LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2010 PT. BANK BNI SYARIAH

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2010 PT. BANK BNI SYARIAH

I. Pendahuluan PT. BANK BNI SYARIAH disingkat Bank BNI Syariah, merupakan Bank Umum Syariah hasil pemisahan usaha (spin off) dari Divisi Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang efektif operasional tanggal 19 Juni 2010, saat ini belum genap berusia 1 (satu) tahun sebagai Bank Umum Syariah, dan terus berupaya untuk menegakkan dan mengimplementasikan Good Corporate Governance. Hal tersebut sejalan dengan Visi dan Misi perusahaan untuk menjadikan Bank BNI Syariah sebagai acuan dalam tata kelola perusahaan yang amanah. Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan usaha berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan menerapkan 2 (dua) prinsip yaitu prinsip spiritual berlandaskan pada sifat nabi (shidik, fathonah, amanah dan tabligh) dan prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibillity), profesional (profesional), dan kewajaran (fairness). Penerapan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi daya saing Bank BNI Syariah, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan mencapai bisnis yang berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders. Untuk mendukung hal tersebut seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah beserta segenap pegawai Bank BNI Syariah berkomitmen penuh untuk melaksanakan Good Corporate Governance di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana telah diwujudkan dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dituangkan dalam surat keputuan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KP/DIR/397 — KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010, sebagai pedoman operasional Bank BNI Syariah. Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporat Governance pada Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank BNI Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah mewujudkan Good Corporate Governance dalam : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite

Laporan GCG PT Bank BNI Syariah 2010

|1

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 6. Penanganan benturan kepentingan 7. Penerapan fungsi kepatuhan 8. Penerapan fungsi audit intern 9. Penerapan fungsi audit ekstern 10. Batas maksimum penyaluran dana, dan 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

II.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Bank BNI Syariah senantiasa berupaya dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Good Corporate Governance (GCG), self assesment terhadap penerapan GCG tahun 2010 sesuai Peraturan Bank Indonesia No. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kelemahan yang ditemukan sebagai hasil dari self assesment tersebut akan menjadi prioritas bagi upaya perbaikan secara kesinambungan. II.1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris a. Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank BNI Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris diangkat pada saat pendirian perusahaan tanggal 22 Maret 2010, Akta nomor 160 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH.M.Kn. Notaris Pengganti Sutjipto, SH. M.Kn yaitu : - Achjar Iljas, Komisaris Utama - Sofyan Syafri Harahap, Komisaris Sedangkan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Acep Riana Jayaprawira, diangkat berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 19 Juni 2010. Keseluruhan anggota Dewan Komisaris ini sebelumnya telah lulus Fit and Profer Test dari BI sebagaimana surat No. 12/7/GBI/DPbS tanggal 7 Mei 2010 dan efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris Bank BNI Syariah sejak tanggal 19 Juni 2010 sesuai dengan izin operasional dari Bank Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Bank Indonesia No. 12/41/Kep.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Dengan demikian saat ini susunan Dewan Komisaris Bank BNI Syariah sebagai berikut : - Achjar Iljas, Komisaris Utama - Sofyan Syafri Harahap, Komisaris Independen - Acep Riana Jayaprawira, Komisaris Independen


|2

Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, dan merupakan Komisaris yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke lima setelah tahun pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Bank BNI Syariah serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank BNI Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka fungsi pengawasan. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank BNI Syariah. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk waktu kerja dan rapat sebagaimana tercantum dalam Board Manual serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara proaktif telah melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang tingkatan organisasi. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan memantau tindak lanjut yang telah di rekomendasikan Dewan Komisaris kepada Direksi.


|3

c. Rapat Dewan Komisaris Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporat Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah mengatur mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris minimal sekali dalam dua bulan, rapat tersebut dapat berupa Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Dewan Komisaris Bank BNI Syariah menyelenggarakan rapat setiap minggu, pada hari Selasa, sehingga sejak Bank BNI Syariah operasional sampai dengan Desember 2010, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi telah terselenggara 21 (dua puluh satu) kali, sedangkan rapat internal Dewan Komisaris sendiri terselenggara 15 (lima belas) kali rapat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta disampaikan oleh Dewan Komisaris pada Direksi sebagai rekomendasi.

Daftar Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Dewan Komisaris

Kehadiran Dalam Rapat

Jumlah Rapat 21

Achjar Iljas Acep Riana Jayaprawira Sofyan Syafri Harahap

19 21 13

Daftar Rapat Internal Dewan Komisaris Dewan Komisaris


Jumlah Rapat 15

Achjar Iljas Sofyan Syafri Harahap Acep R Jayaprawira

15 11 15

d. Transparansi Dewan Komisaris . Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5 % (lima Persen) atau lebih pada Bank BNI Syariah. Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau


|4

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris telah mengungkapkan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNI Syariah selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Data renumerasi dan fasilitas Dewan Komisaris yaitu :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya 1.

Remunerasi

2.

Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekivalen Rp.) a. yang dapat dimiliki b. yang tidak dapat diimiliki

Total *) Perhitungan sejak tanggal 19 Juni 2010

Jumlah diterima dalam 1 tahun *) Jumlah Dewan Dalam Jutaan Komisaris Rupiah 3

454

0 29 3

483

II.2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Direksi Bank BNI Syariah sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. a. Direksi Direksi Bank BNI Syariah diangkat oleh para pendiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH.M.Kn. Notaris Pengganti Sutjipto, SH. M.Kn. dan telah lulus Fit and Profer Test sebagaimana surat Bank Indonesia No. 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Agustus 2010 yang efektif menjabat sebagai Direksi sejak tanggal 19 Juni


|5

2010, sesuai izin operasional dari Bank Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang telah terpenuhi oleh Bank BNI Syariah, salah satunya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa Bank BNI Syariah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Direksi PT. Bank BNI Syariah : Direktur Utama : Rizqullah Direktur Bisnis : Bambang Widjanarko Direktur Kepatuhan : Imam T. Saptono dan Penunjang Masa jabatan Direksi sampai dengan RUPS ke lima setelah tahun pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BNI Syariah tercantum dalam anggaran dasar Bank BNI Syariah, Direksi bertanggung jawab mengelola Bank BNI Syariah, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha serta terus berupaya meningkatkan efesiensi dan efektifitas biaya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang pada anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain : - Mengelola Bank BNI Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah - Mengelola Bank BNI Syariah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. - Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.


|6

-

Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya, dan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Setiap keputusan Direksi telah bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah diputuskan melalui rapat Direksi. Direksi dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien. Direksi telah memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Direksi telah memberikan kuasa khusus kepada Divisi/satuan/unit yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.

Pengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis yang telah dilakukan adalah di bidang kepegawaian. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Komite antara lain Komite Modal, Investasi dan Teknologi, Komite Asset, Liability dan Manajemen, Komite SDM dan Komite Kebijakan Resiko . c. Rapat Direksi Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, yang telah diatur dalam Board Manual, dilaksanakan setiap hari Rabu, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksanaan Rapat Internal Direksi Direksi Rizqullah Bambang Widjanarko Imam T. Saptono


Jumlah Rapat Direksi 29 kali

27 kali 26 Kali 29 Kali


|7

Pelaksanaan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Direksi


Rizqullah Bambang Widjanarko Imam T. Saptono

Jumlah Rapat Direksi & Komisaris 21 kali

13 kali 18 Kali 21 Kali

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Keputusan rapat Direksi disampaikan pada masing-masing Divisi/satuan/unit untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan.

d.

Transparansi Direksi Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih, baik pada Bank BNI Syariah sendiri maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, Pemegang saham pengendali dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris Anggota Direksi tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Renumerasi dan Fasilitas Direksi Jumlah diterima dalam 1 tahun *) Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya 1. 2.

Remunerasi

Orang

Dalam Jutaan Rupiah

3

761

Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekivalen Rp.) a. yang dapat dimiliki b. yang tidak dapat dimiliki


55 13 3

829


|8

II.3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite Dalam rangka kelancaran tugas Dewan Komisaris, telah dibentuk 3 (tiga) Komite yaitu : a. Komite Pemantau Resiko Komite Pemantau Resiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen resiko. Sesuai dengan fungsi tersebut Komite Pemantau Resiko memilki tugas sebagai berikut : - Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen resiko yang disusun oleh manajemen setiap tahun - Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; - melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. - Mengevaluasi langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan; - Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; - Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia; - Melakukan evaluasi terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui batas kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan; - Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal BNI Syariah berdasarkan, namun tidak terbatas pada, laporan pemeriksaan Divisi Audit Internal dan Direktur Kepatuhan; - Melakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.


|9

Susunan Komite Pemantau Resiko, sebagai berikut : Nama

Bidang Keahlian

Rangkap Jabatan

Representasi

Acep Riana Jayaprawira

Manajemen Resiko

Ketua Komite Pemantau Resiko

Komisaris Independen

Achjar Iljas

Perbankan

Ketua Komite Renumerasi dan Nominasi

Komisaris Utama

Ibrahim Husein

Manajemen Resiko

-

Anggota Komite

Rangkap jabatan pada Komite Pemantau Resiko telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Pemantau Resiko merupakan pihak independen dan anggotanya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal-hal yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko - Menyusun program kerja tahunan. - Melaksanakan rapat internal atau rapat bersama Dewan Komisaris atau manajemen . - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. - Melakukan evaluasi laporan-laporan internal berkala dari Direksi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan, hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Hasil dari evaluasi laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat pemantau kinerja manajemen dan jika dianggap perlu, sebagai dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkahlangkah yang perlu dilakukan Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya. - Melakukan kajian dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan mengevaluasi kinerja Komite di tahun 2010. - Melakukan evaluasi atas proses kebijakan penyaluran pembiayaan. - Melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko operasional, antara lain aktivitas operasional cabang, penanganan karyawan yang terlibat kasus fraud, kasus-kasus fraud dan transaksi yang mencurigakan, implementasi sistem teknologi. - Membuat rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris antara lain yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur pembiayaan; organisasi

Laporan GCG PT Bank BNI Syariah 2010 |10

-

manajemen risiko Bank BNI Syariah dalam menerapkan Four Eyes Principle dalam proses persetujuan pembiayaan . Membuat rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris atas action plan Direksi berkaitan dengan penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris terkait tugas utama Dewan Komisaris, pemetaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris. Melakukan evaluasi atas struktur dan isi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Bisnis BNI Syariah. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas penerapan Business Risk Review.

b. Komite Renumerasi dan Nominasi Komite Renumerasi dan Nominasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal kebijakan Renumerasi dan Nominasi. Tugas Komite terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite melakukan : - evaluasi terhadap kebijakan renumerasi - melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan renumerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan renumerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. Tugas Komite terkait Kebijakan nominasi adalah : - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite. Selain hal tersebut diatas sesuai Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BNI Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: - Membuat kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Dewan Komisaris. - Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Dewan Komisaris.


