PEDOMAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

PEDOMAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK MANUAL BOARD PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO PIAGAM KOMITE AUDIT PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN PEDOMAN STANDAR PERILAKU

www.kimiafarma.co.id

DAFTAR ISI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAB I

BAB II

BAB III BAB IV BAB V

PENDAHULUAN 1. Sejarah Singkat 2. Bidang Usaha Perusahaan 3. Visi 4. Misi 5. Rujukan PENGERTIAN DAN PRINSIP GCG 1. Pengertian Good Corporate Governance 2. Prinsip Good Corporate Governance 3.Pertanggungjawaban 4. Kemandirian 5.Kesetaraan Dan Kewajaran MAKSUD DAN TUJUAN 1.Maksud 2.Tujuan PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG 1. Prinsip Dasar Pelaksanaan 2.Pedoman Pokok Pelaksanaan PENUTUP

MANUAL BOARD

Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris dalam Menerapkan Board Manual BAB I PENDAHULUAN 1. Umum 2. Prinsip Dasar 3. Fungsi Board Manual 4. Pengertian 5. Rujukan BAB II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS 6. Pengertian Pemegang Saham 7. Hak Pemegang Saham 8. Tanggung Jawab Pemegang Saham 9. Transparansi Pemegang Saham 10. Akuntabilitas Pemegang Saham 11. Prinsip Dasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 12. Wewenang RUPS 13. Pelaksanaan RUPS 14. Aturan Penyelenggaraan RUPS BAB III DEWAN KOMISARIS 15. Tugas dan Wewenang 16. Kewajiban 17. Etika Jabatan 18. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris 19. Komite Dewan Komisaris 20. Sekretaris Dewan Komisaris BAB IV DIREKSI

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

1 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 15 17 18 18 18 18 19 20 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 26 26 26 27 28 28 29 31

III

DAFTAR ISI

BAB V

BAB VI BAB VII

21. Tugas dan Kewenangan 22. Kewajiban 23. Etika Jabatan 24. Mekanisme Kerja Direksi 25. Pembagian Tugas 26. Organ Pendukung HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI 27. Prinsip 28. Hubungan Kerja 29. Rapat Gabungan 30. Pertemuan Formal 31. Pertemuan Informal 32. Komunikasi Formal 33. Komunikasi Informal HUBUNGAN KERJA DENGAN ANAK PERUSAHAAN 34. Mekanisme Kerja dengan Anak Perusahaan 35. Mekanisme Pengendalian Anak Perusahaan PENUTUP 36. Kesimpulan 37. Saran

31 31 32 33 33 39 40 40 40 40 41 42 43 44 45 45 46 47 47 47

PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN

49 51 51 51 52 52 53 54 54 54

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

57

A B C D E F G H I

Pendahuluan Pengertian Kedudukan Kualifikasi Peran Tugas dan Tanggungjawab Hak dan Wewenang Pelaporan Penutup

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO BAB I PENDAHULUAN 1. Umum 2. Prinsip Dasar Manajemen Risiko 3. Tujuan Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko 4. Definisi Dan Pengertian Manajemen Risiko 5. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko BAB II TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO 1. Komitmen Managemen 2. Tujuan Pengendalian Risiko 3. Strategi Tata Kelola Manajemen Risiko 4. Kerangka Proses Manajemen Risiko 5. Organisasi Manajemen Risiko, Wewenang dan Tanggungjawab 6. Mekanisme Kerja Penerapan Manajemen Risiko BAB VII PENUTUP

IV

P T K I MIA FARMA (PERSERO) Tbk

60 60 60 61 61 62 63 63 63 64 64 64 67 70

PIAGAM KOMITE AUDIT

PENDAHULUAN PENJELASAN ATAS BEBERAPA ISTILAH ORGANISASI KEANGGOTAAN TUGAS HUBUNGAN KERJA PELAPORAN WEWENANG RAPAT KODE ETIK PENILAIAN KINERJA HONORARIUM DAN PEMBEBENAN BIAYA

71 73 74 74 74 75 77 78 78 79 79 79 80

PENUTUP

80

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

83

A

PENDAHULUAN

85

B

UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERN ( SPI)

86

C

BAB IV

BAB V

1. Visi Dan Misi

86

2. Fungsi

86

3. Tugas dan Tanggungjawab

87

4. Wewenang SPI

87

5. Ruang Lingkup

88

STANDAR AUDIT

88

1. Umum

88

2. Persyaratan Profesionalisme Audit dari SPI

88

3. Persyaratan Lingkup Kerja Audit

91

4. Persyaratan Pelaksanaan Dan Pelaporan Audit

92

5. Persyaratan Pengelolaan Divisi SPI

95

KODE ETIK

97

1. Umum

97

2. Standar Prilaku Auditor Internal

97

PENUTUP

98


V

DAFTAR ISI PEDOMAN STANDAR PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

99

PESAN DEWAN KOMISARIS

101

PESAN DIREKSI

102

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

103

BAB I

104

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

104

B. Prinsip Dasar Penyusunan Standar Perilaku

104

C. Tujuan Penerapan Standar Pedoman Perilaku

105

D. Visi Dan Misi

105

E. Budaya Perusahaan dan Nilai-nilai Perusahaan

105

STANDAR PERILAKU HUBUNGAN INTERNAL

107

A. Etika Perusahaan Dengan Pekerja

107

B. Etika Insan Kimia Farma terhadap Perusahaan

107

C. Etika Pribadi Dalam Hubugan Internal

109

D. Benturan Kepentingan/Penyalahgunaan Jabatan

111

E. Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan

112

F. Aset / Harta Perusahaan

113

G. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

113

STANDAR PERILAKU HUBUNGAN EKSTERNAL

114

A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham

114

B. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok

114

C. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur

115

D. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha

115

E. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah

116

F. Etika Perusahaan Terhadap Pesaing

116

G. Etika Perusahaan Terhadap Media Massa

116

H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

117

BAB IV

GRATIFIKASI, JAMUAN BISNIS/ENTERTAINMENT DAN AFILIASI PUBLIK

118

BAB V

PELANGGARAN DAN PELAPORAN

119

BAB VI

PENUTUP

120

LAMPIRAN 1: PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

122

LAMPIRAN 2: INFORMASI DAN KORESPONDENSI

123

VI



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) www.kimiafarma.co.id

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PEDOMAN G C G

BAB I PENDAHULUAN 1. Sejarah Singkat a. PT Kimia Farma (Persero) Tbk. adalah sebuah perusahaan yang berawal dari didirikannya NV.Chemicalien Handle Rathkamp & Co sebagai perusahaan farmasi pertama di Hindia Belanda. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan Belanda, pada tahun 1958. Pemerintah RI melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. b. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kimia Farma (Persero) Tbk Kemudian, sejak tanggal 4 Juli 2001 PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. c. Selaras dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapainya, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, pada tanggal 4 Januari 2003 telah membentuk 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Apotek yang bergerak dalam bidang ritail dan PT Kimia Farma Trading & Distribution, yang bergerak dalam bidang trading dan distribusi. Kiprah PT Kimia Farma (Persero) Tbk terus berlanjut, yang pada Januari 2012 menambah modal/saham kepemilikannya di PT Sinkona Indonesia Lestari sehingga menjadi pemegang saham mayoritas, Perusahaan yang bergerak di bidang Agro Industri tersebut sebagai anak perusahaan yang ke 3 (tiga) d. Sebagai Perusahaan publik yang sekaligus sebagai Badan usaha milik Negara maka sebagai bentuk Kepatuhan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, telah berkomitmen untuk menerapkan GCG (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan perusahaan. GCG (Good Corporate Governance) adalah suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. e. PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai pelaku pasar wajib menerapkan Good Corporate Governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Perusahaan wajib memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. -1-

PT Kimia Farma (Persero) Tbk


3


PEDOMAN G C G

2. Bidang Usaha Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. merupakan sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang terintegrasi, bergerak dari hulu ke hilir, yang telah melakukan konfigurasi bisnisnya yaitu dengan mengintegrasikan portofolio usaha kedalam bentuk 4 (empat) strategic bisnis unit, yaitu SBU Kimia, SBU Manufaktur, SBU Farma dan SBU Asset Management. Disamping itu Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah membentuk 2 (dua) anak· perusahaan, yaitu PT Kimia Farma Apotek dan PT Kimia Farma Trading & Distribution, dan dalam rangka memaksimalisasikan kinerja Perseroan, Perusahaan telah menambah kepemilikan saham di PT SIL sehingga PT SIL menjadi Anak Perusahaan yang ke 3, hal ini diharapkan mampu menambah profit Perseroan. a. SBU Manufaktur Merupakan konfigurasi dan integrasi portofolio bisnis yang difokuskan pada produksi obat jadi dan obat tradisional, dan produk - produk turunannya. Memiliki 5 (lima) fasilitas produksi, yaitu Plant Jakarta, Plant Bandung, Plant Semarang, Plant Watudakon Jawa Timur dan Plant Tanjung Morawa, Medan. lndustri ini didukung oleh Riset dan Pengembangan. b. SBU Farma Merupakan Bisnis unit yang dibentuk oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. sebagai holding yang melakukan kegiatan pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melayani pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam rangka memenuhi permintaan obat – obat etikal, generic, OTC, consumer health dan produk khusus serta produk kosmetik. c. SBU Kimia Merupakan konfigurasi dan integrasi portofolio bisnis yang difokuskan pada produksi bahan baku, yang diproduksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk yaitu Bahan Baku Yodium, Kina serta Minyak Nabati. d. SBU Asset Management Merupakan Bisnis unit yang dibentuk oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai holding yang merupakan salah satu pilar Shareholder value yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh perseroan, SBU ini difokuskan untuk meningkatkan nilai utility asset Kimia Farma yang diharapkan mampu menjamin dan meningkatkan pertumbuhan nilai korporasi. e. PT Kimia Farma Trading & Distribution (PT KFTD) Merupakan Anak Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang difokuskan pada bidang distribusi dan perdagangan obat, dan diharapkan dapat berperan penting dalam upaya peningkatan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

4


-2-


PEDOMAN G C G

penjualan produk – produk PT Kimia Farma (Persero), Tbk. PT KFTD melayani penjualan ke Pedagang Besar Farmasi dan Apotek yang tersebar luas di seluruh Indonesia. f.

PT. Kimia Farma Apotek Merupakan Anak Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, yang mengelola kegiatan usaha ritel melalui pengoperasian Apotek milik PT Kimia Farma (Persero) Tbk, maupun Apotek kerja sama operasi, dan Apotek waralaba. Apotek Kimia Farma dalam pelayanannya di lengkapi dengan sarana klinik kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang meliputi konsultasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Klinik Kesehatan ini lokasinya ada yang berdiri sendiri dan ada yang menyatu dengan keberadaan A potek Kimia Farma. Dalam rangka meningkatkan kinerja usahanya, PT. Kimia Farma Apotek telah membentuk Anak Perusahaan yang bergerak dibidang penunjang diagnostic yaitu PT Kimia Farma Diagnostika/ Laboratorium Klinik yaitu untuk menangkap peluang bisnis dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti kesehatan, terutama ditujukan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan mikrobiologi industri, serta pemeriksaan Radiologi.

g. PT Sinkona Indonesia Lestari Merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang difokuskan dalam pengelolaan perkebunan kina dan produksi bahan baku, obat kina dan derivatenya serta pendistribusian dan pedagangan khususnya eksport hasil kina. 3. Visi Menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis. 4. Misi Menghasilkan pertumbuhan nilai korporasi melalui usaha di bidang – bidang . 1) Industri kimia dan farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif. 2) Perdagangan dan jaringan distribusi. 3) Pelayanan Kesehatan yang berbasis jaringan retail farmasi dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya 4) Pengelolaan asset – asset yang dikaitkan dengan pengembangan usaha perusahaan. -3-



5

P EDOMAN GCG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PEDOMAN G C G

5. Rujukan 1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. P er– 01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 2) Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Indonesia Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).


6


-4-

PEDO MAN GCG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PEDOMAN G C G

BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP GCG 1. Pengertian Good Corporate Governance Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme yang digunakan organ perusahaan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai etika. 2. Prinsip Good Corporate Governance Good corporate governance merupakan prinsip yang menjadi landasan operasional Perusahaan, adalah sebagai berikut : a. Transparansi 1) Dengan prinsip dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai Perusahaan melalui cara yang mudah diakses dan dipahami olehstakeholders. Prinsip tersebut diwujudkan oleh Perusahaan dengan cara : a) Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuaidengan haknya. b) Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 2) lnformasi yang diungkapkan Perusahaan meliputi tapi tidak terbatas pada

visi,

misi,

sasaran usaha dan strategi Perusahaan,kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham pengendali, kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengendalian intern, pelaksanaan good corporate governance serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan. b. Akuntabilitas 1) Dengan prinsip dasar kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung-

PEDOMAN G C G

jawaban organ Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. - 5 -

2) Akuntabilitas dalam Perusahaan didasarkan pada kewajiban individu dan/atau organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. 3) Perwujudan prinsip akuntabilitas dalam Perusahaan antara lain:

7

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PEDOMAN G C G

jawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. 2) Akuntabilitas dalam Perusahaan didasarkan pada kewajiban individu dan/atau organ Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. 3) Perwujudan prinsip akuntabilitas dalam Perusahaan antara lain: a) Adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan. b) Memastikan bahwa semua organ Perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan good corporate governance. c) Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan. d) Adanya ukuran kinerja dari semua jajaran Perusahaan berdasarkan ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta adanya reward and punishment system. e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang teguh pada etika bisnis dan standar perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 3) Pertanggungjawaban 1) Dengan prinsip dasar kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku, memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakatdan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 2) Sebagai agen ekonomi yang berkepentingan dengan kelangsungan usahanya, prinsip pertanggung jawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan cara akan selalu: a. Berpegang pada prinsip kehati – hatian dan mematuhi anggaran dasar dan kebijakan Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku b) Bertindak sebagai Good Corporate Citizen dengan meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitamya. PT Kimia Farma (Persero) Tbk

8


-6-


PEDOMAN G C G

4) Kemandirian 1) Dengan prinsip dasar pengelolaan Perusahaan dan pengambilan keputusan

untuk

kepentingan Perusahaan dilakukan secara mandiri, objektif dan profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun (masing– masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 2) Perwujudan prinsip kemandirian Perusahaan dilaksanakan dengan cara : a. Setiap organ Perusahaan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan. b. Menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak saling melempar tanggung jawab, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu,bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruhatau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 5) Kesetaraan dan kewajaran 1) Dengan prinsip dasar pelaksanaan kegiatan Perusahaan yang senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2) Prinsip ini diwujudkan dengan cara memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada setiap stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.

-7-



9


PEDOMAN G C G

BAB Ill MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN GCG 1. Maksud Pedoman good corporate governance dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam melaksanaan good corporate governance secara efektif di lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan Anak Perusahaan. 2. Tujuan Tujuan penerapan praktik good corporate governance adalah: a. Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan kewajaran agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional

maupun internasional serta dengan demikian

menciptakan iklim yang mendukung investasi. b. Pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Disamping itu perlu adanya kesadaran tanggung jawab

sosial Perusahaan baik terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun kelestarian lingkungan disekitar Perusahaan.


10


-8-


PEDOMAN G C G

BAB IV PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GCG 1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Good Corporate Governance perlu diterapkan secara sistematis dan berkesinambungan, dasar penerapannya adalah dengan Peraturan Mentri BUMN No. P er– 01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 2. Pedoman Pokok Pelaksanaan a. Dalam rangka penerapan GCG, Perusahaan akan menyusun dan memiliki sekurang – kurangnya hal – hal sebagai berikut: 1) Visi, misi dan nilai – nilai (budaya) perusahaan. 2) Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal. 3) Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif. 4) Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar. 5) Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis. 6) Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan stakeholders. 7) Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan untuk memenuhi prinsip GCG. b. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut : 1) Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan. 2) Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan. 3) Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan. 4) Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan seharihari. 5) Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang PEDOMAN G C G

independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan.

6) Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS -9-


tahunan.


11


PEDOMAN G C G

BAB V PENUTUP 1. Tata kelola Perusahaan yang Baik ( GCG ) bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif yang baku dalam wujud manual, aturan, dan daftar, tetapi lebih kepada upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Penambahan anggota Dewan Komisaris independen, pembentukan komite baru, misalnya komite audit, komite GCG dan seterusnya adalah merupakan bagian dari pengembangan corporate governance.

Tetapi corporate governance lebih dari sekedar proses dan prosedur.

Corporate governance membutuhkan perubahan pikiran (mindset) atau paradigma yang secara mendasar mengubah budaya korporasi (nilai, norma, mental dan perilaku korporasi). 2. Berangkat dari perubahan pikiran dan paradigma yang didasarkan pada prinsip – prinsip GCG ( tranparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran), penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut tercermin pada corporate policy untuk berbagai aspek dalam korporasi: mulai dari

manajemen

resiko,

manajemen

isu – isu lingkungan, kebijakan investasi dan

pendanaan, kebijakan dan pengembangan SDM dan IT governance. 3. Meskipun GCG bukan merupakan obat mujarab dalam waktu singkat dapat menjadikan perusahaan keluar dari krisis tetapi sistem ini dapat memberi dasar sistem nilai baru bagi perusahaan untuk dapat lebih mandiri, profesional, dan mampu bersaing. Oleh karenanya implementasi GCG sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organ perusahaan. 4. Dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup

dan mencapai visi dan misi perusahaan,

penerapan GCG bukanlah lagi suatu pilihan tetapi merupakan keharusan.


12


- 11 -



13


MANUAL BOARD


MANUAL BOARD


17

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum : a. b.

c.

2.

Prinsip Dasar : 1.

b.

3.

BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia berkewajiban untuk berperan serta memulihkan kondisi perekonomian nasional kearah yang lebih baik. Untuk mendukung usaha itu, BUMN harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan secara sehat. Untuk mendorong pengelolaan BUMN secara sehat, Kementrian BUMN mengeluarkan 1 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN harus berdasarkan pada lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajiban. PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak dibidang usaha pelayanan kesehatan terintergrasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen PT Kimia Farma (Persero) Tbk, terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut adalah dengan disusunnya Board Manual yang merupakan seperangkat Pedoman Tata Laksana Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Board Manual disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum korporasi Indonesia yang menganut two tiers system yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan strategi perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi percaya bahwa dengan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan GCG, kepentingan pemegang saham dan stakeholders dapat terlindungi secara baik.

Fungsi Board Manual : Board Manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi dan organ Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi organ Direksi, organ Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut. Board Manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of Corporate Governance) yang mengacu

1

Permen BUMN No. 01/MBU/2011

PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk 18


1

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

pada Anggaran Dasar Perseroan. Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan : a. b. c.

4.

Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ; Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ; Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran).

Pengertian : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

j. k.

Akuntan Publik adalah auditor yang ditunjuk RUPS untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha2. Daftar Khusus adalah daftar yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perusahaan tersebut dan atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 4. Direktur adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan sebagai Board) Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan, secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan ditunjuk oleh RUPS sebagai Komisaris Independen. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas Akuntan Publik dan Internal Auditor. Komite Kebijakan Corporate Governance adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi, memantau, mengkaji dan memberikan saran untuk memastikan prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam sistem pengelolaan perusahaan. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1969 tanggal 23 Januari 1969 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 1969 yang merupakan peleburan dari beberapa perusahaan. Pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1971 tanggal 19 Maret 1971 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.18 Tahun 1971, Perusahaan ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan didirikan menjadi suatu Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero) berdasarkan Akta No. 18 tanggal 16 Agustus 1971 sebagaimana diubah dengan Akta No. 18 tanggal 11 Oktober 1971

2

Permen BUMN No. 01/MBU/2011 Pasal 1.1 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 49 ayat 2 4 UU No. 40 Tahun 2007 3

PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

2

19

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

l. m. n. o. p. q.

5.

keduanya dibuat dihadapan Soelaeman Ardjasasmita, pada waktu itu notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. J.A.5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971, dan didaftarkan pada buku registrasi di kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 2888 dan No. 2889 tanggal 20 Oktober 1971 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 9 November 1971, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 508. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 79 tanggal 20 Juni 2008, yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI, No . AHU-47137.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 4 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 tanggal 11 Agustus 2009 dan Akta No. 74 tanggal 24 Mei 2012 (akta perubahan dibuat menunggu hasil perubahan data pengurus yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum & HAM RI, yang selanjutnya dalam Board Manual ini disebut Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang selanjutnya dalam Board Manual ini disingkat RUPS . Rencana Jangka Panjang Perusahaan, adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu lima tahun, yang selanjutnya dalam Board Manual ini disingkat menjadi RJPP. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang perusahaan, yang selanjutnya dalam Board Manual ini disingkat menjadi RKAP. RUPS Anak Perusahaan, adalah organ anak perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi pada anak perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi Anak Perusahaan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris, adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris Perusahaan, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Rujukan : a. b. c. d. e. f. g. h.

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0066175.AH.01.09 tanggal 4 Agustus 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2011 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yo PER-06/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012.



3

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 03 /MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep264/Bl/2011 Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep412/Bl/2009 Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep614/Bl/2011 Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-40/PM/2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-82/PM/1996 Peraturan Nomor IX.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-86/PM/1996 Peraturan Nomor IX.K.1 tentang keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 Keputusan Ketua Bapepam No Kep-134/PM/2006 Peraturan Nomor IX.K.6: Kewajiban Penyampain Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.


4

21

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB II PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

6.

Pengertian Pemegang Saham Pemegang Saham adalah pemilik modal PT Kimia Farma (Persero), Tbk. Pemegang saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 90% dari modal Perusahaan, Publik/Masyarakat dan Karyawan sebagai Pemegang Saham minoritas dengan kepemilikan sebanyak 10% dari modal Perusahaan.

7.

Hak Pemegang Saham Perusahaan menjamin bahwa Pemegang Saham minoritas mendapatkan perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas berkaitan dengan pemenuhan haknya, yaitu dalam hal: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Mengajukan usulan materi untuk dimasukkan dalam agenda RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi agar dapat menghadiri, berpartisipasi, dan memberikan suara dalam RUPS. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara lengkap dan akurat dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu dan teratur; kecuali hal-hal yang bersifat rahasia Menerima pembagian keuntungan dari Perusahaan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya berdasarkan RUPS, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Didalam RUPS mendapatkan perlakuan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Memeriksa daftar pemegang saham dan daftar khusus Perusahaan. Meminta Perusahaan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan atau meminta dilakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan apabila diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengajukan permohonan likuidasi Perusahaan kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Meminta pembelian kembali saham oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perusahaan yag dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.



5

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

8.

Tanggung Jawab Pemegang Saham a. b.

c. d.

9.

Tanggung jawab Pemegang Saham sebatas pada modal yang telah disetor kepada Perusahaan. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perusahaan. Batasan tanggung jawab Pemegang Saham sebesar modal yang disetor dikecualikan apabila: 1) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. 2) Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan. 3) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, melawan hukum dengan menggunakan kekayaan Perusahaan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus berdasarkan pada praktik korporasi yang sehat dengan memperhatikan kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

Transparansi Pemegang Saham Transparansi pemegang saham diwujudkan dengan pengungkapan informasi tentang pemegang saham yang sebenarnya (ultimate shareholders)

10.

Akuntabilitas Pemegang Saham Akuntabilitas Pemegang Saham diwujudkan dengan cara : a. b. c.

11.

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan yang dibuat dalam RUPS. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong pelaksanaan prinsip good corporate governance dalam proses pengelolaan Perusahaan.

Prinsip Dasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS sebagai organ Perusahaan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang


6

23

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

12.

Wewenang RUPS RUPS memiliki kewenangan untuk: a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j. k. l. 13.

Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwana. Menerima pengunduran diri Dewan Komisaris atau Direksi. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, setelah mendengar pendapat Dewan Komisaris dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun individu. Menetapkan penghasilan, tantiem dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan dan kinerja individual Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan menetapkan penghasilan, tantiem, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan tahunan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan memperhatikan juga kualitas laporan penerapan GCG di Perusahaan. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan. Menetapkan akuntan publik dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Memutuskan antara lain: perubahan jumlah modal, perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pembubaran Perusahaan, investasi/divestasi material yang memenuhi kriteria 10% dari revenue atau 20% dari ekuitas. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 50% dari harta kekayaan Perusahaan. Memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Menetapkan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Pelaksanaan RUPS a.

b.

RUPS Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Apabila Direksi dan Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan Pemegang Saham, maka Pemegang Saham (dengan kepemilikan 10% dari saham dengan hak suara yang sah) berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan dimaksud atas biaya Perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan. Dalam hal Pemegang Saham (dengan kepemilikan 10% dari saham dengan hak suara yang sah) meminta dilaksanakan RUPS Luar Biasa, dan Direksi atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tersebut, maka atas biaya Perusahaan, Pemegang Saham tersebut dapat menyelenggarakan rapat dimaksud



7

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan. 14.

Aturan Penyelenggaraan RUPS a. b. c. d. e. f. g.

Direksi menjadi penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan RUPS mencakup informasi mengenai tempat, waktu, dan acara rapat. Agenda rapat disampaikan secara jelas dan rinci ke BAPEPAM selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan kepada Pemegang Saham. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, yang disertai dengan penjelasan bahwa bahan RUPS sudah tersedia di kantor Perusahaan. Dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam RUPS dituangkan dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris. Hasil RUPS disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraannya. Hasil RUPS diumumkan kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.


8

25

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB III DEWAN KOMISARIS

15.

16.

Tugas dan Wewenang a.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

b.

Dewan Komisaris berwenang : 1) Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan. 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan. 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 5) Meminta Direksi dan/atau penjabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris. 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 8) Membentuk komite-komite lain selain komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan, jika dianggap perlu. 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Kewajiban a. b.

Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. Meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaa (RKAP) yang disiapkan Direksi, selambatlambatnya sebelum dimulainya tahun anggaran.



9

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

17.

Etika Jabatan5 a. b. c. d. e.

f. g. h. i.

5

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Membentuk Komite Audit. Mengusulkan akuntan publik kepada RUPS. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain. Dilarang berkompetisi dengan Perusahaan dengan menggunakan informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi. Dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau “entertainment”, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebgai perbuatan yang tidak patut. Harus selalu menjaga kerahasian informasi yang dipercayakan kepadannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. Wajib mematuhi Panduan Good Corporate Governance, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan. Harus mendorong terciptanya perilaku yang baik dan menjunjung tinggi etika bisnis yang tercantum dalam Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan.



10

27

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

18.

Mekanisme Kerja Dewan Komisaris a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

l. m. n.

19.

Tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif Komisaris Utama bertindak sebagai koordinator bagi seluruh kegiatan Dewan Komisaris Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Dalam melakukan pengawasan, Dewan komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris. Pengawasan hanya dilakukan terhadap jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan Direksi. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan rencana kerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Menetapkan secara formal dan tertulis pembagian tugas dan mekanisme kerja di antara anggota Komisaris serta response time dalam menanggapi permasalahan Perusahaan yang diajukan oleh Direksi. Setiap masukan kepada Direksi harus melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris, dan disampaikan secara formal. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja secara selfassessment sekurangnya sekali dalam setahun yang mencakup kehadiran individu dalam rapat, kontribusi dalam proses pemgambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan. Dewan Komisaris menetapkan tata tertib rapat Komisaris dan pengambilan keputusan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris mengadakan rapat bulanan, dan setidaknya melakukan 4 (empat) kali rapat tanpa kehadiran pihak lain untuk membahas rencana kerja komisaris dan evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris harus menggambarkan dinamika jalannya rapat dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan keputusan rapat (bila ada), disertai alasan yang kuat dan didasarkan atas argumentasi yang sehat dan profesional.

Komite Dewan Komisaris Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, dan komite-komite lainnya sesuai kebutuhan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan di Perusahaan. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. a.

Komite Audit 1) 2)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Piagam Komite Audit. Bertugas untuk memastikan bahwa:



11

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

a)

3) 4) 5) 6)

b.

Komite Kebijakan Corporate Governance 1)

2) 3) 4) 5) 6) 20.

Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Memproses calon Akuntan Publik termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pemgambilan keputusan. Melaksanakan fungsi pemantauan pengembangan usaha. Diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Melaksanakan fungsi Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Manajemen Resiko. Membantu Komisaris Utama menyiapkan calon Direksi sesuai dengan permintaan dari Kementerian. Dalam melaksanakan fungsi Pemantau Manajemen Resiko, dapat menunjuk tenaga ahli atas beban perusahaan. Diketuai oleh Komisaris Independen.

Sekretaris Dewan Komisaris a.

Sekretaris Dewan Komisaris adalah perorangan yang berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Utama bertugas menjalankan tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Komisaris yang meliputi : 1) Memastikan terjalinnya hubungan kerja antar Komisaris 2) Mengagendakan kegiatan Dewan Komisaris 3) Menyelenggarakan rapat dalam lingkungan Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin, dengan berbagai pihak. 4) Mengikuti rapat Dewan Komisaris dan membuat notulen/risalah rapat dengan memasukkan dinamika rapat yang terjadi. 5) Mengarsipkan seluruh dokumen yang timbul dari pelaksanaan peran/fungsi Dewan Komisaris dan disimpan di Perusahaan sebagai dokumen Perusahaan. 6) Bersama-sama dengan Sekretaris Perusahaan menyiapkan program pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.


12

29

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

b.

Sekretaris Dewan Komisaris wajib menghadiri setiap kegiatan anggota Dewan Komisaris apabila diminta dan membuat laporan kegiatan bulanan.

c.

Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana serta seorang pendamping sekretaris yang berasal dari internal perusahaan untuk membantu Sekretaris Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya.



13

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB IV DIREKSI

21.

Tugas dan Kewenangan6 a.

b. c. d. e. f. g. h.

22.

Kewajiban a. b.

c.

6

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewat Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tents segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembata sebagai-mana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi unt mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepa orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk mendapatkan persetujuan. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.

Anggaran Dasar Perseroan.


14

31

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

23.

Etika Jabatan7 a. b.

7

Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokume Perusahaan. Menyusun Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Standar Akuntana Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khususl Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dal Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya; Menyimpan di tempat kedudukan perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan.

Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.




15

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

c. d. e. f. g. h.

24.

Mekanisme Kerja Direksi a. b. c. d. e. f. g. h. i.

25.

Dilarang untuk mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dilarang menggunakan asset dan informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan. Dilarang berkompetisi dengan Perusahaan dengan menggunakan informasi dari dalam (inside information) untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi. Harus selalu menjaga kerahasian informasi yang dipercayakan kepadannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. Harus mendorong terciptanya perilaku yang baik dan menjunjung tinggi etika kerja yang tercantum dalam panduan Good Corporate Governance di Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadi dirinya sebagai teladan yang baik bagi karyawan. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan.

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas tersebut tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing Direktur adalah setara, dan Direktur Utama bertindak sebagai koordinator. Direksi mengusulkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perusahaan kepada Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS. Wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris. Direksi menetapkan tata tertib rapat Direksi dan pengambilan keputusan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menetapkan kebijakan mengenai pola kerja di antara anggota Direksi. Direksi menetapkan mekanisme pendelegasian wewenang. Risalah rapat Direksi harus menggambarkan dinamika jalannya rapat dan mencantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan keputusan rapat (bila ada), disertai alasan yang kuat dan didasarkan atas argumentasi yang sehat dan profesional. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan di Perusahaan sebagai dokumen Perusahaan.

Pembagian Tugas a.

Direktur Utama 1) Tugas Pokok a) Bertindak sebagai eksekutif tertinggi yang mewakili Korporat. b) Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sejalan dengan proses bisnis, untuk mencapai tujuan Perseroan. c) Melakukan Koordinasi terhadap semua fungsi-fungsi di perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan.


16

33

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

Mengimplementasikan Good Corporate Governance sesuai dengan aturan-aturan Perusahaan. e) Melakukan Corporate Carrier Flag dan Public Relation Officer. f) Menyampaikan rencana perusahaan ke depan (RJP dan RKAP). g) Mengontrol pelaksanaan investasi pada tiap Direktorat dan Unit kerja. h) Fungsi/tugas lain sesuai Anggaran Dasar dan peraturan lain (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri, Keputusan RUPS dan lain-lain) Tanggung Jawab a) Merancang strategi korporasi sesuai dengan visi dan misi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. b) Mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan sejalan dengan rencana dan kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan profit. c) Menetapkan kebijakan didalam kerangka penguatan fondasi bisnis dan organisasi perusahaan. d) Menjamin tersedianya system & prosedur di tiap unit/entitas usaha dan anak perusahaan, termasuk unit usaha terafiliasi. e) Menjamin tersusunnya program Good Corporate Governance f) Menjamin terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham g) Menjamin terciptanya pembinaan relasi untuk memelihara business net working h) Menjamin terlaksananya realisasi investasi untuk kelangsungan operasional Perusahaan i) Menjamin tersedianya RKAP dan RJP Perusahaan. d)

2)

3)

b.

Kewenangan a) Sebagai Pimpinan tertinggi Perusahaan mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan jalannya Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. b) Mempunyai wewenang untuk pengendalian operasional jalannya Perusahaan. c) Mempunyai wewenang untuk pengendalian Sumber daya dan permasalahan umum Perusahaan. d) Mempunyai wewenang untuk mengembangkan Perusahaan e) Mempunyai wewenang untuk mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan pihak luar. f) Wewenang untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan setiap unsur dalam organisasi Perusahaan. g) Wewenang lain yang disetujui oleh pemegang saham

Direktur Pemasaran 1)

Tugas Pokok a) Memimpin, mengelola dan mengendalikan Direktorat Pemasaran untuk mencapai tujuan Perusahaan b) Merencanakan strategi pemasaran sesuai dengan visi dan misi Perusahaan c) Mengimplementasikan rencana pemasaran untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan



17

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

d) e) f) g) h)

c.

Menetapkan kebijakan harga produk-produk perusahaan yang menjadi tanggung jawab direktorat pemasaran. Melaksanakan kegiatan pemasaran yang tercakup dalam konsep bauran pemasaran Promotion, Price, Product dan Place (4P) Mengelola dan mengendalikan aktivitas pemasaran lainnya : riset pasar, pengembangan produk baru, pengembangan pasar Melaksanakan investasi di Direktorat pemasaran sesuai yang direncanakan Tugas pokok lain sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

2)

Tanggung Jawab a) Tercapainya hasil penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan b) Pengendalian biaya kegiatan pemasaran yang efisien dan efektif dan sesuai dengan rencana c) Tersedianya strategi dan rencana pemasaran, termasuk RKAP Pemasaran Tahunan d) Analisis atas perkembangan pasar produk perusahaan dan pasar farmasi e) Menyiapkan usulan pengembangan produk baru Perusahaan f) Pembinaan, pengendalian dan pengembangan sumber daya perusahaan di Direktorat Pemasaran

3)

Kewenangan a) Sebagai Pimpinan di Direktorat Pemasaran mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan jalannya Direktorat Pemasaran sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan b) Mempunyai wewenang untuk pengendalian operasi pemasaran c) Mempunyai wewenang untuk pengendalian sumber daya dan pelaksanaan investasi di Direktorat pemasaran d) Mempunyai wewenang untuk mengembangkan produk dan pasar e) Mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan pihak luar di bidang pemasaran f) Wewenagn untuk melaksanakan bauran pemasaran: Promotion. Price, Product dan Place (4P) g) Wewenang lain yang dilimpahkan oleh Direktur Utama.

Direktur Produksi 1)

Tugas Pokok a) Memimpin, mengelola dan mengendalikan Direktorat Produksi untuk mencapai tujuan perusahaan b) Merencanakan strategi produksi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. c) Mengimplementasikan rencana produksi untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan d) Menetapkan kebijakan pengelolaan produksi e) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi


18

35

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

f) g) h) i) j)

d.

Mengelola dan mengendalikan aktivitas investasi, dalam rangka mencapai efisiensi dan produktivitas, Mengelola dan mengendalikan aktivitas produksi, dalam rangka mencapai mutu, deliveri, biaya. Mengelola dan mengendalikan aktivitas produksi, dalam rangka mencapai tepat jumlah dan tepat waktu, meliputi bahan baku, bahan kemasan, dan produk jadi. Merencanakan dan mengembangan produk baru melaui riset dan teknologi. Tugas pokok lain sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

2)

Tanggung Jawab a) Tercapainya hasil produksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. b) Pengendalian biaya kegiatan produksi yang efisien dan efektif dan sesuai dengan rencana c) Pelakasanaan riset produk-produk baru dan realisasi produksi produk baru yang direncanakan d) Tersusunnya strategi dan rencana produksi, termasuk RKAP Produksi Tahunan e) Analisis atas perkembangan teknologi produksi dan pengembangan riset produk farmasi Pembinaan, pengendalian dan pengembangan sumber daya perusahaan di Direktorat Produksi Tersedianya bahan baku, bahan kemasan dll, yang efisien dan efektif.

3)

Kewenangan a) Sebagai Pimpinan di Direktorat Produksi mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan jalannya Direktorat Produksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan b) Mempunyai wewenang untuk pengendalian produksi c) Mempunyai wewenang untuk pengendalian sumber daya dan pelaksanaan investasi di Direktorat produksi d) Mempunyai wewenang untuk mengembangkan teknologi produksi dan formulasi e) Mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan pihak luar di bidang produksi f) Wewenang untuk pengadaan bahan baku, kemasan dan bahan lain sesuai yang direncanakan g) Wewenang lain yang dilimpahkan oleh Direktur Utama

Direktur Keuangan 1)

Tugas Pokok a) Memimpin, mengelola dan mengendalikan Direktorat Keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. b) Merencanakan strategi keuangan dan akuntansi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. c) Mencari sumber dana yang efisien untuk operasi perusahaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan d) Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan akuntansi.



19

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

e) f) g) h) i) j) k) l)

e.

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan akuntansi, termasuk laporan keuangan triwulan dan tahunan. Melakukan koordinasi penyusunan rkap tahunan dan pelaporannya Melaksanakan perencanaan dan pengunaan sumber dana keuangan (cash flow) untuk kegiatan perusahaan termasuk kegiatan investasi. Mengelola dan mengendalikan aktivitas keuangan (aset, liabilitii dan ekuitas) dalam rangka mendukung operasi perusahaan Merencanakan dan mengembangan investasi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang optimal, termasuk melalui akuisisi/take over perusahaan Melakukan analisis manajemen keuangan dan akuntansi terhadap operasi/biaya perusahaan Melakukan pengelolaan tax planning sesuai tujuan perusahaan. Tugas pokok lain sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang bertaku.

2)

Tanggung Jawab a) Tercapainya laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan b) Pengendalian keuangan yang efisien dan efektif dan sesuai dengan rencana c) Tersusunnya RKAP Tahunan dan Laporan Tahunan Perusahaan d) Analisis atas perkembangan ekonomi termasuk pasar uang dan pasar modal e) Terpenuhinya kewajiban-kewajiban Perusahaan sesuai dengan jadwal dan terpenuhinya realisasi investasi dan operasional disetiap direktorat dan unit kerja f) Pembinaan, pengendalian dan pengembangan sumber daya perusahaan di Direktorat Keuangan

3)

Kewenangan a) Sebagai Pimpinan di Direktorat Keuangan mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan jalannya Direktorat Keuangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan b) Mempunyai wewenang untuk pengendalian keuangan, perpajakan dan akuntansi c) Mempunyai wewenang untuk pengendalian sumber daya dan permasalahan keuangan. d) Mempunyai wewenang untuk mengembangkan investasi keuangan e) Mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan pihak luar di bidang keuangan f) Wewenang lain yang dilimpahkan oleh Direktur Utama

Direktur Umum dan SDM 1)

Tugas Pokok a) Memimpin, mengelola dan mengendalikan Direktorat Umum dan Personalia untuk mencapai tujuan perusahaan b) Merencanakan strategi pengembangan sdm perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. c) Merencanakan strategi pengembangan aset (tanah dan bangunan) perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan


20

37

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sdm perusahaan Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan aset perusahaan (tanah dan bangunan) Menyusun analisis dan rencana kebutuhan sdm perusahaan (man power planning) Menyusun RKAP tahunan bidang sdm dan umum termasuk aset perusahaan Mengelola dan mengendalikan aset (tanah dan bangunan) dalam rangka mendukung operasi perusahaan Merencanakan dan mengembangkan sdm perusahaan dengan peningkatan kompetensi melalui pendidilkan dan pelatihan berjenjang dan berkesinambungan. Merencanakan dan mengembangkan sistem pengelolaan sdm, meliputi antara lain rekrutmen, remunerasi, penilaian kinerja, informasi sdm, dll Menyusun organisasi dan perencanaan karir. Membangun iklim kerja yang kondusif, termasuk membangun hubungan kerja yang harmonis dengan serikat pekerja. Membangun dan memelihara budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan untuk menciptakan budaya kerja yang positif Menyusun kebijakan dan pengelolaan bidang Hukum dan Peraturan Perusahaan Tugas pokok lain sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku

2)

Tanggung Jawab a) Tersedianya rencana pengembangan sdm dan pelaksanaannya untuk memperoleh SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi b) Termanfaatkannya aset Perusahaan yang optimal c) Tersusunnya strategi dan rencana bidang sdm dan umum dalam RKAP Tahunan Perusahaan d) Terciptanya kualitas kehidupan kerja yang kondusif, tertib dan disipilin e) Pembinaan, pengendalian dan pengembangan sdm perusahaan f) Pembinaan, pengendalian dan pengembangan aset perusahaan g) Terjalinnya hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan, serikat pekerja dan instansi yang terkait

3)

Kewenangan a) Sebagai Pimpinan di Direktorat Umum dan Personalia mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan jalannya Direktorat Umum dan Personalia sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. b) Mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengendalikan sdm perusahaan. c) Mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengendalikan aset perusahaan. d) Mempunyai wewenang untuk mengendalikan dan mengembangkan investasi di Direktorat Perusahaan. e) Mempunyai wewenang untuk berhubungan dengan pihak luar di bidang sdm dan umum. f) Wewenang lain yang dilimpahkan oleh Direktur Utama.



21

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

26.

Organ Pendukung a.

Sekretaris Perseroan 1) 2)

3) 4) 5) 6)

b.

Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah/ Instansi terkait, masyarakat dan stakeholders lainnya. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi, dan Perseroan serta pengadministrasiannya termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan persero yang antara lain meliputi dokumen RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus dan dokumen lain-lain. Melaksanakan strategi komunikasi multi media termasuk koordinasi penerbitan Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat. Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut perusahaan dari setiap unit kerja serta menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak diluar Perseroan dan atau didalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan. Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik-praktik GCG dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan penerapan GCG.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan teknologi informasi. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Bekerja sama dengan Komite Audit Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.


22

39

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB V HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

27.

Prinsip a. b.

28.

Hubungan Kerja a.

b. c. d.

29.

Terciptanya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya dengan efektif dan efisien. Guna menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi perlu diterapkan prinsip sebagai berikut : 1) Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur baik dalam perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan. 2) Direksi menghormati fungsi dan peran Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi. 3) Masukan dan nasihat dari Komisaris dilakukan secara formal.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan, dalam arti Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya. Informasi yang diminta oleh Komisaris dari Direksi hanya yang terkait dengan dan untuk kepentingan Perusahaan. Dewan Komisaris dapat berkomunikasi dengan manajemen di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi. Dewan Komisaris menetapkan jenis dan frekuensi pelaporan yang harus disampaikan oleh Direksi.

Rapat Gabungan a.

Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan tata tertib Rapat Gabungan dan prosedur pengambilan keputusan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Rapat Gabungan ini Direksi Anak Perusahaan termasuk yang diundang untuk hadir. Setiap keputusan bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya Rencana Kerja, baik jangka panjang maupun tahunan, serta laporan tahunan Perusahaan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



23

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

b.

Rapat gabungan dapat diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu organ dan dapat menghadirkan narasumber dari dalam Perusahaan atau luar Perusahaan.

Tatacara: 1)

2) 3) 4)

30.

Direksi berdasarkan kebutuhan atau atas permintaan Dewan Komisaris, mengirimkan undangan Rapat Gabungan kepada Dewan Komisaris dan apabila dianggap perlu kepada nara sumber, melalui Sekretaris Perseroan, dengan melampirkan materi rapat, dapat berupa surat atau facsimile sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja kepada Dewan Komisaris dan 5 (lima) hari kerja kepada narasumber sebelum rapat dilaksanakan. Dewan Komisaris menerima undangan dan memberikan konfirmasi, dapat berupa surat/ memorandum atau facsimile, dengan melampirkan tanggapan atas materi rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan. Narasumber menerima undangan dan memberikan konfirmasi, dapat berupa surat/memorandum atau facsimile, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja untuk konfirmasi dari narasumber sebelum rapat dilaksanakan. Direksi melaksanakan rapat bersama Dekom. Sekretaris Perseroan membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

Pertemuan Formal a.

Pertemuan formal adalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan oleh masing-masing organ. Pertemuan formal tersebut diselenggarakan atas undangan Dewan Komisaris atau Direksi.

b.

Kehadiran Direksi Dalam Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi. Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi.

Tatacara: 1) 2) 3)

Dewan Komisaris mengirim undangan Rapat Komisaris kepada Direksi, dapat berupa surat/memorandum atau facsimile dengan melampirkan materi rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan. Direksi, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Direksi atau anggota-anggota Direksi yang akan menghadiri rapat dan memberikan konfirmasi kepada Komisaris, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dimulai. Dewan Komisaris melaksanakan rapat yang dihadiri Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.


24

41

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

c.

Kehadiran Komisaris Dalam Rapat Direksi Kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Direksi atas undangan Direksi Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan sebagai bahan bagi Direksi untuk menjalankan fungsinya. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan

Tatacara: 1) 2) 3)

d.

Direksi mengirim undangan Rapat Direksi kepada Dewan Komisaris, dapat berupa surat/memorandum atau facsimile dengan melampirkan materi rapat, sekurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan. Dewan Komisaris, berdasarkan agenda rapat, menetapkan Anggota Dewan Komisaris atau anggota-anggota Komisaris yang akan menghadiri rapat dan memberikan konfirmasi kepada Direksi, sekurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dimulai. Direksi melaksanakan rapat yang dihadiri Komisaris. Sekretaris Perseroan membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

Kehadiran Komisaris dalam rapat Direksi atas permintaan Komisaris Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi juga dimungkinkan atas permintaan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris untuk hadir dalam rapat Direksi guna memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Tatacara: 1) 2)

31.

Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk hadir dalam Rapat Direksi. Direksi melaksanakan rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris, membuat risalah rapat dan mendistribusikannya kepada peserta rapat.

Pertemuan Informal Pertemuan informal adalah pertemuan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di luar forum rapat-rapat formal. Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau anggota-anggota dari organ lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk membicarakan atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal. Sesuai sifatnya yang informal, pertemuan bukan untuk



25

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

menghasilkan keputusan, melainkan untuk menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara informal, serta mengupayakan kesamaan pandangan/pemahaman yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak.

32.

Komunikasi Formal a.

Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antar organ yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan formal seperti diatur dalam Anggaran Dasar dan atau kelaziman berdasarkan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam perusahaan, berupa penyampaian laporan dan atau pertukaran data, informasi dan analisis pendukungnya.

b. Pelaporan berkala 1)

Maksud : Pelaporan berkala adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, yang memuat pelaksanaan RKAP dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya disampaikan kepada RUPS. Laporan berkala yang disampaikan ini terdiri dari Laporan realisasi RKAP Triwulanan dan Laporan realisasi RKAP Tahunan. Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

2)

Tatacara : a) Laporan Berkala realisasi RKAP disampaikan dalam bentuk naskah tertulis (hardcopy) dan atau naskah elektronis (Paperless); b) Laporan realisasi RKAP triwulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya satu periode triwulanan. Tanggapan dari Dewan Komisaris paling lambat disampaikan 1 (satu) bulan setelah penyampaian laporan triwulanan; c) Laporan realisasi RKAP tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan. Tanggapan dari Komisaris paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan realisasi RKAP tahunan; d) Laporan dalam bentuk naskah tertulis dibuat dalam rangkap 5 (lima), sedangkan naskah elektronis, baik berupa rekaman elektronis (computer-media) maupun lampiran surat elektronis (e-mail attachment), disesuaikan dengan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan Executive Information Systems (EIS); e) Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi dapat memutakhirkan laporan tersebut.


26

43

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

c.

33.

Pelaporan khusus 1)

Maksud: Pelaporan khusus adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, di luar penyampaian laporan berkala RKAP Triwulanan dan Tahunan, atas permintaan Dewan Komisaris atau inisiatif Direksi, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perusahaan.

2)

Tatacara: a) Permintaan laporan khusus dikirim secara tertulis oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, dengan menyebutkan pokok permasalahan yang ingin dilaporkan serta waktu penyampaian yang diharapkan. b) Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan perkiraan waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Komisaris, dan sesuai dengan waktu yang disepakati tersebut Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Komisaris. c) Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap waktu kepada Dewan Komisaris, dengan menyatakan diperlukan atau tidak diperlukannya tanggapan dari Dewan Komisaris. d) Laporan dalam bentuk naskah tertulis dibuat dalam rangkap 5 (lima) sedangkan naskah elektronis baik berupa rekaman elektronis (computer-media) maupun lampiran surat elektronis (e-mail attachment), disesuaikan dengan praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan Executive Information Systems (EIS); e) Atas laporan yang diterimanya, Komisaris dapat meminta penjelasan tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu, dan Direksi dapat memutakhirkan laporan tersebut jika dianggap perlu.

Komunikasi Informal Komunikasi informal adalah komunikasi antar organ Direksi dan Dewan Komisaris, antara anggota atau anggota-anggota organ satu dengan yang lainnya, di luar dari ketentuan komunikasi formal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menggunakan surat/nota pribadi secara tertulis (hard-copy), komunikasi informal didukung oleh implementasi e-Office, antara lain berupa: a. b. c.

E-mail pribadi; Group-chatting; Knowledge Management Systems.



27

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB VI HUBUNGAN KERJA DENGAN ANAK PERUSAHAAN 34.

Mekanisme Kerja dengan Anak Perusahaan a. b. c. d. e. f. g. h. i.

j. k. l. m.

Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dibentuk oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk., dengan kepemilikan lebih dari 50%, dan atau Perusahaan mempunyai kendali terhadap kepengurusan Anak perusahaan tersebut. Pembentukan dan penjualan Anak Perusahaan dilakukan melalui persetujuan RUPS dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan serta memperbaiki kinerja Perusahaan. Anak Perusahaan merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki Organ Perusahaan yang berbeda dengan Perusahaan. Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah Organ Anak Perusahaan yang merupakan representasi Perusahaan sebagai Pemegang Saham. Dewan Komisaris Anak Perusahaan bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi Anak Perusahaan sesuai kepentingan Perusahaan. Di dalam RUPS Anak Perusahaan, Direksi sebagai pemegang saham Anak Perusahaan wajib mewakili Perusahaan dalam RUPS Anak Perusahaan. Direksi dapat melimpahkan kewenangan kepada salah seorang Direktur untuk mewakili Perusahaan sebagai Kuasa Pemegang Saham pada RUPS Anak Perusahaan. Dalam RUPS Anak Perusahaan, Direksi memiliki wewenang untuk dapat meminta laporan mengenai pengelolaan dan pengawasan Anak Perusahaan. Mekanisme yang berlaku diantara Perusahaan dengan Anak Perusahaan harus melalui mekanisme korporasi yang sehat dimana transaksi dengan Anak Perusahaan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan harus dilakukan atas dasar layaknya transaksi bisnis dengan pihak yang tidak terafiliasi (arm's length relationship). 2) Perlakuan istimewa hanya akan diberikan dengan kondisi dan batas waktu tertentu sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Apabila terdapat benturan kepentingan antara Perusahaa dengan Anak Perusahaan, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan. Perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam pemberian informasi kepada pihak di luar Perusahaan terkait dengan Anak Perusahaan. Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan konsekuen. Perusahaan Induk wajib mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan saham pada Anak Perusahaan dalam laporan tahunan. Perusahaan mendorong Anak Perusahaan untuk maju dan mandiri.


28

45

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

35.

Mekanisme Pengendalian Anak Perusahaan a. b. c. d. e.

Strategi dan KPI Anak Perusahaan diintegrasikan dengan strategi dan KPI Perusahaan. Operasionalisasi dari strategi yang telah ditetapkan tersebut diserahkan kepada Direksi Anak Perusahaan. Perusahaan membuat kebijakan pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan pencapaian KPI. Perusahaan sebagai Pemegang Saham dapat melakukan pengarahan terhadap anak Perusahaan dalam rangka memastikan tercapainya KPI/target-target Perusahaan (Induk dan Anak). Perusahaan sebagai Pemegang Saham dapat mengundang Komisaris Anak Perusahaan untuk membahas capaian Anak Perusahaan. Bidang usaha Anak Perusahaan adalah merupakan bagian usaha yang terintegrasi dengan Perusahaan. Untuk itu hal-hal yang bersifat strategis dan akan sangat mempengaruhi kinerja Perusahaan, harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan, adalah : 1) Visi dan misi Anak Perusahaan 2) Struktur Orgnisasi Anak Perusahaan 3) Business portfolio Anak Perusahaan 4) Product portfolio Anak Perusahaan 5) Pinjaman uang dan atau menjaminkan asset Anak Perusahaan. 6) Kebijakan Corporate Governance Anak Perusahaan. 7) Kebijakan dan penerapan sistim tekhnologi informasi. 8) Kebijakan pengelolaan SDM. 9) Kegiatan yang berhubungan dengan hukum. 10) Kegiatan investasi. 11) Sistim Pengawasan Internal dan penunjukan Kantor Akuntan Publik. 12) Kebijakan sehubungan dengan Dana Pensiun. 13) Meminta Laporan Berkala tentang perkembangan kinerja Anak Perusahaan.



29

MANUAL BOARD

MANUAL BOARD

BAB VII PENUTUP

36. Kesimpulan a. Board Manual ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menerapkan tata kelola, Perusahaan yang berlandasakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan, kesetaraan dan kewajaran. b. Dengan adanya Board Manual maka akan tercipta kejelasan hubungan kerja antara Direksi dengan Komisaris, antara sesama Direksi dan antara sesama Dewan Komisaris. Board Manual ini merupakan panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat peniiaian kinerja. c. Penyusunan Board Manual ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk meningkatkan kinerja Perusahaan serta menjadikan Perusahaan sebagai Perusahaan publik terkemuka. d. Seluruh jajaran Perusahaan memahami bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kerja keras, keuletan dan kerjasama dari seluruh jajaran Perusahaan. Semoga dengan disusunnya Board Manual Perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga menghasilkan keuntungan (profitability) dan terciptanya kesinabungan usaha (sustainability). 37. Saran Semua jajaran Organ Perusahaan dan Anak Perusahaan harus dan wajib memahami dan mengimplementasikan Board Manual untuk mewujudkan tujuan Perusahaan serta dibutuhkan kerja keras, keuletan, dan kerjasama dari seluruh jajaran Perusahaan dan Anak Perusahaan. Semoga dengan adanya Board Manual Perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga menghasilkan keuntungan (profitability) dan terciptanya kesinambungan (sustainability) usaha


30

47


PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY CHARTER)




A. Pendahuluan Sebagai Perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi Perusahaan kepada stakeholders. Stakeholders Perusahaan mempunyai kepentingan yang beragam terhadap perusahaan, sehingga masing – masing stakeholders memerlukan informasi yang akurat, obyektif, lengkap dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya. Pembentukan Sekretaris Perusahaan oleh Perusahaan dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan stakeholders akan informasi tersebut. Pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Juga merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan pada Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Dan Kepatuhan pada Keputusan Ketua BAPEPAM No. 63 tahun 1996 yang mewajibkan Perusahaan publik untuk membentuk Sekretaris Perusahaan dalam rangka memberikan pelayan yang lebih baik kepada investor Perusahaan. B. Pengertian Sekretaris Perusahaan adalah pejabat senior Perusahaan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi sekretaris Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan yang di maksud diatur dalam peraturan Menteri BUMN pada bagian ke Sembilan pasal 29 yang menyebutkan sebagai berikut : 1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip – prinsip GCG. 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan stake holder, secara berkala dan/atau sewaktu waktu apabila diminta. 3. Sebagai pejabat Penghubung ( Liasion Officer ) 4. Menata usahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS. C. Kedudukan Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-1-

51

PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY CHARTER) PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. D. Kualifikasi Pejabat yang ditunjuk diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : 1. Memiliki kualifikasi pendidikan akademis yang memadai sesuai ketentuan Perusahaan, termasuk pelatihan di bidang Sekretaris Perusahaan yang mencakup antara lain: a. bidang hukum dan pasar modal b. bidang kehumasan dan komunikasi c. bidang keuangan dan analisa saham d. bidang kearsipan dan kesekretariatan 2. Memiliki pengetahuan tentang aktivitas Perusahaan secara menyeluruh. 3. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi 4. Memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial 5. Mempunyai akhlak dan moral yang baik 6. Memiliki integritas dan dedikasi tinggi E. Peran Peran yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan dapat dibedakan menjadi: 1. Liasion Officer yang

menjadi penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris,

koordinator antar Direksi, mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perusahaan. 2. Investor relation officer yang menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, investor, dan calon investor Perusahan. 3. Compliance officer yang mengikuti perkembangan peraturan – peraturan perundangan yang berlaku dan memastikan bahwa Perusahaan memenuhi dan patuh terhadap peraturan tersebut serta membantu Direksi memantau sejauh mana implementasi peraturan perundangan tersebut dijalankan. 4. Administrator yang mengelola dokumen Perusahaan. 5. Protokoler yang

menyelenggarakan

dan/atau mengkoordinasikan tata

cara kegiatan

Perusahaan.

PT Kimia Farma (Persero) Tbk 52


-2-

PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY CHARTER) PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN

F. Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi Sekretaris Perusahaan sehubungan dengan perannya adalah sebagai berikut: 1. Fungsi liasion officer a. Bertindak sebagai juru bicara Perusahaan dalam pemberian informasi kepada pihak di luar Perusahaan, termasuk informasi yang terkait dengan Anak Perusahaan. b. Mewakili Perusahaan dalam mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perusahaan yang melibatkan pihak eksternal yang bertujuan untuk membentuk citra (image) Perusahaan 2. FungsiInvestor Relation a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk menyiapkan dan mendistribusikan agenda, undangan, dan materi rapat, serta membuat risalah rapat. b. Bertindak sebagai pejabat penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan c. Memantau perkembangan dan perubahan saham Perusahaan di pasar modal. d. Memantau pelaksanaan transfer atau penggantian saham Perusahaan. 3. Fungsi compliance officer. a. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan, termasuk pengungkapan yang memadai dalam laporan tahunan. b. Melakukan kajian atas perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada usaha Perusahaan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menganalisis dampaknya terhadap Perusahaan. c. Mengirimkan laporan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 4. Fungsi Administrator a. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan dan keputusan Direksi, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah RUPS, rapat Direksi, dan rapat Dewan Komisaris.


-353



b. Mendokumentasikan, menatausahakan serta mengadministrasikan kegiatan Direksi. c. Menyeleksi informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan sesuai kebijakan Perusahaan. 5. Fungsi Protokoler a. Menyelenggarakan seluruh kegiatan Direksi yang terkait dengan Perusahaan b. Mempersiapkan tata cara kegiatan Perusahaan yang melibatkan Direksi, termasuk mengkoordinasikannya dengan Departemen terkait apabila diperlukan 6. Tugas Lainnya a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, termasuk menyiapkan

agenda,

undangan, dan materi rapat, serta membuat risalah rapatnya serta memantau tindak lanjut dari keputusan rapat. b. Mengelola dan memutahirkan informasi dalam website Perusahaan. c. Menyampaikan laporan ·kepada Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta. G. Hak dan Wewenang Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mempunyai hak untuk: 1. Mendapatkan akses terhadap seluruh informasi internal Perusahaan. 2. Meminta bantuan atau berkonsultasi dengan tenaga ahli eksternal atas beban Perusahaan. H. Pelaporan Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur Utama secara berkala sebulan sekali Laporan

kegiatan

Sekretaris

Perusahaan disampaikan kepada

Dewan Komisaris apabila

diminta. I.

Penutup Corporate Secretary Charter ini menjadi dasar pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Apabila dipandang perlu, Corporate Secretary Charter ini dapat direvisi dan disesuaikan ·dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.



-4-



55


PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO


PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO


59


PEDOMAN MANGEMENT RISIKO

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum a. BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia berkewajiban untuk berperan serta memulihkan kondisi perekonomian nasional kearah yang lebih baik. Untuk mendukung usaha itu, BUMN harus melaksanakan prinsip – prinsip pengelolaan secara sehat b. Untuk mendorong pengelolaan BUMN secara sehat, Kementrian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN No.Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Sesuai dengan keputusan tersebut, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di BUMN harus berdasarkan pada lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran c. PT Kimia Farma (Persero) Tbk. adalah BUMN sekaligus Perusahaan Publik yang bergerak

dibidang usaha pelayanan kesehatan terintergrasi, yang meliputi Industri, Pemasaran, Distribusi, Ritail, Laboratorium dan Klinik Kesehatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen PT.Kimia Farma (Persero) Tbk. terhadap penerapan prinsip – prinsip GCG tersebut adalah dengan disusunnya Management Risiko Manual yang merupakan seperangkat Pedoman Tata Laksana Pengendalian Risiko Perusahaan. 2. Prinsip Dasar Manajemen Risiko Prinsip – prinsip dalam manajemen risiko merupakan kaidah – kaidah dasar yang harus dipatuhi dalam penerapan manajemen risiko. Prinsip yang digunakan oleh Perusahaan dalam pengendalian risiko adalah sebagai berikut : a. Transparasi : Seluruh potensi yang ada pada setiap aktivitas bisnis perusahaan diungkapkan secara terbuka, jujur oleh setiap unit kerja yang ada di Perusahaan dan dicantumkan dalam register risiko sehingga tidak ada risiko potensial yang tidak di ungkapkan. b. Kepemimpinan : Pimpinan perusahaan menetapkan tujuan dan arah organisasi termasuk tujuan manajemen risiko. Pimpinan perusahaan harus membangun dan memelihara lingkungan internal dimana semua insan organisasi dapat sepenuhnya terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi, termasuk tujuan manajemen risiko. c. Keterlibatan Karyawan : Karyawan pada semua tingkatan organisasi mutlak /harus terlibat dalam penerapan manajemen risiko sesuai peran dan tanggung jawab masing – masing. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 60


-2-



d. Pendekatan sistem : Mengidentifikasi, memahami dan mengelola risiko sebagai sebuah sistem akan mempermudah pencapaian tujuan manajemen risiko. e. Manfaat dan Biaya : Bahwa dalam rangka merancang dan menerapkan program manajemen risiko, manajemen harus tetap memperhitungkan manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. f.

Penyempurnaan yang berkesinambungan : Penerapan manajemen risiko harus selalu disempurnakan sesuai kebutuhan perusahaan.

3. Tujuan penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dan efisien perusahaan telah menyusun perangkat pedoman, yaitu Kebijakan Manajemen Risiko, Pedoman Manajemen risiko dan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko, yang bertujuan : 1. Memberikan petunjuk kepada manajemen dan karyawan perusahaan dalam menetapkan dan mengelola risiko – risiko yang dihadapi serta mengurangi / meminimalkan dampak yang ditimbulkannya. 2. Membangun kemampuan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan pemahaman mengenai risiko dan arti pentingnya pengelolaan risiko. 3. Membantu Manajemen dalam membentuk proses pengelolaan risiko mulai dari penetapan konteks sampai dengan komunikasi dan konsultasi risiko serta memastikan bahwa telah ditetapkan strategi untuk mengurangi/mengendalikan risiko semaksimal mungkin. 4. Menyediakan alat bantu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan melakukan pemantauan risiko yang timbul di masing masing fungsi perusahaan. 5. Memberikan alat bantu untuk menyusun dan menyediakan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko yang optimal. 4. Difinisi dan Pengertian Manajemen Risiko Dalam Penerapan Manajemen Risiko PT Kimia Farma (Persero) Tbk perlu didefinisikan pengertian dari isilah sebagai berikut : a. Risiko : adalah penyimpangan / peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan/sasaran. Risiko biasanya diukur dalam terminology / kombinasi antara konsekuensi dan kemungkinan terjadi. b. Manajemen Risiko : adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan mengelola dampak yang merugikan. PT Kimia Farma (Persero) Tbk

-3PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

61



c. Budaya Risiko : adalah sekumpulan sikap, nilai – nilai dan praktek – praktek bersama yang mencirikan bagaimana Perusahaan mempertimbangkan risiko dalam aktivitas sehari – hari. d. Struktur Manajemen Risiko : adalah gabungan unsure sumber daya manusia, struktur organisasi, dan piranti pendukung lainnya yang diperlukan untuk penerapan manajemen risiko. e. Proses Manajemen Risiko : adalah aplikasi yang sistematism atas Kebijakan manajemen, prosedur dan praktek – praktek untuk tugas – tugas penetapan konteks, identifikasi,analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan & penelaahan serta komunikasi & konsultasi risiko. 5. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko Sebagai BUMN dan sekaligus perusahaan publik, dalam melaksanakan program penerapan manajemen risiko, mengacu dan menggunakan referensi peraturan eksternal dan internal perusahaan yang terkait yaitu : 1. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 2. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tertanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 01/MBU/2011 tertanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. 4. Surat Keputusan Direksi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Nomor 24A/DIR/IX/2004 tertanggal 01 September 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko di PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan. 5. Kebijakan Manajemen Risiko PT Kimia Farma (Persero) Tbk.



-4-



BAB II TATA KELOLA PENGENDALIAN RISIKO 1. Komitmen Manajemen Dalam pengelolaan pengendalian risiko ini Manajemen PT Kimia Farma (Persero) Tbk,

mempunyai

komitmen untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko, sebagai berikut : 1.1. Menyatukan manajemen risiko dalam budaya

perusahaan dan menjadikan manajemen risiko

sebagaibagian yang integral dari praktik bisnis perusahaan dan pengambilan keputusan; 1.2. Aktif memantau lingkungan internal dan eksternal, untuk mengidentifikasi risiko yang ada dan memberikan penanganan yang tepat; 1.3. Secara periodik dan sesuai kebutuhan, mengkonsultasikan manajemen risiko secara

terbuka

dengan pihak internal dan mengkomunikasikan kepada pihak eksternal mengenai isu – isu risiko; 1.4. Mempunyai sistem terbaik yang dapat membantu manajemen mencatat dan memantau setiap kegiatan manajemen risiko yang ada di seluruh area bisnis perusahaan; 1.5. Meyakinkan bahwa karyawan dan manajemen telah menerima pelatihan manajemen risiko yang relevan. 2. Tujuan Pengendalian Risiko. Tujuan penerapan Manajemen Risiko pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah sebagai berikut : 2.1. Mengelola risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan Perusahaan ini dijabarkan dalam sasaran kinerja perusahaan yang menggunakan metode balance scorecard yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan serta sasaran sistem mutu. 2.2. Membangun kerangka proses manajemen risiko yang konsisten pada tingkat korporasi, unit dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. 2.3. Mendorong manajemen agar bertindak lebih proaktif untuk mengurangi risiko kerugian dan sekaligus memanfaatkan peluang sebagai keunggulan bersaing serta meningkatkan kinerja perusahaan. 2.4. Mendorong setiap individu agar bertindak hati-hati dalam mengelola risiko sebagai usaha memaksimalkan nilai perusahaan, pencapaian kekayaan pemegang saham (shareholder) dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. PEDOMAN MANGEMENT RISIKO

2.5. Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan informasi yang tepat untuk mengelola risiko secara optimal.


-5-

3. Strategi Tata Kelola Manajemen Risiko Untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan manajemen risiko, menetapkan strategi PT KIMIAperusahaan FARMA (PERSERO) Tbk 63 sebagai berikut :


PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO mengelola risiko secara optimal.

3. Strategi Tata Kelola Manajemen Risiko Untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan manajemen risiko, perusahaan menetapkan strategi sebagai berikut : 3.1. Membentuk proses dan struktur yang diarahkan untuk merealisasikan peluang potensial dan mengelola dampak yang merugikan. 3.2. Mengintegrasikan manajemen risiko kedalam proses bisnis organisas dengan menjadikan manajemen risiko sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan. 3.3. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mengkoordinasikan seluruh aspek penerapan manajemen risiko didalam perusahaan dan melaporkan hasil evaluasi

penerapan manajemen

risiko secara berkala dan apabila ada hal yang mendesak. 3.4. Melakukan sosialisasi secara terintegrasi dan berkesinambungan tentang manajemen risiko agar tercipta budaya risiko bagi seluruh manajemen dan karyawan. 3.5. Mensinergikan sistem manajemen risiko dengan KPI dan sistem mutu yang ada di perusahaan. 4. Kerangka Proses Manajemen Risiko Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu "siklus" yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) tahapan yang harus dikelola dengan baik. Proses tersebut harus menjamin bahwa seluruh risiko yang teridentifikasi telah dikelola sebagaimana mestinya. Tahap – tahap proses manajemen risiko meliputi : menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, menganalisis / mengukur risiko, mengevaluasi risiko,, menanganai risiko, memantau & menelaah, serta mengkomunikasikan &mengkonsultasikan. Siklus tahapan dalam manajemen risiko tersebut yang dikelola dengan baik dimaksudkan agar dapat membantu Perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadikan perusahaan memiliki struktur bisnis yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Penjabaran /penjelasan masing–masing tahapan proses manajemen risiko diatur tersendiri dalam buku 1 (buku Pedoman Umum Manajemen Risiko) dan buku 2 (buku Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko). 5. Organisasi Manajemen Risiko, Wewenang dan Tanggung jawab 5.1. Organisasi Manajemen Risiko PEDOMAN MANGEMENT RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan Program Penerapan Manajemen Risiko yang efektif, perus ahaan

PT Kimia (Persero) Tbk t elFarma ah membentuk unit

-6kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan

proses pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja Operasional Perusahaan. 5.2. Wewenang dan tanggung jawab 64

P T Kmanajemen I MIA FARMA (PERSERO) Penerapan risiko, Tbk melibatkan seluruh organ perusahaan mulai dari Komisaris, Direksi,

seluruh Unit Kerja Operasinal, seluruh karyawan, Satuan Pengawasan Internal, Unit Kerja


PEDOMAN RESIKO t el ah membentuk unit kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawabMANAJEMEN untuk mengkoordinasikan

proses pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja Operasional Perusahaan. 5.2. Wewenang dan tanggung jawab Penerapan manajemen risiko, melibatkan seluruh organ perusahaan mulai dari Komisaris, Direksi, seluruh Unit Kerja Operasinal, seluruh karyawan, Satuan Pengawasan Internal, Unit Kerja Manajemen Risiko, dan Petugas Manajemen Risiko, oleh karena itu perlu kejelasan wewenan dan tanggung jawab masing – masing sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris a. Wewenang 1) Meminta pertanggungjawaban dari Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. 2) Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi serta menilai kriteria risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. b. Tanggung Jawab 1) Menyetujui kebijakan manajemen risiko yang diusulkan oleh Direksi. 2) Memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi. 2. Direksi a. Wewenang 1) Menetapkan Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. 2) Menetapkan risk appetite dan batas toleransi risiko yang digunakan sebagai ukuran kriteria level risiko, profil risiko korporasi, action plan (rencana penanganan risiko). 3) Meminta laporan hasil pemantauan risiko kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko. b. Tanggung Jawab 1) Terlaksananya kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris. 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. 5) Penyempurnaan secara bekesinambungan atas penerapan manajemen risiko. 3. Unit Kerja Operasional ( Divisi, SBU, Unit Kerja dan Anak Perusahaan ) a. Wewenang PT Kimia Farma (Persero) Tbk

-7-


65



1) Menunjuk Petugas Manajemen Risiko untuk melakukan tugas administrasi dalam rangka pengelolaan risiko; 2) Meminta bantuan pengembangan manajemen risiko dari Unit Kerja Manajemen Risiko. b. Tanggung Jawab 1) Melaksanakan

proses manajemen risiko

secara periodik pada unit kerja yang

dipimpinnya. 2) Mengintegrasikan manajemen risiko dalam praktek bisnis di unit kerjanya. 3) Menyampaikan profil risiko unit kerjanya kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara periodik dan tepat waktu. 4) Menindaklanjuti masukan/rekomendasi dari SPI

maupun dari Direksi mengenai

penerapan manajemen risiko di unit kerjanya. 4. Seluruh Karyawan Perusahaan a. Wewenang 1) Mendapatkan pelatihan manajemen risiko b. Tanggung Jawab 1) Melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan lingkup tugasnya. 5. Satuan Pengawasan Internal a. Wewenang 1) Meminta data base risiko perusahaan kepada Unit Kerja Manajemen Risiko sebagai dasar pemeriksaan. b. Tanggung Jawab 1) Menyediakan jasa assurance dibidang manajemen risiko kepada direksi 2) Memberikan jasa konsultatif kepada manajemen operasional antara lain : a)

Penyediaan tools dan teknik yang digunakan oleh SPI untuk menganalisis risiko dan pengendalian.

b)

Membagi pengalaman dalam manajemen risiko & pengendalian internal dan pengetahuan secara menyeluruh mengenai perusahaan.

c)

Memberikan

rekomendasi

perbaikan

proses

manajemen

risiko

yang

berkesinambungan. 6. Unit Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat a. Wewenang 1) Meminta laporan profil risiko masing-masing unit kerja baik secara periodik maupun pada saat kejadian luar biasa. 2) Merencanakan pengembangan SDM di bidang Manajemen Risiko. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 66


-8-



b. Tanggung Jawab 1) Mengusulkan perbaikan kebijakan manajemen risiko, batasan risiko yang dapat diterima (risk appetite) dan batas toleransi risiko yang diterima perusahaan. 2) Mengusulkan perbaikan /penyempurnaan bisnis proses untuk bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Direksi sehingga dapat meminimalkan risiko yang terjadi. 3) Mengkoordinasikan, memelihara dan mengembangkan catatan dan data risiko perusahaan dan persyaratan pelaporan. 4) Memfasilitasi aktivitas pengembangan profil risiko korporasi melalui aktivitas workshop risk assessment pada level korporasi /direktorat. 5) Membantu pelaksanaan proses manajemen risiko di Unit Kerja Operasional. 6) Menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan realisasi kegiatan manajemen risiko kepada Direksi secara berkala. 7) Menyusun rencana dan melaporkan realisasi kegiatan Tim Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat kepada Direksi. 8) Memberikan masukan kepada Direksi atas tingkatan risiko dari kegiatan-kegiatan material /signifikan yang akan dilakukan oleh Holding. 6. Mekanisme Kerja Penerapan Manajemen Risiko Mekanisme kerja penerapan manajemen risiko meliputi aktivitas proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Manajemen dan seluruh karyawan,

dan

aktivitas mengadministrasikan,

mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan staf Manajemen Risiko. 1. Mekanisme kerja Proses Manajemen Risiko : a . Unit Kerja Manajemen Risiko membuat usulan Kriteria Risiko Korporat yang mencakup Kriteria Pengukuran Risiko dan Kriteria Evaluasi Risiko yang ditujukan kepada Direksi. b . Direksi melakukan reviu atas usulan Kriteria Risiko Korporat yang dibuat oleh Unit Kerja Manajemen Risiko. c . Direksi membuat ketetapan mengenai Kriteria Risiko Korporat setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris. Kriteria risiko ini merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja yang ada di Perusahaan. d . Unit Kerja terlebih dahulu melaksanakan penetapan konteks untuk memahami proses dan aktivitas yang ada di unitnya, menentukan kriteria yang digunakan dalam pengukuran risiko dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik kuantitatif, kualitatif dan/atau semi kuantitatif. e . Unit Kerja yang mengetahui secara pasti risiko yang relevan dengan aktivitasnya melakukan PT Kimia Farma (Persero) Tbk

-9PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

67



identifikasi risiko di Unit Kerjanya masing-masing. f . Setiap risiko yang diidentifikasi diukur besarnya tingkat risiko pada setiap aktivitas yang dilakukan dengan berdasarkan hasil perkalian antara dampak dan kemungkinan terjadinya. g . Berdasarkan hasil pengukuran risiko kemudian Unit Kerja membuat pemetaan risiko dan penetapan prioritas risiko signifikan yang harus ditangani. h . Setelah prioritas risiko disepakati oleh Unit Kerja, maka disusunlah rencana penanganan risiko (action plan) oleh masing-masing Unit Kerja. Kegiatan penanganan risiko yang direncanakan meliputi pengendalian sebelum risiko terjadi (preventif), pengendalian pada saat risiko terjadi (detektif) dan pengendalian setelah risiko terjadi (Protektif). i . Unit Kerja melakukan penanganan/pengendalian risiko yang ada di Unit Kerjanya masingmasing. j . Unit Kerja melakukan pemantauan risiko untuk mengetahui efektivitas penanganan / pengendalian risiko yang telah dilaksanakan. k . Direksi menerima Laporan Profil Risiko Korporat dari Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk dievaluasi. l . Direksi melaporkan pertanggungjawaban penerapan manajemen risiko kepada Komisaris. m . Komisaris memastikan penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan oleh Direksi. n . Satuan Pengawasan Intern memberikan jasa assurance berupa audit berbasis risiko untuk menilai risiko dan efektivitas penanganan/pengendalian risiko di setiap Unit Kerja. o . Berdasarkan hasil auditnya, Satuan Pengawasan Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi untuk bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. 2. Aktivitas mengadministrasikan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko bersama staf unit kerja Manajemen Risiko: a. Petugas Manajemen Risiko membantu Pimpinan Unit Kerja mengadministrasikan risiko yang diidentifikasi, pemetaan risiko, prioritasi risiko, dan rencana penanganan risiko di Unit Kerjanya ke dalam Register Risiko, Peta Risiko, Daftar Prioritas Risiko, dan Daftar Rencana Penanganan Risiko. b. Petugas Manajemen Risiko mengklarifikasikan kembali hasil administrasi risiko tersebut untuk disepakati sebagai profil risiko di Unit Kerjanya masing-masing c. Selanjutnya Petugas Manajemen Risiko menyusun Laporan Profil Risiko Unit Kerja dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk 68


- 10 -



menyampaikannya kepada Unit Kerja Manajemen Risiko d. Unit Kerja Manajemen Risiko menerima Laporan Profil Risiko dari setiap Unit Kerja dan mengkompilasinya menjadi Laporan Profil Risiko Korporat. e. Unit Kerja Manajemen Risiko membantu menyusun rencana penanganan risiko korporat. . f.

Unit Kerja Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Profil Risiko Korporat dan rencana penanganannya kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.

g. Selanjutnya, Unit Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko dan efektivitas rencana penanganan risiko korporat secara terus menerus.


- 11 PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

69



BAB III PENUTUP Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dapat berhasil dengan baik bila didukung unsur – unsur sebagai berikut: 1. Adanya Kebijakan penerapan manajemen risiko dari Direksi yang menjadi komitmen atas pelaksanaan manajemen risiko. 2. Struktur organisasi dan uraian kerja pelaksanaan manajemen risiko mulai dari Komisaris, Direksi, Unit Kerja Operasional, seluruh karyawan Perusahaan, Satuan

Pengawasan

Internal,

Satuan

Kerja

Manajemen Risiko, dan Petugas Manajemen Risiko. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran serta seluruh karyawan untuk melaksanakan manajemen risiko. 4. Sistem pelaporan manajemen risiko untuk memantau perkembangan pelaksanaan manajemen risiko. 5. Metodologi penerapan manajemen risiko yang digunakan sebagai standar/acuan penerapan manajemen risiko. 6. Data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan proses penerapan manajemen risiko mulai dari tahapan menetapkan konteks, mengidentifikasi risik o, menganalis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko, memantau dan menelaah, sampai dengan mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko.



- 12 -


PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)



PIAGAM KOMITE AUDIT

PIAGAM KOMITE AUDIT (Audit Committee Charter) PENDAHULUAN

Seluruh jajaran PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, menyadari bahwa implementasi good corporate governance (GCG) sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan ke depan. Pembenahan sistem dan struktur dalam proses bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif serta secara bersama dengan dukungan seluruh organ Perseroan. Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu upaya merealisasikan implementasi prinsipprinsip GCG tersebut. Komite Audit PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Komite Audit, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Dewan Komisaris, Nomor Kep-05/KOMISARIS/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004 jo Nomor Kep-09/KOMISARIS/IX/2004 tanggal 3 September 2004. Pada tahun 2011 dilakukan perubahan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEPKOM/02/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Komite Audit dan diperbarui lagi dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor. KEP-03/KOM-KF/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Komite Audit PT Kimia Farma (Persero) Tbk Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan atau tugas lain yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direksi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Direksi, dalam mengelola Perseroan. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal maka disusun Piagam Komite Audit ini, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam ini kemudian di-update secara berkala, dan untuk pertama kalinya dimutakhirkan berdasarkan usulan Komite Audit dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 November 2012. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.


-173


PIAGAM KOMITE AUDIT

PENJELASAN ATAS BEBERAPA ISTILAH

Dalam Piagam Komite Audit ini, maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini adalah: 1.

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di bidang pengawasan.

2.

Afiliasi adalah: a.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih Komisaris dan atau Direktur yang sama;

b.

Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

c.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

d.

Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

4.

Auditor Internal adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang melakukan tugas audit dan melakukan pengujian untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern Perseroan.

5.

Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang melakukan audit atau jasa non audit bagi Perseroan. Pasal 1 ORGANISASI

1.

Komite Audit terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.

2.

Komite Audit harus bersikap dan bertindak independen dan obyektif baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporannya.

3.

Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Komisaris Utama Pasal 2 KEANGGOTAAN

1.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.

Keanggotaan Komite Audit terdiri atas 3 (tiga) orang termasuk Ketua.

3.

Ketua Komite Audit adalah salah seorang Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai Anggota.

4.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



-2-


PIAGAM KOMITE AUDIT

5.

a.

memiliki integritas yang tinggi, komitmen waktu yang cukup, kemampuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;

b.

setidaknya salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan serta memahami laporan keuangan, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan

c.

setidaknya salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan pada umumnya dan peraturan perundang-undangan bidang farmasi, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.

Agar dapat bertindak independen, Anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria: a.bukan pegawai aktif PT Kimia Farma (Persero) Tbk b.tidak mempunyai saham di PT Kimia Farma (Persero) Tbk, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain c. tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Mayoritas PT Kimia Farma (Persero) Tbk d.tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Holding maupun Anak Perusahaan) selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai Anggota Komite Audit e.bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan komisaris; dan f. bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.

6.

Masa tugas Anggota Komite disesuaikan dengan masa tugas Dewan Komisaris dan jika diperlukan dapat diberhentikan sewaktu-waktu.

7.

Apabila Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

8.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite Audit melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Sekretaris Dewan Komisaris.

Pasal 3 TUGAS 1.

Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Komisaris

2.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Auditor Internal, meliputi:


-375


PIAGAM KOMITE AUDIT

3.

a.

mengevaluasi kecukupan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

b.

mengevaluasi pelaksanaan PKAT dan memonitor serta mendorong tindak lanjutnya

c.

mengevaluasi temuan-temuan Auditor Internal dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan

d.

membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor dalam rangka peningkatan kapasitas Auditor Internal

e.

mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal; dan

f.

mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Komite Audit, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Mengevaluasi peran dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dengan cara sebagai berikut: a.

memberikan masukan kepada Manajemen dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) proses seleksi atau reseleksi Auditor Eksternal

b.

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal terutama berkaitan dengan ketaatan terhadap standar profesi

c.

melakukan pembahasan hasil audit dengan Auditor Eksternal baik temuan audit maupun tindak lanjutnya, jika dipandang perlu; dan

d.

mengevaluasi pendapat Auditor Eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.

4.

Membuat rekomendasi pelaksanaannya

5.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai kajian bersama Direksi dan Auditor Eksternal berkaitan dengan:

6.

sistem

pengendalian

intern

Perseroan

serta

a.

Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut sebelum dipublikasikan

b.

Laporan Audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan saran serta pendapat dari Auditor Eksternal

c.

temuan penting dan rekomendasi Auditor Eksternal serta memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut

d.

adanya ketidak sepahaman dan/atau ketidak pastian antara Auditor Eksternal dengan manajemen yang terjadi dalam melaksanakan audit

e.

kerawanan dan resiko yang menonjol pada Perseroan dalam konteks penerapan sistem pengendalian intern dan upaya untuk meminimalkan resiko tersebut; dan

f.

hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit yang harus diberitahukan kepada Komite Audit.

Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan kajian bersama Dereksi dan Auditor Internal khususnya tentang: a.

laporan manajemen dan permasalahannya

b.

perubahan-perubahan penting di dalam RKAP


mengenai


-4-


PIAGAM KOMITE AUDIT

c.

kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan audit, hambatan atas lingkup kerja audit, hambatan akses terhadap informasi yang diperlukan dalam proses audit

d.

perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula

e.

kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Auditor Internal; dan

f.

kepatuhan terhadap Piagam Auditor Internal.

7.

Memastikan bahwa ada prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya kepada baik Pemegang Saham maupun Regulator.

8.

Melakukan penelahaan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.

9.

Meminta kepada Auditor Internal atau Auditor Eksternal untuk melakukan audit, atau penelitian, atau penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu yang berpengaruh pada Kinerja Perseroan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini Komite Audit harus melaporkan kepada Dewan Komisaris dan mengkomunikasikan kepada Direksi.

10. Menyampaikan masukan dan usulan kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala. 11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Perseroan, yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Pasal 4 HUBUNGAN KERJA 1.

Komite Audit dan Auditor Internal pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memperkuat sistem pengendalian intern. Untuk itu, kedua lembaga tersebut harus membangun komunikasi yang efektif untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.

2.

Dalam kerangka tersebut pada butir “1”, Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Internal sebagai berikut:

3.

a.

mengevaluasi independensi, obyektivitas, dan efektivitas Auditor Internal;

b.

memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor serta Piagam Auditor Internal (Internal Audit Charter); dan

c.

melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang terkait pelaksanaan tugas-tugas pengendalian intern khususnya dalam kaitannya dengan Komite Audit seperti yang diatur dalam Piagam ini.

Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Eksternal sebagai berikut: a.

mengevaluasi sistem penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian Auditor Eksternal dengan memperhatikan aspek independensi, obyektivitas, dan efektivitas.

b.

mengevaluasi tujuan dan ruang lingkup audit yang dilakukan

c.

mengevaluasi pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa semua resiko penting yang dihadapi Perseroan sudah dikaji dalam proses audit dan tidak ada pembatasan ruang lingkup audit


-577


PIAGAM KOMITE AUDIT

4.

d.

mengevaluasi pelaksanaan audit dengan memperhatikan aspek-aspek independensi, obyektivitas, dan efektivitas; dan

e.

melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas sistem pengendalian intern dan mengenai kewajaran dan ketepatan Laporan Keuangan.

Hubungan kerja Komite Audit dengan Direksi Pada dasrnya hubungan antara Komite Audit dengan Direksi dilakukan melalui Komisaris. Untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Sekretariat Dewan Komisaris memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu antara Komite Audit dengan Direksi. PIAGAM KOMITE AUDIT

4.

d.

mengevaluasi pelaksanaan audit dengan memperhatikan aspek-aspek independensi, obyektivitas, dan efektivitas; dan

e.

melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas sistem pengendalian intern dan mengenai kewajaran dan ketepatan Laporan Keuangan.

Hubungan kerja Komite Audit dengan Direksi Pada dasrnya hubungan antara Komite Audit dengan Direksi dilakukan melalui Komisaris. Untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Sekretariat Dewan Komisaris memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu antara Komite Audit dengan Direksi. Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu akuntansi, keuangan, pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 5 PELAPORAN

Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut berupa: 1. 2. 3.

laporan evaluasi atas kinerja Perseroan, dibuat setiap triwulan laporan khusus yang berisi analisis, telaah, dan masukan mengenai masalah-masalah khusus untuk perbaikan penyelenggaraan dan pengendalian Perseroan laporan analisis terhadap laporan keuangan Perseroan dan Anak-anak Perusahaan audited; dan

4.

laporan mengenai aktivitas Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawabnya untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal, berkaitan dengan catatan keuangan, dana, kepegawaian, asset, dan sumber daya Perseroan lainnya.

Pasal 6 WEWENANG

2.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut pada butir (1), sepanjang diperlukan Komite Audit bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern Perseroan.

3.

Komite Audit berdasarkan persetujuan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para professional dari luar Perseroan seperti Akuntan, Konsultan, Penasehat Hukum dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atas beban Perseroan.

PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk

-6-

Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu akuntansi, keuangan, pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 5 PELAPORAN Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut berupa: 1.

laporan evaluasi atas kinerja Perseroan, dibuat setiap triwulan

2.

laporan khusus yang berisi analisis, telaah, dan masukan mengenai masalah-masalah khusus untuk perbaikan penyelenggaraan dan pengendalian Perseroan

3.

laporan analisis terhadap laporan keuangan Perseroan dan Anak-anak Perusahaan audited; dan

4.

laporan mengenai aktivitas Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 6 WEWENANG

1.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawabnya untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal, berkaitan dengan catatan keuangan, dana, kepegawaian, asset, dan sumber daya Perseroan lainnya.

2.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut pada butir (1), sepanjang diperlukan Komite Audit bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern Perseroan.

3.

Komite Audit berdasarkan persetujuan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari para professional dari luar Perseroan seperti Akuntan, Konsultan, Penasehat Hukum dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya atas beban Perseroan.



-6-


PIAGAM KOMITE AUDIT

Pasal 7 RAPAT 1.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota yang paling senior, jika Ketua berhalangan hadir.

2.

Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.

3.

Komite Audit mengadakan rapat baik dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan.

4.

Komite Audit melalui Komisaris dapat meminta Direksi atau pegawai Perseroan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.

5.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir.

Pasal 8 KODE ETIK Komite Audit memiliki kode etik sebagai berikut: 1.

Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia terhadap Perseroan, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

2.

Jujur, obyektif, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

3.

Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

4.

Tidak menerima imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugasnya.

5.

Memberikan pendapat berdasarkan pertimbangan profesional dan tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

6.

Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja. Pasal 9 PENILAIAN KINERJA

Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite Audit. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-779


PIAGAM KOMITE AUDIT

Pasal 10 HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1.

Kepada Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

2.

Semua biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan Komite Audit, dibebankan pada Anggaran Perseroan melalui usulan Dewan Komisaris kepada Direksi.

Pasal 11 PENUTUP

1.

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.

Dengan penetapan ini maka Piagam Komite Audit yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi



-8-



81


PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERN




A. PENDAHULUAN PT Kimia Farma (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menunjang pernbangunan nasional, khususnya di bidang penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Perusahaan senantiasa harus mendahulukan kepentingan nasional, termasuk kepentingan rakyat dimana PT Kimia Farma (Persero) Tbk. beroperasi. Tugas pengelolaan perusahaan tersebut diatas haruslah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah good

corporate

governance,

yang

meliputi

transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan

pertanggungjawaban serta kewajaran (fairness) sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan. Sistem pengendalian intern adalah salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang diinginkan tersebut. Peraturan Menteri BUMN No.Kep-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN

No.Kep-103/M-MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang

Pembentukan Komite Audit untuk Badan Usaha Milik Negara, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No.Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 perihal Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN menunjukkan bahwa pengawasan intern merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan pendirian perusahaan. Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) ini merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan good corporate governance dan disusun untuk menjadi norma-norma acuan kerja bagi Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Divisi SPI dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.


-185


B. UNIT SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) 1. VISI DAN MISI 1. VISI Menjadi Auditor Internal yang tanggap dan terpercaya bagi Direksi dalam aspek pengawasan dan pengendalian internal. 2. MISI 1) Melaksanakan audit internal yang berbasis risiko. 2) Ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik ) di perusahaan. 3) Ikut serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui perbaikan proses bisnis perusahaan. 4) Meningkatkan kompetensi auditor sehingga menjadi Auditor Internal yang profesional. 2. FUNGSI a. SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi untuk : 1) Membantu Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Direktur Utama Anak Perusahaan agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan asset perusahaan. 2) Monitoring efektifitas sistem pengendalian intern dan standar prosedur operasi pada semua bagian dan unit kegiatan perusahaan. 3) Monitoring efektifitas terhadap pengelolaan risiko dan pelaksanaan good corporate governance. b. Dalam menjalankan fungsinya SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama perusahaan. c. Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara fungsional SPI berkoordinasi dengan Komite Audit.



-2-


3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan Tanggung jawab SPI adalah : a. Melakukan audit keuangan, audit operasional, audit investigativ dan audit dengan tujuan tertentu. b. Melakukan koordinasi dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal dengan unit kerja terkait. c. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi standar prosedur operasi. d. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian intern, informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa : 1) Informasi penting dan komunikasi mengalir secara vertikal dan horizontal serta terjamin keamanannya. 2) Penyajian laporan-laporan perusahaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Melaksanakan tugas khusus dari Direktur Utama termasuk sebagai Counterpart Auditor Eksternal dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit eksternal dengan unit kerja terkait. f.

Melaporkan kepada Direktur Utama PT. Kimia Farma (Persero) Tbk atas pelaksanaan tugas audit melaluiLaporan Hasil Audit.

4.

WEWENANG SPI a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit. b. Memiliki akses tidak terbatas terhadap semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, sumber daya manusia serta sumber daya perusahaan lain terkait dengan pelaksanaan audit. c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi termasuk Direksi Anak Perusahaan dan Dewan Komisaris. d. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem pengendalian intern dan standar prosedur operasi yang diaudit.


-387


SPI tidak

mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang

direview/ diaudit, tetapi tanggung jawab SPI adalah pada analisis dan penilaian atas aktivitas tersebut. 5. RUANG LINGKUP Ruang lingkup SPI mencakup : a. Audit, evaluasi dan konsultasi terhadap semua area dan kegiatan operasional/bisnis perusahaan beserta Anak Perusahaan dalam rangka menilai kemampuan, efektifitas, ketaatazasan dan kualitas atas pelaksanaan tugas yang meliputi antara lain pengelolaan aset, kecukupan pengendalian internal, implementasi pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. b. Audit terhadap unit lainnya atas perintah Direktur Utama (misal : Dana Pensiun). C. STANDAR AUDIT 1. UMUM Standar Audit merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas. Standar Audit sangat menekankan pentingnya kualitas profesional auditor serta bagaimana auditor mengambil pertimbangan dan keputusan waktu melakukan audit dan pelaporan. Hasil audit internal yang memenuhi standar sangat membantu pelaksanaan tugas manajemen unit kerja yang diaudit, maupun untuk Komite Audit dan Auditor Eksternal. Standar Audit ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Divisi SPI dan Auditor Internal yang mencakup persyaratan mengenai : a. Profesionalisme Auditor dari SPI, b. Lingkup Kerja Audit, c. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit, d. Pengelolaan Divisi SPI. 2. PERSYARATAN PROFESIONALISME AUDITOR DARI SPI a. Standar lndependensi Dalam melaksanakan tugasnya Divisi SPI maupun Auditornya harus independen dari unit kerja yang diauditnya. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk 88


-4-


Untuk dapat melakukan hal ini maka : 1) Divisi SPI berada langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur

Utama.Semua jajaran dalarn perusahaan dan unit kerja lainnya berkewajiban untuk bekerja sama dengan Divisi SPI, sehingga pelaksanaan dan tanggung jawab audit terpenuhi. 2) Auditor harus bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas auditnya dengan

bebas, baik secara organisatoris maupun secara pribadi terhadap Auditee dan organisasinya. Dengan demikian ia dapat memberikan pendapat penting yang tidak memihak dan tidak berprasangka dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil auditnya. 3) Auditor harus bersikap obyektif yaitu jujur terhadap diri sendiri serta yakin bahwa hasil

kerjanya dapat diandalkan, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak-pihak lain. Untuk itu ia tidak boleh mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan obyektif yang ditemui dalam tugas auditnya. 4) Auditor harus menjaga integritas yaitu tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau hal--hal lain yang patut diduga dapat disalahgunakan baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya yang tidak berhak. b. Standar Keahlian Audit internal haruslah dilaksanakan oleh auditor-auditor internal yang handal baik secara individu ataupun secara kolektif, mempunyal kecakapan, profesionalisme yang memadai dan kecermatan yang seksama untuk bidang tugasnya. 1) Tanggung jawab Divisi SPI untuk memenuhi standar kecakapan profesionalisme meliputi: a. Rekruitmen, seleksi dan penugasan tenaga Auditor Internal yang memenuhi

syarat

tuntutan tugas audit baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan dan kompleksitas tugas audit tersebut. b. Pemenuhan kebutuhan tenaga-tenaga yang mempunyai kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan disiplin ilmu yang menjadi tugas dari Divisi SPI ; apabila diperlukan dapat dilaksanakan melalui tenaga ahli darl luar (outsourcing). c. Menugaskan seorang ketua tim auditor yang berpengalaman sehingga tercapainya PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-589


pelaksanaan audit yang baik sejak dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan didukung dokumentasi yang baik serta dapat diuji efektifitasnya. 2) Tanggung jawab Auditor Internal mengenai kecakapan profesionalnya meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Kepatuhan kepada Standar Audit dan Kode Etik Satuan Pengawasan Intern. b. Penguasaan atas pengetahuan (teori) dan kecakapan (praktek) disiplin ilmu tertentu yang berkaitan dengan tugas auditnya. Kecakapan ini haruslah dapat diterapkan dalam bentuk standar prosedur dan teknik audit dalam praktek bisnis yang sehat. c. Meningkatkan

kemampuan

komunikasi

lisan

dan

tertulis

sehingga

dapat

berkomunikasi secara efektif dengan Auditee dan manajemen perusahaan. d. Memelihara kemampuan teknis auditnya melalui pembelajaran baik melalui training, seminar ataupun buku, sehingga tetap mengikuti perkembangan standar, prosedur dan teknik audit perusahaan, termasuk perkembangan dunia usaha kefarmasian. e. Menjaga dan meningkatkan kemampuan dan kecermatan profesionalnya dengan memperhatikan : 1) Cakupan kerja audit yang harus dilaksanakan sehingga sasaran audit dapat dicapai. 2) Materialitas atau signifikansi permasalahan yang ditemui. 3) Standar prosedur operasi yang ada apakah dapat diterima/dipatuhi oleh pelaksana. 4) Tingkat kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian intern yang ada. 5) Biaya audit dibandingkan dengan potensi manfaat yang diperoleh. f.

Menjaga

tingkat

kecermatan

dan

kewaspadaan

terhadap

kemungkinan

penyimpangan, pemborosan, ketidakefektifan dan kelemahan pengendalian internal, dengan

melakukan

pengujian

dan

verifikasi

yang

memadai

dan

dapat

dipertanggungjawabkan tanpa harus melakukannya untuk seluruh proses atau transaksi.



-6-


3. PERSYARATAN LINGKUP KERJA AUDIT a. Lingkup kerja audit harus meliputi pengujian dan penilaian : 1) Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan. 2) Kehandalan dan efektifitas sistem pengendalian intern perusahaan dan pengelolaan risiko. 3) Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut. b. Kegiatan tinjauan dalam audit sistem pengendalian intern mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) Audit kehandalan sistem pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dipakai mampu untuk mencapai sasaran perusahaan secara efisien dan ekonomis. 2) Audit efektifitas sistem pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga kekeliruan material, penyimpangan maupun perbuatan melawan hukum dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki secara dini. 3) Audit terhadap kualitas kinerja pelaksanaan tugas pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal. c. Pelaksanaan audit internal harus memastikan terdapatnya : 1) Kehandalan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi perusahaan. Auditor Internal harus memeriksa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan melaporkan informasi-informasi tersebut, sehingga kehandalan dan kebenarannya dapat dipastikan. Untuk itu penyajian laporan keuangan dan operasi perusahaan harus diuji apakah telah akurat, handal, tepat waktu, lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 2) Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja dan anggaran, prosedur dan peraturan perundang-undangan. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-791


Auditor Internal harus memeriksa dan meninjau apakah sistem yang digunakan telah cukup memadai dan efektif dalam menilai apakah aktivitas yang diaudit telah memenuhi ketentuan yang dimaksud. 3) Keamanan asset perusahaan; termasuk memeriksa keberadaan asset tersebut sesuai

dengan prosedur yang benar. 4) Efisiensi pemakaian sumber daya perusahaan;

untuk itu Auditor Internal harus

memeriksa apakah : a. Standar Prosedur Operasi

telah dibuat sehingga

mampu

untuk

mengukur

efisiensi dan penghematan yang dicapai. b. Standar Prosedur Operasi yang digunakan dapat dipahami dengan mudah dan baik serta dapat dilaksanakan secara efektif. c. Penyimpangan terhadap Standar Prosedur Operasi dapat mudah diidentifikasi, dianalisa dan dapat dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk diambil langkah perbaikan. d. Terdapat kondisi dimana sarana yang digunakan dibawah standar, kerja yang tidak

produktif, kelebihan/kekurangan tenaga kerja, penggunaan sistem sarana yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi biaya. 5) Hasil keluaran (outcome) suatu kegiatan atau operasi sesuai deng,an sasaran dan tujuan yang ingin dicapai; untuk itu Auditor Internal harus memeriksa apakah : a. Program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. b. Kriteria yang dipakai untuk mengukur hasil yang diperoleh telah memadai dan sesuai dengan tujuannya. c. lnformasi dan data mengenai hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dengan kriteria yang disusun dan sesuai dengan tujuannya. 4. PERSYARATAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AUDIT Pelaksanaan audit harus meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit lapangan, evaluasi temuan data dan informasi, pengkomunikasian hasil audit, rekomendasi tindak lanjut dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. a. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab SPI maka perlu disusun perencanaan PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk 92


-8-


kegiatan yang konsisten dan sesuai dengan program serta sasaran perusahaan meliputi Rencana Kerja Audit Tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT); termasuk dalam rencana ini adalah rencana pengembangan dan pemenuhan tenaga audit yang profesional. b. Auditor Internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit dengan sebaik-baiknya; untuk itu Auditor Internal harus mendokumentasikan rencana kerja audit dengan memperhatikan hal-hal sebagaiberikut : 1) Jenis dan luasnya cakupan audit yang akan dilaksanakan. 2) lnformasi dan latar belakang mengenai Auditee; bila perlu dilakukan peninjauan setempat

untuk memperoleh data mengenai kegiatan operasional Auditee yang akan diaudit dan apabila Auditee pernah diaudit maka perlu diperiksa

bagaimana. hasil pelaksanaan

tindak lanjut yang pernah disarankan dan bagaimana dampaknya terhadap audit yang akan dilakukan. 3) Sasaran audit harus dinyatakan dengan jelas, sehingga auditor dapat mengetahui

dengan tepat masalah-masalah khusus apa yang harus mendapatkan prioritas pemeriksaan. 4) Penentuan prosedur dan teknik audit serta penyiapan format kertas kerja audit yang akan

digunakan untuk memastikan bahwa audit dapat mencapai sasarannya, tanpa membatasi kemungkinan pertimbangan lain berdasarkan keahlian auditor. 5) Kebutuhan sumber daya pelaksanaan audit yang meliputi jumlah auditor dan bidang

keahlian yang diperlukan, tingkat pengalaman yang diinginkan dan bila perlu menggunakan konsultanItenaga ahli luar, sarana kerja yang dibutuhkan serta biaya pelaksanaan audit. 6) Mengkomunikasikan rencana audit dengan pihak-pihak terkait. 7) Mendapatkanpersetujuanpimpinan Divisi SPI sebelum audit dimulai.

c. Dalam melaksanakan audit, Auditor Internal harus menggunakan prosedur dan teknik yang memadai dalam melakukan pengumpulan data, pengujian data, analisis dan evaluasi serta mendokumentasikan hasil kerjanya dengan baik sehingga : 1) Semua data yang terkait dengan tujuan dan ruang lingkup audit beserta bukti faktual yang PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-9-

93


diperoleh telah memenuhi kebutuhan audit. 2) Diperoleh kepastian prosedur dan teknik audit yang dipakai, termasuk metode sampling, metode pengklasifikasian sampai dengan pengambilan kesimpulan hasil temuan sesuai dengan sasaran audit. 3) Obyektifitas mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengambilan kesimpulan hasil temuan tetap terjaga. 4) Format kertas kerja audit yang berisi temuan-temuan audit dan Laporan Hasil Audit

cukup komunikatif bagi Tim Audit dan Auditee.

d. Auditor Internal harus menginformasikan temuan audit kepada Auditee dengan tembusan pada Atasan Auditee dan melaporkan hasil audit kepada Pemberi Tugas. Dalam menyampaikan laporan hasil audit, Auditor Internal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Resume hasil audit yang berisi hasil temuan; butir-butir kesimpulan harus direview dan didiskusikan bersama dengan Auditee dan stafnya untuk menghindari kesalahpahaman. 2) Laporan hasil audit harus mengungkapkan tujuan, lingkup kerja, hasil ternuan,

kesimpulan dan dampak temuan terhadap aktivitas yang diaudit. 3) Temuan audit antara lain harus bersifat : a) Obyektif; tidak memihak dan bebas dari prasangka dan bebas dari kekeliruan. b) Jelas; mudah dimengerti, logis, lugas dan sederhana serta menghindari bahasa teknis yang terlalu rumit. c) Singkat tetapi disclosure; langsung ke inti masalah, tidak bertele-tele. d) Konstruktif; lebih membantu Auditee ke arah perbaikan daripada kritik.

4) Laporan hasil audit seyogyanya juga mengungkapkan hal-hal sebagal berlkut : a) Temuan-temuan audit tahun lalu yang belum dapat terselesaikan hingga saat audit berakhir. b) Pengakuan

terhadap

prestasi kerja Auditee, hasil

perbaikan yang telah

dilaksanakan dan terutama bila perbaikan ini dapat diterapkan pada bagian lain. c) Rekomendasi tindak lanjut bila memang ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan

pada proses kerja Auditee. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk 94


- 10 -


5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Auditor Internal dengan Auditee mengenai

hasil temuan dan kesimpulan hasil audit,

maka perbedaan pendapat ini harus juga

diungkapkan dalam laporan hasil audit. 6) Kepala SPI harus mereview dan menyetujui laporan hasil audit sebelum menerbitkan dan mendistribusikan laporan tersebut. e. SPI harus memonitor tindak lanjut laporan hasil audit untuk mendapatkan kepastian bahwa Auditee telah mengambil langkah yang tepat dalam menindaklanjuti temuan audit. Jika Auditee bersangkutan tidak mengikuti saran SPIatas dasar suatu pertimbangan tertentu, maka hal tersebut harus dijelaskan ke SPI. 5. PERSYARATAN PENGELOLAAN DIVISI SPI Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SPI beserta para auditornya wajib berusaha secara terus menerus agar organisasi SPI dapat berfungsi sesuai dengan visi, misi, tugas dan tanggung jawabnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka : a.

SPI harus mempunyal uraian tertulis mengenai fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan dalam bentuk Piagam SPI yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

b.

Kepala SPI harus menerbitkan buku pedoman kerja Divisi SPI yang antara lain berisikan : 1) Buku Rencana Kerja Divisi SPI yang sesuai dengan Piagam SPI dan tujuan perusahaan. Rencana Kerja ini haruslah mencakup hal-hal sebagai berikut : a) Tujuan, jenis dan macam kegiatan/program, jadwal pelaksanaan dan lokasi serta pelaporannya. b) Ketentuan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dan indikator kinerja kuncinya (Key Performance Indicator)dari tiap kegiatan atau program. c) Uraian rinci dari setiap kegiatan/program yang terkait dan sumber daya yang diperlukan. d) Rincian sumber daya yang diperlukan yang meliputi antara lain budget/dana,


- 11 95


waktu, jumlah personalia dan peralatan lainnya. 2) Buku Pedoman Audit (Audit Manual) yang berisikan kebijakan dan prosedur audit mulai darl persiapan pemeriksaan sampai dengan penyelesaian laporan hasil audit dan pemantauan hasil tindak lanjut. c. Kepala SPI harus ·mempunyai program untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan program pengembangannya yang meliputi: 1) Uraian tugas setiap jenjang auditor. 2) Persyaratan kualifikasi dan kemampuan individu dari tiap jenjang tersebut. 3) Program pelatihan dan pengembangan bagi setiap auditor. 4) Penilaian kinerja, coaching dan konseling bagi tiap auditor sebagai bagian dari proses pengembangan profesionalisme. d. Kepala SPI harus mengadakan koordinasi dengan Auditor Eksternal untuk menghindari kemungkinan duplikasi audit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : 1) Penyelarasan rencana audit dan akses timbal balik terhadap pelaksanaan audit. 2) Mendapatkan laporan hasil audit dan management letter dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebagai eksternal auditor. e. Kepala SPI harus mempunyai dan melakukan program jaminan mutu untuk dapat mengevaluasi

kinerja

unitnya

dengan

tujuan

agar

memperoleh keyakinan yang

memadai bahwa kinerja SPI telah sesuai dengan Piagam SPI dan tujuan perusahaan. Untuk itu Kepala SPI haruslah : 1) Melakukan supervisi dan pemberdayaan terus menerus sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi pelaporan, hingga pemantauan tindak lanjut. 2) Melakukan review internal secara berkala bersama pimpinan dan staf atau tim lain

yang independen, untuk menilai tingkat efektifitas audit, kepatuhan auditor terhadap standar audit, kode etik serta ketentuan dan kebijakan lain. 3) Melakukan review ekstemal setiap 2 (dua) tahun oleh organisasiatau tim atau individu yang mampu, independen dan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan perusahaan, untuk memberikan penilaian dan opini terhadap efektifitas SPI terhadap

Internal Audit

Charter dan tujuan perusahaan. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk 96


- 12 -


D. KODE ETIK 1. UMUM Hasil kerja Divisi SPI sangat ditentukan oleh hasil kerja Auditor lnternalnya. Hasil kerja ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan, apabila Pemberi Tugas dan Auditee merasakan bahwa hasil audit internal oleh SPI memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk keperluan ini maka perlu disyaratkan suatu Kode Etik yang mengatur perilaku dan kepatuhan para auditor internal lebih dari tuntutan perundang-undangan. Kode Etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapatkan peringatan dan bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan. 2. STANDAR PERILAKU AUDITOR INTERNAL Auditor Internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu : a. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas. b. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, perusahaan dan Divisi SPI. c. Menghindari kegiatan

atau

perbuatan yang

merugikan

atau patut diduga dapat

merugikan profesi audit internal atau perusahaan. d. Menghindari aktivitas yang ·bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas dan kewajiban secara obyektif. e. Tidak menerima imbalan/suap dari pihak manapun yang terkait dengan temuan. f.

Mematuhi sepenuhnya standar professional Auditor Internal, kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan.

g. Memelihara dan mempertahankan moral (attitude) dan martabat sebagai Auditor Internal. h. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun. i.

Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.


- 13 97

98



PEDOMAN STANDAR PERILAKU (CODE OF CONDUCT)


PEDOMAN STANDAR PERILAKU (CODE OF CONDUCT) STANDAR PERILAKU

PESAN DEWAN KOMISARIS Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat allah Swt yang atas perkenanNya akhirnya Buku Pedoman Standar Prilaku PT Kimia Farma(Persero) Tbk dapat terselesaikan dengan baik pada waktunya. Berkenaan dengan itu, saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan “Selamat” dan Penghargaan Kepada Tim Penyusun atas kerjasama dan kerja cerdasnya dalam proses penyusunan buku ini. Selanjutnya kepada Direksi dan para Karyawan PT Kimia Farma (Persero) Tbk beserta jajaran perusahaan yang ada, saya ingin menyampaikan pesan sebagai berikut : Buku yang baik ini hanya akan bermakna apabila segenap pimpinan dan karyawan PT Kimia Farma( Persero) Tbk memahami, menghayati dan kemudian melaksanakannya secara konsisten di masing-masing unit kerjanya.Buku ini , sebagaimana wacana tentang moralitas dan etika, hanya merupakan sebuah acuan belaka. Pentaatan terhadap norma atau nilai-nilai yang terkandung didalamnya tergantung kepada hati nurani kita masing-masing. Namun sebagai bagian dari komunitas PT Kimia Farma ( Persero) Tbk , sudah selayaknya kita semua melaksanakannya. Moralitas dan etika , pada hakikatnya merupakan petunjuk sahih menuju kemaslahatan, kebahagiaan dan untuk lebih memanusiakan manusia.Karena itu kita semua perlu menjunjung dan melaksanakan dengan sesama perlu menjunjung dan melaksanakan dengan seksama demi kebaikan perusahaan dan kita bersama. Jika kita semua telah melaksanakannya dengan sepenuh hati, saya yakin bahwa pada gilirannya kita akan memetik “buah”nya. Yaitu secara pelan dan pasti, mitra usaha dan masyarakat akan memberikan penghargaan dan kepercayaannya kepada perusahaan kita – sesuatu yang penting bagi perjalanan sebuah institusi bisnis seperti PT Kimia Farma ( Persero) Tbk. Ditengah arus deras komunikasi lintas batas dan fenomena perubahan yang demikian cepat, komitmen kepada moralitas dan etika menjadi salah satu yang penting dan mendasar. Dan buku Pedoman Standar Prilaku ini tetap mampu menawarkan nilai-nilai yang menjunjung harkat kemanusiaan dan profesionalisme, sehingga diharapkan dapat menjadi “suar” atau panduan etis dalam berinteraksi social dan mengembangkan rasa kebersamaan bagi segenap Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk. Saya selaku Dewan Komisaris menyatakan dukungan atas terbitnya buku pedoman yang penting ini. Semoga Allah Swt meridhoi segala upaya kita bersama. Amin. Jakarta, Januari 2013

Dr Ratna Rosita,MPHM (Komisaris Utama)


- 22


101


PESAN DIREKSI Buku Standar Prilaku ini akhirnya sampai ditangan saudara-saudara sekalian para Karyawan. Ini tiada lain atas keseriusan, kegigihan dan kerjasama Tim Penyusun yang tidak mengenal lelah.Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun. Selanjutnya saya sampaikan kepada segenap Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk dimana pun bertugas, bahwa buku Standar Prilaku ini disusun dan diterbitkan agar Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk selain piawai, trampil dan memiliki integritas professional, juga memiliki integritas moral. Ringkasnya, saya menginginkan tampilnya sosok Karyawan yang memiliki kompetensi dan karakter, yang mampu melahirkan etos kerja dan kesan positif dihati individu maupun publik. Selain itu saya juga mengharapkan agar para Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk dapat bekerja dengan hati yang terbuka dan rasa nyaman, tidak stress, tidak ketakutan. Dengan demikian kreativitas dan produktivitas pun dapat terekspresikan dengan sebaik-baiknya, sehingga efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat maksimal. Buku ini memuat rambu-rambu dan sekaligus pedoman kearah moralitas dan etika yang seyogyanya dimiliki oleh Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk. Sebagai sebuah pedoman, terlebih dalam hal etika , tentu saja buku ini tidak akan memiliki makna atau efek apapun pada individu Karyawan jika yang bersangkutan kurang memiliki keinginan untuk memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguhpun begitu, saya yakin bahwa Karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk akan berusaha untuk memahami dan mengimplementasikannya secara konsisten dan sepenuh hati, sebab didalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan,kearifan,kepuasan,kebahagiaan dan bahkan dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan kita sebagi seorang professional. Dengan demikian, secara moral, setiap karyawan PT Kimia Farma ( Persero) Tbk memang merasa kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini. Para pimpinan hendaknya memulainya lebih awal, karena sebagai “garda” terdepan ia berkewajiban memberikan keteladanan bagi jajaran staf dan bawahannya. Akhirnya saya perlu mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pedoman Standar Prilaku ini terletak pada bagaimana mensosialisasikannya kepada segenap karyawan. Untuk itu, perlu dirancang suatu strategi komunikasi yang pas dan efektif-dalam arti persuasif, komunikatif, atraktif dan impresif. Melalui wacana diskusi yang segar dan terbuka tersebut, diharapkan akan semakin memperkaya dan menyempurnakan buku ini dimasa datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmatNya bagi kita. Jakarta, Januari 2013

Drs.Rusdi Rosman,MBA (Direktur Utama)


102


- 23



103


STANDAR PERILAKU PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemilik modal, pelanggan dan pemakai jasa merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan. Hilangnya kredibilitas perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Kredibilitas perusahaan dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan. Pemikiran tersebut menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mewujudkan PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan yang disegani dan bermartabat dalam dunia usaha. Wujud dari niat tersebut adalah perumusan pedoman perilaku (code of conduct) yang mengatur kebijakan nilai – nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan pedoman perilaku oleh seluruh Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi perusahaan. B. Prinsip Dasar Penyusunan Standar Perilaku •

Bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan sadar tidak dapat berlaku sempurna

•

Visi dan Misi Perusahaan

•

Budaya perusahaan

•

Nilai – nilai perusahaan

•

Budaya Daerah


104


-i-

STANDAR PERILAKU


C. Tujuan Penerapan Standar Pedoman Perilaku Penerapan st andar Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk : 1. Penjabaran nilai - nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam melaksanakan tugas. 2. Acuan perilaku bagi Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing – masing serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. 3. Penjelasan secara rinci standar etika agar Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak. D. Visi dan Misi Visi Perusahaan Menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis Misi Perusahaan Menghasilkan pertumbuhan nilai korporasi melalui usaha di bidang bidang : 1. Industri Kimia dan Farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif 2. Perdagangan dan Jaringan Distribusi. 3. Pelayanan kesehatan yang berbasis jaringan retail farmasi dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya. 4. Pengelolaan aset – aset yang dikaitkan dengan pengembangan usaha perusahaan. E. Budaya Perusahaan dan Nilai nilai Perusahaan. Budaya perusahaan PRIMA yang mencakup aspek nilai diri dan nilai kerja dan telah ditetapkan sejak tahun 2004, masih tetap relevan dengan visi misi perusahaan saat ini, budaya perusahan tersebut adalah : Profesionalisme Adalah kesadaran dalam berpikir, berbicara dan bertindak dalam menjalan tugas dan fungsinya dengan penuh semangat, dan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam situasi dan kondisi apapun. Integritas Merupakan sikap mental yang positif yang melandasi semangat dan antusiasme dalam bekerja secara professional. Kerja sama Adalah bekerja dalam kebersamaan dalam langkah dan pikiran yang tercermin dalam kerjasama tim - ii -



105


antar karyawan yang erat dan solid untuk mendapatkan hasil terbaik bagi perusahaan Berbekal budaya perusahaan tersebut, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, telah berhasil menemukan inti sari budaya perusahaan yang merupakan nilai – nilai inti perusahaan (corporates value) yaitu I C A R E yang menjadi acuan /pedoman bagi PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam menjalankan usahanya, untuk berkarya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat luas. Berikut adalah nilai nilai inti (corporates values) Perusahaan: 1. Inovative Budaya berpikir out of the box, smart, dan kreatif untuk membangun produk unggulan 2. Customer First Mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja 3. Accountability Dengan “semangat pagi”, senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan oleh perusahaan dengan memegang teguh profesionalisme, integritas dan kerja sama 4. Responsibility Memiliki tanggung jawab pribadi untuk bekerja tepat waktu, tepat sasaran dan dapat diandalkan, serta senantiasa berusaha untuk tegar dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. 5. Eco - Friendly Menciptakan dan menyediakan baik produk maupun jasa layanan yang ramah lingkungan. Sebagai konsekuensi dan pengejawantahan dalam perilaku kerja atas ditetapkannya penerapan budaya perusahaan dan nilai – nilai perusahaan, maka untuk mendukung hal tersebut, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, menyusun standar /pedoman perilaku ini, agar setiap insan PT Kimia Farma (persero) Tbk dapat mampu menumbuhkan martabat, itikad baik dan etika perbuatannya dalam bekerja di perusahaan. Implementasi dari nilai – nilai perusahaan (corporate values) yang berupa pedoman perilaku adalah pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, untuk memberikan kesatuan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari.



- iii -


BAB II STANDAR PERILAKU HUBUNGAN INTERNAL A. Etika Perusahaan Dengan Pekerja PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperlakukan pekerja secara setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan: 1. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Kepegawaian Perusahaan (PKP) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja, serta melaksanakan PKB dan PKP secara konsisten. 2. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB dan PKP 3. Memastikan bahwa setiap insan Kimia Farma berhak atas perlakuan yang sama, adil hormat dan ramah oleh para atasannya, bawahannya serta rekan sekerja. 4. Melarang segala bentuk diskriminasi dan / atau pelecehan di dalam seluruh kegiatan perusahaan. 5. Memastikan bahwa semua bentuk pengaduan/keluhan dan / atau pelanggaran dari standar perilaku ini akan diselidiki dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 6. Menyediakan penasehat hukum bagi pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan. 7. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja. 8. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikut sertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial. 9. Menerapkan reward and punishment secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. 10. Menjaga dan menjamin privasi insan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. B. Etika Insan Kimia Farma terhadap Perusahaan Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, maka seluruh PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-4-

107


Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk: 1. Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan. 3. Membuat rencana kerja dengan baik dan Memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. 4. Bekerja keras, memiliki keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 5. Mendahulukan pelaksanaan tugas dan menghindari kegiatan – kegiatan yang tidak memberikan hasil kepada organisasi 6. Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan dan Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidak jujuran serta ketidak – adilan 7. Bersungguh-sungguh dan berdisiplin tinggi serta luwes dalam melaksanakan tugas, b erani memikul tanggung–jawab dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain serta menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu ukuran dari mutu professional 8. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata bergantung kepada program pengembangan diri yang disediakan oleh perusahaan 9. Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan 10. Lebih mengutamakan kecintaan dan kesetiaan kepada perusahaan dari pada kepada individu pimpinan atau rekan kerja, dan peduli serta tanggap terhadap keluhan pelanggan. 11. Menghindarkan diri dari tindakan yang bersifat balas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain baik didalam dan diluar lingkungan kerja. 12. Menghindarkan

diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar

ketentuan dan atau

menyalahgunakan wewenang. 13. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan. 14. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi perusahaan.



