yang Baik Foundation of Good Corporate Governance Struktur gcg Good Corporate Governance Structure

Semangat untuk menjadi mitra perbankan yang dapat diandalkan mendorong kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam hal kegiatan usaha maupun dalam pengertian yang lebih luas. Dari sisi kegiatan usaha, semangat ini telah mengantarkan kami kepada sebuah pencapaian yang membanggakan di tahun 2013. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, semangat ini mendorong kami untuk mengimplementasikan nilai-nilai hasanah pada lingkup yang lebih luas sekaligus sebagai manifestasi dari budaya kerja amanah dan jamaah. Atas dasar ini, tahun 2013 juga merupakan cerminan dari perjalanan BNI Syariah dalam berjuang untuk hasanah.

The passion to be a reliable banking partner encourages us to always provide the best in terms of business activity as well as in a broader sense. In terms of business activity, this passion has led us to an encouraging achievement in 2013. Meanwhile, in a broader sense, this passion has encouraged us to implement the values of hasanah on a broader scope as well as the manifestation of work culture namely amanah and jamaah. On this basis, 2013 is also a reflection of BNI Syariah’s journey in striving for hasanah.

06 Ikhtisar Keuangan

88

Financial Highlights

09 Rasio Keuangan Penting Key Financial Ratios

10 Peristiwa Penting Significant Events

14 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report

20 Laporan Direksi Board of Directors Report

26 Laporan Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Report

32 Sejarah Singkat Perusahaan Company’s Brief History

34 Kegiatan Usaha Business Activities

44 Visi, Misi dan Tata Nilai Vision, Mission and Corporate Values

46 Jejak Langkah Milestones

48 Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders

49 Struktur Pemegang Saham Shareholders Structure

50 Struktur Organisasi Organizational Structure

52 Penghargaan Awards

53 Informasi Perusahaan Company’s Information

56 Tinjauan Usaha per Segmen Review of Business Segment

67 Sumber Daya Manusia Human Resources

78 Teknologi Informasi Information Technology

92

Analisis Makro dan Industri Perbankan Syariah

208 Etika Bisnis dan Etika Kerja

Macro and Sharia Banking Industry Analysis

210 Sistem Pelaporan Pelanggaran

Tinjauan Keuangan Financial Review

109 Strategi Pemasaran dan Fokus Manajemen Marketing Strategy and Management Focus

118 Prospek Usaha Business Prospect

124 Landasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Foundation of Good Corporate Governance

125 Rencana Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Plans

130 Struktur gcg Good Corporate Governance Structure

185 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

186 Fungsi Kepatuhan Compliance Function

192 Batas Maksimum Penyaluran Dana Financing Limit

193 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Financial and Non Financial Transparency

194 Pendapatan Dana Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income Proceeds

Code of Conduct Whistleblowing System

216 Keterbukaan Informasi Information Disclosure

220 Latar Belakang Background

221 Kebijakan Policy

222 Anggaran dan Realisasi Budget and Realization

223 Kegiatan Activities

229 Unit Pelayanan Zakat Zakat Service Unit

234 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

238 Profil Direksi Board of Directors Profile

244 Profil Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Profile

247 Pejabat Eksekutif Executive Officers

250 Jaringan Kantor Cabang Branch Offices

260 Jaringan Kantor Cabang Mikro Micro Branches

198 Penerapan APU & PPT Implementation of APU & PPT

200 Buy Back Shares dan Buy Back Obligation Buy Back Shares and Buy Back Obligation

201 Sistem Manajemen Risiko Risk Management System

208 Perkara Hukum Legal cases

267 Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2013 Accountability Statement of Annual Report 2013

268 Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award Financial Statements

282 Laporan Keuangan Financial Statements

04

Kinerja 2013 2013 Performance

12

Laporan Manajemen

Management Report

30

Profil Perusahaan

Company Profile

54

Tinjauan Usaha & Operasional Operational & Business Review

86

•

Unduh Laporan Tahunan 2013 BNI Syariah versi online di:

http://www.bnisyariah.co.id/ category/investor-relations/ laporan-tahunan •

Download Annual Report 2013 BNI Syariah at:

http://www.bnisyariah.co.id/ category/investor-relations/ laporan-tahunan

Analisis & Pembahasan Manajemen Management Discussion & Analysis

122

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

218

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

232

Informasi Tambahan

Auxiliary Information

35.75

%

Growth of Income from Operation

35,75

%

Peningkatan Laba Usaha

Kinerja 2013

2013 Performance

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Neraca Balance Sheet

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (in million Rupiah, unless stated otherwise)

Keterangan

2013

2012

2011

Description

Jumlah Aset

14.708.504

10.645.313

8.466.887

Total Assets

Jumlah Aset Produktif

13.647.597

9.769.272

7.826.113

Total Earning Assets

Pembiayaan yang Diberikan

11.242.241

7.631.994

5.310.292

Financing

1.995.502

1.119.130

764.628

Securities Placement

-

-

-

Participation

11.488.209

8.980.035

6.756.261

Third Party Fund

Giro

1.499.694

1.468.456

894.565

Current Account

Tabungan

5.071.760

3.809.266

2.616.377

Saving

Deposito

4.916.755

3.702.313

3.245.319

Time Deposit

Jumlah Kewajiban

3.838.672

2.185.658

1.301.983

Total Liabilities

Jumlah Ekuitas

1.304.680

1.187.218

1.076.677

Total Equity

Modal Saham

1.001.000

1.001.000

1.001.000

Stock Capital

Penempatan Surat Berharga Penyertaan Dana Pihak Ketiga

Page......

06-07 Financial Highlights « Key Financial Ratios « Significant Events «

Laba Rugi Income Statement Keterangan


2013

2012

2011

Description

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

1.333.245

936.406

784.144

Revenue from Fund Management as Mudharib

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(418.332)

(291.056)

(252.413)

Third Parties’ Share on Return of Temporary Syirkah Funds

Hak Bagi Hasil Milik Bank

914.913

645.350

531.731

Bank’s Share in Profit Sharing

Pendapatan Operasional Lainnya

146.964

84.109

61.818

Other Operating Income

Jumlah Pendapatan Operasional

1.061.877

729.459

593.549

Total Operating Income

Beban Operasional

(878.405)

(673.953)

(388.918)

Operating Expense

8.244

85.721

(108.581)

Reversal of possible Losses on earning Assets

Beban non Operasional Bersih

(12.100)

(3.483)

(6.794)

Non Operating Expense Net

Laba Sebelum Pajak

179.616

137.744

89.256

Income before Tax

Laba Bersih

117.462

101.892

66.354

Net Income

Jumlah Pendapatan Komprehensif

117.462

98.601

55.707

Total Comprehensive Income

Pemulihan/Pembentukan Penyisihan Kerugian Aset Produktif

Striving for Hasanah Laporan Tahunan 2013 Annual Report

Kinerja 2013

2013 Performance

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Laba Bersih

(Dalam Jutaan Rupiah) (In Million Rupiah)


Revenue from Fund Management as Mudharib

1.333.245

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000

Net Income

140.000

117.462

120.000

936.406

101.892

100.000

784.144

80.000

600.000

60.000

400.000

40.000

200.000

20.000

0

66.354

0 2011

2012

2013

2011

Jumlah Aset

Dana Pihak Ketiga



Total Assets

14.708.504

14.000.000

14.000.000

11.488.209

12.000.000

10.645.313

12.000.000 8.000.000

8.980.035

10.000.000

8.466.887

8.000.000

6.756.261

6.000.000

6.000.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0 2011

2012

2011

2013

2012

Jumlah Ekuitas

Pembiayaan yang Diberikan



Total Equity

1.076.677

2013

Financing

1.304.680

1.400.000 1.200.000

2013

Third Party Fund

16.000.000

10.000.000

2012

1.187.218

11.242.241

14.000.000 12.000.000

1.000.000

10.000.000

800.000

8.000.000

600.000

6.000.000

400.000

4.000.000

200.000

2.000.000

7.631.994 5.310.292

0

0 2011

2012

2013

2011

2012

2013

Page......


Rasio Keuangan Penting Key Financial Ratios

Rasio Keuangan Penting Key Financial Ratios


2013

2012

2011

Description

1,37%

1,48%

1,29%

Return on Assets

Tingkat Pengembalian Ekuitas

11,73%

10,18%

6,63%

Return on Equity

Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Kredit

16,54%

19,29%

20,75%

Capital Adequacy Ratio (CAR) to Credit Risk

Rasio Kecukupan Modal dengan Memperhitungkan Risiko Kredit/ Penyaluran Dana dan Risiko Pasar

16,23%

19,07%

20,67%

Capital Adequacy Ratio (CAR) to Credit and Market Risk

Aset Tetap Terhadap Modal

13,46%

12,79%

8,03%

Fix Assets to Capital

Aset Produktif Bermasalah

1,53%

1,58%

2,72%

Non Performing Earning Assets

Pembiayaan Bermasalah Kotor

1,86%

2,02%

3,62%

Gross NPF

Pembiayaan Bermasalah Bersih

1,13%

1,42%

2,42%

Nett NPF

PPA Produktif terhadap Aset Produktif

1,45%

1,33%

1,68%

Allowance for Possible Losses on Earning Assets

Pemenuhan PPA Produktif

101,72%

100,46%

100,03%

Allowance for Possible Losses

Margin Pendapatan Bersih

9,51%

7,31%

8,07%

Nett Yield Margin (NYM)

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

83,94%

85,39%

87,86%

Operating Expenses to Operating Revenues

Rasio Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Lancar

36,07%

146,28%

291,04%

Quick Ratio

294,22%

184,10%

120,93%

Liabilities to Equity

26,10%

20,53%

15,38%

Liabilities to Total Assets

9,92%

2,56%

0,74%

Interbank Liabilities to Deposit

Rasio Deposan Inti terhadap DPK

23,32%

17,70%

25,57%

Core Depositors to Deposit Ratio

Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga

97,86%

84,99%

78,60%

Financing to Deposits Ratio (FDR)

Keterangan Tingkat Pengembalian Aset

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset Antar Bank Passiva (SIMA) terhadap DPK


Kinerja 2013

2013 Performance

Peristiwa Penting Significant Events

1 Februari 2013

21 Mei 2013

Peresmian gerai ATM BNI Syariah pertama berlokasi di Thamrin City.

Peresmian Koperasi Syariah untuk para pemulung di Bantar Gebang sebagai salah satu program CSR BNI Syariah.

The inauguration of the first BNI Syariah ATM outlet located in Thamrin City.

Launching murabahah emas bersamaan dengan peresmian gerai ATM pertama di Thamrin City.

17 Januari 2013 Peresmian cabang mikro Makassar.

The launching of gold murabahah simultaneously with the inauguration of first ATM outlet in Thamrin City.

The implementation of blood donor in the event of BNI Syariah Anniversary which attended by the Indonesian Red Cross (PMI) Chairman Jusuf Kalla and Vice President Director of BNI, Felia Salim.

29 Januari 2013

The award of Digital Brand of The Year from Infobank Magazine for the products of iB Hasanah Griya Saving and iB Hasanah Deposit.

9 April 2013 Penyelenggaraan penanaman hutan kota yang diadakan di Pekalongan sebagai salah satu kegiatan CSR BNI Syariah. The implementation of urban forest cultivation in Pekalongan as one of the BNI Syariah CSR program.

21 April 2013 Memperingati Hari Bumi di Car Free Day Bundaran HI dengan sosialisasi “Hijaukan Bumi Selamatkan Generasi”.

31 Januari 2013 Penghargaan Silver Brand untuk kategori Islamic Banking dari Markplus. Silver Brand Award for the category of Islamic Banking from Markplus.

18 Juni 2013 Penyelenggaraan kegiatan donor darah dalam rangkaian acara Milad BNI Syariah yang dihadiri oleh ketua PMI Jusuf Kalla dan Wakil Direktur Utama BNI Felia Salim.

The inauguration of Makassar micro branch.

Penghargaan Digital Brand of The Year dari Majalah Infobank untuk produknya, yaitu Griya iB Hasanah dan Deposito iB Hasanah.

Inauguration of Sharia Cooperation for the scavengers in Bantar Gebang as one of the BNI Syariah CSR program.

Commemorating Earth Day in the Car Free Day located in Bundaran HI with the socialization of “Greening the Earth, Save Generation”.

19 Juni 2013 Memperingati ulang tahun BNI Syariah yang ketiga. Commemorating the third anniversary of BNI Syariah.

30 Juni 2013 Penyelenggaraan acara amal untuk menyambut bulan Ramadhan bekerja sama dengan BAZNAS. The implementation of charity event in cooperation with BAZNAS to celebrate Ramadhan.

Page......


16 Juli 2013

15 Oktober 2013

Sosialisasi laik jalan kepada para sopir angkutan umum luar kota di terminal Kp. Rambutan, Lebak Bulus dan Pulo Gadung.

Pemotongan hewan qurban serentak di seluruh cabang BNI Syariah di Indonesia.

Roadworthy socialization to the public transport drivers in Kp. Rambutan, Lebak Bulus and Pulo Gadung.

The sacrificing or qurbani animals simultaneously in all branches of BNI Syariah.

24 Juli 2013 Lanjutan dari rangkaian acara amal Run for Hope, buka puasa bersama anak yatim dan Metro TV di Kantor Metro TV. Breakfasting with the orphans and Metro TV in Metro TV Office. This event was the continuation of charity event of Run for Hope.

18 Juli 2013

25 Juli 2013

Pembagian ta’jil kepada masyarakat bersama Polda Metro Jaya di Bundaran HI.

Program Cahaya Rezeki Hasanah merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah BNI Syariah. Hadiah utama dari program ini dimenangkan oleh nasabah dari cabang BNI Syariah Solo.

Distribution of ta’jil in cooperation with Polda Metro Jaya in Bundaran HI.

20 Juli 2013

Cahaya Rezeki Hasanah Program is a form of appreciation to the customers of BNI Syariah. The grand prize of this program was won by a customer from the Solo branch.

Buka puasa bersama anak yatim bekerja sama dengan Republika dalam rangka Republika Ramadhan Fair dilaksanakan di Masjid At-Tin, TMII.

9 Desember 2013 Junaidi Hisom efektif sebagai Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah sesuai hasil fit and proper test Bank Indonesia. Junaidi Hisom was effectively served as the Director of Finance and Operational of BNI Syariah according to the result of fit and proper test from Bank Indonesia.

11 Desember 2013 Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1. The inauguration of new BNI Syariah head office located in Tempo Pavillion 1 Building.

Breakfasting with orphans in cooperation with Republika in the event of Republika Ramadhan Fair which was held in At-Tin Mosque, TMII.

16-18 Desember 2013

16 September 2013 Perpisahan Komisaris Utama BNI Syariah Achjar Iljas dan penyambutan Komisaris Utama BNI Syariah yang baru Subarjo Joyosumarto. The farewell of President Commissioner of BNI Syariah, Achjar Ilyas and the greeting of new President Commissioner of BNI Syariah, Subarjo Joyosumarto.

Acara internal BNI Syariah di mana para pemimpin cabang BNI Syariah seluruh Indonesia dan pemimpin divisi berkumpul untuk pembahasan bisnis dengan tema “Riding the Wave 2014”. Internal event of BNI Syariah in which all branch leaders and division heads of BNI Syariah throughout Indonesia gathered to discuss with the theme of “Riding the Wave 2014”.


16.23

%

Capital Adequacy Ratio

16,23

%

Rasio Kecukupan Modal

Laporan Manajemen

Management Report

Page......

14-15

Board of Commissioners Report « Board of Directors Report « Sharia Supervisory Board Report «

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat,

Dear respected stakeholders and shareholders,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat,

Praise and gratitude addressed to God Almighty for His grace,

rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua,

blessing and gift bestowed upon us, please kindly allow me

perkenankanlah saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan

representing the Board of Commissioners to deliver the Supervisory

Pengawasan terhadap operasional BNI Syariah untuk Tahun Buku 2013.

Report toward BNI Syariah operations for the Fiscal Year 2013.

Meskipun pemulihan kondisi ekonomi global tidak sesuai harapan,

Despite the global economic recovery was not as expected,

ekonomi Indonesia masih dapat mencapai pertumbuhan 5,78% pada

Indonesia's economy still achieved 5.78% growth in 2013. The

tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibanding

economic growth was lower than in 2012 which was 6.23%. However,


Laporan Manajemen

Management Report

Meskipun tahun 2014 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh tantangan, Dewan Komisaris meyakini bahwa pertumbuhan BNI Syariah akan semakin baik, prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi cukup tepat dan dapat membawa BNI Syariah meraih pertumbuhan yang optimal. Although 2014 is expected to be a challenging year, the Board of Commissioners believes that the growth of BNI Syariah will be better, the Board of Directors has set the appropriate business prospects to deliver BNI Syariah in achieving optimal growth.

tahun 2012 yaitu 6,23%. Namun demikian, perekonomian Indonesia

the Indonesia’s economy was relatively healthy and such an

tergolong sehat dan merupakan suatu prestasi menggembirakan

encouraging achievement that Indonesia has been able to balance

bahwa Indonesia mampu menyeimbangkan antara tuntutan

the demands of economic growth and the strengthening of economic

pertumbuhan ekonomi dengan penguatan fundamental ekonomi.

fundamentals.

Kinerja 2013

2013 Performance

Meskipun dilatarbelakangi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang

Despite the uncertainty of Indonesia’s economic condition, 2013 was

tidak menentu, tahun 2013 merupakan tahun yang baik bagi BNI

a good year for BNI Syariah. Overall, BNI Syariah has successfully

Syariah. Secara keseluruhan, BNI Syariah berhasil memenuhi target

met the targets set and showed positive performance indicators, both

yang ditetapkan dan menunjukkan indikator kinerja yang positif, baik

in terms of financial and non-financial.

dari sisi finansial maupun non finansial. Dari sisi finansial, BNI Syariah berhasil membukukan total

In terms of financial aspect, BNI Syariah successfully recorded total

aset sebesar Rp14,71 triliun atau tumbuh sebesar 38,17% dari

assets of Rp14.71 trillion or grew by 38.17% from the previous year.

pencapaian tahun sebelumnya. Selain itu pertumbuhan pembiayaan

In addition, financing growth also increased by 47.30% amounted to

juga meningkat sebesar 47,30% menjadi Rp11,24 triliun dan Dana

Rp11.24 trillion and Third Party Fund grew by 27.93% amounted to

Pihak Ketiga tumbuh sebesar 27,93% mencapai Rp11,49 triliun.

Rp11.49 trillion. This achievement indicated an increasing public trust

Pencapaian ini menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat

toward the BNI Syariah from year to year.

terhadap BNI Syariah kian meningkat dari tahun ke tahun. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi di tahun 2013 cukup

The Board of Commissioners considered that the performance of

memuaskan. Keberhasilan ini sehubungan dengan upaya strategis

Board of Directors in 2013 was satisfactory. The success was due to

Page......

16-17


Direksi yang dititikberatkan pada pengembangan bisnis ritel,

the strategic efforts of the Board of Directors which were focused on

konsumer dan mikro dengan mengoptimalkan jaringan cabang dan

the business development of retail, consumer and micro to optimize

memperkuat sistem pengelolaan pembiayaan. Dewan Komisaris

the branch network and strengthen the financing management

memandang bahwa kebijakan strategis yang telah disusun oleh

system. The Board of Commissioners considered that the strategic

Direksi merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kinerja

policy set by the Board of Directors was the right step to improve

BNI Syariah secara keseluruhan dan untuk itu Dewan Komisaris

the overall performance of BNI Syariah and in this regard, the

menyampaikan apresiasi tertinggi atas komitmen dan upaya Direksi

Board of Commissioners expressed the highest appreciation for the

dalam mewujudkan pencapaian tersebut.

commitment and efforts of the Board of Directors in realizing these achievements.

Peran Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

The Role of Committees under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki tugas penting dalam menjalankan

The Board of Commissioners has an important task in implementing

pengawasan yang kuat terhadap Bank, tidak hanya dalam hal

tight supervision of the Bank not only in terms of financial

kinerja keuangan tetapi juga dalam tata kelola yang baik secara

performance but also in good governance. For this purpose, the

keseluruhan. Untuk tujuan ini, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga

Board of Commissioners is assisted by three committees, namely

komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration &

Remunerasi dan Nominasi.

Nomination Committee.

Sepanjang tahun 2013, ketiga komite telah menunjukkan kinerja

During 2013, the three committees have shown good performance

yang baik dan telah memberikan kontribusi besar terhadap

and have contributed greatly to the growth of BNI Syariah. In addition,

pertumbuhan BNI Syariah. Selain melalui implementasi program

through the proper implementation of the work program, the function

kerja yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa

of each committee was also constantly improved to better support

ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan tanggung jawab

the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris. Dibantu dengan ketiga komite tersebut, Dewan

Assisted by these three committees, the Board of Commissioners

Komisaris senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola

continued to encourage the application of good governance standard

yang baik secara menyeluruh di semua aspek BNI Syariah.

in all aspects of BNI Syariah.

