LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK KALSEL (KONVENSIONAL & UUS) PERIODE DESEMBER 2011
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
I.
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL KONVENSIONAL
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI A1. DEWAN KOMISARIS i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris per 31 Desember 2011 berjumlah 4 (empat) orang, jumlah ini sama dengan jumlah Direksi Seluruhnya merupakan Dewan Komisaris Independen dan berdomisili seluruhnya di Inonesia khususnya provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Dewan Komisaris Bank Kalsel yang ada, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 14/ PBI/ 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu : 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang harus diwujudkan dalam : a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal d. Penerapan manajemen pengendalian intern
risiko,
termasuk
sistem
1
e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar f. Rencana strategis bank g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2., komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank 5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Dewan Komisaris di larang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundangan yang berlaku Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Dewan Komisaris Bank Kalsel memiliki kemampuan dan Kelayakan yang dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test). Dewan Komisaris Bank Kalsel sampai dengan periode 31 Desember 2011 1. H.A.M Syahbana sebagai Ketua Dewan Komisaris (Komisaris Independen) 2. H. Asmaji Darmawi sebagai anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen)
2
3. Badaruzzaman sebagai anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) 4. Napsiani Samandi sebagai anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) iv. Rekomendasi Rekomendasi selama tahun 2011 yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi diantaranya mengenai : 1. Meminta agar Direksi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan penerapan manajemen risiko dan internal control bank. 2. Mendukung rencana pembiayaan/ pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, khususnya kepada PDAM Bandarmasih dan PDAM Intan Banjar dikabupaten Banjar dengan besaran komitmen sebesar Rp 120.000.000.000,00. 3. Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) berbasiskan strategic business unit. 4. Menyetujui usulan perubahan biaya terkait pengembangan jaringan Unit Usaha Syariah dan rencana pengembangan TSI pada pos anggaran aktiva tetap dan inventaris. 5. Meminta agar dalam menyusun rencana bisnis disamping, melaksanakan visi dan misi bank, juga harus dilakukan secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan menajemen risiko dalam lingkup yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank. 6. Dewan Komisaris dapat menyetujui penyempurnaan pedoman penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25/ PBI/ 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 12/ 23/ DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum. 7. Dewan Komisaris dapat menyetujui rancangan SOP APEX BPR KALSEL yang telah mengakomodir seperti yang disusun Bank Indonesia dalam generic model APEX. 8. Sejalan dengan besarnya pemberian wewenang memutus kredit kepada cabang (Rp 2 Milyar untuk Cabang dan Rp 2.5 Milyar untuk Cabang Utama) diharapkan Divisi Kredit lebih giat 3
melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian kredit yang dilakukan oleh cabang agar tidak menjadi kredit bermasalah dikemudian hari. 9. Peningkatan pemberian wewenang pemutusan kredit kepada cabang hendaknya disertai dengan peningkatan kualitas SDM secara kontinyu untuk memperbaiki kelemahan dalam pemberian kredit khususnya yang berkenaan dengan kemampuan analisa dan legalitas pengikatan kredit. 10. Memintakan agar setiap pelaksanaan exit meeting berkenaan dengan pemeriksaan rutin oleh Divisi Internal Audit atau Satuan Kerja Audit Intern baik yang diadakan di Kantor Pusat maupun di kantor-kantor cabang dibuatkan risalah rapat. Risalah tersebut supaya disampaikan pula kepada Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat mengikuti hasil-hasil pelaksanaan exit meeting. 11. Memperbaiki kelemahan-kelemahan temuan Divisi Internal Audit (DIA) yang bersifat administratif agar tidak berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan/ merugikan bank dikemudian hari. 12. Senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selalu berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku agar kelemahan/ pelanggaran yang terjadi, tidak terulang kembali. 13. Meminta untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan Divisi Internal Auidt, BPKP dan Bank Indonesia dalam kurun waktu/batas waktu yang ditetapkan. 14. Pelaksanaan audit secara bertahap telah mengacu kepada risk based audit, namun diharapkan agar kepekaan terhadap identifikasi, mitigasi potensi risiko dapat ditingkatkan dan lebih komprehensif, mengingat bahwa masih banyak inheren risk dalam setiap hasil temuan belum teridentifikasi, selain itu sebaiknya tindak lanjut terhadap hasil temuan dapat merujuk pada risk taking unit, sehingga proses hasil temuan akan dapat selesai dan tuntas. 15. Apa yang tersaji dari laporan audit yang disampaikan Divisi Intrenal Audit, laporan profil risiko dan evaluasi komite pemantau risiko yang tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris, kepada Divisi terkait agar aktif memonitor dan merespon serta menindaklanjuti guna meminimalisir risiko.