- Membuat kriteria penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris - Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. - Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian anggota Dewan Komisaris. - Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi anggota Direksi dan menyampaikan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris. - Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi pegawai dan menyampaikan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris. - Membantu Dewan Komisaris dalam proses penentuan kompensasi anggota Direksi. - Melaporkan setiap hasil rapat Komite dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Komite pada akhir tahun buku kepada Dewan Komisaris. - Menjalankan tugas-tugas lain yang diminta Dewan Komisaris. - Salah satu tanggung jawab utama Komite Renumerasi dan Nominasi adalah memastikan bahwa paket renumerasi Dewan Komisaris maupun Direktur telah sesuai dengan keputusan RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh paket renumerasi berupa gaji dan tunjangan,kendaraan, kesehatan dan komunikasi. Susunan Komite Renumerasi dan Nominasi Bank BNI Syariah : Nama

Bidang Keahlian

Rangkap Jabatan

Representasi

Sofyan Syafri Harahap

Akuntansi

Ketua Komite Audit


Achjar Iljas

Perbankan

Komite Pemantau Resiko

Komisaris Utama

Bambang Sutrisno

Manajemen SDM

-

Eksekutif Divisi SDM BNI Syariah

Idayu Nilawati

Manajemen SDM

-

Pihak Independen

Seluruh anggota Komite renumerasi dan nominasi merupakan pihak independen dan anggotanya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.


Selama periode sejak operasional Bank BNI Syariah, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: - Menyusun konsep Sistem dan Prosedur Nominasi Direksi & Dewan Komisaris Bank BNI Syariah dan menyampaikan konsep dimaksud kepada Dewan Komisaris. - Menyampaikan konsep pemberian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Bank BNI Syariah kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Audit Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang meliputi memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern. Susunan Komite Audit sebagai berikut : Nama

Bidang Keahlian

Rangkap Jabatan

Representasi

Sofyan Syafri Harahap

Akuntansi

Ketua Komite Renumerasi dan Nominasi


Acep Riana Jayaprawira

Administrasi Bisnis

Ketua Komite Pemantau Resiko


Alexander Zulkanrnaen

Akuntansi dan Keuangan

-

Pihak Independen

Rangkap jabatan telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen dan anggotanya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal-hal yang telah dilakukan Komite Audit, melakukan review terhadap : - Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI) - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Konsultan Audit Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku


- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan publik hasil pengawasan Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah.

II.4. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS BNI Syariah berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota. Formasi DPS BNI Syariah telah memenuhi syarat minimum jumlah keanggotaan yang ditetapkan dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, yaitu minimal 2 (dua) orang dan maksimal 50% dari jumlah Direksi. Pengangkatan anggota DPS dilaksanakan melalui Rapat Para Pendiri sebagaimana akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH.M.Kn. Notaris Pengganti Sutjipto, SH. M.Kn , pengangkatan tersebut sebelumnya telah mendapat Rekomendasi dan Penetapan dari DSN-MUI nomor U-260/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan memperoleh persetujuan Fit and Profer Test Bank Indonesia sebagaimana surat Bank Indonesia nomor 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Februari 2010. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai dalam rangka melakukan tugasnya mengawasi dan memastikan operasional BNI Syariah senantiasa sesuai dengan ketentuan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan Syariah lainnya. Susunan DPS Bank BNI Syariah sebagai berikut: Nama KH. Ma’ruf Amin

Hasanudin

Jabatan Ketua

Anggota

Masa jabatan DPS sesuai pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Bank BNI Syariah, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan setelah periode jabatan berakhir dapat diangkat kembali.


b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS DPS mempunyai tugas untuk senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank untuk sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dan tanggungjawab DPS telah dimuat dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dituangkan dalam surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KP/DIR/397 — KP/10/DK/2010 tanggal 21 Desember 2010. Untuk kelancaran tugas DPS telah dibantu oleh seorang staf yang mempunyai kompetensi dibidang syariah yang bertugas sebagai penghubung dan mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan DPS. Hal-hal yang telah dilakukan DPS - Memberikan opini kesesuaian syariah terhadap operasional BNI Syariah - Mereview pelaksanaan penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana dan jasa lainnya - Memberikan pendapat terhadap produk baru antara lain tabungan IB Bisnis - Memberikan pendapat, saran terhadap skim baik pembiayaan maupun penghimpunan dana melalui diskusi secara berkala. - Mereview kebijakan penyaluran pembiayaan. - Menyampaikan hasil temuan DPS pada Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia serta Dewan Syariah Nasional Hasil review DPS periode semester 2 (dua) 2010, telah disampaikan DPS kepada Direksi, Dewan Komisaris dan kepada Bank Indonesia pada tanggal 24 Februari 2011

c. Rapat DPS DPS Bank BNI Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, termasuk di dalamnya disertai kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris. Secara umum rapat diadakan dalam rangka memberikan opini terhadap operasional Bank BNI Syariah. Hasil Rapat atau diskusi DPS telah dituangkan dalam risalah rapat, selanjutnya menjadi rekomendasi dan opini syariah yang dipedomani dalam operasional BNI Syariah di samping Fatwa DSN-MUI, PBI dan ketentuan perundang-undangan lainnya.


Pelaksanaan Rapat DPS Kehadiran Dalam Rapat

DPS

Jumlah Rapat DPS 22 kali

KH. Ma’ruf Amin Hasanaudin

4 kali 22 Kali

d. Transparansi DPS Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain. Dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009, DPS dibolehkan rangkap jabatan di Bank Syariah maupun lembaga non bank maksimal 4 lembaga, dalam hal ini khusus untuk ketua DPS Bank BNI Syariah KH Ma’ruf Amin merangkap jabatan lebih dari empat lembaga. Data rangkap jabatan DPS Bank BNI Syariah : Nama KH. Ma’ruf Amin

Jabatan Ketua

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hasanudin

Anggota

1. 2. 3.

Rangkap Jabatan DPS Lembaga Jabatan Ketua PT Bank BNI Syariah Ketua Bank Mu’amalat Ketua Bank Mega Syariah Ketua Asuransi Bringin Life Syariah Ketua Asuransi Jasindo Takaful Dana Reksa Investment Ketua Bank BNI Syariah Anggota Bank Danamon Syariah Anggota Asuransi Tri Megah Anggota

Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset dan mengurangi keuntungan Bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.


