LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 2014

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 2014

A. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2014 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah)) Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah awal komitmen seluruh organ Perusahaan untuk menciptakan intangible asset bagi Perusahaan yaitu kepercayaan nasabah, investor, dan stakeholder Perusahaan ditengah kompetisi layanan Perbankan. Nilai-nilai nilai utama dari penerapan GCG tersebut menjadi penggerak bagi Perusahaan untuk melanjutkan dan menjaga praktik-praktik praktik GCG sejalan dengan kompleksitas usaha dan organisasi Perusahaan. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah selanjutnya disebut (“BTPN (“ Syariah”) mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) sebagai pedoman pengelolaan perusahaan dan sebagai mekanisme pengendali (disciplinary forces) agar dapat menyelaraskan kepentingan manajeme manajemen n dan perlindungan kepada pemegang saham, serta dapat meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) yang berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan memperhatikan hak-hak hak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). BTPN Syariah senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip GCG, dimana pelaksanaan GCG pada industry perbankan secara prinsip berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu : 1. Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. 4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, BTPN Syariah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment), yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome, sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Laporan Tranparansi Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) BTPN Syariah Tahun 2014 mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 periha perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

2

B. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GCG BTPN Syariah TAHUN 2014 1. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan kertas kerja self assesment dan ringkasan perhitungan nilai komposit self assesment yang dilakukan oleh BTPN Syariah pada tahun 2014, maka nilai komposit pelaksanaan GCG mendapat nilai 2 atau predikat ”baik”. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip prinsip-prinsip yang memadai. BTPN Syariah yariah akan senantiasa menerapkan budaya kepatuhan dan peningkatan di bidang manajemen risiko, penyempurnaan terhadap aspek syariah dan pengelolaan informasi produk dan layanan, pengendalian internal yang terus berlangsung sejalan dengan keselarasan visi, misi dan nilai-nilai nilai Bank BTPN Syariah dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Bank BTPN Syariah Syariah. Pengendalian GCG selalu menjadi perhatian Manajemen dal dalam am menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prinsip-prinsip prinsip GCG, Syariah dan risiko bisnis yang terjadi dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima. Ringkasan perhitungan nilai komposit self assessment BTPN Syariah tahun 2014 adalah sebagaimana tabel sebagai berikut : Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Peringkat

Definisi Peringkat

Individual

2

Baik

Konsolidasi

-

-

2. Penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek aspek-aspek governance sebagai berikut:

Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola BTPN Syariah telah ditetapkan dan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan prinsip GCG di BTPN Syariah. Untuk struktur tata kelola BTPN Syariah yaitu Dewan Komisaris, Dir Direksi, eksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik baik. Demikian pula untuk pembentukan Satuan Kerja dalam rangka pengembangan Bisnis isnis BTPN Syariah, pelaksanaan operasional, penerapan penerapan manajemen resiko maupun pengendalian internal telah dilakukan. Satuan kerja tersebut antara lain Tim Bisnis, Tim Operasional, Tim im Teknologi Informasi, Tim Sumber Daya Manusia, SKAI, SKMR, serta Satuan Kerja Kepatuhan.. Sesuai dengan fungsinya, maka telah elah ditetapkan bahwa masing-masing masing satuan kerja memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melalui Rapat Anggota Direksi dan Rapat Komite Direksi yang telah dibentuk yaitu Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Ko Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pengarah Sumber Daya Manusia maupun Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko.


3

Adapun untuk infrastruktur tata kelola Bank, Bank, telah disiapkan dengan baik pula. Hal ini terbukti dengan telah diterbitkannya Kebijakan BTPN Syariah antara lain Kebijakan GCG, Kebijakan Manajemen Resiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Operasional, perasional, Kebijakan Kepatuhan, dan kebijakan serta prosedur lainnya. Demikian juga untuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi telah disusun dengan memadai. Dengan didukung penggunaan sistem informasi manajemen se serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing masing struktur organisasi yang jelas, maka diharapkan tata kelola BTPN Syariah dapat dilakukan dengan baik. Untuk memeriksa kinerja keuangan Bank dengan obyektif, maka Bank BTPN Syariah juga telah menunjuk auditt eksternal kepada Akuntan Publik (KAP) dimana penunjukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan GCG selalu menjadi perhatian Manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna menyelaraskan Kinerja BTPN Syariah dengan tetap tap menerapkan prinsip pengendalian resiko sehingga bisnis Bank BTPN Syariah tumbuh dengan baik dan sehat. Untuk itu kajian terhadap ketersediaan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank secara berkala terus dilakukan untuk dapat segera diadakan perbaik perbaikan dan pemenuhannya sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah.

Governance Process Struktur Tata Kelola elola Bank yang telah dibentuk sudah menjalankan tugasnya dengan baik, melalui proses yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Pelaksanaan Pengawasan Peng Dewan Komisaris yang telah berjalan melalui proses penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris secara rutin. Pengambilan keputusan diluar rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa me mengacu ngacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar BTPN Syariah. Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan ke Cabang guna memastikan proses GCG di BTPN Syariah secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Demikian pula Komite Dewan Komisaris telah h melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, antara lain Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern; Komite Pemantau Risiko mengevaluasi ngevaluasi kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Renumerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk disampaikan kepada RUPS maupun Dewan Direksi. Fungsi dan Tanggung Jawab Direksi telah berjalan baik melalui proses penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite Direksi yang telah diadakan secara rutin. Pengambilan keputusan Direksi diluar rapat Direksi (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.. Anggota Direksi telah melaksana melaksanakan an kunjungan ke Cabang secara rutin guna memastikan proses es GCG di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Direksi telah melaksanakan prinsip prinsip-prinsip prinsip GCG maupun Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha BTPN Syariah melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi berupa laporan rutin dan laporan insidentil dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi. Proses pelaksanaan GCG juga meliputi bidang manajemen risiko dimana Direksi telah melaksanakan penerapan budaya risiko antara ara lain dengan menetapkan Limit Kewenangan Pemberian Pembiayaan dan Counterparty, menambahan karyawan berkualitas guna menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif serta senantiasa memenuhi persyaratan sertifikasi yang memadai bagi Karyawan sesuai


4

dengan bidang yang ditangani, pemenuhan kebijakan dan prosedur yang diperlukan, menetapkan produk dan aktifitas baru dalam Rencana Bisnis Bank. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Pemegang emegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi isasi yang ada pada Bank, sehingga implementasi RBB menjadi dasar dan tanggung jawab semua lini organisasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan perkembangan Bisnis BTPN Syariah, maka pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha BTPN Syariah. Untuk itu BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan, sertifikasi dan peningkatan budaya kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan melalui ketersediaan Agenda Rapat, pelaksanaan Rapat Rutin Bulanan yang menghasilkan Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah atas setiap Produk dan Layanan Baru yang dikeluarkan Bank. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan an transparansi tentang rangkap jabatan, remunerasi dan tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan pengawasan langsung terhada terhadap p kegiatan usaha bank dengan melakukan kunjungan kerja ke Cabang secara rutin. Penerapan GCG yang dilakukan melalui proses kerja SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dimana SKAI telah menerapkan proses risk base audit dengan ruang lingkup governance process, risk management dan internal control, Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terus melakukan sosalisasi kepedulian terhadap risiko, sangat membantu Direksi untuk memastikan ba bahwa hwa pelaksanaan tata kelola bank senantiasa dalam jalur yang ditentukan. Laporan Keuangan euangan sebagai cerminan kinerja keuangan bank ank telah dilaporkan kepada otoritas terkait maupun dalam Laporan Publikasi ublikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk ntuk menjaga kepuasan kkonsumen, onsumen, maka telah dilakukan proses pengelolaan pengaduan nasabah dengan baik, yang mencakup jenjang jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses koordinasi antar Satuan Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, menjamin terselenggaranya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang perlu diketahui oleh stakeholders dan otoritas terkait. Bank terus berupaya meningkatkan tkan kualitas penyediaan informasi melalui website dan pengembangan sistem pengelolaan informasi yang akurat dan transparansi informasi mengenai produk dan layanan BTPN Syariah.

Governance outcome Proses pelaksanaan prinsip GCG yang baik dengan didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, ank, menghasilkan pertumbuhan bisnis Bank yang memenuhi harapan stakeholders Bank. Kinerja Bank yang baik tercermin dari kondisi keuangan maupun kondisi non nonkeuangan. Selama pelaksanaan tata kelola BTPN Syariah pada semester mester ke 2 tahun 2014 ini, berbagai aspek yang menjadi perhatian Manajemen bank senantiasa terjaga dalam kondisi baik aik sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk kinerja keuangan, seperti rentabilitas, NPF, BMPK, GWM maupun aspek non-keuangan lainnya sepertii terkait dengan laporan bank ank kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, kecukupan transparansi laporan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan self assesment/audit selalu terjaga dalam kondisi baik. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

5

BTPN Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan bank. Pencapaian Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan BTPN Syariah yang berkesinambungan. Pertumbuhan BTPN Syariah telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders terutama pangsa pasar yang dilayani bank, didukung dengan layanan program Daya yang memberikan n pelatihan dan layanan bernilai tambah lainnya. Sebagai upaya konkret untuk merealisasikan tujuan tanggung jawab sosial, BTPN Syariah telah menyiapkan berbagai program dan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang tahun 2015 mendatang yaitu mengintegrasikan misi bisnis dan misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan dan kegiatan sehari sehari-hari yang bertujuan melayani Keluarga Prasejahtera di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan BTPN Syariah yang sangat baik akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi hadapi bank, maka BTPN Syariah akan senantiasa menumbuhkan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik, dan bersama-sama bersama dengan Dewan Pengawas Syariah akan tetap memastikan bahwa aspek aspek-aspek aspek syariah bank berjalan dengan engan baik. BTPN Syariah senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan di bidang manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta penyelarasan visi, misi dan nilai nilai-nilai nilai bank dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun outcome sesuai ai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah.

C. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip GCG. 1.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewa Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi; 4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: a. Penyediaan diaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum; dan b. Hal-hal hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku.


6

5. Pengambilan n keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; 7. Dewan Komisaris wajib memasti memastikan kan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya; 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lamba lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran Peraturan perundang perundang-undangan undangan dibidang keuangan dan perbankan dan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengawas Syariah (DPS) kepada 9. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk tuk mengangkat anggota D Dewan Pengawas Syariah. 1.2. Pembentukan Komite-Komite Komite Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, maka dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang sekurang-kurangnya: 1. Komite Audit; 2. Komite Pemantau Risiko; 3. Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secar efektif. Komite wajib menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite. 1.3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara be berkala rkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan Nomor 01/PedomanKerja/LG/IX/2014 pada tanggal 15 September 2014. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup: 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Pembentukan Komite Komite-Komite 5. Fungsi Komisaris Utama 6. Etika Kerja 7. Rapat 8. Transparansi/Keterbukaan 9. Masa Jabatan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

7

10. Lain-Lain 1.4. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi; 2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris berhalangan tetap sehingga menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris segera mengusulkan penggantinya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadiny terjadinya lowongan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia; 4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen; 5. Dewan Komisaris sekurang sekurang-kurangnya kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit; 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tuga tugass dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya sekurang 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; 7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggo anggota ta Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia esia (OJK/BI) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan; 9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; b. Anggota Dewan Komisaris Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank; c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba. 10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling mem memiliki iliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. 1.5. Independensi Dewan Komisaris Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, Independensi Dewan Komisariss diatur sebagai berikut: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

8

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ata dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eks Eksekutif ekutif Bank atau pihak-pihak pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (e (enam) bulan (Referensi PBI 11/33/PBI/2009); 4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan. 1.6. Susunan Anggota Dewan Komisaris Susunan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2014 adalah adalah sebagai berikut: No 1 2 3

Nama Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Taras W. Siregar

Jabatan Komisaris Utama (Komisaris Independen) Komisaris Independen Komisaris

Tanggal Pengangkatan 22 Mei 2014 22 Mei 2014 22 Mei 2014

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU PT No.40 tahun 2007, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14//6/PBI/2012 tentang Uji Kema Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 1.7. Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2014, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah seba sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing masing masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut: No 1 2 3

Nama Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Taras W. Siregar

Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris 6 kali dari 6 Rapat 6 kali dari 6 Rapat 4 kali dari 6 Rapat

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja BTPN Syariah bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengaturan rapat apat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh ol seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sehingga dengan demikian, frekuensi dan quorum rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.


9

1.8. Pelatihan untuk Dew Dewan Komisaris Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Komisaris turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2014, antara lain: 1. Undersanding ICAAP in Relation to Bank’s Capital Requirement yang diselenggarakan oleh Banker Association for Risk Management (BARa), bulan Mei 2014 di Jakarta; 2. Leadership Development Program (LDP) yang diselenggarakan oleh Center for Creative Leadership (CCL), bulan November 2014 di Singapura; 3. Tantangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Roadmap GCG OJK untuk Menyongsong MEA 2015 yang diselenggarakan LKDI (Lembaga Komisaris & Direksi Indonesia), bulan Desember 2014 di Jakarta. 1.9. Laporan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan Komisaris aris telah melakukan tanggung jawab pengawasan atas pengelolaan dan operasional BTPN Syariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan terlaksananya penerapan GCG dan kepatuhan kepada Prinsip Syariah. Dewan Komisaris telah secara langsung langsung melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi maupun melalui Komite-Komite Komite Komite setingkat Dewan Komisaris. Selama tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan langkah pengawasan terhadap aspek-aspek aspek antara lain: 1. Dewan Komisaris membe memberikan penegasan atas keputusan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) kepada BTPN Syariah; 2. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui Kebiijakan GCG, Kebijakan Pembiayaan Syariah, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi Bank; 3. Dewan Komisaris melakuan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip Syariah atas Kinerja Keuangan berupa kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), Penyaluran Pembiayaan yang diberikan dengan tingkat Non Perfoming Financing (NPF) jauh dibawah ketentuan maksimal yang ditentukan BI, Pengawasan atas penghimpunan Dana Pihak Ketiga; 4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip Syariah atas Kinerja Non Keuangan berupa pelaksanaan proses Konversi BTPN Syariah dan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk pada tanggal 14 Juli 2014 sehingga BTPN Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah ke 12 di Indonesia. Dewan Komisaris memastikan bahwa tata kelola Bank menggunakan prinsip kehati-hatian hatian berupa pemenuhan infrastruktur dan alokasi Sumber Daya Manusia, mempertahankan seluruh jaringan kantor ex PT Bank Sahabat Purba Danarta di tahun 2014, pengawasan atas perkembangan jaringan kantor di Semester II 2014, pengawasan atas pengembangan layanan MMS (Mobile Marketing Sharia) hingga akhir tahun 2014, serta pengawasan beberapa produk dan dan layanan baru di Semester II tahun 2014 yaitu Pembiayaan Karyawan, Giro iB, Implementasi Paket Masa Depan Lanjutan serta Saving Plan iB; Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

10

5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian hatian dalam proses pengembangan produk, layanan ataupun aktivitas baru berdasarkan prinsip syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk dan layanan yang sudah berjalan. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi juga direncanakan akan dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menyelaraskan pemikiran dan rekomendasi strategis sejalan dengan Prinsip Syariah yang akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2015; 6. Secara berkala, melalui Rapat Dewan Komisaris, melakukan pemantauan kinerja keuangan Bank; 7. Dewan an Komisaris memberikan persetujuan dalam pencalonan Anggota Dewan Komisaris Bank dan Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota Komite setingkat Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam pelaksanaan RUPS sesuai usulan Direksi; 9. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah melaksanakan tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit dan rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit; 10. Dewan Komisaris melakukan penerapan tata kelola dan kepatuhan atas rasio keuangan, tingkat kesehatan bank (Risk Based Bank Rating-RBBR), RBBR), penerapan APU/PPT dan pelaksanaan dan pengelolaan risiko kepatuhan; 11. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan transaksi Bank berjalan sesuai tata kelola yang baik melalui pen penetapan etapan pengaturan pemberian limit transaksi Direksi; 12. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan perubahan komposisi pemegang saham Bank untuk memastikan proses aksi korporasi sesuai dengan prinsip kepatuhan seperti tertuang dalam RBB Bank; 13. Atas GCG dan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk turut memastikan terdapat 9 (sembilan) jenis risiko Bank yang saat ini melekat dilakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian secara ketat dan terus menerus yang dibuktik dibuktikan dengan dilakukannya self-assessment assessment atas risiko-risiko tersebut secara triwulan dilaporkan kepada otoritas terkait. Saat ini BTPN Syariah terpapar oleh 9 dari 10 risiko yang ada dimana Risiko Investasi belum masuk dalam pembahasan; 14. Dewan Komisaris secar secara rutin melakukan pre-meeting untuk memastikan persiapan rapat komite setingkat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan maksimal dengan melakukan kajian awal secara rutin merumuskan rekomendasi atas Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sistem Peng Pengendalian Internal. Dewan Komisaris yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui RUPS untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham antara lain: 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai agai Auditor Eksternal berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit; 2. Remunerasi dan Tunjangan bagi anggota Direksi, honorarium Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen Komite setingkat Dewan Komisaris serta besar honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Ko Komisaris misaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.


