PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA Wulandari [email protected] Maswar Patuh Priyadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The research was conducted at PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) in order to determine the implementation of Good Corporate Governance and the problems occurred during the implementation The result of research shows that PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) awarded as good based on the assessment. The implementation of Good Corporate Governance in the company demonstrated by the implementation of the principles of good corporate governance, the principles of openness with the transparency during the process the Board of Directors appointment through the fit and proper test, the principle of accountability to the clarity of the functions and responsibilities of the company's organs through the organizational structure, the principle of the Responsibility program corporate social responsibility, the principle by appointing an independent auditor which is the Public Accountant Hertanto Sidik and friends to audit the financial statements and the last principle of fairness is shown by the different regulations concerning the management of the company. Some of the obstacles are the absence of transparency in the election of the members on the Board of Commissioners, the system of reward and punishment has not been executed by the company, minutes of meetings do not meet the dynamics of the meeting, it is not yet published the Decree on independent Commissioners, and the annual report of 2010 has not been uploaded yet. Keywords: Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, Fairness. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya Hasil penelitian menunjukkan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) mendapatkan predikat baik berdasarkan assessment. Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan ditunjukkan dengan dijalankannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu prinsip Keterbukaan dengan adanya transparansi mengenai proses pengangkatan Direksi melalui uji kelayakan dan kepatuhan, prinsip Akuntabilitas dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan melalui struktur organisasi, prinsip Responsibilitas adanya program corporate social responsibility, prinsip Independen dengan menetapkan auditor independen Kantor Akuntan Publik Hertanto Sidik dan Rekan untuk mengaudit laporan keuangan dan terakhir prinsip Kewajaran ditunjukkan dengan adanya peraturan yang berbeda menyangkut manajemen perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi, adalah belum adanya transparansi dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris, sistem reward and punishment belum dijalankan oleh perusahaan, risalah rapat belum memenuhi dinamika rapat, belum dipublikasikan Surat Keputusan mengenai Komisaris independen, dan belum diunggahnya laporan tahunan 2010 pada publik.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, Kewajaran.

2

PENDAHULUAN Perusahaan Negara memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Perusahaan negara sebagaimana layaknya perusahaan pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (Profit Oriented). Keuntungan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Sejalan dengan perkembangan waktu banyak perubahan, tantangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang berasal dari dalam negara maupun dari luar negara yang dapat menyebabkan perusahaan negara mengalami masalah dalam pengelolaan usahanya bahkan mengalami kerugian. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1). Perusahaan yang tidak menerapkan GCG pada akhirnya kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan bisa saja dikenakan sanksi apabila peusahaan tersebut berdasarkan hasil penilaian perusahaan melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar, bahkan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan dari luar karena tidak adanya konsep tata kelola yang baik pada perusahaannya. Good Corporate Governance merupakan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang berkesinambungan dalam menjalani usaha perusahaan jangka panjang. Inti penerapan GCG ada pada kesadaran, komitmen penuh dan integritas individu. Komitmen yang diperoleh semua pihak merupakan bagian tersulit dalam penerapan GCG. Dalam pelaksanaanya GCG untuk perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang pelaksanaan GCG bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Keputusan menteri di atas tidak berlaku lagi setelah adanya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang Mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Negara menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran. Dengan dikeluarkannya surat peraturan tesebut merupakan sebuah pembuktian pemerintah memberikan dorongan penuh terhadap BUMN agar menerapkan GCG secara konsisten, menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya tidak lagi hanya kesadaran tapi menekankan sebagai sebuah kewajiban. Alasan-alasan pentingnya penerapan GCG adalah laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi non-keuangan perusahaan yang dibutukan para investor dan kreditur, mengenai kondisi perusahaan. Oleh karena itu, banyak regulator pasar modal dan Asia mewajibkan perusahaan menyajikan informasi nonkeuangan perusahaannya, yaitu prisip-prinsip GCG. Dengan demikian, diharapkan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) merupakan salah satu perusahaan negara/BUMN yang keseluruhan sahamnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia, dimana maksud dan tujuan pendirian perusahaan melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri. Dilihat dari kegiatan usahanya perusahaan memiliki potensi pemasukan

