EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE: STUDI KASUS PT BIO FARMA (PERSERO) Fikri Zulfikar, Herlin Tundjung, SE., M.Si., Ak., CA. Universitas Bina Nusantara, Komp. Dep Keu Blok D No: 10 , 081806747902,
[email protected]
ABSTRAK Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance dilakukan oleh PT Bio Farma. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan Good Corporate Governance pada PT Bio Farma yang didukung dengan kuesioner. Hasil yang dicapai berdasarkan analisa kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan di PT Bio Farma terhadap pengimpelemntasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan pedoman Good Corporate Governance di PT Bio Farma dan undang-undang BUMN. (FZ) Kata Kunci: Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
ABSTRACT This research aims to understand the implementation of the principles of good corporate governance in PT Bio Farma. This research method is descriptive qualitative namely providing an overview of the implementation of good corporate governance in PT Bio Farma supported by questionnaire. The achieved results based on an analysis of the questionnaire and interview that has been done in PT Bio Farma on the implementation of the principles of good corporate governance have worked very well and in accordance with the guidebook of good corporate governance in PT Bio Farma and the law of BUMN. Key Words: Good Corporate Governance, The Principles of Good Corporate Governance.
PENDAHULUAN Dalam perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang cukup penting sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional. Dilihat dari segi perkembangannya setiap tahun, BUMN telah memberikan andil dalam menopang keuangan Negara dan melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja BUMN merupakan hal yang diharapkan oleh publik agar tercipta kepercayaan untuk melakukan investasi maupun transaksi keuangan lainnya. Namun, sejak
terjadinya krisis moneter berkepanjangan yang terjadi di wilayah Asia termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Akibat pengelolaan perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG terjadi banyak pengabaian aturan dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang merupakan salah satu penyebab krisis moneter terjadi (Budiati, 2012). Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Budiati, 2012). Corporate Governance telah menjadi popular di dunia bisnis bersama dengan pemangku kepentingan perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Etika Bisnis. Perusahaan-perusahaan saat ini lebih aware dengan reputasi mereka dan kinerja nonkeuangan telah menjadi sangat penting di dalam penentuan dari tata kelola perusahaan yang baik (McNutt, 2010). Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi isu yang mengemuka di Indonesia, semenjak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 semua pihak sepakat Indonesia harus mulai dengan tata kelola pemerintah, perusahaan pemerintah, dan swasta. Berangkat dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 pemerintah melalui Menteri Negara/Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Master Plan tahun 1998, telah meletakkan 8 Fondasi Korporasi BUMN menuju kelas dunia, yang salah satu di antaranya adalah Good Corporate Governance (GCG). Langkah tersebut dilanjutkan dengan dimasukkannya kebijakan penerapan Good Corporate Governance dalam Master Plan Reformasi BUMN, yang disusun oleh Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan BUMN pada Mei 2000. Di Indonesia konsep Good Corporate Governance resmi diperkenalkan pada tahun 1999 manakala Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung penerapan Good Corporate Governance di Indonesia antara lain diwujudkan dengan membentuk Komite Nasional mengenai kebijakan Corporate Governance oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) RI melalui Surat Keputusan No. Kep-10/M-Ekuin/08/1999, tanggal 19 Agustus 1999 (Kamal, 2011). Pada tanggal 08 Maret 2001 Komite tersebut membuat kode Corporate Governance nasional yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini ini merupakan referensi bagi seluruh perusahaan di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Kamal, 2011). Kebijakan Kementerian BUMN dalam Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, dimana BUMN diwajibkan menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya. Menurut Krenn (2014:105), Pedoman GCG (Code of Good Corporate Governance) dapat dianggap sebagai alat yang mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengatasi kekurangan perusahaan dalam sistem Corporate Governance secara keseluruhan. Menurut Aguilera dan Cuervo dalam Krenn (2014:105) menyatakan bahwa dalam banyak sistem bisnis, pengelola dan direktur asosiasi memainkan peran aktif dalam pengembangan awal code of good corporate governance. Investor dan pemerintah memainkan peran sekunder dalam pengembangan awal code of good corporate governance. PT Bio Farma (Persero) adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Bio Farma adalah satu-satunya produsen vaksin bagi manusia di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yang selama ini telah mendedikasikan dirinya dalam rangka memproduksi vaksin dan anti sera berkualitas internasional. Produksi vaksin dan anti sera ini diproduksi untuk turut serta mendukung program imunisasi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia dengan kualitas derajat kesehatan yang lebih baik. Komitmen yang tinggi diaktualisasikan PT Bio Farma (Persero) dengan senantiasa menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas dan berupaya terus menerus agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan (beyond compliance) sehingga prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta nilai moral dan etika dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan pada seluruh level perusahaan demi mencapai kesinambungan usaha perusahaan. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, PT. Bio Farma (Persero) telah menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Nomor KEP-05/DK/BF/II/2013 dan Nomor 01024/DIR/II/2013 dan juga tentang Pedoman