11

1.10. Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga Lain Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris ssampai ampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesua sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Keterangan adalah sebagai berikut: No 1

Nama Kemal Azis Stamboel

Jabatan Komisaris Independen

Nama Perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk

2

Dewie Pelitawati

PT XL- Axiata Tbk

3

Taras W. Siregar

GM Governance & Compliance Deputy Risk Management Head

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Tahun 2013 Sekarang 2004 Sekarang 2011Sekarang

-

2. Dewan Pengawas Syariah 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa DPS merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah. Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan sesuai PBII no. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Unit Kepatuhan senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai ai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: a. Menilai ilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan dan berlaku bagi Bank; b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (“DSN”) – Majelis Ulama Indonesia ia (“MUI”); c. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Direktur Kepatuhan dan atau Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; f. Memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal; Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

12

Dalam rangka memastikan bahwa produk dan layanan Bank telah sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan ewan Pengawas Syariah telah h memberikan opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara periodik. DPS telah meminta penjelasan dari masing masing-masing masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan mereview atas kesesuaian dengan prinsip syariah maupun fatw fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS bersama Unit Kepatuhan telah melakukan peninjauan ke cabang abang secara periodik, guna memastikan bahwa pelaksanaan operasional cabang telah sesuai prinsip syariah. 2.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah Dalam melaksanakan akan tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Pengawas P Syariah senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS telah disetujui dengan Nomor 12/PedomanKerja/LG/VII/2014 pada tanggal 16 Juli 2014. Pedoman dan Tata Tertib Kerja D Dewan Pengawas Syariah mencangkup: 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Rapat 5. Transparansi/Keterbukaan 6. Etika Kerja 7. Lain-lain 2.3. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah 1. Dewan Pengawas engawas Syariah diangkat oleh RUPS. Kedudukan Dewan ewan Penawas Syariah setara dengan Dewan Komisaris dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tuga tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK dan DSN – MUI; 2. Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Jumlah anggota D Dewan Pengawas Syariah yariah sekurangkurangnya beranggotakan 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi; 3. Dewan Pengawas engawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota Dewan Pengawas P Syariah; 4. Anggota Dewan ewan Pengawas Syariah tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan Bank lainnya yang berlaku; 5. Ketua Dewan Pengawas engawas Syariah bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas engawas Syariah, dan memastikan anggota Dewan Pengawas P Syariah memperoleh informasi yang diperlukannya diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; 6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, D Dewan Pengawas P Syariah dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank. 2.4. Independensi Dewan ewan Pengawas Syariah Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota DPS tidak memiliki hubungan keuangan dan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

13

kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Terkait pengungkapan rangkap jabatan bahwa D Dewan Pengawas Syariah yariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan DPS BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku laku yaitu: Nama KH. Drs. Amidhan

Jabatan Ketua DPS Ketua DPS Anggota DPS Anggota DPS

Nama Perusahaan PT Bank BTPN Syariah UUS PT Bank BTPN Tbk Adira Insurance Tokyo Marine Insurance (d/h MAA)

Tahun 2014 – Sekarang 2008 - 2014 2004 - Sekarang 2006 Sekarang 20062013 - Sekarang

Anggota DPS

PT K.Link Nusantara (PLBS)/ MLM PT Bank BTPN Syariah

2014 – Sekarang

Anggota DPS

UUS PT Bank BTPN Tbk

2008 - 2014

Ketua DPS KH. A. Cholil Ridwan, Lc

2.5. Susunan Anggota Dewan D Pengawas Syariah No 1 2

Nama Drs. Amidhan KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc

Jabatan Ketua DPS Anggota DPS

Tanggal Pengangkatan 22 Mei 2014 22 Mei 2014

Seluruh anggota Dewan ewan Pengawas Syariah BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2.6. Rapat Dewan Pengawas engawas Syariah Selama tahun 2014, telah dilakukan rapat DPS sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing masing anggota sebagai berikut: No 1 2

Nama Drs. H Amidhan KH. A.Cholil Ridwan, LC

Total Rapat DPS tahun 2014 6 (enam) kali 6 (enam) kali

Total Kehadiran DPS pada Rapat DPS tahun 2014 6 (enam) kali dari 6 (enam) rapat 6 (enam) kali dari 6 (enam) rapat

Sesuai ketentuan internal BTPN Syariah bahwa rapat internal D Dewan Pengawas P Syariah diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota D Dewan Pengawas Syariah,, sehingga dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri D Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang yang berlaku.


14

2.7. Pelatihan untuk Anggota D Dewan Pengawas Syariah tahun 2014 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2014 yaitu Pertemuan Tahunan Ijtima’ Sanawi/Annual Meeting DPS X Tahun 2014 pada tanggal 16 - 18 Desember 2014. 2.8. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab D Dewan Pengawas engawas Syariah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2014, secara umum telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran saran melalui Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas P Syariah antara lain: 1. Mekanisme Penggunaan Dana Sosial 2. Pembaharuan Opini dan Persetujuan atas produk diantaranya: a. Tabungan b. Deposito iB c. Giro iB d. Produk Pinjaman Darurat Karyawan BTPN Syariah e. Produk Paket Ma Masa Depan (PMD) BTPN Syariah 3. Proses Pengalihan Pinjaman Micro Group Loan (MGL) BSPD 4. Produk SIMA 5. Program hadiah PMD - Rajin Menabung 6. Opini Mengenai Jenis Usaha yang Dihindari/Tidak Dapat di Biayai. 7. Melakukan Perubahan Nisbah Deposito Berjangka iB Terhadap Nasabah Existing Exi (Belum Jatuh Tempo) 8. Opini atas Layanan Electronic Channel iB (E-Channel iB). 2.9. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Sesuai penyampaian oleh D Dewan Pengawas Syariah melalui laporan Pengawasan Semester II tahun 2014 dimana dalam menjalankan usaha kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank telah menjalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Atas produk dan layanan tersebut tersebut, Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan penjelasan dari Product Management dan akad yang digunakan dari produk dan layanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Seluruh usulan Bank dinilai baik dari sisi syariah dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang ada, ssehingga ehingga opini DPS dapat dijadikan pedoman pelaksanaan operasional Bank. 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan peng pengurusan urusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah. 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

15

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), DPS, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; 3. Dalam rangka melaksanakan prinsip prinsip-prinsip prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk: a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. 4. Memastikan ikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 5. Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Bank; 6. Membuat kebijakan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang di dalam organisasi; 7. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ditentukan berdasarkan keputusan Direksi; 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewa kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk m mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas. 11. Tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku. 3.2. Ruang Lingkup dan Pembagian Bidang Tugas Anggota Direksi Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terakhir tanggal 14 Juli 2014. Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan tugas tugas-tugas diantara Anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas Fungsi Audit Internal dan Manajemen Risiko; 2. Bersama-sama sama Wakil Direktur Utama mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan erjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan GCG diseluruh jenjang organisasi.


16

Wakil Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Bisnis Pembiayaan dan Pendanaan serta mengkoordinasikan Pengembangan Bisnis Baru (Business siness Incubation). 2. Mengkoordinasikan kebijakan dan strategi dalam bidang Sumber Daya Manusia. 3. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur dibawah koordinasinya. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Manajem Risiko 1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Memastikan terlaksananya penerapan GCG di Bank. Direktur Teknologi Informasi 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Teknologi dan Informasi. 2. Mengkoordinasikan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan bisnis Bank. Direktur Operasional 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang operasional. 2. Memimpin pengembangan dan inovasi bidang operasional untuk mendukung proses bisnis dan pengembangan mbangan bisnis Bank. 3.3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dengan Nomor 05/PedomanKerja/LG/VII/2014 pada tanggal 14 Juli 2014. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup: 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Fungsi Direktur Utama 5. Rapat 6. Transparansi/Keterbukaan 7. Masa Jabatan 8. Hubungan dengan Stakeholder 9. Etika Kerja 10. Lain-Lain


17

3.4. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi Organisasi 1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang; 2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia; 3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; 4. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang sekurang-kurangnya kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan bankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit: a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan perundang undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan; b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional; c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah. 5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi erasi dan Nominasi; 6. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya; 7. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku; 8. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan pe dan/atau lembaga lain, kecuali: a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendali dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba. 9. Anggota Direksi baik secara sendiri sendiri-sendiri atau bersama-sama sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau au pada suatu perusahaan lain; 10. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Independensi Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan an GCG, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.


18

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Anggota gota Direksi BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang be berlaku. 3.5. Susunan Anggota Direksi Susunan Anggota Direksi posisi tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: No Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan 1 Harry A.S Sukadi Direktur Utama 22 Mei 2014 2 Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama 14 Juli 2014 3 Rosi Susanti Direktur Kepatuhan 22 Mei 2014 4 Setiasmo Direktur 14 Juli 2014 5 Gatot Adhi Prasetyo Direktur 22 Mei 2014 Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU PT No. 40 tahun 2007, PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Us Syariah. 3.6. Rapat Direksi Selama tahun 2014 , telah dilakukan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing masing masing anggota Direksi sebagai berikut: No Nama Total Jumlah Rapat Total Kehadiran Direksi pada Direksi tahun 2014 Rapat Direksi tahun 2014 1 Harry A.S Sukadis 20 Kali dari 22 Rapat 2 Ratih Rachmawaty 19 Kali dari 22 Rapat 22 Kali 3 Rosi Susanti 18 Kali dari 22 Rapat 4 Setiasmo 22 Kali dari 22 Rapat 5 Gatot Adhi Prasetyo 21 Kali dari 22 Rapat Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah terkini bahwa Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sehingga dengan demikian, frekuensi dan kuorum Rapat Direksi yang telah dihadiri Anggota Direksi selama tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 3.7. Pelatihan untuk Anggota Direksi tahun 2014 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2014, antara lain: 1. BARA Risk Forum–Risk Forum Management Certification cation Refreshment Program tanggal 7-28 November 2014 di di Bali; Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

