BAB II GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM KETENTUAN HUKUM KORPORASI INDONESIA. A. Konsep dan Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

BAB II GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM KETENTUAN HUKUM KORPORASI INDONESIA

A. Konsep dan Pengertian Good Corporate Governance (GCG) Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan corporate governance sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan korporasi, akademis, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu – isu yang terkait dengan corporate governance seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab social (corporate social responsibility)dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan – ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. Corporate governance juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di Negara kita 21. Dengan perkembangan – perkembangan di atas isu corporate governance yang tadinya hanya bersifat marginal kini telah menjadi isu sentral.Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang corporate governance. Merupakan hal yang sia – sia bahkan berbahaya bila kita sekedar mengikuti trend atau kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami makna dan manfaat GCG. Tanpa

21

I Nyoman Tjager,S.H,M.A, Drs.F.Antonius Alijoyo,M.M,M.B.A, Humphrey R. Djemat,S.H,L.L.M, Mayjen TNI (Purn) Dr.Bambang Soembodo,M.M,M.B.A serta didukung oleh FCGI, Corporate Governace - Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, 2003, PT.Prenhallindo, Jakarta, hal.18

Universitas Sumatera Utara

pemahaman yang memadai akan makna dan manfaat GCG maka praktik dan sistem yang baik ini hanya akan menjadi retorika, slogan, atau aksesoris yang tidak berguna 22. Perkembangan konsep corporate governance sesungguhnya telah jauh dimulai sebelum isu corporate governance menjadi kosa kata yang paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad lalu (1840-an), isu corporate governance telah muncul kepermukaan, meskipun berupa saran (exhortation) dan anekdot 23. Good

Corporate

Governance

tercipta

apabila

terjadi

keseimbangan

kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi 24. Pengukuran kinerja konsep GCG berdasarkan kepada lima dasar 25, yaitu: 1) Perlindungan hak pemegang saham, 2) Persamaan perlakuan pemegang saham, 3) Peranan stakeholders terkait dengan bisnis, 4) Keterbukaan dan transparansi, 5) Akuntabilitas dewan komisaris.

22

Ibid, Hal.23 Ibid 24 “Good Corporate Governance” http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326 diakses tanggal 3 Juni 2009 25 Ibid. 23


Oleh sebab itu, pembicaraan tentang corporate governance tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri. Adapun tentang korporasi, defenisi Hunger dan Wheelen menyebutkan bahwa Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise) dan tenaga demi manfaat bersama 26”. Secara umum istilah Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri 27. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian corporate governance dibawah ini dikutip dari berbagai sumber : a) Pengertian menurut OCED ( Organization for economic co-operation and development ) Mendefenisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Good corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Good corporate governance yang baik dapat memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi

26

Ibid Tim Corporate Governance BPKP, “Good Corporate Governance”, http://bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326OD di akses tanggal 3 Juni 2009 27


pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih baik dan efisien 28. b) Bank Dunia (World Bank) Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. c) Tim GCG BPKP Mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai berikut, yaitu: Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika 29. d) Cadbury Committe of the United Kingdom (1999) Definisi Corporate governance (CG) yakni: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 30.

28

Ibid.

29

“Good Corporate Governance”, http:www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326, diakses tanggal 3 Juni 2009 30 Muhammad Adrian Muluk (Contributor CIC – FCGI), “GCG di Lembaga Keuangan Mikro–Kajian Kebutuhan Penerapan”, http://www.cic-fcgi.org/news/governance/GCGdiLembaga Keuangan Mikro - Kajian Kebutuhan Penerapannya.shtml di akses tanggal 4 Juni 2009 30 Ibid.


e) Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Mendefenisikan corpotare governance sebagai berikut : Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kerditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporarate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) 31. f) Cadbury Report Istilah “corporate governance” sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee ditahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Cadbury Report mendefenisikan corporate governance sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi 32. g) Prakarsa dari Universitas Indonesia (kalangan akademis) Good corporate governace adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan – hubungan antara menejemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok – kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan – hubungan ini dimanifiestasikan dalam bentuk berbagai aturan

31 32

Op.cit, hal.50 Ibid.


permainan dan sistem intensif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan – tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan” 33. h) Good Corporate Governance Workship Kantor Meneg

PM BUMN,

Desember 1999 Good Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, peneglolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif serta penenggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya 34. i) IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) Good Corporate Governance adalah struktur, sistem dan proses dalam mengelolaan perusahaan kearah peningkatan kemakmuran dan pertanggung jawaban perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan nilai jangka panjang pemegang saham dengan tetap menjaga kepentingan berbagai pihak yang terkait (stakeholder). Struktur merupakan satu kesatuan tatanan wewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan. Sistem adalah merupakan suatu landasan operasional yang menjadi dasar mekanisme check and balance kewenangan atas penggelolaan perusahaan yang dapat mengantisipasi peluang yang menyimpang. Proses merupakan cara untuk memastikan pelaksanaan prinsip