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma Nomor KEP-04/DK/BF/II/2013 dan Nomor 01023/DIR/II/2013. PT Bio Farma sangat serius untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaannya. Setelah menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dalam rangka mendukung penerapan GCG di PT Bio Farma, PT Bio Farma juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tahun 2014 lalu. MoU kedua setelah tahun 2012 ini merupakan kesepakatan pemberian bantuan dari BPKP Jawa Barat kepada Bio Farma, berupa Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, Key Performance Indicator, Penerapan Fraud Control Plan, Sistem Informasi Keuangan, Pengelolaan Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, evaluasi dan pembangunan sistem pengendalian intern dari proses bisnis serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian intern terbaru. MoU ini bertujuan untuk melakukan kerjasama Pengembangan, Penerapan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Bio Farma. Selain kerjasama tersebut, dalam MoU ini akan disepakati adanya pendampingan dari pihak BPKP Jabar dalam bentuk pelaksanaan audit, evaluasi dan pemberian pendapat professional. BPKP meminta Satuan Pengawas Intern (SPI) mengawasi kebijakan Bio Farma dan juga melakukan pendampingan atas segala kegiatan dan keputusan di jalan. BPKP berharap SPI di Bio Farma tidak lagi melaporkan hal-hal yang sudah terjadi, tetapi melakukan pendampingan pada setiap kebijakan-kebijkan yang Bio Farma jalankan. Direktur Utama PT Bio Farma Bapak Iskandar mengatakan saat ini Bio Farma sudah bertransformasi menjadi perusahaan dengan visi kelas dunia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, Bio Farma melakukan kerjasama dalam bentuk bantuan dari BPKP guna melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap Internal Control Bio Farma. Penilaian GCG tahun 2012 pada PT Bio Farma yang mencapai angka 83,42 dan sudah masuk dalam kategori baik diharapkan dapat dipertahankan pada tahun tahun selanjutnya. Oleh karena itu, PT Bio Farma (Persero) sebagai salah satu perusahaan produsen vaksin di Indonesia, perseroan melaksanakan praktek good corporate governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan berlandaskan keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kesetaraan dan menciptakan sistem yang kesinambungan dan keseimbangan antara kepengurusan dengan stakeholders dalam berbagai bentuk monitoring dan menjauhkan kesalahan dalam penyajian atau laporan keuangan serta penciptaan pengendalian intern yang menggariskan hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, akan dibuat skripsi dengan judul “EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE: STUDI KASUS PT BIO FARMA (PERSERO)” Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumusankan masalah-masalah antara lain: Bagaimana gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bio Farma dan Bagaimana hasil evaluasinya terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bio Farma. Maksud dan tujuan dari penulis melakukan penelitian tentang studi kasus ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT Bio Farma dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, serta dapat diambil oleh perusahaan untuk peningkatan pelaksanaan dalam mengelola perusahaan dengan baik. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Good Corporate Governance diantaranya dikutip dari beberapa sumber, antara lain: Dyamustika Rachmawati (2012) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Perum Perhutanan KBM-IK Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER01/MBU/2011”. Ditemukan masalah dalam penelitian ini, bahwa penerapan Good Corporate Governance di BUMN belum menjadi budaya perusahaan. Karena dengan implementasi GCG di BUMN masih sangat rendah maka hal tersebut menunjukan bahwa GCG belum menjadi budaya perusahaan, dan membuka peluang untuk tejadinya kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan GCG pada Perhutani KBM-IK Gresik belum cukup baik karena hanya memenuhi 69,23% Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 dengan beberapa aspek. Aspek tersebut adalah Pasal 5 mengenai Hak
Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Pasal 20 mengenai Rencana Jangka Panjang, Pasal 25 mengenai Manajemen Risiko, Pasal 32 mengenai Akses Informasi, Pasal 34 mengenai Keterbukaan Informasi, Pasal 36 mengenai Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan, Pasal 37 mengenai Kesempatan Kerja yang sama, Pasal 38 mengenai Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dan Pasal 40 mengenai Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi. Galih Rachmandy (2012) meneliti tentang “Analisa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berpedoman pada pedoman yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data studi pustaka atau literatur dan content. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum penerapan prinsip GCG yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik, informasi yang diungkapkan dalam laporan GCG belum disajikan dengan rinci dan detail. Jika tiap-tiap pos diberikan penjelasan sehingga para pengguna informasi dapat lebih mudah memahaminya. Mostafa Kamal Hassan (2013) meneliti tentang “Corporate Governance, Economic Turbulence and Financial Performance of UAE listed Firms”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efek dari mekanisme penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dari perusahaanperusahaan United Arab Emirates (UAE) yang terdaftar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengungkapan secara sukarela, dualisme kepemilikan dan ukuran dewan sangat mempengaruhi penilaian kinerja berdasarkan penilaian akuntansi, sementara tidak satupun variabel tata pemerintahan secara signifikan mempengaruhi kinerja pasar perusahaan itu. Hasil penelitian ini juga menunjukan ukuran perusahaan adalah satu-satunya variabel pengendalian yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menyediakan bukti yang menunjukan bahwa pengukuran kinerja berdasarkan akuntansi lebih objektif di saat kondisi ekonomi tidak stabil. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa prinsip dari Corporate Governance dapat diterapkan di dalam pasar yang sedang berkembang. Temuan ini sangat penting bagi regulator, investor, manajer, dan tujuan peneliti terhadap pengembangan kebijakan baru yang menetapkan infrastruktur peraturan yang lebih baik sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan menarik perhatian investor asing. Setelah melihat penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pada penelitian terdahulu masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu berupa kurangnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam kegiatan operasional dan masih ditemukan penilaian yang terhadapan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance masih lemah.
LANDASAN TEORI Kata “governance” berasal dari bahasa Perancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi lain, menjadi good corporate governance. Corporate Governance adalah istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh Cadbury Comitee pada tahun 1992. Dalam konsep Corporate Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan (Krenn, 2014). Menurut Kurniawan (2012:27) mendefinisikan Good Corporate Governance adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara Manajemen, Direksi, Pemegang Saham dan stakeholders lain seperti Pegawai, Kreditor dan Masyarakat. Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, berlandaskan peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika. Good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (WorldBank). Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang
upaya pemerintah dalam menegakkan GCG pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good corporate governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Corporate Governance adalah hubungan stakeholders yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memonitor dan mengendalikan keputusan dan tindakan manajer puncak, yang disebut governance mechanism, mempengaruhi implementasi strategi. Corporate Governance yang efektif, yang menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Tunggal, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholders lainnya. Good Corporate Governance juga merupakan suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan, dan juga merupakan suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
METODE PENELITIAN Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan relevan, oleh karena itu data amat menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan Good Corporate Governance pada PT Bio Farma. Metode-metode pengumpulan data yang dilakukan, antara lain : 1.
Penelitian Literatur (Literature Research)
Melalui penelitian ini, dikumpulkan data-data yang berhubungan dengan topik bahasan dari buku-buku, jurnal, dan makalah serta sumber-sumber dari internet sebagai bahan referensi atau landasan teoritis dalam membahas setiap hal yang ditemui untuk dilakukan analisis data. 2.
Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian berupa tinjauan langsung yang dilakukan di PT Bio Farma guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara: a.
Wawancara
Mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan maupun karyawan PT Bio Farma mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, guna memperoleh informasi untuk mendukung penelitian ini. b.
Kuesioner
Penulis akan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh pimpinan maupun karyawan PT Bio Farma mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan tersebut.
HASIL DAN BAHASAN Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai penilaian yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance sebagai alat pertanggungjawaban pada PT Bio Farma, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. 1.
2.
Penilaian yang berkaitan dengan perwujudan Good Corporate Governance. Penerapan prinsip transparansi pada PT Bio Farma sangat terwujud dengan tingkat persentase 88,3%. Laporan keuangan yang disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN menggambarkan tujuan perusahaan serta nama-nama direksi. Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT Bio Farma sangat terwujud dengan dengan tingkat persentase 85% karena laporan yang disampaikan memiliki kejelasan fungsi dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3.
b.
Penerapan prinsip pertanggungjawaban pada PT Bio Farma sangat terwujud dengan tingkat persentase 93,3%. Para karyawan PT Bio Farma sadar bahwa pertanggungjawaban lahir karena adanya wewenang, sehingga mereka sangat bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. 4. Penerapan prinsip kemandirian pada PT Bio Farma sangat terwujud dengan tingkat persentase 83,3%. PT Bio Farma dikelola bebas dari pengaruh pihak lain dan juga berdasarkan perundangundangan yang berlaku. 5. Penerapan prinsip kewajaran pada PT Bio Farma sangat terwujud dengan tingkat persentase 89,2%. PT Bio Farma memperlakukan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan setara dan adil tanpa memandang posisi dan jabatan mereka serta hak-hak para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terpenuhi. Penilaian yang berkaitan dengan peran komite GCG dalam meningkatkan Good Corporate Governance. 1. Peran komite GCG sebagai compliance GCG pada PT Bio Farma sangat berperan dalam meningkatkan Good Corporate Governance dengan tingkat persentase 91,7%. Komite GCG pada PT Bio Farma memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil assessment berkala tentang penerapan GCG untuk memastikan efektifitas peranan organorgan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan direksi, dan organ pendukung dalam penegakan GCG yakni sekretaris perseroan, sekretaris komisaris, satuan pengawas intern, komite audit dan komite komisaris lainnya. 2. Peran komite GCG sebagai conformance GCG pada PT Bio Farma sangat berperan dalam meningkatkan Good Corporate Governance dengan tingkat persentase 86,7%. PT Bio Farma telah berperilaku sesuai dengan Good Corporate Governance yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yang menjadi prinsip dari Good Corporate Governance yang diterapkan pada PT Bio Farma. 3. Peran komite GCG sebagai performance GCG pada PT Bio Farma sangat berperan dalam meningkatkan Good Corporate Governance dengan tingkat persentase 76,7%. Komite GCG pada PT Bio Farma telah menampilkan bukti (eviden) yang menunjukan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan tahunan (annual report) PT Bio Farma. Berdasarkan hasil analisis data dari kuesioner dapat terlihat bahwa Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan pada PT Bio Farma telah terwujud dengan sangat baik. Dengan kata lain bahwa keberhasilan pelaksanaan Good Corporate Governance sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dari komite Good Corporate Governance yang bertugas untuk meningkatkan Good Corporate Governance perusahaan. Jika pelaksanaan Good Corporate Governance ditingkatkan, maka secara otomatis citra perusahaan juga semakin baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi, penerapan Good Corporate Governance sebagai alat pertanggungjawaban pada PT Bio Farma dapat terwujud dengan baik berdasarkan hasil analisa melalui kuesioner pada PT Bio Farma.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Corporate Governance di PT Bio Farma sudah sangat terwujud, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut: a.
PT Bio Farma telah memberlakukan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan secara layak tanpa membedakan proporsi jumlah saham mereka,posisi dan jabatan mereka dan hak-hak para pemegang saham dan para pemangku kepentingan telah terpenuhi.
b.
Laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dan pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
c.
Laporan keuangan di audit oleh auditor yang independen.
d.
PT Bio Farma dapat bertahan dalam kegiatan bisnisnya di tengah arus globalisasi dan semakin banyaknya saingan di luar Indonesia
e.
PT Bio Farma juga membayar pajak tepat waktu
f.
PT Bio Farma juga sangat bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar perusahaan dan di luar lingkungan perusahaan. Contohnya penghijauan yang dilakukan oleh PT Bio Farma di dalam lingkungan perusahaan dan juga disediakannya sepeda untuk kegiatan transportasi di dalam lingkungan perusahaan.
Komite GCG pada PT Bio Farma juga sangat berperan dalam meningkatkan Good Corporate Governance. Hal ini disimpulkan berdasarkan adanya kepatuhan (compliance) terhadap kebijakankebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kesesuaian (conformance) pada PT Bio Farma karena telah berperilaku sesuai dengan Good Corporate Governance yang dapat ditinjau dari berbagai aspek yang menjadi prinsip dari Good Corporate Governance yang diterapkan pada PT Bio Farma, adanya unjuk kerja (performance) yang telah ditampilkan oleh komite GCG sebagai bukti untuk menunjukan bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan tahunan. Penelitian yang sudah dilakukan terhadap PT Bio Farma juga memiliki keterbatasan dalam penelitian ini yaitu saat pengisian kuesioner tidak langsung diisi saat dibagikan sehingga proses pengisian kuesioner tidak dapat disaksikan langsung dan tidak dapat dipastikan apakah benar yang mengisi kuesioner adalah orang-orang yang terkait dengan GCG atau bukan. Berdasarkan penelitian atas peranan Good Corporate Governance sebagai alat pertanggung jawaban pada PT Bio Farma, maka beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan yaitu: 1.
Komite GCG PT Bio Farma harus lebih aktif mensosialisasikan tentang penyelenggaran GCG yang merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh PT Bio Farma kepada masyarakat sekitar yang belum mengetahui secara detail tentang program yang dilaksanakan tersebut.
2.
Sosialisasi mengenai good corporate governance diharapkan sampai ke level bawah Porsi atau bagiannya harus dibeda-bedakan antara level atas, level menengah maupun level bawah sesuai dengan kepentingannya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara memberikan seminar mengenai etika perusahaan dan GCG itu sendiri dengan lebih intensif.
3.
Antara Komisaris, Direksi serta Jajaran Manajerial lainnya diharapkan dapat terjalinnya suatu koordinasi yang baik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG. Adanya kerjasama dan komunikasi yang lancar dapat membantu keoptimalan dalam pemraktekan prinsip-prinsp GCG. Selain itu adanya suatu sistem atau dukungan teknologi informasi yang mengontrol proses pelaksanaan dan implementasi GCG di tingkat Komisaris, Direksi serta Jajaran Manajerial diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
4.
Diharapkan PT Bio Farma tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan.
REFERENSI Budiati, L. (2012). Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ghalia Indonesia. Bogor. Biofarma. (2013). Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.KEP-05/DK/BF/II/2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Biofarma. Bandung. Biofarma. (2013). Keputusan Bersama Dewan Direksi No.01024/DIR/II/2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Biofarma. Bandung. Biofarma. (2013). Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.KEP-04/DK/BF/II/2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Biofarma. Bandung. Biofarma. (2013). Keputusan Bersama Dewan Direksi No.01023/DIR/II/2013 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Biofarma. Bandung. BUMN. (2011). Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Kementerian BUMN. Indonesia.
BUMN. (2002). Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance di BUMN. Kementerian BUMN. Indonesia. Cheung,Yan-Leung.,J.Thomas Connelly, Ping Jiang And Piman Limpaphayom. (2011). “Does Corporate Governance PredictFuturePerformance? Evidence From Hong Kong.” Financial Management. Spring 2011, pp. 159-197. Hasan, Kamal Mostafa And Halbouni, Saadi Sawsan. (2013). “Corporate Governance, Economic Turbulence and Financial Peformance of UEA Listed Firms”. Studies Economics and Finance. Vol. 30, No. 2, pp. 118-138. Hery. (2010). Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta dan BUMN Terkemuka). Alfabeta . Bandung. Kabigting, Leila C. (2011). “Corporate Governance Among Banks Listed In The Philippine Stock Exchange”. Journal of International Business Research. Vol. 10, No. 2, pp. 59-68. Kamal, Miko. (2011). “Konsep Corporate Governancedi Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance”. Jurnal Manajemen Teknologi. Vol. 10, No2. KNKG. (2006). Indonesia’s Code of Good Corporate Governance. National Committee on Governance. Jakarta. Kurniawan, Ardeno. (2012). Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta. Krenn, Mario. (2014). “Decoupling as a Sustainable Firm Response to Pressures for Convergence and Divergence in Corporate Governance: The Case of Codes of Good Corporate Governance”. Journal of Management policy and practice. Vol. 15, No. 4, pp. 103-117. Leventis, Stergios. (2012). “The Role Of Corporate Governance In Earnings Management:Experience From US Banks”. Journal of Applied Accounting Research. Vol. 13, No. 2, pp. 161-177. McNutt, Patrick A. (2010). “Edited Ethics: Corporate Governance And Kant’s Philosophy”. International of Journal Social Economics. Vol. 37, No. 10, pp. 741-754. Menko Ekon. (2004). Keputusan Menteri Koordinator Pereekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/2004 tentang Pembentukan KNKG. Kemenko Ekon. Indonesia. Menko Ekuin. (1999). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri RI No. Kep-10/M-EKUIN/08/1999 tentang Kebijakan Good Corporate Governance. Kemenko Ekuin. Indonesia. Menko Ekuin. (2000). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri RI No. Kep-31/M-EKUIN/06/2000 tentang Pendirian Lembaga Khusus KNKCG. Kemenko Ekuin. Indonesia. Rachmandy, G. (2012). Analisa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Universitas Brawijaya. Malang. Rachmawati, D. (2012). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perum Perhutani KBM-IK Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Republik Indonesia. (1995).Undang-undang RI No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sekretariat Negara. Indonesia. Serdamayanti. (2012). Manajemendan Komponen Terkait Lainnya. Rafika Aditama. Bandung. Stiglbauer, Markus., Fischer, M Thomas and Velte, Patrick. “Financial Crisisand Corporate Governance in The Financial Sector: Regulatory Changes and Financial Assistance in Germany and Europe. International Journal of Disciosure and Governance. Vol. 9, No. 4, pp. 331-347. Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Siar Grafika. Jakarta. Tunggal, S.H. (2013). Internal Audit dan Corporate Governance. Harvarindo. Jakarta.
RIWAYAT PENULIS Fikri Zulfikar lahir di kota Jakarta pada 01 Februari 1991. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi peminatan Auditing pada tahun 2015.