19

2. Indonesia International Conference on Islamic Finance tanggal 3-4 4 November 2014 di Surabaya; 3. The 3rd Islamic Banking Seminar tanggal 2 November 2014 di Bandung; 4. Seminar Asbisindo – IBEX 2014 tanggal 28 Agustus 2014 di Jakarta; 5. Indonesia International Conference on Islamic Finance tanggal 3-4 4 November 2014 di Surabaya; 6. Seminar Internasional “Finance Literacy for Women and SME’s” tanggal 25-26 November 2014 di Bali; 7. Seminar “Penerapan Peraturan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan khususnya yang terkait dengan Perbankan tanggal 11 September 2014 di Jakarta; 8. Risk Management Certification Refreshment Program yang diadakan oleh BARA Risk Forum pada tanggal 27 27-28 November 2014 di Bali. 3.8. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2014 antara ra lain: 1. Direksi telah melaksanakan proses Konversi BTPN Syariah Pemindahan Kantor Pusat dan Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang ditandai dengan beroperasinya BTPN Syariah pada tanggal 14 Juli 2014; 2. Direksi menyetujui ujui Kebijakan dan Prosedur di Bank, termasuk didalammya Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi; 3. Direksi telah menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan merumuskan Key Strategic Initiative; 4. Secara rutin Direksi melakukan pengawasan atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Key Strategic Initiative melalui Rapat Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat Strategis yang dilaporkan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan khusus realisasi RBB dilaporkan rkan secara rutin kepada otoritas terkait; 5. Direksi telah melaksanakan pelaksanaan GCG dengan melakukan proses sesuai tata kelola perusahaan diantaranya mengusulkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris, mengusulkan Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota setingkat Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris, mengajukan usulan pencalonan Anggota Komisaris atas rekomendasi salah satu Pemegang Saham unt untuk uk mendapatkan persetujuan Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan, melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham atas pengalihan saham mil milik ik Yayasan Purba Danarta yang berada di Perseroan kepada PT Triputra Persada Rahmat 6. Direksi melakukan pemantauan atas operasional, penerapan manajemen risiko, internal audit; 7. Dalam rangka pemantauan dan pengawasan internal, Direksi melakukan kajian dan evaluasi aluasi secara rutin atas proses anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT), anti fraud melalui JAGA, 8. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program DAYA bagi pemberdayaan Nasabah;


20

9. Direksi menerapkan prins prinsip kehati-hatian hatian atas pemantauan operasional transaksi Bank dengan pengaturan internal terkait Liquidity Risk Management Framework dan Treshold; 10. Direksi menyetujui performance bonus dan penyesuaian gaji Karyawan; 11. Direksi menyetujui program pelatihan bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya. Direksi telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisa Wibisana & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk diusulkan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. 3.9. Penilaian Kinerja Direksi 1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya sekali setahun; 2. Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi mengenai efektivitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Dew Komisaris; 3. Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tertuang dalam Laporan Tahunan; 4. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi berdasarkan pertimbangan dan masuk masukan Direktur Utama; 5. Bahwa pedoman penetapan remunerasi dan nominasi Direksi berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja Direksi yang bersangkutan. 4. Kebijakan Remunerasi Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini Nomor: 03/PedomanKerja/LG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:


21

USULAN & REKOMENDASI

KAJIAN

1.

2.

3.

Survey untuk mendapatkan data benchmark remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di beberapa Bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk/bekerja sama dengan Konsultan/Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih valid. Komite melakukan kajian terhadap hasil survei/data benchmark yang telah diperoleh. Komite melakukan review atas kinerja Perusahaan yang dapat merefleksikan juga kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

1.

KEPUTUSAN

Berdasarkan data benchmark (Eksternal) dan data kinerja Perusahaan (Internal), Komite membuat usulan/rekomendasi remunerasi untuk masingmasing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

1.

2.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direks Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

5. Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

1. Remunerasi 2. Fasilitas lain *) :

Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Dewan Komisaris Direksi Dewan Pengawas Syariah Orang Jutaan Orang Jutaan Orang Jutaan Rupiah Rupiah Rupiah 2 805 5 6,705 2 225

a. yang dapat dimiliki

2

146

5

1,407

-

0

b. yang tidak dapa dimiliki

2

24

5

120

-

0

2

976

5

8,232

2

225

Total *) dinilai dalam ekuivalen rupiah


22

Jumlah anggota Dewan Komisaris , Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam table dibawah ini: Jumlah Remunerasi per Orang dalam Jumlah Dewan Jumlah Jumlah Dewan 1 (satu) Tahun *) Komisaris Direksi Pengawas Syariah Di atas Rp 2 miliar

-

2

-

Di atas Rp 1 miliar sd Rp 2 miliar

-

-

-

Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar

1

3

-

Rp 500 juta ke bawah

1

-

2

*) yang diterina secara tunai Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan ditampilkan dalam tabel dibawah ini : Rasio Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

55.8

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1.4

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1.9

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

2.5

6. Pengungkapan Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Per tanggal posisi 31 Desember 2014, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% di BTPN Syariah dan di bank bank-bank bank lain, lembaga keuangan lain atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota lain dari Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BTPN Syariah. Seluruh Komisaris Independen ependen dan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali. 7. Komite – Komite setingkat Dewan Komisaris Sesuai dengan pelaksanaan prinsip prinsip-prinsip prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite komite sebagai sebaga berikut:


23

7.1

Komite Pemantau Risiko Susunan Komite Pemantau Risiko Bahwa sesuai SK Direksi terkini No.022/DIR/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah maka Susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah: No Nama Jabatan Tanggal Penunjukan 1 Dewie Pelitawati Ketua Komite merangkap 13 Juni 2014 (Anggota Komisaris/ Anggota (Komisaris Independen) 2 Taras Wibawa Siregar Anggota Komite 13 Juni 2014 (Anggota Komisaris) 3 Azis Budi Setiawan Anggota Komite 15 September 2014 (Pihak Independen) 4 Muhammad Faisal Muchtar Anggota Komite 15 September 2014 (Pihak Independen) Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip prinsip-prinsip GCG. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 adalah bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal hal-hal hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Membuat rencana kegiatan kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan; 2. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan an Komisaris serta mengidentifikasi hal hal-hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 3. Melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris; 4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen mana risiko; 5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang sekurang-kurangnya kurangnya sekali dalam setahun; 8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya kurangnya secara triwulan; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen doku data dan informasi Bank; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal hal dalam ruang lingkup tugas terkait;


24

11.

12.

Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran n kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan deng investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite; Tugas-tugas tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris Komi kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko 1.

2.

Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; Dalam melaksanaan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit unit lainnya yang dipandang perlu.

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan membahas hal-hal hal dan membe memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rekomendasi analisa lebih lanjut terhadap kualitas portfolio dengan meningkatkan kualitas sistem dari sisi kecepatan ketersediaan data dan tingkat pengawasan; 2. Rekomendasi untuk memperhatikan komposisi top 3 (institusi da dan n individual) dengan tujuan mempertahankan depositor agar tetap loyal sebagai nasabah Bank; 3. Rekomendasi untuk memberikan informasi yang lebih baik pada saat proses inisiasi awal mengenai model bisnis Bank dan peningkatan kesiapan SDM dengan membuka in-house training di Bank; 4. Rekomendasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan penghapusbukuan (write off ) sesuai rencana yang telah disusun; 5. Rekomendasi untuk melakukan kajian lebih lanjut potensi membangun kerjasama Bank dengan bank lain terkait penyaluran dana kep kepada ada bisnis UMKM sebesar 20% (dua puluh persen) dari portfolio; 6. Rekomendasi pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Karyawan dengan pemilahan data antara Karyawan existing dan Karyawan baru; 7. Rekomendasi bahwa Fraud Awareness disertakan dalam Program Sertifikasi Ser Syariah, termasuk refreshment training; 8. Rekomendasi bahwa Medical Check Up tidak dilakukan dalam tahap seleksi (sebagai selection factor) melainkan dilakukan setelah Karyawan mulai bekerja selama periode tertentu atau setelah melewati masa probation.


25

7.2. Komite Audit Susunan Komite Audit Bahwa Sesuai SK Direksi terkini No.020/DIR/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Susunan Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah: No Nama Jabatan Tanggal Penunjukan 1 2 3 4

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen) Taras Wibawa Siregar (Komisaris) Azis Budi Setiawan (Pihak Independen) Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Ketua Komite merangkap Anggota Anggota Komite

13 Juni 2014

Anggota Komite

15 September 2014

Anggota Komite

15 September 2014

13 Juni 2014

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip prinsip GCG. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit erdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Audit berdasarkan No.02/PedomanKerja/LG/IX/2014 tanggal 15 September 2014 bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan p pengendalian engendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal hal-hal hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi dentifikasi hal-hal hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1.

2.

3. 4.

5. 6.

Memantau dan melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menil menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah ah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan perundang undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang perundang-undangan yang berlaku; Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku; Menganalisa objektifitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; Menganalisa kecukupan pemer pemeriksaan iksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;


26

7.

8. 9. 10. 11. 12.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan hasil pengawasan OJK/BI guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank; Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya; Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan; Menganalisa efektifitas fungsi satuan kerja internal audit dan akuntan publik; Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komit Komite e atau anggota pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Wewenang Komite Audit 1.

2.

Komite berwenang untuk memperoleh akses sec secara ara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit Unit lainya yang dipandang perlu.

