Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No.1, Februari 2014, hal. 94-109
ISSN 1979-4851 http://jca.unja.ac.id
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN (STUDI KASUS PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH) Ridhwan1), Rico Wijaya2)
1)2)
Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal tersebut sejalan dengan penerapan akuntansi pertanggung jawaban. Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam Good Corporate Governance mengunakan prinsip –prinsip antara lain : Pertama, Transparansi (Transparency), Kedua: Akuntabilitas (Accountability) Ketiga: Pertanggungjawaban (Responsibility) Keempat: Kemandirian (Independency) Kelima: Kewajaran (Fairness). Secara umum penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah berjalan dengan baik, Sejalan dengan konsep akuntansi pertangung jawaban. Ada pun pelaksanaan Good Corporate Governance dilaksanakan pada bagian-bagian berikut ini : Dewan Komisaris, Direksi,Komite-komite, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Fungsi Kepatuhan Audit Intern dan Audit Ekstern. Kata Kunci: Good Corporate Governance , Akuntansi Pertanggung Jawaban,Akuntansi Manajemen.
Secara umum perusahaan yang didirikan
pertanggungjawaban yang ada
dalam suatu
oleh seseorang atau sekelompok orang pada
organisasi. Akuntansi pertanggung jawaban ini
dasarnya dimaksudkan untuk mencapai suatu
akan mengarah pada proses akuntansi yang
tujuan
melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer
yang
diketahui
telah
tujuan
ditetapkan. perusahaan
Sebagaimana untuk
pusat pertanggungjawaban dapat me-manage
memperoleh laba yang maksimum, melayani dan
(mengatur) pekerjaan yang langsung dibawah
meningkatkan kepuasan konsumen, mencapai
pengawasannya
pertumbuhan yang pesat serta menjaga dan
tanggungjawabnya
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat
Dalam
pertanggungjawaban.
mencapai
tujuan
adalah
tersebut, sebuah
dan atau
yang suatu
merupakan sistem
yang
perusahaan memerlukan sesuatu pedoman yang
Perwujudan akuntansi pertangungjawaban
berupa struktur organisasi. Di dalam struktur
salah satunya deangan penerapan tata kelola
organisasi
dan
perusahaan
(Good
Coorporate
tanggung jawab bagi masing-masing bagian
Salah satu
Faktor
dalam penilaian kesehatan
organisasi secara jelas dan tepat.
bank umum dan perbankan syriah adalah Good
meliputi
tugas,
wewenang
Governance).
Konsep akuntansi pertanggung jawaban
Corporate Governance (GCG). Penilaian GCG
merupakan salah satu konsep dari akuntansi
dalam tatacara penilaian kesehatan bank secara
manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan
umum bersifat kualitatif dengan mengacu kepada
dan
matriks penilaian yang sudah disajikan pada
disesuaikan
dengan
pusat
pusat
95
96 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
No.13/ 24 /DPNP Perihal : Penilaian Tingkat
prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat,
Kesehatan Bank Umum tanggal 25 Oktober 2011.
independensi (independency) yaitu pengelolaan
Pelaksanaan GCG pada bank syariah diatur pada
Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan
PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan
dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness)
Good Corporate Governance bagi Bank Umum
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
Syariah dan Unit Usaha Syariah.
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
Pokok-pokok
pelaksanaan
Good
Corporate Governance (GCG) diwujudkan dalam
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sumber: http://www.ojk.go.id).
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
dan
Direksi;
dan
tentang tata kelola Tata Kelola Perusahaan Yang
pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja
Baik (Good Coorporate Governance) dalam
yang menjalankan fungsi pengendalian intern
penilaian kinerja perusahaan. Penelitian yang
bank;
auditor
dilakukan oleh Kartikasari (2008), tujuan dari
penerapan
penelitian ini adalah menganalisis pengaruh
manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian
tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan
intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan
terhadap reputasi dan pengaruhnya terhadap
penyediaan dana besar; rencana strategis bank;
kinerja, serta menganalisis pengaruh lingkungan
dan transparasi kondisi keuangan dan non
sebagai
keuangan.
Penelitian ini memberi yustifikasi tambahan bagi
penerapan
internal
dan
fungsi
auditor
kelengkapan
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu
kepatuhan, eksternal;
faktor
eksternal
terhadap
kinerja.
BI mengeluarkan Surat Edaran Bank
penelitian terdahulu bahwa tanggung jawab sosial
Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei
dan tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap
2007, yang merupakan petujuk pelaksanaan dari
reputasi.
PBI nomor 8/4/PBI/2006, yang telah diperbaharui
diberikan adalah saran bahwa pihak manajemen
dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5
perlu lebih memperhatikan tentang tata kelola
OKtober 2006. BI melalui Surat Edaran tersebut
dalam
menjelaskan lebih rinci kelima prinsip GCG
meningkatkan reputasi perusahaan. Ada juga
tersebut,
Pertama,
penelitian yang dilakukan oleh (Khafid, 2012)
transparansi (transparency), yaitu keterbukaan
tentang tata kelola perusahaan terhadap kinerja
dalam mengemukakan informasi yang material
keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dan relevan serta keterbukaan dalam proses
komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham
pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas
oleh manajemen/kepemilikan manajerial, dan
(accountability)
dan
komite audit (mewakili tata kelola perusahaan)
pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank
terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap
sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
persistensi laba pada alpha 0,05. Sedangkan
Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu
kepemilikan
yaitu
sebagai
yaitu
berikut.
