EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT JAMSOSTEK (PERSERO)

EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT JAMSOSTEK (PERSERO) Ade Ita Hapsari Universitas Bina Nusantara, [email protected]

Rosinta Ria Panggabean Universitas Bina Nusantara, [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara standar penerapan GCG PT Jamsostek (Persero) dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta untuk mengetahui gambaran dan kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG PT Jamsostek (Persero). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan review dokumen yang dianalisis menggunakan metode analisis koefisien jaccard (jaccard’s coefficients). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan standar penerapan GCG PT Jamsostek (Persero) 92,99% telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, namun masih ada kekurangan dalam penerapan prinsip GCG PT Jamsostek (Persero). Kelemahan tersebut antara lain Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) belum mengatur tentang etika yang terkait dengan pemasok (rekanan), Rapat Dewan Komisaris belum berjalan secara efektif, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum menetapkan Key Perform Indicators (KPI) bagi Dewan Komisaris, PT Jamsostek (Persero) belum memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Evaluasi GCG, serta RUPS belum menetapkan Komisaris Independen. Langkah yang sebaiknya dilakukan PT Jamsostek (Persero) atas kelemahan tersebut yaitu, melakukan revisi atas Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero), agar RUPS menetapkan Key Perform Indicators (KPI) bagi Dewan Komisaris dan menetapkan Komisaris Independen, serta menyusun Pedoman Standar Pelaksanaan Evaluasi GCG. Kata kunci : Good Corporate Governance (GCG), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, PT Jamsostek (Persero).

EVALUATION ON IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT JAMSOSTEK (PERSERO)

ABSTRACT This research aims to determine how much correspondences between the Good Corporate Governance (GCG) implementation standard of PT Jamsostek (Persero) with the Regulation of The Minister for State Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 about Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises, and to describe the weakness of the application of the principles of GCG PT Jamsostek (Persero). Research evaluation is using interviews and document review that were analyzed using jaccard’s coefficients analysis method. The results obtained in this study demonstrate the application of GCG standards PT Jamsostek

(Persero) 92.99% have complied with Regulation of The Minister For State Owned Enterprises Number: PER-01 / MBU/2011 about Implementation of Good Corporate Governance (Corporate Governance) in State Owned Enterprises, but there are still shortcomings in the implementation of GCG principles PT Jamsostek (Persero). Weaknesses include the Code of Conduct PT Jamsostek has not set on ethics related to suppliers (partners), the Board of Commissioners has not run effectively, the General Meeting of Shareholders (AGM) has not set the Perform Key Indicators (KPI) for BOC, PT Jamsostek has not Standard Guidelines for Implementation of Evaluation has GCG, as well as the AGM has not set an independent commissioner. Steps that should be taken by PT Jamsostek (Persero) for these weaknesses, namely, revised the Code of Conduct PT Jamsostek (Persero), in order to establish GMS Perform Key Indicators (KPI) for BOC and establish an Independent Commissioner, and to develop Evaluation Guidelines for Implementation of Corporate Governance Standards. Keyword: Good Corporate Governance (GCG), Regulation of The Minister For State Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011, PT Jamsostek (Persero).

PENDAHULUAN: Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997-1998 merupakan mimpi buruk bagi sejarah sektor perekonomian, dimana terjadi krisis ekonomi di negara kita. Akibat peristiwa tersebut, banyak perusahaan yang jatuh karena tidak mampu bertahan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kelemahan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya, dimana terjadi tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan para investor yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi para investor untuk menarik dana investasi yang mereka tanamkan. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai menyadari pentingnya dilaksanakan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, sehingga muncul konsep mengenai Good Corporate Governance (GCG). Pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman tersebut merupakan hal yang sangat prinsip yang menjadi landasan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan usahanya dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang berlaku. Berbagai pelanggaran di organisasi terjadi karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Disamping itu, kurangnya peraturan yang tegas dalam organisasi dalam hal hak dan kewajiban pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dinilai sebagai salah satu faktor penyebab gagalnya penerapan GCG. PT Jamsostek (Persero) merupakan institusi yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di sektor formal. Jaminan sosial yang diberikan oleh PT Jamsostek (Persero) antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKJ), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Program perlindungan untuk Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) dan perlindungan di sektor jasa konstruksi. PT Jamsostek (Persero) menyadari kualitas pelaksanaan GCG yang baik merupakan modal utama bagi PT Jamsostek (Persero) guna mewujudkan visi sebagai perusahaan yang terus tumbuh berkesinambungan dan terpercaya. GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan, dimana dalam pelaksanaan umum berpedoman pada berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang kemudian telah dihapus dan diganti dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada dasarnya GCG berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu, transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan yang terakhir adalah kewajaran (fairness). Pada tahun 2011, PT Jamsostek (Persero) masih menggunakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara tersebut di Agustus 2011, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar standar penerapan GCG dalam PT Jamsostek (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Disamping itu, untuk mengetahui gambaran penerapan prinsipprinsip GCG dan kekurangan atau kelemahan penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Jamsostek (Persero), maka diperlukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip berdasarkan standar tertentu yang terkait dengan bentuk bisnis perusahaan. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Jamsostek (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fenny Wijaya mengenai evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Astra Tbk di tahun 2007 (Wijaya, 2007). Teknik evaluasi yang digunakan untuk penelitian riset acuan tersebut menggunakan evaluasi GCG berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal, dan Code for Good Corporate Governance yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Yang membedakan penelitian ini dengan riset acuan adalah dimana penulis melakukan evaluasi atas kesesuaian standar penerapan GCG PT Jamsostek (Persero) dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada PT Jamsostek (Persero). Disamping itu, penulis melakukan evaluasi prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomer : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada PT Jamsostek (Persero). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu: 1.

