkat 1 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. 2. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif. Peringkat 2 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan rutin. 2. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Peringkat 3 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah /dapat diatasi dengan tindakan rutin. 2. SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif. Peringkat 4 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. 2. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif. Peringkat 5 1. Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. 2. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 1. Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif. 2. SKAI telah menyusun BPP Risk Based Audit sebagai pedoman pemeriksaan internal.

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN TUJUAN Untuk menilai : • Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik ; • Kualitas hasil audit Akuntan Publik ; • Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penujukan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspekaspek : 1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ; 2. Legalitas perjanjian kerja ; 3. Ruang lingkup audit ;

1. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah memenuhi aspek-aspek penugasan audit. 2. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP yang sama tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan keputusan RUPS. 4. Akuntan Publik dan KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank dan mampu bekerja secara independen.


27 4. Standar profesional akuntan publik, dan 5. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah : 1. Menyampaikan hasil audit dan manajemen letter kepada Bank tepat waktu ; 2. Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Peringkat 1 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3. 2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. 3. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Peringkat 2 1. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor. 2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. 3. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan. Peringkat 3 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetpakan dalam ketentuan 3 namun terdapat kekurangan. 2. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. 3. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria Peringkat 4 4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material. 5. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. 1. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP kurang independen. Peringkat 5 2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material. 3. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. 4. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP tidak independen KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 2 1. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. 2. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN TUJUAN Untuk menilai : 1. Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujun, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya ; 2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 1. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait diantaranya : dengan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank telah disusun dalam BPP Pengawasan Aktif Dewan 2. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan Komisaris dan Direksi dan juga diatur dalam BPP GCG Bank kebijakan manajemen risiko. NTT. 3. Mengevalusi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan 2. Profil Risiko Bank telah dimonitor setiap per triwulan. Komisaris. 1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya : 3. Penerapan Manajemen Risiko cukup efektif namun sistem 1. Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, informasinya masih dilakukan secara sederhana. kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. 2. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. 3. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. 3. Bank telah : 4. Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 5. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. 1. Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Peringkat 1 1. Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.


28 2. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat konfrehensif dan sangat sesuai dengan tujan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. 4. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 5. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan. Peringkat 2 1. Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. 2. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. 4. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korekstif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 3 1. Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. 2. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, san penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. 4. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 4 6. Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. 7. Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 8. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 9. Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 1. Penerapan pengendalian intern menujukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank. Peringkat 5 1. Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. 2. Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 3. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. 4. Manajemen tidak efektif dalam memanntau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. 5. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggran material, yang apabila tidak segerab dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TIDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 3 1. Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 2. Pengendalian dan pemantauan risiko Bank berjalan cukup efektif. 3. Telah dilakukan pelaporan profil risiko per triwulan. 4. - Namun pengembangan sistem Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) TUJUAN Untuk menilai : 5. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) ; 6. Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana ; 7. Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure) KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank telah : 1. Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas 1. Bank belum memiliki pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diatur dalam BPP BMPK dan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan memperhatiakn 2. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, prinsip kehati-hatian. sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kebijakan Dana kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan dan melampaui ketentuan BMPK. atau penyediaan dana besar telah : 1. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum 3. Kepada Pihak Terkait telah dimintakan mengisi formulir penyediaan dana kepada pihak terkait beserta keluarganya. Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun perundang undangan yang berlaku. 2. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran / 4. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana diversifikasi portofolio penyediaan dana.


29 1. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. 2. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Besar diputuskan oleh manajemen secara independen.

5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Peringkat 1 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 2. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. 3. Diversivikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. 4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen. Peringkat 2 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 2. Tdak ada pelanggran BMPK dan maupun prinsip kahti-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. 3. Diversivikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. 4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Peringkat 3 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada elampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. 3. Diversivikasi penyediaan dana cukup merata. 4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepad pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Peringkat 4 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 2. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan. 3. Diversivikasi penyediaan dan kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. 4. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen. Peringkat 5 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 2. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. 3. Diversivikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. 4. Pengambilan keputusan dalam penyeediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen. IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES) Peringkat 2 1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK 2. Pengambilan Keputusan dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL. TUJUAN Untuk menilai : 1. Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (public) ; 2. Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah ; 3. Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ; 4. Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG ; 5. Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). SUB FAKTOR 1. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Bank telah mentrasparansikan kondisi keuangan dan non 1. Bank menstransparansikan laporan keuangan dan laporan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan keuangan melalui publikasi laporan keuangan triwulan, realisasi Publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Bank bisnis bank dan melalui laporan tahunan bank, kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. Indonesia dan stakeholders sesuai dengan ketentuan yang 2. Bank wajib dan telah : berlaku. 1. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan


30 cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 2. Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 3. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. 4. Menyampaikan Laporan tahunan paling tidak kepada : 1. Bank Indonesia ; 2. YLKI ; 3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia ; 4. LPPI ; 5. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ; 6. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan 7. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi : 1. Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan)-nya ; 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurangkurangnya dalam 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memilki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. 8. Laporan Peaksanaan Good Corporate Governance KRITERIA / INDIKATOR 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Laporan pelaksanaan GCG telah : 1. Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment Bank. 2. Dilampiri hasil self assessmemt Bank. 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self assessment dengan hasil pengawasan / pemeriksanaan Bank Indonesia, Bank : 1. Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment dimaksud kepada publik melalui Laporan 2. Menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurangkurangnya kepada pihak-pihak : 1. Bank Indonesia; 2. YLKI; 3. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; 4. Asosiasi Bank-Bank di indonesia; 5. LPPI; 6. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 7. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan Secara lengkap dan tepat waktu.