kejelasan
fungsi
kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan
Implikasi
tubuh
manajerial
manajemen
institusional
yang
Jamsostek
tidak
dapat
untuk
berpengaruh
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
secara signifikan terhadap persistensi laba pada
berdampak kepada sistem penggajian dan gaji
alpha 0,05.
pokok yang semakin lama semakin bertambah
Penelitian Setianingsih
yang
(2013)
dilakukan
mekanisme
tata
oleh kelola
karena
penerapan
ini
berpengaruh
kepada
kesejahteraan karyawan pelaksana yang semangat
perusahaan dalam penelitian ini diproksikan
bekerja
dengan proporsi kepemilikan saham institusional,
keuntungan perusahan menjadi lebih efektif dan
kepemilikan
efisien.
manajerial,
proporsi
komisaris
independen, dan jumlah komite audit. Sementara kinerja
perusahaan
dalam
penelitian
ini
sehingga
berpengaruh
juga
kepada
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang
diproksikan dengan rasio laba bersih terhadap aset
baik
(ROA). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa
akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional
secara simultan mekanisme tata kelola perusahaan
dan kewajaran. Seperti halnya dengan perbankan
dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap
konvensional,
kualitas laba. Sementara, berdasarkan uji parsial
mengalami pertumbuhan yang pesat juga wajib
variabel kepemilikan manajerial dan kinerja
melaksanakan GCG sesuai dengan amanat Pasal
perusahaan
terhadap
34 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang
kepemilikan
Perbankan Syariah dan kemudian diatur lebih
institusional, proporsi komisaris independen, dan
lanjut dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang
komite
signifikan
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan
terhadap kualitas laba. Selain itu, variabel
Unit Usaha Syariah dengna ketentuan bahwa
kepemilikan institusional dan proporsi komisaris
GCG pada perbankan syariah harus memenuhi
independen memiliki hubungan terbalik dengan
prinsip
kualitas laba. Sementara variabel kepemilikan
menjadi permasalahan dalam penelitian ini secara
manajerial, jumlah komite audit dan kinerja
umum adalah: Bagaimana penerapan Peraturan
perusahaan memiliki hubungan searah dengan
Bank
kualitas laba. Ada juga penelitian yang dilakukan
tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
oleh Sari dkk (2012). Penelitian ini bertujuan untuk
Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan ketentuan
melihat dampak tata kelola perusahaan bagi
bahwa GCG pada perbankan syariah harus
karyawan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
memenuhi prinsip syariah pada PT Bank Rakyat
manfaat yang diperoleh karyawan pelaksana
Indonesia Syariah ?
sebelum penerapan adalah hanya berupa manfaat
dalam penelitian ini
fasilitas berupa lembur, premi, tunjangan dan gaji
menjelaskan
pokok saja, sedangkan sesudah penerapan adanya
Indonnesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang
banyak manfaat fasilitas yang berbagai macam
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan
yaitu manfaat fiskal, manfaat fisik dan manfaat
Unit Usaha Syariah dengn ketentuan bahwa GCG
lainnya. Penerapan Good Corporate Governance
pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip
terhadap
syariah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.
kualitas
berpengaruh laba.
audit
signifikan
Sedangkan
tidak
peningkatan
berpengaruh
pendapatan
karyawan
berdasarkan
prinsip
perbankan
syariah
(sharia
Indonesia
(PBI)
syariah
yang
compliance).
No.
Yang
penerapan
keterbukaan,
kini
Yang
11/33/PBI/2009
menjadi
tujuan
secara umum adalah Peraturan
Bank
97
98 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... Sedangkan menurut Mulyadi
LANDASAN TEORI
dikemukakan:
Akuntansi Pertanggungjawaban Akuntansi
pertanggungjawaban
merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan
disesuaikan
dengan
pusat-pusat
pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istliah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai
bagaimana
baiknya
manajer
pusat
pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung dibawah pengawasannya dan yang merupakan tanggungjawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Mowen (2005)
definisi akuntansi pertanggung jawaban adalah sebagai berikut:
Sistem yang mengukur berbagai hasil dicapai
oleh
setiap
pusat
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk
mengoperasikan
pusat
pertanggungjawaban mereka.” Sedangkan
akuntansi
adalah sebagai berikut:
akuntansi
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan
untuk
mengukur
kinerja
setiap pusat pertanggungjawaban sesuai informasi
yang
dibutuhkan
manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban dari
manajemen.”
mereka
sistem
yang
berupa
informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi pertanggungjawaban
yang
berupa
informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan manajer.
pertanggungjawaban
sangat
Akuntansi diperlukan
dan
bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab: 1. Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban sebagai dasar penyusunan anggaran.
merupakan proses penetapan peran (role setting) dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan.
“Akuntansi
bagian
Menurut (Mulyadi ,2001 ) informasi
Proses penyusunan anggaran pada dasarnya
pertanggungjawaban menurut LM Samryn (2001)
dengan
Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban
pemotivasi
”Akuntansi pertanggungjawaban adalah
yang
“Akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggung jawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan.”
akuntansi
Menurut Hansen dan
(2001)
sebagai
pengendalian
Dalam
proses
penyusunan
anggaran ditetapkan siapa yang akan berperan dalam
melaksanakan
sebagaian
aktivitas
pencapaian sasaran perusahaan dan ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang
peran
tersebut
untuk
memungkinkannya melaksanakan perannya. Sumber
daya
memungkinkan
yang manajer
disediakan
untuk
berperan
dalam
usaha pencapaian sasaran perusahaan tersebut
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
diukur dengan satuan moneter standar yang
Good Corporate Governance
berupa informasi akuntansi.