Seberapa besar standar penerapan GCG dalam PT Jamsostek (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) BUMN? 2. Bagaimana gambaran tata kelola perusahaan pada PT Jamsostek (Persero) ? 3. Apakah PT Jamsostek (Persero) sudah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG ? 4. Apakah kekurangan atau kelemahan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam PT Jamsostek (Persero) ? Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka judul penelitian yang akan diambil adalah “EVALUASI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT JAMSOSTEK (PERSERO)”

METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratoria, dimana dalam penelitian ini penulis mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Jamsostek (Persero), sehingga dapat diketahui kekurangan atau kelemahan dalam penerapannya serta memberikan saran atas kekurangan atau kelemahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis membuat suatu daftar indikator evaluasi GCG yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Daftar tersebut terdiri dari 27 indikator dengan 157 parameter evaluasi. Daftar tersebut digunakan untuk review dokumen dan pedoman wawancara yang dilakukan dengan Bapak Imam Santoso selaku Kepala Urusan Kesekretariatan Umum di Biro Sekretariat Perusahaan PT Jamsostek (Persero). Dokumen atau data yang digunakan dalam review dokumen adalah Akta Nomor: 25 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,M.Kn tentang Anggara Dasar PT Jamsostek (Persero), Annual Report PT Jamsostek (Persero) tahun 2010, Laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, serta data-data yang berkaitan dengan GCG PT Jamsostek (Persero) (table data yang digunakan dalam penelitian data dilihat pada tabel IV.2). Dari hasil wawancara dan review dokumen, maka dilakukan pengkodean untuk menghitung nilai yang diperoleh PT Jamsostek (Persero). Dari hasil review dokumen dan wawancara, penulis melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar standar standar penerapan GCG dalam PT Jamsostek (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Evaluasi tersebut menggunakan metode Koefisien Jaccard (Jaccard’s coefficients), sehingga dapat diketahui besarnya kesesuaian antara standar GCG pada PT Jamsostek (Persero) dengan PERMEN: PER-01/MBU/2011. Disamping itu, penulis juga melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip GCG sehingga dapat diketahui bagaimana gambaran penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Jamsostek (Persero) serta kelemahan atau kekurangannya. Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini berupa rekomendasi atas perbaikan atas kelemahan atau kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Jamsostek (Persero).

TINJAUAN PUSTAKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Gejolak ekonomi yang luar biasa di Amerika Serikat mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan resturkturisasi, sehingga menimbulkan protes keras dari masyarakat.Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG.Di Indonesia, GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bertugas merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia. GCG adalah sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara shareholders dan stakeholders disuatu perusahaan. GCG tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan. Konsep GCG timbul di latar belakangi munculnya teori. Antara lain teori agensi (agency theory) yang timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agent-nya. (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenagatenaga ahli (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Teori stakeholders (stakeholders theory) yang menunjukkan adanya peran penting stakeholder dalam perusahaan.dimana perusahaan harus mampu memenuhi semua apa yang menjadi tuntutan stakeholders. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance yang mencakup 5 hal yaitu: the rights of shareholders, the equitable treatment of shareholders, the role of stakeholders, disclosure and transparency, the responsibilities of the board. ). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, masing-masing negara selanjutnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam Pedoman Good Corporate Governance. Badan penyusun standar GCG di Indonesia antara lain adalah KNKG yang menyusun Code for Good Corporate Governance sebagai pedoman GCG perusahaan di Indonesia yang memuat hal-hal yang peran pemegang saham dan hak mereka, fungsi dewan komisaris, fungsi direksi, sistem audit, sekretaris perusahaan, stakeholders, pengungkapan informasi secara terbuka, prinsip kerahasiaan, etika bisnis dan korupsi, serta tanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Prinsip-prinsip GCG menurut KNKG adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor , antara lain komitmen dari organ perusahaan, penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan, penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG, code of conduct, dukungan dari pihak stakeholders, evaluasi pelaksanaan GCG. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG adalah: memaksimalkan nilai BUMN, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi nasional. Menurut Effendi (2009), penerapan prinsip-prinsip GCG dalam BUMN memberikan manfaat, antara lain: Peningkatan kinerja perusahaan, peningkatan pelayanan kepada para stakeholder, meningkatkan nilai BUMN, efisiensi biaya operasional perusahaan, mengurangi biaya modal (cost of capital), meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di BUMN. Organ Persero