3

yang besar dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara. Selain itu diharapkan dengan PTPN menerapkan sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, PT Perkebunan Nusantara XII mampu memaksimalkan nilai BUMN dan mendorong pengelolaan BUMN secara profesional. Penelitian ini dilakukan untuk penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2007) dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi Kasus Pada PG Semboro, Jember). Tujuan dari penelitian tersebut, adalah untuk mengetahui apakah konsep tentang prinsip-prinsip Good Corporae Governance telah diterapkan pada PG Semboro, Jember. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Good Corporate Governance menghadapi kendala yaitu kurangnya transparansi laporan keuangan perusahaan. Penelitian mengenai GCG dilakukan juga oleh Triningsih (2009), dengan judul Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT PAL (Persero). Pada penelitian ini, Triningsih mengevaluasi apakah penerapan Good Corporate Governance pada PT PAL telah dijalankan oleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance pada PT PAL (Persero) dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triningsih (2009) adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan GCG yang dijalankan oleh perusahaan dengan objek yang diteliti sama-sama BUMN. Kemudian yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, analisis data didasarkan atas pedoman Good Corporate Governance yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 pada bulan agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara serta menganalisis kendala apa saja yang dialami perusahaan dalam menerapkan GCG. TINJAUAN TEORETIS DAN RERANGKA PEMIKIRAN Latar Belakang Timbulnya Good Corporate Governence Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang sejak setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan internal perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan (Paradita dan Nurzaimah, 2010). Pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi Corporate Governance sebagai akhibat market crash diatas juga dialami oleh Indonesia. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis finansial yang berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Hasil pengamatan sejumlah pengamat ekonomi menyimpulkan adanya kecenderungan tinggi bahwa krisis ini disebabkan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak menjalankan Good Governance. Namun, krisis ekonomi memberikan hikmah, salah satunya adalah meningkatnya concern masyarakat terhadap pentingnya penerapan konsep Good Corporate Governance. Pasca krisis 1998, Indonesia berusaha bangkit dari keterpurukan berusaha memperbaiki agar dapat melangkah maju di masa yang akan datang. Kasus-kasus pelanggaran terungkap. Salah satu kasus pelanggaran tersebut menurut Arifin (2005:3) adalah terungkapnya kasus mark-up laporan keuangan PT Kimia Farma yang overstated, yaitu adanya

4

penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke pengadilan, meskipun KAP tersebut yang berinisiatif memberikan laporan adanya overstated. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (accurate disclosure) dan transparansi (transparency) yang akibatnya sangat merugikan para investor, karena laba yang overstated ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis. Tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun skandal keuangan terjadi di negara maju juga, seperti di Amerika Serikat (AS) dengan adanya kasus Enron. Sejak tahun 2000, Enron adalah sebuah perusahaan yang established dengan pertumbuhan finansial yang pesat sehingga Enron menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar di AS. Skandal mulai terungkap ketika awal tahun 2002, perhitungan atas total revenue Enron di tahun 2000 yang dinyatakan berjumlah 100,8 miliar US dolar (USD), dihitung kembali oleh Petroleum Finance Company (PFC) menjadi hanya 9 miliar USD. Ketika kebangkrutan mulai terjadi, harga saham Enron dengan cepat turun. Hal ini menjadikan Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron serta hilangnya pekerjaan atas ribuan karyawan. Kasus-kasus dan pelanggaran di atas berkaitan erat dengan fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan khususnya pada perusahaan besar yang modern atau lebih dikenal dengan teori agensi, yang akan diuraikan lebih lanjut pada teoriteori yang berkaitan dengan GCG. Teori yang terkait dengan Good Corporate Governance Menurut Kaihatu (2006) ada dua Teori utama yang terkait dengan Corporate Governance yaitu Teori Kepercayaan (stewardship theory) dan Teori Agensi (Agency theory). Masing-masing akan dijelaskan dibagian berikut.

1 Teori Kepercayaan (Stewardship Theory) Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholders. 2 Teori Keagenan (Agency Theory) Agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam teori ini dimaksudkan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional yang bekerja demi kepentingan perusahaan. pemilik dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengawas saja dimana mereka harus bisa memastikan pihak manjemen telah mengelola perusahaan dengan baik, untuk itu pemilik memberikan insentif bagi manajemen. Semakin besar perusahaan yang dikelola diharapkan memperoleh laba yang semakin besar pula dan semakin besar juga insentif yang diberikan kepada agent. Banyak sisi positif seperti tersebut di atas, namun juga terdapat sisi negatif dari pemisahan antara pemilik dan manajemen. Menurut Jensen dan Meckling dalam (Ujiyantho dan Bambang, 2007:5) teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara

5

pemilik/pemegang saham dan manajemen/manajer. Hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (Conflict of Interest). Konflik kepentingan ini terjadi ketika agen tidak berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (Agency cost) yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akhibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen. Definisi Good Corporate Governance Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada laporan mereka (Cadbury Report). Menurut Cadbury Committee pengertian GCG adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Paradita dan Nurzaimah, 2010). Menurut Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang pelaksanaan GCG bagi perusahaan-perusahaan milik negara. Good Corporate Governance adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 pada bulan Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. terdapat lima prinsip dasar Good Corporate Governance, yaitu: 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1. Transparansi (Transparancy) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

6

2.

Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibilitas (Responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Kendala umum penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementrian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan beberapa hambatan dan permasalahan GCG di BUMN, antara lain: 1. Kurangnya kesadaran atas manfaat GCG bagi stakeholders korporasi, dilaksanakan sekadar formalitas, upaya menghapus praktik KKN belum maksimal, dan Dewan Direksi, Komisaris dan RUPS belum memiliki komitmen untuk melaksanakan GCG. 2. Pada BUMN umumnya BUMN yang belum go public, Komite yang terbentuk baru Komite Audit. Itupun kurang optimal. Mereka hanya bekerja paruh waktu, bahkan sering kali hanya datang sekali sebulan. Waktu yang dialokasikan untuk perusahaan umumnya terbatas, kompensasinya masih relatif rendah. 3. Sistem Pengawasan Internal perusahaan kecenderungannya tidak berjalan optitmal. Standard Operational Procedure (SOP) sering dilanggar, akibatnya sering terjadi kasuskasus penyimpangan. Satuan Pengawasan Internal (SPI) kurang diberdayakan. (http://www.bumn.go.id/16433/publikasi/berita/implementasi-gcg-di-bumnmasih-hadapi-banyak-kendala). Manfaat penerapan Good Corporate Governance bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 pada bulan Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN, bertujuan untuk : 1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan Organ Persero/Organ Perum.

7

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Rerangka Pemikiran 1. Melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Perusahaan Nusantara XII (Persero) Surabaya apakah sudah menerapkan konsep GCG berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 dengan indikator: 1) Aspek Hak dan Tanggung Pemegang Saham/RUPS. 2) Aspek Kebijakan Good Corporate Governance. 3) Aspek Penerapan Good Corporate Governance bagi Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan. 4) Aspek Pengungkapan Informasi (Disclosure), 5) Aspek Komitmen. 2. Data-data score capaian hasil dari assessment penerapan GCG yang telah dilakukan oleh perusahaan akan mencerminkan bagaimana penerapan GCG yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero), Surabaya. 3. Hasil analisis dari capaian nilai tersebut kemudian dilakukan analisis indikator apa saja yang sudah diterapkan pada perusahaan, kemudian dilakukan juga identifikasi aspek GCG mana yang sudah diperbaiki oleh perusahaan kemudian ditarik kesimpulan. Sebaliknya jika; 4. Hasil analisis terhadap indikator penilaian GCG masih belum dilakukan perbaikan maka akan dicarikan solusi perbaikannya. Namun, Jika ada indikator GCG yang belum diterapkan oleh perusahaan maka perlu dilakukan identifikasi aspek-aspek apa sajakah itu dan menemukan penyebabnya. METODE PENELITIAN Populasi (Obyek) Penelitian Objek yang digunakan oleh peneliti merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) terletak di Jl. Rajawali No.44, Surabayaa. PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) mempunyai andil besar dalam pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penghasil devisa sektor non migas. Maka dalam pengelolaanya perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), adalah suatu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha. Kewajiban pelaksanaanya dimana sudah diatur dalam peraturan terbaru pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011. Satuan Kajian Dalam penelitian ini objek yang dibutuhkan meliputi: 1. Good Corporate Governance, menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu

8

proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika usaha. Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu, Kewajaran (Fairness), Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparency), Kemandirian (Independency) dan Pertanggungjawaban (Responsibility). 2. Dengan lima Aspek sebagai indikator pelaksanaan yaitu: a. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham b. Kebijakan GCG c. Penerapan GCG pada Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan d. Pengungkapan Informasi e. Komitmen Teknik Analisis Data Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data-data penelitian adalah: 1) Melakukan pengelompokan data dari indikator pelaksanaan Good Corporate Governance yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) bedasarkan pedoman GCG. Dalam penyajiannya bisa dalam bentuk uraian singkat mengenai 5 Aspek, yaitu Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham, Kebijakan GCG, Penerapan GCG bagi Komisaris, Komite Komisaris, Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan, Aspek pengungkapan informasi dan Komitmen. 2) Dari assessment GCG yang dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mencerminkan score masing-masing indikator. 3) Parameter yang digunakan dalam assessment akan dijadikan panduan dalam melakukan analisis indikator yang sudah diterapkan, yang perlu diperbaiki dan yang belum dilakukan atau diterapkan. Mengingat adanya peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 menggantikan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 mengenai pedoman bagi BUMN dalam menerapkan GCG. 4) Untuk melakukan pengamatan kelima aspek indikator, data-data dan penerapan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kebenaran dan peraturan yang ada maka dilakukan kesesuaian melalui perlengkapan-perlengkapan GCG yang berasal dari sumber dokumentasi yang sudah disiapakan dalam pengumpulan data sebelumnya. 5) Hasil aktivitas-aktivitas diatas kemudian dilakukan identifikasi kedalam prnsip-prinsip GCG, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, kewajaran. 6) Hasil analisis penerapan Good Corporate Governance yang telah dilakukan PTPN XII (Persero) akan digunakan dasar mengambil simpulan dan memberikan saran. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Assesment Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) Penerapan Good Corporate Governance di PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) dinilai “Baik”. Hal ini ditunjukkan oleh hasil assessment tahun 2010 yang dilakukan oleh assessor Independen BPKP Propinsi Jawa Timur. Penilaian (assessment) berdasarkan 5 aspek GCG. Assessment terhadap penerapan GCG pada BUMN untuk memberi gambaran mengenai kondisi penerapan GCG pada perusahaan dihadapkan dengan best practices. Tingkat capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam 5 (lima) kelompok predikat yaitu: Sangat baik, Baik, Cukup (perlu peningkatan), Cukup (perlu perbaikan), dan sangat kurang (sangat perlu perbaikan) dengan rentang skor capaian sebagaimana pada tabel 2.

9 Tabel 2 Kategori predikat hasil assessment

Tingkat

Skor capaian aktual tingkat pemenunhan

Predikat

1

90 > Skor ≥ 100

Sangat Baik

2

75> Skor ≥ 90

Baik

3

60 > Skor ≥ 75

Cukup

4

50 > Skor ≥ 60

Kurang

5

Skor ≤ 50

Sangat Kurang

Sumber: Laporan Hasil Assesment Penerapan GCG pada PTPN XII (Persero) tahun 2010.

Adapun Score capaian hasil assessment Penerapan GCG PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) tahun 2010 mencapai score 78,7797 dari score maksimum 100 atau 78,78 % dengan predikat “Baik”. jika dijabarkan per aspek secara garis besar skor tersebut tampak pada tabel 3 berikut ini : Tabel 3 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) tahun 2010

Score capaian hasil assessment Penerapan GCG Bobot Capaian Aspek Governance

No I

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham (RUPS)

9

II

Kebijakan GCG

8

III

Penerapan GCG

Presentase 76,07

6,8460 7,2533

90,67

A. Komisaris

27

22,6899

84,04

B. Komite Komisaris

6

5.8333

97,22

C. Direksi

27

20,1163

74,51

D. SPI

3

2,3237

77,46

E. Sekretaris Perusahaan

3

2,3700

79,00

Jumlah III IV

Pengungkapan Informasi

V

Komitmen Total

66

53,3332

80,81

7

4,1946

59,92

10

7,15526

71,53

100

78,7797

78,78

Sumber: Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG pada PTPN XII (Persero) Tahun 2010.

10

Tabel di atas menggambarkan perbandingan antara kondisi penerapan GCG di PTPN XII (Persero) dengan praktek terbaik (Best Practices) penerapan GCG. Kondisi penerapan GCG yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatan pada area tertentu Penerapan Good Corporate Governace pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) PT perkebunan Nusantara XII (Persero) melaksanakan Good Corporate Governance sejak tahun 2006. Dasar hukum penerapan GCG adalah: 1. Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional kebijakan Good Corporate Governance Tahun 2006. 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN yang telah diubah dengan. 3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini mewajibkan seluruh BUMN menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Pengelolaan bisnis PTPN XII (Persero) dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip GCG meliputi: Transparency, Accountability ,Responsibility, Independency, fairness yang disingkat TARIF. Perusahaan berupaya melakukan usaha perkebunan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan mempunyai komitmen untuk menyajikan layanan dan kualitas terbaik dalam berbisnis dan selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan para sharehoders dan stakeholders. Dalam rangka penerapan GCG PTPN XII (Persero) telah melaksanakan antara lain: 1. Good Corporate Goveranace Code atau panduan GCG ini adalah pedoman bagi semua unsur perusahaan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) mulai dari pimpinan sampai dengan karyawan dalam rangka mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Panduan ini berisi peran dan kebijakan organ perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. PTPN XII (Persero) menerapkan praktik-praktik terbaik, sepanjang dapat diterapkan dalam perusahaan. 2. Code Of Conduct atau panduan perilaku, yaitu panduan perilaku karyawan yang disusun untuk menyatukan gerak langkah karyawan PTPN XII (Persero) dalam usahanya mengimplementasikan tata nilai SPIRIT yang terdiri dari Sinergi, Profesionalitas, Integritas, Responsibilitas, Inovasi dan Transparansi. 3. Board Manual berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan tujuan mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturanperaturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 4. SPI Charter merupakan dasar untuk berpijak yang digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pengawasan terhadap proses Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, manjemen risiko dan mitra audit Eksternal. 5. Committee Audit Charter berisikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang berhubungan antara Komite Audit dengan organ-organ perseroan maupun pihak lain di luar organ perseroan. Dalam Committee Audit Charter berisikan juga program dan jadwal kerja Komite Audit, realisasi program kerja komite Audit.

11

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governace pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 1. Prinsip Keterbukaan (Transparancy) Penerapan prinsip Keterbukaan pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) melalui seluruh informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan disampaikan secara jelas, lengkap, akurat, dapat diperbandingkan, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh stakeholders. Keterbukaan informasi meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. implementasi prinsip keterbukaan memungkinkan stakeholders dapat melihat bagaimana pengelolaan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Antara lain: RUPS melakukan transparansi dalam proses pengangkatan Direksi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yaitu proses yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Kementrian BUMN untuk menguji calon Direksi. Mekanisme seleksi calon Direksi: a. Dilakukan dengan long list yaitu hampir semua manjemen puncak diikutkan melakukan fit and proper test di LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan) Yogyakarta untuk penjaringan calon Direksi. Manajemen puncak yang mengikuti fit and proper test adalah satu leyer dibawah Direksi dan memenuhi kepangkatan tertentu. b. Tahap kedua terdapat proses fit and proper test oleh Komisaris dan nama yang terpilih (Short list) diajukan ke RUPS untuk disetujui. Bentuk surat pengajuan telah dilihat oleh assessor. Tahap a dan b hanya berlaku untuk penjaringan internal. Dalam penjaringan Ekternal langsung ke tahap 3. c. Setelah dilakukan fit and proper test oleh LPP) terjaring kurang lebih 13 peserta untuk mengikuti fit and proper test di Kementrian BUMN dengan konsultan independen DDI (Daya Dimensi Independen). d. Pengangkatan/pemilihan Direksi-Direksi oleh RUPS. Informasi perusahaan terkait dengan kebijakan GCG disampaikan kepada shareholders dan stakeholders lewat portal www.ptpn12.com seperti: self assessment, Code of CG , Code of Conduct. Dewan Komisaris memberikan informasi kepada stakeholders dengan menjadi nara sumber dalam buku Lembaga Pusat Kajian Strategis Indonesia yang terbit April 2010. Direksi juga melakukan transparansi atas kinerja perusahaan dengan pelaksanaan pertemuan rutin yang terdokumentasikan dalam Annual Report PTPN XII 2010. Dimana Selama tahun 2010 Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 35 kali. Satuan Pengawas Internal (SPI) telah mengirimkan laporan evaluasi yang merupakan fungsinya sebagai pengawas intern melalui media email kepada Komite Audit untuk diserahkan kepada Direktur Utama. Hal ini sesuai dengan fungsi pengawas intern yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER01/MBU/2011 Pasal 28 ayat 4. PTPN XII (Persero) juga telah menyampaikan Laporan Auditor Independen dalam laporan tahunan yang dipublikasikan pada tahun 2010. Kemudian transparansi atas penggajian untuk masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi telah dijelaskan secara lengkap beserta tunjangan yang diperoleh masing-masing organ melalui laporan tahunan. 2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan menetapkan prinsip Akuntabilitas melalui kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi perusahaan. Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya penetapan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing organisasi hal ini ditunjukkan oleh Komisaris melalui pembentukan Komite Audit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