Secara umum
2. Informasi Akuntasni Pertanggung Jawaban
yang mempengaruhi
kinerja keuangan antara lain Good Corporate
Penilai kinerja manajer pusat pertanggung
Governance (GCG)
jawaban.
dasar dari GCG pada dasarnya memiliki
Informasi
akuntasi
pertanggungjawaban
karena
prinsip-prinsip
tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap
merupakan informasi yang penting dalam
kinerja
proses
pengendalian
Semakin baik corporate governance yang dimiliki
aktivitas organisasi karena informasi tersebut
suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik
menekankan
informasi
pula kinerja dari suatu perusahaan t e r s e b u t .
bertanggungjawab
G o o d c o r p o r a t e g o v e r n a n c e merupakan
dan
realisasinya.
salah satu elemen kunci dalam meningkatkan
Pengendalian dapat dilakukan dengan cara
efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian
memberikan peran bagi setiap manajer untuk
hubungan
merencanakan pendapatan dan/atau biaya
dewan direksi, para pemegang saham, dan
yang
stakeholders lainnya (Dani dan Hasan, 2011).
perencanaan
dengan
hubungan
manajer
terhadap
dan
yang
perencanaan
menjadi
antara
tanggungjawabnya,
dan
kemudian menyajikan informasi realisasi
keuangan
antara
Menurut
pada
suatu
manajemen
Muh
perusahaan.
perusahaan,
(2009)
good
pendapatan dan/atau biaya tersebut menurut
corporate governance d i a r t i k a n s e b a g a i
manajer
bertanggungjawab
seper angkat sistem yang m engat ur dan
mencerminkan skor (score) yang dibuat oleh
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan
setiap manajer dalam menggunakan berbagai
nilai tambah (value added) bagi para pemangku
sumber
peran
kepentingan. Hal ini disebabkan karena good
manajer tersebut dalam mencapai sasaran
corporate governance d a p a t m e n d o r o n g
perusahaan.
terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih,
yang
daya
untuk melaksankan
3. Informasi Akuntasni Pertanggung Jawaban
transparan, dan profesional. Menurut Muh
Untuk memotivasi manajer
(2009)
Motivasi adalah proses prakarsa dilakukannya
governance y a n g d i k e m b a n g k a n o l e h
suatu tindakan secara sadar dan bertujuan.
Organization for Economic Co-operation
Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan
and Development (OECD) mencakup lima hal,
untuk
mendorong
seseorang
untuk
prinsip-prinsip
timbulnya
prakarsa
yaitu:
perlindungan
melaksanakan
tindakan
pemegang
saham,
terhadap
corporate
hak-hak
perlakuan yang setara
secara sadar dan bertujuan. Dalam sistem
terhadap
penghargaan perusahaan,informasi akuntansi
p e r a n a n p e m a n g k u kepentingan berkaitan
merupakan
dengan perusahaan, p e n g u n g k a p a n
bagian
yang
penting,
maka
seluruh
good
pemegang
saham,
dan
informasi akuntansi ini akan berdampak
t r a n s p a r a n s i , s e r t a tanggungjawab dengan
terhadap motivasi manajer.
dewan komisaris atau direksi.
99
100 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
dan kecukupan sistem informasi manajemen;
Nomor
Penilaian
serta (iv) kecukupan sistem pengendalian
Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan
Risiko, dengan memperhatikan karakteristik
Unit Usaha Syariah.
dan kompleksitas usaha Bank.
1.
8/POJK.03/2014 tentang
SEOJK ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya
2.
POJK
6. Penilaian
Nomor
merupakan
Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit
manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima)
Usaha Syariah.
prinsip Good Corporate Governance yaitu
Manajemen
Bank
berorientasi
perlu
umum
risiko,
materialitas
5.
Corporate
Governance bagi Bank Umum Syariah
memperhatikan
sebagai
landasan
dan
proporsionalitas, signifikansi,
penilaian
terhadap
transparansi,
kualitas
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank yaitu
4.
Good
8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat
prinsip-prinsip
3.
faktor
profesional,
dan
kewajaran. 7.
serta
Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance,
komprehensif dan terstruktur.
Bank Umum Syariah harus melakukan
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara
penilaian sendiri (self assessment) secara
individual
untuk Bank Umum Syariah
berkala yang paling kurang meliputi 11
mencakup penilaian terhadap faktor Profil
(sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Good
Risiko,
Corporate Governance sebagaimana diatur
Good
Corporate
Governance,
Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan
dalam
untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup
Governance yang berlaku bagi Bank Umum
faktor Profil Risiko.
Syariah.
Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian
terhadap
Kualitas
Penerapan
Corporate
Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance dilakukan berdasarkan analisis
Risiko
atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip Good
(KPMR) dalam aktivitas operasional Bank.
Corporate Governance; (ii) kecukupan tata
Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10
kelola (governance) atas struktur, proses, dan
(sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit,
hasil penerapan Good Corporate Governance
Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko
pada bank; dan (iii) informasi lain yang
Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik,
terkait dengan Good Corporate Governance
Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko
yang didasarkan pada data dan informasi
Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
yang relevan.