4
16. Melakukan evalausi bersama oleh Divisi terkait terhadap temuan yang berulang dan hampir disemua cabang mengenai kewajiban memiliki dan memelihara single CIF/ Customer Identification File sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 17. Khusus untuk penilaian risiko pada seluruh auditable activities terhadap risk factor secara umum risk classification dinilai dengan kriteria yang belum sesuai dan tidak sinkron bila dikonfirmasi dengan hasil temuan yang ada, dimana masih terdapat beberapa risk factor yang memiliki potensial risk sesuai hasil temuan, namun dinilai dengan risk classification yang cenderung lebih rendah disbanding dengan existing risk. v. Rapat Pelaksanaan rapat oleh Dewan Komisaris selama tahun 2011 berjumlah 27 (duapuluhtujuh) kali di luar rapat koordinasi dengan Direksi dan hasil pembahasan rapat telah dicatat dalam risalah serta didokumentasikan secara tertib dan baik, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut : Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat : No.
Nama Dewan Komisaris
Total Rapat
Jlh Hadir
%
1.
H.A.M Syahbana
27
26
96
2.
H. Asmaji Darmawi
27
27
100
3.
Badaruzzaman
27
22
81
4.
Napsiani Samandi
27
14
52
Catatan : Dewan Komisaris atas nama Napsiani Samandi, efektif diangkat pada bulan Juni 2011 Sedangkan untuk pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan data kehadiran sebagai berikut : a. Data kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat koordinasi
5
No.
Nama Dewan Komisaris
Total Rapat
Jlh Hadir
%
1.
H.A.M Syahbana
15
13
87
2.
H. Asmaji Darmawi
15
15
100
3.
Badaruzzaman
15
15
100
4.
Napsiani Samandi
15
8
53
Total Rapat
Jlh Hadir
%
b. Data kehadiran Direksi dalam rapat koordinasi No.
Nama Direktur
1.
H. Juni Rifat
15
6
40
2.
H. Irfan
15
7
47
3.
H.A Fahri Saifuddin
15
7
47
4.
H. Supian Noor
15
5
33
Catatan : -
Sdr Napsiani Samandi dan H. Supian Noor menjabat sebagai Dewan Komisaris dan atau Direktur Bisnis baru bulan Juni 2011.
-
Rapat koordinasi tidak selalu harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, tetapi hanya terbatas pada anggota Direksi yang berkepentingan sesuai bidang tugas.
A2. DIREKSI i. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Bank Kalsel sampai dengan bulan Desember 2011 berjumlah 4 (empat) orang, seluruh Direksi bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin dan semua anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif bank.
6
Seluruh anggota Direksi Bank Kalsel sampai dengan Desember 2011 tidak ada yang memegang jabatan rangkap pada bank atau perusahaan lain. ii. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai dengan anggaran dasar. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah membentuk satuan kerja atau unit kerja yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia, seperti : 1. Satuan Kerja Audit Intern; 2. Unit kerja Manajemen Risiko; 3. Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, dan Selain itu Direksi juga membentuk komite-komite, diantaranya : 1. Komite Manajemen Risiko; 2. Komite Pengarah IT; 3. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan (KKP); iii. Uji Kemampuan dan Kelayakan Seluruh Direktur Bank Kalsel memiliki kemampuan dan kelayakan yang memadai, hal tersebut dibuktikan dengan telah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia (lulus Fit and Proper Test) untuk seluruh Direksi Bank Kalsel. Susunan Direksi Bank Kalsel per Desember 2011 sebagai berikut : 1. H. Juni Rifat sebagai Direktur Utama (Direksi Independen) 2. H. Irfan sebagai Direktur Operasional (Direksi Independen) 3. H.A Fahri Saifuddin sebagai Direktur Kepatuhan (Direksi Independen) 4. H. Supian Noor sebagai Direktur Bisnis (Direksi Independen) iv. Rapat Selama periode 2011 Direksi melaksanakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, hasil pembahasan rapat telah di catat dalam risalah dan telah didokumentasikan secara tertib dan baik. Jumlah rapat ini tidak termasuk atau di luar rapat yang dilakukan anggota
7
Direksi sebagai komite dan rapat lainnya yang dilakukan dengan Dewan Komisaris atau komite Dewan Komisaris. Data kehadiran Direktur dalam rapat, tercatat sebagai berikut : No.
