Laporan Pelaksanaan GCG bank kalsel tahun 2012 I. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL KONVENSIONAL

Laporan Pelaksanaan GCG bank kalsel tahun 2012

I.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL KONVENSIONAL A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI A1. DEWAN KOMISARIS i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris per 31 Desember 2012 berjumlah 4 (empat) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi Seluruhnya merupakan Dewan Komisaris dan seluruhnya berdomisili di Indonesia khususnya provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Dewan Komisaris Bank Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu : 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang harus diwujudkan dalam : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal d. Penerapan manajemen pengendalian intern

risiko,

termasuk

sistem

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar f. Rencana strategis bank 1


g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2., komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank 5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Dewan Komisaris di larang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundangan yang berlaku c. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka (5) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Dewan Komisaris Bank Kalsel memiliki kemampuan dan Kelayakan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test). Dewan Komisaris Bank Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2012 1. H.A.M Syahbana sebagai Ketua Dewan Komisaris 2. H. Asmaji Darmawi sebagai anggota Dewan Komisaris 3. Badaruzzaman sebagai anggota Dewan Komisaris 4. Napsiani Samandi sebagai anggota Dewan Komisaris iv. Rekomendasi Rekomendasi selama tahun 2012 yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya mengenai :

2


1. Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan atas perpanjangan penempatan Deposito sebesar Rp. 125.000.000,00 kepada BPR Labuan Amas Selatan dan sebesarRp. 250.000.000,00 kepada BPR Amuntai Utara masing-masing dengan jangka waktu 12 bulan dan bunga 8% setahun. 2. Meminta kepada Direksi agar pembuatan Kontrak Kerja baru Anggota Komite Dewan Komisaris jangka waktumya disesuaikan dengan masa kerja Dewan Komisaris yaitu selama 3 tahun. 3. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk menunda pembayaran insentif kinerja triwulanan Dewan Komisaris mulai Triwulan III Tahun 2012 sampai dengan Dewan Komisaris menyampaikan penjelasan indicator kinerja, analisa dan pertimbangan Komite Renumerasi dan Nominasi dalam pemberian insentif tersebut pada RUPS 2013 yang akandatang. 4. Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan atas penempatan Deposito pada BPR Tapin Tengah, BPR Amuntai Tengah dan BPR Tapin Selatan masingmasing sebesar Rp. 500.000.000,00, dengan jangka waktu masing-masing 12 bulan dan Bungan 8 % setahun. 5. Meminta kepada Direksi agar memperhatikan pencapaian target RBB periode Maret 2012 meliputi target UUS, mengevaluasi kendala dalam realisasi target jaringan kantor, lebih menggali potensi dana masyarakat di daerah dalam rangka BRC dan memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku khususnya perhitungan KPMM. 6. Dewan Komisaris menyetujui usulan revisi RBB Periode 2012-2014 karena adanya permintaan Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan, perubahan jaringan kantor, perubahan jaringan EDC, relokasi beberapa unit kantor dan perubahan waktu pelaksanaan dari Semester I ke Semester II tahun 2012. 7. Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat menyetujui Pedoman Alih Daya dengan beberapa catatan. 8. Dewan Komisaris setelah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menyetujui usulan Direksi untuk menaikkan penghasilan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tahun buku 2012.

3


9. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi agar Divisi Kredit terus memperhatikan dan melakukan pembinaan khusus terhadap cabang-cabang yang posisi NPL nya cukup tinggi, dan dalam pemberian kredit supaya dianalisa secara sehat, administrasi kredit lengkap dan pasca pemberian kredit dilakukan monitoring atau pengawasan secara kontinyu. 10. Dalam rangka memantau kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku Dewan Komisaris meminta agar Direksi dapat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara rutin kepada Dewan Komisaris. 11. Meminta kepada Direksi untuk melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan petugas di bidang pemasaran kredit dan membangun budaya kredit yang sehat yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Hal tersebut perlu dilakukan karena berrdasarkan hasil pemeriksaan rutin oleh Divisi Internal Audit kesalahan mendasar dan berulang yang berpotensi Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Legal serta Risiko Reputasi yang terjadi di cabang-cabang disebabkan kelemahan mendasar pada kualitas dan kompetensi SDM, sehingga dalam setiap keputusan mengabaikan azas prudential banking, dan tingkat kepatuhan yang berakibat banyaknya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. 12. Meminta kepada Direksi untuk meningkatkan pemantauan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah di Cabang Utama Banjarmasin dan pembiayaan bermasalah di Cabang Syariah Kandangan. 13. Meminta kepada Direksi agar dalam rangka pemilihan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun 2012 benar-benar dilakukan dengan cermat dan dalam lingkup sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan SOP. 14. Dewan Komisaris berpendapat Direksi perlu menerbitkan SK Direksi tersendiri atas RKAT yang diusulkan Divisi Internal Audit yang telah disetujui oleh Direksi mengingat RKAT atau PKAT merupakan ikatan kerja yang digunakan sebagai salah satu alat pengendalian manajemen terhadap audit Bank. Disamping itu juga meminta agar mengalihkan penyimpanan kunci cadangan khazanah dan brankas serta penerimaan Laporan Pengaduan Nasabah dari Divisi Internal Audit ke Divisi lain.

4


15. Meminta kepada Direksi untuk menindaklanjuti Laporan Tahun 2011 yaitu mengenai pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas jasa produksi pegawai yang sesuai Kepmendagri No. 154 tahun 1995 tidak termasuk sebagai pajak yang menjadi beban Bank, dan menyelesaikan Saldo Rekening Antar Kantor sebesar Rp 213.062.744,45 yang belum selesai ditindaklanjuti. 16. Menyetujui untuk memberikan persetujuan di awal terkait dengan kegiatan Pooling of Fund APEX BPR Kalsel yaitu pemberian fasilitas likuiditas dan/atau fasilitas dana bergulirkepada BPR anggota dengan total plafond maksimal Rp. 2.100.000.000,00 ditambah dengan committed facility line dari Bank Kalsel senilai 100% dari total dan SWM anggota, atau maksimal 5 kali SWM dari setiap BPR anggota. 17. Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui atas konsep BP Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. 18. Meminta agar Direksi lebih meningkatkan pemantauan terhadap pemenuhan GWM agar di masa yang akan datang kesalahan yang mengakibatkan dikenakan sanksi kewajiban membayar pelanggaran pemenuhan GWM tidak terulang kembali. 19. Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat menyetujui atas konsep BP SDM Buku-1 Pedoman Pengelolaan SDM. 20. Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2013-2015 seperti yang tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No.01 Tahun 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Bisnis Bank PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015. 21. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar dalam penyusunan Corporate Plan Bank termasuk blue print SDM memperhatikan penetapan kebijakan strategis ke depan, pemenuhan kebutuhan modal bank, penyaluran kredit produktif dengan tetap memperhatikan posisi kredit mikro, kecil dan menengah (MKM), meningkatkan jaringan kantor untuk memperluas pelayanan di seluruh Kalimantan Selatan dan tetap berpedoman kepada program BRC. Khusus penyusunan blue print SDM perlu dirancang berdasarkan konsep Human Capital Management System yaitu pembenahan menyeluruh di setiap aspek pengelolaan SDM. Perencanaan harus realistis, terukur, dapat dipahami, dapat dicapai, dan dapat ditindaklanjuti.

5


22. Dewan Komisaris memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Draft Perjanjian Kerjasama antara Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Kantor Akuntan Publik Drs. J.Tanzil & Rekan selaku Auditor Laporan Keuangan PT. Basnk Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012. 23. Menyetujui Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Umum atas nama PT. Sarana Kalsel Ventura sebagai pihak terkait dengan Bank, dengan plafond kredit maksimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan Rp. 200.000.000,00 dengan jangka waktu 12 bulan sejak jatuh tempo atau sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013. 24. Meminta kepada Direksi agar penyampaian laporan Keuangan Publikasi dan penyampaian laporan lainnya yang akan datang senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kelambatan seperti halnya laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Tahun 2012 yang seharusnya diumumkan di websie Bank Kalsel paling lambat tanggal 19 November 2012 baru diumumkan pada tanggal 21 November 2012. v. Rapat Pelaksanaan rapat oleh Dewan Komisaris selama tahun 2012 berjumlah 18 (delapanbelas) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi dan hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah serta didokumentasikan secara tertib dan baik, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut : Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat : No.

Nama Dewan Komisaris

Total Rapat

Jlh Hadir

%

1.

H.A.M Syahbana

18

12

69

2.

H. Asmaji Darmawi

18

18

100

3.

Badaruzzaman

18

16

89

4.

Napsiani Samandi

18

17

94

Sedangkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan sebanyak 20 (duapuluh) kali, dengan data kehadiran sebagai berikut : a. Data kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi

6


No.

Nama Dewan Komisaris

Total Rapat

Jlh Hadir

%

1.

H.A.M Syahbana

20

18

90

2.

H. Asmaji Darmawi

20

19

95

3.

Badaruzzaman

20

16

80

4.

Napsiani Samandi

20

19

95

b. Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi No.

Nama Direktur

Total Rapat

Jlh Hadir

%

1.

H. Juni Rifat

20

8

40

2.

H. Irfan

20

9

45

3.

H.A Fahri Saifuddin

20

11

55

4.

H. Supian Noor

20

5

25

Keterangan : Rapat koordinasi tidak selalu harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, tetapi hanya terbatas pada anggota Direksi yang berkepentingan sesuai bidang tugas. A2. DIREKSI i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Bank Kalsel sampai dengan bulan Desember 2012 berjumlah 4 (empat) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Seluruh anggota Direksi Bank Kalsel sampai dengan Desember 2012 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada bank atau perusahaan lain.

7


ii. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai dengan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti : 1. Satuan Kerja Audit Intern; 2. Unit kerja Manajemen Risiko; 3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dan 4. Unit kerja anti fraud. Selain itu Direksi juga membentuk komite-komite, diantaranya : 1. Komite Manajemen Risiko; 2. Komite Pengarah IT; 3. Komite Aset (ALCO); 4. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP). iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Direksi Bank Kalsel memiliki kemampuan dan kelayakan yang memadai, hal tersebut dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test). Susunan Direksi Bank Kalsel per Desember 2012 sebagai berikut : 1. H. Juni Rifat sebagai Direktur Utama (Direksi Independen) 2. H. Irfan sebagai Direktur Operasional (Direksi Independen) 3. H.A Fahri Saifuddin sebagai Direktur Kepatuhan (Direksi Independen) 4. H. Supian Noor sebagai Direktur Bisnis (Direksi Independen) iv. Rapat Sampai periode Desember 2012 Direksi melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, hasil pembahasan rapat telah di catat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik. Jumlah rapat ini tidak termasuk atau di luar rapat yang dilakukan anggota Direksi sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Komisaris atau komite Dewan Komisaris. Data kehadiran Direktur dalam rapat, tercatat sebagai berikut :

8


No.

Nama Direktur

Total Rapat

Jlh Hadir

%

1.

H. Juni Rifat

12

11

92

2.

H. Irfan

12

12

100

3.

H.A Fahri Saifuddin

12

12

100

4.

H. Supian Noor

12

12

100

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE B1. KOMITE AUDIT i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2012, susunan keanggotaan Komite Audit terdiri dari : Nama

Jabatan

Keahlian

Ketua/Komisaris

Perbankan

Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK

Anggota Pihak Independen

Akuntansi

Poernomo Hadi Suntoro


Perbankan

Badaruzzaman

ii. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, kantor akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank

9


Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 6. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). iii. Program Kerja dan Realisasi Selama tahun 2012 Komite Audit menetapkan program kerja sebagai berikut : No.

Rencana Kerja

Realisasi

1.

Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil audit rutin yang dilakukan oleh Divisi Internal audit terhadap operasional Cabang dan Divisi

Terpenuhi

2.

Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bank Indonesia serta pemeriksaan keuangan eksternal lainnya

Terpenuhi

3.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan Direksi atas temuan hasil pemeriksaan oleh DIA, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksaan Bank Indonesia.

Terpenuhi

4.

Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi angka 1, angka 2 dan 3 kepada Ketua Dewan Komisaris Bank Kalsel agar Dewan Komisaris dapat meminta perhatian apabila terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut pihak-pihak Direksi bank kalsel

Terpenuhi

5.

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor

Terpenuhi

10


Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) agar dapat ditetapkan sebagai Auditor Independen 6.

Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik apakah telah sesuai dengan standar audit yang berlaku

Terpenuhi

7.

Menghadiri exit meeting sehubungan dengan audit rutin Divisi Internal Audit baik yang diadakah di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat bank kalsel

Terpenuhi

8.

Menyelenggarakan rapat komite Audit minimal sebulan sekali, menuangkan hasilnya dalam risalah rapat dan menatausahakan risalah tersebut dengan baik. Disamping itu jika diperlukan mengikuti rapat Dewan Komisaris yang relevan

Terpenuhi

9.

Menyampaikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris disertai saran untuk diteruskan kepada Direksi bank kalsel agar Direksi bank kalsel dapat menindaklanjuti hal- hal yang perlu mendapat perhatian.

Terpenuhi

10.

Menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris bank kalsel paling lambat selesai Januari 2013

Terpenuhi

B2. KOMITE PEMANTAU RISIKO i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2012, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari : Nama H.A.M. Syahbana

Jabatan

Keahlian

Ketua/Komisaris

Hukum

11


Sofyani, SE


Perbankan

ii. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, mengukur, meamnatau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (evans) yang dapat menimbulkan kerugian. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta penetapan limit. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi serta sistme informasi manajemen risiko. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk selanjutnya member masukan kepada Dewan Komisaris serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko. 8. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko menetapkan program kerja sebagai berikut : No.

Rencana Kerja

Realisasi

1.

Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam pertemuan

Belum Terpenuhi

12


secara informasi aktif dan periodik 2.

Melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap profi risiko yang merupakan laporan periodik triwulan dan merupakan proses up dating dari pelaksanaan manajemen risiko dan implementasi dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko

Terpenuhi

3.

Ikuti serta dengan Divisi Internal Audit (DIA) dalam pelaksanaan exit meeting dengan Divisi dan Cabang (konvensional + Syariah) yang telah pelaksanaan auditnya

Terpenuhi

4.

Melakukan evaluasi hasil audit rutin yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit terhadap operasional cabang (konvensional + cabang) dan Divisi serta Kelompok yang berada di Kantor Pusat

Terpenuhi

5.

Menyampaikan rekomendasi kepada manajemen melalui Dewan Komisaris atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko

Terpenuhi

6.

Melaksanakan rapat koordinasi/ pembahasan dengan Direktur Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko apabila diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko

Belum Terpenuhi

7.

Mengikuti rapat/pembahasan yang diselenggarakan Dewan Komisaris

Terpenuhi

8.

Mengikuti workshop/pelatihan dalam rangka penambahan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen risiko

Terpenuhi

B3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 13


i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi Desember 2012, susunan Remunerasi dan Nominasi terdiri dari : Nama

keanggotaan

Komite

Jabatan

Keahlian

H. Asmaji Darmawi

Ketua/Komisaris

Manajemen

Napsiani Samandi

Anggota/Komisaris

Perbankan

Anggota

Ekonomi

Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si

Pihak Non Independen Any Mardiani

Anggota

SDM

Pihak Non Independen ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Memberikan mengenai :

rekomendasi

kepada

Dewan

Komisaris

a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

14


iii. Program Kerja dan Realisasi Selama tahun 2012 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan program kerja sebagai berikut : No.

Rencana Kerja

Realisasi

1.

Evaluasi atas remunerasi yang berlaku saat ini, khususnya remunerasi pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan Dewan Pengawas Syariah untuk diajukan kembali pada RUPS pertama Perseroan Terbatas

Terpenuhi

2.

Keterlibatan Dewan Komisaris terhadap mutasi dan pengangkatan kembali pejabat eksekutif (implementasi SE BI Nomor 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum)

Belum Terpenuhi

3.

Pemantauan dan evaluasi atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang terkait dengan SDM terutama di bidang remunerasi dan nominasi

Terpenuhi

4.

Penyesuaian gaji karyawan, terkait dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP)

Terpenuhi

5.

Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Terpenuhi

6.

Penetapan seorang sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana ditetapkan berasal dari Divisi SDM dimana unit kerja ini merupakan anggota ex-officio dari bank kalsel dalam Komite Remunerasi dan Nominasi

Terpenuhi

15


C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN C1. FUNGSI KEPATUHAN Bank telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan serta menunjuk salah seorang direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Unit kerja kepatuhan dibentuk secara independen yang terpisah dengan unit kerja operasional Laporan-laporan unit kerja kepatuhan terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu : 1. Laporan berkala, dan 2. Laporan insidentil atau khusus Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan kepada Direktur Utama dan laporan setiap semester atau 6 (enam) bulan disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum batas waktu berakhir. Sedangkan untuk laporan insidentil atau khusus tidak ada yang disampaikan, hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan bank yang dimintakan pengujian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aktivitas fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia dan Pedoman internal bank. C2. FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi pengendalian internal pada dasarnya melekat pada setiap fungsi unit kerja, namun untuk memastikan pengendalian internal tersebut berjalan efektif, bank sesuai perundangan yang berlaku membentuk unit kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan untuk mengetahui sedini mungkin suatu penyimpangan bank membentuk pula unit kerja Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D). Dalam melaksanakan fungsinya SKAI tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan. SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 dan Pedoman Intern yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Kalsel. Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Kepatuhan; 3. Dewan Komisaris.

16


Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia. C3

FUNGSI AUDIT EKSTERN Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS. Pelaksanaan audit laporan keuangan dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN D1. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank; 2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ketentuan Manajemen Risiko dan/atau anggaran dasar. Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Menetapkan kebijakan limit, 2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi. Untuk meminimalisir risiko atas pemberian kredit, bank juga membentuk fungsi ARK (Analis Risiko Kredit). D2. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bank Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan : 1. wewenang memutus kredit/pembiayaan; 2. batas maksimal pemberian kredit; 3. wewenang transaksi penempatan dana masing-masing user; 4. penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau margin, bagi hasil; 5. wewenang penarikan atau pengeluaran kas.

17


D3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bank Kalsel sudah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, namun diakui aplikasi tersebut belum dapat diketahui efektifitasnya D4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank Kalsel ditetapkan dalam bentuk : 1. Setiap kebijakan diupayakan dengan sistem dual costudy dan/atau four eyes principle; 2. Pengawasan berjenjang; 3. Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI; 4. Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan atau pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan. E. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Dalam periode tahun 2012 Bank Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel di bawah ini : JUMLAH NO.

PENYEDIAAN DANA DEBITUR

1.

Kepada Pihak Terkait

2.

Kepada Debitur Inti :

NOMINAL

92

Rp

38.760.125.869

a. Individu

9

Rp 391.598.427.430

b. Grup/Debitur

16

Rp 767.619.043.800

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK Pada tahun 2012 bank telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada : 1. Bank Indonesia; 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 3. Lembaga pemeringkat di Indonesia;

18


4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; 5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); 6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; 7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, Selain kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan web site atau homepage : www.bankbpdkalsel.co.id . G. RENCANA STRATEGIS BANK Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Setiap rencana bisnis bank (business plan) telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Kalsel. Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu : G1. RENCANA BISNIS JANGKA PENDEK Rencana bisnis jangka pendek sebagaimana disampaikan dalam rencana bisnis bank umum sebagaimana disampaikan kepada Bank Indonesia, diantaranya : -

Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) non Pemerintah Daerah;

-

Meningkatkan penyaluran kredit produktif.

G2. RENCANA BISNIS JANGKA MENENGAH (1 - 5 TAHUN) Melaksanakan program BPD Regional Champion (BRC) yang dititikberatkan kepada peningkatan modal inti khususnya modal disetor agar antara modal inti sesuai dengan kegiatannya usahanya. H. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank Kalsel. I. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.

19


J. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Selama tahun 2012, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank Kalsel kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN No.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

Orang

Rp

Orang

Rp

1.

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

4

3.197.013.101

4

16.850720.072

2.

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :

4

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000 00 00000000000 00000000000 0

4

000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 0

a. dapat dimiliki

0

0

b. tidak dapat di miliki *)

879.050.000

1.585.400.000

4.076.063.101

18.436.120.070

Total Keterangan :

*) berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan. K. KEPEMILIKAN SAHAM Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel tidak memiliki saham Bank Kalsel. L. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Untuk rasio penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai Bank Kalsel tahun 2012 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

20


No.

Perbandingan Penghasilan/Gaji

Rasio

1.

Pegawai Tertinggi : Pegawai Terendah

9.63 : 1

2.

Direktur Tertinggi : Direktur Terendah

1.11 : 1

3.

Komisaris Tertinggi : Komisaris Terendah

1.11 : 1

4.

Direktur Tertinggi : Pegawai Tertinggi

2.23 : 1

5.

Direktur Tertinggi : Pegawai Terendah

21.51 : 1

Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat di kelompok sebagai berikut : (satuan orang)

Jenis Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Komisaris

di atas Rp 2 miliar

-

-

di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar

-

-

di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar

1

-

Rp 500 juta ke bawah

3

4

*) hanya berupa akumulasi gaji atau penghasilan yang diterima atau dibayar dalam setiap bulan M. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Pada tahun 2012 di Bank Kalsel telah diterjadi 1 (satu) peristiwa penyimpangan dengan keterangan sebagai berikut : -

Pelaku penyimpangan

: pegawai tetap

-

Proses penyelesaian

: dilakukan secara internal

-

Progres

-



Permasalahan

: sudah selesai



Pelaku

: diberikan sanksi administrasi

Aktivitas penyimpangan

: Kredit

Secara lengkap data diuraikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Internal Fraud

Pengurus

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak

21


Dalam 1 tahun

Tetap 2011

2012

2011

2012

2011

2012

Total Fraud

-

-

-

1

-

-

Telah diselesaikan

-

-

-

1

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaian nya

-

-

-

-

-

-

Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

N. PERMASALAHAN HUKUM Selama tahun 2012 perkara yang sudah dilakukan persidangan hanya 2 (dua) perkara perdata, yaitu : 1. Gugatan penguasaan sertifikat atas agunan fasilitas kredit, dan 2. Gugatan atas penguasaan tanah yang dipergunakan oleh bank untuk salah satu kantor cabang. Data masalah hukum Bank Kalsel pada periode 31 Desember 2012 tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini : Jumlah Permasalahan Hukum Perdata

Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

-

-

Dalam proses penyelesaian

2

-

Total

2

-

22


O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama periode 2012, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest), benturan kepentingan tersebut terjadi pada aktivitas pemberian kredit atau pembiayaan bank dalam rangka program kesejahteraan kepada karyawan bank (house ownership program atau car ownership program) dimana peminjam melakukan analisa sendiri atas pengajuan kreditnya dan/atau memutuskan kredit atau pembiayaan atas nama dirinya sendiri serta pihak peminjam dan pihak yang mewakili bank pihak yang sama. P. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank Kalsel sampai dengan tahun 2012 belum menerbitkan saham dan/atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK Pada tahun 2012 Bank Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan untuk kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan. Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank Kalsel diuraikan dalam program : 1. Pendidikan; 2. Sosial Kemasyarakatan; 3. Kesehatan; 4. Agama 5. Sosial UMKM; 6. Bencana Alam, dan 7. Lingkungan Jenis kegiatan, pihak penerima dan besarnya dana yang di terima diuraikan sebagai berikut : 1. Bantuan LCD kepada SD Islam Al Fatah sebesar Rp 3.900.000,00 2. Pembangunan ruang kelas Lembaga Pendidikan Sabilal Muhtadin sebesar Rp 100.000.000,00 3. Pembuatan dan pemasangan majalah dinding pada 30 sekolah di Marabahan sebesar Rp 15.000.000,00 4. Bantuan dana untuk anak sekolah tidak mampu di Kabupaten Balangan bekerjasama dengan BEM FE Unlam sebesar Rp 10.000.000,00

23


5. Pelaksanaan edukasi perbankan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru sebesar Rp 63.581.000,00 6. Bantuan paket sembako sebanyak 200 paket di Kabupaten Barabai sebesar Rp 10.000.000,00 7. Pelaksanaan bedah rumah masyarakat kurang mampu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 (dua) rumah sebesar Rp 21.450.000,00 8. Pembangunan 10 (sepuluh) toilet untuk rumah warga kurang mampu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 15.000.000,00 9. Bantuan perbaikan rumah warga kurang mampu sebnyak 1 (satu) orang di Kabupaten Banjar Rp 10.244.000,00 10. Bantuan paket sembako sebanyak 130 (seratus tigapuluh) bagi pasukan kuning dalam rangka hari jadi Kota Banjarbaru sebesar Rp 13.000.000,00 11. Pelaksanaan program UMKM award sebesar Rp 240.000.000,00 12. Bantuan kegiatan donor darah bekerjasama dengan pihak Korem 101/Antasari sebesar Rp 10.000.000,00 13. Bantuan pelaksanaan sunatan massal dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 26.250.000,00 14. Bantuan pelaksanaan sunatan massal dan donor darah untuk anakanak kurang mampu di daerah Satui sebesar Rp 25.000.000,00 15. Pemberian bantuan kepada pondok Pesantren Tahfizul Qur’an Nurul Hidayah sebesar Rp 7.200.000,00 16. Pemberian bantuan sembako kepada korban banjir rob dan putting beliung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 10.000.000,00 17. Pemberian bantuan korban kebakaran di kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.125.000,00 18. Pemberian bantuan untuk korban banjir di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Banjar sebesar Rp 9.950.000,00 19. Bantuan pembelian 4 (empat) buah armada kebersihan di Kabupaten Tabalong sebesar Rp 90.400.000,00 20. Bantuan untuk penghijauan lingkungan sebanyak 50 (lima puluh) di Kabupaten Tapin beserta tanamannya sebesar Rp 12.150.000,00 21. Bantuan 20 (dua puluh) unit bank sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp 34.000.000,00 22. Bantuan bak sampah untuk lingkungan sekolah dasar negeri (SDN Alalak Banjarmasin) sebesar Rp 1.000.000,00

24


R. HASIL KESIMPULAN UMUM PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE R1. NILAI KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Kalsel pada Tahun 2012 dengan nilai komposit 2,800 atau dengan Predikat Komposit "CUKUP BAIK". R2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : NO.

ASPEK YANG DINILAI

BOBOT (a)

PERING KAT (b)

NILAI (a) x (b)

1

Pelaksanaan 10,00 % Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

3

0.300

2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

20,00 %

3

0.600

3

Kelengkapan dan 10,00 % Pelaksanaan tugas dan komite

3

0.300

4

Penanganan benturan kepentingan

10,00 %

3

0.300

5

Penerapan fungsi kepatuhan bank

5,00 %

3

0.150

6

Penerapan fungsi audit intern

5,00 %

3

0.150

7

Penerapan fungsi audit ekstern

5,00 %

3

0.150

CATATAN

25


8

Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian

7,50 %

3

0.225

9

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure).

7,50 %

3

0.225

10

Transparansi 15,00 % kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal

2

0.300

11

Rencana strategis bank

5,00 %

2

0.100

Nilai Komposit

100%

2.800

Cukup Baik

R3. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA Kelemahan pelaksanaan GCG pada bank kalsel diantaranya disebabkan karena : 1. Prinsip-prinsip GCG belum secara optimal dilaksanakan dalam operasional bank; 2. Masih adanya transaksi yang mengandung kepentingan dalam melaksanakan operasional

benturan

Penyebab terjadi kelemahan tersebut dikarenakan : 1. Pelaksanan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bank belum dilaksanakan secara maksimal; 2. Belum adanya goodwill untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara maksimal. R4. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) DAN WAKTU PENYELESAIANNYA Rencana tindak dan waktu penyelesaian dilakukan sebagaimana disampaikan dalam laporan self assessment. 26


R5. KEKUATAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kekuatan bank untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya karena : 1. Adanya regulasi dari Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank menerapkan prinsip-prinsip dalam setiap aktivitasnya; 2. Adanya audit rutin yang dilaksanakan oleh pihak eksteren atas pelaksanaan kegiatan bank;

27


II.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL UNIT USAHA SYARIAH

A. KESIMPULAN UMUM DARI HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIT USAHA SYARIAH A1. PENILAIAN KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada Tahun 2012 dengan nilai 2,00 atau dengan Predikat Komposit "BAIK". A2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : No.

Faktor

Peringkat (a)

Bobot (b)

Nilai (a) X (b)

1

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS

2

35 %

0.70 %

2

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Syariah

2

20 %

0.40 %

3

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

2

10 %

0.20 %

4

Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti

2

10 %

0.20 %

5

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

2

25 %

0.50 %

28


Nilai Komposit

100 %

Predikat

2.00 Baik

A3. KELEMAHAN DAN KEKUATAN PELAKSANAAN GCG Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Unit Usaha Syariah Bank Kalsel periode tahun 2012 adalah : Belum maksimalnya penerapan GCG. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance diantaranya : Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dan integritas dalam mengembangkan bisnis syariah. A4. LANGKAH PERBAIKAN BESERTA TARGET WAKTU PELAKSANAAN Sesuai dengan yang disampaikan dalam kertas kerja self assessment. A5. REALISASI PELAKSANAAN LANGKAH PERBAIKAN SEBELUMNYA BESERTA KENDALA PENYELESAIANNYA

PERIODE

Penunjukan Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) sudah dilaksanakan dan sudah disetujui oleh RUPS. B. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEMBAGA LAINNYA Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, kalaupun ada perangkapan jabatan namun hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. C. DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH UUS Unit Usaha Syariah dalam periode tahun 2012 tidak ada menggunakan lembaga konsultan. D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) Remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel pada periode tahun 2012 dapat digambarkan sebagai tabel dibawah ini : Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya 1. Remunerasi

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Orang 3

Rupiah Rp

184.089.791,00

29


2. Fasilitas lainnya : a. Yang dapat dimiliki

Rp

0,00

b. Yang tidak dapat dimiliki

Rp

0,00

Total

3

Rp

184.089.791,00

Jumlah anngota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini : Jumlah Remunerasi per orang

Jumlah Dewan Pengawas

Dalam 1 tahun

Syariah

Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 1 miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah

3

E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah selama tahun 2012 sebanyak 13 (tigabelas) kali, dengan jumlah kehadiran masingmasing anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : Dewan Pengawas Syariah

Total Rapat

Jumlah Kehadiran

%

Prof Dr. H. Kamrani Buseri, MA

13

13

100

KH. Husin Nafarin, Lc, MA

13

12

92

Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH

13

12

92

F. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Jumlah penyimpangan yang terjadi dalam periode tahun 2012 tidak kasus penyimpangan, secara lengkap informasi dapat disampaikan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut : Internal Fraud

Pengurus

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

30


Dalam 1 tahun

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Total Fraud

-

-

1

-

-

-

Telah diselesaikan

-

-

1

-

-

-

Dalam proses penyelesaian diinternal UUS

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaian nya

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

-

-

G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM BAIK PERDATA MAUPUN PIDANA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Dalam tahun 2012 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel. Dalam tabel informasi terkait dengan permasalahan hukum dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Permasalahan hukum Perdata

Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

-

-

Dalam proses penyelesaian

-

-

H. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL (JUMLAH MAUPUN PENERIMA DANA) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel selama ini dilakukan secara terkonsentrasi oleh Bank Kalsel secara keseluruhan dan tidak mengenal adanya pembagian terhadap UUS dan Konvensional namun dalam laporan ini untuk penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan pihak penerima bantuan kami informasikan pada laporan Bank Kalsel konvensiona.

31


I. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA I1.

SUMBER PENDAPATAN NON HALAL Bank belum mencatat dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada.

I2.

NILAI PENDAPATAN NON HALAL Sehubungan tidak adanya kegiatan non halal, maka nilai pendapatan non halal juga tidak ada.

I3.

PENGUNAAN Dikarenakan tidak adanya sumber dana dan jumlah pendapatan non halal secara otomatis bank juga tidak ada menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Demikian laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan GCG pada Bank Kalsel. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

H.A.M. SYAHBANA Komisaris Utama

H. JUNI RIF’AT Direktur Utama

32

Laporan Pelaksanaan GCG bank kalsel tahun 2012 I. LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL KONVENSIONAL

Recommend Documents