Renumerasi dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah Jumlah diterima dalam 1 tahun *) Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya

1.

Remunerasi

2.

Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekivalen Rp.) a. yang dapat dimiliki b. yang tidak dapat dimiliki


Orang

Dalam Jutaan Rupiah

2

111

0 0 2

111

II.5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Penghimpunan

Dana

Dan

Bank BNI Syariah memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan sesuai ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI. Produk baru yang diterbitkan Bank BNI Syariah baik terkait pembiayaan, penghimpunan dana maupun pelayanan jasa, mengacu pada Fatwa DSN MUI. Produk baru yang akan diterbitkan, terlebih dahulu dimintakan opini DPS terhadap kesesuaian syariah atas skim maupun prosedur terkait dengan Produk baru, selanjutnya dimintakan izin pelaksanannya pada Bank Indonesia. Demikian pula halnya ketika terjadi pengembangan produk, maka terlebih dahulu dimintakan pendapat DPS agar tidak terjadi pelanggaran syariah dalam pelaksanaannya DPS secara berkala melakukan review terhadap produk dan kegiatan operasional Bank BNI Syariah, untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dan selanjutnya hasil review tersebut disampaikan pada Direksi, Dewan komisaris dan Bank Indonesia. Penyelesaian sengketa antara nasabah dan Bank BNI Syariah, dilakukan secara musawarah mufakat, selanjutnya jika tidak terjadi kesepahaman dapat ditempuh melalui proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama. Kebijakan penyelesaian sengketa tersebut telah sejalan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa pasal 55 dan UU Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


II.6. Penanganan Benturan Kepentingan Sebagai langkah preventif dalam penanganan benturan kepentingan, Bank BNI Syariah telah mempunyai aturan mengenai hal tersebut dalam Kode Etik Insan Bank BNI Syariah: Butir 5 : Menghindari benturan kepentingan

a.

melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi lnsan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI Syariah dan atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya.

b. memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah. c. mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah; d. Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugikan BNI Syariah" merangkap jabatan sebagai : - Pengurus Fungsionaris Partai Politik; - Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT; - Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa; - Pejabat Legistatif meliputi DPD, DPR atau DPRD; - Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc; - Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap jabatan. - Pengurus Organisasi Masa bekerja untuk kepentingan mitra kerja atau


-

Butir 6 : Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (Risywah)

nasabah yang akan atau sedang melakukan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI Syariah memegang jabatan pada lembagalembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat persetujuan dari Direksi.

Insan BNI Syariah, dilarang : a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab; b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; c. Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instasi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah; d. Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah diluar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah Kecuali : - penerimaan atau pemberian barangbarang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah; - penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; - sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.


Selama periode Juni sampai dengan Desember 2010 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan di BNI Syariah.

II.7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Fungsi Kepatuhan yang terdapat pada Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan dibentuk sebagai bagian dari strategi GCG Bank BNI Syariah, sekaligus memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Fungsi pokok Kepatuhan adalah untuk memastikan kepatuhan pada setiap unit terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan; memastikan pelaksanaan aktivitas usaha yang wajar; memastikan kepatuhan kegiatan operasional di setiap Divisi/unit/kantor cabang melalui Quality Assurance (QA) dibawah supervisi Divisi Audit Khusus, serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Terorisme sebagai bagian dari upaya Bank BNI Syariah dalam mengantisipasi pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, unit kepatuhan Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan telah melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur melalui proses validasi serta melakukan uji kepatuhan atas setiap persetujuan pembiayaan serta pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan Direksi. Terhadap persetujuan pembiayaan serta pengadaan barang dan jasa di bawah nominal tertentu, uji kepatuhan dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan dengan menggunakan checklist yang dikembangkan oleh unit kepatuhan Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan. Menyampaikan informasi terkait peraturan baru yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank BNI Syariah kepada Divisi /Unit terkait. Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab atas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang saat ini melalui sistem iCONS mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, serta sebuah alert system untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, calon nasabah yang berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi, serta mengidentifikasi bisnis berisiko tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan teroris. Untuk meningkatkan tingkat pemahaman atas penerapan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, unit kepatuhan Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia melakukan pelatihan terhadap pegawai mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang saat ini diutamakan untuk pegawai baru. Dalam rangka memantau kepatuhan Bank BNI Syariah, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan kepatuhan setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi Audi Internal, serta laporan semesteran


tentang tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang untuk pertama kalinya disampaikan pada bulan Januari 2011 kepada Bank Indonesia. Dalam Laporan Kepatuhan semester 2 (dua) yang disampaikan pada Bank Indonesia, tercermin bahwa Bank BNI Syariah selama periode Juni sd. Desember 2010 memenuhi ketentuan pemenuhan GWM rupiah rata-rata di atas 5 %, GWM valas rata-rata di atas 1 % (satu persen), CAR di atas 8 % (delapan persen), Posisi Devisa Netto NOP dibawah 20 % (dua puluh persen), NPF netto dibawah 5 % (lima persen)

II.8. Penerapan Fungsi Audit Intern Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank BNI Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut Divisi Audit Intern (DAI), yang dibentuk sejak awal pembetukan Bank BNI Syariah. Pemimpin DAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. DAI dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Piagam Audit yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam Audit (Internal Audit Charter) telah menjadi pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dan pelaporan DAI dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan intern Bank BNI Syariah. Piagam Audit Internal terbit pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan kerangka outline mencakup : a. b. c. d. e. f. g. h.