Nama Direktur
Total Rapat
Jlh Hadir
%
1.
H. Juni Rifat
26
24
92
2.
H. Irfan
26
23
88
3.
H.A Fahri Saifuddin
26
24
92
4.
H. Supian Noor
26
11
42
Catatan : H. Supian Noor diangkat sebagai Direktur Bisnis sejak bulan Juni 2011. Dalam pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh Bank Kalsel tidak hanya dihadiri oleh anggota direksi tetapi dihadiri juga oleh pemimpin Divisi, Kelompok atau penggantinya. B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE B1. KOMITE AUDIT i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2011, susunan keanggotaan Komite Audit terdiri dari : Nama
Jabatan
Keahlian
Ketua/Komisaris Independen
Perbankan
Drs. Ec. H.M Djaperi, M.Si, AK
Anggota Independen
Akuntansi
Poernomo Hadi Suntoro
Anggota Independen
Perbankan
Badaruzzaman
8
ii. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 6. memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2011 Komite Audit menetapkan program kerja sebagai berikut : No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Melakukan review, pemantauan dan evaluasi atas audit rutin oleh Divisi Internal Audit (DIA).
Terpenuhi
2.
Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh DIA, Akuntan Publik, Badan Pemeriksaan Keuangan dan/ atau atau Bank Indonesia
Terpenuhi
3.
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan Direksi atas temuan hasil
Terpenuhi
9
pemeriksaan oleh DIA, Akuntan Publik, BPK dan/ atau Bank Indonesia. 4.
Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi angka 1, angka 2 dan 3 kepada Dewan Komisaris
Terpenuhi
5.
Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Terpenuhi
6
Meneliti kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
Terpenuhi
7
Meneliti kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan melakukan review atas laporan publikasi.
Terpenuhi
8
Menghadiri exit meeting atas pelaksanaan audit rutin yang dilaksanakan oleh DIA
Terpenuhi
9
Menyelenggarakan rapat komite Audit minimal sebulan sekali dan menuangkan hasilnya dalam risalah rapat serta menatausahakan risalah tersebut dengan baik.
Terpenuhi
10
Menyampaikan Risalah Rapat Komite Audit kepada Dewan Komisaris disertai saran untuk diteruskan kepada Direksi agar dapat menindaklanjuti hal- hal yang perlu mendapat perhatian.
Terpenuhi
B2. KOMITE PEMANTAU RISIKO i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2011, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari :
10
Nama H.A.M. Syahbana
Dr. Suhartono, SE, MM
Jabatan
Keahlian
Ketua/Komisaris Indenpenden
Hukum
Anggota
Perbankan/ Manajemen Risiko
Independen Sofyani, SE
Anggota Independen
Perbankan
ii. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi, mengukur, meamnatau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (evans) yang dapat menimbulkan kerugian. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, metodologi serta penetapan limit. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi serta sistme informasi manajemen risiko. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk selanjutnya member masukan kepada Dewan Komisaris serta usulan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko. 8. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko.
11
iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2011 Komite Pemantau Risiko menetapkan program kerja sebagai berikut : No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko, dengan melakukan penilaian terhadap pedoman dan peraturan serta diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam pertemuan secara informasi aktif dan periodik.
Terpenuhi
2.
Secara rutin melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap profi risiko yang merupakan laporan periodic triwulan dan merupakan proses up dating dari pelaksanaan manajemen risiko dan implementasi dari ketentuandan kebijakan yang telah ditetapkan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
Terpenuhi
3.
Penyampaian hasil evaluasi profil risiko dan pelaksanaan serta implementasi manajemen dan penilaian potensi risiko semester I/2011
Terpenuhi
4.