Rekomendasi Komite Audit 1. Rekomendasi bahwa Struktur Organisasi Internal Audit yang menyeluruh; 2. Rekomendasi bahwa hasil Internal Audit Satisfaction Survey tidak menjadi bagian dari KPI Internal Audit; 3. Rekomendasi bahwa Review Quality Ass Assurance urance (QA) ditambahkan pada Rencana Audit 2015; 4. Rekomendasi bahwa SKAI mengevaluasi Struktur QA dan langkah-langkah langkah untuk memperkuat efektivitas QA, 5. Rekomendasi bahwa SKAI memastikan SOP payroll telah mencangkup aktifitas pengawasan untuk menghindari terjadinya pembayaran gaji bagi Karyawan yang telah mengundurkan diri; 6. Rekomendasi bahwa SKAI mempelajari Laporan Hasil Audit (Management Letter) dari Internal Audit, OJK/BI dan KAP terkait Bank sebelum Konversi dan Spin Off untuk disampaikan kepada Komite Audit; 7. Rekomendasi untuk memasukan kegiatan tinjauan Laporan Keuangan Triwulan pada Rencana Audit Tahunan; 8. Rekomendasi bahwa SKAI menyampaikan rencana konsep Audit Grading. 7.3. Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bahwa hwa sesuai SK Direksi terkini No. 019/DIR/CLC/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Susunan Anggota Komite omite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah:


27

No 1

2

3 4

Nama

Jabatan

Kemal Azis Stamboel (KomisarisUtama) (Komisaris Independen) Dewie Pelitawati (Anggota Komisariis) (Komisaris Independen) Taras Wibawa Siregar (Anggota Komisaris) Dewi Nuzulianti (PE Bidang Sumber Daya Manusia)

Ketua Komite merangkap Anggota

Tanggal Penunjukan 13 Juni 2014

Anggota Komite

13 Juni 2014

Anggota Komite

13 Juni 2014

Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite

12 Agustus 2014

Pembentukan Komite Remunerasi emunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip prinsip GCG. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi omite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tugas dan wewenang Komite Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini No. 03/PedomanKerja/LG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014. gas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komite bertugas Komisaris terhadap laporan atau hal hal-hal hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal hal-hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi: 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 2. Terkait dengan kebijakan nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi me mengenai ngenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; d. Memberikan rekomendasi mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada pada RUPS.


28

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang perundangundangan yang berlaku; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 5. Tugas-tugas tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Ba Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit unit unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan. Rekomendasi dasi Komite Remunerasi dan Nominasi Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 3 (tiga) Pengambilan Keputusan Komite Remunerasi dan Nominasi diluar Rapat Komite (dalam bentuk Sirkuler deng dengan membahas hal-hal hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Keputusan Sirkuler Resolusi Komite perihal Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Nominasi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah; 2. Keputusan Sirkuler Resolusi Komite perihal Nominasi Pihak Independen sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah; 3. Keputusan Resolusi Sirkuler Komite perihal Nominasi Calon Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (Bp. Mahdi Syahbuddin). Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Sejak BTPN Syariah resmi beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris disampaikan sebagai berikut:


29

No

Nama

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

1 2 3 4 5 6

Komite Remunerasi dan Nominasi NIL NIL NIL NIL NIL

Kemal Azis Stamboel 3 Dewie Pelitawati 3 Taras W. Siregar 3 3 P.T.Basuki Hadiprajitno 1) 1 1 Buyung Syamsudin 2) 1 1 Azis Budi Setiawan (Pihak 2 2 Independen) 3) 7 Muhammad Faisal Muchtar 2 2 NIL (Pihak Independen) 4) 8 Ahmad Said Agus Suprayitno NIL NIL NIL (Pejabat Eksekutif Bidang SDM) 5) 9 Dewi Nuzulianti 6) NIL NIL NIL (Pejabat Eksekutif Bidang SDM) Catatan: • 1) dan 2) Masa Jabatan P.T. Basuki Hadiprajitno dan Buyung Nasution sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berakhir pada tanggal 15 September 2014; • 3) dan 4) Azis Budi Setiawan dan Muhammad Faisal Muchtar diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko efektif pada tanggal 15 September 2014 201 • 5) Masa Jabatan Ahmad Said Agus Suprayitno sebagai Anggota Komte Remunerasi dan Nominasi berakhir pada tanggal 12 Agustus 2014; • 6) Dewi Nuzulianti diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif pada tanggal 12 Agustus 2014. 8. Komite setingkat Direksi Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip prinsip prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Direksi membentuk komite-komite sebagai berikut: 8.1. Asset and Liabilities Committee (ALCO)

Sesuai SK Direksi terkini No.006/DIR/CCS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota ALCO adalah bahwa kkeanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: No Susunan Komite Keanggotaan bersifat ex officio 1 Ketua Komite Direktur yang membidangi Treasury dan FI 2 Anggota Komite Direktur Utama 3 Anggota Komite Wakil Direktur Utama 4 Anggota Komite Direktur yang membidangi Bisnis 5 Anggota Komite Pejabat Eksekutif bidang Financing 6 Anggota Komite Pejabat Eksekutif bidang Funding 7 Anggota Komite Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko 8 Anggota Komite Pejabat Eksekutif bidang Finance 9 Anggota Komite Pejabat Eksekutif Treasury dan DI atau Pejabat bidang Treasury & FI yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Treasury & FI (Sekretaris)


30

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip prinsip GCG. Tugas dan Wewenang ALCO Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.06/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah: 1. Mengembangkan, mengkaji mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan Asset Liability Management (ALMA); 2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan primary dan secondary reserves; 3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta

Financing; 4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan; 5. Menetapkan rambu-rambu/batas rambu/batas dan petunjuk pengelolaan se serta rta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity Management) dan Risiko Pasar (Market Risk); 6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (pricing) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan Funds Transfer Price (FTP) atau insentif rekening ekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank; 7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil ha risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan; 8. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank; 9. Melakukan evaluasi aluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank; 10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Selama tahun 2014 telah dilaksana dilaksanakan rapat komite ALCO sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana rapat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota Komite. Komite. Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pendanaan dan pembiayaan, indicator liquiditas, menetapkan gross yiled, pengelolaan secondary reserve dan pengembangan pasar uang. 8.2. Komite Pengarah Teknologi Informasi Sesuai SK Direksi terkini No.007/DIR/IT/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa kkeanggotaan eanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari:


31

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Susunan Komite Ketua Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite

Keanggotaan bersifat ex officio Direktur yang membidangi Teknologi Informasi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur yang membidangi Operasional Direktur Kepatuhan Pejabat Eksekutif bidang Operasional Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko Pejabat Eksekutif bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip prinsip-prinsip GCG. Tugas dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan: 1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; 2. Kesesuaian proyek--proyek proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuh kebutuhan an sistem informasi manajemen, dan kebutuhan kegiatan usaha Bank; 3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek proyek-proyek proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter); 4. Efektivitas langkah-langkah langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank; 5. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; 6. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, ya yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu. Selama tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas hal-hal hal dan memberikan emberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Pembangunan infrastruktur berbasiskan Service Oriented Architecture (SOA) dengan membangun Enterprise Service Bus (ESB/ Midleware), untuk mendukung layanan electronic channel seperti ATM, BTPN WOW IB dan Mobile Banking. 8.3. Komite Human Capital Sesuai SK Direksi terkini No.008/DIR/HC/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Human Capital adalah bahwa keanggotaan eanggotaan Komite bersifat ex officio yang paling kurang terdiri dari:


32

No 1 2 3 4 5

Susunan Komite Ketua Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite

Keanggotaan bersifat ex officio Direktur yang membidangi Human Capital Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur yang membidangi Keuangan Pejabat Eksekutif bidang Human Capital yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Human Capital (Sekretaris)

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip prinsip-prinsip GCG. Tugas dan Wewenang enang Komite Human Capital Tugas dan wewenang Komite Human Capital berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital terkini No. 08/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital; 2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital; 3. Menyetujui usulan--usulan usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital. Selama tahun 2014, Komite Human Capital telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas antara lain: 1. Skema konversi grade karyawan BTPN Syariah dari ex legacy Bank Sahabat Purbadanarta; 2. Implementasi konversi grade dan benefit. 3. Penambahan jumlah manpower di tengah tahun 2014. 4. Skema fasilitas penugasan keluar homebase. 8.4. Komite Manajemen Risiko Sesuai SK Direksi terkini No.009/DIR/CS/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko BTPN Syariah; maka Susunan Komite Manajemen Risiko adalah bahwa keanggotaan eanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang beranggotakan dan terdiri dari: No 1 2 3 4 5 6

Susunan Komite Ketua Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite Anggota Komite

7 8

Anggota Komite Undangan Tetap

Keanggotaan bersifat ex officio Direktur yang membidangi Manajemen Risiko Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur yang membidangi Bisnis Direktur yang membidangi Human Capital Direktur yang membidangi Operasional dan Teknologi Informasi Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko (Sekretaris) Kepala Satuan Kerja Internal Audit (SKAI)


33

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG. Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.09/PedomanKerja/LG/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya; 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; 3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekome rekomendasi ndasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi; 4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal. Selama tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak sebanyak 5 (lima) kali dengan membahas hal hal-hal hal dan memberikan rekomendasi Direksi mengenai: 1. Risiko Pembiayaan a. Pembahasan terhadap konsolidasi performance untuk portfolio bisnis TUR dan

Legacy; b. Tracking and Monitoring terkait portfolio Legacy untuk di rundown sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

c. Penanganan nasabah bermasalah yang dilakukan oleh Tim Remedial yang ada di divisi Financing Risk.