KPMR
Inheren
Good
dan
Penilaian
Risiko
8.
ketentuan
Manajemen
merupakan
penilaian
9.
Penilaian
faktor
Rentabilitas
terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait
evaluasi
terhadap
yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka
sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan
Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen
(sustainability)
Risiko, kecukupan sumber daya manusia,
Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial.
kinerja
Rentabilitas,
meliputi
Rentabilitas,
manajemen
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
Penilaian
dilakukan
dengan
mempertimbangkan tingkat, trend, struktur,
faktor-faktor: Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan.
stabilitas Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum
METODE PENELITIAN
Syariah dengan kinerja peer group baik
Jenis Penelitian
melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Dalam penelitan ini mengunakan jenis penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan
10. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan
berdasarkan
yang
memperoleh informasi dari penelitian terdahulu
terstruktur
terhadap
yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan
Rentabilitas
dengan
apakah sebuah penelitian menggunakan data
memperhatikan signifikansi masing-masing
primer atau data sekunder, apakah penelitian
parameter/indikator serta mempertimbangkan
tersebut
permasalahan
ataupun laboratorium atau didalam museum.
komprehensif
dan
parameter/indikator
lain
analisis
dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk
yang
mempengaruhi
Rentabilitas Bank Umum Syariah.
menggunakan
penelitian
lapangan
Pengertian studi kepustakaan menurut beberapa
11. Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi
ahli yaitu menurut Nazir (1998) mengemukakan
terhadap kecukupan modal dan kecukupan
bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan
pengelolaan Permodalan.
adalah
12.
Dalam
melakukan
pengumpulan
data
dengan
faktor
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-
Permodalan, Bank Umum Syariah perlu
buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan
mempertimbangkan tingkat, trend, struktur,
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan
dan
masalah yang dipecahkan.”
stabilitas
penilaian
teknik
Permodalan
dengan
memperhatikan kinerja peer group serta
enurut
kecukupan manajemen Permodalan Bank
merupakan langkah yang penting dimana setelah
Umum Syariah.
seorang peneliti menetapkan topik penelitian,
13. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan
berdasarkan
komprehensif peringkat
langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan
terhadap
dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori,
dan
dengan
peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-
prinsip-prinsip
umum
banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.
setiap
memperhatikan
(1998) studi kepustakaan
secara
dan
analisis
Nazir
Selanjutnya
terstruktur faktor
penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari:
14. Bank Umum Syariah yang melakukan
buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis
Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang
wajib
sesuai (internet, koran dll).
melakukan
Kesehatan
Bank
penilaian secara
Tingkat
Bila kita telah
konsolidasi.
memperoleh kepustakaan yang relevan, maka
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara
segera untuk disusun secara teratur untuk
konsolidasi mencakup penilaian terhadap
dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu
101
102 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... studi kepustakaan meliputi proses umum seperti:
secara efektif. Penerapan prinsip ini secara
mengidentifikasikan
sistematis,
efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak,
penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang
kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab
memuat informasi yang berkaitan dengan topik
di antara pemegang saham, Dewan Komisaris
penelitian.
dan Direksi dan jajaran yang ada dibawahnya.
Sumber Data.
Ketiga:
pertanggungjawaban
yaitu
kepatuhan
teori
secara
Pada penelitian ini data yang diambil dari
(Responsibility),
perusahaan
terhadap
beberapa jurnal penelitian sebelumnya, kajian-
peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah
kajian konsep dari literatur-literatur yang ada dan
pajak, hubungan industrial, kesehatan dan
berhubungan
penelitian,serta
keselamatan kerja, perlindungan lingkungan
kutipan-kutipan pernyataan yang bersumber dari
hidup, memelihara lingkungan bisnis yang
media baik masa dan media online yang terkaiat
kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
dengan pokok penelitian serta bersumber dari
Dengan demikian, perusahaan menyadari bahwa
situs- situs resmi pemerintah. Ada pun data
dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan
diambil dari laporan tahunan Bank Rakyat
bertanggung jawab tidak hanya kepada
Indonesia Syriah, Situs Resmi Bank Indonesia,
shareholder tetapi juga kepada stakeholders-lainnya. Keempat:
serta
kemandirian (Independency), yaitu pengelolaan
dengan
pokok
literatur-literatur
yang
berhubungan
langsung dengan objek penelitian dan juga dari
perusahaan
pedoman Otoritas Jasa Kuangan (OJK).
benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau
Penerapan Good Corporate Governance PT.
intervensi dari pihak manapun yang tidak
Bank Brisyariah (BRIS).
sesuai
PT.
Bank
BRISyariah
dengan
tanpa ada
peraturan-peraturan
yang
telah
berlaku. Kelima: Kewajaran (Fairness), yaitu
menjadikan penerapan good corporate governance (GCG)
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk
hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan
mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
secara berkelanjutan (sustainable
Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor
mendatang.: Pertama: transparansi yaitu
keterbukaan
dalam
(BRIS)
secara profesional
growth) di masa (Transparency), mengemukakan
pendorong
yang
dapat
memonitor
dan
memberikan jaminan perlakuan yang adil di
informasi yang material dan relevan serta
antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
keterbukaan
Landasan Dan Kebijakan Corporate Governance
dalam
proses
pengambilan
keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut
Pelaksanaan GCG di BRIS adalah
perusahaan untuk menyediakan informasi yang
mengacu
cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap
undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bank
stakeholders-nya.
Akuntabilitas
Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat
(Accountability), yaitu kejelasan fungsi dan
Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ
tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan
Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
Kedua:
kepada
ketentuan
perundang-
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
Untuk mendukung pelaksanaan GCG tersebut
dan operasional Bank, BRIS memiliki tiga
secara baik, maka BRIS telah memiliki
orang anggota Dewan Komisaris yang
kelengkapan kebijakan internal yang mengatur
merupakan Komisaris Independen. Kondisi
pelaksanaan GCG sesuai dengan kebutuhan dan
ini melebihi ketentuan yang dipersyaratkan
ukuran BRIS, antara lain meliputi: Kebijakan
oleh regulasi terkait dimana 50 % anggota
Umum Tata Kelola Perusahaan (GCG) BRIS.
Dewan Komisaris Bank adalah Komisaris
Kebijakan ini merupakan peraturan dan kaidah
Independen. Adapun dua orang anggota
yang wajib dipatuhi oleh Organ GCG dan seluruh
Dewan Komisaris lainnya merupakan
jajaran internal. Standar Etika Kerja BRIS (Code
Komisaris yang berasal dari Pemegang
of Conduct) yang disahkan dan disetujui oleh
Saham Pengendali (PSP).
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas
b. Independensi Dewan Komisaris
Syariah. Standar Etika Kerja tersebut merupakan
Rangkap
pedoman
transparency dan independency dalam pelaksanaan
bagi
setiap
berperilaku
insan
BRIS
secara
untuk
profesional,
GCG,
Jabatan.
Penerapan
prinsip
seluruh anggota Dewan Komisaris
bertanggungjawab, patut dan sesuai dengan
telah mengungkapkan rangkap jabatannya,
prinsip
melakukan
Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan
hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan,
Komisaris tersebut tidak bertentangan
maupun hubungan dengan sesama rekan sekerja.
dengan ketentuan perundang-undangan
Pedoman
yang berlaku. Tidak terdapat anggota
syariah,
dan
baik
Tata
dalam
Tertib
Kerja
Dewan
Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah
Dewan
(DPS) dan Komite-komite.
melakukan rangkap jabatan pada lembaga
Penerapan
Penerapan
Good
keuangan
Corporate
dan/atau
independen
perusahaan
yang
yang
menjadi nasabah bank. Rangkap Jabatan
Governance PT. Bank Brisyariah (BRIS). Pelaksanaan GCG BRIS
Komisaris
merupakan
hanya dilakukan oleh Komisaris yang
sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan
menjadi wakil dari Pemegang Saham
terhadap ketentuan perundang-undangan yang
Pengendali. Hal ini menjadikan Dewan
berlaku.Gambaran umum pelaksanaan GCG
Komisaris lebih independen dan dapat
BRIS dapat dijelaskan sebagai berikut:
menghindari terjadinya benturan kepentingan.
1. Dewan Komisaris
c.
a. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris
Hubungan
Keuangan,
Hubungan
Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham
Dewan Komisaris Bank BRIS berjumlah 5
Dewan Komisaris
(lima) orang termasuk di antaranya 1 (satu)
Mayoritas
orang Komisaris Utama. Seluruh anggota
BRIS tidak memiliki hubungan keuangan
Dewan
di
dan/atau kekeluargaan (sampai dengan
untuk
derajat kedua, baik vertikal maupun
Komisaris
Indonesia. mendukung
Dalam
berdomisili upaya
independensi
anggota
Dewan
Komisaris
serta
horizontal)
dengan
Pemegang
Saham
transparansi dalam pengawasan aktifitas
Pengendali
(PSP),
dan/atau
sesama
103
104 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... anggota Dewan Komisaris BRIS lainnya
(BI)
dan/atau anggota Direksi BRIS, tidak
persetujuaan dari Bank Indonesia.
terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki
saham
tersebut
lebih
dimana
pada baik
BRIS, dari
kondisi
kententuan
ketentuan
memperbolehkan
anggota
dan
telah
memperoleh
surat
b. Rangkap Jabatan Dalam
rangka
independensinya
melaksanakan
dalam
melaksanakan
masih
tugas, tidak ada Direksi BRIS yang
Dewan
melakukan rangkap jabatan di perusahaan
Komisaris untuk memilki saham Bank tidak
lain.
lebih dari 5% dari modal disetor Bank. Hal
Hubungan
ini membuat Dewan Komisaris lebih
Kekeluargaan dan Kepemilikan Saham
independen dalam menjalankan tugas dan
Direksi.
kewajibannya, serta dapat menghindari terjadinya
Mayoritas anggota direksi BRIS tidak
conflictofinterest.
memiliki hubungan Keuangan, hubungan
d. Rapat Dewan Komisaris
Keuangan,
kekeluargaan
dan
kepemilikan
Saham
pemegang
saham
anggota
Dewan
Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan
Direksi
secara quorum (memenuhi jumlah minimal
pengendali
peserta rapat) dan keputusan yang diambil
Komisaris dan sesama anggota direksi
berdasarkan musyawarah mufakat tanpa
lainnya.
mengesampingkan
terjadinya
dinamika
dengan
Hubungan
(PSP),
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
yang terjadi selama rapat. Agenda utama
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Rapat Dewan Komisaris antara lain: -
Direksi BRIS secara umum telah sesuai
Penyampaian Laporan Kinerja dan Performance
dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan
BRIS tiap bulan..- Penyampaian Realisasi
peraturan
Kinerja BRIS terhadap RBB (Rencana
berlaku, yaitu melakukan pengelolaan
Bisnis Bank) PT Bank BRISyariah, baik
terhadap kegiatan usaha dan operasional
secara
dan
BRIS untuk kepentingan perusahaan
bulanan,
triwulanan
perundangundangan
yang
semesteran.-
Pengawasan
terhadap
dalam mencapai maksud dan tujuannya.
pelaksanaan
tugas
tanggung
Untuk itu, Direksi berhak mewakili BRIS
berkala, serta
di dalam dan luar pengadilan, mengikat
memberikan nasihat dan masukan kepada
BRIS dengan pihak lain serta menjalankan
Direksi.
tindakan dengan batasan tertentu. seluruh
dan
jawab Direksi secara
2. Direksi a. Susunan Keanggotaan Direksi BRIS
tugas
dan
diamanatkan
kewajiban oleh
Direksi regulasi
yang telah
Seluruh anggota Direksi Bank Rakyat
dilaksanakan dengan sangat baik serta
Indonesia Syriah telah lulus Fit and Proper
dapat
Test yang dilakukan oleh Bank Indonesia
seluruh stakeholder BRIS.
dipertanggungjawabkan
d. Rapat Direksi
kepada
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
Rapat Direksi telah dilaksanakan secara
berlaku; dan pelaksanaan tindak lanjut
quorum (memenuhi jumlah minimal peserta
oleh Direksi atas hasil temuan audit
rapat) dan keputusan yang diambil
dan/atau
berdasarkan
pengawasan
tanpa
musyawarah
mengesampingkan
dinamika
yang
mufakat terjadinya
terjadi
selama
intern,
rekomendasi Bank
Dewan
dan/atau
dari
Indonesia,
auditor
Pengawas
auditor
hasil
Syariah,
ekstern,
guna
rapat.Pengambilan keputusan dalam rapat
memberikan rekomendasi kepada Dewan
tetap
Komisaris;
didasarkan
pada
prinsip
GCG
serta
Memberikan
(transparansi, akuntabilitas, resposibilitas,
rekomendasi penunjukan KAP (Kantor
independensi, dan kewajaraan (fairness)) dan
Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang
prinsip kehatihatian Bank serta prinsip
berlaku kepada RUPS melalui Dewan
syariah.
Komisaris.
3. Komite-komite
b. Komite Pemantau Risiko
Susunan
Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan
Komite
Komisaris, dibentuk komite-komite dengan
Komite Pemantau Resiko secara umum
anggota yang memiliki keahlian yang relevan
telah
dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh
ketentuan yang berlaku, yaitu membantu
ketentuan
Komite-komite
Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut: -
tersebut diatas diangkat oleh komisaris pada
Melakukan evaluasi tentang kebijakan
Rapat Dewan Komisaris
manajemen risiko; - Melakukan evaluasi
a. Komite Audit
tentang
yang
Komite
Audit
berlaku.
secara
kesesuaian
tugasnya
antara
sesuai
kebijakan
telah
manajemen risiko dengan pelaksanaan
melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan
kebijakan tersebut; dan - Melakukan
yang berlaku, yaitu membantu Dewan
evaluasi
Komisaris dalam melaksanakan fungsi
Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
pengawasan, yang meliputi: - Memantau
Manajemen Risiko, guna memberikan
dan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
mengevaluasi
umum
melaksanakan
perencanaan
dan
pelaksanaan audit serta memantau tindak
pelaksanaan
tugas
Komite
c. Komite Remunerasi dan Nominasi
lanjut hasil audit dalam rangka menilai
Susunan Komite
kecukupan pengendalian intern termasuk
Komite
kecukupan proses pelaporan keuangan; -
secara
Melakukan evaluasi terhadap: pelaksanaan
tugasnya membantu Dewan Komisaris
tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas
kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP
Komite
(Kantor Akuntan Publik) dengan standar
meliputi: - Melakukan evaluasi kebijakan
audit yang berlaku; kesesuaian Laporan
remunerasi bagi: Dewan Komisaris dan
Keuangan dengan standar akuntansi yang
Direksi dan telah disampaikan kepada
Remunerasi umum
telah
Remunerasi
dan
Nominasi
melaksanakan
dan
Nominasi
105
106 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... RUPS;
dan
Pejabat
dan
tidak hanya melakukan pemberian opini
pegawai dan telah disampaikan kepada
kepada produk dan aktifitas baru BRIS,
Direksi. - Melakukan evaluasi terhadap
namun DPS juga melakukan pemastian
kesesuaian antara kebijakan remunerasi
terhadap
dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; -
dalam kegiatan bisnis dan operasional
Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Bank dengan melakukan koordinasi dan
Komisaris mengenai kebijakan remunerasi
asistensi kepada unit-unit kerja terkait dalam
bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Bank.
Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan
pengawasan, DPS bekerjasama dengan
pegawai
-
Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja
Mempertimbangkan kinerja keuangan,
Audit Intenal untuk memastikan pelaksanaan
prestasi
kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
secara
kerja
Eksekutif
keseluruhan.
individual,
kewajaran
dengan peer group, dan sasaran dan strategi
jangka
panjang
pelaksanaan
Dalam
hal
prinsip
syariah
pelaksanaan
tugas
a. Susunan DPS
Bank,
Semua anggota DPS tersebut tinggal dan
sehubungan dengan kebijakan remunerasi
berdomisili di Indonesia. Hal ini telah
- Menyusun
sesuai dengan ketentuan terkait yang
sistem,
serta
prosedur
pemilihan dan/atau penggantian anggota
mengatur
Dewan Komisaris dan Direksi untuk
persyaratan DPS.
disampaikan kepada RUPS. - Memberikan rekomendasi Komisaris disampaikan
calon dan/atau kepada
anggota Direksi RUPS;
Dewan untuk dan
-
tentang
komposisi
dan
b. Independensi dan Rangkap Jabatan DPS Dalam
rangka
Transparency
penerapan
dan
prinsip
Independency
pada
Memberikan rekomendasi calon Pihak
pelaksanaan GCG, masing-masing DPS
Independen yang dapat menjadi anggota
telah
Komite kepada Dewan Komisaris.
jabatannya Tidak terdapat anggota DPS
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
mengungkapkan
rangkap
yang melakukan rangkap jabatan pada
Sebagai bank syariah, BRIS memiliki
lembaga perbankan lainnya. Rangkap
Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS
jabatan
bersifat independen dan bertugas untuk
bertentangan
mengawasi
perundang-undangan yang berlaku dan
kegiatan
Bank,
serta
DPS
tersebut dengan
memastikan kepatuhan kegiatan bisnis dan
dengan
operasional bank agar sesuai dengan Prinsip
independensi
Syariah. Anggota DPS ditetapkan oleh
terjadinya conflictofinterest..
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
tetap
tidak
ketentuan
memperhatikan
DPS, serta penghindaran
c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Indonesia (DSN-MUI) dengan persetujuan
DPS secara telah melaksanakan tugasnya
Bank
pelaksanaan
sesuai ketentuan perundang-undangan
tugasnya selama periode tahun 2013, DPS
yang berlaku dan prinsip GCG. Dalam
Indonesia.
Dalam
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
pelaksanaan
d.
selalu
langkah-langkah antara lain: - Menunjuk
melakukan koordinasi dengan Dewan
Direktur Kepatuhan serta memiliki unit
Komisaris dan Direksi serta unit kerja
kerja kepatuhan yang independen terhadap
lainya. Dalam melakukan koordinasi
satuan kerja operasional sesuai dengan
dengan governance structure lainya tersebut, maka
kebutuhan dan ukuran Bank; - Membuat
minimal setiap 6 bulan sekali (semester) DPS
kebijakan dan prosedur kepatuhan; -
melakukan rapat koordinasi antara DPS,
Menyediakan
Dewan Komisaris dan Direksi untuk
ketentuan yang berlaku dan melakukan
membahas mengenai hasil pengawasan
monitoring terhadap pelaksanaannya; -
DPS terhadap Bank.Seluruh tugas dan
Melakukan
kewajiban DPS yang diamanatkan oleh
ketersediaan pedoman kerja pada setiap
regulasi telah dilaksanakan dengan sangat
unit kerja serta melakukan update terhadap
baik serta dapat dipertanggungjawabkan
pedoman kerja tersebut; - Melakukan
kepada seluruh stakeholder BRIS.
review kepatuhan terhadap rancangan
Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
ketentuan, kebijakan dan prosedur yang
Risalah rapat DPS memuat keputusan dan
akan ditetapkan; - Menyampaikan laporan
opini syariah yang diambil dalam rapat
pokok
DPS, dimana risalah rapat tersebut telah
Kepatuhan dan laporan khusus kepada
diketahui dan disetujui oleh seluruh
Bank Indonesia dan pihak terkait; -
anggota DPS. Pelaksanaan rapat DPS
Menyediakan
tersebut
ketentuan
berkualitas dan patuh terhadap ketentuan
rapat minimal yang dipersyaratkan
melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi;
dalam
dan - Mencegah Direksi Bank agar tidak
telah
PBI
SEBI
5.
tugasnya
DPS
melebihi
No.11/33/PBI/2009
No.12/13/DPbS
dan
tentang
informasi
monitoring
pelaksanaan
menempuh
mengenai
terhadap
tugas
sumber
kebijakan
daya
dan
Direktur
yang
atau
Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum
menetapkan keputusan yang menyimpang
Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
dari ketentuan dan peraturan perundang-
(UUS)
undangan yang berlaku serta menghindari
mengatur bahwa
rapat DPS
diselenggarakan minimal sekali dalam 1
rekomendasi
(satu) bulan
bertentangan dengan hukum.
Fungsi Kepatuhan Audit Intern dan Audit
Ekstern
dan
keputusan
yang
b. Fungsi Audit Intern Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di BRIS
a. Fungsi Kepatuhan
untuk mendukung terlaksananya tata kelola
BRIS secara konsisten berusaha untuk
perusahaan yang baik antara lain meliputi:
terus-menerus
budaya
- Melakukan pemeriksaan baik langsung
jenjang
maupun tidak langsung secara rutin pada
fungsi
setiap unit kerja, serta memberikan
kepatuhan, BRIS telah melaksanakan
rekomendasi bila terjadi penyimpangan
meningkatkan
kepatuhan
pada
organisasi.
Dalam
setiap penerapan
107
108 Ridhwan dan Wijaya, Penerapan Good Corporate Governance dalam ...... terhadap peraturan yang berlaku dan atau
Akuntan Publik yang sama dilakukan
kelemahan-kelemahan
memiliki
maksimal hanya 5 (lima) tahun buku
potensi risiko; - Menyampaikan hasil
berturut-turut dan Akuntan yang sama dari
pemeriksaan
Utama,
Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut
Komite Audit, Direktur Kepatuhan dan
diperkenankan melakukan audit selama 4
unit kerja terkait, serta secara berkala
(empat) tahun buku berturut-turut. Untuk
(setiap semester)
menyampaikan
memenuhi standar profesional, KAP yang
pokok-pokok hasil audit kepada Bank
ditunjuk adalah KAP yang sudah terdaftar di
Indonesia;
monitoring
Bank Indonesia dan termasuk 5 KAP terbaik,
terhadap tindak lanjut temuan audit sesuai
yaitu KAP Purwantono, Suherman, Surja,
dengan arahan Direksi dan atau Komite
anggota Ernst & Young Global. Dan KAP
Audit; - Menyusun pedoman audit dan
ini telah mengaudit BRIS selama 4 tahun
program atau rencana kerja tahunan
berturut-turut.
sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan
fungsi audit ekstern ini telah sesuai dengan
efektif dan efisien serta tepat sasaran; -
ketentuan regulasi terkait.
kepada
-
yang
Direktur
dan
Melakukan
Sehingga
pelaksanaan
Memiliki tenaga-tenaga yang profesional dan berpengalaman dibidang Perbankan
SIMPULAN.
Syariah, Teknologi, Sumber Daya Manusia,
Akuntansi satu
pakan
perkembangan bisnis dan organisasi; dan -
manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan
Meningkatkan kualitas aparat Audit Intern
dan
secara berkelanjutan melalui pelatihan-
pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi.
pelatihan yang bersertifikasi maupun non-
Istliah akuntansi pertanggungjawaban ini akan
sertifikasi. - Melakukan pelaporan kepada
mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan
DPS terkait pelanggaran prinsip syariah. -
sampai
Sebagai unit Anti Fraud yang melakukan
pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan
investigasi atas fraud yang terjadi.
yang langsung dibawah pengawasannya dan yang
disesuaikan
bagaimana
konsep
dari
meru-
Treasury, dan Akuntansi, sesuai dengan
c. Fungsi Audit Ekstern
salah
pertanggungjawaban
dengan
baiknya
akuntansi
pusat-pusat
manajer
pusat
merupakan tanggungjawabnya atau suatu sistem
Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern atas
yang mengukur rencana dan tindakan dari setiap
Laporan Keuangan BRIS untuk tahun buku
pusat
2013 telah sesuai dengan ketentuan Bank
Governance menrupak salah satu bentuk perwujudan
Indonesia mengenai transparansi kondisi
akuntansi pertanggung jawaban.
pertanggungjawaban,
Good
Corporate
keuangan Bank, dan Standar Profesional
Penerapan good corporate governance pada
Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mengacu kepada
ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
Dengan mempertimbangkan rekomendasi
yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
dari Komite Audit, penunjukan Kantor
11/33/PBI/2009
dan
Surat
Edaran
Bank
Jurnal Cakrawala Akuntansi Vol. 6 No. 1 Februari 2014, hal. 95-109
Indonesia
(SEBI)
No.
12/13/DPbS
tentang
(Independency)
Kelima:
Kewajaran
(Fairness).
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah
Secara umum penerapan Good Corporate Governance
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal tersebut
pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah berjalan
sejalan dengan penerapan akuntansi pertanggung
dengan baik, sejalan dengan konsep akuntansi
jawaban. Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam
pertangungjawaban.
good corporate governance mengunakan prinsip –
Corporate Governance dilaksanakan pada bagian-
prinsip
bagian
antara
(Transparency), (Accountability) (Responsibility)
lain
:
Pertama,
Kedua: Ketiga:
Transparansi Akuntabilitas
Pertanggungjawaban
Keempat:
Kemandirian
berikut
Adapun
ini
:
Direksi,Komite-komite,
pelaksanaan
Dewan Dewan
Good
Komisaris, Pengawas
Syariah (DPS), Fungsi Kepatuhan Audit Intern dan Audit Ekstern.
DAFTAR PUSTAKA. Dani Riandi dan Hasan Sakti Siregar. 2011. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap ROA, NPM dan EPS pada Perusahaan yang Terdaftar di CGPI. Jurnal Ekonomi Volume 14 Nomor 3. Hansen dan Howen. 2005. Akuntansi Manajemen Jilid 1dan 2 Jilid. (Edisi 4), Jakarta: Erlangga. Kartikasari, Caecelia Mita. 2008. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Reputasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Jamsostek (Studi Pada Peserta Jamsostek Di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Khafid, Muhammad. 2012. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 4, No. 2, September 2012. L.M. Samryn. 2001. Akuntansi Manajemen, Prenada Media Group. Muh. Arief Effendi. 2009. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, & Rekayasa (ed. 3). Jakarta: Salemba Empat. Nazir.1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Ozyana Mahenda Sari, Salmiah, M. Roem. 2012. Dampak Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Coorporate Governance) Terhadap Peningkatan Pendapatan Karyawan Pelaksana Di PT. Perkebunan Nusantara III (PTPN-III) Unit Kebun Sei Mangkei. Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness. Vol 1, No 1 (2012). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Setianingsih, Ely Puji. 2013. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Kualitas Laba (Studi Kasus Perusahaan Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia). Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013. Bandung, 8-9 Oktober 2013 Issn: 1858-2559. Subagyo, P. Joko. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Media Internet. http://www.brisyariah.co.id. http://www.ojk.go.id www.bi.go
109