12

Dewan Komisaris untuk mewujudkan sistem pengawasan yang kompeten berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Pengangkatan anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-033/DEKOM-X/2010 Tanggal 1 November 2010. Anggota Komite Audit mempunyai pengetahuan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya. Tugas dan tanggung Jawab Komite Audit dalam penerapan prinsip-prinsip GCG adalah melakukan pengawasan terhadap proses GCG dengan memastikan bahwa manjemen puncak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Code Of Conduct perusahaan, memahami permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non keuangan perusahaan, memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan lain yang berlaku bagi perusahaan. PTPN XII (Pesero) juga memastikan Direksi mendapatkan kesempatan pembelajaran program pengenalan BUMN sebagai prasyarat yang diperlukan untuk memberikan kejelasan fungsi. Program pengenalan tersebut termuat dalam Board Manual. Yang meliputi: 1. Pelaksanan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN. 2. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, operasi, strategi, rencana usaha, jangka pendek dan panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya. 3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal, dan Eksternal, sistem dan kebijakan Pengendalian Internal, termasuk Komite Audit. 4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dekom/Dewas dan Direksi seta hal-hal yang diperbolehkan. Adanya mekanisme penanganan mengenai keluhan dari stakeholders dengan menyediakan web pengaduan laporan mengenai dugaan pelanggaran berkaitan dapat dihubungi langsung 08113621212. Kejelasan fungsi dan tugas Dewan Komisaris telah ditetapkan dengan SK Komisaris Nomor Kep-41A/KOM-IV/2009. Selain itu, RUPS juga telah mendatangani key perfomance indicators (KPI) kontrak manjemen yang diusulkan oleh Direksi dan Komisaris. PTPN XII (Persero) membagi 3 tingkatan Akuntabilitas sebagai beikut: 1. Akuntabilitas Individu Yaitu Akuntabilitas yang melekat kepada hubungan antara atasan dengan bawahan yang berlaku kepada kedua belah pihak. 2. Akuntabilitas Kelompok Yaitu Akuntabilitas yang melekat kepada kelompok/unit kerja yang harus ditanggung bersama atas kondisi dan kinerja tercapai. 3. Akuntabilitas Korporat Yaitu Akuntabilitas yang melekat kepada PTPN XII (Persero) sebagai perusahaan secara keseluruhan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai anggaran dasar PTPN XII (Persero). 3. Prinsip Pertangungjawaban (Responsibility) Bentuk-bentuk penerapan prinsip Responsibility perusahaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada kehati-hatian dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan perusahaan. PTPN XII (Persero) bertindak menjadi warga korporasi yang baik (Good Corporate Citizen) dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip pertanggungjawaban tersebut antara lain: kebijakan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang termuat dalam Code of Conduct yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