2.

d. Materi diskusi berupa pengukuran Risiko Imbal Hasil. e. Untuk disiapkan sebuah proses untuk prosedur pelaksanaan write off dan recovery write off. Risiko Operasional 2.1. People a. Resignation Rate; b. Penentuan Risk Matrix yang digunakan disesuaikan dengan BTPN Syariah dengan dilihat full year (forecast ); c. Melakukan penyesuaian definisi dan perubahan terhadap slide mengenai kriteria yang termasuk ke dalam vacant position; d. Pembagian vacant position berdasarkan struktur organisasi BTPN Syariah; e. Pemenuhan Man Power Planning (MPP) i. Target penent penentuan MPP mengacu pada struktur BUS. ii. Pembagian current assesment risk metric bardasarkan kategori (Kantor Pusat, MMS dan Support non HO+KCS). f. Penjelasan terhadap kasus – kasus fraud g. Pembahasan terhadap Wisma yang mempunyai Nilai Hasil Pemeriksaan (NHP) buruk 2.2. Teknologi Informasi a. Menggunakan ukuran Risk Tracking and Monitoring terhadap System

Availability b. Keputusan yang ditetapkan untuk menentukan rasional dan variable yang digunakan didalam menetapkan batasan ukuran.


34

2.3. Proses Bahwa QA TUR Assessment diharapkan dapat memberikan keterangan terhadap NHP khususnya MMS yang mempunyai Consecutive Unsatisfied. 3.

4.

Liquidity Risk Risiko Imbal Hasil Memberikan rekomendasi mengenai pendekatan rasio imbal hasil dapat dibandingkan dengan Bank Syariah dengan BTPN Syariah dan industry Bank Syariah dengan perbandingan TD to TD. Penjelasan terhadap risiko lainnya seperti kepatuhan, hukum, reputasi, stretegis dan imbal hasil.

Saat ini BTPN Syariah terpapar oleh 9 dari 10 Risiko yang ada dimana Risiko Investasi belum masuk dalam pembahasan. 9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 9.1. Fungsi Kepatuhan Mengacu kepada PBI no. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik terbukti dengan telah adanya serangkaian tindakan atau langkah-langkah langkah yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan bahwa Budaya Kapatuhan telah dilaksanakan pada semua tingkatan tingkatan organisasi dan kegiatan Bank, Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank telah dikelola dengan baik, kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Keuangan dan peraturan perundang-undangan perundang yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta telah ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Fungsi Kepatuhan diterapkan iterapkan di BTPN Syariah dengan komitmen dan standar yang tinggi untuk mencegah terjadinya Risiko Kepatuhan yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan perundang undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip rinsip Syariah. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan BTPN Syariah mempunyai Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memenuhi persyaratan indenpendensi. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tanggung jawab dalam struktur organisasi bahwa Direktur Kepatuhan tidak membawahi unit kerja bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern maupun manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank. Satuan Kerja Kepatuhan Guna membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka BTPN Syariah mempunyai Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terorisme (APU dan PPT). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

35

Unit Kerja Kepatuhan independen terhadap aktifitas bisnis, operasional maupun aktifitas lainnya, sehingga bisa melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan dengan baik. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Unit Kerja Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal hal sebagai berikut : 1. Membuat langkah-langkah langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi organisasi; 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum; Umum 3. Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurna penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang perundang-undangan undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah; 4. Memantau dan menjaga agar kegiatan Bank sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dan prinsip syariah; 5. Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; berwenang 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas Fungsi Kapatuhan yang disampaikan ke Bank Indonesia esia setiap semester, laporan berkala Fungsi Kepatuhan untuk Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris serta laporan lainnya kepada pihak internal maupun; 7. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memastikan terlaksananya Fungsi Kapatuhan an secara Prinsip Syariah Syariah; 8. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan selama tahun 2014 Selama tahun 2014, penerapan Fungsi Kapatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan monitoring terhadap parameter keuangan yang wajib dipenuhi oleh Bank seperti Permodalan (Capital Adequasy Ratio / CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (PMPD), Kualitas Aktiva Produktif (Non performing Financing/NPF) dan Giro Wajib Minimum (GWM); 2. Pencegahan ncegahan penyimpangan terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian, kehati dengan melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan Kebijakan, Product Program dan Standar Operating Procedur (SOP); (SOP) 3. Melakukan fungsi konsultatif untuk berbagai aktifitas pembahasan rancangan pengembangan produk/kebijakan/prosedur baru maupun revisi serta proses penambahan/perluasan jaringan kantor baik melalui melalui rapat koordinasi maupun media elektronik email dalam mencari referensi ketentuan yang mendukung pelaksanaan produk baru/kebijakan/prosedur tersebut tersebut; 4. Melakukan Sosialisasi ketentuan baru dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke unit kerja a terkait dan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan aturan baru tersebut tersebut; Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

36

5. Melakukan pemantauan terhadap penyampaian Laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pengawas lainnya. Pelaporan yang ng disampaikan baik secara insidentil maupun berkala dan keseluruhan laporan telah dikirim sesuai batas waktu yang ditetapkan; ditetapkan 6. Memastikan kelengkapan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) antara lain memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur ta tata ta kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank; 7. Melakukan pengelolaan risiko Kepatuhan, guna memastikan bahwa Bank berada pada tingkat risiko Kepatuhan yang rendah. Dari hasil self assesment Risiko Kepatuhan maka Bank menilai bahwa Risiko Kepatuhan adalah 2 (Low to Moderate); 8. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat fat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun rencan yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank; 9. Menyampaikan Laporan Kepatuhan semester II tahun 2014 kepada Direktorat Pengawasan Bank Syariah melalui surat nomor S.041/DIR/COMP/I/2015 dan laporan pelaksanaa Fungsi ngsi Kepatuhan periodik lainnya baik bulanan maupun tri wulanan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris; Komisaris 10. Satuan Kerja Kepatuhan juga b berkoordinasi dengan Learning Center untuk melakukan pelatihan Compliance Awarenes Awareness dan sertifikasi manajemen risiko, yang diwajibkan oleh Bank Indonesia guna menumbuhkan budaya kepatuhan Program Anti Pencucian Uang ang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT ) Terkait dengan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) hal hal-hal hal yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pelaksanaan aktifitas APU dan PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi baik dalam laporan laporan tertulis maupun mekanisme rapat Dewan. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi memberikan concern dan arahan untuk perbaikan penerapan APU dan PPT di Bank . Selain dalam rapat periodik, Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi mengikuti pelatihan atau seminar yang terkait dengan APU dan PPT untuk melengkapi pemahaman mengenai APU dan PPT PPT; 2. Pelatihan dan sosialisasi Sejalan dengan strategi Bank dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Bank telah melakukan program pe pelatiha latiha serta sosialisasi berkelanjutan terkait ketentuan APU dan PPT sesuai Pbi no 14/27/PBI/2012 . Sebanyak 95% dari total seluruh karyawan telah mengikuti pelatihan APU dan PPT PPT; 3. Kebijakan dan Prosedur Guna meningkatkan kualitas penerapan program APU & PPT, Bank telah melakukan penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis APU & PPT, serta prosedur operasional terkait APU & PPT meliputi antara lain Prosedur Customer Infomation File (CIF) yang memuat ketentuan mengenai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced d Due Diligence (EDD), Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

37

pemantauan transaksi, pengkinian data serta laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Mencurigakan dll; 4. Pengkinian Data Nasabah Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan APU & PPT khususnya terkait kewajiban pengkinian data nasabah, Bank secara berkelanjutan melakukan upaya pengkinian data nasabah. Data awal jumlah data nasabah yang akan dilakukan pengkinian disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan di Desember 2014, bersamaan dengan an Laporan Direktur Kepatuhan Bank, dan proses pengkinian data nasabah akan dilakukan mulai akhir Januari 2015. Mekanisme proses pengkinian data yang dilakukan adalah : - Bank akan melakukan pengkinian data secara berkala terhadap nasabah yang memenuhi kriteria pengkinian data. - Kriteria pengkinian data nasabah dilakukan Bank dengan prioritas utama terhadap data nasabah yang “Blank” dan “Invalid”. Blank adalah data nasabah yang kosong/belum lengkap informasinya. Invalid adalah data identitas nasabah yang telah jatuh tempo dan/atau berisi data yang tidak benar/tidak sesuai. - Metode pengkinian data akan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nasabah atau melalui telepon. 5. Review Kepatuhan dan penerapan APU dan PPT Guna memantau, memastikan serta memberi memberikan kan umpan balik terhadap penerapan APU & PPT di kantor cabang, di semester II tahun 2014 dalam pelaksanaannya review kepatuhan penerapan APU & PPT melibatkan peran serta unit internal control Bank yaitu Satuan Kerja Audit Internal Control (SKAI) yang tertu tertuang ang pada kertas kerja SKAI; SKAI 6. Pelaporan Guna memenuhi kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai PBI no PBI NO. 14/27/PBI/2012 pada periode semester II tahun 2014, Bank telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) serta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait transaksi yang menyimpang dari profil nasabah; 7. Sistem Teknologi Informasi Guna mendukung penerapan program APU & PPT, Bank terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap sistem Core Banking khususnya yang berfungsi untuk memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah yang menyimpang dari profilnya dengan pendekatan berbasiskan risiko (Risk Based Approach), termasuk menyediakan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai parameter yang ditentukan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyempurnaan sistem ini terus dilakukan karena hal ini sangat bermanfaat untuk membantu penerapan program APU & PPT terutama dalam proses pemantauan dan analisa transaksi keuangan nasabah. nasabah