2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Bank Indoensia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 3. Bank telah menyusun BPP tentang Transparansi Informasi Produk Bank. 4. Bank juga telah menyusun BPP Pengaduan Nasabah dan menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia per triwulan. 5. Telah adanya Instruksi Direksi yang mengatur tentang Mediasi Perbankan, dan bank telah mengumumkan kepada nasabah tentang Mediasi Perbankan. 6. Bank telah menyampaikan laporan tahunan kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Bank telah menampilkan laporan tahunan bank pada homepage Bank NTT untuk periode laporan tahun 2009, dan menampilkan laporan publikasi bank untuk diketahui publik pada surat kabar tempat kedudukan bank berada. ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Laporan GCG disampaikan bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencakup aspek prinsipprinsip pelaksanaan GCG. 2. Dalam Laporan tersebut telah mencerminkan tentang Hubungan Keuangan, keluarga dan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi ; paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ; Rasio gaji tertinggi dan terendah untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tetap ; Frekuensi Rapat Dewan Komisaris ; Jumlah penyimpangan internal ; permasalahan hukum ; serta pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik. 3. Laporan GCG ke Bank Indonesia juga dilampirkan dengan Self Assessment Bank NTT. 1. Terdapat perbedaan predikat dalam penilaian hasil self assessment antara bank dan Bank Indonesia untuk laporan GCG periode 2009, namun revisi nilai komposit tersebut belum dipublikasikan pada laporan keuangan publikasi dan disampaikan ke Bank Indonesia. 2. Laporan GCG disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan Peraturan Bank Indoensia

3. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam 5.Bank telah menyajikan laporan pelaksnaan GCG dalam homepage homepage Bank NTT. secara tepat waktu. 4. Kecukupan Pelaporan Internal KRITERIA / INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESSMENT 1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh 1. Sistem Informasi Manajemen cukup memadai, dapat SIM yang handal. menyediakan laporan core banking secara on line dan tepat 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. waktu. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai. KRITERIA PERINGKAT1–FAKTOR TRANSPARANI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL Peringkat 1

Peringkat 2

1. Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. 2. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh 3. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. 4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. 1. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melaui homepage dan media yang memadai.


31 2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh. 3. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. 4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menmyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 3 1. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. 2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini. 3. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. 4. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 4 1. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. 2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. 3. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. 4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku / terlambat. 5. Sistem Informasi Manajemen Bank khusunya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal & efektif untuk Pengambilan keputusan manajemen. Peringkat 5 1. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. 2. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. 3. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengtelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. 4. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh disampaikan kepada shareholder tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu manyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 3 1. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank baik pada laporan publikasi maupun pada laporan tahunan Bank. 2. Bank Telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan hasil Self Assessment GCG kepada Bank Indonesia setempat dan pihak tertentu tepat waktu. 3. Bank telah menyajikan laporan tahunan dan laporan GCG pada homepage, namun belum secara tepat waktu disebabkan belum adanya ketentuan internal yang mengatur pelaksanaan homepage tersebut. 4. Bank belum merevisi perbedaan penilaian komposit self assessment antara bank dan Bank Indonesia.

XI. RENCANA STRATEGIS BANK TUJUAN Untuk menilai : 1. Kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran starategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate value)-nya ; 2. Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan) Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (Corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (bussiness plan) Korporasi dan Rencana Bisnis sesuai dengan Visi dan Misi Bank. sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achieable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Direksi telah : 1. Mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank ; 2. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif. 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank : 1. Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank ; 2. Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk ; 3. Memperhatiakn faktor eksternal dan faktor internal yang

2. Rencana kegiatan Bank telah tercermin pada Rencana Bisnis untuk periode per tiga tahun yang disusun setiap tahun. 3. Rencana Bisnis telah disusun secara realistis, komprehensif, teukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 4. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun olek Direksi Bank NTTdan disetujui oleh Dewan Komisaris. 5. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis kepada Pemegang Saham Pengendali pada RUPS serta kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank. 6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


32 mempengaruhi kelangsungan usaha Bank ; 4. Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat. 6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (bussiness plan)

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, didalam Laporan Rencana Bisnis telah dilampirkan Komentar Komisaris Bank NTT. KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Peringkat 1 1. Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. 2. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 3. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 4. Low Strategic Rating. Peringkat 2 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. 2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 3. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 4. Low Strategic Rating atau Moderate to Low Starategic Risk Rating Peringkat 3 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. 2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 3. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 4. Moderate Starategic Risk Rating Peringkat 4 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. 2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 3. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 4. High Strategic Risk Rating atau Moderate to High Strategic Risk Rating. Peringkat 5 1. Rencana Bisnis (business plan) Bank tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. 2. Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dan Rencana Bisnis (business plan) Bank disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 3. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 4. High Strategic Risk Rating KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2 Peringkat 3 1. Rencana Bisnis Bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan. 2. Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank 3. - Moderate Strategic Risk Rating


PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010

Recommend Documents