13

Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha dan Program Bina Lingkungan didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KPTSN-02/PTPN/Umum/07/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2001 tentang Standard Operating Prosedure (SOP). Pada tahun 2011 PTPN XII (Persero) selaku pembina BUMN, telah menyalurkan dana tetap untuk unit PKBL yaitu sebesar 4% dari penyisihan laba bersih setelah dikurangi pajak. Nilai alokasi sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XII (Persero) pada tahun buku 2010 No. 33/RUPS/02/2011 tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 4.040.000.000,00. Penerapan prinsip Responsibilitas juga ditunjukkan dengan adanya kepatuhan pendatanganan Fakta Integritas oleh setiap karyawan PTPN XII (Persero). Penyataan Kepatuhan tersebut merupakan bukti nyata pihak manjemen berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban dengan kesadaran tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun. Bentuk lain dari penerapan Tanggung jawab PTPN XII (Persero) selaku BUMN dengan adanya RUPS dalam penunjukkan Komisaris dan Direksi. 4. Prinsip Kemandirian (Independency) Dalam penerapan prinsip Kemandirian, PTPN (Persero) XII menjamin bahwa perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun. Penganturan benturan kepentingan memang tidak diatur secara spesifik, tetapi tertulis dalam Pedoman Etika Perusahaan atau Code Of Conduct dan peraturan Internal lainnya. Penganturan benturan kepentingan di PTPN XII (Pesero) terkait dengan jabatan rangkap masing-masing organ perusahaan, hal ini sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Pasal 23 dimana tertulis “ Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah”. Jajaran perusahaan baik Komisaris, Direksi serta Karyawan sudah melaksanakan aturan pelaksanaan mengenai benturan kepentingan secara konsisten, hal ini terlihat dengan adanya surat pernyataan kepatuhan dalam Code of Conduct yang telah ditandatangani seluruh karyawan PTPN XII (Persero) secara tertulis mengenai benturan kepentingan. Perusahaan juga telah memiliki kebijakan untuk melarang pengambilan keuntungan yang tertuang dalam Code Of Conduct tersebut. Bentuk penerapan prinsip Kemandirian perusahaan juga ditunjukkan dengan adanya Tim penilai (Assessor) dari pihak Independen yaitu BPKP untuk melakukan pengukuran dan penilaian atas penerapan GCG secara umum di PTPN XII (Persero). PTPN XII (Persero) juga menunjukan prinsip Kemandirian melalui penerbitan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2010 yang telah di audit oleh tim Independen HS&R. RUPS juga menetapkan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto Sidik dan Rekan untuk melakukan pemerikasaan (General Audit) tahun buku 2010. Tercantum dalamn RUPS nomor 31/RUPS/001/2011 tanggal 6 Januari 2011. PTPN XII (Persero) menyatakan secara tertulis dalam laporan tahunannya yang telah dunggah kedalam website perusahaan bahwa “Direksi tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan anak yang dikendalikan oleh PTPN XII (Persero)”. Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-192/MBU/2008 tanggal 24-September–2008 telah dilakukan pengangkatan Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdiri dari:1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris; dan 1 (satu) Komisaris Independen. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011bahwa paling kurang 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Nama anggota Komite Audit juga sudah diumumkan pada publik luas sehingga terjadi kontrol mengenai ke-Independen-an perusahaan. selain itu sudah ditunjuk salah seorang

14

anggota melalui rapat Direksi sebagai penangung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG dalam perusahaan. melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KPTS-032/PTPN UMUM/11/2010. Sesuai dengan ayat PER-01/MBU/2011 ayat 19 (2). 5. Prinsip Kewajaran (Fairness) Dalam penerapan prinsip Kewajaran PTPN XII (Pesero) akan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan setiap Karyawan mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi. Prinsip Kewajaran juga ditunjukkan oleh perusahaan dengan adanya peraturan yang berbeda-beda menyangkut manajemen perusahaan seperti adanya Internal Audit Charter yang berisikan antara lain: Visi, misi, fungsi, ruang lingkup, Hak, tujuan dan sasaran Satuan Pengawas Intern, Struktur Organisasi Pengawas Intern, Tugas wewenang dan tanggung jawab Pengawas Intern, Standar profesi dan kode etik Pengawas Intern. Board Manual yang berisikan: Bab I latar belakang, maksud, tujuan, dasar hukum Board Manual. Bab II Fungsi Dewan Komisaris, Persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, Dewan Komisaris, Program Orientasi dan peningkatan Kapabilitas, Komisaris Independen, Tugas, kewajiban, hak, wewenang Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, evaluasi kinerja Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan pertanggung jawaban Dewan Komisaris. Bab III fungsi, persayaratan, keanggotaan, masa jabatan, program orientasi dan peningakatan kapabilitas, Independensi, hak dan wewenang, penentapan kebijakan pengurusan perusahaan Direksi, pendelegasian wewenang diantara Direktur Perusahaan, komposisi, pembagian tugas, rapat, organ pendukung Direksi, hubungan dengan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, hubungan dengan profesi pasar modal, penggunaan saran profesional, dan terakhir pertanggungjawaban Direksi. Committe Audit Charter yang berisikan dasar pembentukan Komite Audit, Struktur Organisasi dan Hubungan kerja Komite Audit, Hubungan Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dengan Internal Audit, dengan Akuntan publik, tugas tanggung jawab dan wewenang Komite Audit serta program kerja Komite Audit. Proses pengangkatan Direksi yang dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2005 tentang Peenilaian Kelayakan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Calon anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk penerapan prinsip Kesetaraan. Perusahaan memberikan perlakuan adil dalam Kesempatan Kerja. Perusahaan juga telah melaksanakan sesuai PER-01/MBU/2011 pasal 12 ayat (8) mengenai laporan Tahunan yang dapat diakses melalui website www.ptpn12.com. Kendala-Kendala dalam menjalankan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governace pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) 1. Prinsip keterbukaan (Transparency) Penerapan prinsip Keterbukaan pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Media pelaporan yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan informasi kepada semua pihak melalui laporan tahunan. Informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan yang dapat diakses melalui website http://www.ptpn12.com masih terbatas dimana penilaian dari pihak independen mengenai penerapan GCG pada perusahaan belum dipublikasikan hanya penilaian self assessement yang dilakukan perusahaan. Secara rinci belum mengungkapkan informasi-informasi mengenai manajemen risiko pada publik.

15

Kendala lain, tidak adanya fit and proper test bagi pemilihan Komisaris. Dengan demikian tidak ada long list maupun short list calon Komisaris seperti halnya pada pemilihan Direksi. Kemungkinan penjaringan calon Komisaris (long list) terdapat di Kementrian BUMN/Data base yang menyangkut nama-nama mengenai calon Komisaris dimiliki dan disimpan oleh Kementrian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SK Menteri dalam penunjukkan Komisaris yaitu Surat Keputusan Nomer KEP-192/MBU/2008 pada Tanggal 24 September 2008 tentang Surat Keputusan pengangkatan Dewan Komisaris Delima H. Azhari sebagai Komisaris Utama, Syukur Iswantoro dan Abdul Djalil Madjid sebagai anggota tanggal menjabat dimulai pada 13 Oktober 2008. Proses pengangkatan Komisaris tidak seperti halnya proses pengangkatan Direksi yang dilakukan dengan Uji kelayakan dan Kepatuhan (UKK) atau fit and proper test sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-09/A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatuhan (fit and proper test) Calon Anggota Direksi BUMN. Adapun Peraturan lain PER-04/MBU/2009 yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. . 2. Prinsip Akuntanbilitas (Accountability) Dalam penerapan prinsip Akuntanbilitas masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala perusahaan yaitu belum adanya kebijakan yang dibutuhkan perusahaan, seperti kebijakan manajemen risiko. Direksi belum membuat dan Menyusun kebijakan/pedoman manajemen risiko. Dimana ketentuan adanya Manajemen Risiko (Risk Management) termuat pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4). RUPS juga belum menentukan penilaian bagi Direksi secara individu dan juga belum menetapkan penilaian terhadap Komisaris secara kolegial. Dalam membantu tugas dan fungsi Komisaris, belum dibentuk Komite Nominasi guna menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Belum dibentuknya juga Komite Remunerasi yang menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan. Direksi belum merancang dan menerapkan Reward and Punishment kepada karyawan secara invidu atas ketaatan karyawan tehadap pedoman perilaku. 3. Prinsip Pertangungjawaban (Responsibility) Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban yaitu risalah RUPS belum mencantumkan dinamika rapat. Sesuai dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 6 ayat (4). Setiap penyelegaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan dengan suara bulat. Risalah RUPS hanya memuat keputusan rapat, waktu, agenda rapat serta peserta rapat tanpa memuat proses diskusi rapat seperti pendapat setuju dan pendapat yang menyatakan berbeda dengan keputusan (desenting opinion). Data yang diperoleh dari perusahaan risalah rapat RUPS, memuat: penyelenggaraan RUPS (waktu, tempat dan agenda RUPS), jalanya rapat/susunan acara RUPS, keputusan RUPS, arahan RUPS, dan terakhir penutup. Tanpa terdapat tanggapan dan saran dari para peserta rapat. Kendala juga terjadi pada rapat Dewan Komisaris dalam hasil assessment ditunjukkan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan yaitu Dewan Komisaris belum menentukan tata tertib rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan analisis, tata tertib rapat sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu AD perusahaan pasal 16:20 yang berbunyi “semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat ”. pasal 21 yaitu “Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat maka keputusan rapat

16

Dewan Komisris diambil dengan suara terbanyak biasa. Komisaris disini tidak membuat atau menetapkan tata tertib rapat sendiri melainkan sudah termuat dalam Anggaran Dasar perusahaan. Maka pengambilan keputusan perusahaan dilakukan secara kolegial dari hasil keputusan rapat. 4. Prinsip Kemandirian (Independency) Dalam menjalankan prinsip Kemandirian masih terdapat kendala yaitu komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisari/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan Pengangkatannya tertuang dalam PER-01/MBU/2011 Pasal 13 ayat 1. PTPN XII (Persero) belum melakukan pernyataan yang dilengkapi SK bahwa adanya Dewan komisaris Independen dalam perusahaan. Kendala lain perusahaan belum melengkapi surat keputusan intern dan prosedur atau risalah dalam penanganan benturan kepentingan. Belum diadministrasikannya dan belum didokumentasi dengan sangat baik dalam GCG Code. 5. Prinsip Kewajaran (Fairness) Kendala dalam penerapan prinsip Kewajaran ditunjukkan dengan penyampaian informasi mengenai perusahaan kepada seluruh stakeholder secara tepat waktu yang harus dilakukan oleh Direksi. Dimana dalam hasil assessment 2010 belum diunggahnya laporan tahunan oleh Direksi kepada publik. Indikator aspek GCG yang telah diperbaiki Berdasarkan hasil assessment 2010 yang dilakukan oleh tim BPKP pada PT Perkebuanan Nusantara terdapat aspek-aspek GCG yang masih memerlukan penyempurnaan/perbaikan dalam penerapannya sudah ditindaklanjuti, antara lain: 1. Kebijakan manajemen risiko sudah dijalankan atau dilaksanakan pada tahun 2012 dengan mengidentifikasi risiko setiap unit kantor Direksi, unit kebun dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti: pedoman yang telah dikeluarkan pada bulan November, melakukan sosialisasi dengan workshop mengenai penilaian risiko yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi risiko. Contoh dari identifikasi risiko yang dilaksanakan pada unit SPI: a. Risiko Audit Rutin Tercapai b. Risiko Penerbitan Laporan tidak tepat waktu c. Risiko pelaksanaan Audit tidak sesuai standar 2. Sudah dipublikasikanya laporan tahunan kepada publik melalui website www.ptpn12.com yang mengungkapkan informasi-informasi perusahaan menegenai GCG, laporan Tahunan juga memuat profil perusahaan secara lengkap, laporan Bisnis dan operasional perusahaan, data perusahaan baik kondisi keuangan maupun Non keuangan, serta laporan Auditor Independen. 3. Seluruh insan sudah menandatangani pernyataan kepatuhan mengenai Code of Conduct yang arsipnya tersedia pada Tim GCG di perusahaan. Indikator aspek GCG yang belum diperbaiki dan belum dilaksanakan Indikator Aspek GCG yang belum dipebaiki dan belum dilaksanakan berdasarkan hasil Assessment tim BPKP 2010, antara lain: 1. Belum adanya reward and punishment bagi para stakeholders yang melaksanakan dan melanggar pedoman perilaku. 2. Belum dilaksanakannya risalah rapat RUPS yang sesuai dengan dinamika rapat yang termuat dalam PER-01/MBU/2011 pasal 6 ayat (4).