Mengikuti exit meeting yang dilakukan oleh DIA dengan Kantor Cabang
Terpenuhi
5.
Melakukan review dan evaluasi terhadap seluruh laporan hasil pemeriksaan cabang-cabang dan Divisi terhadap proses audit yang telah dilakukan DIA.
Terpenuhi
6.
Mengikuti dan/ atau menyelenggarakan rapat/pertemuan
Terpenuhi
7.
Ikut serta dalam pembahasan laporan realisasi rencana bisnis
Terpenuhi
12
8.
Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan hasil evaluasi, penilaian, pemantauan penerapan manajemen risiko pada bank
Terpenuhi
9.
Melakukan evaluasi atas manajemen risiko bank
kebijakan
Terpenuhi
10
Mengikuti seminar/ workshop dan pelatihan yang sifatnya menambah dan meningkatkan wawasan dibidang manajemen risiko
Terpenuhi
B3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI i. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Posisi 31 Desember 2011, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari : Nama
Jabatan
Keahlian
H. Asmaji Darmawi
Ketua/Komisaris Independen
Manajemen
Napsiani Samandi
Anggota/Komisaris Independen
Perbankan
Anggota
Ekonomi
Drs. Zakhyadi Arifin, M.Si
Non Independen Ridha Tahya Basri
Anggota
SDM
Non Independen ii. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kalsel memiliki tugas dan tanggung jawab berupa : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13
b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 4. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 5. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite. iii. Program Kerja dan Realisasi Selama Tahun 2011 Komite Remunerasi melaksanakan program kerja sebagai berikut :
dan
Nominasi
No.
Rencana Kerja
Realisasi
1.
Evaluasi system manajemen kompensasi berbasis kinerja
Terpenuhi
2.
Keterlibatan Dewan Komisaris terhadap mutasi dan pengangkatan pejabat eksekutif bank
Belum
3.
Penyesuaian gaji karyawan terkait dengan Penghasilan Dasar Pensiun
Belum
4.
Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Terpenuhi
5.
Tugas di luar program kerja (memberikan rekomendasi calon anggota Komisaris dan calon Direktur Bisnis)
Terpenuhi
14
C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN C1. FUNGSI KEPATUHAN Bank telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan serta menunjuk salah seorang direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Unit kerja kepatuhan dibentuk secara independen yang terpisah dengan unit kerja operasional Laporan-laporan unit kerja kepatuhan terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu : 1. Laporan berkala, dan 2. Laporan insidentil atau khusus Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan kepada Direktur Utama dan laporan setiap semester atau 6 (enam) bulan disampaikan kepada Bank Indonesia sebelum batas waktu berakhir. Sedangkan untuk laporan insidentil atau khusus tidak ada yang disampaikan, hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan bank yang dimintakan pengujian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. C2. FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi kontrol internal pada Bank Kalsel pada dasarnya melekat pada setiap fungsi unit kerja, namun untuk memastikan kontrol intern tersebut berjalan efektif, bank sesuai perundangan yang berlaku membentuk unit kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan untuk mengetahui sedini mungkin suatu penyimpangan bank membentuk pula unit kerja Kontrol Intern Cabang/Divisi (KIC/D). Dalam melaksanakan fungsinya SKAI tidak memiliki batasan dalam mengakses atau memasuki seluruh fungsi/ bagian, catatan, wilayah dan pegawai (pegawai tetap dan non tetap) serta pemeriksaan kepada dana pensiun dan dana kesejahteraan. SKAI dalam melaksanakan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 6/ PBI/ 1999 dan Pedoman Intern yang ditelah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Bank Kalsel. Hasil pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan kepada : 1. Direktur Utama; 2. Direktur Kepatuhan;
15
3. Dewan Komisaris. Selain disampaikan kepada pihak intern laporan pemeriksaan SKAI secara berkala disampaikan pula kepada Bank Indonesia. C3
FUNGSI AUDIT EKSTERN Pelaksanaan audit ekstern untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan bank dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelaksanaan penunjukan BPKP sebagai auditor laporan keuangan sudah mendapat persetujuan RUPS Namun pelaksanaan audit ini belum dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia, yang mempersyaratkan adanya perjanjian, yang berisi sekurang-kurangnya mengenai : 1. Ruang lingkup pekerjaan; 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN D1. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dalam penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko bank; 2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan/ atau pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ketentuan Manajemen Risiko dan/atau anggaran dasar. Dalam penerapan manajemen risiko Direksi memiliki fungsi dan tugas antara lain : 1. Menetapkan kebijakan limit, 2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi. Untuk meminimalisir risiko atas pemberian kredit, bank juga membentuk fungsi ARK (Analis Risiko Kredit) D2. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bank Kalsel dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, berupa kebijakan : 16