38

9.2. Fungsi SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) Laporan Internal Audit Independensi Internal Audit, dan Effektivitasnya Dalam Memerankan Third Line of

Defense Audit Intern merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yaitu sebagai third line of defense yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi bank. Audit Intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur ur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Governance process, Risk Management, dan Compliance (GRC). Kedudukan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Internal Audit dinyatakan secara formal dalam Internal Audit Charter sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal (SPFAIB). Internal Audit Charter tersebut disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Pada Internal Audit Charter ditetapkan bahwa Internal Audit berkedudukan dan menjalankan menja fungsinya secara independen untuk dapat memastikan terwujudnya Bank yang sehat dan berkembang secara wajar. Hal ini tercermin pada visi dan misi Internal Audit. Visi Misi Internal Audit Visi: Menjadi Partner strategis bagi Bank dalam pengawasan Governance Process, Risk Management, dan Compliance (GRC) oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan audit standards sesuai best practices. Misi: Membantu mewujudkan tercapainya misi Bank yaitu “Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan n hidup lebih berarti” melalui kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah Bank, sehingga terwujud Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan menunjang perekonomian nasional. Struktur dan Kedudukan Internal Audit Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit BTPN Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain dari pada itu, independensi Internal Audit tampak pada pengangka pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Head dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.


39

Posisi Internal Audit dalam struktur organisasi Bank

Keterangan:

= Garis komunikasi/Penyampaian informasi

Ruang Lingkup Audit Intern Ruang lingkup Audit Intern mencakup analisa dan evaluasi atas kecukupan serta efektifitas

Governance Process, Risk Management dan Internal Control (GRC). Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit 1. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas GRC guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank secara optimal. 2. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. 3. Menyampaikan yampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 4. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit audit, termasuk tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 5. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 6. Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapai hasil audit yang komprehensif. 7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan. Struktur Organisasi Internal Audit Terdapat tiga fungsi dalam Organisasi Internal Audit BTPN Syariah. 1. Fungsi Business Audit Bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap bidang bisnis dan proses operasional bisnis yang meliputi pembiayaan p dan pendanaan. 2. Fungsi Head Office & IT Audit Bertanggung jawab melaksanakan audit intern terhadap fungsi-fungsi fungsi support di kantor pusat dan Teknologi informasi. 3. Fungsi Audit Development & Quality Assurance Bertanggung jawab mengembangkan metodologi audit dan memastikan pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

40

Struktur Organisasi Internal Audit

Internal Audit Head

Business Audit Head

HO & IT Audit Head

Team Leader

Team Leader

HO Audit Team Leader

Auditor

Auditor

Auditor

Audit Development & QA Manager

IT Audit Team Leader

Kegiatan Internal Audit Tahun 2014 Pada Tahun 2014, Internal Audit melaksanakan audit berdasarkan pendekatan Risk Based Audit (RBA). Seluruh perencanaan dan pelaksanaan audit diarahkan untuk dapat mengawal tercapainya Porgram Kerja dan Prioritas Utama Bank tahun 2014. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Internal Audit telah melaksanakan audit mandatory maupun audit tematik, sebagai berikut: a. Mandatory: Audit Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). b. Tematik 1. Post Implementation Review (PIR) terhadap proses konversi ersi Bank Sahabat Purba Danarta menjadi BTPN Syariah dan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN ke BTPN Syariah (merupakan joint audit dengan Internal Audit BTPN). 2. Audit Operasional Pendanaan dan Manajemen Layanan. 3. Audit Regulatory Reporting. 4. Audit Pengelolaan laan Legacy Portfolio. 5. Efektifitas Quality Assurance. Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak dak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progres tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. dit. Sampai dengan akihr tahun 2014, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Internal Audit, pada tahun 2014 telah dilakukan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM Internal Audit. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan melakukan recruitment baik untuk senior auditor maupun auditor yang telah memiliki pengalaman audit di bidang Perbankan. Pengembangan SDM Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

41

program pelatihan dan sertifikasi profesional. Pada tahun 2014 telah dilakukan pelatihan kepada auditor mengenai perbankan syariah, manajemen risiko, pengetahuan perbankan secara umum, dan presentation skill. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan audit telah diimplementasikan alat bantu audit (Computer Assisted Audit Techniques/CAAT) untuk membantu auditor dalam mengolah dan menganalisa data. 9.3. Audit Eksternal Dalam menyusun laporan keuangan yang diaudit tahun 2014, BTPN Syariah menunjuk Akuntan Publik dan an Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member of PwC global network). Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut adalah berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui lalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Penunjukan Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member of PwC global network) sebagai auditor eksternal dilakukan mulai tahun buku 2014 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman strandar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah tahun buku 2014: Tahun Buku

Kantor Akuntan Publik

2014

Tanudiredja,Wibisana & Rekan

Periode KAP 1

Akuntan Albidin, S.E.,Ak., CPA


Periode Akuntan 1

42

Selain Konsultan yang bertugas mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah, dibawah ini kami sampaikan daftar konsultan dan Penasihat yang dipakai oleh BTPN Syariah: Nama Konsultan

Tujuan Sebagai Project

Management Office Bambang Kuswijayanto

Periode Kontrak Mei 2013 – 23 Mei 2014

(PMO) dalam rangka Konversi.

Mengkoordinasikan Project Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank BTPN Tbk yang didahului dengan Project Konversi Bank yang akan diakuisisi PT Bank BTPN Tbk sebagai modal pemisahan

Ruang Lingkup Pekerjaan

Project Management Office (PMO) yang berfungsi

1. Sebagai

untuk melakukan pengawasan dan memastikan proses Konversi Bank target menjadi Bank Umum Syariah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pada Kebijakan Konversi (Conversion Manual); 2. Melakukan koordinasi koo dengan semua unit/bagian/divisi di PT Bank BTPN Tbk yang terkait dengan proses Konversi; 3. Mengkoordinir kegiatan konsultan pendamping lainnya yang terdiri dari konsulan hukum, konsultan keuangan, konsultan penilai yang dipilih oleh PT Bank BTPN Tbk dan sesuai dengan keperluan Konversi sehingga pelaksanaan transfer asset dapat terlaksana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjalankan peran co-arranger dari Tim Proyek dalam proses pengadaan konsultan pendamping dimaksud; 4. Memberikan masukan/opini masu terkait proses Konversi. Juni 2013 – 14 Juli 2014

1. Melakukan Pendampingan dalam pelaksanaan Spin Off UUS PT Bank BTPN Tbk yang meliputi: a. Persiapan pelaksanaan penyusunan berbagai dokumen-dokumen dokumen untuk pengajuan Ijin Spin Off; b. Persiapan Migrasi (phase out) transfer aset dari UUS ke Bank Umum Syariah (BUS) dan diakhiri dengan


43

(Spin Off) UUS;

Grameen Foundation, USA

1. Melakukan kajian atas Produktivitas Bisnis; 2. Melakukan kajian atas rancangan Produk Pembiayaan; 3. Melakukan kajian atas strategi bisnis secara umum

pendampingan awal pelaksanaan transfer aset; c. Melakukan koordinasi dengan semua unit/bagian/divisi di PT Bank BTPN Tbk terkait proses Spin Off; d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan konsultan pendamping lainnya yang terdiri dari konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan penilai dan notaris; e. Turut menghadiri rapat dengan otoritas dalam rangka Spin Off 2. Memberikan masukan/opini terkait dengan proses Spin Off. 1 September 2014 – 30 Juni 2015

1. Memberikan dan menyediakan jasa konsultasi kep kepada Bank terhadap potensi pasar. 2. Memberikan jasa konsultasi dalam hal Bank menjajaki dan menjangkau nasabah pra prasejahtera; 3. Memberikan servis konsultasi kepada Bank dalam hal penyediaan produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah; 4. Memberikan jasa konsultasi kepada Bank dalam mengembangkan layanan mikrofinance kepada nasabah pra sejahtera di Asia Asia.

10. Internal Fraud BTPN Syariah selalu berupaya dalam meningkatkan efektifitas dari penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang dutujukan untuk melakukan pencegahan, pencega deteksi investigasi dan juga pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti Fraud Bank BTPN Syariah diantaranya sebagai berikut: 1. Peningkatan efektifitas dari Penyelenggaraan Pengendalian Internal dengan melakukan perbaikan koordinasi dari praktik pengendalian internal, pengawasan dan monitoring, sehingga proses perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan transaksi dan profil karyawan serta pelaporan indikasi mencurigakan dengan bantuan sistem Anti Ant Money Laundering (AML). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank BTPN Syariah Tahun 2014

44

3. Bank telah melakukan program sosialisasi Kebijakan Strategi Anti Fraud dan saluran pengaduan/Whistle Blowing System (‘JAGA”) secara bertahap melalui in-class class training termasuk sosialisasi saluran pengaduan melalui media email, tel telpon pon dan SMS yang telah dijalankan pada bulan September 2014. Program sosialisasi tersebut juga didukung dengan kampanye Anti Fraud dan Whistle Blowing System melalui “Jalankan, Awasi, & Amati, Gali, Ajukan, Laporkan (“JAGA”) melalui media internal Bank se seperti wallpaper desktop dan e-Newsletter Newsletter. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan kepedulian terhadap budaya kepatuhan dan Anti Fraud di BTPN Syariah semakin meningkat.

WHISTLE BLOWING BTPN Syariah menyediakan media JAGA, yaitu saluran pelaporan dan penyampaian penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiannya dalam upaya menghimbau karyawan untuk menyampaikan ide perbaikan, maupun permasalahan yang terkait dengan perilaku yang tidak baik (misconduct) dan kejadian Fraud, termasuk kercurigaan atas tindakan ter tersebut. sebut. BTPN Syariah juga telah memiliki pedoman dan prosedur oprasional pengelolaan Whistle Blowing JAGA. Penyampaian laporan pelanggan dapat dilakukan melalui email, hotline surat serta SMS. SMS Media

Langsung ke Fraud management Unit

Telepon FMU ke : 021 30026200 ext. 6470 PELAPOR

Surat ke FMU, Menara cyber 2 lt. 34

Ditujukan kepada ?

Investigasi/ Tindak Lanjut

QA/Internal Audit

Terkait Fraud

Fraud Management Unit (FMU)

Email : [email protected] mm Non Fraud

Komite Fraud (jika ada indikasi fraud)

-

HC Unit terkait

SMS ke 087 88 999 7494 11. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana Yang Dihadapi dam Upaya Penyelesaiannya Selama tahun 2014, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang signifikan.


45

12. Kasus Litigasi Kasus litigasi adalah kasus perdata dan pidana yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Selama tahun 2014, tidak terdapat kasus litigasi yang signifikan di BTPN Syariah. 13. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari a anggota nggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama. Selama tahun 2014, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah. 14. Sistem Sosial, Lingkungan dan Manajemen DAYA adalah misi sosial BTPN Syariah, yang merupakan Unique Value lue Proposition dari Bank ini dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Fokus program DAYA terletak pada Kesehatan, Pengembangan Usaha dan Komunitas yang diwujudkan melalui tiga pilar daya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas Pada tahun 2014 nasabah BTPN Syariah yang telah menerima manfaat pelatihan program Daya sebanyak 1.099.114 participant melalui pilar Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha. Dan untuk pilar Daya Tumbuh Komunitas ada 102 nasabah yang telah mendapatkan pendampingan dalam komunitas. Daya Sehat Sejahtera Daya Sehat Sejahtera adalah program yang mendorong pola hidup yang sehat bagi seluruh nasabah BTPN Syariah. Selama tahun 2014 program Daya Sehat Sejahtera yang telah dijalankan di BTPN Syariah adalah: • Informasi dan penyuluhan Kesehatan di mana Nasabah BTPN Syariah mendapatkan kiat praktis hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. • Bekerja sama dengan Yayasan Grand Aides dari Amerika Serikat, PDUI, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan bantuan dana dari Allianz Indonesia, Daya Sehat Sejahtera mengembangkan program Kader Kesehatannya dengan mengajak para nasabah menjadi tenaga kesehatan terlatih untuk memotivasi para nasabah lain dan masyarakat untuk hidup lebih sehat: a. Para Kader Kesehatan mengikuti pelatihan di dalam kelas selama 140 jam dan di lapangan selama 20 jam di Klinik Kesehatan, yang mencakup pengetahuan kesehatan da dasar dan prosedur pemeriksaan kesehatan sederhana (seperti cek tekanan darah dan detak jantung) b. Kader Kesehatan bekerja di bawah pengawasan para dokter dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI di sentra btpn syariah – tunas usaha rakyat. c. Program ini telah dilaksanakan di 8 area di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, diikuti oleh 29 Kader Kesehatan. Total sebanyak 3.090 kegiatan telah dilaksanakan tahun 2014, dengan 28.563 penerima manfaat dari lini usaha tunas usaha rakyat. Daya Tumbuh Usaha Daya Tumbuh Usaha adalah program yang bertujuan membantu nasabah membangun dan mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru.


46

Untuk dapat melayani makin beragamnya kebutuhan nasabah BTPN Syar Syariah, iah, 4 modul dasar Pelatihan Praktis Wirausaha telah diberikan kepada nasabah Tunas Usaha Rakyat dimana modul ini difokuskan kepada bidang pola pikir dan pengelolaan keuangan agar menjadi nasabah dapat menjadi wirausaha yang berhasil. Daya Tumbuh Komunitas Daya Tumbuh Komunitas bertujuan untuk memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerjasama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Selama tahun 2014, kegiatan Daya Tumbuh Komunitas Komunitas fokus pada pembukaan kesempatan bagi komunitas-komunitas komunitas potensial agar dapat terus bertumbuh. Daya Tumbuh Komunitas merupakan program adopsi komunitas untuk meningkatkan keterampilan, keberhasilan usaha dan kesehatan melalui kegiatan pelatihan, pembinaan pembinaan berkelanjutan, pembukaan akses pasar dan informasi. Di bawah kegiatan Daya Tumbuh Komunitas, berbagai inisiatif kegiatan telah dilaksanakan untuk membantu keluarga pra-sejahtera pra sejahtera mengembangkan usahanya dan mencapai hidup yang lebih baik. Di tahun 2014, telah dilaksanakan program pemberdayaan komunitas melalui program uji coba bagi para pengrajin rotan di Plumbon – Cirebon, pengrajin Batik di Tengah Tani - Cirebon dan kelompok wirausaha penjahit pakaian di Sukun – Malang serta Pakis - Malang Sahabat Daya Sahabat Daya merupakan program relawan yang mengajak semua pemangku kepentingan BTPN Syariah, termasuk para karyawan Bank untuk berpartisipasi dalam program Daya. Melalui program relawan Sahabat Daya, karyawan dapat berbagi kiat-kiat kiat kiat sukses dan kesehatan untuk memberi inspirasi kepada masyarakat untuk hidup yang lebih baik 15. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Penerima Dana BTPN Syariah tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Dalam m kurun waktu 6 (enam) bulan dari BTPN Syariah mulai beroperasi dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, BTPN Syariah sampai saat ini juga belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana kebajikan 16. Pendapatan Non halal dan penggunaannya Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksaan GCG. Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari: 1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional; 2. Pendapatan ndapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.


47

PENDAPATAN NON HALAL, ZAKAT DAN INFAQ Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2014 ( dalam jutaan rupiah ) Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

132

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal

15

Infaq dan shadaqah

-

Denda

15

Jumlah

30

Penggunaan Dana Kebajikan

-

Jumlah

-

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan

30

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

162

3. Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari BTPN Syariah mulai beroperasi dari tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, BTPN Syariah belum menyalurkan penggunaan dana pendapatan non halal dan dana denda. Selain itu, BTPN Syariah sampai saat ini juga belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana kebajikan. 17. Kode Etik Kode Etik bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan Karyawan. Pesan Inti yang tercantum dalam Kode Etik merupakan penjabaran dari nilai nilai-nilai yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Kode Etik Karyawan yang meliputi: 1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik; 2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 3. Benturan Kepentingan; 4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas tas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial); 5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi; 6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian erian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);


48

7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik). Upaya Penegakkan Kode Etik BTPN Syariah terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosi sosialisasi alisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik sebaik-baiknya, baiknya, Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat Induction Program bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik dan sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik D. KESIMPULAN Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa : A. Governance Structure Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai bagi proses pelaksanaan GCG yaitu: 1. Jumlah, komposisi, kriteria, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta independensi dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Komite-Komite Komite telah sesuai dengan ketentuan; 2. Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal, Penerapan fungsi kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko termasuk sistim pengendalian intern telah memadai secara struktur dan infrastruktur. B. Governance Process Bank telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang cukup efektif dalam proses pelaksanaan GCG antara lain: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komote Komote-Komite telah dilaksanakan dengan baik; bai 2. Rapat-rapat rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite Komite Komite telah terselenggara dengan efektif dan dokumen telah terpenuhi; 3. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan/perunda ketentuan/perundangan yang berlaku; 4. Pelaksanaan dan penerapan fungsi kepatuhan, audit, manajemen risiko, telah dilakukan dengan baik. C. Governance Outcome Hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Bank sesuai Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.


49

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bank BTPN Syariah Tahun 2014 ini kami sampaikan.

Jakarta, 23 Maret 2015 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Harry A.S Sukadis Presiden Direktur

Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama/Komisaris Independen


50

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 2014

Recommend Documents