Visi dan Misi DAI Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan DAI Struktur dan Kedudukan DAI Tugas dan Tanggung Jawab DAI Wewenang DAI Kode Etik Pelaporan dan Dokumentasi Perlindungan Hukum

Sesuai dengan Piagam Audit tersebut, fungsi dan tugas DAI sebagai berikut : • Menyusun Rencana Audit dan Konsultasi periodik • Melaksanakan kegiatan Audit dan Konsultasi sesuai dengan Rencana Audit dan Konsultasi • Melaporkan realisasi Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan


• • • • • • • • • • • •

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan. Menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal control, governance process dan risk management. Melakukan audit investigasi dan/atau audit forensik apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan. Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Bank Indonesia melalui Direksi. Mengajukan Anggaran Tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Kepatuhan. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya. Menyusun program untuk mengevaluasi dan penjaminan mutu kegiatan audit yang dilakukan. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap Auditor sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas auditor. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal.

Dalam menjalankan tugasnya DAI menjungjung tinggi kode etik profesi yaitu : 1. Memiliki Integritas a. Jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi b. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas DAI dan profesi internal audit. c. Mendukung tujuan Bank BNI Syariah dan DAI 2. Bersifat Independen dan Objektif a. Tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan b. Tidak menerima apapun yang berdampak terhadap professional judgment c. Mengungkapkan semua fakta yang diketahui dan membuat pengungkapan sesuai dengan ketentuan 3. Menjaga Kerahasian a. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas


b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan organisasi Periode bulan Juni 2010 sampai dengan Desember 2010, Divisi Audit Internal telah melakukan Audit Umum, Audit security dan Audit Khusus atas audit tahun 2009 (pada saat BNIS sebagai UUS).

II. 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Berdasarkan RUPS sirkuler tanggal 19 Juni 2010 telah ditunjuk kantor akuntan publik Purwantono, Suherman dan Surja (a member firm of E & Y Global Limited) sebagai auditor independen untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank BNI Syariah tahun buku 2010, KAP tersebut merupakan KAP yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Pada saat pelaporan GCG ini, KAP tersebut masih melakukan Audit atas laporan keuangan Bank BNI Syariah periode tahun 2010.

II.10. Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjaga penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyediaan dana dengan mengacu pada Batas Maksimum Penyediaan Dana yang diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) yang akan direview setiap tahun sekali. Penyediaan dana kepada pihak terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, keputusan penyediaan dana kepada pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kelayakan calon nasabah sebagai pihak terkait. Penyediaan dana kepada Pihak terkait tersebut selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan BI No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Terhadap pihak terkait (related party) yang telah menerima penyaluran dana telah dilakukan pendataan dan didokumentasikan dalam daftar rincian pihak terkait yang selalu dilakukan review secara berkala. Kegiatan penatausahaan tersebut juga terkait dengan tertib administrasi agar pelaporan berkala kepada Bank Indonesia berupa Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBBUS) dan Laporan Daftar Rincian Pihak Terkait setiap semester terlaksana tepat waktu. Pelaporan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum


Pemberian Kredit (BMPK) 2011.

telah disampaikan pada Bank

Indonesia pada Januari

Selama periode berjalan Juni sampai dengan Desember 2010, Bank BNI Syariah belum pernah melanggar ketentuan BMPK.

Penyediaan Dana

Pihak Terkait

Nasabah

Jumlah Nominal (dlm Jutaan Rupiah)

27

1,227

II.11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang mengemban kepercayaan masyarakat, terus berupaya memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank BNI Syariah (stakeholders). Selama periode Juni sampai dengan Desember 2010, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diwujudkan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut : a. Transparansi Kondisi keuangan : a.1. Bank BNI Syariah telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, yaitu : - Laporan Publikasi Triwulanan pada bulan Juni dan September tahun 2010 kepada Bank Indonesia . - Laporan Tahunan masih dalam proses penyusunan yang ditargetkan selesai bulan April 2011, laporan tahunan ini merupakan laporan Tahunan pertama kali sejak pendirian Bank BNI Syariah. a.2. Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan bulan Juni 2010 dan September 2010 pada surat kabar Investor Daily tanggal 28-29 Agustus dan 27-28 November 2010. a.3. Menyampaikan Laporan Consolidated Financial Statement (CFS) pada Bank Indonesia dan selanjutnya dimuat dalam homepage BI.


b. Transparansi non keuangan : b.1. Produk : Bank BNI Syariah telah melaksanakan transparansi informasi produk melalui media cetak seperti leaflet/ brosur/ spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun TV, Radio dan Internet, dalam waktu dekat akan didukung dengan kemudahan akses website Bank BNI Syariah. Penggunaan Data pribadi Nasabah untuk kegiatan usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan dari nasabah dan memenuhi tata cara ketentuan yang berlaku. b.2. Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan Pengaduan Nasabah pada Bank BNI Syariah dapat dilakukan melalui Kantor cabang/kantor pusat dan website, yang dikelola oleh Divisi Jaringan dan Layanan, sedangkan mediasi perbankan ditangani oleh Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan. Setiap pengaduan Nasabah akan ditangani sesegera mungkin dan ditangani dengan baik sesuai tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah. Prosedur Pengaduan Nasabah dan mediasi perbankan akan dituangkan secara tertulis. b.3. Pelaporan internal Pelaporan internal telah berjalan cukup baik, otomatisasi terhadap pelaporan internal sedang disiapkan secara bertahap, dengan menggunakan sumber daya insani dan secutity sistem IT yang memadai. b.4. Pelaporan GCG Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah baru pertama kali akan melaporkan GCG pada tahun 2011. b.5. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Selama Bank BNI Syariah beroperasi sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2010, tidak terdapat peristiwa penyimpangan/ kecurangan baik yang dilakukan oleh Dewan komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan outsourcing) yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan sebagaimana diatur dalam SEBI Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010.