1. wewenang memutus kredit/pembiayaan; 2. batas maksimal pemberian kredit; 3. wewenang transaksi penempatan dana masing-masing user; 4. penetapan limit tarif biaya, suku bunga atau margin, bagi hasil; 5. wewenang penarikan atau pengeluaran kas. D3. KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bank Kalsel sudah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko, namun diakui aplikasi tersebut belum dapat diketahui efektifitasnya D4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem pengendalian intern yang dilakukan pada Bank Kalsel ditetapkan dalam bentuk : 1. Setiap kebijakan diupayakan dengan sistem dual costudy dan/atau four eye principle; 2. Pengawasan berjenjang; 3. Pelaksanaan audit berkala oleh SKAI; 4. Kebijakan pembatasan limit atas transaksi penarikan atau pengeluaran biaya serta memutus kredit/pembiayaan. E. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Dalam periode tahun 2011 Bank Kalsel telah menyalurkan dana untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada penyediaan dana besar, dengan informasi sebagaimana tabel di bawah ini : JUMLAH NO.
PENYEDIAAN DANA DEBITUR
1.
Kepada Pihak Terkait
2.
Kepada Debitur Inti : a. Individu
NOMINAL
48
Rp
21.041.520.515
13
Rp 424.048.196.633
17
b. Grup/Debitur
2
Rp
43.316.666.658
F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK Pada tahun 2011 bank telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada : 1. Bank Indonesia; 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 3. Lembaga pemeringkat di Indonesia; 4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; 5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); 6. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; 7. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, Selain kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholder (publik) melalui media cetak dan web site atau homepage : www.bankbpdkalsel.co.id . G. RENCANA STRATEGIS BANK Bank telah menyusun rencana kerja sesuai ketentuan (regulasi) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Setiap rencana bisnis bank (business plan) telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Kalsel. Rencana strategis bank ditetapkan dalam dua kriteria, yaitu : G1. RENCANA BISNIS JANGKA PENDEK Rencana bisnis jangka pendek bank menetapkan sasaran diantaranya sebagai berikut : 1. Melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. 2. Melakukan perluasan jaringan operasional. G2. RENCANA BISNIS JANGKA MENENGAH (1 - 3 TAHUN) Menetapkan program menjadi bank leader di wilayah Kalimantan Selatan yang di kenal dengan program “REGIONAL CHAMPION” H. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel tidak ada memiliki saham pada Bank Kalsel serta pada bank atau perusahaan lainnya diluar Bank Kalsel. 18
I. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya. J. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Selama tahun 2011, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank Kalsel kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut : JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN No.
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Orang
Rp
Orang
Rp
1.
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)
4
2.084.709.491
4
8.829.926.128
2.
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang
4
00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000 00 00000000000 00000000000 0
4
000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 000000000000 0
a. dapat dimiliki
383.729.180
1.364.715.541
b. tidak dapat di miliki *)
1.422.268.841
4.179.565.609
19
Total
5.214.804.429
14.374.207.278
Keterangan : *) berupa mobil dinas pribadi dengan nominal dari harga perolehan, insentif PPH Pasal 21 dan biaya pendidikan. K. KEPEMILIKAN SAHAM Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel tidak memiliki saham Bank Kalsel. L. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Untuk rasio penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pegawai Bank Kalsel tahun 2011 dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini : No.
Perbandingan Penghasilan/Gaji
Rasio
1.
Pegawai Tertinggi : Pegawai Terendah
7.59
:1
2.
Direktur Tertinggi : Direktur Terendah
1.11
:1
3.