33

Ibid., hal. 28 Iman Sjahputra Tunggal, Membangun Good Corporate Governance, Jakarta, Harvindo, 2002, hal.12 34


– prinsip Good Corporate Governance dalam menentukan tujuan dan saran, pencapaian, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja 35. j) Asian Development Bank Good Corporate Governance adalah adanya unsur – unsur shareholder, right, equal treatment of shareholder, dan adanya disclosure (keterbukaan), dan transparency (transparansi) 36. k) Dr. Emil Salim Good Corporate Governance adalah wilayah permasalahan yang menyangkut dipisahnya pemilik dengan pengelola perusahaan, struktur kepemilikan yang beraneka ragam, pengawasan dari pemegang saham, monitoring dari kreditor, disiplin dan proteksi, pasar untuk kontrol perusahan, pengaturan pasar sekuritas, persaingan pasar dan keuangan korporasi. l) Bank Indonesia Good Corporate Governance adalah sebagai suatu sistem, proses, dan struktur organisasi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan bank sentral kearah peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya menaikan nilai (Value) bank sentral dalam jangka panjangdan mampu meyakinkan / memenuhi kepentingan stakeholder. Definisi diatas menjelaskan bahwa Corporate Governance adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Good Governance timbul dari kebutuhan usaha akan tata kelola perusahaan yang baik

35 36

Ibid. Ibid.


(Good Corporate Governance), yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkeadilan 37. Defenisi diatas hanyalah sebagian dari bermacam – macam defenisi corporate governance karena corporate governance dapat didefenisikan dalam perspektif yang luas atau dalam perspektif yang sempit 38. Sedangkan untuk keseragaman berdasarkan defenisi – defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah mengenai

suatu

sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan

- hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan -

kesalahan (mistake) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan – kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera 39. B. Prinsip Dasar dan Asas Good Corporate Governance (GCG) Dalam konteks tumbuhnya kesadaran dan arti penting Corporate Governance ini, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah mengembangkan sperangkat prinsip – prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi, dimasing – masing Negara 40.

38

Ibid. Ibid. 40 Ibid., hal.49 39


Prinsip – prinsip diharapkan menjadi titik rujuk bagi para regulator (pemerintah)

dalam

membangun

framework

bagi

penerapan

corporate

governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip – prinsip ini dapat menjadi guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practice bagi peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan 41. Prinsip – prinsip OECD mencakup lima bidang utama yaitu : 1) Pertanggungjawaban (Responsibility). Yaitu kesesuaian di dalam pengelolahan perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi 42. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham juga kepada stakeholder tetapi juga kepada pihak – pihak yang berkepntingan lainnya 43. 2) Transparansi (Transparency) Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahan 44. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan mengenai struktur dan operasi korporasi 45

41

Ibid. Ibid., hal.53. 43 “Good Corporate Governance” http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326 diakses tanggal 3 Juni 2009 44 Loc.cit 45 Loc.cit 42


3) Akuntabilitas (Accountability) Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif 46. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar 47. 4) Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undang yang berlaku 48. Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran 49. 5) Independensi (Independency) Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat 50. Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

46

Op.cit. Op.cit. 48 Loc.cit. 49 Loc.cit. 50 Loc.cit 47


perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 51 Prinsip – prinsip diatas terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidak jujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik, dan reformasi hukum 52. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi profesional

non-pemerintah yang bertujuan mensosialisasikan praktik good

corporate governance menjabarkan prinsip – prinsip di atas sebagai berikut 53: 1. Fairness (Kewajaran) Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (Insider Trading) 54. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, termasuk sistem remunerasi menyajikan informasi secara

51

Loc.cit Loc.cit, hal.50 53 Ibid. 54 Ibid. 52


wajar/pengungkapan

material

apa

pun

mengedepankan

Equal

Job

Opportunity 55 2. Disclousure dan Transparency (Taransparansi) Hak – hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan – perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan 56. Pengungkapan yang tepat dan akurat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholder) 57. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasikan, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka 58.

