BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Good Corporate Governance. dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik good corporate

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Teoritis 2.1.1

Pengertian Good Corporate Governance Good corporate governance merupakan isu yang tidak pernah

usang untuk terus dikaji oleh pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik good corporate governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan tersebut, isu good corporate governance yang tadinya hanya bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang memadai tentang good corporate governance. Karena tanpa pemahaman yang memadai akan makna dan manfaat good corporate governance maka praktik dan sistem yang baik ini hanya akan menjadi retorika, slogan, atau aksesoris yang tidak berguna. Kajian atas good corporate governance mulai disinggung pertama kalinya oleh Berledan Means pada tahun 1932 ketika membuat buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (ownership) dan control. Pemisahan tesebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (dispersed ownership). Oleh karena itu untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan good corporate governance dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 dengan membentuk Cadbury Committee (Komite

Universitas Sumatera Utara

Cadbury), yang bertugas menyusun Corporate Governance Code yang menjadi acuan utama (benchmark) di berbagai negara. Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut : Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001:3) pengertian Corporate Governance adalah: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur,pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan suatu sistem, proses dan seperangkat


peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance hadir untuk mencegah kesalahankesalahan dalam sistem korporasi dan untuk memastikan kesalahankesalahan tersebut dapat segera diperbaiki. 2.1.2

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Prinsip-prinsip GCG sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri

BUMN No.117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan BUMN

yaitu

adanya

transparansi,

pengungkapan,

kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 1. Transparansi (transparency) Keterbukaan didalam melaksanakan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi secara materil yang relevan mengenai perusahaan. 2. Pengungkapan (disclosure) Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan. 3. Kemandirian (independence) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun


yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4. Akuntabilitas (accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis. 5. Pertanggungjawaban (responsibilty) Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 6. Kewajaran (fairness) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Linan (2000) dalam Theresia (2005), terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik yaitu keadilan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban. 1. Keadilan (fairness) yang meliputi : a. perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham, dan b. perlakuan yang sama bagi para pemegang saham. 2. Transparansi (transparancy) yang meliputi : a. pengungkapan informasi yang bersifat penting, b. informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, dan


c. penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. 3. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi pengertian bahwa : a. anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, b. penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan c. adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. 4. Pertanggungjawaban (responsibility) yang meliputi : a. menjamin

dihormatinya segala hak pihak – pihak yang

berkepentingan, b. para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan

untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak – hak mereka, c. dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan

pihak yang berkepentingan, dan d. jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai

akses tehadap informasi yang relevan. 2.1.3

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Tujuan penerapan good corporate governance antara lain :

1. mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha,


2. melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 3. meningkatkan iklim investasi nasional, dan 4. memperbesar keuntungan secara nasional dari sebuah usaha yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas dalam negeri ketika bersaing di pasar internasional. 2.1.4

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) ada

beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan good corporate governance, antara lain : 1. meningkatkan

kinerja

perusahaan

melalui

terciptanya

proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, 2. mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, 3. mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan 4. pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden.


Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan selalu melindungi kepentingan para pemegang sahamnya serta pihak-pihak yang juga terkait dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, dengan adanya penerapan good corporate governance dapat lebih meningkatkan nilai tambah perusahaan tersebut di mata publik karena kinerja keuangan perusahaan juga lebih terarah dan dapat meningkatkan laba perusahaan. 2.1.5

Kinerja Keuangan Penelitian ini membahas bagaimana struktur kepemilikan dan good

corporate governance mempengaruhi kinerja keuangan sehingga akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengungkapan laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dan sebagai salah satu aspek good corporate governance dapat digunakan untuk melihat baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan bermanfaat membantu para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk mengambil suatu keputusan serta menentukan prospek perusahaan di masa mendatang. Salah satu jenis laporan yang sering digunakan dalam mengukur kinerja operasi di perusahaan yaitu laporan laba rugi. Akan tetapi angka yang terdapat dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode


akuntansi yang digunakan. Disclosure dalam laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan aspek good corporate governance yang dapat melihat baik atau tidaknya kinerja keuangan di suatu perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standard perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Berikut ini ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (Ang, 1997) dalam (Dini, 2010) yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. 1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada saat jatuh temponya, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah hutang lancar perusahaan. Misalnya mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban / utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. 2. Rasio aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, yaitu dengan cara


membandingkan rasio aktivitas dengan standar industry, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Misalnya mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktivitas perusahaan. 3. Rasio profitabilitas Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), operating return on assets (OPROA), return on assets (ROA), return on equity (ROE), operating ratio (OR). 4. Rasio solvabilitas (leverage) Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. 5. Rasio pasar (market ratio) Rasio

ini

menunjukkan

informasi

penting

perusahaan

yang

diungkapkan dalam basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya price earning ratio (PER), market-to-book ratio, Tobin’s Q, dan price / cash flow ratio.