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perusahaan, baik dari

direksi maupun dewan komisaris. Informasi-informasi itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepeda direksi. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan, maka komisaris dapat meminta saran, nasihat, pendapat pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Komite tersebut antara lain: Komite audit (membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan transparan, dalam melaksanakan audit sesuai standar audit yang berlaku, pengendaliaan perusahaan telah maksimal, memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG). Komite Nominasi (tanggung jawab komite nominasi mencakup pengkajian kompetensi calon anggota direksi dan komisaris, pengkajian rencana suksesi, evaluasi kinerja komisaris dan direksi, pengusulan, menilai, dan memberikan rekomendasi atas calon-calon direksi dan komisaris BUMN). Komite Remunerasi (bertugas membantu komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi direksi dan dalam mengevaluasi mekanisme dalam pelaksanaannya), dan Komite manajemen resiko (melaksanakan program manajemen resiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG). Dan organ persero yang terakhir adalah Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sekretaris Perusahaan berfungsi memastikan BUMN dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi kepada dewan komisaris dan dewan direksi Sebagai penghubung antara perusahaan dan pemangku kepentingan, menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan. Satuan Pengawal Internal adalah pengendalian dalam perusahaan dapat menghindari timbulnya fraud di lingkungan perusahaan. Pengendalian intern yang efektif berguna untuk menjaga asset perusahaan dari tindakan pencurian, penyalahgunaan, maupun KKN. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG dapat dilakukan dengan penilaian (assessment) adalah program untuk mengidentifikasikan implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Dan yang kedua, evaluasi (review) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan.

HASIL DAN BAHASAN: Berdasarkan dari hasil perhitungan koefisien jaccard, PT Jamsostek (Persero) memperoleh nilai sebesar 92,99 dengan perhitungan sebagai berikut: x 100 Sij = Sij =

x 100

= 92,99 Dalam perhitungan dapat diketahui jumlah parameter standar pelaksanaan GCG pada PT Jamsostek (Persero) yang sama dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 sebanyak 146 dari 157 parameter yang ditetapkan. Sehingga hasil perhitungan koefisien jaccard, kesesuaian standar GCG pada PT Jamsostek (Persero) terhadap Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 adalah 92,99 dari maksimal 100. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Jamsostek telah melakukan penyesuaian atas diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Standar-standar GCG PT Jamsostek (Persero) telah 92,99% sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, namun masih ada yang perlu diperbaiki dalam standar GCG PT Jamsostek (Persero).

Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Jamsostek (Persero) a.