55

Ibid. Ibid., hal.51 57 Ibid. 58 Ibid. 56


3. Accountability (Akuntabilitas) Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (effective oversight) berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham Dewan Komisaris, dan auditor.Merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaandan para pemegang saham 59. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (Financial Statement) pada waktu yang tepat dan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategic berdasarkan best practice (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “Riskbased” Audit; menjadi manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (dispute); penegakan hukum (Sitem Penghargaan dan sanksi); mengunakan External Auditor yang memenuhi syarat (berbasis professional) 60. 4. Responsibility (Responsibilitas) Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang

59 60

Ibid. Ibid., hal.52


kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan 61. Ini merupakan tangung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan masyarakat sekitarnya 62. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tangung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tangung jawab social; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat 63. C. Good Corporate Governance (GCG) dalam Ketentuan Hukum Korporasi Indonesia. Hukum pada dasarnya dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam mengatur hubungan itu hukum berusaha mencari bahkan menciptakan keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dengan, sehingga dengan itu terjadi konflik antara individu dengan masyarakat dapat dihindarkan 64. Pada bagian lain, hukum dipandang sebagai sarana pemecahan konflik yang rasional. Hal ini dimungkinkan karena hukum tidak didasari fakta – fakta mengenai kekuatan atau kelemahan alamiah, tetapi sesuai dengan kriteria objektif yang berlaku. Dalam konteks inilah suatu hukum yang baik harus mampu dan mempunyai sifat yang responsif terhadap kebutuhan atau dalam menjawab

61

Ibid. Ibid. 63 Ibid. 64 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal.83 62


persoalan masyarakat sekaligus mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya 65. Corporate Governace menjadi salah satu alternatif yang oleh banyak pakar direkomendasikan menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi di Indonesia. Namun, ditemukan relatif lain banyak aspek dari prinsip – prinsip corporate governance yang tidak atau belum terjangkau oleh hukum korporasi yang ada saat ini. Keterbatasan regulasi dan tolak ukur penerapan corporate governance dan kondisi penerapan hukum yang belum mapan di Indonesia sehingga penyalah gunaan wewenang masih sulit diatasi melalui hukum yang ada secara transparan 66, secara empiris ternyata menjadi faktor – faktor kendala yang utama dalam penerapan corporate governance di Indonesia. Oleh sebab itu, tercuat keinginan yang kuat dari kalangan dunia usaha agar dilakukan penyempurnaan hukum korporasi yang ada, antara lain dengan meresepsi semua aspek yang menyangkut corporate governance 67. Keinginan seperti itu tidak mudah diterima oleh semua pihak. Penolakan secara radikal didasari argumentasi yang memandang corporate governance hanya sebagai masalah manajemen semata – mata. Masih menurut paham ini, bahwa kerena sistem hukum Indonesia berbeda dari sistem hukum anglo saxon yang memperkenalkan corporate governance, maka tindakan meresepsi semua prinsip corporate governance tanpa reserve merupakan tindakan keliru 68.

65

Op.cit., hal.105. Kusnan M. Djawir, Tangga Menuju Perusahaan Terpercaya, Majalah SWA 23, edisi XVIII, 5-17 November 2002, hal.94. 67 Loc.cit., hal.106. 68 Ibid. 66


a) Good Corporate Governance pada BUMN Untuk Badan – badan Usaha Milik Negara (BUMN) masalah jatuh – bangun sistem korporasinya dipandang bukan karena salah urus, tetapi semata – mata hanya soal political will dari pemerintah. Sebab, dalam praktik pengelolaan BUMN sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada begitu banyak kepentingan yang melingkupi BUMN. Aparat pemerintah dapat mengeksploitasi posisinya dari dalam maupun dari luar perusahaan untuk memperkaya diri sendiri atau kroninya 69. Menyadari kontribusi badan – badan usaha Negara terhadap keterpurukan keuangan dan moneter Negara sangat signifikan, maka sepanjang tahun 2002 diberlakukan beberapa peraturan tentang kewajiban menerapkan corporate governance di lingkungan BUMN. Pada tanggal 4 Juni 2002 tentang pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara 70. Peraturan Komite Audit ini ditindak lanjuti dengan memberlakukan Keputusan Mentri BUMN nomor Kep – 117/M – MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Dalam peraturan ini corporate governance diatur lebih komperehensif dibandingkan dengan institusi lain. Setiap BUMN diwajibkan untuk menerapkan corporate governance secara baik, konsisten, dan atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya 71.

69

Akbar Faizal, Tanri Abeng Menjawab: Profesional versus Politik, Alexindo Media Komputindo, Jakarta, 2002, hal.4. 70 Ibid. 71 Ibid., hal.108


b) Good Corporate Governance pada Hukum Perbankan. Dalam

pedoman

Good

Corporate

Governance

Perbankan

Indonesia

dinyatakan, untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi Good Corporate Governance yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang – undangan yang memungkinkan dilaksankannya Good Corporate Governance secara efektif. Selain itu pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara serius. Disisi lain, sebagai subjek Good Corporate Governance bank perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum serta melibatkan auditor eksternal dalam proses audit. Tujuannya supaya diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran ditempat lain. Dengan demikian, stakeholder dapat berharap akan interpretasi yang sama atas fenomena – fenomena yang sejenis. Sebab pada dasarnya persoalan Good Corporate Governance adalah persoalan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder. Pada bidang perbankan, misalnya antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia nomor2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Dalam peraturan ini diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan pengurus bank. Melalui penerapan peraturan itu diharapkan dapat dieliminasi penyimpangan


operasi bank yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris, maupun yang bukan interest perseroan (Bank). Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, melindungi kepentingan

stakeholders,

meningkatkan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka diberlakukanlah Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 juncto nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corrporate Governance di Bank Umum 72. c) Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas Dalam Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Undang – Undang PT nomor 4 tahun 2007 menganut model yang membedakan tugas dan kewenangan direksi dengan komisaris. Untuk menyesuaikan implementasi GCG, Peraturan tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi, dan para pemegang saham. Mengingat bahwa dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan didalam Anggaran Dasar. Tanpa adanya direksi dan komisaris suatu PT tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi / badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya maka dilakukan

72

Ibid.


pengawasan oleh dewan komisaris dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UUPT 73. Selain itu perumusan prinsip – prinsip corporate governance perlu juga diselaraskan dengan nilai – nilai social budaya yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebab corporate governance merupakan suatu konsep yang berasal dari negara lain yang culture maupun sistem hukumnya berbeda dari negara Indonesia. Tanpa memperhatikan nilai – nilai masyarakat itu maka pembaruan UUPT yang turut mengatur prinsip – prinsip corporate governance yang diasumsikan dapat mendongkrak kinerja korporasi di Indonesia hanya akan merupakan kesia – siaan dan pemborosan sumber daya 74. Mengingat pengaruh dari aspek yuridis terhadap keterpurukan korporasi di Indinesia tidak cukup signifikan maka menurut para penganut paham ini, yang harus diprioritaskan untuk memperbaiki kinerja korporasi di Indonesia bukanlah mengubah UUPT, tetapi melaksanakan law enforcement secara konsisten dan konsekuen 75. d) Good Corporate Governance pada Pasar Modal Dalam strategi pengembangan umum pasar modal Indonesia oleh Badan Pengawas Pasar Modal disadari bahwa salah satu penyebab rentannya perusahaan – perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan. Kondisi tersebut ditandai dengan standar laporan yang minimal tentang kinerja keuangan 73

Indra Surya S.H., LL.M & Ivan Yustiavandana S.H., LL .M., Penerapan Good Corporate Governance – Mengesampingkan Hak – Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, 2006, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.114 74 Op. cit, hal 113 75 Loc.cit


perusahaan, khususnya tentang kewajiban utang piutang, tidak ada direktur Independen dan diragukannya independensi auditor. Disamping itu mekanisme yang mendorong perusahaan untuk mentaati peraturan dan penegakan hukum masih kurang. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan tidak memadai terutama pada situasi ekonomi yang tidak menguntungkan. Agar pelaksanaan Good Corporate Governance dapat dimengerti maka perlu dicermati keempat aspek tersebut yaitu aspek kewajaran, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Untuk menunjang pemulihan bidang pasar modal yang turut porak – poranda dihantam badai krisis tahun 1997 juga diterbitkan serangkaian peraturan yang bersangkutan dengan corporate governance. Lembaga komisaris independen mapun komite audit mendapat respon yang paling apresiatif dari otoritas pasar modal. Adanya keharusan dalam perusahaan publik untuk memiliki komisaris independen dan komite audit diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam nomor SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran BEJ nomor SE-005/BEJ/09-2001 juncto Surat Direksi BEJ nomor Kep 339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001, Peraturan I-A. Dalam kedua peraturan ini diatur tata cara pemilihan, syarat – syarat yang wajib dipenuhi oleh calon komisaris independen, tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan publik 76.

76

Ibid.


Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia telah diperkuat dengan kapastian hukum, dengan lahirnya peraturan perundangan antara lain : 1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirobah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 3. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Perseroan. 4. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. 5. Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan Corporate Governance yang baik di semua BUMN. 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 37a/M-PAN/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal Intensifikasi dan Percepatan Pemberantasan KKN. 7. Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 518/S-KU/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pelaksanaan GCG dan Instruksi Untuk Pembentukan Tim Perumus Panduan Penerapan GCG.


8. Surat Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) Nomor. 520/S-KU/2000 tanggal 2 Oktober 2000 perihal Pembentukan Komite Audit. 9. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. 81/Dirut/1201 tanggal 27 Desember 2001 Tentang Gerakan Moral Pos Indonesia. BTP (Bersih, Transparan dan Profesional).


BAB II GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM KETENTUAN HUKUM KORPORASI INDONESIA. A. Konsep dan Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Recommend Documents