Masing-masing rasio memiliki karakteristik yang berbeda, dan memberikan informasi bagi manajemen maupun investor mengenai hal yang berbeda pula. Horne (1995) dalam Dini (2010) menyebutkan bahwa untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, analisis keuangan membutuhkan ukuran keuangan yang pasti. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam arus kas dari sumber daya yang ada dan juga untuk perumusan

perimbangan

tentang

efektivitas

perusahaan

dalam

memanfaatkan sumber daya (IAI, 2001). Menurut Riyanto (2001) dalam Dini (2010), Return On Assets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Besarnya ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Earning after tax Return on Assets (ROA) =

x 100 % Total Assets

Earning After Tax (EAT) merupakan laba bersih setelah pajak. Total Assets merupakan nilai buku total aktiva. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang


diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba (Hakim, 2006) dalam (Dini, 2010). 2.1.6

Tujuan Penilaian Kinerja Penilaian perusahaan khususnya kinerja sering dilakukan untuk

tujuan : 1. memperoleh pendapat wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau menunjukkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada di dalam neraca, 2. keperluan merger dan akuisisi, yaitu untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan, 3. kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya, dan 4. memperoleh

pembelanjaan

penetapan

besarnya

pinjaman

atau

tambahan modal. 2.1.7

Kepemilikan Publik Peran serta publik pada dunia usaha mendapat tempatnya di dalam

industri pasar modal, karena perusahaan-perusahaan yang telah go public mendapatkan dananya dari masyarakat. Walaupun pengendali perusahaan biasanya masih tetap dipegang oleh segelintir orang, kepentingan


masyarakat tetap merupakan bagian integral yang harus dipenuhi, mengingat mereka juga merupakan stakeholder dari perusahaan. Berdasarkan fakta, pasar modal Indonesia digerakkan oleh investor dengan jumlah terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia belum berakar. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan pasar modal, dengan tujuan untuk membangun pasar modal kita yang efisien dan berdaya saing kuat. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan proporsi kepemilikan saham oleh masyarakat (publik). Penyertaan saham oleh masyarakat mencerminkan adanya harapan dari masyarakat bahwa pihak manajemen perusahaan akan mengelola saham tersebut dengan sebaikbaiknya dan dibuktikan dengan tingkat laba dan kinerja perusahaan yang baik (Purba, 2004) dalam Dini (2010). Menurut Rosma (2007) dalam Dini (2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya private information yang harus dibagikan manajer kepada publik. Private information tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya. Jensen (1976) dalam Dini (2010) menyatakan bahwa publik mempunyai

peran

penting

dalam

menciptakan

well-functioning

government system karena mereka memiliki financial interest dan bertindak independen dalam menilai manajemen. Semakin besar


persentase saham yang ditawarkan kepada publik, maka semakin besar pula

internal

yang

harus

diungkapkan

kepada

publik

sehingga

kemungkinan dapat mengurangi intensitas terjadinya manajemen laba. Oleh karena itu kepemilikan publik dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 2.1.8

Ukuran Dewan Komisaris Ukuran dewan komisaris merupakan organ yang berperan penting

dalam pengimplementasian good corporate governance di suatu perusahaan. Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Untuk menjamin pelaksanaan good corporate governance berjalan dengan baik diperlukan anggota dewan komisaris yang berintegritas tinggi, tidak cacat hukum, serta mampu bekerja secara profesional tanpa memihak dengan salah satu pemegang saham pengendali (mayoritas) secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan yang sudah go public, sikap pasif dewan komisaris dapat merugikan kepentingan pemegang saham serta para stakeholder lainnya.


2.1.9

Ukuran Dewan Direksi Dewan direksi sangat berperan penting dalam pengelolaan

perusahaan. Dewan direksi merupakan organ yang berperan penting dalam perusahaan yang bertindak sebagai agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan dikelola sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan serta memastikan perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.10 Ukuran Komite Audit Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit diharuskan mempunyai keahlian yang memadai, karena komite ini memiliki kewenangan dalam mengakses fasilitas dan data perusahaan, selain itu komite audit dituntut harus memiliki sikap yang independen. Hal ini perlu didasari dikarenakan komite audit merupakan pihak yang


menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbatas untuk membantu pemberdayaan (empowerment) dewan komisaris. Oleh karena itu, pertanggungjawaban komite audit kepada dewan komisaris. 2.1.11 Struktur Kepemilikan Menurut teori agensi, agent harus bertindak secara rasional untuk kepentingan principal. Agent harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, serta tingkah laku yang adil dan wajar dalam memimpin suatu perusahaan. Namun,

dalam

kenyataannnya

banyak

timbul

masalah

yang

mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemegang saham ingin memperoleh return yang maksimal atas dana yang

diinvestasikannya sedangkan pihak manajemen juga

menginginkan incentives atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Sehingga menimbulkan penyelewengan dana yang biasanya dilakukan oleh pihak manajemen. Konflik kepentingan tersebut secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan yang dibagi menjadi dua, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (dispersed ownership) dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (concentrated ownership). Dengan tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada pemegang saham publik, maka pelaksanaan hak kontrol para pemegang saham terhadap pihak manajemen menjadi


lemah sehingga memicu konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan para pemegang saham. Sedangkan pada kepemilikan yang terkonsentrasi dimana terkonsentrasinya control terhadap perusahaan pada segelintir pemegang saham, membuat pelaksanaan control terhadap pihak manajemen menjadi lebih mudah dan juga dapat menurunkan potensi konflik kepentingan yang timbul karenanya. Terkonsentrasinya control ini menimbulkan dilema ketika perusahaan mencari pembiayaan di pasar modal, dimana perusahaan dapat saja menjanjikan dividen yang tinggi kepada pemegang saham publik untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dari dua perbedaan struktur kepemilikan perusahaan di atas, penerapan good corporate governance menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan.

2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Daftar Tabel Penelitian Terdahulu No. Peneliti Variabel Kesimpulan (Tahun Penelitian Penelitian Penelitian) 1. Hastuti (2005) Struktur Tidak terdapat kepemilikan, hubungan yang signifikan antara discretionary accrual sebagai struktur kepemilikan proksi dengan kinerja manipulasi laba perusahaan, tidak yang terdapat hubungan mencerminkan yang signifikan antara akuntanbilitas, manajemen laba serta voluntary dengan kinerja perusahaan, dan terdapat hubungan


No.

Peneliti (Tahun Penelitian)

Variabel Penelitian

Kesimpulan Penelitian

disclosure sebagai proksi transparancy (X),kinerja perusahaan (Y)

yang signifikan antara disclosure dengan kinerja perusahaan.

2.

Nur’aeni (2010)

Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan asing(X), kinerja perusahaan (Y)

Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dalam perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

3.

Sabrinna (2010)

Corporate Governance, kepemilikan manajerial,kep emilikan institusional(X) ,Kinerja perusahaan (Y)

Tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional). Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan


No.

Peneliti (Tahun Penelitian)

4.

Mulyati (2011)

5.

Aji (2012)

Variabel Penelitian

Kesimpulan Penelitian

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan Secara simultan institusional, terdapat pengaruh kepemilikan antara variabel manajerial, kepemilikan komisaris institusional, independen dan kepemilikan komite audit manajerial, komisaris (X), kinerja independen dan komite keuangan audit terhadap kinerja perusahaan (Y) keuangan perusahaan. Secara parsial hanya kepemilikan manajerial dan komite audit yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dewan direksi, dewan komisaris independen, reputasi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan (X), earning management yang diukur dengan menggunakan discretionary accrual (Y)

Ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management . Sedangkan dewan komisaris independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earnings management.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atas penelitian ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :


1. Theresia Dwi Hastuti (2005) Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2005) berjudul “Hubungan Antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan”. Penelitian yang dilakukan adalah untuk meneliti hubungan antara good corporate governance yang diwakili oleh proksi disclosure laporan keuangan dan accruals terhadap kinerja perusahaan, dengan menggunakan data pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitiannya menggunakan variabel

independen

discretionary

accrual

yang

terdiri

sebagai

dari

proksi

struktur manipulasi

kepemilikan, laba

yang

mencerminkan akuntanbilitas, serta voluntary disclosure sebagai proksi transparency dan yang menjadi variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitiannya yaitu analisis diskriptif statistik, uji asumsi klasik, dan pengujian regresi. Adapun yang menjadi hasil pada penelitian, antara lain: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja perusahaan, dan terdapat hubungan yang signifikan antara disclosure dengan kinerja perusahaan. 2. Dini Nur’aeni (2010) Penelitian yang dilakukan oleh Nur’aeni (2010) berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan”. Pada


penelitiannya menggunakan data sekunder yaitu data laporan pada perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2006, 2007 dan 2008. Adapun yang menjadi variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing serta yang menjadi variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan Return on Assets (ROA). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dalam perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 3. Anindhita Ira Sabrinna (2010) Penelitian yang dilakukan oleh Sabrinna (2010) berjudul “Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitiannya menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah corporate governance dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif. Pada penelitian digunakan sampel sebanyak 42 perusahaan Manufaktur yang mengikuti survey IICG dari tahun 2002 hingga 2008 dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan bahwa


tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional). Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. 4. Siti Murni Mulyati (2011) Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2011) berjudul “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah data laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007, 2008, dan 2009. Sampel berjumlah 27 perusahaan yang diambil secara purposive sampling. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit dan variabel

terikat

yaitu

kinerja

keuangan

perusahaan.

Metode

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel kepemilikan manajerial dan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan


perusahaan. Analisis regresi secara simultan menunjukan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 5. Bimo Bayu Aji (2012) Penelitian yang dilakukan oleh Aji (2012) berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji corporate governance terhadap earning management. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian merupakan struktur corporate governance yaitu ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, reputasi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan, sedangkan yang menjadi variabel dependen pada penelitian adalah earning management yang diukur dengan menggunakan discretionary accrual. Sampel yang ditetapkan dalam penelitian adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2008-2010. Metode pengumpulan data menggunakan teknik

purposive

sampling

dengan

menghasilkan

94

sampel

perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

earnings

management.

Sedangkan

dewan

komisaris

independen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earnings management .


2.3

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan modal konseptual tentang bagaimana

teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah peneliti identifikasikan sebagai masalah penting. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen, yaitu kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan. Serta satu variabel dependen, yaitu kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan landasan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut : Variabel Independen:

Variabel Dependen:

Kepemilikan Publik (X1)

Ukuran Dewan Komisaris (X2) H1 Ukuran Dewan Direksi (X3)

H2 H3

Kinerja Keuangan (Y)

H4

Ukuran Komite Audit (X4)

H5

Struktur Kepemilikan (X5)

H6 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian


1. Variabel Independen (X1) Kepemilikan publik Kepemilikan publik diukur dari besarnya persentase saham yang dimiliki oleh publik dari total saham beredar ( skala ratio). (X2) Ukuran dewan komisaris Dewan komisaris diukur dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris termasuk yang independen (skala nominal). (X3) Ukuran dewan direksi Dewan direksi diukur dari jumlah seluruh anggota dewan direksi termasuk yang independen (skala nominal). (X4) Ukuran komite audit Komite audit diukur dari jumlah seluruh anggota dewan komite audit termasuk yang independen (skala nominal) (X5) Struktur kepemilikan Struktur kepemilikan yang dibahas dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan perusahaan yang menyebar dan terkonsentrasi. Proporsi kepemilikan diwakili oleh variabel dummy, dimana nilai 1 untuk kepemilikan terkonsentrasi (terdapat kepemilikan saham diatas 50%) dan 0 untuk kepemilikan menyebar (tidak ada kepemilikan saham diatas 50%) (skala nominal). 2. Variabel Dependen (Y) Kinerja keuangan


Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA). ROA dihitung dari laba bersih setelah pajak yaitu Earning After Tax (EAT) dibagi dengan total aktiva.

ROA

EAT = -------- x 100% Assets

Keterangan : ROA

= Return on Assets

EAT

= Laba bersih setelah pajak

Assets

= Total asset

Tujuan dari good corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila good corporate governance dalam kepemilikan publik dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan kemudian kemungkinan kinerja keuangan perusahaan akan meningkat sehingga dapat menarik investor lainnya untuk menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Peranan dewan komisaris juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena apabila dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik maka dapat meningkatkan kepercayaan investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Peranan dewan direksi juga akan memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena apabila dewan direksi dapat mengelola perusahaan


dengan baik, maka dapat lebih meningkatkan laba perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan perusahaan yang semakin meningkat dibawah pengelolaan yang baik oleh dewan direksi. Peranan komite audit juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena komite audit menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan di suatu perusahaan. Apabila sistem pengelolaan keuangan disuatu perusahaan dapat berjalan baik, maka dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Peranan struktur kepemilikan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan yang terkonsentrasi dan tersebar, maka dapat menambah sumber pembiayaan di perusahaan tersebut. Manajer juga dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk memperoleh dividen yang maksimal bagi para pemegang saham.

2.4

Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka konseptual, maka hipotesis

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Parsial. H1= kepemilikan publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. H2= ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.


H3= ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. H4= ukuran komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. H5= struktur kepemilikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 2. Secara Simultan. H6= kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi ukuran komite audit, dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Good Corporate Governance. dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik good corporate

Recommend Documents