Transparansi (Transparency )tercermin dimana PT Jamsostek (Persero) memiliki dan melaksanakan (1)Komite Audit yang merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. (2)Pengawas Intern (Satuan Pengawas Intern) adalah auditor internal dan auditor eksternal yang diawasi oleh Komite Audit. Audit tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan sesuai dengan prinsip GCG. PT Jamsostek (Persero) telah membentuk Biro Pengawasan Intern (BPI) untuk menjalankan fungsi sebagai auditor internal perusahaan. Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Direktur Utama. (3)Akuntan Perseroan dimana audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) setiap tahun dilakukan oleh Auditor Independen agar dapat diperoleh pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan oleh Manajemen. Sejak PT Jamsostek menjadi Perseroan terbatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek, Laporan Keuangan Tahunan PT Jamsostek (Persero) telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan 2 (dua) kali audit pada PT Jamsostek (Persero) yang meliputi audit Kinerja atas Efektifitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program JHT dengan periode audit serta audit umum atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero) Tahun Buku 2011. (4)Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi dimana selama tahun 2011 Dewan komisaris PT jamsostek telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dimana 4 (empat) kali rapat adalah rapat Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari hasil review dokumen dalam Laporan GCG PT Jamsostek (Persero) tahun 2011, ditemukan bahwa pada bulan Januari, Febuari, Juli, Agustus dan September Dewan Komisaris tidak mengadakan rapat apapun. Selain itu terdapat tingkat kehadiran Dewan Komisaris yang dibawah 50% dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang telah dilakukan. Selain Rapat Dewan Komisaris, Dewan Direksi PT Jamsostek (Persero) selama tahun 2011 melaksanakan Rapat Direksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dimana 20 (dua puluh) kali rapat adalah rapat Direksi dan 8 (delapan) kali rapat merupakan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. (5)Keterbukaan atas Informasi PT Jamsostek (Persero) dapat diperoleh melalui website Jamsostek, portal BUMN, media cetak dan media elektronik.(6)Laporan Tahunan (Annual Report) dimana laporan Tahunan telah memenuhi syarat kriteria Annual Report dan Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya informasi BUMN yang disajikan dalam website perusahaan. Laporan Tahunan (annual report) PT Jamsostek (Persero) berisi tentang profil PT Jamsostek (Persero), laporan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), laporan pengembangan teknologi informasi, laporan analisis dan pembahasan manajemen, laporan pelaksanaan tata kelola, laporan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), serta informasi keuangan perusahaan.

b.

Akuntabilitas (Accountability) tercermin dimana PT Jamsostek memiliki (1)Organ Perusahaan yang terdirin dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. (2)Sekretaris Perusahaan yang berfungi untuk memastikan bahwa perseroan mematuhi peraturan keterbukaan sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip GCG. (3)Komite Good Corporate Governance (GCG) untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) dalam membangun Good Corporate Governance meliputi penyusun infrastruktur GCG, pelaksanakan rapat internal Komite GCG dan rapat koordinasi dengan Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS)-BUMN, pelaksanaan Assessment GCG tahun buku 2011, pelaksanaan Survey Perception Index GCG, melaksanakan sosialisasi GCG pada saat Rakernas di Jogjakarta dan di beberapa kegiatan daerah. (4)Komite integritas berfungsi untuk memantau dan memastikan bahwa insan Jamsostek melaksanakan Pakta Integritas yang merupajan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang dan/atau jasa. (5)Komite Antisuap untuk membantu terlaksananya Pakta Antisuap Jamsostek, memantau pelaksanaannya, secara pro aktif memantau dugaan penyimpangan Pakta Antisuap, mendorong dibentuk dan dioperasikannya Sistim Pelaporan Antisuap. mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan Suap di PT Jamsostek (Persero), serta memastikan bahwa laporan pengaduan dugaan penyimpangan Pakta Antisuap telah ditindaklanjuti.

c.

Pertanggungjawaban (Responsibility) tercermin dalam (1)Kepatuhan terhadap Peraturan PerundangUndangan dimana PT Jamsostek (Persero) mengimplementasikan dalam bentuk membuat Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan, Kebijakan, serta Pedoman-Pedoman dengan mengacu kepada Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melakukan pembayaran pajak kepada negara berupa pajak PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPN. PPh pasal 25/29, Pajak Parkir, PPh pasal 4(2). (b)Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) PT Jamsostek (Persero) mewujudkan melalui 2 (dua) bentuk sajian, yaitu: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). (3)Kesejahteraan Karyawan secara jangka panjang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Jamsostek yang memuat hak dan kewajiban Karyawan, Serikat Pekerja dan Perusahaan, syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Karyawan dan Perusahaan.

d.

Kemandirian (Independency) tercermin dalam (1)Pengelolaan Benturan Kepentingan ditempuh dengan mengeluarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor: KEP/356/122009 tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT Jamsostek (Persero) yang memuat tentang kewajiban perusahaan dalam menyusun Daftar Khusus, kewajiban Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural satu tingkat di bawah Direksi dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), melaporkan tentang Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P), larangan perangkapan jabatan, penunjukan pejabat pengganti sementara, aktivitas lain yang dilakukan karyawan PT Jamsostek (Persero), pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh insan Jamsostek. (2)Independensi Satuan Pengawas Intern (SPI) dimana SPI bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Direksi dan harus patuh kepada Direksi. (3)Independensi Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP/242/082011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jamsostek (Persero) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan, dimana Dewan Komisaris telah melakukan seleksi terhadap Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor, dan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk penetapan. (4)Pengukuran terhadap Penerapan GCG dalam PT Jamsostek (Persero) dilakukan dengan melaksanakan penilaian (assessment) terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh penilai independen dengan tujuan menguji dan menilai penerapan GCG serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan dalam penerapan GCG pada PT Jamsostek (Persero). Untuk menindaklanjuti perbaikan atas hasil penilaian (assessment), PT Jamsostek (Persero) melakukan evaluasi (review) yang dilakukan setelah penelitian (assessment). Pelaksanaan evaluasi pada PT jamsostek (Persero) dilaksanakan secara self assessment serta hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri . Namun Hasil atau Laporan tentang evaluasi penerapan GCG tidak dimuat dalam Annual Report, disamping itu PT Jamsostek (Persero) belum mempunyai pedoman standar dalam melakukan evaluasi.

e.

