BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Konsep dan Konstruk Variabel Penelitian
2.1.1.
Pengertian Good Corporate Governance (GCG)
Mardiasmo (2004:23) mengemukakan beberapa pengertian good corporate governance sebagai berikut : 1.
World bank memberikan definisi governance sebagai: “ The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.
2.
United Nation Development program (UNDP). Mendefinisikan governance sebagai: “ The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. World bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya
sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Public governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatam keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem implikasi kebijakan. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor
publik
adalah
menciptakan
good
8
governance.
Pengertian
good
governancesering diartikan kepemerintahan yang baik. Wold bank (dalam Mardiasmo, 2004:24) mendefinisikan good governance sebagai : “ Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaram serta penciptaan legal and political framework tumbuhnya aktivitas usaha”. Definisi Good Governance menurut LAN dan BPKP (2000:6), yaitu : “ Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang kosntruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Society)”. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa Good Governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. 2.1.1.1.
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency) Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas,
9
konsisten, comparable dan mudah
diakses dan dipahami oleh
stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan
keuangan.
Disamping
itu,
perusahaan
diharapkan
mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (conflict of interest). Selain laporan keuangan, perusahaan harus menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada stakeholders, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa rekayasa oleh pihak manapun. 2. Akuntabilitas (Accountability) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari
agency problem yang muncul karena adanya
perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham dan Direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ
perusahaan,
dan
memastikan
setiap
organ
perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran
10
dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) untuk mendorong semua organ perusahaan
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban
dengan
penuh
tanggungjawab. 3. Responsibilitas (responsibility) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat
diperlukan. Perusahaan juga
diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Dengan perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan
11
terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai Good Corporate Citizen. 4. Independensi (Independency) Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas dan tanggung jawab dapat terlihat. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh dengan penetapan job description secara jelas dan memastikan setiap organ telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap asset atau capital yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara fair, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti fraud,
12
insider trading dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: a. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran, masukan serta pendapat. b. Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam perusahaan. c. Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggung jawab semua organ perusahaan. d. Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar. e. Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional.
2.1.1.2.
Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
Menurut Aldrige (2008) dapat diketahui ada lima macam tujuan utama GCG yaitu : 1. Melindungi hak pemegang saham 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau Board of director dan manajemen perusahaan 4. Meningkatkan perusahaan dan para pemegang saham
13
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of director dengan manajemen senior perushaan. Sedangkan berdasarkan surat keputusan Mentri BUMN No. 117/MMBU/2002 penerapan Good Corporate Governance bertujuan sebagai berikut : 1. Memaksimalkan nilai dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang sangat baik 2. Pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 3. Mendoronng dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan ke;estarian lingkungan 4. Peningkatan kontribusi perekonomian nasional 5. Peningkatan investasi nasional 6. Mensukseskan program privatisasi Penerapan GCG menurut Iman (2002) akan memeberikan manfaat sebagai berikut: 1. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi 2. Promosi citra corporate 3. Peningkatan kepuasan 4. Perolehan kepercayaan 5. Fokus pada strategi-strategi utama
14
6. Kesinambungan manfaat 7. Perbaikan dalam komunikasi 8. Meminimalisi potensial benturan 9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan
2.1.1.3.
Langkah-langkah Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Langkah-langkah dalam menerapkan GCG adalah : 1. Mengkomunikasikan gagasan kepada segenap komponen perusahaan oleh pemerkasa, pemerkasa terlebih dahulu harus mendapatkan dukungan penuh dari eksekutif puncak 2. Mengganti konsep dan wawasan tentang praktik-praktik pengelolaan yang sehat 3. Melakukan penilaian terhadap sistem, metode yang dilakukan dapat melalui proses audit, pemilaian struktur organisasi, pembagian tugas, penilaian kinerja dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan 4. Melakukan analisis dan kajian, serta pendalaman mengenai kriteria GCG dalam perusahaan 5. Merupakan sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama 6. Melakukan evaluasi
15
2.1.2.
Pengertian Kinerja
Pengertian kinerja dikemukakan orang dengan menunjukan kepada rasio output terhadap input. Ada yang melihat performance dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi, efisiensi diukur sebagai rasio output terhadap input. Dengan kata lain, pengukuran efisiensi menghendki penentuan outcome dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Disektor swasta dan banyak di sektor publik, efisiensi dan kinerja dianggap sinonim. Selain efisiensi, kinerja dikaitkan juga dengan kualitas output, yang diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Gibson (2006:70) kinerja adalah sebagai berikut: “ Kinerja (performance) adalah hasil yang diinginkan dari perilaku, dan kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi”. Menurut Indra Bastian (2001:329) : “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaiam pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:3), kinerja dapat diartikan sebagai berikut : “Kinerja adalah gambaran umum mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”.
16
Dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran umum mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerinah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuanya. Visi adalah gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi, dengan demikian visi harus menjadi milik dan diyakini untuk seluruh anggota organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabarfan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukanya. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi
lembaga.
Tujuan
organisasi
meletakan
kerangka
prioritas
untuk
memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam jangka tahunan,
17
semesteran, triwulan ataupun bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi adalah pilihan cara terbaik melaksanakan misi untuk mewujudkan visi atau mecapai tujuan organisasi. Strategi disasarkan pada keunggulan dan kemampuan
yang
dimiliki
oleh
organisasi
dengan
mempertimbangkan
keunggulan dan kelemahanya. Sebab itu strategi juga harus realistis dengan memperhatikan peluang dan hambatan eksternal organisasi. 2.1.2.1.
Pengukuran Kinerja
Menurut James B. Whittaker (1993) yang dikutip oleh Indra Bastian (2001:330) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai berikut : “ Pengukuran kinerja adalah suatu alat bantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja terdiri atas : 1. Perencanaan dan penetapan tujuan 2. Pengembangan ukuran yang relevan 3. Pelaporan formal atas hasil 4. Penggunaan informasi Definisi Whittaker nampaknya tidak jauh beda dengan definisi yang dikutip oleh LAN dan BPKP (2000:5) pengukuran kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa : “ Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai
18
mekanisme untuk memberikan penghargaan atau hukuman, akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat bantu manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi”.
2.1.2.2.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuatitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Elemen yang terdapat indikator kinerja menurut Indra Bastian (2001:337) berupa : 1.
Indikator Masukan (Input) Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, indormasi, kebujakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan meninjau distribusi sumber daya, sesuatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.
2.
Indikator Proses (Process) Rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besae hasil yang diperoleh pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dnegan standar biaya atau waktu yang ditentukan untuk itu.
19
3.
Indikator Keluaran (output) Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsun dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator harus dibandingkan dengan lingkup dan kegiatan instansi.
4.
Indikator Hasil (outcome) Indikator hasil adalah segala hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator Manfaat (benefit) Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi optimal (tepat alokasi dan waktu).
20
6.
Indikator Dampak (impact) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya.
2.1.2.3.
Peranan Indikator Kinerja
Menurut Mardiasmo (2005:128), peranan indikator kinerja bagi pemerintah antara lain : a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. b. Untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. c. Sebagai masukan untuk menentukan skema manajerial. d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. e. Untuk menunjukan standar kinerja. f. Untuk menunjukan efektivitas. g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik utnuk mencapai target sasaran. h. Untuk menunjukam wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.
21
2.1.2.4.
Manfaat Indikator Kinerja
Manfaat dari tuntutan skema indikator kinerja menurut Indra Bastian (2006:269) sebagai berikut : a. Kejelasan tujuan organisasi. b. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas. c. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas. d. Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggung jawaban organisasi kepada pemilik saham.
2.1.3.
Pengertian Pengawasan
Secara umum yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan ini dilakukan sesuai dengan renana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Brantas (2009) pengertian pengawasan adalah sebagai berikut : “ Proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan
yang
telah
ditetapkan
untuk
tindakan
korektif
guna
penyempurnaan lebih lanjut”. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, staffing, leading and controlling, hal-hal yang dicakup dalam
fungsing
controlling
adalah
menciptakan
standar
atau
kriteria
membandingkan hasil monitoring dengan standar melakukan perbaikan atas deviasi atau peyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian dari
22
kacamata hasil pengendalian dan perubahan kondisi dan mengkonsumsi revisi dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses pengawasan. Dari hal diatas jelas bahwa penekanan dari pengawasan lebih dari upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan diharapkan agar segera di deteksi atau diambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuan secara maksimum. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2002 tentang pertimbangan dan pengawasan atas penyelenggara pemerintah daerah mengemukakan bahwa : “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan dan penilaian”.
2.1.3.1.
Aparat PengawasanFungsional
Menurut Baswir (2000:138) aparat pengawasan fungsional adalah : 1.
Badan pengawasan keuangan dan pembangunan.
2.
Inspektorat Jendral Departemen, Aparat pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainya.
3.
Inspektorat Wilayah Provinsi.
4.
Inspektorat Wilayah Kabupaten atau kota madya.
Selanjutnya uraian mengenai aparat pengawasan fungsional menurut Baldric Siregar dan Bonni Siregar (2001:353) adalah : 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
23
BPKP merupakan instansi pengawasan dan pemeriksa yang berada di lingkungan pemerintah. BPKP harus melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada mentri atau pejabat lain yang bersangkutan. 2. Inspektorat Jendral Departemen atau Unit Pengawasan Lembaga Negara Merupakan instansi yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluru unsur organisasi yang ada di lingkungan departemen atau lembaga Negara yang bersangkitan. Tugas pokok Inspektorat Jendral atau unit pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap tugas rutin dan pembangunan semua unsur yang ada di lingkungan departemen atau lembaga Negara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Inspektorat Wilayah Provinsi Adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah provinsi. Instansi ini bertanggung jawab kepada gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan umum atas aktivits pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat pembangunan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negri di Provinsi. 4. Inspektorat Wikayah Kabupaten atau Kotamadya Adalah
instansi
yang
melakukan
pengawasan
terhadap
aktivitas
pemerintah daerah. Termasuk kecamatan, Kelurahan atau Desa selain itu
24
Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen Dalam Negeri di kabupaten atau Kotamadya.
2.1.3.2.
Tujuan Pengawasan
Adapun tujuan dari pengawasan menurut Brantas (2009) adalah sebagai berikut : 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan dari rencana 2. Melakukan
tindakan
perbaikan,
jika
terdapat
penyimpangan-
penyimpangan 3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan recananya 4. Menghentikan
atau
meniadakan
kesalahan,
penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan 5. Mencegah
terulangnya
kembali
kesalahan,
penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ket idakadilan 6. Mendapatkan cara-cara lebih baik 7. Menciptakan
suasana
keterbukaan,
kejujuran,
partisipasi,
dan
akuntabilitas organisasi 8. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi 9. Meningkatkan kinerja organisasi 10. Memberikan opini atas kinerja organisasi 11. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalahmasalah pencapaian kinerja yang ada
25
12. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih
2.1.3.2.
Dasar Penggolongan Jenis Pengawasan
Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan (Manullang, 1996:131) yakni : 1) Waktu pengawasan Berdasararkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas : a) Pengawasan preventiv, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. b) Pengawasan represseif dimaksudkan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. 2) Objek pengawasan Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidangbidang sebagai berikut : (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, (4) manusia dengan kegiatan-kegiatanya. Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun likuiditas perusahaan. Pengawasan dibidang waktu bermaksud untuk menentukan apakah dalam
26
mengasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatanya bertujuan unuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual. 3) Subjek pengawasan Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas: a) Pengawasan intern Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang telah dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang berwenang. b) Pengawasan ekstern Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial atau pengawasan informal. 4) Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:
27
a) Personal Observation Peninjauan pribadi adalah mengawasai dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
Oral Report (Laporan Lisan) Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
Written Report (Laporan Tertulis) Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakanya, sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan atasanya kepadanya.
Control by Exception Pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soa;-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Menurut Siagian (1992:171), agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan. Perhatian serius perlu diberikan kepada dasar pemikiran yang sifatnya fundamental, beberapa diantaranya di bahas berikut ini : 1) Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi. Bekerja secara efisien berarti menggunakan sumber-sumber tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana.
28
2) Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas. Kalau seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja, berati yang menjadi sorotan perhatianya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tersebut 3) Produktivitas merupakan orientasi kerja ketiga. Ide yang menonjol dalam membicarakan dan mengusahakan produktivitas ialah meminimalisasi hasil yang harus dicapai berdasarkan dan dengan memanfaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan sebelumnya. 4) Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan. 5) Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna 6) Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu ialah : a) Penentuan standar hasil kerja Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting dikan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil
29
pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak. b) Pengukuran hasil pekerjaan Karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran prestasi kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Meskipun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran atas prestasi kerja meskipun sifatnya sementara. c) Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan harus bisa diambil. 2.1.3.3.
Langkah-langkah Nyata Pengawasan
Berdasarkan surat edaran Nomor SE/M.PAN/9/2005 mengenai peningkatan pengawasan dalam upaya perbaikan pelayanan publik dengan melakukan langkahlangkah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus disertai dengan pengahpusan adanya biaya ekstra ataupun pungutan liar dalam pelayanan publik 2) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara transparan dan akuntabel,
standarisasi
pelayanan
yang
meliputi
:
penetapan
persyaratan pelayanan, target penyelesaian, biaya yang dibayar oleh masyarakat, standar tersebut diumumkan secara terbuka disetiap unit pelayanan sehingga diketahui secara luas oleh masyarakat
30
3) Memfungsikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), disamping melakukan tugas rutin pengawasan, juga memeberi perhatian khusus pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik dari unit-unit pelayanan publik yang ada dilingkungan instansi 4) Melibatkan masyarakat yang menjadi stakeholders dari unit pelayanan yang bersangkutan dalam penyusunan, penerapan dan pemantauan standar kinerja 5) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengurangi pungutan liar dan suap dalam pemberian pelayanan publik di lingkungan instansi 6) Meningkatkan upaya pengawasan, menindaklanjuti hasil pengawasan, serta melakukan pembinaan aparatur untuk mengurangi pungutan liar dalam pelayanan publik di lingkungan instansi 7) Menyediakan kotak pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti sesuai surat edaran Men.PAN Nomor.148/M.PAN/5/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat 8) Menugaskan aparat pengawasan
fungsional di lingkungan saudara
disamping tugasnya sehari-hari, untuk melakukan peningkatan intensitas pengawsan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, yang dilengkapi dengan kelompok kerja yang khusus menangani tugas tersebut,
pembentukan
kelompok
kerja
dimaksud
memaksimalkan tugas fungsional pengawasan yang telah ada.
31
dengan
9) Laporan pelaksanaan tugas peningkatan intensitas pengawasan dalam upaya peningkatan pelayanan publik tersebut agar ditembuskan kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara. 2.1.3.4.
Kinerja Pengawasan
Menurut Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Barat (2002:2) terdapat 5 kategori yaitu : 1) Standar Umum a) Keahlian Standar ini menegaskan bahwa audit hanya dapat dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki kemampuan, baik secara teori maupum praktik dibidang audit. Standar ini juga menegaskan bahwa kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain termasuk dalam bidang keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar audit ini. b) Independensi Standar ini bertujuan untuk menghasilkan pendapat audit atau kesimpulan audit yang objektif. Dalam pembuatan laporan pendapat atau simpulan auditor harus bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. c) Kecermatan Profesi Standar ini menghendaki auditor untuk melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan ini menekankan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mendalami dan mematuhi
32
standar audit APFP (aparat pengawasan fungsional pemerintah) dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan fungsi APFP salah satu wujud penerapan kecermatan dan keseksamaan adalah riview secara kritis pada tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbagan yang digunakan oleh mereka yang membantu audit. d) Kerahasiaan APFP dan para auditornya harus menjaga kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan audit maupun informasi yang dihasilkan dari audit tersebut. Kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah dan pihak yang berwenang, menggunakan informasi yang diperoleh dari suatu penugasan audit untuk hal-hal di luar lingkup pembentukan pendapat, penyusunan temuan dan rekomendasi audit. 2) Standar Koordinasi dan Kendali Mutu a) Program Kerja Pengawasan Program kerja pengawasan merupakan alat bantu bagi APFP untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif. PKP ini merupakan masukan yang sangat berguna bagi penyusunan rencana induk pengawasan dan rencana pengawasan tahunan. b) Koordinasi pengawasan Agar tujuan audit bisa dicapai secara maksimal, harus dilakukan koordinasi secara terus menerus antara APFP baik dalam bentuk rapat koordinasi pengawasan maupun bentuk koordinasi lainya. Koordinasi
33
pengawasan dilakukan dengan maksud mendorong sinergi pelaksanaan tugas APFP. c) Kendali Mutu Sistem kendali mutu yang memadai meliputi struktur organisasi dan seperangkat
kebijakan
serta
prosedur
yang
dirancang
untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan audit APFP telah mengikuti standar yang ditentukan. APFP harus memantau sistem kendali mutu audit yang ada secara terus menerus pemantauan sistem kendali mutu secara intern dilakukan oleh suatu bagian yang tidak terlibat dalam tugas audit. 3) Standar Pelaksanaan a) Perencanaan dan Supervisi Perecanaan dan supervisi adalah penting untuk mencapai tujuan audit dan menjaga mutu pekerjaan audit. Rencana audit harus dibuat untuk setiap penugasan berdasarkan pengetahuan mengenai kegiatan dan seluk-beluk usaha auditam, bila perlu rencana tersebut harus diperbaiki selama proses audit. Supervisi berupa bimbingan dan pengawasan terhadap para asisten, diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan menjaga mutu audit. Supervisi harus dilakukan dalam semua penugasan tanpa memandang tingkat pengalaman auditor yang bersangkutan.
34
b) Pengendalian Intern Standar ini mewajibkan untuk mempelajari dan menilai struktur pengendalian auditan. Dalam audit keuangan tujuan penilaian struktur pengendalian intern adalah untuk menentukan luas dan lingkup pengujian yang perlu dilakukan. Sedangkan dalam audit operasional tujuan penilaian struktur pengendalian intern adalah untuk menentukan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas operasi auditan. Auditor perllu melakukan pengujian terhadap penerapan dan perancangan struktur pengendalian intern untuk memastikan bahwa rancangan tersebut telah diterapkan sebagaimana mestinya. c) Bukti audit Bukti audit disebutkan relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung
atau
menguatkan
pendapat
atau
argument
yang
berhubungan dengan tujuan dan simpulan audit. Bukti audit dikatakan kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan menjamin keseusaian dengan faktanya. Bukti yang sah ialah bukti yang memenuhi persyaratan. d) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam audit terhadap entitas pemerintah, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mendapat perhatian yang sangat penting dengan alasan:
Para pengambil keputusan di sektor pemerintah perlu mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan sudah
35
diikuti, penerapan peraturan perundang-undangan tersebut telah membuat hasil yang diinginka dan terdapat alasan yang jelas untuk pengusulan revisi peraturan yang sedang berlaku.
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk utama dariakuntabilitas pemerintah.
4) Standar Pelaporan a) Kesesuaian dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum Bahwa pengertian prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah meliputi baik prinsip dan praktik akuntansi maupun metode penerapanya. Standar ini mengharuskan auditor menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, jika laporan keuangan disusun dengan basis akuntansi komprehensif auditor harus mengungapkan dalam laporan audit dengan pernyataan pendapat bahwa laporan keuangan telah disajikan seusai dengan basis akuntansi komprehensif tersebut. Jika terdapat pembatasan terhadap lingkup audit yang tidak memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian tersebut, maka diperlukan pengecualian yang semestinya dalam laporan audit. b) Pengungkapan yang memadai Standar ini megharuskan auditor mempertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan informasi memadai atas hal-hal material mencakup pengungkapan mengenai
36
bentuk, susunan dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Bila terdapat pengungkapan yang tidak memadai dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pendapat yang diperoleh tanpa izin dari auditan, sepanjang tidak mengungkapkan informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. c) Pernyataan pendapat Standar ini mengharuskan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Jika auditor tidak memberikan pendapat secara keseluruhan, maka alasan yang tepat dapat dinyatakan. Tujuan standar ini adalah mengungkapkan tingat tanggung jawab auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. d) Kesesuaian dengan Standar Audit APFP Laporan ini harus memuat pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit APFP. Karena standar audit mengacu kepada SPAP, maka untuk audit keuangan pernyataan kesesuaian dengan standar audit APFP mengandung arti kesesuaian dengan SPAP. e) Laporan audit secara tertulis Laporan audit dibuat secara tertulis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan salah tafsir atas temuan dan simpulan auditor. Laporan tertulis juga dapan dijadikan bahan untuk perencanaan berikutnya, disamping itu tindak lanjut atas rekomendasi dapat lebih memiliki dasar dan memudahkan pembuktian jika terjadi
37
tuntutan dari pihak yang dirugikan. Keharusan membuat laporan secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah pembahsan lisan auditan, bentuk dna isi laporan harus disusun sedemikian rupa, sehingga memenuhi tujuan audit, jelasm mudah dimengerti, lengkap dan objektif. f) Distribusi laporan Standar ini mengharuskan auditor mendistribusikan laporan audit kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, auditor harus memastikan bahwa laporan tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang. 5) Standar Tindak Lanjut a) Pemantauan tindak lanjut APFP harus memeliharan data temuan audit untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan pemutahiran data temuan sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditan. Pemanytauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh audita sesuai dengan rekomendasi. b) Status Temuan APFP harus mengidentifikasi status temuan audit guna menunjang penyusunan laporan status temuan, hal tersebut dilakukan dalam upaya penuntasan tindak lanjut temuan. Lapoan status temuan disampaikan
38
oleh APFP kepada pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut memuat antara lain :
Temuan dan rekomendasi
Sebab-sebab belum ditindak lanjutinya temuan
Komentar dan rencana pihak auditan untuk menuntaskan temuan
c) Penyelesaian Hukum Temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum merupakan temuan yang mengungkapkan kesalahan atau kesenggajaan yang merugikan negara, atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang dapat mengandung unsur tuntutan pidana atau perdata. Tindak lanjut temuan hasil audit yang berindikasi tindakan melawan hukum perlu ditangani oleh instansi terkait dengan cepat dan lugas sehingga penyelesaianya tidak berlarut-larut.
2.1.4.
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengawasan
Good Governance adalah penggelolaan pemerintahan yang baik, pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya demi kemakmuran masyarakat, dan pemerintah juga harus dapat menjaga hubunganya dengan baik dengan masyarakat dan sektor swasta karena pemerintahan yang baik dapat mengatur semua aspek yang ada disekitarnya dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
39
berwibawa pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sampai ini dianggap rendah. Dengan adanya faktor-faktor dan prinsip-prinsip Good Governance yang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja instansi pemerintah pun akan tercapai dengan baik pula (Yusuf,2009). Adapun peneilitan Deistiana (2013) bahwa implementasi good governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Yuanida (2010) Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor Good Governance secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
2.2.
Kerangka Pemikiran
Good corporate governance merupakan salah satu upaya pemerintah unntuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Good governance menghendaki
pemerintahan
dijalankan
dengan
mengikuti
prinsip-prinsip
pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara (Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000). UNDP memeberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance (dalam Renyowijoyo,2008:19), meliputi :
40
1) Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara kosntruktif. 2) Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 3) Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memeperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stake holders. 5) Concensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 6) Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7) Efficiency and effectivness, penggelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) 8) Accountability, pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 9) Strategic vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi jauh kedepan. Keberhasilan sebuah organisasi publik tidak dapat dikur semata-mata dari perperktif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit,
41
keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga diukur dari kinerjanya. Adapun tujuan penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (dalam Nordiawan, 2010:158) adalah : 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 3) Memperbaiki periode-periode berikutnya 4) Memberikan
pertimbangan
yang
sistematik
dalam
pembuatan
keputusan pemberian penghargaan dan hukuman 5) Memotivasi pegawai 6) Menciptakan akuntabilitas publik Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, oleh karena itu inspektorat memiliki peranan yang penting dalam bidang pengawasan. Pengawasan dilakukan agar segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang memuasakan tentu terlebih dahulu menetapkan standar kinerja. Upaya dalam meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi maka diperlukan pengawasan yang bertujuan menghasilkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, dilakukan sistem pengawasan dalam menilai tingkat keberhasilan dan sekaligus mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja.
42
Kinerja Pengawasan
Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance (GCG) 1. 2. 3. 4. 5.
1. Standar Umum 2. Standar Koordinasi dan Kendali mutu 3. Standar Pelaksanaan 4. Standar Pelaporan 5. Standar Tindak Lanjut
Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Kewajaran dan kesetaraan
Sumber : Bawasda, 2002:2 Sumber : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran
2.3.
Hipotesis Penelitian Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H0: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja pengawasan. Ha:
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja pengawasan.
43