Komisaris Tertinggi : Komisaris Terendah
1.11
:1
4.
Direktur Tertinggi : Pegawai Tertinggi
2.52
:1
5.
Direktur Tertinggi : Pegawai Terendah
19.12
:1
Catatan : Penghasilan pegawai terendah masa percobaan Dan dari data tersebut diatas, tingkat penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun dapat di kelompok sebagai berikut : (satuan orang)
Jenis Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)
Jumlah Direksi
Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp 2 miliar
-
-
di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar
-
-
di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
1
-
20
Rp 500 juta ke bawah
3
4
*) hanya berupa akumulasi gaji atau penghasilan yang diterima atau dibayar dalam setiap bulan M. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) Selama tahun 2011 pada Bank Kalsel tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, secara lengkap hal ini disampaikan dalam tabel dibawah ini : Pengurus
Internal Fraud Dalam 1 tahun
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian diinternal Bank
-
-
-
-
-
-
Belum diupayakan penyelesaian nya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
N. PERMASALAHAN HUKUM Selama tahun 2011 perkara yang sudah dilakukan persidangan hanya 2 (dua) perkara, yaitu : 1. Perkara Perdata berupa gugatan kepemilikan agunan atas fasilitas kredit PT. Saka Graha, dan 2. Perkara Perdata gugatan atas penguasaan tanah yang dipergunakan oleh bank untuk salah satu kantor cabang. Data masalah hukum Bank Kalsel pada periode 31 Desember 2011 tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :
21
Jumlah Permasalahan Hukum Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
-
-
Dalam proses penyelesaian
2
-
Total
2
-
O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Selama periode 2011 transaksi yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest). P. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK Bank Kalsel sampai dengan tahun 2011 belum menerbitkan saham dan/ atau obligasi untuk di jual sehingga tidak ada kegiatan pembelian kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan. Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK Pada tahun 2011 Bank Kalsel hanya melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) sedangkan untuk kegiatan politik, bank tidak ada memberikan bantuan. Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank Kalsel diuraikan dalam program : 1. Bantuan Bencana Alam; 2. Pendidikan dan Pelatihan; 3. Kesehatan; 4. Sosial Kemasyarakatan; 5. Lingkungan, dan 6. Keagamaan. Pihak penerima dan besarnya dana yang di terima diuraikan sebagai berikut : 1. Partisipasi kegiatan radar banjar peduli sebesar Rp 26.000.000,00 2. Partisipasi kegiatan training ESQ untuk kalangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebesar Rp 38.846.876,00 3. Pengadaan kitab suci Al Quran bagi santri TKA/ TPA Wisuda Akbar XXIV BKPRMI Kota Banjarmasin sebesar Rp 22.500.000,00
22
4. Partisipasi kegiatan pemiliharaan perahu pintar KOREM 101 Antasari sebesar Rp 1.000.000,00 5. Partisipasi bantuan workshop Forum Komunikaksi CSR Kabupaten Banjar sebesar Rp 2.000.000,00 6. Partisipasi kegiatan sunatan masal dan donor darah di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp 9.750.000,00 7. Partisipasi kegiatan bakti social dalam acara HUT Kodam VI/ Mulawarman sebesar Rp 50.000.000,00 8. Partisipasi kegiatan bakti sosial donor SMPN 1 Banjarmasin sebesar Rp 2.500.000,00 9. Partispasi program kegiatan bedah rumah sehat oleh TIM Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 20.000.000,00 10. Bantuan 3 (tiga) buah tandon air bersih dan kapal pengangkutan air untuk warga Mantuil Kota Banjarmasin Rp 50.000.000,00 11. Pelaksanaan Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bagi kaum perempuan Kota Banjarmasin sebesar Rp 15.500.000,00 12. Partisipasi kegiatan Milad Kesultanan Banjar ke 507 dalam uapaya pelestraian budaya banjar – kabupaten Banjar sebesar Rp 10.000.000,00 13. Partisipasi bantuan pengadaan saran kebersihan masing-masing 1 (satu) unit sepada motor roda tiga untuk : -
Kabupaten Banjar sebesar Rp 20.450.000,00
-
RSUD Ratu Zaleha Martapura sebesar Rp 20.450.000,00
-
Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp 20.594.000,00
14. Partisipasi pengadaan sarana kebersihan bersihan berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga beserta 10 (sepuluh) buah tong sampah untuk wilayah kabupaten Tapin sebesar Rp 22.150.000,00 15. Partispasi pengadaan 5 (lima) unit gerobak becak pengangkut sampah dalam program kebersihan kota Banjarmasin sebesar Rp 13.000.000,00 16. Partisipasi pembuatan dan pemasangan 61 (enam puluh satu) buah baliho gerakan kebersihan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 24.750.000,00 17. Partisipasi pengadaan sarana kebersihan berupa penyediaan kendaraan roda 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) unit untuk kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 67.500.000,00
23
18. Partisipasi kegiatan rehabilitas 30 (tiga puluh) bangunan mesjid di Kabupaten Tabalong sebesar Rp 100.000.000,00 19. Partisipasi bantuan kegiatan Yayasan Tahfizul Al Quran Banjarmasin sebesar Rp 7.200.000,00 R. HASIL KESIMPULAN UMUM PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE R1. NILAI KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Kalsel pada Tahun 2011 dengan nilai 2,250 atau dengan Predikat Komposit "BAIK". R2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : ASPEK YANG DINILAI
BOBOT (a)
PERING KAT (b)
NILAI (a) x (b)
1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
10,00 %
2
0.200
2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
20,00 %
2
0.400
3
Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan komite
10,00 %
2
0.200
4
Penanganan benturan kepentingan
10,00 %
3
0.300
5
Penerapan fungsi kepatuhan bank
5,00 %
3
0.150
NO.
CATATAN
24
6
Penerapan fungsi audit intern
5,00 %
3
0.150
7
Penerapan fungsi audit ekstern
5,00 %
2
0.100
8
Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian
7,50 %
2
0.150
9
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposure).
7,50 %
2
0.150
10
Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
15,00 %
2
0.300
11
Rencana strategis bank
5,00 %
3
0.150
Nilai Komposit
100%
2.250
Baik
R3. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA Meskipun penilaian GCG bank kalsel sudah baik namun dalam penerapannya tersebut masih terdapat kelemahan diantaranya kelemahan dalam bentuk : 1. Konsistensi dalam penerapannya; 2. Pemahaman atas prinsip-prinsip GCG secara benar;
25
Penyebab terjadinya kelemahan tersebut dikarenakan : 1. belum optimalnya bank menjadikan prinsip-prinsip pelaksanakan GCG sebagai corporate culture; 2. Belum adanya pendidikan atau pelatihan yang kontinyu terkait dengan GCG. R4. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) DAN WAKTU PENYELESAIANNYA Rencana tindak dan waktu penyelesaian dilakukan sebagaimana disampaikan dalam laporan self assessment. R5. KEKUATAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Kekuatan bank untuk melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) diantaranya terletak pada : 1. Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki kompetensi, yang dibuktikan dengan lulus fit and propert test; 2. Bank telah membentuk organisasi atau unit kerja-unit kerja yang dibutuhkan; 3. Pengalaman yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Tingkat pendidikan formal dan informal yang tinggi dan banyak.
26
II.
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK KALSEL UNIT USAHA SYARIAH
A. KESIMPULAN UMUM DARI HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIT USAHA SYARIAH A1. PENILAIAN KOMPOSIT DAN PERINGKATNYA Pelaksanaaan Good Corporate Governance (GCG) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel pada Tahun 2011 dengan nilai 2,45 atau dengan Predikat Komposit "BAIK". A2. PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Kalsel dalam menerapkan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel di bawah ini : No.