Kewajaran (Fairness) tercermin dalam (1)Perlindungan terhadap Pemegang Saham yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero) dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemilik dan pemegang saham tunggal pada PT Jamsostek (Persero). Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham pada PT Jamsostek (Persero) telah dituangkan dalam sebuah Pedoman Good Corporate Governance yang mengatur secara rinci hak-hak Pemegang Saham. (2)Perlakuan Setara terhadap Peserta dimana memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban peserta. SIMPULAN DAN SARAN Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Standar penerapan GCG PT Jamsostek (Persero) telah 92,99% sesuai dengan PERMEN-01/MBU/2011. 2. Pedoman perilaku belum mengatur etika terkait dengan Pemasok (Rekanan) 3. Bulan Januari, Febuari, Juli, Agusteus dan September 2011 Rapat Dewan Komisaris tidak diselenggarakan. 4. Terdapat tingkat keadiran Dewan komisaris dibawah 50% dari jumlah rapat Dewan komisaris yang dilaksanakan. 5. PT Jamsostek (Persero) telah memiliki Petunjuk Teknis Rapat Direksi, namun belum memiliki Petunjuk teknis Rapat Dewan Komisaris. 6. Data dan informasi perusahaan dapat diperoleh melalui website Jamsostek, Portal BUMN, media cetak, dan media elektronik. 7. RUPS belum menetapkan Key Perform Indicators dan Komisaris Independen.

8.

Review sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan evaluasi belum dimuat dalam annual report dan belim memiliki pedoman standar pelaksanaan review.

SARAN 1. 2. 3.

Direksi menyempurnakan Pedoman Perilaku PT Jamsostek (Persero) dan menyusun standar pelaksanaan Review. Dewan Komisaris meningkatkan efektifitas Rapat-Rapat Dewan Komisaris RUPS menyusun Petunjuk Teknis Rapat Dewan Komisaris, Key Perform Indicators, dan menetapkan Komisaris Independen.

REFERENSI Bapepam. (2010). Kajian Tentang Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota ACMF. Jakarta: Penerbit Tim Kajian Good Corporate Governance di Negara-negara anggota ACMF BPKP. (2012). Latar Belakang Good Corporate Governance. . http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/GoodCorporate.bpkp. Diakses tanggal 6 April 2012. BUMN. (2002). Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep–117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. http://www.iicg.org/asset/doc/Kepmen_BUMN_2002_117_Praktek_GCG_BUMN.pdf. Diakses tanggal 17 Maret 2012. BUMN. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara. http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/PER01_MBU_2011.pdf. Diakses tanggal 20 Maret 2012. Effendi, M. A. (2009). The Power Of Good Coorporate Governance, Teori dan Implikasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Jamsostek. (2010). Pedoman Good Corporate Governance PT Jamsostek (Persero). http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=2. Diakses tanggal 20 Maret 2012. KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: Unit Penerbit Komite Nasional Kebijakan Governance. KNKG. (2009). Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia. Jakarta: Unit Penerbit Komite Nasional Kebijakan Governance. KNKG. (2012). Profil Komite Nasional Kebijakan Governance. http://www.knkgindonesia.com/KNKG/index.asp?ID=AB.PR. Diakses tanggal 8 April 2012. Sarwako, H. (2003) . Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Aneka Tambang Tbk. Universitas Indonesia, Jakarta. Wijaya, F. (2007). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Astra Tbk. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

RIWAYAT PENULIS

Ade Ita Hapsari lahir di kota Pekalongan pada 9 November 1989. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Ekonomi pada 2012. Rosinta Ria Panggabean lahir di Jakarta pada 23 November 1973. Penulis menamatkan pendidikan S1 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999 serta S1 di Universitas Terbuka program studi Penerjemahan Bahasa Inggris pada tahun 2003. Pendidikan S2 ditamatkan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia program kekhususan Atestasi pada tahun 2007. Saat ini bekerja sebagai Dosen Faculty Member di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara.