PEDOMAN GCG (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

PEDOMAN GCG (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

P E D O MA N G C G (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

PT (PERSERO) PENGERUKAN INDONESIA

PENGANTAR DIREKSI Segenap Manajemen yang kami hormati,

Kita berada dalam suatu era yang menghendaki pengelolaan usaha yang lebih baik melalui tata kelola secara bertanggung jawab dengan sikap kehati-hatian agar dapat memberikan nilai tambah bagi peserta dan pihak lain yang berkepentingan.

Oleh karena itu diharapkan segenap manajemen menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kinerja PT (Persero) Pengerukan Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan kinerja segenap pengelola baik secara individu maupun lembaga. Hal ini membutuhkan kesadaran dan upaya penuh dari segenap manajemen pengelola PT (Persero) Pengerukan Indonesia.

Pedoman Good Corporate Governance, dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta pedoman lain yang telah disusun ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk membangun good corporate governance yang lebih baik lagi di lingkungan PT (Persero) Pengerukan Indonesia.

Marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT (Persero) Pengerukan Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik. Menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki. kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat di masa depan.

Jakarta,

Desember 2009

Direktur Utama

Sugondho

i

KATA SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA Kita sadari sepenuhnya bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan usaha sekali jadi, namun merupakan proses berkelanjutan menuju hasil yang terbaik sehingga dalam jangka panjang tentunya akan berpengaruh positif pada kinerja secara keseluruhan. Penerapan praktik-praktik itu sendiri seyogyanya selalu ditingkatkan agar sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik diterbitkannya Pedoman Good Corporate Governance dan Pedoman Perilaku serta Pedoman lainnyai sebagai wujud komitmen manajemen PT (Persero) Pengerukan Indonesia untuk benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu kepada praktik terbaik yang ada saat ini.

Harapan kami pedoman yang mencakup berbagai aspek ini bukan hanya menjadi target kegiatan semata, namun benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan good corporate governance di lingkungan Perusahaan.

Jakarta,

Desember 2009

Komisaris Utama

Nyaru Teweng

ii

PERNYATAAN KOMITMEN

KOMITMEN PENERAPAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT (PERSERO) PENGERUKAN INDONESIA

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa: 1.

Good corporate governance dalam pengelolaan PT (Persero) Pengerukan Indonesia bukan suatu pilihan (optional) melainkan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi demi keberhasilan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

2.

Kami bertekad menerapkan good corporate governance di dalam menjalankan amanah sebagai Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi secara konsisten, yang kami tuangkan ke dalam Pedoman Good Corporate Governance (Code of

Corporate Governance) ini. 3.

Beberapa praktik pengelolaan PT (Persero) Pengerukan Indonesia yang belum diatur oleh Perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta menuju kepada perbaikan perusahaan secara terus menerus (continuous improvement), kami sepakat menerapkan praktik terbaik (best practices) tersebut. Jakarta,

Desember 2009

Direksi

Dewan Komisaris

1. Direktur Utama

1. Komisaris Utama

Sugondho

Nyaru M. Teweng iii

2. Direktur Usaha

2. Anggota Dewan Komisaris

Lukman Priyadi

F. Sugiono

3. Direktur Teknik

3. Anggota Dewan Komisaris

Djamiat

Kusnindar

4. Direktur SDM dan Keuangan

Suhadi Kusumo

iv

DAFTAR ISI

Pengantar Direksi

……………………………………………………………………………………

i

Sambutan Komisaris Utama ………………………………………………………………………

ii

Pernyataan Komitmen ………………………………………………………………………………

iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………

v

BAB I

1

Pendahuluan

………………………………………………………………………………

A. Tujuan Pedoman GCG (Code of Corporate Governance) B. Struktur Pedoman

……………

3

…………………………………………………………………

4

C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

……………………………………………

4

BAB II Prinsip-prinsip GCG ………………………………………………………………………

6

A. Prinsip Transparansi

………………………………………………………………

6

B. Prinsip Kemandirian

………………………………………………………………

7

C. Prinsip Akuntabilitas

………………………………………………………………

7

D. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

…………………………

8

…………………………………………………………………

9

BAB III Struktur Organ GCG Perusahaan ……………………………………………………

10

E. Prinsip Kewajaran

A. Prinsip Dasar

…………………………………………………………………………

B. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

10

…

10

………………………………………………………………………………

15

D. Komite Komisaris ……………………………………………………………………

16

E. Komite Audit

18

C. Komisaris

…………………………………………………………………………

F. Sekretaris Komisaris G. Direksi

………………………………………………………………

19

…………………………………………………………………………………

20

H. Organ Pendukung GCG – Sekretaris Perusahaan

………………………

24

I.

Organ Pendukung GCG – Satuan Pengawasan Internal ………………

27

J.

Peran Senior Manajer, General Manajer, dan Manajer

………………

28

K. Komite/Tim Direksi …………………………………………………………………

29

v

……………………………………………………

30

…………………………………………………………………………………

30

BAB IV Panduan Kebijakan Perusahaan A. Umum

B. Perencanaan Strategi dan Rencana Kerja C. Kebijakan

Keselamatan,

dan

…………………………………

Kesehatan

Kerja

(K3)

30

serta

Lingkungan Hidup

…………………………………………………………………

34

D. Standar Akuntansi

…………………………………………………………………

35

E. Sistem Pengendalian Internal dan Audit Oleh SPI ………………………

35

F. Penilaian Kinerja

39

……………………………………………………………………

G. Pelaksanaan Audit oleh Auditor Eksternal

…………………………………

40

H. Etika Berusaha dan Anti Korupsi ………………………………………………

42

I.

Pelaporan Tahunan

43

J.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

……………………………………………………………… ………………………………………

46

K. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

…………………………………

47

L.

…………………………………

48

………………………………………………

51

…………………………………………………………………………………

51

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

BAB V Panduan Pengelolaan Stakeholders A. Umum

B. Prinsip Pengelolaan Stakeholders

……………………………………………

C. Hubungan dengan Pemegang Saham D. Pegawai

51

...……………………………………

52

………………………………………………………………………………

53

E. Pemerintah dan Regulator

………………………………………………………

F. Hubungan dengan Penguna Jasa

54

……………………………………………

54

G. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan …………………………………………

55

BAB VI Penutup A. Penilaian Penerapan GCG B. Sosialisasi

………………………………………………………

57

……………………………………………………………………………

57

C. Ketentuan Perubahan

……………………………………………………………

vi

57

BAB I PENDAHULUAN Menyediakan jasa pengerukan dan reklamasi yang handal, terpercaya, dan mampu memenuhi kebutuhan serta kepuasan pemakai jasa merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal ini harus diikuti dengan pelayanan dan kerja di bidang pelayanan pengerukan dan reklamasi dengan ramah, efisien, cepat,

dan

efektif

sehingga

kepuasan

pemakai

jasa

dapat

terwujud.

Penyelenggaraan kinerja operasi pengerukan dan reklamasi yang baik akan membawa pada peningkatan kinerja keuangan bagi Pemegang Saham secara berkesinambungan serta peningkatan citra di mata masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sudah menjadi keharusan bagi manajemen PT Rukindo demi peningkatan kinerja jangka panjangnya.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang

dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan

stakeholders

lainnya,

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Stakeholders perusahaan antara lain Pemegang Saham, kreditor, pemasok, asosiasi usaha, pegawai, pelanggan, pemerintah dan masyarakat luas. Agar penerapan good corporate governance dapat terarah dan terstruktur, Direksi memandang perlu untuk menyusun suatu Pedoman Good Corporate

Governance (Code of Corporate Governance) yang menjadi acuan bagi Organ Perusahaan dan segenap

pegawai PT Rukindo dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban masing-masing. Diharapkan seluruh aktivitas Perusahaan akan selaras dengan standar good corporate governance. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT Rukindo ini merupakan wujud komitmen dan langkah proaktif manajemen untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/2002 yang

Pedoman GCG PT (Persero) Pengerukan Indonesia

1

mewajibkan penerapan praktik good corporate governance sebagai landasan operasional pengelolaan BUMN. Sejalan pula dengan ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang di dalamnya terkandung pengelolaan BUMN dengan berlandaskan praktik dan prinsip good corporate governance. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi disamping sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan. Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya perusahaan dan profesionalisme melalui penerapan good corporate governance dalam sistem pengelolaan BUMN. Penerapan good corporate governance ini pada gilirannya diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja Perusahaan serta menjaga pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. PT Rukindo adalah BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Karena sahamnya dimiliki oleh negara maka sebagai kuasa Pemegang Saham adalah Kementerian BUMN. Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Komisaris sementara Direksi adalah organ perusahaan yang melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio). Tujuan penerapan good corporate governance adalah: 1.

Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi,

kemandirian,

akuntabilitas,

pertanggungjawaban

dan

keadilan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 2.

Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien,

serta

memberdayakan

fungsi

dan

kemandirian

pengelola

Perusahaan.


2

3.

Mendorong agar pengelola Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

4.

Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.

5.

Meningkatkan iklim investasi nasional.

A. Tujuan Pedoman GCG (Code of Corporate Governance) Pedoman Good Corporate Governance (Code of Corporate Governance) PT Rukindo (atau selanjutnya disebut sebagai Pedoman GCG) merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri BUMN, visi dan misi Perusahaan serta praktik-praktik terbaik yang dikehendaki dalam prinsip GCG. Pedoman GCG akan menjadi salah satu acuan kerja bagi Komisaris, Direksi dan segenap pegawai Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan GCG. Selain itu, Pedoman GCG merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan berbagai pihak, sehingga diharapkan

mampu

mengadopsi

kepentingan

berbagai

pihak

yang

berkepentingan. Dengan demikian Pedoman GCG juga merupakan salah satu acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan. Sebagai acuan kerja, Perusahaan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja Perusahaan. Perusahaan akan selalu mengkaji Pedoman GCG secara berkala sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik yang dinamis bagi Perusahaan. Perusahaan akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada Pedoman GCG.

B. Struktur Pedoman Pedoman ini disusun dengan menggabungkan pendekatan struktur dan


3

proses mengacu kepada definisi good corporate governance menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/2002. Pedoman ini terbagi dalam 6 (enam) bab yaitu: BAB I

Pendahuluan

BAB II

Prinsip-prinsip GCG

BAB III Struktur Organ GCG Perusahaan, berisi struktur dan proses governance dan hubungan kerja pada organ utama perusahaan dan organ pendukung GCG perusahaan BAB IV

Panduan Kebijakan Perusahaan, berisi kebijakan yang ditetapkan manajemen dalam rangka mengelola perusahaan. Panduan Pengelolaan Stakeholders, berisi pola dan proses yang ada

BAB V

dalam pengelolaan perusahaan. BAB VI

Penutup

Pedoman ini berisi struktur, proses dan praktik governance yang diarahkan untuk menjadi payung bagi pengembangan kebijakan perusahaan guna mencapai tata kelola perusahaan yang lebih baik. Seperti sifat bisnis maka pedoman ini juga bersifat dinamis yang senantiasa perlu disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan praktik yang terbaik dunia usaha. C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 1. Visi Visi PT Rukindo adalah: Menjadi penyedia jasa pengerukan yang sehat dan berdaya saing tinggi

2. Misi Misi PT Rukindo adalah: Menyediakan jasa pengerukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan sebagai BUMN dan mampu memenuhi harapan

stakeholders


4

3. Tujuan Perusahaan Tujuan didirikannya PT Rukindo adalah: Melakukan usaha di bidang jasa pengerukan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas.


5

BAB II PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perusahaan mendefinisikan GCG sebagai sistem dan struktur untuk mengelola Perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai Pemegang Saham (shareholders’

value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan seperti kreditor, pemasok/penyedia barang dan jasa, pelanggan, pegawai, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sebagai

implementasi

hal

tersebut,

Perusahaan

senantiasa

berupaya

melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas Perusahaan terhadap kepentingan Pemegang Saham dan

stakeholders. Perusahaan juga selalu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta praktik-praktik bisnis yang telah menjadi standar dalam industri jasa pengerukan.

A. Prinsip Transparansi Transparansi

yaitu

keterbukaan

dalam

melaksanakan

proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan kepada stakeholders terkait. Penerapan prinsip transparansi oleh perusahaan yaitu mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip transparansi juga meliputi keterbukaan dalam aktivitas bisnis diantaranya dalam mekanisme pengambilan keputusan, proses pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan dan aktivitas bisnis lainnya. Upaya penerapan prinsip keterbukaan dalam rangka pengungkapan informasi dilakukan dengan tidak menyalahi peraturan tentang keterbukaan informasi.


6

B. Prinsip Kemandirian Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Kemandirian diterapkan dengan cara menghormati peran dan fungsi organ perusahaan dan kejelasan mekanisme untuk mencegah benturan kepentingan sehingga dapat dengan mandiri, obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan. Perusahaan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perusahaan.

C. Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas,

yaitu

kejelasan

fungsi,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban Organ Perusahaan, sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana

secara

efektif.

Perusahaan

meyakini

bahwa

akuntabilitas

berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas diterapkan melalui penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi sasaran utama dan strategi perusahaan dan pengkomunikasian hak dan kewajiban dari organ perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua organ dan pejabat perusahaan memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya serta memiliki sistem pengukuran kinerja. Akuntabilitas oleh Perusahaan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi

masalah

yang

timbul

sebagai

konsekuensi

logis

perbedaan

kepentingan individu dengan kepentingan Perusahaan maupun kepentingan


7

Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Perusahaan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau Organ Perusahaan menyadari

hak

dan

kewajiban,

tugas

dan

tanggung

jawab

serta

kewenangannya. Akuntabilitas

ini

dijalankan

agar

Perusahaan

selalu

dapat

mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan mampu benar-benar memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan mengakui adanya tiga tingkatan akuntabilitas: 1. Akuntabilitas Individual Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2. Akuntabilitas Tim Akuntabilitas Tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dan kinerja yang harus dicapai.

3. Akuntabilitas Korporasi Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas Perusahaan dalam menjalankan peranannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini Perusahaan bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukannya.

D. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibilitas) Responsibilitas adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.


8

Responsibilitas

diwujudkan

melalui

kepatuhan

kepada

peraturan

perundangan yang berlaku dan berupaya meningkatkan standar kerja dengan etika yang tinggi dengan paradigma yang ingin dicapai yaitu menjadi insan perusahaan yang baik (good corporate citizen).

E. Prinsip Kewajaran Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan kewajaran ini Perusahaan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip ini dengan menjamin bahwa Pemegang Saham dan pihak berkepentingan lainnya memperoleh haknya secara wajar dan seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.


9

BAB III STRUKTUR DAN PROSES ORGAN PERUSAHAAN

A. Prinsip Dasar Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perusahaan dan implementasi good corporate governance. Oleh karena itu, Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-masing Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Perusahaan mendorong Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi oleh itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders). Perusahaan mendorong hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan. Masing-masing Organ Perusahaan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur Corporate Governance adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur GCG meliputi organ utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung GCG yaitu Komite Komisaris, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

B. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemegang Saham adalah stakeholder PT Rukindo dengan prioritas tertinggi. Pada dasarnya pengelolaan PT Rukindo ditujukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan nilai jangka panjang Pemegang Saham. Kewenangan tertinggi PT Rukindo berada di tangan Pemegang Saham


10

dan dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan salah satu organ Perusahaan. Oleh karena seluruh saham PT Rukindo pada saat ini dimiliki 100% oleh negara, maka Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham sekaligus bertindak sebagai RUPS. Melalui RUPS tersebut Pemegang Saham memberikan amanat kepada Direksi untuk melaksanakan pengurusan atau mengelola perusahaan dan kepada Komisaris

untuk

mengawasi

(oversee)

dan

memberikan

nasihat

dalam

pelaksanaan pengurusan perusahaan oleh Direksi.

1. Hak Pemegang Saham Hak Pemegang Saham adalah: a. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). b. Memperoleh penjelasan dan informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur. c. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan dalam bentuk deviden. d. Memperoleh

penjelasan

dan

informasi

berkenaan

dengan

penyelenggaraan RUPS. e. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan sewaktu-waktu dapat meminta diselenggarakannya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila perusahaan mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

2. Wewenang Pemegang Saham Wewenang Pemegang Saham adalah: a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisaris dan Direksi. b. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rangka pengangkatan Komisaris dan Direksi. c. Menetapkan jumlah dan komposisi Komisaris serta Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk perlu tidaknya pengangkatan Komisaris


11

Independen). d. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang dapat dirangkap oleh Komisaris dan atau oleh Direksi. e. Menetapkan jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Komisaris dan Direksi. f. Menetapkan gaji dan tunjangan (remunerasi) anggota Komisaris dan Direksi. Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Pemegang saham menetapkan besarnya insentif untuk Komisaris dan Direksi sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. Usulan untuk perbaikan sistem remunerasi dan besarnya insentif tersebut diajukan oleh Direksi. g. Melakukan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi baik secara individual dan kolegial dengan menggunakan indikator penilaian kinerja/Key

Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan oleh RUPS. Indikator penilaian kinerja/KPI dituangkan dalam sebuah Kontrak Manajemen yang ditanda tangani oleh Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham. h. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). i. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal paling lambat 6 (enam) bulan setelah

berakhirnya tahun

buku

serta menilai

tingkat kesehatan

perusahaan. j. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan. k. Menetapkan Auditor Eksternal yang diusulkan oleh Komisaris dalam RUPS.

3. Peran Pemegang Saham Peran Pemegang Saham adalah: a. Wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme RUPS di samping itu juga memastikan bahwa

semua

kegiatan

perusahaan


telah

mematuhi

peraturan

12

perundangan. b. Tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan dan menghindarkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal penting yang dapat mempengaruhi keberadaan perusahaan untuk jangka panjang, misalnya pengambilan keputusan dalam hal merger, akuisisi dan privatisasi. c. Tidak membuat keputusan dan kebijakan yang bersifat operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. d. Memantau pelaksanaan penerapan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan.

4. RUPS Rapat

Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

merupakan

organ

perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan mekanisme bagi Pemegang Saham dalam mengarahkan Perusahaan dan mekanisme bagi pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris kepada Pemegang Saham atas pelaksanaan tugas dan kinerjanya. Perusahaan mengenal 2 (dua) macam RUPS, yaitu RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa. Pada setiap pelaksanaan RUPS, Perusahaan senantiasa berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: a. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Informasi ini meliputi penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS berlangsung maupun dan juga pada saat RUPS berlangsung. b. Informasi dan/atau usulan-usulan dalam panggilan untuk RUPS tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan. c. Keputusan RUPS harus diambil melalui prosedur yang transparan dan adil.


13

d. Risalah RUPS harus memuat pendapat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan, dan disimpan oleh Direksi sebagaimana mestinya. RUPS Tahunan ditujukan untuk: a. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan, b. Memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RUPS tahunan juga dimaksudkan untuk mendengarkan laporan hasil pengawasan Komisaris dan masukan-masukan yang diberikan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan. Pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS berarti

memberikan

pelunasan

dan

pembebasan

tanggung

jawab

sepenuhnya (acquit at decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu seperti yang tercantum dalam perhitungan tahunan. Namun demikian, pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan perusahaan. Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dilakukan oleh RUPS untuk tahun buku yang akan datang. Disamping

RUPS

tahunan,

terdapat

RUPS

luar

biasa

yang

dilaksanakan di luar jadwal RUPS tahunan dan bila dipandang perlu oleh Pemegang Saham. Pelaksanaan RUPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Guna efektivitas penyelenggaraan RUPS harus dilakukan persiapan antara lain Agenda RUPS telah memuat hal-hal yang penting untuk diputuskan dan Transaksi-transaksi penting telah diungkapkan dalam RUPS. Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang


14

adil

dan

transparan.

Keputusan

RUPS

sudah

diambil

dengan

mempertimbangkan kepentingan pihak terkait. Keputusan RUPS harus dilaksanakan oleh Direksi dan seluruh pejabat struktural di bawahnya dengan pengawasan Komisaris. Risalah

RUPS

mencantumkan

dissenting

opinion

yang

menggambarkan dinamika rapat, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung usulan yang diajukan (bila ada).

C. Komisaris Komisaris

adalah

organ

perusahaan

yang

bertugas

melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan, serta menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar Perusahaan atau kekuasaan lain yang didelegasikan oleh Pemegang Saham/RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan Panduan Bagi Komisaris dan Direksi (Board Manual). Prinsip-prinsip yang dikembangkan

Komisaris

dalam melaksanakan

tugasnya adalah: 1. Komisaris wajib melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. 2. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Komisaris tidak akan berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif perusahaan merupakan kewenangan Direksi. 3. Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Komisaris dilaksanakan, baik untuk keputusan yang sudah diambil, maupun terhadap putusan yang akan diambil. 4. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris sesuai pembagian tugas, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara kolektif (sebagai Dewan Komisaris). 5. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat adalah proses yang berkelanjutan.


15

Oleh karena itu, Komisaris berkomitmen tinggi untuk menyediakan waktu dan melaksanakan

seluruh

tugas

Komisaris

secara

bertanggungjawab.

Pelaksanaan tugas tersebut di antaranya adalah: a) Pelaksanaan rapat secara berkala satu bulan sekali. b) Pemberian nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan secara tepat waktu dan berdasarkan pertimbangan yang memadai. c) Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki Komisaris. d) Mendorong terlaksananya implementasi good corporate governance.

D. Komite Komisaris Komisaris, selain diwajibkan untuk membentuk Komite Audit, juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite lain yang terdiri Komite Nominasi, Komite Remunerasi serta Komite Risiko Usaha dan Asuransi guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Pembentukan Komite disahkan dengan Surat Keputusan Komisaris. Apabila komite yang dibentuk dinilai tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya. Komite Komisaris yang dapat dibentuk, selain Komite Audit, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/2002 antara lain: 1. Komite Nominasi bertugas membantu Komisaris untuk : a. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Komisaris dan Direksi, apabila diminta oleh RUPS atau apabila dipandang perlu oleh Komisaris dan/atau Direksi. Komisaris dapat mengusulkan hasil kriteria seleksi dan prosedur nominasi tersebut kepada RUPS. b. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan yang berasal dari Perusahaan, sedangkan penetapan Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan menjadi kewenangan Direksi selaku Pemegang Saham Anak Perusahaan. c. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah Anggota Komisaris dan Direksi.


16

2. Komite Remunerasi bertugas membantu Komisaris untuk: a. Membuat sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Komisaris. Komisaris dapat mengusulkan sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Komisaris kepada RUPS. b. Memberikan penjelasan lengkap kepada Komisaris mengenai sistem untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purna jabatan yang diterima oleh

Komisaris

yang

sedang

menjabat.

Komisaris

menyampaikan

penjelasan tersebut kepada RUPS. c. Membuat sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi. Komisaris dapat mengusulkan sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi tersebut kepada RUPS. d. Memberikan penjelasan lengkap kepada Komisaris mengenai sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi serta rincian mengenai gaji, fasilitas dan/atau tunjangan yang diterima Direksi yang sedang menjabat. Komisaris menyampaikan penjelasan tersebut kepada RUPS. e. Merekomendasikan kepada Komisaris mengenai sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai. Komisaris menyampaikan rekomendasi tersebut kepada RUPS. 3. Komite Risiko Usaha dan Asuransi, bertugas untuk membantu Komisaris dalam melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan. E. Komite Audit Komite Audit dibentuk oleh Komisaris PT Rukindo dengan maksud untuk membantu Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen (oversight function) secara menyeluruh. Komite Audit berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan, serta bertanggung jawab langsung kepaada Komisaris.


17

Keanggotaan Komite Audit diketuai oleh salah satu anggota Komisaris dengan anggota yang diangkat dari pihak independen untuk jangka waktu tertentu. Keanggotaan Komite Audit diangkat melalui Surat Keputusan Komisaris. Komite Audit mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya. 3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham. 4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menyusun piagam dan program kerja Komite Audit untuk diusulkan kepada Komisaris. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat mengajukan permintaan kepada Komisaris bantuan tenaga yang independen, untuk mendukung kelancaran tugasnya. Kewajiban Komite Audit: 1. Anggota Komite Audit memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Komite Audit wajib memberikan laporan kepada Komisaris, berupa: a. Hasil evaluasi yang dilakukan Komite Audit. b. Laporan berkala, yang berisi pokok-pokok hasil kerja Komite Audit, disampaikan sekurang-kurangnya tiap bulan sekali. c. Laporan

khusus,

yang

berisi

temuan

yang

diperkirakan

dapat

mengganggu kegiatan perusahaan, dilaporkan selambat-lambatnya 2x24


18

jam, setelah instruksi pembuatan laporan, atau setelah diketahui terjadi hal yang perlu dilaporkan secara khusus. 3. Anggota Komite Audit minimal 4 (empat) hari dalam sebulan hadir di kantor PT Rukindo. 4. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas di PT Rukindo.

F. Sekretaris Komisaris Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris atas biaya Perusahaan berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Komisaris. Sekretaris Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Komisaris. Sekretaris Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan

administratif

dan

kesekretariatan

kepada

Komisaris

guna

memperlancar tugas-tugas Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu: 1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Komisaris. 2. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan. 3. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat Komisaris. 4. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan atau rekomendasi Komisaris seperti rencana penerimaan pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain, mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen serta permasalahan yang harus mendapatkan perhatian Komisaris. 5. Menyelenggarakan rapat Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyiapkan undangan, mengirimkan undangan dan materi rapat serta pembuatan risalah rapat. 6. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Komisaris lainnya serta


19

mengirimkan salinan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Direksi Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN,

baik

di

dalam

mempertanggungjawabkan

maupun

di

pelaksanaan

luar

pengadilan

tugasnya

dan

kepada

wajib

Pemegang

Saham/RUPS. 1. Prinsip Dasar Prinsip dasar dan komitmen Direksi Perusahaan dalam menjalankan pengurusan Perusahaan tersebut adalah: a. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas

pengurusan

Perusahaan

dengan

tetap

memperhatikan

keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. b. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan. c. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. d. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan komprehensif. e. Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.


20

2. Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi Kebijakan Pengurusan Perusahaan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan, dan mengendalikan

kegiatan

kerja

tertentu

atau

menyelesaikan

suatu

permasalahan tertentu, di mana substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu aturan yang baku. Kebijakan yang diambil oleh Direksi berupa suatu kebijakan yang diambil melalui Rapat Direksi atau dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut dalam kegiatan sehari-hari maka prinsip-prinsip berikut ini dipatuhi oleh Direksi: a. Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang substansinya bersifat strategis dan material maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi. Penjabaran lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat strategis dan material dijabarkan dalam kebijakan tersendiri. b. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang timbul, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1)

Itikad baik

2)

Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup

3)

Investigasi

memadai

terhadap permasalahan

yang

ada serta

berbagai kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnya bagi Perusahaan 4)

Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan

5)

Koordinasi dengan Anggota Direksi lainnya khususnya untuk suatu kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan Anggota Direksi


21

lainnya. c. Dalam

menjalankan

kewajiban

sehari-hari,

Direksi

senantiasa

mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan. d. Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada pegawai atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama. e. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan lain-lain, diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendiri. 3. Kontrak Manajemen dan Penilaian kinerja Direksi Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja Perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Perusahaan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan, Pemegang Saham Perusahaan membuat Kontrak Manajemen bagi Direksi. Dengan Kontrak Manajemen tersebut Direksi mempunyai arah, sasaran dan kinerja yang terukur yang harus direalisasikan dalam masa tugasnya. Kontrak manajemen memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan Pemegang Saham yang diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan yang terjadi di perusahaan. Komisaris dan Direksi menandatangani kontrak manajemen dengan Pemegang Saham. Proses pelaporan manajemen tentang target dan capaian tentang kinerja perusahaan dilakukan setiap tahun. Pelaporan dilakukan untuk memonitor pertanggungjawaban kinerja secara berkala (semesteran) oleh Pemegang Saham. Kontrak Manajemen juga merupakan indikator untuk menentukan evaluasi kinerja Direksi. Dengan demikian evaluasi kinerja Direksi dapat lebih


22

transparan, fair dan dapat dipertanggungjawabkan. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan dalam waktu 5 (lima) bulan

setelah

tahun

buku

perusahaan

ditutup

kepada RUPS

untuk

memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan dan Komisaris sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan diambil sesuai dengan ketentuan UndangUndang dan atau Anggaran Dasar. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam

hal

perusahaan

mencapai

tingkat

keuntungan,

maka

perusahaan dapat memberikan insentif kepada Komisaris, Direksi dan pegawai sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. RUPS/Pemegang saham menetapkan besaran imbalan prestasi kerja yang akan diberikan. Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan bagi Komisaris dan Direksi.

H. Organ Pendukung GCG - Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung (liaison officer) antara perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan perundangan. Kedudukan Sekretaris Perusahaan berada dibawah Direksi oleh sebab itu pertanggung-jawaban Sekretaris Perusahaan kepada Direksi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh Direksi. Sekretaris perusahaan ditugaskan oleh Direksi untuk menatausahakan


23

serta menyimpan dokumen Direksi perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada daftar

Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi maupun

RUPS/RUPSLB. 1. Keanggotaan Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kualifikasi

Kepala

Unit

Kerja

Sekretaris

Perusahaan

adalah

memiliki

pendidikan minimal S1. Pejabat Sekretaris perusahaan memiliki kualifikasi: a. Menguasai mekanisme hubungan dengan media massa, cetak dan elektronik. b. Memiliki pengetahuan di bidang Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik, terutama yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan. c. Memahami kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan. d. Menguasai kebutuhan bahasa yang berkaitan dengan tugasnya misalnya penguasaan Bahasa Indonesia untuk kepentingan protokoler (formal), pemahaman Bahasa Inggris dan bahasa lain yang diperlukan. 2. Tugas dan Kewajiban Sekretaris Perusahaan Berkaitan dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, Sekretaris Perusahaan bertugas: a. Melaksanakan pengelolaan dokumen Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS. b. Menyusun jadual dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/ RUPSLB. c. Mengikuti rapat-rapat Direksi, rapat gabungan Direksi dan Komisaris. d. Membuat risalah rapat yang dilakukan Direksi, Komisaris maupun RUPS. e. Mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut dari hasil rapat, keputusan dan arahan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham. f. Menyampaikan

kepada

Sekretaris


Dewan

Komisaris

bahan-

24

bahan/dokumen/laporan Komisaris.

manajemen

yang

tersebut

antara

Bahan-bahan

diperlukan lain:

dalam

Laporan

rapat

Bulanan

Perusahaan, Laporan Triwulanan Perusahaan serta Laporan Tahunan Perusahaan. Berkaitan

dengan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan, Sekretaris Perusahaan bertugas: a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian di bidang good corporate governance. b. Memastikan perusahaan mematuhi peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku. c. Melakukan

kajian

atas

perubahan

dan

perkembangan

peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha perusahaan. d. Menyeleksi informasi-informasi yang relevan untuk dipublikasikan. e. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

dan

penerapan

Good

corporate

cabang,

Sekretaris

Governance di lingkungan perusahaan. Berkaitan

dengan

unit

kerja

dan

kantor

Perusahaan bertugas: a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian di bidang hubungan antar lembaga termasuk anak Perusahaan, strategi bisnis unit, unit pelaksana bisnis lainnya, kehumasan dan juru bicara Perusahaan serta hubungan industrial. b. Mengumumkan kebijakan dan produk hukum internal dan eksternal perusahaan c. Melancarkan informasi/komunikasi Direksi dan manajemen di bawah Direksi. d. Pelaksana tugas-tugas protokoler Penyelenggaraan Kesekretariatan dan Kerumah- tanggaan Direksi. Berkaitan

dengan

stakeholders lainnya, Sekretaris Perusahaan

bertugas: a. Mengkomunikasikan

hal-hal

yang


perlu

dikomunikasikan

dengan

25

stakeholders perusahaan antara lain: media massa, masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Hak dan wewenang a. Sekretaris Perusahaan mengatur dan menggariskan kebijaksanaan teknis dan operasional para pejabat di bawah sekretariat perusahaan dan mekanisme kerja dibawahnya. b. Memutuskan materi berbagai formulasi materi berbagai formula kerja (perangkat lunak) dan formulir kerja pendukung dengan mempedomani kebijakan Direksi. c. Memperluas pengetahuan dalam Bidang Kehumasan dan Komunikasi.

I. Organ Pendukung GCG – Satuan Pengawasan Internal Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Satuan Pengawasan Internal dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam

melaksanakan

pemeriksaan

operasional

Perusahaan

serta

menilai

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan, serta memberikan saran-saran perbaikannya. 1. Kedudukan dalam organisasi a. Kedudukan Unit kerja SPI PT Rukindo langsung berada di bawah Direktur Utama. Kedudukan ini menjamin independensi SPI terhadap kegiatan yang diaudit. b. SPI merupakan Unit Kerja yang independen terhadap manajemen. c. Kewenangan yang cukup pada SPI untuk mendorong tindak lanjut dan rekomendasi dari hasil-hasil pemeriksaannya. d. Kedudukan dan kewenangan ini dituangkan dalam Piagam SPI (Internal


26

Audit Charter) yang menegaskan independensi dan objektivitas SPI. 2. Komposisi dan keanggotaan a. Kepala SPI sekurang kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) bidang ekonomi/keuangan/akuntansi dan/atau telah bekerja di perusahaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. b. Sebagai auditor setiap personil SPI harus memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang ekonomi/keuangan/audit dan akuntansi. c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang manajemen, industri jasa pengerukan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas. d. Jumlah dan kualitas personil yang ditugaskan di SPI memadai: 1) Jumlah anggota SPI cukup memadai seimbang dengan luas kegiatan dan risiko usaha perusahaan. 2) Pendekatan perencanaan dan pelaksanaan audit harus tepat guna mencapai efisiensi dan efektivitas audit sejalan dengan risiko yang dihadapi perusahaan. 3) Seluruh personil SPI harus memahami standar dan kode etik profesi Auditor Internal. 4) Pendidikan, latar belakang dan pelatihan profesional personil SPI harus dapat menunjang pelaksanaan tugas mereka.

Tugas dan Kewajiban, Hak dan Wewenang, dan Pola Hubungan dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal diatur dalam Piagam SPI (Internal Audit

Charter) J. Peran Senior Manajer, General Manajer, dan Manajer Senior Manajer, General Manager, Manajer, dan Kepala Urusan untuk selanjutnya disebut Tim Manajemen merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas Direksi. Atas pengelolaan perusahaan yang diembannya, Direksi dapat mendelegasikan wewenang kepada Tim Manajemen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tim Manajemen harus memberi masukan kepada Direksi atas isu-isu


27

strategis yang diperlukan Direksi dalam pengambilan keputusan, dengan tetap memahami batas-batas otoritas dan tanggung jawab. Tim Manajemen membantu Direksi dalam mengkoordinasikan setiap kebutuhan informasi termasuk informasi dari Kantor Cabang. Tim Manajemen mengetahui risiko-risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dikelola dan menilai kemungkinan yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Meyakinkan risiko signifikan telah dimonitor secara tepat melalui dokumentasi

formal

dan

reviu

atas

risiko

tersebut,

serta

tindakan

menguranginya, serta telah melaporkan kepada Direksi secara reguler dan terkendali. Tim Manajemen membantu dan memberi dukungan sepenuhnya kepada SPI dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan koreksi ataupun tindak lanjut atas hasil temuan SPI. Tim Manajemen memastikan seluruh pegawai telah sadar akan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Tim pemenuhan

Manajemen kebutuhan,

mengelola seleksi

SDM dan

meliputi

program

proses

perencanaan,

orientasi,

penempatan,

pengembangan dan mutasi serta pemberhentian pekerja. Pengelolaan SDM dimaksudkan untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan dan digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan Perusahaan. Tim Manajemen memiliki wewenang: 1. Mengusulkan kebijakan, prosedur dan standar untuk mengarahkan dan mengendalikan

kegiatan

usaha

serta

mengukur

kinerja

dan

perkembangannya. 2. Melakukan tindakan koreksi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi maupun yang telah diantisipasi. 3. Penetapan sistem perencanaan dan sistem pelaporan yang mampu memuat rencana manajemen dan hasil dari kinerja yang sebenarnya. Sistem ini meliputi perencanaan bisnis, penganggaran, peramalan, dan perencanaan


28

laba serta pertanggungjawaban akuntansi. 4. Menetapkan

dan

memantau

kebijakan

untuk

mengembangkan

dan

memodifikasi sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, termasuk pengembangan, modifikasi dan penggunaan program komputer dan file data. K. Komite/Tim Direksi Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Komite/Tim sesuai kebutuhan Perusahaan. Keberadaan Komite/Tim ditetapkan oleh Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk tugas-tugas tertentu.


29

BAB IV PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN A. Umum Praktik good corporate governance tidak berhenti pada struktur dan proses governance pada organ utama dan organ pendukung GCG perusahaan. Guna terselenggaranya tata kelola yang baik, PT Rukindo menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan GCG. Kebijakan-kebijakan berikut adalah kebijakan GCG yang merupakan aspek-aspek utama demi terselenggaranya GCG. Aspek-aspek ini akan menjadi dasar bagi kebijakan dan keputusan yang lebih teknis dan operasional.

B. Perencanaan Strategi dan Rencana Kerja GCG menuntut proses perencanaan strategis yang konsisten dan terarah dengan peran aktif dari Komisaris, Direksi dan Unit Kerja, sehingga mulai dari perumusan visi dan misi, perencanaan strategi sampai dengan rencana kerja berjalan sinkron dan tersinergi untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Direksi melaksanakan perannya dalam proses pengembangan manajemen strategi perusahaan dengan merumuskan strategi-strategi serta memimpin penerapan strategi perusahaan guna mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, sedangkan Komisaris menjalankan peran pengawasan (conformance role) dan peran

peningkatan

kinerja

(performance

role)

terutama

dalam

proses

perencanaan strategi dan implementasinya. Perencanaan strategi meliputi: 1.

Penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi Perusahaan.

2.

Mengusahakan

dan

menjamin

terlaksananya

usaha

dan

kegiatan

Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. 3.

Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk rencana-rencana lainnya yang


30

berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, serta menyampaikannya

kepada

Komisaris

dan

Pemegang

Saham

untuk

mendapatkan pengesahan . 4.

Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.

1.

Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan a. Direksi merumuskan visi dan misi perusahaan, Komisaris

memberi

masukan-masukan bagi kelayakan visi dan/atau misi perusahaan serta perbaikannya b. Visi PT Rukindo adalah: “Menjadi penyedia jasa pengerukan yang sehat dan berdaya saing tinggi” c. Misi PT Rukindo: “Menyediakan jasa pengerukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan sebagai BUMN dan mampu memenuhi harapan stakeholders” d. Grand Strategi perusahaan adalah berbenah diri (turnaround) dalam 2 (dua) bentuk yaitu cost reduction dan asset reduction. 2.

RJPP dan RKAP a. Perencanaan strategis perusahaan tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. RJPP dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). b. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun serta wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.


31

RJPP sekurang-kurangnya memuat: a. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya. b. Posisi perusahaan saat ini. c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. d. Penetapan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, serta program kerja Perusahaan. RKAP sekurang-kurangnya memuat: a. Rencana kerja yang dirinci dari visi, misi perusahaan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan. b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan. c. Proyeksi keuangan perusahaan. d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. Rancangan rencana jangka panjang perusahaan dan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan

Komisaris

disampaikan

kepada

RUPS

untuk

mendapatkan

pengesahan. Proses penyusunan RKAP dimulai dengan arahan dari Direksi yang diterjemahkan ke dalam program kerja rencana anggaran dan oleh unit kerja. Usulan rencana target dan program kegiatan, yang memuat uraian secara kualitatif dan kuantitatif mengenai kegiatan operasional dan pendukung kegiatan Perusahaan, dituangkan dalam usulan perhitungan anggaran. Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dan manajemen dalam menjalankan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta memberikan masukan-masukan pada saat penyusunan RJPP dan RKAP.

3.

Pelaksanaan RKAP Direksi bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pencapaian


32

strategi perusahaan, antara lain dengan menetapkan keputusan-keputusan dan mengambil kebijakan-kebijakan operasional yang dianggap perlu untuk menjalankan rencana-rencana aksi. Dalam pelaksanaan RKAP dilakukan analisis mendetil mengenai deviasi dari target keuangan dan non keuangan secara berkala. Direksi memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut atas deviasi tersebut. Guna mencapai kinerja yang optimal dilakukan benchmarks yang relevan (misalnya kinerja relatif, keuntungan ekonomis/economic profit) digunakan untuk mengukur peningkatan nilai perusahaan. Komisaris memberikan masukan-masukan kepada Direksi guna lebih efektifnya upaya pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. Komisaris langsung membahas masalah-masalah penting yang dihadapi perusahaan segera setelah masalah tersebut timbul. Komisaris bersifat kritis atas setiap informasi dan laporan yang disampaikan oleh Direksi atas pengelolaan perusahaan guna mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan di Perusahaan. Apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang cukup signifikan, Komisaris melakukan analisis gejala tersebut dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

4.

Struktur Organisasi Struktur organisasi ditetapkan untuk mengatur kejelasan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Direksi menetapkan struktur organisasi sesuai kebutuhan Perusahaan dengan memperhatikan: 1. Visi, misi, dan strategi Perusahaan. 2. Pembidangan yang tepat bagi terselenggaranya manajemen, sistem dan prosedur operasional. 3. Penciptaan hubungan kerja sehingga terselenggara sistem informasi manajemen yang baik untuk kepentingan pengelolaan perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi.


33

4. Penyelenggaraan prinsip organisasi yang dapat menjamin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara bidang usaha, teknik, SDM, dan keuangan, serta penunjang lainnya sehingga peningkatan usaha mudah direncanakan dan tanpa hambatan pelaksanaan di setiap bidang. Direksi menempatkan pejabat-pejabat perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menjalankan organisasi Perusahaan. Suksesi dan/atau penempatan manajemen dilakukan melalui mekanisme asesmen yang dilakukan oleh pihak internal Perusahaan dan/atau bekerja sama dengan konsultan independen. Struktur Organisasi yang dibuat oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Keputusan suksesi dan/atau penempatan manajemen satu level di bawah Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Komisaris.

C. Kebijakan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan jangka panjang. Perusahaan senantiasa berupaya mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Perusahaan mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa jasa yang diberikan

telah

berkenaan

memenuhi

dengan

peraturan

kesehatan

dan

perundang-undangan keselamatan

kerja

yang

serta

berlaku

pelestarian

lingkungan.

D. Standar Akuntansi Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang secara akurat menggambarkan setiap transaksi keuangan dan perubahan


34

aset, kewajiban, dan ekuitas yang terjadi. Kebijakan tersebut menjamin keberadaan suatu transaksi dan kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurangkurangnya

telah

mendapatkan

persetujuan

manajemen

yang

memiliki

kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan dengan benar. Laporan keuangan Perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya. Perusahaan juga memastikan semua kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sistem akuntansi baik pencatatan maupun pelaporan merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan. Untuk memenuhi semua prinsip di atas, semua pihak baik Direksi dan Pegawai wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perusahaan. Sistem Akuntansi dan Pembukuan yang disusun sesuai dengan standar Akutansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama

pemisahan

fungsi

pengurusan,

pengawasan. Perusahaan mengadakan

pencatatan,

penyimpanan,

dan

dan memelihara pembukuan dan

administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan.

E. Sistem Pengendalian Internal dan Audit Oleh SPI Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Komisaris memberikan perhatian terhadap struktur pengendalian internal yang dilaksanakan oleh manajemen serta memantau kepatuhan

manajemen dalam menjalankan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern yang efektif bertujuan: a. Keakuratan data dan informasi keuangan. b. Mengamankan data, informasi, dan aset perusahaan. c.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan perusahaan.


35

d. Menjaga ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipatuhinya kebijakan manajemen Perusahaan. e. Mencegah terjadinya penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran lainnya. Direksi bertanggung jawab menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa sistem tersebut bekerja secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian internal yang ditetapkan Perusahaan. Dewan Komisaris dan/atau melalaui Komite Audit mengawasi kebijakan Direksi berkaitan pengendalian intern dan pelaksanaannya. 2. Lingkup Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Internal mencakup: a. Lingkungan pengendalian yang disiplin dan terstruktur meliputi: integritas dan nilai etika, kompetensi pegawai, filosofi dan gaya manajemen, cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, pengorganisasian, dan pengembangan sumber daya manusia. b. Penaksiran

risiko,

yaitu

suatu

proses

untuk

mengidentifikasi,

menganalisis, dan menilai risiko, serta pengelolaan risiko. c.

Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan.

d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas pengendalian internal termasuk fungsi SPI pada setiap unit kerja organisasi perusahaan. 3. Kegiatan Pengendalian Intern Prosedur pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian kegiatan perusahaan pada setiap unit kerja perusahaan.


36

Kegiatan pengendalian secara formal didokumentasikan dalam sistem dan prosedur (sispro). Kegiatan pengendalian perusahaan antara lain, tapi tidak terbatas pada: a. Mengadakan dan memelihara administrasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan serta kelaziman yang berlaku. b. Menyusun sistem akuntansi dan pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

yang

berlaku

umum

dan

berdasarkan

prinsip-prinsip

pengendalian intern. Catatan yang akurat dan andal harus dipelihara setiap

waktu.

penyelesaian

Setiap

pembayaran

pemberian

layanan

uang, dan

pengalihan transaksi

kepemilikan,

lainnya

harus

tergambarkan secara penuh dalam sistem akuntansi dan pencatatan perusahaan. c.

Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan harus menggunakan cek dan/atau giro, kecuali untuk pengeluaran rutin dengan menggunakan dana kas kecil atau harian. Otorisasi pengeluaran dilakukan oleh General Manager, Direktur Keuangan, dan Direktur Utama sesuai dengan tingkat kewenangan yang berlaku di Perusahaan.

d. Verifikasi yaitu kegiatan pengujian kebenaran angka, kegiatan dan kelengkapan dokumen dilakukan untuk setiap kegiatan oleh semua unit kerja sesuai dengan jenjangnya. e. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan, penyimpanan, operasi, dan otorisator. f.

Penjagaan fisik aset yang dimiliki (asset safeguarding).

g. Penjagaan akses terhadap sistem, program dan informasi tertentu untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi penting perusahaan. Direksi, manajemen, dan pegawai perusahaan wajib memahami dan melaksanakan sistem dan prosedur sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.


37

Direksi

dan

manajemen

Perusahaan,

melalui

SPI,

melakukan

pemantauan secara berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian intern pada seluruh unit kerja berkaitan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Setiap hasil pemantauan dikaji ulang untuk dapat memberikan

umpan

balik

(feedback)

bagi

penyempurnaan

sistem

pengendalian internal secara terintegrasi. Direksi penyimpangan

menjaga yang

kepatuhan

dilakukan

oleh

dengan

mencegah

manajemen

dan

terjadinya

pegawai

dan

menindaklanjuti kelemahan pengendalian intern yang dilaporkan oleh SPI dan Auditor Eksternal. Direksi memberikan sanksi dengan cara bijaksana kepada pegawai perusahaan yang terbukti telah melakukan tindak kecurangan ataupun penyimpangan yang secara material merugikan perusahaan. 4. Peran SPI SPI mengevaluasi dan berperan aktif sebagai konsultan dan katalisator dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan dengan melakukan identifikasi terhadap lemahnya pengendalian yang berpotensi menimbulkan kerugian dan tidak tercapainya sasaran kegiatan serta memberi masukan kepada Direksi dan manajemen bila terjadi suatu kelemahan pengendalian atau masalah di perusahaan. SPI dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Komite Audit untuk memastikan dan meningkatkan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang efektif sesuai kebutuhan Perusahaan. Kerja sama antara SPI dengan Komite Audit diatur dalam Piagam (charter) masingmasing. Fungsi audit menjalankan fungsi assurance bagi perusahaan bahwa perusahaan telah dikelola dengan efisien dan efektif, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta meyakinkan bahwa pelaporan keuangan perusahaan sudah dapat diandalkan baik kualitas keterbukaannya maupun terbebas dari praktik kecurangan.


38

SPI melakukan audit dengan ruang lingkup: a. Audit atas keandalan dan kebenaran informasi, SPI harus meyakinkan bahwa catatan dan dokumentasi telah lengkap dan memadai dan persetujuan yang layak atas transaksi, serta sistem informasi telah menghasilkan data yang akurat. b. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan. c.

Audit atas efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan sumber daya dan kegiatan perusahaan. SPI mengidentifikasi sistem dan prosedur yang ada di Perusahaan dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan dan sasaran Perusahaan,

serta

mengidentifikasi

adanya

penyimpangan

serta

penggunaaan sumber daya dan kegiatan yang tidak efisien. d. Audit atas program kerja. SPI menilai program unit kerja dan kesesuaian dengan

tujuan

perusahaan,

menilai

capaian

progran

kerja

dan

efektivitasnya dengan pertimbangan biaya-manfaat.

F. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja yang transparan, seimbang dan akuntabel akan menjadi dasar bagi sistem remunerasi dan kebijakan karir pegawai. Pemegang Saham menilai

tingkat

keberhasilan

Komisaris

dan

Direksi

dalam

menjalankan

Perusahaan berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Komisaris dan Direksi. Direksi menetapkan KPI unit kerja untuk mengukur capaian target kinerja Perusahaan dan menilai kinerja unit kerja dalam mencapai target masing-masing unit kerja yang ditetapkan. Dalam hal perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Perusahaan dapat memberikan insentif kepada Komisaris, Direksi dan pegawai sebagai imbalan jasa atas prestasi kerjanya dengan persetujuan Pemegang Saham.


39

G. Pelaksanaan Audit oleh Auditor Eksternal Auditor Eksternal berfungsi melakukan audit keuangan untuk memberikan pendapat (opini) yang independen dan obyektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,

serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor eksternal memberikan penilaian dan keyakinan atas kecukupan pengendalian internal perusahaan. Selain itu Auditor Eksternal juga melakukan Audit Kinerja. Perusahaan senantiasa memenuhi ketentuan regulasi tentang penunjukan Auditor Eksternal, khususnya ketentuan yang mengikat Perusahaan sebagai BUMN, misalnya kebijakan BUMN untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor eksternal Keselamatan, Keamanan, dan Mutu. 1. Tanggung Jawab Auditor Eksternal Auditor Eksternal bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (stakeholders) untuk menjamin independensi pendapat yang diberikan. Selain itu, untuk menjaga independensi: a. Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit. b. Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang material langsung maupun tidak, hubungan bisnis dengan Perusahaan c.

Auditor Eksternal tidak boleh melakukan pembatasan audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Auditor Eksternal wajib memberitahu Pemegang Saham, Direksi,

Komisaris dan/atau SPI bila menemukan kejadian atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hal-hal yang

dapat membahayakan keadaan keuangan perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Laporan

hasil audit atas laporan

keuangan Perusahaan harus

diterbitkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Laporan atas hasil


40

pemeriksaan akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada Direksi. Kecuali disyaratkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, Eksternal Auditor harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. Perusahaan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang lainnya sehingga memungkinkan auditor eksternal memeriksa dan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Direksi harus memastikan bahwa Auditor Eksternal memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. 2. Mekanisme Penunjukkan Auditor Eksternal Mekanisme Penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui seleksi oleh panitia atau tim sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa perusahaan dengan prosedur sebagai berikut: a. Tim pengadaan KAP di Perusahaan membuat Term of Reference (TOR) calon KAP dan menyampaikannya kepada Direksi. b. Direksi menyampaikan TOR calon KAP kepada Komisaris. c.

Komisaris menugaskan Komite Audit untuk mengevaluasi dan menanggapi TOR calon KAP yang diajukan Direksi.

d. Direksi bersama Komisaris menyetujui TOR calon KAP. e. Tim pengadaan KAP di Perusahaan melakukan proses seleksi calon KAP sesuai TOR calon KAP yang telah ditetapkan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. f.

Tim pengadaan KAP di Perusahaan melaporkan hasil seleksi calon KAP kepada Direksi.

g. Direksi menyampaikan hasil seleksi calon KAP kepada Komisaris. h. Komisaris menugaskan Komite Audit untuk menilai hasil seleksi calon KAP yang disampaikan Direksi. i.

Komite Audit menyampaikan hasil penilaian terhadap calon KAP kepada Komisaris.


41

j.

Berdasarkan usulan Komite Audit, Komisaris mengajukan calon KAP untuk diajukan kepada RUPS. Calon KAP diajukan oleh Komisaris kepada RUPS selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei tahun buku berjalan.

k. Penunjukan Auditor Eksternal dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut. Penunjukan Auditor Eksternal merupakan kewenangan Pemegang Saham. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Pemegang Saham diikat dengan kontrak perjanjian yang jelas.

H. Etika Berusaha dan Anti Korupsi Perusahaan mempunyai komitmen untuk menerapkan standar etika usaha dalam aktivitas bisnis baik internal maupun eksternal Perusahaan. Standar etika usaha mencerminkan nilai-nilai terbaik yang dijunjung tinggi oleh Perusahaan sebagai panduan dalam berbisnis. Etika usaha tersebut tercermin baik dalam prinsip-prinsip good corporate governance, maupun normanorma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan mengatur tentang perilaku etis yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha yang memuat komitmen dan aturan etika perusahaan dalam suatu Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Sejalan dengan persaingan usaha yang sehat, perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia melarang sepenuhnya adanya kesepakatan dan tindakan yang dapat menghambat atau tidak mendukung persaingan, menciptakan monopoli, penyalahgunaan posisi pasar, secara artificial mempermainkan harga atau hal-hal lain yang mendistorsi pasar. Perusahaan tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas yang melanggar Undang-undang tersebut yang berlaku pada kegiatan usaha perusahaan. Untuk itu Perusahaan menghindari segala bentuk dominasi pasar, harga dan sebagainya yang mengarah pada praktik monopoli, diskriminasi harga, persekongkolan serta bentuk-bentuk praktik-praktik tidak sehat dalam bisnis yang bertentangan dengan persaingan


42

usaha yang sehat. Perusahaan melarang setiap kegiatan usaha yang dilakukan dengan kesepakatan, perjanjian, berkaitan dengan rencana atau skema tertentu yang disepakati baik tersurat maupun tersirat, formal dan informal, dengan pesaing, pemasok ataupun pihak lain berkaitan dengan harga, syarat-syarat pembayaran, penjualan, distribusi, wilayah dan pelanggan tertentu. Direksi Perusahaan mewajibkan seluruh manajemen dan pegawai baik yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang untuk selalu konsisten menerapkan etika usaha tersebut dalam seluruh aktivitas pekerjaan. I. Pelaporan Tahunan Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada Pemegang Saham dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif. Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.

Komisaris

mengungkapkan

mengawasi

tidak

agar

hanya masalah

Direksi

mengambil

inisiatif

yang disyaratkan oleh

untuk

peraturan

perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, kreditur, dan stakeholders. Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan ini merupakan perangkat utama untuk mengkomunikasikan hasil kinerja keuangan perusahaan kepada Pemegang Saham dan pihak berkepentingan lainnya. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan dan perhitungan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk diajukan kepada RUPS. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.


Dalam hal ada

43

anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan harus disebutkan alasannya secara tertulis. Keharusan untuk ditantadangani oleh semua Direksi dan

Komisaris

dimaksudkan

karena

laporan

ini

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya. Direksi wajib menyusun laporan keuangan tahunan berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku dan disusun dalam bentuk komparatif sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya. Direksi menyerahkan laporan keuangan tahunan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham melalui Direksi. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan diambil sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini dan atau Anggaran Dasar. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Laporan tahunan tidak hanya memuat perhitungan tahunan atau laporan keuangan yang telah diaudit dan hal-hal yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun memuat hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang

saham, kreditur dan

stakeholders antara lain mengenai: 1.

Informasi umum perusahaan antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan serta laporan kinerja manajemen.

2.

Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

3.

Penilaian terhadap Perusahaan oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat


44

kredit dan lembaga pemeringkat lainnya. 4.

Susunan anggota Komisaris, Direksi, serta gaji dan tunjangan mereka.

5.

Sistem pemberian honorarium untuk auditor eksternal.

6.

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota Komisaris dan Direksi.

7.

Faktor

risiko

material

yang

dapat

diantisipasi,

termasuk

penilaian

manajemen atas iklim berusaha. 8.

Informasi material mengenai pegawai Perusahaan dan stakeholders.

9.

Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.

10.

Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.

11.

Hasil asesmen good corporate governance dan capaian KPI Kontrak Manajemen. Laporan manajemen (berkala) adalah laporan keuangan dan kinerja

manajemen yang disusun sebagai laporan kepada Pemegang Saham atas pencapaian target-target RKAP. Karena Laporan manajemen ini merupakan alat monitor pelaksanaan pengelolaan perusahaan oleh Pemegang Saham dan Komisaris makan harus disampaiakan kepada Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. J. Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan

akan

selalu

berupaya

meningkatkan

efisiensi

kinerja

perusahaan melalui peningkatan dan perbaikan sistem teknologi baik untuk pelayanan,

perawatan

dan

kegiatan

pendukung

lainnya.

Perusahaan

mengembangkan dan merancang teknologi informasi yang selaras dengan tujuan dan strategi perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja perusahaan. Pengembangan teknologi informasi ditujukan demi peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan dan dibangun untuk semua unit kerja. Direksi dan manajemen mengkaji kelayakan perancangan, pembangunan sistem teknologi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan


45

telah selaras dengan tujuan perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan teknologi informasi dan memantau penerapan teknologi informasi oleh manajemen serta risiko-risiko terkait dengan teknologi dan melaporkan kepada Komisaris. Komisaris meminta/mendapatkan laporan kinerja teknologi informasi dari Direksi guna memberikan arahan dan masukan teknologi informasi yang digunakan perusahaan. Alih teknologi, kemampuan dan pemahaman teknologi informasi diberikan kepada sumber daya manusia perusahaan agar dapat memanfaatkan teknologi yang dibangun sebaik-baiknya demi peningkatan kinerja perusahaan. Komunikasi adalah komunikasi eksternal, yaitu berlaku untuk kegiatan dan materi komunikasi yang disebarluaskan kepada pihak luar perusahaan. Kebijakan komunikasi ekternal adalah pengaturan protokoler dalam komunikasi ekternal. Juru Bicara perusahaan adalah Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pimpinan unit atau pejabat lain sesuai dengan uraian tugas dan jabatan. Komunikasi dengan masyarakat melalui pernyataan di media massa menjadi

tanggung

jawab

Direktur

Utama.

Setiap

informasi

yang

akan

disebarluaskan harus dikaji terlebih dahulu dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

K. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi bersifat material

yang

penting

dalam

pengambilan

keputusan

kepada

pihak

berkepentingan. Informasi bersifat material bagi pihak berkepentingan antara lain informasi sebagai berikut: 1.

Penggabungan/peleburan usaha, pembelian saham, atau pembentukan usaha patungan.

2.

Pembagian dividen dan Pendapatan dari dividen yang bersifat luar biasa.

3.

Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

4.

Produk jasa baru.


46

5.

Perubahan

dalam

pengendalian

atau

perubahan

penting

dalam

Manajemen. 6.

Pembelian atau penjualan aktiva yang bersifat material.

7.

Perselisihan hubungan industrial yang penting.

8.

Tuntutan hukum yang penting terhadap Perusahaan dan atau Direktur dan atau Komisaris.

9.

Penggantian

Auditor

Eksternal

yang mengaudit Perusahaan

secara

mendadak. 10.

Perubahan tahun fiskal. Pengungkapan informasi material dengan mempertimbangakan kualitas

informasi yaitu informasi harus memiliki karakteristik: 1.

mudah dipahami oleh pembaca dengan mengasumsikan pembaca telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan usaha, ekonomi, akuntansi

2.

relevan, informasi harus relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan

3.

penting informasi dianggap penting apabila penghapusan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keputusan pembaca

4.

dapat diandalkan, informasi dapat diandalkan bila terbebas dari kesalahan material dan menyesatkan. Pengungkapan informasi material dan relevan tentang perusahaan kepada

stakeholders perusahaan merupakan hal penting untuk penerapan transparansi dan pembentukan image yang baik bagi perusahaan. Namun perusahaan menjaga bahwa informasi yang berakibat menurunkan daya saing perusahaan tidak diperkenankan untuk diungkapkan. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporate

governance dan masalah material yang dihadapi. Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip good corporate governance dan masalah material yang dihadapi. Direksi bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan


47

memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumumam mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat. Komisaris bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat. Kebijakan perusahaan melarang Komisaris, Direksi dan pegawai ataupun pihak

yang

sedang

menjalin

kerjasama

dengan

perusahaan

untuk

mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga yang tidak berhak, baik selama menjabat, masa kerja atau sesudahnya. Kebijakan ini merupakan usaha untuk melindungi perusahaan, karena pengungkapan informasi rahasia kemungkinan akan menguntungkan pihak lain atas beban kerugian perusahaan atau pelanggan. Pemberian informasi sesuai dengan skala kebutuhan harus disetujui pejabat yang berwenang. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi, Komisaris, serta Komite Audit harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kebijakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dan etika pengadaan. Kebijakan tersebut harus ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan perubahan lingkungan usaha. Perencanaan kebutuhan barang dan/atau jasa setiap unit kerja/fungsi setiap tahun harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan skala prioritas, keekonomisan dan tata waktu yang harus dicantumkan dalam RKAP. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa harus mengacu kepada


48

rencana kebutuhan yang telah tertuang dalam RKAP yang harus dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness) dan diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak tertentu. Pengelolaan

pengadaan

barang

dan/atau

jasa

yang

dibutuhkan

dilaksanakan oleh fungsi pengadaan (procurement) masing-masing unit kerja atau fungsi pengadaan kantor pusat untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai dan atau jenis tertentu. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang memerlukan penyedia barang dan/atau jasa, proses pemilihan penyedia barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan/lelang barang dan/atau jasa. Panitia pengadaan/lelang harus memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang memadai melalui pelatihan proses pengadaan barang dan/atau jasa. Perusahaan harus mengelola basis data (database) para penyedia barang dan/atau jasa yang ada di setiap unit dan terintegrasi secara korporat untuk mengetahui track record dari setiap penyedia barang dan/atau jasa. Kinerja masing-masing penyedia barang dan/atau jasa dievaluasi secara berkala dan hasilnya dijadikan dasar untuk memutakhirkan basis data penyedia barang dan/atau jasa serta dipakai sebagai masukan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa selanjutnya. Setiap pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan harus diikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak), Surat Pesanan Pembelian atau Surat Perintah Kerja dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan menerapkan mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan rencana (RKAP), telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, memenuhi tujuan yang ditetapkan dan prinsip-prinsip serta etika pengadaan barang dan/atau jasa. Setiap pihak intern perusahaan terkait, dan calon penyedia barang dan/atau jasa harus menandatangani pakta integritas, yaitu pernyataan yang berisikan tekad untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, jujur, transparan


49

dan tidak melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Pelanggaran terhadap pakta integritas tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


50

BAB V HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

A. Umum

Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, pegawai, Pemerintah, pelanggan, pemasok/penyedia barang dan jasa, serta pihak berkepentingan lainnya.

Stakeholders yang dibahas dalam

bagian ini adalah: Pemegang Saham, pegawai, pemerintah dan regulator, pelanggan, pemasok/penyedia barang dan jasa, dan masyarakat sekitar.

B. Prinsip Pengelolaan Stakeholders PT Rukindo mengelola perusahaan dengan kesadaran bahwa setiap keberhasilan yang dicapai merupakan hasil pengelolaan hubungan yang baik antara Perusahaan dengan stakeholders perusahaan. Perusahaan menghormati hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dan menjamin keseimbangan kepentingan di antara para

stakeholders dengan cara melaksanakan dan mengembangkan kegiatannya dengan tetap menghormati kepentingan stakeholders.

C. Hubungan dengan Pemegang Saham Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan Pemegang Saham secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kejelasan akuntabilitas dan sesuai prinsip-prinsip hukum


51

korporasi, Direksi semaksimal mungkin melakukan pengelolaan Perusahaan secara independen. Prinsip independen ini melarang Pemegang Saham dan Komisaris campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi

senantiasa berusaha optimal

agar

Perusahaan

mengalami

pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Sahamnya. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan dividen didasarkan pada kepentingan Perusahaan, dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan serta rencana investasi.

D. Pegawai Pegawai adalah sumber daya Perusahaan. Pegawai merupakan pihak yang berkepentingan atas paket gaji, insentif (penghasilan), dan benefit lainnya. Pengelolaan

yang

tidak

mencerminkan

kewajaran

akan

menyebabkan

ketidakpuasan yang akan berdampak pada kinerja operasional perusahaan. Sementara itu, kemampuan perusahaan untuk membuat kebijakan yang berlandaskan nilai kebersamaan, keterbukaan, dan kewajaran akan memberi dampak positif pada motivasi pegawai yang pada gilirannya akan secara optimal menggunakan tenaga dan waktunya untuk kepentingan Perusahaan. Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya paket penghasilan, dan benefit lainnya, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan. Perusahaan dan pegawai wajib melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Perusahaan. Kontrak atau perjanjian antara perusahaan dengan pegawai telah dibuat secara


52

tertulis dengan memuat hak dan kewajiban setiap pihak secara jelas. Perusahaan berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi kreativitas pegawai, bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang, guna mendukung strategi Perusahaan. Perusahaan telah memperhatikan kondisi kerja pegawai dari segi keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping itu Perusahaan juga memperhatikan program pembinaan rohani dan jasmani bagi pegawai beserta keluarganya, seperti kegiatan keagamaan, rekreasi/wisata, dan sebagainya. Setiap pegawai berhak atas penghasilan, cuti, ijin, istirahat, pesangon, pensiun, dan hak lainnya seperti diatur dalam peraturan pegawai. Untuk menunjang kesehatan serta meningkatkan gairah kerja, diberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai, pensiunan, dan keluarga yang menderita sakit. Perusahaan harus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai melalui pengembangan dan diklat (pendidikan dan latihan) baik internal maupun eksternal secara berkesinambungan. Program pengembangan dan diklat bagi pegawai dilakukan secara adil dan transparan secara bertahap. Sistem rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis kompetensi ditetapkan dan

dilaksanakan dengan transparan dan adil. Pola karir jabatan pegawai

ditetapkan dan diterapkan secara adil dan transparan, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan karir berbasis kompetensi dan kinerja pegawai serta kebutuhan perusahaan. Terdapat sistem penggajian, insentif, dan benefit lainnya, yang adil dan transparan, yang tatacara dan besarannya diatur dalam ketentuan Perusahaan. Sistem penilaian kinerja pegawai ditetapkan dan dilaksanakan secara obyektif, adil dan transparan melalui penilaian prestasi secara periodik dalam bentuk Penilaian Karya/Kinerja Pegawai (PKP). Perusahaan menerapkan sistem reward

and punishment sejalan dengan kebijakan kepegawaian dengan adil dan konsisten tanpa memandang SARA ataupun jenis kelamin.


53

Serikat Pekerja merupakan wadah penampung aspirasi pegawai namun demikian tidak boleh menghambat/menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan penting yang menjadi wewenang Perusahaan. Serikat Pekerja harus mendukung pengambilan keputusan ke arah pencapaian tujuan Perusahaan secara keseluruhan (value creation).

E. Pemerintah dan Regulator Pemerintah mendukung usaha Perusahaan melalui regulasi yaitu undangundang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan

daerah.

Pemerintah

berkepentingan

agar

setiap

peraturan

perundangan ditaati oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan harus: 1. Memberikan informasi yang akurat secara tepat waktu pada saat diperlukan (diminta) oleh pemerintah selaku regulator. 2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikut serta membantu pelaksanaan program-program tertentu dari Pemerintah Pusat atau

Daerah, bila sesuai dengan misi perusahaan dan dalam batas

kemampuan perusahaan. 4. Menghindari dari tekanan pemerintah/pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan prinsip perusahaan yang sehat. 5. Memberikan masukan kepada Regulator mengenai kondisi dan perkembangan operasional di bidang pengerukan sehingga Regulator dapat menetapkan kebijakan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

F. Hubungan dengan Pelanggan Terhadap pelanggan khususnya yang mempunyai interaksi bisnis, Perusahaan senantiasa menempatkan sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja Perusahaan. Kebijakan yang dijalankan Perusahaan menjamin hubungan kerja sama dengan mitra bisnis secara transparan, profesional dan memenuhi prinsip kesetaraan. Perusahaan juga senantiasa menyediakan informasi material yang relevan


54

dan selektif mengenai Perusahaan secara benar, akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan bagi calon pelanggan dalam berhubungan dengan Perusahaan.

G. Pemasok/Penyedia Barang dan Jasa Pemasok/Penyedia Barang dan Jasa merupakan mitra kerja yang mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Untuk itu Perusahaan mempunyai komitmen kepada pemasok/penyedia barang dan jasa untuk memperlakukan secara adil dan transparan antara lain dengan: a.

Pemilihan

pemasok/penyedia

barang/jasa

dilakukan

dengan

mempertimbangkan kewajaran harga melalui prinsip yang sehat, terbuka dan wajar serta praktik bisnis yang sehat. b.

Proses pengadaan secara terbuka, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

c.

Penggunaan jasa pemasok/penyedia barang/jasa harus dilakukan dengan Surat Perjanjian (kontrak), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pesanan (SP).

d.

Bersama dengan penyedia barang/jasa harus menjaga kerahasiaan dokumen kontrak sesuai dengan tingkat kepentingannya.

e.

Mengutamakan prinsip efisien dan efektif.

H. Masyarakat Perusahaan

mempunyai

program-program

yang

berkaitan

dengan

tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: kegiatan sosial dan bakti masyarakat, peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan keselamatan di lingkungan sekitar Perusahaan, serta bentuk partisipasi lainnya. Direksi melaporkan program-program tersebut dan pelaksanaannya kepada Komisaris secara berkala. Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas programprogram tersebut dan memonitor pelaksanaan program-program yang telah


55

ditetapkan dalam RUPS. Perusahaan menyajikan pelaksanaan atas program program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam Laporan Tahunan. Komitmen Perusahaan dalam menjalankan aktivitas Perusahaan seminimum mungkin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif kepada masyarakat. Perusahaan menganggap hal tersebut merupakan investasi Perusahaan bagi masa depan bersama yang lebih baik. Perusahaan mengkomunikasikan kepada masyarakat sekitar agar aktivitas masyarakat dan lingkungan mendukung kegiatan operasional Perusahaan serta tidak mengganggu keamanan dan keselamatan. Perusahaan meningkatkan citra dengan mendukung upaya meminimalkan dampak lingkungan akibat kegiatan perusahaan dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dari masyarakat sekitar, dengan cara, antara lain tidak membuat perikatan dengan pelanggan yang belum memenuhi persyaratan terkait dengan dampak lingkungan. Perusahaan memiliki program-program yang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan. Perusahaan telah mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari lingkungan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi, tanpa mengabaikan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan serta mendorong partisipasi aktif pegawai pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Hubungan yang positif dengan Perusahaan berupa mekanisme terhadap pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya. Perusahaan dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar perusahaan serta menghormati

masyarakat sekitar

tempat perusahaan

yang timbul

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan ikut serta membantu pelaksanaan program-program tertentu dari Pemerintah Pusat atau Daerah, bila sesuai dengan misi perusahaan dan dalam batas kemampuan perusahaan


56

BAB VI PENUTUP A. Penilaian Penerapan GCG Salah satu dari Direksi atau pejabat struktural yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau dan menjaga agar pelaksanaan praktik-praktik GCG ini dapat dilaksanakan

dengan

sebaik-baiknya.

Untuk memudahkan pemantauan,

Perusahaan secara berkala harus melakukan penelaahan penerapan good

corporate governance untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan dan pengawasan

Perusahaan

telah

dilakukan

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, independensi dan kewajaran serta praktik bisnis yang sehat dalam memenuhi kewajiban yang telah diamanahkan kepada Direksi dan Komisaris. Penilaian/assessment

dilakukan

secara

mandiri

dan

oleh

pihak

independen yang hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti Pemegang Saham dan Pemerintah. Hal-hal

yang

dinilai

antara lain: 1. Implementasi Praktik GCG yang ada. 2. Kondisi tidak dapat dipenuhi atau tidak dipatuhi dalam penerapan GCG. 3. Langkah perbaikan yang diperlukan.

B. Sosialisasi dan Penerapan GCG Perusahaan melakukan sosialisasi, implementasi, evaluasi, dan pelaporan terhadap penerapan GCG. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Tim Implementasi GCG yang diketuai oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Direksi dan bertanggungjawab terhadap program sosialisasi, implementasi, evaluasi, dan pelaporan atas penerapan GCG.


57

C. Ketentuan Perubahan Pedoman GCG (Code of Corporate Governance) ini merupakan wujud komitmen bersama dari organ perusahaan untuk penerapan yang lebih baik sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pedoman GCG ini disusun dengan berlandaskan antara lain UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/2002 dan peraturan lainnya. Pedoman GCG memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang akan menjadi acuan dalam penerapan GCG di Perusahaan. Hal lain yang belum dimuat dalam Pedoman ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Hal hal yang belum diatur dalam pedoman ini dan atau hal-hal yang membutuhkan aturan lebih rinci dan teknis akan diatur secara tersendiri. Pedoman GCG ini akan dikaji dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Apabila karena sesuatu hal, baik internal maupun eksternal menyebabkan praktik-praktik GCG di perusahaan tidak relevan lagi, maka Direktur atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengusulkan perubahan dan penyesuaian kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Pedoman GCG ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.


58

PEDOMAN GCG (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)

Recommend Documents