17

3. Belum dibentuknya organ pendukung Dekom, seperti Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan guna membantu Dewan Komisaris. 4. Belum dilaksanakannya PER-01/MBU/2011 pasal 22a dalam hal membuat daftar pemegang saham yang dibantu oleh sekertaris perusahaan. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis mengenai Penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), maka dapat disimpulkan, sebagai berikut : 1. Penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) telah dilakukan dengan dasar hukum penerapan GCG, yaitu: 1) Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional kebijakan Good Corporate Governance Tahun 2006. 2) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002, tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN yang telah diubah dengan 3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Dalam rangka Penerapan Good Corporate Governance pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) telah melaksanakan Good Corporate Governance Code , Code Of Conduct, Board Manual , SPI Charter, dan Committee Audit Charter. 3. Hasil assessement di atas mencakup prinsip-prinsip GCG, yaitu: prinsip Keterbukaan dengan adanya transparansi mengenai proses pengangkatan Direksi melalui uji kelayakan dan kepatuhan, prinsip Akuntabilitas dengan kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan melalui struktur organisasi, prinsip Responsibilitas adanya program corporate social responsibility, prinsip Independen dengan menetapkan auditor independen Kantor Akuntan Publik Hertanto Sidik dan Rekan untuk mengaudit laporan keuangan dan terakhir prinsip Kewajaran ditunjukkan dengan adanya peraturan yang berbeda menyangkut manajemen perusahaan. Adapun kendala yang dihadapi, adalah belum adanya transparansi dalam proses pemilihan anggota Dewan Komisaris, sistem reward and punishment belum dijalankan oleh perusahaan, risalah rapat belum memenuhi dinamika rapat, belum dipublikasikan Surat Keputusan mengenai Komisaris independen, dan belum diunggahnya laporan tahunan 2010 pada publik. Keterbatasan Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa data hanya menggunakan hasil assessment tahun terakhir, sedangkan hasil assessment tahun sebelumnya tidak dimasukkan, sehingga kemajuan atas penerapan Good Corporate Governance belum terlihat jelas. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ada dua hasil assessment yang dapat dibandingkan dan bisa menambah objek penelitian tidak hanya pada satu perusahaan saja. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. 2005. Peran Akuntan dalam meneggakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (tinjuan perspektif teori keagenan). Dalam Pidato Pengusulan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro. Lembaga Penerbit FE Universitas Diponegoro. Semarang.

18

Effendi, M. 2009. The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Salemba Empat. Jakarta. Hidayat, A. 2007. Penerapan Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja BUMN (Studi Kasus pada PG. Semboro, Jember). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. Http://www.bumn.go.id/16433/publikasi/berita/implementasi-gcg-di-bumn-masih-hadapibanyak-kendala. Http/annualreport/ptpn12sby/2010. Kaihatu,T. S. 2006. Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,Vol. 8, No. 1, Maret 2006: 1-9. Universitas Kristen Petra. Surabaya. KNKG. Oktober 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). 2010. Surabaya. Paradita, D. dan Nurzaimah. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan yang termasuk Kelompok Sepuluh Besar Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI). Jurnal Akuntansi 40. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011. Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Diakses 1 januari 2012. http://www.iicg.org/asset/doc/Per_BUMN_2011_01_Praktek_GCG_BUMN.pdf. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002. Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diakses 1 januari 2012. Sutedi, A. 2011. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta. Triningsih, S. 2009. Evaluasi Good Corporate Governance pada PT PAL Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya. Ujiyantho, M.A. dan B.A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance Manajemen laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995. Tentang Perseroan Terbatas. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_01_1995.htm. Diakses 4 Agustus 2012. www. Ptpn12.com