-5-


C. Etika Pribadi Dalam Hubungan Internal Hubungan yang baik antar Individu yang didasari pada sikap saling menghargai dimana kewajiban dan hak setiap individu dihormati, dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, yang dampaknya akan menjadikan tim kerja yang handal bagi perusahaan. Untuk itu, setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk wajib berperilaku : 1. Sebagai Atasan a. Melakukan pola komunikasi secara terbuka, jujur, berkreasi, berinovasi, dan berprestasi serta bertanggung jawab. b. Mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan kompetensi demi kemajuan perusahaan. c. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan d. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu bawahan, saling menghormati dan menghargai pendapat bawahan, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan bawahan. e. Mempunyai visi ke depan yang jelas, dan mampu berpikir strategis serta menjabarkannya secara taktis operasional f. Memberi contoh keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan g. Dapat mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan h. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan. i. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya. j. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan perusahaan. k. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. l. Memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan seluruh Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk agar tidak timbul persaingan yang tidak sehat antar bawahan dengan senantiasa berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif. m. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan serta bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. 2. Sebagai Bawahan a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-6-

109


b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan. e. Berani mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. f. Tidak membahas kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja perusahaan. g. Memberikan informasi yang akurat, up to date, dan relevan serta disiplin dalam bekerja sesuai peraturan perusahaan. h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas dengan baik dan menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan. 3. Sebagai Rekan Kerja a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok b. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain c. Menjaga iklim yang kondusif untuk saling bekerja sama, serta memiliki pandangan positif terhadap sesama rekan kerja d. Berusaha memberikan yang terbaik guna keberhasilan kelompok kerja dan Menitik beratkan kepada kepentingan bersama e. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dengan tidak menghilangkan persaingan yang sehat dan membantu demi kemajuan perusahaan f. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik g. Selalu berusaha untuk memelihara kebenaran dan ketepatan informasi serta menjauhi sikap malu bertanya serta rasa rendah diri dalam melaksanakan tugas h. Saling menghargai dan mengisi antar individu dan antar unit kerja untuk menjamin keberhasilan perusahaan secara keseluruhan i. Melakukan pekerjaan secara terkoordinasi dengan unit kerja lain, dan tidak memandang rendah unit kerja lain, melainkan saling mendukung dan melakukan sinergi secara optimal. j. Memiliki pandangan positif terhadap sesama pegawai serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja PT Kimia Farma (Persero) Tbk 110


-7-


k. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari rekan kerja dalam proses pengambilan keputusan. l. Bersikap terbuka,simpatik,membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik m. Menciptakan suasana kerja yang baik, sportif, dan menyenangkan serta memiliki

semangat

persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara optimal n. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman. o. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama. p. Menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat antar rekan kerja, saling membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tugas sehari-hari. D. Benturan Kepentingan / Penyalahgunaan Jabatan Benturan kepentingan / Penyalah gunaan Jabatan adalah situasi dimana seseorang karena kedudukan atau Jabatan / wewenang yang dimiliki di perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan secara obyektif. Benturan kepentingan terjadi apabila, seseorang: a. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan. b. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan c. Berada dalam tugas pengawasan juga terlibat dalam operasional perusahaan. d. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. e. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya. f. Melakukan pekerjaan atau profesi di luar perusahaan pada jam kerja dan mengganggu kepentingan perusahaan. g. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga antar sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Terhadap kondisi benturan kepentingan, maka Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk : a. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun secara personal serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain. b. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan PT Kimia Farma (Persero) Tbk; c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan. PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

-8-

111


d. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan. e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan. f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan. g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan

bisnis

dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. h. Tidak memegang jabatan apapun pada institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang sedang berkompetisi dengan perusahaan. i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan. j. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin. k. Melaporkan kepada pimpinan perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka. E. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN 1. Setiap Insan Kimia Farma wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, oleh karena itu setiap insan Kimia Farma dilarang mengungkapan, menyiarkan dan menyebar luaskan data dan informasi Perusahaan kepada pihak luar perusahaan. 2. Pemanfaatan data dan informasi perusahaan hanya dalam lingkungan internal untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan pengambilan keputusan. 3. Pengungkapan, Penyebarluasan data maupun Informasi terkait dengan perusahaan yang relevan dan proporsional hanya di lakukan pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur utama yaitu Sekretaris Perusahaan (Corporate secretary), kepada para pihak pemangku kepepentingan (stakeholders). 4. Apabila terjadi keragu raguan apakah suatu data /informasi dapat di ungkap keluar, maka sebelum nya haruslah di koordinasikan terlebih dahulu dengan management. 5. Insan Kimia Farma agar menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja, dan setiap insan Kimia Farma menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 112


-9-


F. ASET / HARTA PERUSAHAAN Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karenanya setiap Insan Kimia Farma wajib mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dengan cara: 1. Seitiap insan Kimia Farma bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan. 2. Insan Kimia Farma wajib mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. 3. Insan Kimia Farma wajib melakukan pemeliharaan harta perusahaan sehingga diperoleh umur ekonomis yang lebih panjang, dan melakukan penghematan pemakaian energi. 4. Menjaga agar penggunaan aset / harta perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi perusahaan sesuai kaidah – kaidah e t i k a ,

sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat

dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait. 5. Dilarang menyimpan harta perusahaan di luar tempat yang ditentukan perusahaan. 6. Tidak menggunakan dan memanfaatkan asset / harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. 2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja. 3. Menghilangkan risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan operasi maupun produk-produk yang dihasilkan. 4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien. 5. Setiap insan Kimia Farma harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan perundangan dan kebijakan Perusahaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Lingkungan. 6. Setiap insan Kimia Farma harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur Keselamatan dan kesehatan Kerja serta lingkungan Kerja yang telah ditetapkan. 7. Setiap insan Kimia Farma harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dirasakan perlu oleh Perusahaan.


- 10 -

113


BAB III STANDAR PERILAKU HUBUNGAN EKSTERNAL PT Kimia Farma (Persero) Tbk senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan nilai tambah. Untuk itu PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam berhubungan dengan stakeholdersnya dilandasi dengan komitmen / prinsip : a. Itikad baik. b. Saling percaya dan konsekuen. c. Transparan dan akuntabel. d. Kesetaraan. e. Saling menguntungkan. f.

Tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.

A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas perusahaan. Karena itu perusahaan berkomitmen untuk : 1. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu. 3. Senantiasa menerapkan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik) 4. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham 5. Mendayagunakan setiap aset perusahaan dan melakukan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset perusahaan 6. Bekerja sesuai pedoman operasional perusahaan yang berlaku 7. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku, namun mampu mengambil inisiatif atau kebijaksanaan sesuai tuntutan situasi. 8. Menindak tegas karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan. 9. Memiliki keterikatan tinggi terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan rencana kerja. B. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok Perusahaan mengelola hubungan dengan rekanan penyedia barang dan jasa “Pemasok” untuk PT Kimia Farma (Persero) Tbk

114


- 11 -


menjamin kelangsungan usahanya dengan cara: 1. Membuat perjanjian kerja win – win solution yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan melaksanakannya secara konsekuen. 2. Memutuskan pemilihan pemasok secara obyektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. 3. Menyediakan informasi yang transparan mengenai persyaratan untuk dapat masuk dalam daftar pemasok dan selektif dalam memilih calon pemasok. 4. Memberikan informasi yang relevan, tepat, akurat, dan transparan kepada pemasok. 5. Memberikan sanksi secara tegas dan konsisten kepada pemasok yang wanprestasi. 6. Melaksanakan pembayaran kepada pemasok dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian. 7. Menindaklanjuti keluhan dan keberatan rekanan pemasok secara adil dan transparan. 8. Melindungi kepentingan perusahaan dan menjaga hubungan dengan rekanan /pemasok. 9. Meminta pemasok untuk menerapkan standar etika yang setara dalam berbisnis dengan perusahaan. C. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur Kreditur merupakan pendukung kegiatan PT Kimia Farma (Persero) Tbk karena itu kepada kreditur, PT Kimia Farma (Persero) Tbk berkomitmen untuk : 1. Menghindari kolusi untuk kepentingan pribadi pegawai maupun kepentingan kelompok 2. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 3. Menyediakan informasi yang benar, aktual, prospektif dan relevan secara terbuka tentang penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan kreditur dan calon kreditur. 4. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan guna menghindari praktik pencucian uang dan penipuan. 5. Menerima pinjaman modal yang diikat dengan perjanjian yang jelas, sah, dan memuat klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran, kesetaraan dan win-win solution. 6. Menggunakan pinjaman/kredit yang diterima sesuai dengan peruntukannya. D. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha Hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan, serta etika bisnis. Komitmen perusahaan terhadap Mitra Usaha yaitu : 1. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing- masing pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling menguntungkan. 2. Menjamin aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi. 3. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon mitra usaha yang sesuai serta PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

- 12 -

115


penetapannya dilakukan secara obyektif dan adil berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku. 4. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan. E. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan good governance dengan kebijakan dan peraturan yang dipatuhi oleh seluruh warga negara. Atas dasar hal tersebut, maka Perusahaan berkomitmen untuk : 1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Memberikan laporan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 3. Menjalankan bisnis secara profesional dengan mamperhatikan dan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku. 4. Mendukung program–program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan. 5. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan instansi pemerintah. 6. Melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung 7. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan, misalnya dengan memberikan jamuan dan hadiah di luar ketentuan untuk kepentingan pribadi. 8. Mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait. F. Etika Perusahaan Terhadap Pesaing Pengaruh perilaku pesaing baik yang positif maupun negatif akan berdampak secara nyata, terutama untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dan fair dalam pasar. Oleh sebab itu PT Kimia Farma (Persero) Tbk berkomitmen untuk : 1. Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang bila menjumpai praktik bisnis pesaing yang patut diduga melanggar hukum. 2. Menghindar dari praktik bisnis yang patut diduga melanggar hukum. 3. Melakukan persaingan secara sehat dengan mengedepankan layanan jasa yang prima. 4. Menempatkan pesaing sebagai partner dalam mengembangkan inovasi perusahaan dan melakukan perbandingan untuk mengukur kinerja perusahaan. G. Etika Perusahaan Terhadap Media Massa Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, merupakan pihak yang memiliki kekuatan



- 13 -


untuk turut membentuk citra PT Kimia Farma (Persero) Tbk, di mata para pemangku kepentingan. Komunikasi dengan media masa dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan. Oleh karena itu perusahaan telah berkomitmen untuk : 1. Memanfaatkan media masa untuk menciptakan citra positif perusahaan dan menjadikan media masa sebagai salah satu media promosi. 2. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat serta selektif kepada media masa. 3. Memperhitungkan risiko dalam menyampaikan berita melalui media masa. H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Menyadari bahwa perusahan merupakan bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, maka perusahaan be rkomitmen untuk : 1. Berpartisipasi aktif pada kegiatan sosial / peristiwa – peristiwa tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan 2. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan susila, merugikan masyarakat luas, dan melanggar ketentuan Negara 3. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dimana kedudukan perusahaan berada 4. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik serta memberikan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kedudukan perusahaan 5. Menjunjung tinggi nilai–nilai komunitas/ buday a daerah dimana perusahaan beroperasi. 6. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar. 7. Tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat diinterpertasikan sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).


- 14 -

117


BAB IV GRATIFIKASI, JAMUAN BISNIS/ENTERTAINMENT DAN AFILIASI POLITIK Gratifikasi adalah suatu bentuk pemberian, dari dan atau kepada seseorang karena suatu peristiwa, bentuk gratifikasi dapat berupa Uang, Voucher, Barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan atau bentuk lainnya yang merupakan suatu imbalan dari peristiwa. Sehubungan dengan hal tersebut PT Kimia Farma (Persero) Tbk, berkomitmen : 1. Setiap insan Kimia Farma dilarang menerima hadiah dari siapapun, instansi manapun, yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya. 2. Setiap insan Kimia Farma dalam menjalankan tugas pekerjaannya dilarang memberikan hadiah kepada pihak manapun yang melanggar peraturan dan perundangan yang dapat diindikasikan penyuapan. 3. Setiap insan Kimia Farma dapat menerima atau memberikan hadiah yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perusahaan. 4. Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban perusahaan pada kondisi antara lain : hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat perusahaan. 5. Hadiah dari perusahaan harus mencantumkan Logo Perusahaan. Jamuan Bisnis / Entertainment adalah kegiatan Bisnis yang dilakukan perusahaan dalam rangka usaha / bisnis untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Insan PT Kimia Farma (Persero) T b k dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan bisnis / usaha / kegiatan perusahaan. Apabila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif, dan meningkatkan nilai perusahaan. Entertainment dapat berupa kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan citra negatif dan meningkatkan nilai perusahaan. Hadiah, Jamuan Bisnis maupun entertainment yang dilakukan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tidak bersifat regular tetapi dilakukan pada kondisi tertentu, dan jumlah yang ditelah ditetapkan. Afiliasi Politik Perusahaan menjamin seluruh Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tetapi Perusahaan tidak memberikan donasi / kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun PT Kimia Farma (Persero) Tbk 118


- 15 -


BAB V PELANGGARAN DAN PELAPORAN Pelanggaran adalah setiap tindakan /perilaku yang menyimpang dari standar perilaku dan atau peraturan / ketentuan perusahaan. Setiap insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, mampu dan berani mengungkapkan penyimpangan (dugaan) /pelanggaran terhadap standar perilaku ini secara tertulis melalui mekanisme pengungkapan (whistleblowing) yang berlaku. PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam menyikapi pelaporan atas dugaan pelanggaran ini, menganut asas tunggal dalam mekanisme pengungkapan/pelaporan yaitu bahwa pengungkapan/pelaporan hanya melalui surat / tertulis yang ditujukan kepada unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko d/a PT Kimia Farma (Persero) Tbk Jl. Veteran No.9 Jakarta Pusat. Kriteria Pelaporan yang akan di tindak lanjuti : 1. Identitas Pelapor Jelas ( Nama, jabatan dan ada tanda tangan ) 2. Masalah/pelanggaran disampaikan dengan singkat padat di sertai bukti – bukti pendukung. 3. Pelanggaran yang dilaporkan akan berdampak signifikan terhadap perusahaan Berkaitan dengan hal tersebut diatas PT Kima Farma (Persero) Tbk, berkomitmen : 1. Menjamin kerahasiaan dan melindungi pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 2. Setiap laporan yang masuk tidak akan disebar luaskan kepada pihak manapun. 3. Setiap laporan yang masuk dan memenuhi kriteria akan di tindak lanjuti setelah dilakukan koordinasikan dengan Serikat pekerja dan di konsultasikan dengan managemen. 4. Setiap pelanggaran yang dilaporkan setelah diteliti kebenarannya, dan dikoordinasikan dengan serikat pekerja akan diberikan sangsi oleh managemen PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 5. Sangsi atas pelanggaran dimaksud, diberikan akan diatur melalui Keputusan direksi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


- 16 -

119


BAB VI PENUTUP Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan. Untuk menjaga kesesuaian, pedoman perilaku ini akan direviu secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Dalam penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku maka : I.

Dalam Penerapan I.1. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman perilaku di lingkungan Perusahaan,dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern. I.2. Setiap Kepala Divisi / General Manager dan Manager bertanggung jawab atas penerapan pedoman perilaku di lingkungan unit kerjanya masing masing. I.3. Direksi menunjuk Unit Kepatuhan dan manajemen Risiko beserta perangkatnya bertanggung jawab untuk melaporkan pelangaran terhadap pelaksanaan Penerapan Pedoman Perilaku. I.4. Penerapan Pedoman Perilaku dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan pedoman tersebut. I.5. Setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dapat meminta penjelasan langsung kepada atasan langsungnya jika terdapat ketidakjelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

II.

Dalam Penegakan II.1. Setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan identitasnya akan dirahasiakan. II.2. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko menindak lanjuti setiap laporan penyimpangan dan menyampaikan kajiannya kepada Direksi, Atas kajian tersebut Direksi memutuskan pemberian


120


- 17


tindakan kepada pegawai yang melakukan penyimpangan, berupa tindakan pembinaan berupa sangsi dan sekaligus memberikan arahan untuk pencegahan dan perbaikan kepada Atasan langsung dilingkungan kerja masing-masing. II.3. Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, yang melakukan penyimpangan terhadap Pedoman Perilaku, memiliki hak untuk didengar penjelasannya dihadapan atasan langsung dan direksi sebelum pemberian tindakan pembinaan atau pemberian sangsi. II.4. Setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku kepada Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko. II.5. Perubahan atau revisi atas Pedoman Perilaku dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. II.6. Komitmen setiap Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk melaksanakan Pedoman Perilaku

didokumentasikan dalam bentuk Surat pernyataan yang ditanda tangani pada saat selesainya sosialisasi dan internalisasi pedoman perilaku ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.


- 18


121


STANDAR PERILAKU Lampiran 1.

PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (Code of Conduct) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:.......................................

NPP

:.......................................

Unit kerja

:.......................................

Jabatan

:.......................................

Bersama ini menyatakan dengan jujur, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dengan rasa penuh tanggung jawab, bahwa : 1. Saya telah mengikuti sosialisasi dan internalisasi pedoman perilaku ( code of conduct) serta telah menerima Buku Code of Conduct / Pedoman Perilaku PT Kimia Farma (Persero) Tbk 2. Saya telah memahami isi Buku Code of Conduct / Pedoman Perilaku PT Kimia Farma (Persero) Tbk 3. Saya b ersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dalam Buku Code of Conduct / Pedoman Perilaku PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 4. Saya siap menerima konsekuensi berupa sangsi dari Perusahaan bila saya terbukti melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam buku Code of Conduct / Pedoman Perilaku PT Kimia Farma (Persero) Tbk 5. Saya sebagai Insan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, senantiasa memegang komitmen perusahaan untuk mengembangkan reputasi perusahaan. ……………, ............................ Meterai Rp. 6000

(...............................)

PT Kimia Farma (Persero) Tbk P T K I MIA FARMA (PERSERO) 122

-

Tbk

- 19


Lampiran2. Lampiran 2.

INFORMASI DAN KORESPONDENSI PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk. Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110 Telephone : +62-21 3847709 Faximile : +62-21 3441334 Up. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan : PT Kimia Farma Trading & Distribution Jl. Budi Utomo No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telephone : +62-21 3456959 Faximile : +62-21 3521054 oo0oo PT Kimia Farma Apotek Jl. Budi Utomo No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telephone : +62-21 3857245 Faximile : +62-21 3811187

oo0oo PT Sinkona Indonesia Lestari Plant : Jl. Raya Ciater KM 171 Subang 41281. Telephone : +62-260 470918 / Faximile : +62-260 470917 Marketing Office : Jl. Dederuk No. 21 Bandung 40133 Telephone : +62-22 2502852 / Faximile : +62-22 2531608


- 20


123



PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk Jl. Veteran No.9 Jakarta 10110 Telp. 021-384 7709 (Hunting), Fax 021-381 4441 e-mail : [email protected] http://www.kimiafarma.co.id


PEDOMAN GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Recommend Documents