Jumlah Kasus yang dilakukan oleh Dewan Komisaris / Direksi

Internal Fraud dalam 1 tahun

Tahun sebelumnya

Pegawai Tetap

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Pegawai Tidak Tetap Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Total Fraud

Telah Diselesaikan Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank

NIHIL

NIHIL

NIHIL

NIHIL

Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

b.6. Permasalahan Hukum Permasalah hukum yang dihadapi Bank BNI Syariah selama peride Juni sampai dengan Desember 2010, terdapat 8 (delapan) perkara perdata. Permasalahan Hukum

Jumlah Perdata

Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

5

-

Dalam proses persidangan

3

-

Total

8

-

b.7. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya Bank BNI Syariah dalam operasionalnya selama periode Juni sampai dengan Desember 2010 telah memperoleh pendapatan non halal yang berasal dari late charge dan denda dari pengguna Kartu Pembiayaan Hasanah, atas perolehan pendapatan non halal ini tidak dibuku sebagai pendapatan, namun langsung disalurkan pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah, yang digunakan untuk kepentingan sosial.


b.8. Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Sesuai dengan misi Bank BNI Syariah berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, maka selama periode Juni sampai dengan Desember 2010 Bank BNI Syariah telah melakukan kegiatan sosial berikut : No.

Nama Kegiatan

1

Pemberian bantuan berupa bukubuku kepada anak-anak dhuafa di Bekasi Bazar Ramadhan, pelaksanaan bazar sembako murah dengan sistem subsidi dari BNIS yang ditujukan kepada para Dhuafa dengan harga per paket Rp 20 ribu (subsidi Rp 30 ribu). Pemberian santunan kepada kaum Dhuafa senilai Rp 100 juta yang disalurkan melalui 27 KCS BNI Syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Sekolah Tunas Mulia Bantar Gebang Bekasi Kaum dhuafa di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah (KCS) seIndonesia

270 juta

3

Pemberian santuan pada acara Halal Expo di Balai Kartini, Jakarta

Kaum duafa

5,5 juta

4

Pemberian sumbangan korban bencana alam Gunung Merapi di Yogyakarta bekerjasama dengan UPZ dan KCS Yogya, bantuan korban bencana Mentawai yang disalurkan melalui KCS Padang, dan korban bencana Wasior yang disalurkan melalui KCS Makassar (incl.biaya publikasi) yang diberikan pada acara Family Gathering BNI Syariah tgl 31 Oktober 2010.

Korban bencana alam Gunung Merapi Yogya, Mentawai dan Wasior

64 juta

5

Pemberian sumbangan korban bencana alam Gunung Merapi bekerjasama dengan UPZ. Bantuan diserahkan melalui KCS Yogya

Korban Bencana Alam Gunung Merapi Yogya

25 juta

2

Pihak Penerima

Jumlah Dana (Rp) Jumlah buku +/17.000 buah


b.9. Tingkat Kisaran Remunerasi dan Rasio Gaji Kebijakan renumerasi dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan DPS, berdasarkan perbandingan dan pengelompokkan tingkat penghasilan adalah sebagai berikut : (dalam satuan orang) Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Direksi

Jumlah DPS

Di atas Rp. 2 Miliar

0

0

0

Di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar

0

0

0

Di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

0

0

0

Rp. 500 Juta ke bawah

3

3

2

*) Perhitungan sejak tanggal 19 Juni 2010 Sedangkan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di Bank BNI Syariah secara keseluruhan dapat diungkapkan sebagai berikut : No

Uraian

Rasio

1

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

16.26

2

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1.11

3

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1.09

4

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

1.71

5

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai terendah

27.87

Keterangan : - Gaji yang dimaksud yang diterima per bulan - Pegawai adalah pegawai tetap BNI Syariah s/d pegawai pelaksana


III. Kesimpulan III.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT. Bank BNI Syariah Berdasarkan kertas kerja Self Assessment dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assesment, dapat disimpulkan pelaksanaan GCG pada Bank BNI Syariah telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana pelaksanaan masing-masing faktor sebagai berikut : a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris Bank BNI Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen, seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi, integritas, reputasi keuangan, yang baik serta tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan tidak melanggar rangkap jabatan. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, melakukan pengawasan atas terselenggaranya GCG dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan untuk membantu tugasnya telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Pemantau Resiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, pengangkatan anggota komite ditetapkan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan setiap satu minggu sekali, dipimpin oleh Komisaris Utama, atau rapat dipimpin oleh salah satu anggota dewan komisaris apabila Komisaris Utama berhalangan hadir. Risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik termasuk jika terdapat dissenting opinions, hasil rapat telah disampaikan kepada Direksi sebagai rekomendasi, dan selama kurun waktu Juni sampai dengan Desember 2010 telah diselenggarakan 32 kali rapat yang dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BNI Syariah mendapatkan nilai peringkat 1 (satu) atau sangat sesuai.


b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi Bank BNI Syariah berjumlah 3 (tiga) orang, salah seorang sebagai Direktur Utama ,yang merupakan pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. Keseluruhan Direksi berdomisili di Indonesia, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta tidak melanggar rangkap jabatan, dan baik sendiri-sendiri maupun sama-sama Direksi tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain serta tidak mengambil keuntungan selain dari remunerasi serta kepemilikan saham yang dimiliki baik pada Bank BNI Syariah maupun pada perusahaan lain, Direksi telah mengangkat anggota komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan pengelolaan Bank BNI Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dalam anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku, dan telah menerapkan GCG dalam kegiatan usahanya. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, DPS, audit ekstern, dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Kebijakan Bank BNI Syariah yang bersifat strategis belum seluruhnya diungkapkan kepada pegawai, penggunaan jasa konsultan dan penasehat dilaksanakan sesuai ketentuan. Direksi telah memberikan kuasa khusus kepada Pemimpin Divisi/unit / kantor cabang. Tugas dan tanggungjawab Direksi telah diatur dalam pembagian tugas Direksi, waktu kerja dan tata tertib kerja telah diatur dalam Board Manual, Direksi tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau mengurangi aset dan mengurangi kepentingan BNI Syariah. Kebijakan dan keputusan strategis diputuskan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, setiap rapat Direksi telah didokumentasikan dalam risalah rapat termasuk jika terdapat disenting opinions, keputuan rapat Direksi disampaikan kepada Divisi/unit/satuan untuk ditindaklanjuti. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi pada pemegang saham, Bank BNI Syariah akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan April 2011. Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank BNI Syariah mendapatkan nilai peringkat 2 (dua) atau sesuai.


c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga ) Komite yaitu Komite Pemantau Resiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi, rangkap jabatan pada komite telah sejalan dengan ketentuan GCG yaitu tidak merangkap sebagai Ketua Komite pada 2 (dua) Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris, anggota Komite yang merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya telah memperhatikan independensi, keahlian, kerahasian bank, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, dan seluruh pihak independen anggota komite merupakan anggota pihak diluar Bank BNI Syariah, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, saham atau keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik, sedangkan keanggotaan Komite yaitu pihak independen yang ahli dibidang perbankan syariah baru akan dipenuhi pada triwulan 3 (tiga) 2011. Komite-Komite tersebut telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan setiap rapat Komite telah terdapat risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik, risalah rapat telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. c.1. Komite Pemantau Resiko Anggota Komite Pemantau Resiko terdiri dari 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua Komite yaitu seorang komisaris independen, dan 2 (dua) orang anggota Komite lainnya yaitu seorang pihak independen yang ahli dibidang manajemen resiko dan Komisaris Utama. Komite Pemantau Resiko telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen resiko dan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. c.2. Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 4 (empat ) orang, 2 (dua) orang komisaris independen, salah seorang Komisaris Independen tersebut sebagai Ketua Komite, seorang anggota Komite lainnya merupakan pihak independen yang ahli dibidang Remunerasi dan Nominasi dan seorang anggota lainnya merupakan pejabat eksekutif yang membawahi SDM. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan kebijakan Remunerasi dan terkait dengan kebijakan Nominasi.


c.3. Komite Audit Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh Komisaris Independen, dan anggota lainnya adalah Komisaris Independen serta seorang pihak independen yang ahli dalam bidang akuntansi, keuangan. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, meliputi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, DPS, auditor ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan telah berkoordinasi dengan KAP Purwantono, Suherman & Surja (a member dalam rangka efektifitas pelaksanaan Audit Ekstern. Berdasarkan hal tersebut di atas Kelangkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Bank BNI Syariah mendapatkan nilai peringkat 1 (satu) atau sangat sesuai.

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS Bank BNI Syariah berjumlah 2 (dua Orang), memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, yang diangkat dalam rapat para Pendiri berdasarkan akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI. Masa jabatan anggota DPS lima kali RUPS. Anggota DPS telah mengungkapkan rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain, telah mengungkapkan remunerasi dan tidak menerima fasilitas atau keuntungan lain selain remunerasi tersebt, anggota DPS tidak memanfaatkan Bank BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang mengurangi asset atau keuntungan Bank BNI Syariah. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG, menilai dan memastikan pedoman operasional dan produk, melakukan review secara berkala terhadap penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, menyampaiakn laporan hasil pengawasan secara semesteran dan menyampaikan pada Bank Indonesia sesuai periode laporan yaitu tanggal 24 Februari 2011. DPS telah menyediakan waktu minimal satu kali dalam satu bulan untuk melakukan pertemuan, risalah rapat DPS telah didokumentasikan dengan baik dan telah disampaikan sebagai laporan kepada Direksi. Penilaian terhadap DPS berdasarkan uraian di atas ada pada peringkat 1 (satu) atau sangat sesuai.


e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank BNI Syariah. Produk Bank BNI Syariah baik penghimpunan dana, jasa dan penyaluran dana serta pelaksanaan dalam operasionalnya telah sesuai dengan fatwa DSN dan ketentuan Bank Indonesia, dan dalam setiap penerbitan produk tersebut telah memperoleh pendapat DPS dan persetujuan Bank Indonesia. Penyelesaian sengketa antara Bank BNI Syariah dengan Nasabah dilakukan secara musyawarah dan mufakat, jika tidak tercapai dapat dilakukan melalui Mediasi perbankan atau dilakukan melalui pengadilan Agama. Penilaian berdasarkan uraian di atas ada pada peringkat 2 atau sesuai.

f. Penanganan Benturan Kepentingan Bank BNI Syariah telah melakukan pengaturan dalam rangka mitigasi timbulnya benturan kepentingan secara exante sebagaimana termuat dalam Kebijakan Umum Pembiayaan dan telah termuat dalam Buku Pedoman Pembiayaan serta kode etik insan BNI Syariah. Administrasi dan dokumentasi penyelesaian benturan kepentingan dilakukan dengan mekanisme tersendiri baik melalui rapat yang didokumentasikan dengan baik maupun melalui mekanisme pengambilan persetujuan secara tertulis.

Penilaian terhadap Penanganan Benturan Kepentingan adalah 2 (dua) atau Sesuai.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan Bank BNI Syariah diangkat melalui Rapat Para Pendiri berdasarkan Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010 yang membidangi Kepatuhan, Unit Kerja Kepatuhan Bank BNI Syariah bersifat independen dan telah didukung sumber daya insani yang memadai dengan memiliki pengetahuan operasional perbankan syariah. Unit kerja kepatuhan dibawah Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan. Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank BNI Syariah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-


hatian, langkah-langkah kepatuhan tersebut dimuat dalam Kebijakan Kepatuhan yang telah disetujui Direksi.

Pedoman

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan melalui uji kesesuaian terhadap kebijakan, sistem, aturan operasional Bank BNI Syariah dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku yang dilakukan melalui mekanisme validasi, melakukan uji chek list pengadaan barang dan jasa serta pembiayaan yang menjadi kewenangan Direksi, menetapkan form uji chek list pembiayaan kecil untuk kantor cabang dan menyampaikan aturan /ketentuan yang baru pada unit-unit terkait. Selain itu fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab atas penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, saat ini melalui sistem iCONS mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, serta sebuah alert system untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, calon nasabah yang berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi, serta mengidentifikasi bisnis berisiko tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan teroris. Dalam rangka memantau kepatuhan Bank BNI Syariah, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan kepatuhan setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi Audit, serta laporan semesteran tentang tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan untuk pertama kalinya dilakukan pada Januari 2011 pada Bank Indonesia. Penilaian berdasarkan uraian di atas ada pada peringkat 2 atau sesuai. h. Penerapan Fungsi Audit Intern Bank BNI Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau disebut Divisi Audit Internal, yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama, Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal memiliki standar audit internal, memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) serta pedoman panduan kerja, dan didukung oleh sumber daya insani yang memadai dan memiliki pengetahuan opersional tentang perbankan syariah. Divisi Audit Internal telah melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap unit kerja Bank BNI Syariah termasuk pemenuhan perinsip syariah dan melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem Audit Internal. Laporan hasil audit internal telah disampaikan pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Direktur Kepatuhan dan DPS untuk pengawasan yang menyangkut pemenuhan prinsip syariah.


Peringkat penilaian Penerapan Fungsi Audit Intern adalah 1 (satu) atau sangat sesuai. i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2010 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman & Surja (a member firm of E & Y Global Limited) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank BNI Syariah untuk tahun buku 2010, KAP Purwantoro, Suherman & Surja (a member firm of E & Y Global Limited) merupakan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. KAP Purwantoro, Suherman & Surja (a member firm of E & Y Global Limited) yang digunakan Bank BNI Syariah memiliki pengetahuan dan atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan atau keuangan syariah, dan dalam pelaksanaannya laporan keuangan tersebut telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan Bank BNI Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Saat ini audit KAP Purwantoro, Suherman & Surja (a member firm of E & Y Global Limited) masih melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2010 yang ditargetkan selesai pada tanggal 18 Maret 2011. Penerapan fungsi Audit Ekstern peringkat penilaiannya adalah 2 (dua) atau sesuai. j. Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank BNI Syariah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana kepada Pihak terkait, kebijakan Batas Maksimum Penyaluran Dana telah dimuat dalam Kebijakan Umum Pembiayaan yang telah disetujui Dewan Komisaris. Bank BNI Syariah tidak memberikan penyediaan dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan kebijakan Pembiayaan Bank, dan Bank BNI Syariah telah melaporkan daftar rincian pihak terkait kepada pada Bank Indonesia pada Januari 2011, terhadap daftar Pihak Terkait akan dilakukan penambahan dengan memasukan pejabat eksekutif pada Kantor cabang Berdasarkan hasil analisa terhadap profil Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) diperoleh predikat penilaian 2 (dua) atau sesuai. k. Transparansi Kondisi Bank BNI Syariah, Laporan Good Corporate Governance dan Laporan Internal.


Laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, telah dilaporkan pada Bank Indonesia dan stakeholders serta telah diumumkan dalam media masa dan homepage Bank Indonesia. Bank BNI Syariah saat ini sedang mempersiapkan laporan tahunan untuk pertama kalinya yang diperkirakan akan selesai April 2011 yang kemudian akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Bank BNI Syariah telah melaksanakan transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi Nasabah, dan telah menangani pengaduan Nasabah dengan baik yang dilakukan melalui Kantor Cabang atau melalui website Bank BNI Syariah, tata cara dan prosedur mengenai hal tersebut akan lengkapi dalam bentuk pedoman secara tertulis. Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah baru melaporkan GCG pada triwulan 1 tahun 2011.

pertama kali

akan

Pelaporan internal telah berjalan cukup baik, otomatisasi terhadap pelaporan internal sedang disiapkan secara bertahap, dengan menggunakan sumber daya insani dan secutity sistem IT yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, mendapat penilaian dengan predikat 2 (dua) atau sesuai. III. 2. Nilai Komposit Dan Predikat Nilai Berdasarkan self assessment terhadap 11 aspek pelaksanaan GCG tersebut di atas, setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai komposit pada angka 1.625, dengan nilai angka tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dikatagorikan tergolong BAIK.


PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK BNI SYARIAH

NO.

FAKTOR YANG DINILAI

BOBOT (%)

PERINGKAT

NILAI

1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

12.5

1

0.125

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

17.5

2

0.350

3

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

10

1

0.100

4

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

10

1

0.100

5

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

5

2

0.100

6

Penanganan benturan kepentingan

10

2

0.200

7

Penerapan fungsi kepatuhan Bank

5

2

0.100

8

Penerapan fungsi audit intern

5

1

0.050

9

Penerapan fungsi audit ekstern

5

2

0.100

10

Batas Maksimum Penyaluran Dana

5

2

0.100

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

15

2

0.300

11

Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

TOTAL

100

1.625

PREDIKAT

BAIK

Standar Penilaian Predikat Komposit Cfm. SEBI No. 12/13/DPbS tgl. 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporatae Government bagi Bank Umum Syariah Nilai Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1,5

Sangat Baik

1.5 <= Nilai Komposit < 2.5

Baik


Cukup Baik


Kurang Baik Tidak Baik

4.5 <= Nilai Komposit <= 5


LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TAHUN 2010 PT. BANK BNI SYARIAH

Recommend Documents