Faktor
Peringkat (a)
Bobot (b)
Nilai (a) X (b)
1
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS
3
35 %
1.05 %
2
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Syariah
2
20 %
0.40 %
3
Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
2
10 %
0.20 %
4
Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti
3
10 %
0.30 %
5
Transparansi kondisi keuangan dan non
2
25 %
0.50 %
27
keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal Nilai Komposit
100 %
Predikat
2.45 Baik
A3. KELEMAHAN DAN KEKUATAN PELAKSANAAN GCG Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Unit Usaha Syariah Bank Kalsel periode tahun 2011 adalah : 1. Bank belum menunjuk Direktur Syariah. 2. Konsistensi dalam penerapan GCG. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance diantaranya : 1. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kemampuan dan integritas dalam mengembangkan bisnis syariah. 2. Adanya dukungan pemegang saham yang kuat. A4. LANGKAH PERBAIKAN BESERTA TARGET WAKTU PELAKSANAAN Sesuai dengan yang disampaikan dalam kertas kerja self assessment. A5. REALISASI PELAKSANAAN LANGKAH PERBAIKAN SEBELUMNYA BESERTA KENDALA PENYELESAIANNYA
PERIODE
Karena ini merupakan pelaporan yang pertama sehingga untuk realisasi dan langkah perbaikan pada periode sebelumnya tidak ada. B. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LEMBAGA LAINNYA Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya, kalaupun ada perangkapan jabatan namun hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. C. DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH UUS Unit Usaha Syariah dalam periode tahun 2011 menggunakan 1 (satu) lembaga konsultan. Konsultan di tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan buku pedoman pendanaan dan akuntansi syariah. 28
Nama konsultan dimaksud adalah : 1. Karim Business Consulting Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Karim Business Consulting berupa pembuatan buku pedoman pendanaan dan akuntansi syariah. D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) Remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel pada periode tahun 2011 merupakan remunerasi yang belum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Remunerasi yang diperoleh Dewan Pengawas Syariah dapat digambarkan sebagai table dibawah ini : Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya 1. Remunerasi
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Orang
Rupiah
3
Rp
110.500.000,00
3
Rp
23.310.000,00
Rp
3.066.711,00
Rp
136.876.711,00
2. Fasilitas lainnya : a. Yang dapat dimiliki b. Yang tidak dapat dimiliki Total
3
Jumlah anngota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini : Jumlah Remunerasi per orang
Jumlah Dewan Pengawas
Dalam 1 tahun
Syariah
Di atas Rp 2 miliar Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 1 miliar Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah
3
29
E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah selama tahun 2011 sebanyak 14 (empatbelas) kali, dengan jumlah kehadiran masingmasing anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut : Dewan Pengawas Syariah
Total Rapat
Jumlah Kehadiran
%
Prof Dr. H. Kamrani Buseri, MA
14
14
100
KH. Husin Nafarin, Lc, MA
14
12
86
Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH
14
12
86
F. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Jumlah penyimpangan yang terjadi dalam periode tahun 2011 ada 1 (satu) kasus dengan dugaan sementara melibatkan 1 (satu) orang, dalam tabel informasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Internal Fraud Dalam 1 tahun
Pengurus
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Total Fraud
-
-
-
-
-
-
Telah diselesaikan
-
-
-
-
-
-
Dalam proses penyelesaian diinternal UUS
-
-
-
1
-
-
Belum diupayakan penyelesaian nya
-
-
-
-
-
-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
-
-
-
-
-
-
30
G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM BAIK PERDATA MAUPUN PIDANA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA OLEH UUS Dalam tahun 2011 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel. Dalam tabel informasi terkait dengan permasalahan hukum dapat digambarkan sebagai berikut : Jumlah Permasalahan hukum Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
-
-
Dalam proses penyelesaian
-
-
H. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL (JUMLAH MAUPUN PENERIMA DANA) Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Kalsel selama ini dilakukan secara terkonsentrasi oleh Bank Kalsel secara keseluruhan dan tidak mengenal adanya pembagian terhadap UUS dan Konvensional namun dalam laporan ini untuk penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan pihak penerima bantuan kami informasikan pada laporan Bank Kalsel konvensiona. I. PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA I1.
SUMBER PENDAPATAN NON HALAL Bank belum mencatat dan/ atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga sumber pendapatan non halal tidak ada.
I2.
NILAI PENDAPATAN NON HALAL Sehubungan tidak adanya kegiatan non halal, maka nilai pendapatan non halal juga tidak ada.
I3.
PENGUNAAN Dikarenakan tidak adanya sumber dana dan jumlah pendapatan non halal secara otomatis bank juga tidak ada menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
31
Demikian laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (assessment) Pelaksanaan GCG pada Bank Kalsel.
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
H.A.M. SYAHBANA Komisaris Utama
H. JUNI RIF’AT Direktur Utama
32
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