Tata Kelola yang Baik

Good Governance

Penerapan tata kelola yang baik senantiasa menjadi fokus dari

The implementation of good governance always to be the focus

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan komitmen ini

of the Board of Commissioners’ duties and responsibilities and

kami wujudkan salah satunya melalui pengendalian risiko yang

this commitment was realized, among others, through proper

diimplementasikan dengan baik. BNI Syariah menutup tahun 2013

implementation of risk control. BNI Syariah ended 2013 with the level

dengan tingkat Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/

of Capital Adequacy Ratio (CAR) at 16.23% and the Non-Performing

CAR) di 16,23% dan Pembiayaan Bermasalah Bruto (Non Performing

Loans (NPF Gross) was low at 1.86%. The results of external and

Loan/NPF Gross) yang rendah pada 1,86%. Hasil audit eksternal

internal audit also showed an increase compared to the previous

dan internal juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan

years. On this basis, the Board of Commissioners believes that we

tahun-tahun sebelumnya. Atas dasar ini, Dewan Komisaris yakin

have succeeded in providing the best in risk monitoring activities

bahwa kami telah berhasil memberikan yang terbaik dalam kegiatan

throughout 2013.

pemantauan risiko yang dilakukan di sepanjang 2013.


Laporan Manajemen

Management Report

Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengungkapkan bahwa di

On this occasion, we would also like to inform that in 2013 there was

tahun 2013 terdapat perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris

a change in the composition of the Board of Commissioners with the

dengan diangkatnya Subarjo Joyosumarto sebagai Komisaris Utama

appointment of Subarjo Joyosumarto as the Independent President

Independen menggantikan Achjar Iljas, Komisaris Utama BNI

Commissioner replacing Achjar Iljas, the previous President

Syariah sebelumnya.

Commissioner of BNI Syariah.

Prospek 2014

2014 Prospect

Sepanjang 2013, dampak ekonomi makro lanjutan atas krisis

Throughout 2013, the macroeconomic impact of the global financial

keuangan global yang cenderung melambatkan laju pertumbuhan

crisis tend to slow the pace of economic growth in many countries

ekonomi di banyak negara di dunia serta menurunkan laju

as well as pushing down the Indonesia's economic growth rate to

pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat di bawah 6%, tentunya

a level below 6%, affecting the national sharia banking industry. In

mempengaruhi industri perbankan syariah nasional. Pada

2014, the global and domestic economic conditions are expected to

2014 diharapkan kondisi perekonomian global membaik dan

improve to provide conducive environment for the better growth of

geliat ekonomi domestik semakin positif sehingga memberikan

national banking industry. Under these conditions, Bank Indonesia

lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri

projects in 2014, the growth of sharia banking assets will still be in

perbankan nasional yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut,

the 3 scenarios ranging from baseline to optimistic, however it is

Bank Indonesia memproyeksikan pada 2014, pertumbuhan aset

expected to be in the range of moderate to optimistic growth around

perbankan syariah tetap akan berada dalam 3 skenario dari baseline

19% - 29%.

sampai dengan optimis, namun diharapkan berada dalam kisaran moderat sampai dengan optimis dengan kisaran pertumbuhan sekitar 19% - 29%. Meskipun tahun 2014 diperkirakan akan menjadi tahun yang penuh

Although 2014 is expected to be a challenging year, the Board of

tantangan, Dewan Komisaris meyakini bahwa pertumbuhan BNI

Commissioners believes that the growth of BNI Syariah will be

Syariah akan semakin baik. Dewan Komisaris juga yakin bahwa

better. The Board of Commissioners also believes that the Board of

prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi cukup tepat dan

Directors has set the appropriate business prospects to deliver BNI

dapat membawa BNI Syariah meraih pertumbuhan yang optimal.

Syariah in achieving optimal growth. For the future, the Board of

Untuk ke depannya, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi

Commissioners considers that the Board of Directors should focus

perlu fokus dalam bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif yang

on businesses that have a competitive advantage such as micro

sudah dimiliki seperti usaha mikro dan pembiayaan griya.

business and house financing.

Apresiasi Kami

Our Appreciation

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan

Appreciation and gratitude profusely addressed to shareholders

kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas

and stakeholders upon their trust and support. In addition, our

kepercayaan dan dukungannya selama ini. Selain itu ucapan

gratitude also addressed to the Sharia Supervisory Board for their

terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pengawas

guidance and direction so that BNI Syariah always walk in the

Page......

18-19


Syariah atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan

corridors of sharia. Our deepest appreciation is also addressed to

sehingga BNI Syariah senantiasa berjalan dalam koridor syariah.

the entire Board of Directors, employees, and business partners that

Apresiasi terdalam juga kami berikan kepada seluruh jajaran

participate and support BNI Syariah to continue to grow and thrive.

Direksi, karyawan, serta mitra kerja yang turut berpartisipasi dan

May God Almighty gives ease and blessing for all of us in realizing the

mendukung BNI Syariah untuk terus tumbuh dan berkembang.

expectations that we aspire together. Amin.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan harapan yang kita cita-citakan bersama. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh


Atas nama Dewan Komisaris, On behalf of the Board of Commissioners,

Subarjo Joyosumarto Komisaris Utama President Commissioner


Laporan Manajemen

Management Report

Page......

20-21




Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang terhormat,

Dear respected stakeholders and shareholders,

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Mencukupi, shalawat dan salam

All praise is due God Almighty, may prayers and peace always

semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW.

abundant over His Messenger, Muhammad SAW. Alhamdulillah, by

Alhamdullilah, berkat rahmat Allah SWT, tahun 2013 berhasil dilalui BNI

the grace of God Almighty BNI Syariah has successfully passed 2013.

Syariah dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk

It's an honor for me on behalf of the Board of Directors to present the

menyajikan Laporan Tahunan BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

Annual Report of BNI Syariah for the financial year 2013.

Kondisi ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2013 ditutup dengan

Indonesia's economic condition in 2013 was ended with significant

penyesuaian ekonomi dan penyesuaian kebijakan makro yang

economic and macro policy adjustment. In addition to the volatile

signifikan. Indonesia menghadapi tahun penuh tantangan dengan

capital markets and the difficulty of obtaining external funding,

jatuhnya permintaan ekspor dan harga komoditas, selain pasar modal

Indonesia faced a challenging year with the collapse of export


Laporan Manajemen

Management Report

Secara keseluruhan, BNI Syariah berhasil memenuhi sebagian besar targetnya dengan pencapaian lebih dari 100% pada indikator Pendapatan Setelah Pajak (Earnings After Tax/EAT), Giro, Tabungan, CAR, ROE, serta CASA. Overall, BNI Syariah managed to meet most of the targets by achieving more than 100% on the indicator of Earnings After Tax (EAT), Current Account, Saving Account, CAR, ROE and CASA.

yang bergejolak dan sulitnya memperoleh dana eksternal. Namun

demand and commodity prices. However, monetary policy has

demikian, kebijakan moneter telah mendukung penyesuaian ekonomi

supported economic adjustment so that Indonesia’s economic growth

sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 berhasil

in 2013 was successfully recorded a 5.78% according to the data from

ditutup dengan cukup baik mencapai 5,78% menurut data dari Badan

the Central Bureau of Statistics and 5.70% according to the Ministry

Pusat Statistik dan 5,70% menurut Kementerian Keuangan.

of Finance.

Menurut Outlook Perbankan Syariah yang diluncurkan oleh Bank

According to Sharia Banking Outlook launched by Bank Indonesia,

Indonesia, perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu

the development of sharia banking in the last one year period is quite

tahun terakhir tergolong cukup pesat, khususnya pada bank umum

rapid, particularly in sharia banks (BUS) and sharia business units

syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang mendominasi aset

(UUS) that dominate the sharia banking assets. In the third quarter

perbankan syariah. Aset perbankan syariah meningkat pada Triwulan

of 2013 (YoY), the sharia banking assets increased to Rp227.71

III 2013 (YoY) menjadi Rp227,71 triliun. Upaya pengembangan pasar

trillion. The effort of developing sharia banking market conducted

perbankan syariah yang telah dilakukan Bank Indonesia dan pelaku

by Bank Indonesia and industry players, who are members of the

industri yang tergabung dalam iB Campaign mampu memperbesar

iB Campaign, has been able to increase the market share of sharia

market share perbankan syariah mencapai 4,81% di tahun 2013 dari

banking to 4.81% in 2013 from 4.21% in the same period in 2012.

4,21% pada periode yang sama di tahun 2012. Hal ini menunjukkan

This indicates that despite the uncertainty of Indonesia’s economic

bahwa terlepas dari kondisi ekonomi Indonesia yang tidak menentu,

condition, sharia banking still experiencing significant growth.

perbankan syariah tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kinerja 2013

2013 Performance

BNI Syariah menunjukkan kinerja yang kuat pada tahun 2013 dan berhasil

BNI Syariah showed a strong performance in 2013 and recorded a

membukukan pertumbuhan total aset sebesar 38,17% mencapai Rp14,71

growth of 38.17% in total assets amounted to Rp14.71 trillion over the

triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan meningkat sebesar

previous year. Financing increased by 47.30% amounted to Rp11.24

47,30% menjadi Rp11,24 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh

trillion and Third Party Fund (DPK) grew by 27.93% amounted to

Page......

22-23


27,93% menjadi Rp11,49 triliun. Berpegang pada praktik perbankan yang

Rp11.49 trillion. Adhering to the banking practices that emphasize

menekankan prinsip kehati-hatian, BNI Syariah berhasil mengendalikan

the prudent principle, BNI Syariah managed to control the important

rasio-rasio penting bahkan beberapa rasio lebih baik dari tahun

ratios and several ratios were even better than the previous year

sebelumnya seperti Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR)

such as the Capital Adequacy Ratio (CAR) which amounted to 16.23%

tercapai sebesar 16,23% dari target 14,50% serta Pembiayaan Bermasalah

of the target of 14.50% and Non-Performing Loans (Gross NPF)

Bruto (Non Performing Loan/NPF Gross) yang dibukukan di 1,86%, lebih

was recorded at 1.86%, better than the target of 2.04% and the

baik dari target sebesar 2,04% dan juga realisasi tahun sebelumnya yakni

previous year's 2.02%. Likewise, the achievement of ROE and CASA

2,02%. Demikian juga dengan pencapaian ROE dan CASA yang masing-

respectively amounted to 11.73% and 57.20%.

masing mencapai 11,73% dan 57,20%. Secara keseluruhan, BNI Syariah berhasil memenuhi sebagian besar

Overall, BNI Syariah managed to meet most of the targets by

targetnya dengan pencapaian lebih dari 100% pada indikator Pendapatan

achieving more than 100% on the indicator of Earnings After Tax

Setelah Pajak (Earnings After Tax/EAT), Giro, Tabungan, CAR, ROE, serta

(EAT), Current Account, Saving Account, CAR, ROE and CASA. While

CASA. Sedangkan indikator-indikator lainnya memiliki pencapaian sebagian

other indicators mostly achieved more than 90%. Compared to 2012,

besar lebih dari 90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, sebagian besar

most indicators showed positive growth.

indikator menunjukkan pertumbuhan positif. Untuk mendukung fokus bisnis tersebut, Direksi telah menyusun

To support the business focus, the Board of Directors has developed

beberapa kebijakan strategis seperti:

a number of strategic policies such as:

1.

1.

Menjaga portofolio pembiayaan non ritel, ritel, Hasanah Card dan mikro masing-masing sebesar 11%, 77%, 4% dan 8%.

2.

Memperkokoh jaringan pemasaran dan layanan dengan

Maintaining a portfolio of non-retail, retail, Hasanah Card and micro financing respectively at 11%, 77%, 4% and 8%.

2.

mengoptimalkan kerja sama keagenan (Syariah Channeling

Strengthening marketing and service network by optimizing the cooperation of agency (Sharia Channeling Outlet/SCO) and the

Outlet/SCO) dan pembukaan KC, KCP, KK dan payment point.

opening of KC, KCP, KK and payment point.

3.

Menjaga peran recovery untuk menopang profitabilitas.

3.

Maintaining the role of recovery to support the profitability.

4.

Menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan hapus buku.

4.

Maintaining quality of financing and minimizing write-off.

5.

Improving early warning system on the current financing which

5. Meningkatkan early warning system pada pembiayaan lancar yang wajib dilaporkan divisi setiap 3 bulan. 6.

shall be reported by the division every 3 months.

Membentuk sentra kas, sentra taksasi dan sentralisasi LBUS.

6.

Establishing cash center, appraisal center and centralization of LBUS.

7. Membangun brand awareness produk dan kristalisasi budaya

7.

Establishing brand awareness of products and embedding work

kerja amanah dan jamaah yang larut dalam perilaku.

culture of amanah and jamaah into behavior.

Tantangan yang Dihadapi

Facing Challenges

Terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kurang

In regard to the economy of Indonesia that was unfavorable in 2013,

mendukung di sepanjang tahun 2013, BNI Syariah menghadapi

BNI Syariah faced several challenges that provide quite significant

beberapa tantangan yang cukup signifikan pengaruhnya bagi

impact to the growth and therefore BNI Syariah implemented

pertumbuhan dan menerapkan langkah strategis untuk menjawab

strategic measures to address these challenges. The following are

tantangan tersebut. Berikut di bawah ini merupakan langkah-langkah

the strategic measures that have been implemented by BNI Syariah

strategis yang telah diterapkan oleh BNI Syariah dalam menjawab

to address the existing challenges.

tantangan yang ada.


Laporan Manajemen

Management Report

1. Melakukan review nisbah bagi hasil DPK untuk mengatasi

1.

kenaikan BI rate yang mempengaruhi tingkat beban bagi hasil

the increasing BI rate which affect the increasing of profit

yang semakin besar. 2.

Memberikan fasilitas pembiayaan kepada developer serta

sharing expenses. 2.

Provided financing facilities to developers and increase

memperbanyak kerja sama sebagai langkah penyesuaian

cooperation as an adjustment measure to the regulation

terhadap aturan mengenai pembatasan pembiayaan griya dan

regarding restrictions on the house financing and consumer

pembiayaan konsumer beragun properti. 3.

Reviewed the profit sharing nisbah (ratio) of DPK to overcome

Mengubah target segmen nasabah Hasanah Card dan

financing secured by property. 3.

Changing the target of Hasanah Card customer segment

mengembangkan program-program untuk meningkatkan

and developing programs to increase customer loyalty as an

loyalitas nasabah sebagai langkah penyesuaian terhadap

adjustment measure to the provision of credit card ownership

ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan kartu kredit yang

limitation that would limit the growth Hasanah Card.

akan membatasi pertumbuhan Hasanah Card. Peran Komite-Komite di bawah Direksi

Role of Committees under the Board of Directors

Sepanjang tahun 2013 komite di bawah Direksi telah menjalankan

Throughout 2013, the committees under the Board of Directors

perannya dengan baik dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung

have performed their role properly and worked in accordance with

jawabnya masing-masing. Setiap komite secara berkala melakukan

the respective duties and responsibilities. Each committee meets

pertemuan untuk membahas program kerja atau melakukan kajian

regularly to discuss the work program or conduct a review of existing

terhadap aturan yang ada disesuaikan dengan perkembangan kondisi.

rules adapted to the development of the condition.

Tata Kelola yang Baik

Good Governance

Selain memastikan agar jalannya bisnis tetap berada di koridor syariah,

In addition to ensuring that the business remains conducted in the

BNI Syariah selalu mengupayakan untuk meningkatkan kapabilitas

corridor of sharia, BNI Syariah always seeks to improve business

bisnis dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

capabilities by complying with the prevailing regulations and the

serta prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik (GCG). Terkait hal ini, BNI

principles of Good Governance (GCG). In this regard, BNI Syariah has

Syariah telah melakukan self assesment terhadap penerapan GCG

conducted a self-assessment of the GCG implementation in 2013

tahun 2013 dengan hasil yang memposisikan Bank dalam kategori

resulting in the excellent category. This achievement encourages BNI

sangat baik. Pencapaian ini mendorong komitmen BNI Syariah

Syariah commitment toward continuous improvement.

terhadap upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. Terkait dengan keberadaan Direksi sebagai bagian dari struktur GCG,

In regard to the existence of the Board of Directors as part of the

pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa di tahun 2013

GCG structure, on this occasion we also want to inform that in 2013

terdapat perubahan pada susunan anggota Direksi yaitu dari 3 Direksi

there was a change in the composition of the Board of Directors

(Direktur Utama, Direktur Bisnis, serta Direktur Risiko & Kepatuhan) dan

from 3 Directors (President Director, Business Director and Risk

1 COFO (Chief Operating & Financial Operation) menjadi 4 Direksi dengan

& Compliance Director) and 1 COFO (Chief Operating & Financial

adanya penetapan COFO menjadi Direktur Keuangan dan Operasional

Operation) to 4 Directors with the stipulation of COFO as Director of

pada 9 Desember 2013. Dengan demikian susunan Direksi BNI Syariah

Finance and Operation on December 9, 2013. Thus, the composition

mencakup Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Risiko & Kepatuhan,

of the Board of Directors of BNI Syariah include President Director,

serta Direktur Keuangan dan Operasional.

Business Director, Risk & Compliance Director and the Finance and Operation Director.

Page......

24-25


Prospek 2014

2014 Prospect

Memasuki tahun 2014 BNI Syariah akan tetap optimis dengan

Entering 2014, BNI Syariah will be always optimistic with the growth

pertumbuhan indikator finansial dan non finansial. Namun demikian,

of financial and non financial indicators. However, financing will

pemberian pembiayaan tetap akan dilakukan secara selektif dan

be conducted selectively and always putting forward the prudent

mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu kualitas pembiayaan akan

principle. In addition, the financing quality will always be maintained

selalu dijaga dengan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi

by minimizing write-off, considering the trend of macroeconomic

ekonomi makro di 2014 diperkirakan menunjukkan tren perlambatan

condition in 2014 which is predicted to show a slowdown coupled with

pertumbuhan disertai dengan BI rate dan tingkat inflasi yang masih tinggi.

high BI rate and inflation rate. In addition, 2014 will also be a political

Selain itu tahun 2014 juga akan menjadi tahun politik dengan adanya

year due to the legislative and Presidential election.

pemilihan legislatif dan Presiden. Terlepas dari faktor eksternal di atas, BNI Syariah akan memfokuskan

Regardless from the external factors above, BNI Syariah will focus its

bisnisnya pada ritel-konsumer, ritel produktif, serta pembiayaan mikro.

business on retail-consumer business, productive retail, as well as

Penambahan fokus bisnis pada ritel produktif sesuai dengan corporate

micro-finance. The addition of business focus on productive retail is

plan BNI Syariah tahun 2014 yang menjadikan pembiayaan usaha

in accordance with the corporate plan of BNI Syariah year 2014 which

kecil dengan proses bisnis terbaik. Selain itu peningkatan komposisi

makes small business financing with the best business processes. In

pembiayaan produktif juga merupakan bagian dari strategi fokus

addition, the increase in productive financing composition is also part

pembiayaan produktif 60% di tahun 2016 yang sejalan dengan ketentuan

of the strategy focusing on 60% productive financing in 2016 in line

PBI No. 14/26/PBI/2012.

with the provision of PBI No. 14/26/PBI/2012.

Apresiasi Kami

Our Appreciation

Seluruh jajaran Direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang

The entire Board of Directors would like to express profuse

sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan,

appreciation and gratitude to shareholders, stakeholders and

serta mitra usaha. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada

business partners. Deep appreciation is also particularly addressed

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite terkait, serta

to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, relevant

seluruh karyawan yang turut berkontribusi mendukung pertumbuhan dan

committees, as well as all employees who have contributed to

perkembangan BNI Syariah. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak,

support the growth and development of BNI Syariah. Armed with the

BNI Syariah berkomitmen untuk dapat terus memberikan manfaat serta

full support of all parties, BNI Syariah is committed to keep delivering

maslahat bagi seluruh pihak selain meraih pertumbuhan signifikan dan

benefits for all parties in addition to achieving significant growth and

mewujudkan keberlanjutan yang kokoh.

realizing strong sustainability.





Atas nama Direksi, On behalf of the Board of Directors,

Dinno Indiano Direktur Utama President Director


Laporan Manajemen

Management Report

Page......

26-27




Bismillaahirrahmaanirrahiim

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Mencukupi. Shalawat dan salam

Praise to God Almighty, Shalawat and Salutation may always

semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW.

enormously deliver to the Prophet Muhammad SAW. May the

Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah

guidance and blessings from God Almighty poured to us all.

bagi kita semua. Sepanjang tahun 2013 Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah

During 2013, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah has

telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan

performed supervision to ensure that the BNI Syariah’s operational

atas operasional BNI Syariah agar sejalan dengan ketentuan syariah

practice has complied to sharia principle based on National Sharia

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Council – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) fatwa as well as

(DSN-MUI) dan ketentuan syariah lainnya. DPS melakukan pengawasan

other sharia regulations. DPS conducted supervision as well as

sekaligus memberikan opini terkait pedoman produk pendanaan,

provided opinion related to financing products, financing and the

pembiayaan, dan operasional BNI Syariah.

operational of BNI Syariah.

Kegiatan pengawasan DPS BNI Syariah selama 2013 antara lain adalah

The supervision activities of DPS of BNI Syariah during 2013, among

mengawasi dan memberikan masukan bahwa produk dan layanan BNI

others, include overseeing and providing input that the products and

Syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI serta

services of BNI Syariah in accordance with the fatwa issued by DSN-

menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia,

MUI and submitted the sharia supervisory report to Bank Indonesia,


Laporan Manajemen

Management Report

Secara umum operasional BNI Syariah telah memenuhi ketentuan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan opini DPS, namun BNI Syariah harus senantiasa berpedoman kuat dalam melandaskan operasionalnya terhadap ketentuan syariah yang berlaku. In general, the operational of BNI Syariah has complied the sharia regulation based on the fatwa of DSN-MUI and opinions of DPS, however BNI Syariah should always based its operation toward the prevailing sharia provisions.

Direksi, dan DSN-MUI setiap semester. Laporan pengawasan syariah

Board of Directors and DSN-MUI in every semester. The sharia

ini antara lain memuat:

supervisory report discloses, among others, as follows:

1. Hasil pengawasan atas kesesuaian proses pengembangan

1.

produk baru BNI Syariah terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI. 2. Hasil pengawasan terhadap kegiatan operasional BNI Syariah

Supervisory result on BNI Syariah’s new products development process toward the compliance with DSN-MUI Fatwa.

2.

Supervisory result on BNI Syariah’s operational activity

yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta

including fund collection, disbursement and bank’s other

pelayanan jasa bank.

services.

3. Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank yang meliputi analisis

3.

Supervisory result on bank’s activities including internal audit

laporan hasil audit intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji

result report analysis, transaction sampling assessment and

petik transaksi, dan review terhadap SOP terkait aspek syariah.

determination, review on several SOP related to sharia aspects.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2013, DPS menyatakan

Referring to DPS supervisory result during 2013, DPS stated that

bahwa secara umum operasional BNI Syariah telah memenuhi ketentuan

generally BNI Syariah operation has complied with sharia principle

syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan opini DPS. Namun DPS

based on DSN-MUI fatwa as well as DPS opinion. Thus, DPS would

tetap menyarankan dan mengingatkan agar BNI Syariah senantiasa

still recommend and remind BNI Syariah to always be guided in

berpedoman kuat dalam melandaskan operasionalnya terhadap

conducting its operational based on the prevailing sharia provision.

ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, kerja sama dan koordinasi

In addition, cooperation and coordination that have been nurtured

yang telah terbina melalui bentuk rapat-rapat periodik dengan Dewan

through periodic meetings with the Board of Commissioners, Board

Komisaris, Direksi maupun Divisi dalam rangka pembahasan berbagai

of Directors and Division in terms of discussing various aspects of the

aspek operasional Bank dapat terus ditingkatkan dan senantiasa selaras

Bank’s operations can be improved and always in harmony with the

dengan prinsip-prinsip GCG.

principles of GCG.

Page......

28-29


DPS mensyukuri pencapaian kinerja BNI Syariah yang

DPS appreciates the encouraging achievement of BNI Syariah

menggembirakan di tahun 2013. Oleh karena itu DPS juga terus

performance in 2013. Therefore, DPS also constantly reminds that

mengingatkan bahwa manajemen BNI Syariah tetap berkomitmen

the management of BNI Syariah remains committed to maintain

untuk benar-benar menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta

adherence to sharia principles as well as compliance with the

kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar visi

prevailing laws and regulations to realize BNI Syariah’s vision in

BNI Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan syariah terdepan

providing leading sharia banking services in Indonesia.

di Indonesia dapat tercapai. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KH Ma’ruf Amin Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board


64

Units

Branch Offices

64

Units

Kantor Cabang

Profil Perusahaan

Company Profile

Sejarah Singkat Perusahaan Company’s Brief History

Untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. UUS BNI bermula dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin lalu berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

To answer the community’s needs upon banking system that was more resilient to the economic crisis, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established Sharia Business Unit (SBU) of BNI on April 29, 2000, based on the Act No. 10 of 1998. The sharia principles along with its three pillars (fair, transparent and beneficial) were proved capable of answering the needs of a banking system that was more fair and more resilient in facing the financial crisis in 1997. SBU of BNI started from five branches in Yogyakarta, Malang, Pekalongan,

Sesuai dengan Corporate Plan UUS BNI tahun 2000, pada 19 Juni 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan spin off

In accordance with the Corporate Plan of BNI SBU year 2000, on June 19, 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk conducted a spin off over BNI SBU and inaugurated PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah or Bank") as a Sharia Commercial Bank based on the Bank Indonesia Governor’s Decree No. 12/41/KEP.GBI/2010. This realization was also supported by a conducive regulatory aspect with the issuance of Act No. 19 of 2008 concerning Government Sharia Bonds (SBSN) and Act No. 21 of 2008 on Islamic Banking. In addition, the Government's commitment to the development of Islamic banking was getting stronger and the awareness toward the beneficial of Islamic banking products was also increasing.

atas UUS BNI dan meresmikan PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Jepara and Banjarmasin then developed into 28 Branch Offices and 31 Sub-Branch Offices.

Hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

As of the end of 2013, the number of branches of BNI Syariah amounted to 64 Branch Offices, 161 Sub-Branch Offices, 17 Cash Offices, 22 and Moving Service Units and 20 Payment Points. In addition, customers could also enjoy the services of sharia in the Branch Offices of BNI (office channeling) with approximately 1,500 outlets throughout Indonesia.

Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

In the implementation of banking operations, BNI Syariah always pays attention to the compliance of sharia aspects by ensuring that all products of BNI Syariah have passed the testing of the Sharia Supervisory Board, thus have met the sharia regulations.

Page......

32-33

Company’s Brief History Business Activities Vision, Mission and Corporate Values Milestones Composition of Shareholders Organizational Structure Awards Company’s Information

« « « « « « « «

a

Brief History

2000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000

2010

Dimulai dari kantor cabang

5

Malang

BANK BNI SYARIAH RESMI BEROPERASI

Banjarmasin Yogyakarta Jepara

SEBAGAI BANK UMUM SYARIAH

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established Sharia Business Unit (SBU) of BNI on April 29, 2000 Pekalongan

2013 Hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

BNI Syariah 64 161

KANTOR CABANG KANTOR CABANG PEMBANTU

17 20

KANTOR KAS PAYMENT POINT

As of the end of 2013, the number of branches of BNI Syariah amounted to 64 Branch Offices, 161 Sub-Branch Offices, 17 Cash Offices, 22 and Moving Service Units and 20 Payment Points.


Profil Perusahaan

Company Profile

Kegiatan Usaha Business Activities

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 160 tanggal 22 Maret 2010, maka kegiatan usaha BNI Syariah antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

Based on the Company’s Articles of Association No. 160 dated March 22, 2010, the business activities of BNI Syariah, among others, include:

1. 2. 3.

Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 5. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. 6. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. 8. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. 9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 10. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. 11. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. 12. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Dan sebagainya.

1. 2. 3.

Pembagian segmen kegiatan usaha BNI Syariah adalah sebagai berikut:

The distribution of business activity segment of BNI Syariah is as follows:

Collect funds in form of savings and investments. Distributing financing based on sharia agreement. Conducting debt takeover based on the agreements which in line with sharia principles. 4. Conducting business of debit and/or financing card based on sharia principles. 5. Buying, selling, or insuring third party bonds at own risk which issued based on real transactions and according to the sharia principles. 6. Buying bonds issued by the government and/or Bank Indonesia based on sharia principles. 7. Receiving invoice payment of bonds and conducting calculation with or between third party based on sharia principles. 8. Conducting custody for other party’s benefit based on the agreements which in line with the sharia principles. 9. Providing place to store valuable goods and bonds based on sharia principles. 10. Transferring money, both for own interest or the customer’s interest based on sharia principles. 11. Performing as a trustee based on wakalah agreement. 12. Providing facilities of letter of credit or bank guarantee based on sharia principles. 13. Performing other common activities in the banking sector and social sector which are not contrary to sharia principles and in accordance with the regulations. 14. And so forth.

Page......

34-35


« « « « « « « «

Bisnis Komersial Commercial Business BNI Syariah memberikan layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen menengah/komersial yang dikelola oleh Divisi Usaha Menengah. Layanan kepada nasabah komersial antara lain mencakup pemberian solusi pembiayaan, berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan lain yang diperlukan, seperti bank garansi dan Standby Letter of Credit. Segmen ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung performa BNI Syariah secara keseluruhan.

BNI Syariah provides service dedicated to the customers that own productive business in middle/commercial segment managed by the Middle Business Division. The service for commercial customers, among others, include the provision of financing solution in form of investment and working capital financing and other necessary banking facilities, such as Guarantee Bank and Standby Letter of Credit. The segment becomes one of the key aspects that support the entire BNI Syariah’s performance.


Profil Perusahaan

Company Profile

Bisnis Ritel & Konsumer Retail and Consumer Business Segmen bisnis ritel dan konsumer di BNI Syariah melayani nasabah di segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) dan segmen konsumer, dengan menyediakan produk pembiayaan, produk simpanan, dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

Retail and Consumer Business segment of BNI Syariah serves customers in Small Medium Enterprise (SME) and consumer segment by providing financing, saving and other banking products and services for each customer’s necessity.

Bisnis Tresuri & Internasional Treasury and International Business Melalui segmen bisnis tresuri & internasional, BNI Syariah turut mengaktifkan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA). Selain itu BNI Syariah juga aktif melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah (sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.

BNI Syariah, through its segment of treasury and international business, also participates in the activation of Islamic Interbank Money Market (PUAS) with Inter-Bank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) and by conducting transactions through Commodity Trade Certificate Based on Sharia principles (SIKA). In addition, BNI Syariah also actively conducts sukuk transaction both through the auction held by the Government (as one of sharia bank participants) or in the secondary market.

Page......

36-37


« « « « « « « «

Produk BNI Syariah Products of BNI Syariah

Tabungan iB THI Hasanah iB THI Hasanah Saving

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung dalam mata uang Rupiah. The saving account in the value of Rupiah which employs mudharabah or wadiah principles and it is used to get a seat for hajj pilgrimage in accordance with customer’s demand.

Tabungan iB Hasanah iB Hasanah Saving

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang Rupiah. The saving account in the value of Rupiah which employs mudharabah or wadiah principles and provides various facilities and advantages for individual and non-individual customers.

Tabungan iB Hasanah (Mahasiswa) iB Hasanah Saving (Students)

Tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang bekerja sama dengan BNI Syariah yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP dan/atau keperluan lainnya. The saving account which employs mudharabah or wadiah principles for the students of State University/Private University in cooperation with BNI Syariah, which serves to accommodate the payment of tuition fees and/or other purposes.

Tabungan iB Hasanah (Pegawai/Anggota) iB Hasanah Saving (Employee/Member)

Tabungan dengan akad wadiah atau mudharabah dari para pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan BNI Syariah. The saving account which employs wadiah or mudharabah principles from employee/member of Company/Institution/Association/Professional Organization which cooperate with BNI Syariah.

Tabungan iB Hasanah (Classic) iB Hasanah Saving (Classic)

Tabungan dengan akad mudharabah untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic. The saving account which employs mudharabah principle to accommodate the customer’s payment of cash collateral/goodwill in every issuance of Hasanah Card Classic.

Tabungan iB Tunas Hasanah Tunas iB Hasanah Saving

Tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. The saving account which employs wadiah principle designated to children and students under 17 years old.

Tabungan iB Prima Hasanah iB Prima Hasanah Saving

Tabungan dengan akad mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif.


Profil Perusahaan

Company Profile

The saving account which employs mudharabah principle that provides various facilities and advantages for the customers of high networth individuals segment individually and competitive profit sharing.

Tabungan iB Tapenas Hasanah iB Tapenas Hasanah Saving

Tabungan berjangka dengan akad mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. The term saving account which employs mudharabah principle for future planning and managed based on sharia principles with monthly payment system. It is useful to prepare future plans such as vacation, umrah, education plan or other future plans.

Tabungan iB Bisnis Hasanah iB Bisnis Hasanah Saving

Tabungan dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debet dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan. The saving account which employs mudharabah principle and equipped with detailed debit and credit mutation in saving book and more competitive profit sharing for individual and non-individual customers.

Tabunganku iB Tabunganku iB

Tabungan nasional dengan akad wadiah dan setoran awal ringan untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat. The national saving account which employs wadiah with low initial saving aimed at nurturing the culture of saving.

Giro iB Hasanah iB Hasanah Giro

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan. The funds from third party which managed by wadiah principle and can be withdrawn at anytime by using check, bank draft, other payment orders or by transfer to support individual and non-individual business activity.

Deposito iB Hasanah iB Hasanah Deposit

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. The term investment which managed by mudharabah principle aimed at individual customers and company.

Pembiayaan Griya iB Hasanah Griya iB Hasanah Financing

Dengan prinsip murabahah (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya. The financing facility that employs murabahah principle provided to individual for the purpose of buying, building, renovating house (including storehouse, flat, home office, apartments, etc), and and to buy land and house indent with installment system up to the end of payment period, ensuring easy financial control for customers.

Pembiayaan Oto iB Hasanah Oto iB Hasanah Financing

Dengan prinsip murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.

Page......

38-39


« « « « « « « «

The financing facility that employs murabahah principle provided to individual for motor vehicle purchase.

Pembiayaan Haji iB Hasanah iB Hasanah Hajj Financing

Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan setoran awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji sesuai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diatur Kementerian Agama dengan menggunakan akad qardh. The financing facility which employs qardh principle for initial payment to get a seat in accordance with Hajj Operation Cost regulated by the Ministry of Religious Affair.

Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah iB Hasanah Gold Rahn Financing

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah. The solution for customers who need quick funds with assurance system in form of gold bars or jewelry and also supported with quick and easy administration and approval process.

Pembiayaan Emas iB Hasanah iB Hasanah Gold Financing

Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad murabahah. The financing facility which employs murabahah principle for gold ownership with fixed monthly installment basis.

Pembiayaan Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah Financing

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fix asset atau kendaraan bermotor sesuai dengan prinsip syariah. The consumptive financing facility which is provided for people in needs of financing service with fixed assets or motor vehicles collateral in accordance with sharia principles.

Pembiayaan Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah Financing

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan prinsip syariah. The consumptive financing facility which is provided to buy consumptive needs with fixed assets collateral in accordance with sharia principles.

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah Financing

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/ instansi untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah. The consumptive financing for employees of a company/institution for the purchase of goods and services in accordance with sharia principles.

Pembiayaan CCF iB Hasanah

CCF iB Hasanah Financing

Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah. The financing with the collateral in form of customer funds in deposit, saving and current account issued by BNI Syariah.

Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah Wirausaha iB Hasanah Financing

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah. The financing facility aimed at fulfilling the need of productive business financing (capital and investment) in accordance with sharia principles.


Profil Perusahaan

Company Profile

Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah Tunas Usaha iB Hasanah Financing

Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah. The capital financing and or investment given to feasible that has yet to be bankable productive business with sharia principles.

Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah

iB Hasanah Linkage Program Financing

Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerja sama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping. The financing facility in which BNI Syariah as the fund owner disburses the fund to Islamic Financial Institution (LKS) such as BMT, BPRS, KJKS, and others and then forwarded to end users (micro, small and medium sharia entrepreneur). Cooperation with LKS can be conducted directly or through a partner institution.

Pembiayaan Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Kopkar/Kopeg iB Hasanah Financing

Fasilitas pembiayaan mudharabah di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara prinsip syariah kepada end user/karyawan. The financing facility in which BNI Syariah as the fund owner disburses the fund by using executing pattern to Employee Cooperative (Kopkar/Kopeg) which then distributed to end users (employees) based on sharia principles.

Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah

iB Hasanah Small Business Financing

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. The sharia financing which is aimed for productive purposes (venture capital or investment) of small entrepreneurs based on sharia financing principles.

Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah

iB Hasanah Large Business Financing

Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas. The sharia financing aimed for productive purposes (venture capital or investment) of medium and large scale entrepreneurs in Rupiah or foreign currency.

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah

iB Hasanah Syndicated Financing

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula. The financing product which is provided by BNI Syariah and other banks to fund a very large-scale project/business, with shared and identical terms and conditions, documents and also administered by the same agent.

Pembiayaan Multifinance iB Hasanah

Multifinance iB Hasanah Financing

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. The distribution of direct financing through executing pattern to multifinance whose financing business is in accordance with sharia principles.

Page......

40-41


Rahn Mikro Rahn Mikro

« « « « « « « «

Pembiayaan rahn yang ditujukan untuk modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, serta keperluan konsumtif lainnya. The rahn financing provided for productive/venture capital, education fee, health fee and other consumptive needs.

Mikro 2 iB Hasanah Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif. The financing for micro entrepreneurs with a limit of Rp5–Rp50 million for the purpose of venture capital goods payment, productive investment and goods payment of other consumptive needs.

Mikro 3 iB Hasanah Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif. The financing for micro entrepreneurs with a limit of Rp50–Rp500 million for the purpose of venture capital goods payment, productive investment and goods payment of other consumptive needs.

Anjak Piutang iB Hasanah

iB Hasanah Accounts Receivable Financing

Jasa pengalihan penyelesaian piutang baik L/C maupun non L/C dari Korporat/ Seller kepada BNI Syariah yang kemudian menagih piutang tersebut kepada issuing bank atau pihak yang berutang (mitra korporat/buyer). Dapat disertai dengan fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada Korporat (Nasabah) yang diperuntukkan sebagai talangan atas kebutuhan likuiditas korporat senilai tagihan piutang dengan berlandaskan prinsip syariah. The service of accounts receivable completion transfer which based on sharia principles, both L/C or non L/C from Corporate/Seller to BNI Syariah, which then collect the receivables to the issuing bank or the debtor (corporate partner/buyer). Might also be accompanied with short-term financing facility for Corporate (Customer) intended as a bailout to the needs of corporate liquidity and worth the accounts receivable.

Penjaminan iB Hasanah iB Hasanah Collateral

Pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra korporat sehubungan dengan penjaminan yang diberikan oleh bank kepada mitra korporat tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada korporat. Pada saat mitra korporat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada korporat, maka bank memberikan pembiayaan talangan kepada mitra korporat yang dibayarkan langsung kepada korporat sesuai dengan prinsip syariah. The bailout financing for corporate partners in regards to the guarantee given by the bank to the corporate partners to meet their obligations to the corporate. When the corporate partners cannot meet their obligations, the bank provides bailout financing to corporate partners which is paid directly to the corporate in accordance with sharia principles.

Pembiayaan kepada Penyelenggara Haji Khusus iB Hasanah Financing to the Private Hajj Operators iB Hasanah

Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau Travel Agen untuk modal kerja atau setoran pelunasan BPIH Plus Calon Jemaah Haji (CJH) Plus. The financing for the Private Hajj Operators (PIHK) or Travel Agencies for venture capital or settlement payment of Hajj Pilgrimage Budget (BPIH) Plus for the Pilgrims Candidate (CJH) Plus.


Profil Perusahaan

Company Profile

Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKB-DK)

Surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk keperluan tender pekerjaan apabila bowheer memintanya.

Bank’s Certification of Financial Support (SKB-DK)

The letter issued by the bank at the request of the customers for the purpose of job bidding that is required by the bowheer.

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Domestic Letter of Credit (SKBDN)

Fasilitas pembiayaan tidak langsung yang diberikan kepada nasabah untuk membantu/memperlancar usaha nasabah dalam pengadaan/ pembelian barang-barang yang diperlukan dari suatu tempat ke tempat lainnya baik antar pulau atau antar kota di wilayah Indonesia. The indirect financing facility which is provided to assist/facilitate the customer's business in procurement/purchase of necessary goods which required from one place to another either between islands or between cities throughout Indonesia.

Letter of Credit (L/C) Impor Import Letter of Credit (L/C)

Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor. The facility which is provided to the customers for the purpose of opening Import L/C.

Letter of Credit (L/C) Ekspor Export Letter of Credit (L/C)

Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. The statement letter issued by the bank to facilitate export trading with the fulfillment of certain requirements based on sharia principle.

Garansi Bank Bank Guarantee

Pernyataan tertulis dari Bank yang berisi kesanggupan untuk menjamin kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga (penerima/pemegang agunan) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, apabila nasabah yang bersangkutan cidera atau ingkar janji (wan-prestasi) atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok dengan pihak ketiga. The written statement from the bank that guarantees the customer’s obligations to the third parties (receiver/holder of the collateral) for a certain period, a certain number, and specific purposes, if the relevant customer is injured or break the promises or cannot fulfill its obligations as agreed in the principal agreement with the third party.

Pembiayaan Valuta Asing (Valas) Foreign Exchange (Forex) Financing

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pembiayaan dalam bentuk mata uang valuta asing. The financing which is provided for financing customers in the value of foreign exchange.

Payroll Gaji Salary Payroll

Layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawannya. The salary payroll service which is conducted by BNI Syariah on the basis of order from the company to debit its account to the employees’ account.

Cash Management Cash Management

Jasa pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah non perorangan yang memiliki simpanan di Bank di mana setiap transaksi dilakukan berdasarkan permintaan nasabah.

Page......

42-43


« « « « « « « «

The cash management service which is provided to non-individual customers who have savings in the Bank in which every transaction is made by customers’ request.

Payment Center Payment Center

Kerja sama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya. The cooperation between BNI Syariah and company in terms of payment acceptance of company’s needs. This service can be used for college tuition payment, electricity bill and others.

Inkaso

Collection

Jasa pengiriman dan penagihan surat/dokumen berharga dan/atau surat/ dokumen perdagangan (niaga) dalam mata uang Rupiah kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat/dokumen berharga tersebut di dalam negeri. The service of delivery and billing of letters/valuable documents and/or commercial letters/documents in Rupiah to those who issued or appointed (interested) to the valuable letters/documents.

Surat Keterangan Bank (SKB)

Bank Certificate (SKB)

Suatu keterangan tertulis dari Bank kepada pihak lain mengenai seseorang atau Badan Hukum dalam hubungannya dengan Bank tanpa menyebutkan sejumlah uang di mana SKB tersebut mempunyai sifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak menjamin sesuatu. A written statement from the Bank to the other party concerning the person or Legal Entity in conjunction with the Bank without mentioning the amount of money in which the Certificate has no binding, promising and assuring nature.

iB Hasanah Card iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil, transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah Card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif, namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha. Financing card which has a function of credit card based on sharia principles with the cost calculation system that is fixed, fair, transparent and competitive, and without interest. iB Hasanah Card is not only used for consumptive needs but might also be used for the needs of pilgrimage, education and business activities.


Profil Perusahaan

Company Profile

Visi, Misi & Tata Nilai Vision, Mission and Corporate Values

Tata Nilai Corporate Values Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jamaah.

In addition to base their business activities and operations based on prevailing sharia principles, positive law and regulations in Indonesia, all employees of BNI Syariah also have a set of corporate values as a behavior guideline, namely Amanah and Jamaah.

Amanah

• • • • •

Jujur dan menepati janji Bertanggung jawab Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah Melayani melebihi harapan

Amanah

• • • • •

Jamaah

• • • • •

Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif Membangun sinergi secara profesional Membagi pengetahuan yang bermanfaat Memahami keterkaitan proses kerja Memperkuat kepemimpinan yang efektif

Honest and fulfilling promises Responsible Dedicated to deliver best performance Sincerely working and promoting worship goodwill Serving exceeds the expectation

Jamaah

• • • • •

Caring and daring to give and receive constructive feedback Building a professional synergy Sharing useful knowledge Understanding the relationship of work processes Strengthening effective leadership

Page......

44-45


« « « « « « « «

Visi Vision Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. To become the people’s choice in sharia banking, which is provenly leading in service and performance.

Misi Mission • • • •

•

• •

• •

•

Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. To make a meaningful contribution to society, while supporting environmental sustainability. To provide solutions for the benefit of the community, through the medium of sharia banking. To deliver optimum investment value to all investors. To create a place of pride for working and achieving best performances for the staff, as the embodiment of worship. To serve as a standard of a trustworthy corporate governance.

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No. BNISy/DIR/403. Vision and Mission of BNI Syariah have been approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners of BNI Syariah on December 23, 2010 based on the Board of Directors’ Decree No. BNISy/DIR/403.


Profil Perusahaan

Company Profile

Jejak Langkah Milestones

Milestones 2000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan lima kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.

2002

Dimulai dari kantor cabang

5

UUS BNI 1st Malang Banjarmasin

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk established a Sharia Business Unit (SBU) as a respond to growing demand for banking system that could withstand economic crisis. This establishment was marked by the opening of five branch offices in Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, and Banjarmasin.

2003-2004 Berturut-turut UUS BNI mendapatkan penghargaan The Most Profitable Bank di antara dua BUS dan delapan UUS. BNI SBU awarded most profitable bank award for two consecutive times, among two sharia commercial banks and eight SBUs.

Yogyakarta Jepara

Rp7,189 UUS BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.

Pekalongan

9

Mendapat Penghargaan

THE MOST PROFITABLE BANK AWARD

BNI SBU booked profit for the first time amounted to Rp7,189 billion with the support of seven branch offices.

2009 Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah. Establishment of Sharia Commercial Bank Implementation Team that will transform BNI SBU into PT Bank BNI Syariah.

Page......

46-47


2010

2011

BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

Rp66 billion

PT Bank BNI Syariah started to operate as Sharia Commercial Bank on June 19, 2010, with 27 branch offices and 31 sub-branch offices. As the end of December 2010, the Bank successfully recorded Rp6,4 trillion in assets, a 21% increase compared to June 2010.

2012 Outlet mikro mulai beroperasi dengan penambahan untuk outlet regular sejumlah 10 cabang. BNI Syariah berhasil membukukan pencapaian aset Rp10 triliun pada 10 November 2012 dan memperoleh 16 penghargaan. Micro outlet starts to operate with the additional of 10 regular outlet branches. In addition, BNI Syariah successfully booked a total assets of Rp10 trillion on November 10, 2012 and obtained 16 awards.

PROFIT AMOUNTING

« « « « « « « «

Rp8,4 trillion TOTAL ASSETS AMOUNTED

BNI Syariah membukukan laba Rp66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta lebih dari 1.000 Syariah Channelling Outlet BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp8,4 triliun pada akhir Desember 2011. PT Bank BNI Syariah booked profit amounting to Rp66 billion supported by 38 branch offices, 54 sub-branch offices, 4 cash offices, and more than 1,000 BNI Sharia Channeling Outlets (SCO BNI) with a total assets amounted to Rp8,4 trillion as the end of December 2011.

2013 Peresmian kantor pusat BNI Syariah yang baru terletak di Gedung Tempo Pavillion 1. Inauguration of new BNI Syariah head office located in Tempo Pavillion 1 Building.


Profil Perusahaan

Company Profile

Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders

Komposisi pemegang saham BNI Syariah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of BNI Syariah’s shareholders as of December 31, 2013, is as follows:

Neraca Balance Sheet Pemegang Saham Shareholders PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BNI Life Insurance Jumlah Total


Jumlah Lembar Saham Amount of Shares

Nilai Nominal (dalam jutaan) Nominal Value (in million)

1.000.000

1.000.000

99,99%

1.000

1.000

0,01%

1.001.000

1.001.000

100%

Persentase Kepemilikan Ownership Percentage

Page......

48-49


Struktur Pemegang Saham

« « « « « « « «

Shareholders Structure

Pemerintah

Masyarakat

60%

40%

Government

Public

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 99,99%

PT BNI Life insurance 0,01%

PT Bank BNI Syariah


Profil Perusahaan

Company Profile

Struktur Organisasi Organizational Structure

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISIONERS

DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR DINNO INDIANO

DIREKTUR BISNIS

BUSINESS DIRECTOR IMAM TEGUH SAPTONO

SATUAN PENGAWAS INTERN INTERNAL AUDIT

DIVISI BISNIS RITEL RETAIL BUSINESS DIVISION

DIVISI TRESURI & INTERNASIONAL TREASURY & INTERNATIONAL DIVISION

ZEFRI ANANTA

KUKUH RAHARDJO

MOH. TOYIB

DIVISI HUMAN CAPITAL

CABANG

DIVISI BISNIS KARTU

HUMAN CAPITAL DIVISION

BRANCHES

CARD BUSINESS DIVISION

IWA KUSTIWA

JUNIAR MAHAMERU

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI BISNIS MIKRO

STRATEGIC PLANNING DIVISION

MICRO BUSINESS DIVISION

WAHYU AVIANTO

BUDI ARISTIANTO

DIVISI USAHA MENENGAH

CABANG MIKRO

MIDDLE BUSINESS DIVISION

BIMO HASCAHYOADI

DIVISI RECOVERY & REMEDIAL RECOVERY & REMEDIAL DIVISION

JON SUJANI PASARIBU

MICRO BRANCHES

Page......

50-51


« « « « « « « «

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD

DIREKTUR RISIKO & KEPATUHAN

RISK & COMPLIANCE DIRECTOR

DIREKTUR KEUANGAN & OPERASIONAL

OPERATING & FINANCIAL DIRECTOR ACEP R JAYAPRAWIRA JUNAIDI HISOM

DIVISI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DIVISION

BAMBANG SUTRISNO

Financial Controlling Division

Wahyu Avianto

DIVISI Teknologi Informasi

PRODUCT MANAGEMENT DIVISION

INFORMATION TECHNOLOGY DIVISION

DADE DERMAWAN

JOKO PRAMONO

DIVISI komunikasi jaringan & logistik

LEGAL, COMPLIANCE & SECRETARY DIVISION

COMMUNICATION, NETWORK & GENERAL AFFAIRS DIVISION

BAYI ROHAYATI

SUPARDI NAJAMUDDIN

SATUAN KERJA KEPATUHAN

DIVISI BISNIS RISK

COMPLIANCE DESK

In accordance to the Board of Commissioners’ Decree No. KOM/43 dated October 23, 2012 and Board of Directors’ Decree No. KP/030/DIR/R dated October 29, 2012, the organizational structure of BNI Syariah is as follows:

DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN

DIVISI PRODUCT MANAGEMENT

DIVISI HUKUM, KEPATUHAN & KESEKRETARIATAN

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor KOM/43 tanggal 23 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012, maka struktur organisasi BNI Syariah adalah sebagai berikut:

BUSINESS RISK DIVISION

TAVIP BUDHY PRIHANTO

Komite Di bawah Dewan Komisaris COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISIONERS

•

Komite Audit Audit Committee

•

Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee

•

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Komite Di bawah Direksi COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

•

Komite Kebijakan & Risiko Risk & Policy Committee

•

Komite Sumber Daya Manusia Human Resources Committee

•

Komite Asset Liability Management Asset Liabilities Management Committee

•

Komite Modal, Investasi & Teknologi Capital, Investment & Technology Committee

DIVISI OperasionaL OPERATIONAL DIVISION

ANDRIANTO DARU KURNIAWAN


Profil Perusahaan

Company Profile

Penghargaan Awards

2012

2013 Anugerah Service Excellence Awards

Digital Brand of The Year

Medan, Padang, Balikpapan

The Best of Service Excellence Awards Pemberi: Markplus Insight & Marketeers

Peringkat III untuk kategori: • Corporate Digital Brand • Product Digital Brand • Deposito Bank Umum Syariah (Deposito iB Hasanah) • KPR Syariah (Griya iB Hasanah) Sharia Banking

2013

Pemberi: Infobank

Infobank Sharia Finance Awards

2013

INDONESIA

Infobank Awards • •

Bank predikat Baik Laporan Keuangan 2012 Kinerja Keuangan 2012 Sangat Bagus

Pemberi: Infobank

Brand Champion Silver Brand Champion of Most Popular Brand Pemberi: Markplus Insight & Marketeers

2013

Anugerah Perbankan

The Best Fourth of Private Finance Non Listed Pemberi: Otoritas Jasa Keuangan

Peringkat II untuk kategori: • Pemasaran • Teknologi Informasi

2013

Peringkat III untuk kategori: • Sumber Daya Manusia

Customer Loyalty Award

2013

Service Anugerah Business Review Experience award (ESEA) For Good Performance in Delivering Positive Customer Experience Pemberi: CARRE of CCSL

Award

INDONESIA Pemberi: Economic Review

2013 Execellent

2013 Annual Report

• •

The Best CEO with Power of Heart of The Year 2013 4th The Best Corporation for Learning organization of The Year 2013

Pemberi: Business Review

Net Promoter

Predikat NPS Good Pemberi: Swanetwork

2013

Indonesia

Inspire & Best Company Award The Best Sharia Bank of The Year Pemberi: Sembilan bersama media

Page......

Informasi Perusahaan

52-53


« « « « « « « «

Company’s Information

Nama Perusahaan Company Name

PT Bank BNI Syariah

Bidang Usaha Business Activities

Bergerak di bidang usaha perbankan syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160, tanggal 22 Maret 2010. Engaged in the business field of sharia banking in accordance with the Articles of Association of BNI Syariah No. 160, dated March 22, 2010.

Kepemilikan Ownership

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: 99,99% PT BNI Life Insurance: 0,01%

Tanggal Pendirian Date of Establishment

19 Juni 2010 June 19, 2010

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 Bank Indonesia Governor’s Decree No. 12/41/KEP.GBI/2010

Modal Dasar Authorized Capital

Rp4.004.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital

Rp1.001.000.000.000

Alamat Perseroan Company Address

Kantor Pusat BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia Telepon / Phone: +6221-2966-7946 Faks / Fax: +6221-2966-7945 Email: [email protected] Website: www.bnisyariah.co.id

Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professionals

Kantor Akuntan Publik (Public Accounting Firm) Tanudiredja, Wibisana & Rekan Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta 12940, P.O. Box 2473 JKP 10001 Telepon / Phone: +6221-5212-901 Faks / Fax: +6221-5290-5555, 5290-5050 Website: www.pwc.com/id Lembaga Pemeringkat Efek (Credit Rating Agency) PT Pefindo Panin Tower Senayan City Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia Telepon / Phone: +6221-7278-2380 Faks / Fax: +6221-7278-2370 Website: www.pefindo.com Notaris (Notary) Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama Lantai 6-C Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 BI X-1 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta 12950, Indonesia Telepon / Phone: +6221-5290-7304 Faks / Fax: +6221-5261-136


3,826 Total Employees

3.826 Jumlah Pegawai

TINJAUAN USAHA & OPERASIONAL

Operational & Business Review

Tinjauan Usaha per Segmen Review of Business Segments

Bisnis Komersial

Commercial Business

Melalui segmen usaha bisnis komersial, BNI Syariah memberikan

Through its commercial business segment, BNI Syariah provides

layanan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif pada segmen

service dedicated to the customers that own productive business

menengah/komersial yang dikelola oleh Divisi Usaha Menengah. Layanan

in middle/commercial segment managed by the Middle Business

kepada nasabah komersial adalah berupa pemberian solusi pembiayaan

Division. The service for commercial customers is by providing

berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas perbankan

financing solution in form of investment and working capital financing

lain yang diperlukan, seperti garansi bank dan standby Letter of Credit.

and other necessary banking facilities, such as Guarantee Bank and

Segmen bisnis komersial merupakan salah satu aspek penting yang

Standby Letter of Credit. The commercial business segment is one of

mendukung kinerja BNI Syariah secara keseluruhan.

the key aspects that support the entire BNI Syariah’s performance.

Di tahun 2013, BNI Syariah melakukan pembenahan struktur

In 2013, BNI Syariah reformed the organizational structure of Middle

organisasi Divisi Usaha Menengah dengan menerapkan penugasan

Business Division by assigning an Account Manager in the acquiring

seorang Account Manager dalam akuisisi dan maintain nasabah.

and maintaining customers. With the implementation of personal-

Dengan sistem personal-selling tersebut diharapkan setiap Account

selling system, the Account Manager is expected to understand the

Manager dapat memahami bisnis nasabah dengan komprehensif

customers’ business comprehensively so that customers can get a

sehingga nasabah bisa mendapatkan solusi yang lebih baik sesuai

better solution according to their needs.

kebutuhannya. Selama tahun 2013, Divisi Usaha Menengah mulai lebih fokus

During 2013, Middle Business Division started to focus more on

dalam menyalurkan pembiayaan ke pembiayaan linkage

linkage financing by establishing linkage unit. This policy aimed

dengan membentuk unit linkage. Kebijakan ini bertujuan untuk

to obtain higher profitability and better implementation of risk

mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi dan implementasi

management. The steps that have been taken in 2013 resulted in

manajemen risiko yang lebih baik. Langkah-langkah yang

encouraging results. Financing grew by 36% from Rp1.03 trillion

telah diambil di tahun 2013 tersebut membuahkan hasil yang

to Rp1.40 trillion and the quality of current financing amounted to

menggembirakan. Pembiayaan tumbuh sebesar 36% dari Rp1,03

96.96%, with details of kol 1 category (96.96%) and kol 5 (3.04%). Total

triliun menjadi sebesar Rp1,40 triliun dan kualitas pembiayaan

revenues amounted to Rp113.6 billion. The composition of financing

lancar mencapai 96,96%, dengan rincian kol 1 (96,96%) dan kol 5

distribution to multifinance also increased to 47.92% of the total

(3,04%). Jumlah pendapatan mencapai Rp113,6 miliar. Komposisi

middle business portfolio.

penyaluran pembiayaan ke multifinance juga meningkat menjadi 47,92% dari total portofolio usaha menengah.

Page......

56-57

Review of Business Segments « Human Resources « Information Technology «

Pencapaian selama tahun 2013 memberikan dorongan yang besar bagi

Achievements during 2013 provided a major boost to Middle Business

Divisi Usaha Menengah untuk terus meningkatkan kinerja di tahun

Division to continue to improve performance in 2014 with the

2014 dengan melakukan pemisahan pengelolaan pembiayaan sesuai

separation of financing management according to the segmentation

segmentasi di mana pembiayaan produktif di bawah Commercial &

where productive financing is put under the Commercial & Small

Small Division dan pembiayaan konsumtif di bawah Consumer & Fund

Division and consumptive financing is under the Consumer & Fund

Division. Beberapa langkah strategis yang telah dipersiapkan antara

Division. Several strategic measures that have been prepared are as

lain:

follows:




•

Mentransformasi Divisi Usaha Menengah menjadi Commercial

•

Transforming Middle Business Division into Commercial &

and Small Division dalam rangka mempertajam fokus

Small Division in order to sharpen the focus on productive

pembiayaan produktif baik pada segmen ritel maupun pada

financing both in retail and middle segment.

menengah. •

•

•

Perubahan struktur organisasi pada akhirnya menghasilkan

•

resulted in the activity consists of Commercial Unit, Small Unit

Performance Monitoring.

and Performance Monitoring Unit.

Unit Commercial menangani pembiayaan segmen menengah

•

consisting of Linkage Sub Unit that handles financing to Credit

kepada Koperasi Simpan Pinjam, BMT, Multifinance, BPRS &

Cooperative, BMT, Multifinance, BPRS & Pegadaian (Pawn

Pegadaian dan Sub Unit Reguler yang menangani pembiayaan

shop) and Reguler Sub Unit that handles general financing

umum di luar linkage.

other than linkage.

Unit Small menangani pembiayaan produktif segmen ritel

•

Unit Performance Monitoring bertugas untuk mendukung

Memperluas penyaluran pembiayaan sektor linkage tidak

Small Unit handles the productive financing of retail segment through Branch Offices throughout Indonesia.

•

pengukuran pencapaian target seluruh aktivitas. •

Commercial Unit handles middle segment financing

yang terdiri atas Sub Unit Linkage yang menangani pembiayaan

melalui Kantor Cabang di seluruh Indonesia. •

Transforming organizational structure which eventually

aktivitas yang terdiri dari Unit Commercial, Unit Small dan Unit

Performance Monitoring Unit is responsible for the target achievement measurement in all activity.

•

Expanding the financing of linkage sector not only to

hanya kepada koperasi dan industri multifinance tetapi juga

cooperatives and multifinance industry but also to the BPRS

kepada BPRS melalui skema executing dan skema channeling.

through the scheme of executing and channeling.

Page......

58-59


Bisnis Ritel

Divisi Bisnis Ritel bertanggung jawab melayani sektor ritel dengan menyediakan produk pembiayaan, produk simpanan, dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah. Pengembangan segmen bisnis ritel, baik dalam hal penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga, merupakan prioritas pengembangan bisnis BNI Syariah di tahun 2013. Pengembangan bisnis ritel di tahun 2013 didukung melalui layanan kantor cabang BNI Syariah sebanyak 64 Kantor Cabang Utama (KCU), selain itu layanan kantor bisnis BNI Syariah semakin bertambah dengan adanya 161 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 17 Kantor Kas (KK). Untuk menambah pelayanan secara langsung

Retail Business

Retail Business Division is responsible for the provision of financing, saving and other banking products and services for each customer necessity in retail sector. Development of the retail business segment, both in terms of financing and third-party funds, is the priority of BNI Syariah’s business development in 2013. Development of retail business in 2013 was supported by the services of BNI Syariah’s branch offices which consist of 64 Primary Branch Offices (KCU), the addition of Sub Branch Offices which amounted to 161 Sub Branch Offices (KCP), and 17 Cash Offices (KK). In order to add direct services, BNI Syariah increased its BNI Syariah Layanan Gerak (mobile service unit) in 2013 amounted to 22 cars.

BNI Syariah menambah mobil BNI Syariah Layanan Gerak di tahun 2013 menjadi 22 buah. Kinerja segmen bisnis ritel dalam 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pesat. Untuk mempertahankan dan mengakselerasi pertumbuhan tersebut organisasi Divisi Bisnis Ritel pada tahun 2013 memiliki 3 unit bisnis inti, di antaranya adalah Unit Pengembangan Sales Institusi & Sharia Channeling Office (SCO), Unit Pengembangan Sales Konsumer & Ritel, serta Unit Strategi Pemasaran. Tiap unit tersebut telah disatukan penanganan seluruh fungsi dan aktivitas yang terkait, mulai dari pengembangan bisnis, penjualan, dan distribusi kepada nasabah maupun calon nasabah, serta program promosi dan komunikasi produk.

The performance of retail business segment in the last 4 years showed a rapid growth. To sustain and accelerate the growth, in 2013 the Retail Business Division has 3 core business units, among others; include the Institution Sales & Sharia Channeling Office (SCO) Development Unit, Consumer & Retail Sales Development Unit and Marketing Strategy Unit. Each unit’s function and activity have been merged, ranging from business development, sales, and distribution to customers and prospective customers, as well as promotional programs and product communications.

Unit Strategi Pemasaran Divisi Bisnis Ritel BNI Syariah bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi implementasi programprogram pemasaran produk pembiayaan dan pendanaan ritel. Unit ini juga menjalankan komunikasi program baik Above the Line (ATL) maupun Below the Line (BTL).

Marketing Strategy Unit of BNI Syariah’s Retail Business Division is responsible for planning and coordinating the implementation of financing and retail product marketing programs. The unit also runs communication of Above The Line (ATL) and Below The Line (BTL).

Untuk program promosi terkait produk perbankan yang bersifat Above the Line (ATL), melalui media promosi sebagai berikut:

The promotional programs of banking products that are Above The Line (ATL), are implemented through the following promotional media:

• • • •

•

Televisi (MetroTV, MQTV, dan sebagainya) Koran Nasional (Seputar Indonesia, Koran Republika, Koran Investor Daily, dan sebagainya) Koran Lokal (Padang Pos, Tribun Semarang, Tribun Jabar, Jawa Pos, dan sebagainya) Majalah (Majalah Aulia, Garuda Inflight Magazine, Majalah Tarbawi, Majalah Housing Estate, Majalah Property and Bank, Majalah Gontor, dan sebagainya) Tabloid (Tabloid Kontan)

• • • •

•

Television (MetroTV, MQTV, etc) National Newspaper (Seputar Indonesia, Koran Republika, Koran Investor Daily, etc) Local Newspaper (Padang Pos, Tribun Semarang, Tribun Jabar, Jawa Pos, etc) Magazine (Aulia Magazine, Garuda Inflight Magazine, Tarbawi Magazine, Housing Estate Magazine, Property and Bank Magazine, Gontor Magazine, etc) Tabloid (Kontan Tabloid)




• •

• • •

Radio Nasional (Gen FM, Elshinta FM, Mustang FM, Urban RKM, dan sebagainya) Radio Lokal (Radio Dahlia, Radio Sonora Semarang, Radio Retjobuntung Yogjakarta, Solo Radio, M FM Malang, Radio Suara Surabaya, Radio Kardopa Medan, Radio Arbes Padang, Radio Smart FM Banjarmasin, Radio Smart FM Balikpapan, Radio Bharata Makasar, dan sebagainya) Media Online (republika.co.id, kontan.co.id, eramuslim.com, rumah.com, dan sebagainya) SMS Blast (pesan promosi yang disampaikan melalui ponsel nasabah) Sponsorship Event

Program promosi terkait produk perbankan yang bersifat Below the Line (BTL) melalui media promosi sebagai berikut: •

• •

Pembuatan marketing collateral seperti brosur, banner, flyer, spanduk, umbul-umbul, dan sebagainya untuk membantu pemasaran produk-produk BNI Syariah. Program Cahaya Rezeki Hasanah (CRH) Program Undian Berhadiah (mobil, motor, umroh, TV) bagi nasabah Tabungan BNI Syariah.

• •

• • •

National Radio (Gen FM, Elshinta FM, Mustang FM, Urban RKM, etc) Local Radio (Radio Dahlia, Radio Sonora Semarang, Radio Retjobuntung Yogjakarta, Solo Radio, M FM Malang, Radio Suara Surabaya, Radio Kardopa Medan, Radio Arbes Padang, Radio Smart FM Banjarmasin, Radio Smart FM Balikpapan, Radio Bharata Makasar, etc) Online Media (republika.co.id, kontan.co.id, eramuslim.com, rumah.com, etc) SMS Blast (promotional messages delivered to customers cellphone) Sponsorship Event

The promotional programs of banking products that are Below The Line (ATL), are implemented through the following promotional media: •

• •

Preparing marketing collateral such as brochures, banners, flyers, and others to support the marketing of BNI Syariah products. Cahaya Rezeki Hasanah (CRH) program. Lottery program (cars, motorcycles, umroh, TV) for the customers of BNI Syariah Saving.

Page......

60-61


• •

•

Program Berbagi Buka Hasanah (BBH). Pemberian voucher buka puasa untuk anak yatim setiap pembukaan rekening BNI Syariah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Program Direct Gift. Pemberian hadiah langsung kepada nasabah atas pembukaan rekening baru Tabungan BNI Syariah.

• •

Berbagi Buka Hasanah (BBH) program. Giving iftar vouchers to orphans for every account opening in BNI Syariah in order to welcome the Ramadhan.

•

Direct Gift program. Giving direct gift to customer for opening new saving account of BNI Syariah.

BNI Syariah juga terus meningkatkan pemasaran dan penjualan produk layanan BNI Syariah secara direct sales oleh tenaga-tenaga pemasar baik di cabang maupun yang bersifat mobile. Para tenaga pemasar dibekali oleh pengetahuan produk maupun materi promosi penunjang agar aktivitas pemasaran dan penjualan menjadi efektif.

BNI Syariah also continues to improve the direct sales of marketing and sales of BNI Syariah service products by the sales marketing in branches and through mobile. The sales force equipped by product knowledge and promotional materials in order to support effective marketing and sales activities.

Pada awal tahun 2013, BNI Syariah meluncurkan produk Pembiayaan

In early 2013, BNI Syariah launched iB Hasanah Gold Financing product to add BNI Syariah financing product variants and optimize the potential of existing segments. Gold Financing iB Hasanah product is a consumptive financing facilities granted to buy gold with monthly installments.

Emas iB Hasanah untuk menambah varian produk pembiayaan BNI Syariah dan mengoptimalkan potensi berbagai segmen yang ada. Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya. Kinerja Tahun 2013

2013 Performance

Segmen Bisnis Ritel mencatat kinerja yang menggembirakan di tahun 2013 dengan membukukan pertumbuhan sebesar 46,47% menjadi Rp8.715 miliar. Dari jumlah ini, sebanyak 72,35%, atau sebesar Rp6.305 miliar adalah pembiayaan konsumer, sedangkan selebihnya adalah produk pembiayaan produktif. Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di segmen Bisnis Ritel masih tetap terkendali, ditunjukkan dengan presentase 1,48% di akhir tahun 2012 menjadi 1,55% di akhir tahun 2013.

Retail Business segment recorded an encouraging performance in 2013 with an increase of 46.47% amounted to Rp8,715 billion. Of this amount, a total of 72.35%, or a total of Rp6,305 billion contributed by consumer financing, while the rest was from productive financing products. In terms of financing quality, the level of Non-Performing Financing (NPF) in Retail Business segment is under control which was shown with a percentage of 1.55% at end of 2013 compared to 1.48% at the end of 2012.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 27,80% sebesar Rp2.496 triliun menjadi Rp11.476 triliun di akhir tahun 2013.

Meanwhile, third-party funds grew by 27.80% or Rp2,496 trillion amounted to Rp11,476 trillion at end of 2013.

Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan konsumer tercatat meningkat sebesar 37,41% dibandingkan tahun 2012. Produk unggulan di segmen pembiayaan konsumer adalah produk Griya IB Hasanah yang tercatat tumbuh 48,15% di akhir tahun 2013, atau sekitar 77,60% dari total pembiayaan konsumer.

In 2013, the number of consumer financing recorded an increase of 37.41% compared to 2012. The featured product in the consumer financing segment was Griya IB Hasanah product which grew by 48.15% at the end of 2013, or approximately 77.60% of the total consumer financing.

BNI Syariah terus mendorong peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga dari segmen ritel sebagai salah satu sumber pendanaan murah. Pada tahun 2013, dana simpanan nasabah pada rekening giro dan rekening tabungan (Current Account Saving Account/CASA) tercatat meningkat sebesar 24,30% menjadi Rp,6,559 triliun, atau 57,16% dari total dana pihak ketiga di segmen ritel.

BNI Syariah continues to increase third-party funds from the retail segment as a source of cheap funding. In 2013, customer deposits funds in the Current Account Savings Account (CASA) recorded an increase of 24.30% amounted to Rp6,559 billion, or 57.16% of total third party funds in the retail segment.




Program Kerja 2014

2014 Work Program

Untuk tahun 2014 untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas organisasi Divisi Bisnis Ritel telah berubah menjadi Consumer & Funding Division dengan fokus pada pembiayaan konsumer dan funding ritel, sedangkan pembiayaan produktif ritel berada pada Commercial & Small Division. Consumer & Funding Division mengelola pembiayaan konsumer dan funding ritel akan fokus pada program-program berikut ini:

To continuously improve the organizational capability and capacity in 2014, Retail Business Division has turned into Consumer & Funding Division with a focus on consumer financing and retail funding, while productive retail financing is at Commercial & Small Division. Consumer & Funding Division which manages retail consumer financing and retail funding will focus on the following programs:

1.

Mendorong pertumbuhan dana murah melalui program aktivitas rekening tabungan khususnya untuk transaksi electronic banking dan kartu debit.

1.

Encourage the growth of low-cost funds through saving account activity program, especially for electronic banking and debit card transactions.

2.

Meningkatkan pemasaran pembiayaan dan dana melalui kerja sama komunitas seperti komunitas properti, Hijabersmom Community, dan komunitas-komunitas lainnya.

2.

Improve the marketing of financing and fund through community collaboration as property community, Hijabersmom Community, and other communities.

3.

Melakukan pemasaran melalui unit Sharia Channeling Office (SCO) yang berada di kantor-kantor cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan untuk penghimpunan DPK.

3.

Conduct marketing through Sharia Channeling Office (SCO) units in the branch offices of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which is the holding company, as the collector of third party funds.

4.

Meningkatkan layanan demi tercapainya kepuasan nasabah dalam mengakses e-Banking BNI Syariah melalui perbaikan layanan (ATM BNI Syariah, Internet Banking, SMS Banking) dan Mobil BNI Syariah Layanan Gerak.

4.

Improve services to realize customer satisfaction in accessing e-banking through improvement of services (BNI Syariah’s ATM, Internet Banking, SMS Banking) and BNI Syariah Layanan Gerak cars.

5.

Mengikuti kegiatan pemasaran dan sosialisasi perbankan syariah yang diadakan oleh working group komunikasi pemasaran industri perbankan syariah bersama-sama Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah.

5.

Attend marketing and socialization of sharia banking organized by the working group of sharia banking marketing communications together Sharia Banking Directorate of Bank Indonesia.

6.

Mendorong pertumbuhan pembiayaan, dengan menjadikan produk Griya iB Hasanah dan Griya Konstruksi Hasanah produk unggulan.

6.

Encourage the growth of finance by making Griya iB Hasanah and Griya Konstruksi Hasanah as featured products.

Page......

62-63


Bisnis Tresuri & Internasional

Treasury and International Business

BNI Syariah sebagai Bank Devisa dan Peserta Lelang Sukuk Negara secara berkelanjutan mengembangkan bisnis Tresuri dan Internasional baik dari sisi infrastruktur, produk maupun sumber daya manusia.

BNI Syariah as Foreign Exhchange Bank and Government Sukuk Auction Participant continuously develops Treasury and International business both from infrastructure or human resources aspects.

Untuk mewujudkan yield enhancement, pengelolaan bisnis Tresuri dilaksanakan secara prudent dan dimaksudkan untuk optimalisasi excess likuiditas dan mendukung aktivitas bank sehari-hari dengan instrumen Fasilitas Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Rata-rata yield transaksi tresuri mencapai equivalen 7,01% dengan pendapatan investasi sebesar Rp135 miliar.

To realize yield enhancement, the management of Treasury business is conducted in prudent manner and aimed to optimize liquidity excess and support Bank’s daily activity through Bank Indonesia Sharia Facilities and Bank Indonesia Sharia Certificate instruments. The average of treasury trancsaction yield was equivalent to 7.01% with the investment income amounted to Rp135 billion.

BNI Syariah juga turut mengaktifkan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) baik sebagai penerbit SIMA (borrower) maupun sebagai investor SIMA (lender). Ke depannya, BNI Syariah juga akan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA).

BNI Syariah also participates in Sharia Interbank Money Market (PUAS) activation with Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA) both as the SIMA issuer (borrower) and SIMA investor (lender). In the future, BNI Syariah will perform transaction through Commodity Trading Certificate based on Interbank Sharia Principle (SIKA).

Untuk lebih mengoptimalkan excess likuiditas, BNI Syariah juga aktif dalam melakukan transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh pemerintah maupun di pasar sekunder. Saat ini, BNI Syariah merupakan satu-satunya bank syariah yang sudah menjadi peserta lelang SBSN. Total portofolio sukuk BNI Syariah mencapai Rp1,99 triliun.

To further optimize the excess liquidity, BNI Syariah also active in sukuk transactions either through an auction conducted by the government or in the secondary market. Currently, BNI Syariah is the only sharia bank that has become SBSN (sharia government securities) bidders. The total portfolio of BNI Syariah sukuk amounted to Rp1.99 trillion.

Dalam rangka untuk meningkatkan fee based income, Tresuri telah aktif melakukan transaksi foreign exchange (sharf) dengan nasabah maupun dengan bank lain dalam rangka squaring position. Total fee based income dari transaksi foreign exchange mencapai Rp29,18 miliar.

In order to increase fee-based income, the Treasury has been actively engaged in foreign exchange transactions (sharf) with customers and with other banks in the context of squaring position. Total fee-based income from foreign exchange transactions amounted to Rp29.18 billion.

Pengembangan produk Tresuri yang telah dilakukan adalah penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dengan skim fix yield (SIMA FIX) dengan menggunakan underlying pembiayaan murabahah dan ijarah. Dengan produk ini, BNI Syariah dapat menerbitkan SIMA untuk bank-bank konvensional. Selain itu, pengembangan sistem dan produk Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) akan terus disempurnakan.

The development of Treasury product that has been done was the issuance of Interbank Mudharabah Investment Certificate with fix yield scheme (SIMA FIX) by using murabahah and ijarah financing as the underlying. With this product, BNI Syariah could publish SIMA for the conventional banks. In addition, system and product development of Commodity Trading Certificates Interbank based on Interbank Sharia Principles (SIKA) will continue to be refined.

Pengembangan transaksi internasional baik remittance maupun trade finance dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Remittance Service Provider (RSP) di kantung-kantung pekerja migran di Hongkong, Singapura, Malaysia dan Timur Tengah.

Development of international transactions both remittance and trade finance was carried out in cooperation with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Remittance Service Provider (RSP) in the pockets of migrant workers in Hongkong, Singapore, Malaysia and Middle East.




Sementara untuk trade finance, di samping melakukan transaksi sebagaimana lazimnya dalam transaksi trade finance (L/C impor, L/C ekspor, standby L/C, SKBDN, dan lain-lain) dengan akad syariah, BNI Syariah juga menawarkan produk trade finance Wakalah bil Ujrah dan Kafalah bil Ujrah yang merupakan hasil pengembangan produk trade finance dengan akad syariah. Kedua produk tersebut untuk melengkapi transaksi ekspor dan impor baik menggunakan skim L/C maupun non-L/C di mana BNI Syariah dapat memberikan talangan atas tagihan ekspor dan talangan atas kewajiban pembayaran impor.

As for trade finance, in addition to the usual transaction (import L/C, export L/C, standby L/C, SKBDN, etc.) based on sharia principle, BNI Syariah also offers trade finance products of and Wakalah bil Ujrah and Kafalah bil Ujrah which are the development result of trade finance products based on sharia principle. Both of these products compliment the export and import transaction using either the of L/C and non-L/C scheme where BNI Syariah could provide bailout for export invoice and payment obligations of import.

Bisnis Mikro

Micro Business

Ekspansi pembiayaan mikro BNI Syariah melalui unit-unit layanan mikro di berbagai daerah, sudah efektif berjalan pada Semester II 2012 secara bertahap. Hingga akhir bulan Desember 2013, total outstanding pembiayaan mikro BNI Syariah telah mencapai Rp878 miliar atau tumbuh sebesar 231% dibanding tahun sebelumnya, dengan jumlah rekening di tahun 2013 sebanyak 14.708 atau tumbuh 176% dari tahun sebelumnya dengan rata-rata ticket size pembiayaan adalah Rp60 juta.

The expansion of BNI Syariah’s micro financing through micro service units in various regions has been running gradually since the second half of 2012. Until the end of December 2013, total outstanding of BNI Syariah micro financing has reached Rp878 billion, grew by 231% over the previous year, with the number of accounts in 2013 as many as 14,708 or grew by 176% from the previous year with an average financing ticket size amounted to Rp60 million.

Pada tahun 2013 ini secara keseluruhan bisnis mikro telah menghasilkan laba positif Rp2 miliar. Pada tahun 2014 total outstanding pembiayaan mikro BNI Syariah diharapkan dapat mencapai kurang lebih Rp1,2 triliun. Untuk mencapai target tersebut strategi yang dilakukan di antaranya melalui pembukaan 15 outlet mikro baru di tahun 2014. Sehubungan dengan hal ini, BNI Syariah tetap melakukan ekspansi secara prudent dengan memperhatikan keseimbangan antara NOA dan volume melalui strategi ekspansi secara proporsional.

In 2013, the overall micro business has generated positive earnings of Rp2 billion. In 2014, the total outstanding of BNI Syariah’s micro financing is expected to reach approximately Rp1.2 trillion. To achieve this target, 15 new micro outlets will be opened as the strategy of 2014. In this regard, BNI Syariah will continue to expand prudently by paying attention to the balance of NOA and volume through proportional expansion strategy.

Program Kerja 2014

2014 Work Program

Untuk tahun 2014, Divisi Bisnis Mikro akan fokus pada programprogram berikut ini:

For 2014, Micro Business Division will focus on the following programs:

1.

Pengembangan jaringan dengan pembukaan 3 kantor cabang mikro dan 12 kantor cabang pembantu mikro yang berlokasi di Ternate, Bima dan Palopo.

1.

Network development by opening 3 micro branches and 12 sub branch offices located in Ternate, Bima and Palopo.

2.

Memperluas layanan dalam hal penerimaan tabungan haji.

2.

Expand service in terms of hajj saving revenue.

3.

Increase the ticket size of micro financing by selling the financing product of micro 3 so that it has larger proportion.

3. Meningkatkan ticket size pembiayaan mikro dengan memasarkan produk pembiayaan mikro 3 sehingga proporsinya menjadi lebih besar.

Page......

64-65


Ikhtisar Bisnis

Business Highlights

Bisnis Komersial

Rp1,40 T

Pembiayaan pada segmen bisnis komersial tumbuh sebesar 36%. Financing in the segment of commercial business grew by 36%.

Bisnis Ritel

Rp8,72 T

Segmen bisnis ritel membukukan pertumbuhan sebesar 46,47%. Segment of business retail booked 46.47% growth.

Bisnis Mikro

Rp0,88 T

Total outstanding pembiayaan mikro tumbuh secara signifikan sebesar 231%. Total outstanding of micro financing grew significantly by 231%.




Bisnis Kartu Hasanah Card

Hasanah Card Business

iB Hasanah Card merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh BNI Syariah berupa penyediaan fasilitas kartu kredit syariah yang dapat digunakan sebagai alat bertransaksi di berbagai merchant pilihan di seluruh Indonesia. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah, iB Hasanah Card menerapkan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil, transaparan, dan tanpa bunga namun tetap kompetitif.

iB Hasanah Card is one of the services provided by BNI Syariah in form of providing facilities such as a sharia credit card which can be used as a transaction tool in various selected merchants throughout Indonesia. By sticking firmly to the sharia principles, iB Hasanah Card implements cost accounting system that is fixed, fair, transparent, without interest but still competitive.

Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan nasabah iB Hasanah Card juga diwujudkan melalui pemberian berbagai kemudahan, mulai dari fasilitas yang bersifat komersil berupa program cicilan, fasilitas yang bersifat ibadah seperti halnya program Umroh dan Qurban, hingga fasilitas yang bersifat sosial yang diwujudkan melalui program donasi untuk pendidikan.

Commitment toward the needs fulfillment of iB Hasanah Card customers also realized through the provision of various facilities, ranging from commercial facilities in form of mortgage programs, facilities such as Umrah and Qurban programs, to social facilities that are realized through educational donation programs.

Dijalankannya program homestay yang merupakan salah satu program unggulan menunjukkan keseriusan iB Hasanah Card dalam menggarap segmen yang selama ini belum disentuh oleh para kompetitornya. Meski baru diluncurkan pada Juli 2012, namun hingga akhir Desember 2013 program ini tercatat telah memberangkatkan 12 batch ke Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Turki dan Jepang.

Homestay program which is one of the featured programs, indicates the seriousness of iB Hasanah Card in capturing a segment that has not been touched by competitors. Although it was launched in July 2012, by the end of December 2013 this program has dispatched 12 batches to the UK, USA, France, Turkey and Japan.

Di tengah kompetisi industri yang kian ketat, iB Hasanah Card menunjukkan bahwa prinsip syariah yang ditawarkannya mampu memberikan warna baru yang diminati. Hal ini terlihat dari prestasi positif yang ditunjukkannya. Sejak akuisisi pertamanya di tahun 2010, iB Hasanah Card telah berhasil membukukan 200.000 kartu hingga akhir Desember 2013, dengan pertumbuhan kartu baru sebanyak 50.000 kartu di tahun tersebut. Kinerja yang positif juga ditunjukkan melalui peningkatan outstanding dan volume penjualan yang masing-masing menunjukkan angka sebesar dan 12% dan 55%. Outstanding yang sebelumnya mencapai Rp371 miliar di akhir tahun 2012 tumbuh hingga mencapai Rp418 miliar di akhir tahun 2013. Sementara akumulasi volume penjualan meningkat dari Rp1,07 triliun di akhir tahun 2012, menjadi Rp1,59 triliun di akhir 2013. Pada akhirnya, peningkatan pada indikator-indikator tersebut menciptakan pertumbuhan pendapatan yang meningkat sebesar 360% dibandingkan tahun sebelumnya.

In the mid of increasingly tight competition in the industry, iB Hasanah Card shows that it is capable of providing attractive new colors based on sharia principle. It is shown from the positive accomplishments during the year. Since its first acquisition in 2010, iB Hasanah Card has issued 200,000 cards by the end of December 2013, with a growth of 50,000 new cards during the year. Positive performance was also shown through an increase in outstanding and sales volume respectively 12% and 55%. The previous outstanding amounted to Rp371 billion at the end of 2012 and increased to Rp418 billion at the end of 2013. While the accumulated sales volume increased from Rp1.07 trillion at the end of 2012 to Rp1.59 trillion at the end of 2013. Eventually, an increase in these indicator created revenue growth of 360% over the previous year.

Program Kerja 2014

2014 Work Program

Untuk tahun 2014, Divisi Bisnis Kartu akan fokus pada programprogram berikut ini:

For 2014, Card Business Division will focus on the following programs:

1.

Meningkatkan jangkauan untuk program homestay sehingga memperbesar outstanding pembiayaan.

1.

Increase the range for the homestay program, thus increasing the financing outstanding.

2.

Melakukan akuisisi kartu baru secara selektif dengan menaikkan target segmen pasar yang dituju.

2.

Acquire new cards selectively by increasing the target of market segment.

3.

Optimize recovery, thus supporting the sustainability of positive income contribution from Hasanah Card.

3. Mengoptimalkan recovery sehingga menunjang keberlanjutan kontribusi laba positif dari Hasanah Card.

Page......

66-67


Sumber Daya Manusia Human Resources

Di tahun 2012 penataan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) berfokus pada SDM berbasis kompetensi. Sedangkan di tahun 2013 fokus pengembangan SDM BNI Syariah adalah dengan melakukan perbaikan pada aspek kinerja dan remunerasi. Melalui proses panjang yang dimulai dari analisis jabatan, berhasil diperoleh perbaikan pada aspek kinerja yang meliputi umpan balik di target kerja, wewenang, serta kualifikasi untuk setiap jabatan. Berdasarkan perbaikan tersebut, kemudian disusun bobot setiap jabatan. Bobot setiap jabatan kemudian digunakan untuk menentukan perbaikan pada aspek remunerasi. Meskipun implementasi remunerasi tersebut akan dimulai pada tahun 2014, diharapkan remunerasi akan semakin menempatkan BNI Syariah di atas kompetitor.

In 2012, the structuring of Human Resources (HR) was focused on competency-based human resources. Whereas in 2013, BNI Syariah focused developing its human resources by improving the performance and remuneration aspects. Through a long process started from the analysis of positions, an improvement was successfully made on the performance aspects that include feedback in the work target, authority and qualifications for each position. Based on these improvements, the load of each position was arranged. The load of each position was then used to determine the improvement in remuneration aspect. Although the implementation of the remuneration will begin in 2014, it is expected that remuneration will put BNI Syariah above competitors.




Komposisi Pegawai Composition of Employee

Penambahan jumlah pegawai BNI Syariah dilakukan seiring dengan ekspansi jaringan. Sepanjang tahun 2013, penambahan jumlah pegawai baru mencapai 30% dari tahun sebelumnya. Adapun penambahan tersebut didominasi oleh pegawai baru dari jenjang jabatan Entry Level/Asisten. Pada jenjang jabatan tersebut, rekrutmen yang dilakukan berasal dari kategori fresh graduate. Untuk jenjang jabatan lainnya, pengisian formasi masih tetap dilakukan dari promosi internal melalui metode penilaian kompetensi. Berikut adalah profil pegawai yang dibagi berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan, serta usia.

The increase in BNI Syariah’s total employees was in line with the network expansion. Throughout 2013, the increase in the number of new employees reached 30% of the previous year. The addition of new employees is dominated by Entry Level/Assistant. At this position level, the recruitment was opened for fresh graduate. For other positions, formation fulfillment was still conducted from internal promotions through competency assessment method. The following is the employee profiles based on the position, level of education, and age category.

Komposisi Pegawai Composition of Employee Jenjang Jabatan Position Level

2013

2012

Jumlah Total

Persentase Percentage

Jumlah Total


Asisten Assistant

2.354

61,5%

1850

62,5%

Asisten Manager Assistant Manager

1.026

26,8%

895

30,2%

Manager Manager

317

8,3%

140

4,7%

Manager Koordinator Coordinator Manager

112

2,9%

61

2,1%

17

0,4%

13

0,4%

3.826

100%

2.959

100%

Pemimpin Divisi Division Head Jumlah Total

Page......

68-69


Komposisi Pegawai Composition of Employee Tingkat Pendidikan Education Level

SLTA SLTA

2013

2012 Persentase Percentage

Jumlah Total


Jumlah Total

2

0,1%

2

0,1%

D3 D3

2.363

61,8%

1.734

58,6%

S1 S1

1.350

35,3%

1.110

37,5%

S2 S2

111

2,9%

113

3,8%

3.826

100%

2.959

100%

Jumlah Total

Komposisi Pegawai Composition of Employee Kategori Usia Age Category

2013

2012

Jumlah Total


Jumlah Total


20-24 20-24

1.093

28,6%

1.020

34,5%

25-29 25-29

1.636

42,8%

1.025

34,6%

30-39 30-39

831

21,7%

663

22,4%

40-49 40-49

252

6,6%

236

8,0%

14

0,4%

15

0,5%

3.826

100%

2.959

100%

>49 >49 Jumlah Total




Pelatihan & Pengembangan Training & Development

I.

Uraian Program Pelatihan & Pengembangan SDM selama tahun 2013

Description of HR Training & Development Program in 2013

Anggaran pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2013 adalah sebesar Rp30 miliar. Mengacu pada rencana 2012 untuk menutup kesenjangan kompetensi para pegawai, BNI Syariah mengadakan sejumlah pelatihan baik kompetensi teknis maupun kompetensi soft skill. Sedangkan pegawai yang telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan tahun 2013 sebanyak 2.890 orang pegawai.

HR training and development budget in 2013 amounted to Rp30 billion. Referring to the 2012 plan to close the competency gap of employees, BNI Syariah held a number of training of both technical competency and soft skills competencies. The employees who have attended the training and development program in 2013 amounted to 2,890 employees.

Sepanjang tahun 2013 Human Capital Division telah melaksanakan 126 jenis pelatihan untuk segenap pegawai sebagai berikut:

During 2013, Human Capital Division has held 126 types of training as follows:

Pelatihan kompetensi teknis Technical Competency Training Jenis Pelatihan Types of Training

No 1.

“How Far Has Islamic Banking in Indonesia Implemented Risk Management?”

2.

2013 Indonesia 3P Compensation Management

3.

3rd Public Communication SUMMIT 2013

4.

4 Day MBA in Financial Modelling Using Excel

5.

Aspek Legal dan Kontrak-kontrak Produk Perbankan Syariah Legal Aspects and Contracts of Sharia Banking Products

6.

BPM (Business Process Management) Foundation: Process, Mapping, Improvement, Management and Tools

7.

Business Analysis Foundation

8.

CFE Preparation Course

9.

Comprehensive Compensation and Benefit Course

10.

Crash Program - Frontliners dan SBM Crash Program - Frontliners and SBM

11.

Cross Border Meeting 2013

12.

Developing J2EE Web Tier Application: JSP and Java Servlets

13.

Electronic Filing Implementation with EDMS, RIS

14.

ESSA-EA-101 SOA: Compass Architecture and Field Guide

Page......

70-71



No 15.

Executive Annual Gathering 2013

16.

Financing Analysis of Islamic Bank

17.

FKDP - Peran Bank: Mencegah dan Memberantas Kejahatan Perbankan (Modus, Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganannya) FKDP – Role of Banks: Preventing and Combating Banking Crime (Modus, Early Detection, Prevention and Handling)

18.

Grooming ODP

19.

Ijtima' Sanawi DPS IX tahun 2013 Ijtima' Sanawi DPS IX year 2013

20.

ISLAMIC BANKING

21.

Islamic Banking Update Session - Modus-modus Penipuan dalam Gadai Emas Islamic Banking Update Session - Modus Operandi of Fraud in Gold Pawn

22.

Islamic Banking Update Session - Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Islamic Banking Update Session "KPR Indent Musyarakah Mutanaqishah"

23.

Key Performance's Indicator

24.

Konferensi IAIB: Menuju Industri Keuangan Terintegrasi: Membangun Kualitas Profesional Bidang Governance, Risk Management & Compliance untuk Keunggulan Daya Saing Organisasi IAIB Conference: Toward Integrated Financial Industry: Building a Professional Quality in Governance, Risk Management & Compliance Sector for Excellent Organization Competitiveness

25.

Master Financial Controller (Strategi dan Kiat Menjadi Master Controller) Master Financial Controller (Strategies and Tips to Become a Master Controller)

26.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines

27.

Pelatihan Akuntansi Dasar & Analisa Laporan Keuangan (Internal PKU) Basic Accounting Training & Financial Statements Analysis (Internal PKU)

28.

Pelatihan Appraisal Penyelia Processing batch 1 Training of Processing Supervisor Appraisal batch 1

29.

Pelatihan Asisstant Development Program Training of Asisstant Development Program

30.

Pelatihan Assistant Banjarmasin Assistant Banjarmasin Training

31.

Pelatihan Bond Investment Bond Investment Training

32.

Pelatihan Branch Internal Control Branch Internal Control Training

33.

Pelatihan Budget Monitoring Budget Monitoring Training

34.

Pelatihan Course on Financing Scheme in Islamic Banking and Finance for AMED Member Countries Course Training on Financing Scheme in Islamic Banking and Finance for AMED Member Countries

35.

Pelatihan Dasar Perbankan+B21 Syariah Basic Training of Perbankan+B21 Syariah

36.

Pelatihan HRIS fase 1 go live 2 Training of HRIS fase 1 go live 2

37.

Pelatihan Internal RRM Internal RRM Training

38.

Pelatihan LBUS LBUS Training





No 39.

Pelatihan Manajemen Proyek Project Management Training

40.

Pelatihan Microsoft Excel Microsoft Excel Training

41.

Pelatihan Officer Development Program Training of Officer Development Program

42.

Pelatihan Operational Manager batch 1 Training of Operational Manager batch 1

43.

Pelatihan Pembiayaan Konsumtif (Sales Officer) Consumptive Financing Training (Sales Officer)

44.

Pelatihan Pembiayaan untuk Pemp. KCPS remote luar Jabodetabek Financing Training for Head of Sub Branches outside Jabodetabek

45.

Pelatihan Pemimpin Cabang Bank Syariah Kelas Eksekutif Angkatan 1 Training for Branch Head of Sharia Bank Executive Class Batch 1

46.

Pelatihan petugas kolokasi jaringan Training for network collocation officer

47.

Pelatihan Produk Dana dan Pembiayaan Konsumtif Training of Fund Products and Consumptive Financing

48.

Pelatihan PSAK no. 46 Training of SFAS no. 46

49.

Pelatihan Sales Asisstant Sales Assistant Training

50.

Pelatihan SME SME Training

51.

Pelatihan WUS WUS Training

52.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Berbasis Risiko dengan Strategi Risiko dan Kapasitas Organisasi untuk Meraih Kinerja Prima dan Sustainable Preparation of Risk-Based Bank Business Plan (RBB) with Risk Strategy and Organizational Capacity to Achieve Excellent and Sustainable Performance

53.

Practical Excel

54.

Program Executive Distance Learning on Islamic Financial Transactions Analysis Training

55.

Program Migrasi Chip Made in Indonesia yang Lemah dalam Implementasi Migration Program of Chip Made in Indonesia which is Weaker in Implementation

56.

Program Pendidikan Analisa Pembiayaan Bank Syariah Education Program of Sharia Bank Financing Analysis

57.

Program Peningkatan Kompetensi Transaksi LN untuk Cabang Syariah (10 cabang: Jabodetabek) Competency Improvement Program for International Transaction to Sharia Branches (10 branches: Jabodetabek)

58.

Purchasing and Procurement Management

59.

Refreshing Pembiayaan Produktif & Sosialisasi EFO (Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah) batch 1 Refreshing of Productive Financing & Socialization of EFO (iB Hasanah Entrepreneur Financing) batch 1

60.

Refreshing Pembiayaan Produktif & Sosialisasi EFO (Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah) batch 2 Refreshing of Productive Financing & Socialization of EFO (iB Hasanah Entrepreneur Financing) batch 2

61.

Risk Management In Islamic Banking

62.

Seminar Banking Consumer Outlook & Marketing Plan 2014, The Middle Class Consumer Perspective "Big Shift, Big Opportunity, Big Strategy

63.

Seminar Empowering National Economic Growth Through National Credit Information System Development

Page......

72-73


Pelatihan kompetensi teknis technical competency training Jenis Pelatihan Types of Training

No 64.

Seminar Kejahatan Yang Menggunakan Media Perbankan Seminar of Crime Using Banking Media

65.

Seminar Nasional Menyoal Kebijakan Transaksi Lindung Nilai di Indonesia antara Mitigasi vs Spekulasi National Seminar on Hedging Transaction Policy in Indonesia between Mitigation vs Speculation

66.

Seminar Nasional: "Implementasi PSAK dalam Transaksi Perbankan Syariah" National Seminar: “Implementation of SFAS in Sharia Banking Transaction”

67.

Seminar Nasional: Peluang & Tantangan Implementasi Branchless Banking di Indonesia National Seminar: Opportunity & Challenge of Branchless Banking Implementation in Indonesia

68.

Seminar Nasional: Prospek Pembiayaan Properti setelah Bank dilarang membiayai KPR Inden dengan sub tema “Bagaimana Kredit Properti tetap tumbuh dan developer tetap berkembang?” National Seminar: Prospect of Property Financing after Bank was banned to finance mortgage with a sub-theme “How Property Financing and developer continue to grow and thrive?”

69.

Seminar Nasional: Strategi Pembiayaan Otomotif dan Perumahan di Era Bunga Tinggi National Seminar: Strategy of Automotive and Housing Financing in the Age of High Interest

70.

Seminar New Ways of Building Effective Talent

71.

Seminar Outlook 2014

72.

Sertifikasi DPS DPS Certification

73.

Sertifikasi Operational Head se-Indonesia Certification of Operational Head

74.

Sharing Learning Advertising

75.

Sharing Session Organisasi BNI Syariah Sharing Session of BNI Syariah Organization

76.

Sharing Session RBB BNI Syariah

77.

Sosialisasi Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Socialization of Allowance for Impairment Losses (CKPN) Calculation

78.

Sosialisasi APU PPT - 10 cabang Socialization of APU PPT – 10 branches

79.

SQL Server 2008 Business Intellegence Development and Maintenance

80.

System Analyst and Design: Using Unified Process, UML Process, UML, and Design Pattern

81.

Talent Management

82.

Tehnik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Industrial Relationship Dispute Settlement Technique

83.

The Asia HRD Congress

84.

Training For Trainers

85.

Training Service Excellence For Helpdesk Specialist

86.

Training Unified Process, UML and Design Pattern Object Oriented Analysis and Design

87.

Workshop Analisa Laporan Keuangan Workshop of Financial Statement Analysis

88.

Workshop Eksekutif Hybrid Contract Executive Workshop of Hybrid Contract

89.

Workshop Hybrid Contracts pada Produk Perbankan dan Keuangan Syariah Workshop of Hybrid Contracts on Sharia Banking and Financial Product





No 90.

Workshop Layanan 2013 Workshop of 2013 Service

91.

Workshop Memahami Aspek-Aspek Fundamental dalam Pengelolaan Asuransi Syariah Workshop of Understanding Fundamental Aspects in Sharia Insurance Management

92.

Workshop Monitoring Anggaran Budget Monitoring Workshop

93.

Workshop PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Workshop of PAPSI (Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines)

94.

Workshop: Strategi Penguatan Kesehatan dan Permodalan Bank untuk Meraih Kinerja Prima & Sustainable Workshop: Bank’s Health and Capital Strengthening Strategies for Achieving Excellent & Sustainable Performance

Berdasarkan rincian pelaksanaan pelatihan di atas, berikut terlampir pelatihan dengan sertifikasi:

Based on the description of trainings above, the following is the training with certification:

pelatihan dengan sertifikasi Training with Certification Jenis Pelatihan Types of Training

No 1.

Brevet C

2.

Certified Job Analyst dan Job Evaluation Specialist Program Certified Organization Development Specialist

3.

Certified Wealth Management Asset 01

4.

Competency Based Human Resource Management

5.

Human Resources Management

6.

ISEB - ISTQB International Certified Software Testing: Foundation Level - Mastering Series (CTFL)

7.

IT Governance

8.

IT Project Management - Brain Bench Exam Certification

9.

Mastering IT Problem Management

10.

Mastering IT Project Management

11.

Mastering IT Project Management and Exam MPM

12.

Mastering ITIL Foundation 2011 & Exam Preparation (Include Exam)

13.

MOC 20411B - Administering Windows Server 2012

14.

Oracle PL/SQL Full Fackage

15.

Pelatihan CISA

16.

CISA Training

17.

Pelatihan I.T.I.L I.T.I.L Training

Page......

74-75


pelatihan dengan sertifikasi Training with Certification Jenis Pelatihan Types of Training

No 18.

Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Lab e-SPT Training of Applied Tax Brevet A & B Lab e-SPT

19.

Pelatihan TOGAF 91 Training og TOGAF 91

20.

SAA-1030 Mastering Designing & Writing Information Security Policies, Prosedures and Standards based on ISO 27001 and 27002 Standards

21.

Sertifikasi Akuntansi Syariah Sharia Accounting Certification

22.

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – 5* Risk Management Certification Laver 1 – 5*

23.

Training Enterprise Architecture TOGAF 9 Foundation with International Exam Preparation (ESSA-EA-200)

24.

Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS)

*) Keterangan: 1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level I 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level II 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level III 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV 5. Sertifikasi Manajemen Risiko Level V

(berlaku hingga 2017) (berlaku hingga 2017) (berlaku hingga 2015) (berlaku hingga 2015) (berlaku hingga 2015)

: 140 peserta : 88 peserta : 20 peserta : 5 peserta : 1 peserta

*) Description: 1. Risk Management Certification Level I 2. Risk Management Certification Level II 3. Risk Management Certification Level III 4. Risk Management Certification Level IV 5. Risk Management Certification Level V

(valid until 2017) (valid until 2017) ( valid until 2015) ( valid until 2015) ( valid until 2015)

: 140 participants : 88 participants : 20 participants : 5 participants : 1 participants

Pelatihan kompetensi soft skill Softskill Competency Training Jenis Pelatihan Types of Training

No 1.

Character Building ODP 3

2.

Developing Others

3.

Leadership Training

4.

Presentation Skill

5.

SAMAPTA ODP batch 2

6.

Selling Skill

7.

Service Excellent Asisten batch 15




II.

Penghargaan Masa Bakti Pegawai dan Penghargaan Bank BNI Syariah

Employee’s Tenure Award and Bank BNI Syariah Award

Sepanjang tahun 2013, BNI Syariah memberikan penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap komitmen pegawai. Adapun penghargaan tersebut berupa Penghargaan Masa Bakti. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai yang memiliki masa kerja tertentu. Berikut rincian penghargaan masa bakti:

Throughout 2013, BNI Syariah gave awards to employees as a token of appreciation toward employee’s commitment. The award was in form of Tenure Award. The award was given to employees who have a certain term of office. The following is the detail of tenure award:

Penghargaan Masa Bakti Tenure Award Nama Name

No 1.

Mohammad Ikhbal

Cabang Branch Kantor Cabang Syariah Mataram Mataram Branch Office

2.

Adimar Salman

30 tahun 30 years

Kantor Cabang Syariah Bukittinggi Bukittinggi Branch Office

III.

30 tahun 30 years

Kantor Cabang Syariah Padang Padang Branch Office

3.

Masa Bakti Tenure

30 tahun 30 years

Rencana Pengembangan SDM dan Rencana Anggaran tahun 2014

HR Development Plan and Budget Plan of 2014

Selain tetap menjalankan fungsi pelatihan, program pengembangan SDM di tahun 2014 juga akan difokuskan pada asesmen untuk jajaran manajemen. Pelatihan juga akan semakin difokuskan pada cabang-cabang daerah untuk pemerataan pelaksanaan pengembangan SDM. Dampak dari dilakukannya asesmen kepada pegawai adalah pemetaan talent yang diikuti dengan serangkaian program talent management yang bertujuan untuk mempertahankan/retain pegawai berprestasi.

In addition to the implementation of training, human resource development program in 2014 will focus on the assessment of management level. Training will also be increasingly focused on regional branches to achieve equal implementation of HR development. The impact of employee’s assessment is a talent mapping followed by a series of talent management programs which aim to maintain/retain outstanding employees.

Page......

76-77


IV.

Rencana Anggaran Pendidikan dan Pelatihan 2014

Education and Training Budget Plan of 2014

Rencana anggaran pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp35 miliar.

V.

Education and training budget plan for 2014 amounted to Rp35 billion.

Rangkaian Pelatihan untuk Pengembangan Pegawai tahun 2014

Series of Employee Development Training in 2014

Pelatihan yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2014 antara lain:

The trainings that will be held throughout 2014, among others, as follows:

1. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah 2. Sertifikasi Manajemen Risiko 3. Service Excellence dalam Layanan 4. Program Pembekalan Bagi Branch Internal Controller dan

1. 2. 3. 4.

Auditor Pelatihan Pembiayaan Produktif Untuk Berbagai Pasar Industri 6. Pelatihan Pembiayaan Konsumtif 7. Pelatihan Pengelolaan Dana Haji 8. Pelatihan Pengembangan Kemampuan Teknis IT 9. Pelatihan Transaksi Internasional 10. Pelatihan Pengembangan Produk 11. Pelatihan Perpajakan dan Laporan Umum Bank Syariah 12. Seminar dan workshop yang sesuai dengan kondisi bisnis 2014 5.

Basic Education of Sharia Banking Risk Management Certification Service Excellence in Service Preparatory Program for Branch Internal Controller and Auditor 5. Productive Financing Training for Various Industrial Markets 6. Consumptive Financing Training 7. Hajj Fund Management Training 8. IT Technical Capability Development Training 9. International Transaction Traning 10. Product Development Training 11. Training of Taxation and Sharia Bank Report 12. Seminar and workshop in accordance with business condition in 2014




Teknologi Informasi Information Technology

Perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat dibutuhkan oleh perbankan guna menghadapi persaingan, khususnya bersaing dengan perbankan syariah yang lain. BNI Syariah sebagai anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dari Bank Induk melalui pengembangan produk dan jasa perbankan syariah agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

The rapid development of information technology is required by banks to face the competition, particularly to compete with others sharia banking. BNI Syariah as a subsidiary of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk attempts to optimize the utilization of information technology systems of the Holding Bank through sharia products and services development of Islamic banking in order to grow and thrive in the increasingly fierce competition.

Teknologi informasi sebagai penggerak bisnis perusahaan harus fleksibel dan dapat diandalkan sehingga dapat mengikuti perkembangan berbagai produk perbankan syariah serta mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia, BNI Syariah berupaya untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

Information technology as a driver of the company's business must be flexible and reliable so as to keep track of various sharia banking products as well as support the company's business growth. As one of the best sharia bank in Indonesia, BNI Syariah seeks to implement and improve the governance of information technology.

Page......

78-79


Fokus operasional teknologi informasi pada tahun 2013 adalah mengoptimalkan pemanfaatan Core Banking System Bank Induk, pengembangan Sharia Link sebagai middleware system untuk mendukung layanan bisnis transaksional BNI Syariah, pengembangan Electronic Financing Origination (EFO) secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan otomasi pemrosesan pembiayaan dan otomasi pelaporan baik internal maupun eksternal untuk mendukung kinerja bisnis perusahaan.

I.

The operational focus of information technology in 2013 was to optimize the utilization of the Holding Bank's Core Banking System, the development of Sharia Link as middleware system to support transactional business services of BNI Syariah, the development of Electronic Financing Origination (EFO) on an ongoing basis to meet the needs of financing processing automation and reporting automation both internal and external to support the company's business performance.

Divisi Teknologi Informasi

Information Technology Division

Peranan Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan melalui pengembangan inovatif guna menghadapi persaingan bisnis antar perbankan syariah, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah dan meningkatkan produk dan layanan operasional yang lebih kompetitif, lebih baik dan lebih cepat.

Role of Information Technology Division (IT Division) is required to

Divisi TI yang berada di bawah dukungan Operational Director mempunyai staf yang kompeten di bidang Teknologi Informasi.

IT Division is under the Operational Director and has staffs with the competency in the field of Information Technology. IT department always strives to develop the organizational structure of work unit and increase the number of employees in order to improve human resources capabilities. This is conducted to ensure the sustainable growth of the BNI Syariah’s business in the aspect of availability and reliability of information technology system.

Divisi TI selalu berupaya untuk mengembangkan struktur organisasi satuan kerja dan melakukan penambahan jumlah staf pegawai dalam rangka meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna menjamin kelangsungan pertumbuhan bisnis BNI Syariah dalam aspek ketersediaan dan keandalan sistem teknologi informasi. Mempersiapkan keahlian sumber daya manusia teknologi informasi melalui pelatihan-pelatihan pegawai satuan kerja Divisi TI, meningkatkan fungsi IT helpdesk menjadi service desk secara bertahap sebagai layanan kepada user dalam mengatasi permasalahan operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang serta sinergi co-working bersama dengan Bank Induk terbukti dapat meningkatkan dukungan dan kapabilitas sistem teknologi informasi BNI Syariah.

support business growth through the innovative development to face business competition between sharia banking, providing the best service to customers and improve product and operational service that are more competitive, better and faster.

To improve the support and capability of information technology system, BNI Syariah prepares the human resources’ expertise in information technology through employee training of IT Division work unit, improves the function of IT helpdesk to service desk gradually as a service to settle operational issues both at head office and branch offices as well as the synergy of co-working together with the Holding Bank.




II.

Program TI

IT Program

Pada tahun 2013, pengembangan teknologi informasi BNI Syariah masih dalam tahap penggunaan sistem bersama (IT sharing) dan fokus pada kapabilitas teknologi informasi yang meliputi:

In 2013, the development of BNI Syariah’s information technology was still in the stage of IT sharing and focused on information technology capability which include:

Mempertahankan service level BNI Syariah kepada nasabah dengan pemanfaatan bersama (sharing) Data Center, Disaster Recovery Center, Core Banking System dan Selective Surrounding System Bank BNI.

•

•

Membangun fondasi teknologi yang andal dengan mempersiapkan keahlian sumber daya manusia teknologi informasi dengan cara co-working dengan bank induk untuk sistem yang digunakan secara bersama (sharing).

•

Developing a reliable technology foundation by preparing the human resources’ expertise in information technology through co-working with the parent bank upon the shared system.

•

Mengembangkan sistem aplikasi independen secara selektif dalam rangka memberikan dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat.

•

Developing better and faster independent application systems selective in order to provide information technology support required by the business unit.

•

Membangun Management Information System untuk mempersiapkan business intelligence untuk memenuhi kebutuhan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

•

Developing a Management Information System to prepare the Business Intelligence to meet the needs of information reporting system that is fast, accurate and useful for management in decision making.

•

Mengamankan aset teknologi informasi untuk menjamin kesinambungan operasional perusahaan.

•

Securing information technology assets to ensure the continuity of company's operations.

•

Maintaining the service level of BNI Syariah with the sharing of Bank BNI’s Data Center, Disaster Recovery Center, core banking system and selective surrounding system.

Page......

80-81


III.

Aktivitas Kerja Teknologi Informasi

Information Technology Work Activities

Program-program Divisi TI pada tahun 2013 berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan, berikut di bawah ini adalah aktivitas kerja Teknologi Informasi sepanjang tahun 2013.

The programs of IT Division in 2013 went according as planned, the following is the work activities of Information Technology during 2013.

1.

1.

Information Technology Support for Product and Service Development

With the full support of the Holding Bank, BNI Syariah as a subsidiary of Bank BNI allowed to utilize and optimize the information technology systems owned by Bank BNI in order to grow and thrive in the increasingly fierce competition. In 2013, Bank BNI implemented New Internet Banking that includes BNI Syariah, thus the same internet banking used by the Holding Bank’s was also used by BNI Syariah. In addition, Bank BNI also included BNI Syariah in the development of ATM for Overseas Branches so that the ATM’s card of BNI Syariah customers could also be used abroad.

Dukungan Teknologi Informasi untuk Pengembangan Produk dan Layanan

Dengan adanya dukungan penuh dari Bank Induk, BNI Syariah sebagai anak perusahaan Bank BNI diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem teknologi informasi yang dimiliki agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pada tahun 2013, Bank BNI melakukan implementasi New Internet Banking yang mengikutsertakan BNI Syariah sehingga internet banking yang digunakan sama dengan sistem teknologi informasi Bank Induk. Selain itu, Bank BNI juga mengikutsertakan BNI Syariah dalam pengembangan ATM untuk Kantor Cabang Luar Negeri sehingga kartu ATM nasabah BNI Syariah dapat digunakan di luar negeri.

Pengembangan EFO (Electronic Financing Origination) yang telah dibangun secara inhouse dilakukan secara terusmenerus untuk memenuhi kebutuhan otomasi pemrosesan pembiayaan yang digunakan secara online baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Saat ini, pengembangan sistem EFO telah digunakan untuk otomasi pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk kebutuhan reguler (Pembiayaan Griya, Multijasa, Multiguna, Fleksi, Oto) dan otomasi pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk kerja sama antara BNI Syariah dengan Multifinance (EFO MAPS – Multifinance Administering & Processing System) serta otomasi pembiayaan produktif (Pembiayaan Wira Usaha Syariah) yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi.

Development of EFO (Electronic Financing Origination) which built internally was done continuously to meet the needs of financing processing automation that is used online both at head office and branch offices. Currently, the development of EFO system has been used for the automation of consumptive financing for regular needs (Griya, Multiservice, Multipurpose, Flexi and Oto Financing) and consumptive financing automation aimed for the cooperation between BNI Syariah and Multifinance (EFO MAPS - Multifinance Administering & Processing System) as well as automation of productive financing (Sharia Entrepreneur Financing) which can be used as working capital or investment.

Pengembangan EFO secara berkelanjutan juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem EFO untuk Micro Banking dengan cara penambahan fitur-fitur baru. Seperti halnya pada EFO untuk kebutuhan reguler, penggunaan sistem EFO untuk micro banking juga terbukti dapat mempercepat proses sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam proses pemberian pembiayaan mikro.

Continuous development EFO was also done to optimize the use of EFO system for Micro Banking by adding new features. Just as the EFO for regular needs, the use of EFO system for micro banking was proven to speed up the process as well as mitigating the risk in the process of providing micro financing.




Pengembangan Sharia Link (Sharlink) sebagai middleware system untuk kebutuhan transaksional BNI Syariah terkait dengan kerja sama pihak ketiga guna peningkatan fee based income telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sharlink siap digunakan untuk layanan transaksional seperti layanan Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account. Untuk layanan Student Payment Center, Sharlink mendukung penyediaan SPC host-to-host untuk otomasi layanan pendaftaran maupun pembayaran uang kuliah untuk UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Saat ini sedang dilakukan pengembangan Sharlink untuk otomasi layanan pembayaran tagihan PLN yang dapat dilakukan

Development of Sharia Link (Sharlink) as a middleware system for the transactional needs of BNI Syariah related to third-party cooperation in increasing fee-based income has been done in previous year. Sharlink was ready to use for transactional services such as Student Payment Center (SPC) and Virtual Account. For the Student Payment Center service, Sharlink supports the provision of host-to-host SPC for the automation of registration or tuition payment for UIN Sultan Syarif Kasim Riau and Sultan Agung Islamic University in Semarang.

Currently, Sharlink is being developed for the automation of electricity bill payment which could be done in all BNI

seluruh outlet BNI Syariah, sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Untuk layanan Virtual Account, Sharlink sedang dilakukan pengembangan untuk mendukung Hasanah Payment melalui mobile payment sehingga dapat memperbanyak dan memudahkan agen payment di seluruh Indonesia bekerja sama melalui mitra. Ke depannya, pemanfaatan Sharlink akan diperluas untuk layanan transaksional maupun nontransaksional lainnya.

Syariah outlets, State Revenue Module (MPN) system, and Integrated Haji Computerized System (Siskohat). For Virtual Account service, Sharlink is being developed to support the Hasanah payment via mobile payment so it can multiply and facilitate payment agents across Indonesia in cooperation with partners. In the future, the use of Sharlink will be expanded to transactional and other non-transactional services.

Seiring dengan adanya proses spin off BNI Syariah menjadi Bank tersendiri, maka BNI Syariah melakukan pengembangan BIN baru sebagai langkah untuk pemisahan BIN dengan Bank BNI. BIN (Bank Identification Number) merupakan enam digit pertama dari nomor kartu ATM suatu bank baik kartu debet maupun kartu kredit yang dikeluarkan oleh Visa atau Mastercard. Dengan kata lain, BIN adalah nomor identifikasi pemegang kartu ATM suatu bank. Untuk BIN dengan nomor digit pertama 5 (lima) dan 6 (enam) dikeluarkan oleh pihak Mastercard, sedangkan BIN dengan nomor digit pertama 4 (empat) dikeluarkan oleh Visa. Saat ini, BNI Syariah telah mempunyai BIN sendiri untuk kartu ATM Silver (521083) dan Gold (528721).

Along with the spin-off process of BNI Syariah into the Bank on its own, BNI Syariah developed new BIN as a step for the separation of BIN from Bank BNI. BIN (Bank Identification Number) is the first six digits of ATM card numbers in debit and credit cards issued by Visa or Mastercard. In other words, BIN is the identification number of ATM card holders. BIN that has number 5 (five) and 6 (six) as its first digit is issued by Mastercard, while BIN with the first digit of 4 (four) issued by Visa. Currently, BNI Syariah has its own BIN for ATM Silver (521 083) and Gold (528 721).

Dengan adanya relokasi (pemindahan) segenap Divisi Kantor Pusat BNI Syariah ke Gedung Tempo Pavilion 1, yang sebelumnya terpisah menjadi 4 (empat) lokasi, yaitu Gedung BNI lantai 22, Gedung Landmark lantai 12, Gedung Sequis Plaza dan Blok M, Divisi TI berupaya memberikan dukungan penuh dalam rangka penyediaan fasilitas infrastruktur jaringan yang terdiri dari berbagai perangkat komunikasi dan koneksi yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan relokasi tersebut. Selain itu, Divisi TI juga memberikan dukungan dalam pembukaan 3 Kantor Cabang Mikro, 17 Kantor Cabang Pembantu Mikro, dan 5 Kantor Kas Cabang Reguler.

In accordance with the relocation of BNI Syariah Head Office Division to Tempo Pavilion 1 Building, which previously separated into 4 (four) locations (namely the 22nd floor of BNI Building, 12th floor of Landmark Building, Sequis Plaza Building and Blok M), IT Division strived to provide full support in the provision of network infrastructure facilities consisting of various communication tools and connections needed to accommodate the relocation needs. In addition, IT Division also provided support in the opening of 3 Micro Branches, 17 Micro Sub Branches and 5 Regular Branch Cash Offices.

Page......

82-83


Sepanjang tahun 2013 BNI Syariah juga telah menjalin kerja sama dengan instansi dan universitas mengenai pelayanan jasa perbankan, khususnya penerbitan dan pengelolaan kartu derivatif, di antaranya yaitu Zoya Lover Sukabumi, UIN SUSKA, Universitas Nahdatul Ulama Cirebon, Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pusat Koperasi Syariah Al-Kamil, Sekolah Islam Terpadu Al-Haraki, Koperasi Karyawan XL, STIKOM Al-Khairiyah Cilegon, Universitas Islam Kediri, Universitas Airlangga, STIE Ahmad Dahlan dan STAIN Palangkaraya.

Throughout 2013, BNI Syariah also has established cooperation with institutions and universities regarding banking services, especially derivative cards issuance and management, with Zoya Lover Sukabumi, UIN SUSKA, Nahdatul Ulama University in Cirebon, Muhammadiyah University in Pare-pare, Indonesia National Nurses Association, Central Sharia Cooperative of Al-Kamil, Integrated Islam School Al-Haraki, XL Employees Cooperative, STIKOM Al-Khairiyah Cilegon, Islamic University of Kediri, Airlangga University and STAIN Palangkaraya.

Untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi setoran tunai, BNI Syariah telah mengembangkan setoran tunai

To facilitate customers in doing cash deposit transaction, BNI Syariah has developed formless cash deposit so that

formless sehingga nasabah tidak perlu mengisi formulir ketika akan melakukan setoran tunai. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu layanan, saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk pembukaan rekening online di mana nasabah melakukan pembukaan rekening dengan mengisi aplikasi elektronik pada situs resmi (website) BNI Syariah. Guna mengakomodasi keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa dana haji harus dikelola oleh perbankan syariah, BNI Syariah berupaya mempersiapkan sistem teknologi untuk melaksanakan keputusan tersebut agar tetap dapat bersaing dengan bank syariah yang lain. 2.

Sistem Informasi Manajemen

customers do not have to fill out form when doing a cash deposit. Currently, in order to improve the service and efficiency of service time BNI Syariah developed online account opening where customers opening an account by filling out an electronic application on the official website. In order to accommodate the decision of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia that hajj funds should be managed by sharia banking, BNI Syariah prepared technology systems to implement the decision to remain competitive with other sharia banks.

2.

Management Information System

BNI Syariah telah mengimplementasikan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) dengan menggunakan metode eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Implementasi ini mengharuskan BNI Syariah untuk melakukan perubahan metode pelaporan yang semula berbasis format text file menjadi berbasis format XML dengan menggunakan metode XBRL. Selain itu, Divisi TI bekerja sama dengan unit bisnis selalu berupaya untuk melakukan penambahan dan optimalisasi fitur-fitur pelaporan pada aplikasi Business Intelligence System (BIS), aplikasi Executive Dashboard dan aplikasi Report Delivery Channel (RDC) guna mendukung penyediaan data baik untuk pihak internal divisi maupun pihak eksternal BNI Syariah.

BNI Syariah has implemented Sharia Banks Monthly Report (LBUS) by using eXtensible Business Reporting Language (XBRL) method. This implementation requires BNI Syariah to change the method of reporting that is text-file based format into a XML-based format by using XBRL method. In addition, IT Division in collaboration with the business units are always striving to make addition and optimization of reporting features on the application of Business Intelligence System (BIS), Executive Dashboard application and Report Delivery Channel (RDC) application to support the provision of data both for internal and external parties of BNI Syariah.

3.

Pengamanan Sistem Informasi

3.

Securing the Information System

Perbaikan dan peningkatan kualitas pengamanan sistem informasi selalu menjadi perhatian jajaran manajemen BNI Syariah. Pengamanan sistem informasi BNI Syariah sangat berkualitas dengan adanya dukungan dan peran serta Bank BNI sebagai perusahaan induk. Penggunaan IT infrastruktur

Improvement of quality of information system security always becomes a concern of BNI Syariah management. Security of BNI Syariah information system are highly qualified with the support and participation of Bank BNI as the holding company. The use of shared IT infrastructure makes the security BNI




bersama (sharing) dengan Bank BNI menjadikan keamanan Pusat Data Center dan Disaster Recovery Center BNI Syariah sangat terjamin kualitasnya guna menjaga kesinambungan operasional perusahaan. BNI Syariah berupaya semaksimal mungkin menyempurnakan fitur software aplikasi pada mesin pinpad untuk segenap kantor cabang reguler maupun kantor cabang mikro. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan penipuan pada setiap transaksi penarikan dan transaksi transfer yang bernilai di atas Rp5 juta dengan mewajibkan adanya verifikasi PIN nasabah pada mesin pinpad. Selain itu, untuk meningkatkan pengamanan sistem informasi, BNI Syariah telah mengembangkan fitur SSO (Single

Syariah Data Center and Disaster Recovery Center have very assured quality in order to maintain the sustainability of company’s operations.

Sign-On) guna mempermudah staf pegawai dalam mengingat banyak user-id dan password pada saat melakukan akses aplikasi internal yang berbeda-beda. 4.

Manajemen Risiko

BNI Syariah strived optimally to enhance the application software features on the pinpad machine for all the regular branches and micro branch office. This was done to prevent fraud actions on each withdrawal and transfer transactions valued over Rp5 million by requiring a PIN verification on the client’s pinpad machine. In addition, to increase the security of information systems, BNI Syariah has developed a SSO (Single Sign-On) feature to facilitate employees in remembering many user-id and password when accessing various internal applications.

4.

Risk Management

BNI Syariah telah mengembangkan aplikasi Risk Management Information System (RMIS) sebagai bagian dari pelaporan profil risiko online kepada Bank Indonesia. Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Penggunaan RMIS dapat memberikan gambaran mengenai kerugian pada masa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan, serta menilai risiko yang melekat pada kegiatan usaha BNI Syariah.

BNI Syariah strived optimally to enhance the application software features on the pinpad machine for all the regular branches and micro branch office. This was done to prevent fraud actions on each withdrawal and transfer transactions valued over Rp5 million by requiring a PIN verification on the client’s pinpad machine. In addition, to increase the security of information systems, BNI Syariah has developed a SSO (Single Sign-On) feature to facilitate employees in remembering many user-id and password when accessing various internal applications.

5.

5.

Human Resources Management

Along with the rapid growth in the total employees of BNI Syariah, the utilization of appropriate system is necessary to implement better management of human resources. To update the old system, BNI Syariah has developed the first phase of Human Resources Information System (HRIS) application which is Organization Management, Payroll and Personnel Administration. This phase was implemented in 2012. Whereas for the next phase of Human Resources Information System (HRIS) application is still under development and will be implemented in 2014.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pegawai BNI Syariah, maka pemanfaatan sistem yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk memperbarui sistem yang yang lama, BNI Syariah telah mengembangkan aplikasi Human Resources Information System (HRIS) fase pertama yaitu Organization Management, Payroll dan Personel Administration. Fase ini telah diimplementasikan pada tahun 2012. Sedangkan untuk pengembangan aplikasi Human Resources Information System (HRIS) fase selanjutnya masih dalam pengembangan dan akan diimplementasikan tahun 2014.

Page......

84-85


IV.

Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi

Information Technology Governance and Audit

BNI Syariah sangat menjunjung tinggi Kebijakan Penggunaan dan Pengelolaan Teknologi Informasi (KPPTI) sebagai acuan ketentuan internal dalam penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen teknologi informasi yang baik telah diterapkan dan dilaksanakan serta mempertahankan kualitas kinerja software dan hardware. Selanjutnya, BNI Syariah secara bertahap berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki penerapan pengembangan system development life cycle guna membangun sistem dan produk yang berkualitas.

BNI Syariah upholds the Policy of Information Technology Utilization and Management (KPPTI) as an internal regulatory guidance in the application of Information Technology Governance. It aims to ensure that good management of information technology has been applied and implemented as well as to maintain the quality of software and hardware performance. Furthermore, BNI Syariah gradually improves the system development life cycle application in order to build quality systems and products.

Mengingat bahwa BNI Syariah masih menerapkan IT sharing dengan Bank BNI, perbaikan dan perubahan sistem akan menjadi sesuatu yang sangat berharga apabila dilihat dari segi waktu implementasi. BNI Syariah telah melaksanakan audit teknologi informasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan efektivitas proses-proses manajemen risiko, kontrol dan good corporate governance baik dari audit internal maupun audit eksternal, sehingga diharapkan penggunaan teknologi informasi dapat memberikan hasil yang maksimal bagi BNI Syariah.

Considering that BNI Syariah still applies IT sharing with Bank BNI, system improvements and changes will be very valuable in terms of implementation time. BNI Syariah has conducted the audit of information technology in order to evaluate the effectiveness and improvement of risk management processes, controls and good corporate governance from both internal and external audit, thus the use of information technology is expected to deliver maximum results for BNI Syariah.

V.

Rencana ke Depan

Future Plan

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia bahwa BNI Syariah pada tahun 2014 masih akan memanfaatkan sistem teknologi informasi Bank BNI (sharing) yaitu Data Center, Disaster Recovery Center, Core Banking System dan Selective Surrounding System. Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia, BNI Syariah juga akan menerapkan sistem BI RTGS Gen 2 untuk menggantikan sistem BI RTGS yang lama. Selain itu, BNI Syariah juga akan melakukan pengembangan BIN baru untuk kartu platinum dan kartu private label, serta melakukan pengembangan fitur-fitur produk pembiayaan dan pembukaan 3 (tiga) outlet untuk kantor cabang mikro.

In accordance with the Bank Business Plan that has been submitted to Bank Indonesia, in 2014 BNI Syariah will still be utilizing information technology systems of Bank BNI (sharing) namely; data center, disaster recovery center, core banking system and selective surrounding system. In line with Bank Indonesia regulations, BNI Syariah will also implement BI RTGS Gen 2 system to replace the old RTGS system. In addition, BNI Syariah will also develop new BIN for platinum cards and private label cards, as well as developing financing product features and opening 3 (three) outlets for micro branch office.


15.28

%

Growth of Net Profit

15,28

%

Pertumbuhan Laba Bersih

Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis

Analisis Makro & Industri Perbankan Syariah Macro and Sharia Banking Industry Analysis

Tinjauan Bisnis Perbankan Banking Business Review BNI Syariah pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2012, aset meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17%, laba bersih tumbuh sebesar Rp15,57 miliar atau 15,28%, demikian juga dengan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing tumbuh sebesar Rp3,61 triliun atau 47,30% pada pembiayaan dan sebesar Rp2,51 triliun atau 27,93% pada DPK. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah tetap membaik dan meningkat secara konsisten.

In 2013 BNI Syariah showed an increasing performance over the previous year. Compared to 2012, assets increased by Rp4.06 trillion or grew by 38.17%, net income grew by Rp15.57 billion or 15.28%, as well as financing and Third Party Fund (DPK) which respectively grew by Rp3.61 trillion or 47.30% and Rp2.51 trillion or 27.93%. These conditions indicated that the performance of the BNI Syariah keep improving and increasing consistently.

Perekonomian Global & Indonesia Global and Indonesia Economy Tahun 2013 perekonomian global tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih akan terus bergejolak. Beberapa perkembangan positif seperti tercapainya kesepakatan di Amerika Serikat (AS) mengenai penurunan defisit anggaran (fiscal cliff) diharapkan dapat meningkatkan prospek pertumbuhan global yang lebih baik di tahun 2013. Namun demikian terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai antara lain proses negosiasi penetapan pagu utang (debt ceiling) dan pemotongan belanja secara otomatis (automatic spending cut) di AS, kondisi belitan utang obligasi negara di Zona Eropa yang membutuhkan waktu tidak sebentar untuk pemulihannya, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tertahan di China, Jepang dan India, serta penyelesaian krisis di Eropa. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 berada pada level 2,3%, pertumbuhan AS sendiri sebesar 1,8% dan pertumbuhan Zona Euro adalah 0,4%.

In 2013 the global economy experienced better growth than the previous year although it will remain volatile. Some positive developments such as United States (US) agreement about the fiscal cliff which expected to increase the global growth prospect in 2013. Nevertheless, there are several factors to look out for such as the negotiation process of debt ceiling stipulation and automatic spending cut in US; government bond debt in the Eurozone countries which will take a moment to recover; the restrained economic growth in China, Japan and India; as well as the settlement of the crisis in Europe. World economic growth in 2013 stood at 2.3%, growth in the US was at 1.8% and the Eurozone grew by 0.4%.

Sementara itu perekonomian Indonesia cukup stabil dan cerah, tetapi secara empiris ekonomi kita ternyata juga mengalami rentan terhadap sejumlah gejolak yang berasal dari luar negeri. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I tahun 2013 sebesar 6,1%, lebih rendah

On the other hand, the Indonesia's economy was quite stable and bright, but empirically we were also vulnerable toward the volatility of global economy. Realization of Indonesia’s economic growth in the first half of 2013 was at 6.1%, lower than its projection which was

Page......

88-89

Macro and Sharia Banking Industry Analysis Financial Review Marketing Strategy and Management Focus Business Prospect

dari yang diproyeksikan sebesar 6,3%. Sampai dengan semester II perekonomian 2013 cenderung menurun karena pengaruh kondisi ekonomi domestik maupun global, diperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak menyentuh angka 6%. Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun investasi.

6.3%. untl the second half of 2013, the economy was tend to decline due to the impact of domestic and global economy condition, it was expected that the economic growth does not reach 6%. Domestic demand was expected to remain a major contributor to economic growth, both in terms of consumption and investment.

Laju inflasi pada semester I tahun 2013 mencapai 5,9%, lebih rendah dari proyeksi Pemerintah dalam APBNP sebesar 7,2%. Sumber tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Namun demikian kapasitas produksi yang ada masih dapat mengimbangi peningkatan permintaan sehingga dampak terhadap kenaikan harga diperkirakan relatif terbatas. Diharapkan pada akhir tahun laju inflasi tetap terjaga dan tidak melebihi angka 7,2% sesuai dengan proyeksi.

The inflation rate in the first half of 2013 was 5.9%, lower than the Government projection in Revised State Budget which was 7.2%. The source of inflation pressure was expected to increase in line with the increase in domestic demand. However, the existing production capacity could counterbalance the increasing demand, thus the impact on price increase was relatively limited. It was expected that by the end of the year inflation rate remain maintained and does not go beyond 7.2% in accordance with the projection.

Nilai tukar Rupiah rata-rata mencapai Rp9.742 per dollar AS pada semester I-2013, lebih tinggi dari proyeksi Pemerintah sebesar Rp9.600. Sampai dengan Desember 2013 nilai tukar Rupiah sudah mencapai Rp12.000 per dollar AS, di mana angka tersebut sudah undervalue dan memang selalu terjadi gejolak pada akhir tahun. Salah satu penyebabnya adalah proyeksi pertumbuhan impor yang terus meningkat yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan domestik. Kondisi ini berpotensi untuk menciptakan tekanan di neraca transaksi berjalan yang pada gilirannya akan memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

The average of Rupiah exchange rate reached Rp9,742 per US dollar in the first half of 2013, higher than the Government projection which amounted to Rp9,600. As of December 2013, the Rupiah exchange rate has reached Rp12,000 per US dollar, in which the figure has been undervalued and the turmoil always happens at the end of the year. One of the reasons was the ever increasing import growth projection which driven by the growing need for raw materials to meet domestic demand. This condition has the potential to create pressure on the current account, which in turn will put pressure on the exchange rate.

« « « «

Tinjauan Usaha Perbankan Banking Business Review Industri perbankan pada tahun 2013 masih cukup cerah meskipun agak sedikit melambat seiring dengan perlambatan ekonomi. Laba perbankan masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal/Capital

Banking industry in 2013 was still quite bright although slowing down for a bit due to the economic slowdown. Banking income still experienced positive growth although not as rapid as in previous years. Capital Adequacy Ratio (CAR) remained strong, far above BI




Adequacy Ratio (CAR) masih kuat, jauh di atas 8% sesuai aturan BI, ditambah kemampuan bank dalam memitigasi risiko dan mengelola Good Corporate Governance (GCG).

regulation of 8%, coupled with the bank's ability to mitigate risk and manage Good Corporate Governance (GCG).

Beberapa kebijakan seperti Loan to Value (LTV) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Daftar Listrik (TDL) akan sedikit mengerem ekspansi kredit pada 2013. Dari sisi DPK, kenaikan BI rate akan berpengaruh terhadap suku bunga deposito jangka pendek. Bank-bank besar akan berlomba-lomba untuk meningkatkan DPK yang berasal dari dana murah (tabungan dan giro). Sementara itu DPK bank kecil akan didominasi oleh dana mahal seperti deposito sehingga cost of fund bank kecil relatif mahal dibandingkan cosf of fund bank besar.

Some policies issued namely Loan to Value (LTV) for house mortgages (KPR) and Motor Vehicle Loan (KKB), the increase in the fuel price (BBM) and Basic Electricity Rate (TDL) will slightly slow down the loan expansion in 2013. In terms of third party fund, the increase of BI rate will affect the short-term deposit rates. Major banks will compete to raise third party fund from low-cost fund (saving and current account). Mewanwhile, the third party fund of minor banks will be dominated by high-cost funds such as time deposits, thus the cost of fund of minor banks is relatively expensive compared to major banks.

Perbankan Nasional

National Banking

Industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja yang bagus dan solid pada tahun 2013, ditunjukkan dengan laba bersih triwulan III/2013 (September) sebesar Rp79,15 triliun meningkat 16,28% dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp68,07 triliun. Aset yang berhasil dikelola perbankan nasional sebesar Rp4.737 triliun, meningkat 18,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.009 triliun. Demikian juga dengan pembiayaan dan DPK, di mana pembiayaan meningkat sebesar 23,23% dari Rp2.573 triliun di 2012 menjadi Rp3.171 triliun di 2013. Sedangkan DPK, meskipun pertumbuhannya tidak sebesar pembiayaan tetapi tetap tumbuh 15,61% menjadi Rp3.526 triliun di triwulan III/2013 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3.050 triliun.

National banking industry still showed a good and solid performance in 2013, with the net income in third quarter of 2013 (September) amounted to Rp79.15 trillion, grew by 16.28% compared to the same period in 2012 which amounted to Rp68.07 trillion. Assets which successfully managed by national banks amounted to Rp4,737 trillion, an increase of 18.16% from the same period in previous year which amounted to Rp4,009 trillion. In addition, financing increased by 23.23% from Rp2,573 trillion in 2012 to Rp3,171 trillion in 2013. Meanwhile, although the growth of third party fund was not as significant as in financing, it still grew by 15.61% to Rp3,526 trillion in third quarter of 2013 compared to the same period in the previous year which amounted to Rp3,050 trillion.

Sementara itu dari segi rasio penting seperti CAR, NPL, ROA, NIM dan LDR pada September 2013 tetap stabil bahkan beberapa rasio terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. CAR tetap tinggi di angka 18,11%, jauh di atas ketentuan minimum 8%, NPL menunjukkan tren menurun dengan posisi terakhir September 2013 sebesar 1,86%, ROA tetap stabil sebesar 3,06%, NIM sebagai penyumbang profitabilitas perbankan meningkat menjadi 5,48% dan rasio kredit/penyaluran dana yang berasal dari DPK (LDR) sebesar 88,91% pada 2013 menjadi lebih efisien dibandingkan periode 2012 sebesar 83,33%.

Meanwhile, key ratios such as CAR, NPL, ROA, NIM and LDR in September 2013 remained stable in fact there was some improvement occurred in several ratios compared to the previous period. CAR remained high at 18.11%, far above the minimum requirement of 8%; NPL showed a declining trend with the last position in September 2013 at 1.86%; ROA remained stable at 3.06%; NIM as a contributor to bank profitability increased to 5.48% and the ratio of loan/funds disbursement derived from third party fund (LDR) amounted to 88.91% in 2013 or growing more efficient compared to the period of 2012 which amounted to 83.33%.

Pertumbuhan industri perbankan nasional secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) yaitu tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2013) menunjukkan bahwa perbankan nasional tetap tumbuh meskipun pertumbuhannya tidak sebesar perbankan syariah. CAGR aset tumbuh sebesar 15,44%, pembiayaan sebesar 19,38% dan DPK sebesar 15,00%.

The growth of national banking industry as seen from Compound Annual Growth Rate (CAGR) as the growth rate from year to year, over a period of 5 years (2008-2013) indicates that national banks continue to grow despite not as high as the growth of sharia banking. CAGR assets grew by 15.44%, financing by 19.38% and third party fund amounted to 15.00%.

Page......

90-91


Perbankan Syariah

« « « «

Sharia Banking

Kinerja perbankan syariah sendiri menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan angka CAGR yang lebih tinggi daripada CAGR perbankan nasional yaitu pada aset sebesar 35,66%, pembiayaan sebesar 35,94% dan DPK 36,04%.

Performance of sharia banking on its own has showed a better growth than the national banks. This was indicated by higher CAGR than the CAGR of national banks, namely on assets which amounted to 35.66%, financing which amounted to 35.94% and third party fund which amounted to 36.04%.

Aset perbankan syariah pada triwulan III/2013 sebesar Rp227,71 triliun meningkat sebesar Rp59,05 triliun atau tumbuh sebesar 35,01% dari Rp168,66 triliun pada periode yang sama tahun 2012. Dengan pertumbuhan tersebut, maka pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat menjadi 4,81% di tahun 2013 dari 4,21% di tahun 2012.

The assets of sharia banking during the third quarter of 2013 amounted to Rp227.71 trillion, an increase of Rp59.05 trillion or grew by 35.01% from Rp168.66 trillion in the same period in 2012. With this growth, the market share of sharia banking assets toward national banks increased to 4.81% in 2013 from 4.21% in 2012.

Dari sisi penyaluran dana, pembiayaan di perbankan syariah tahun 2013 sebesar Rp177,32 triliun, tumbuh sebesar 36,03% atau Rp46,96 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp130,36 triliun. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional menyumbang 5,59%, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 5,07%. Dilihat dari kualitasnya, ternyata Non Performing Financing (NPF) pembiayaan perbankan syariah tahun 2013 tetap stabil di bawah 3% yaitu sebesar 2,80%.

In terms of funds distribution, financing in sharia banking in 2013 amounted to Rp177.32 trillion, grew by 36.03% or Rp46.96 trillion over the same period in previous year which amounted to Rp130.36 trillion. The financing market share of sharia banking toward national banks accounted for 5.59%, an increase compared to the year 2012 which amounted to 5.07%. Judging from the quality, Non Performing Financing (NPF) of sharia banking financing in 2013 remained stable under 3% which was at 2.80%.

Sementara itu DPK perbankan syariah pada 2013 sebesar Rp171,70 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp127,68 triliun, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp44,02 triliun atau 34,48%. Dilihat dari pangsa pasarnya terhadap perbankan nasional, juga mengalami peningkatan di tahun 2013 yaitu sebesar 4,87%, sedangkan tahun 2012 sebesar 4,19%.

Meanwhile, the third party fund of sharia banking in 2013 amounted to Rp171.70 trillion, while in the same period in 2012 it was amounted to Rp127.68 trillion, meaning there was an increase of Rp44.02 trillion or 34.48%. Judging from its market share against national banks, in 2013 it also increased by 4.87%, while in 2012 amounted to 4.19%.

Rasio-rasio penting di perbankan syariah tetap stabil dan terjaga meskipun terdapat beberapa rasio yang nilainya lebih kecil jika dibandingkan dengan perbankan nasional. CAR perbankan syariah pada triwulan III/2013 sebesar 14,19%, lebih kecil dibandingkan perbankan nasional karena perbankan syariah berada pada tahap pengembangan bisnis sehingga memerlukan modal yang besar. Hal ini juga berpengaruh terhadap rasio lainnya seperti ROA yang lebih rendah dari perbankan nasional dan nilai LDR yang melebihi 100%.

Key ratios of sharia banking remained stable and maintained, although some ratios were lower than national banks. CAR of sharia banking in the third quarter of 2013 amounted to 14.19%, smaller than national banks because sharia banking was at the stage of businesses development, thus requires large capital. It also affected other ratios such as ROA which was lower than national banks and LDR values exceeding 100%.




Tinjauan Keuangan Financial Review

BNI Syariah pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana aset meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17%, laba bersih tumbuh sebesar Rp15,57 miliar atau 15,28%, demikian juga dengan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing-masing tumbuh sebesar Rp3,61 triliun atau 47,30% pada pembiayaan dan sebesar Rp2,51 triliun atau 27,93% pada DPK. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah tetap membaik dan meningkat secara konsisten. Berikut ini penjelasan detil mengenai pembahasan kinerja keuangan BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

In 2013, BNI Syariah showed an increasing performance over the previous year, where assets increased by Rp4.06 trillion or 38.17%, net income grew by Rp15.57 billion or 15.28%, as well as financing and third party fund (DPK) which respectively grew by Rp3.61 trillion or 47.30% for the financing and Rp2.51 trillion or 27.93% for third party fund. These conditions indicated that the performance of BNI Syariah keep improving and increasing consistently. The following is a detailed explanation on financial performance review of BNI Syariah for the fiscal year 2013.

Aset Assets Aset BNI Syariah terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset produktif BNI Syariah meliputi: pembiayaan, surat berharga, SBIS/FASBI, penempatan pada bank lain dan rekening administratif. Sedangkan aset non produktif meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, aset tetap dan aset lain-lain. Selama kurun waktu tahun 2012-2013, total aset BNI Syariah meningkat semula Rp10.645.313 juta tahun 2012 menjadi Rp14.708.504 juta di tahun 2013 atau meningkat rata-rata 38,17%.

BNI Syariah’s assets consists of earning and non-earning assets. BNI Syariah’s earning assets includes: financing, securities, Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities, placements with other banks and administrative accounts. While non-earning assets includes cash, deposits in Bank Indonesia, fixed assets and other assets. During 2012-2013, total assets of BNI Syariah increased from Rp10,645,313 million in 2012 to Rp14,708,504 million in 2013 or grew by an average of 38.17%.

Aset Assets Keterangan


2013

2012

Description

Kas

201.157

114.906

Cash

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

607.984

705.791

Current Accounts and Placement with Bank Indonesia

Giro dan Penempatan pada Bank Lain

379.735

774.847

Current Accounts and Placement with Other Banks

1.992.725

1.115.972

Invesments in Securities

11.051.094

7.513.233

Financing – Net

102.349

97.474

Fixed Assets

10.859

8.833

Deferred Tax Assets – Net

362.601

314.257

Other Assets

14.708.504

10.645.313

Total Assets

Investasi pada Surat Berharga Pembiayaan yang Diberikan – Bersih Aset Tetap Aset Pajak Tangguhan – Bersih Aset Lain-lain Jumlah Aset

Page......

92-93


Aset Tetap

Nilai aset tetap BNI Syariah per 31 Desember 2013 sebesar Rp102.349 juta, tumbuh sebesar Rp4.875 juta atau 5,00% dari akhir tahun 2012 sebesar Rp97.474 juta. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan investasi sejalan dengan pembukaan jaringan. Hal tersebut terutama sejalan dengan perkembangan jaringan BNI Syariah untuk terus dapat menjangkau daerah-daerah sentra ekonomi di seluruh Indonesia.

Aset Produktif

Peningkatan total aset BNI Syariah sebagian besar disumbang oleh aset produktif. Hal ini terlihat dari komposisi aset produktif terhadap total aset 92,79%. Nilai aset produktif meningkat sebesar Rp3.878.325 juta atau 39,70%, semula Rp9.769.272 juta di tahun 2012 menjadi Rp13.647.597 juta di tahun 2013. Peningkatan aset produktif terutama didorong oleh peningkatan piutang murabahah yang meningkat sebesar Rp3.265.678 juta sehingga menjadi Rp8.072.437 juta di akhir tahun 2013 dibandingkan jumlah piutang murabahah di tahun 2012 sebesar Rp4.806.759 juta.

« « « «

Fixed Assets

Fixed assets value of BNI Syariah as of December 31, 2013 amounted to Rp102,349 million, increased by Rp4,875 million or 5.00% compared to the end of 2012 which amounted to Rp97,474 million. In 2013, there was an increase on investment which in line with the network expansion. This was mostly in line with BNI Syariah’s network expansion plan to reach every economic center regions throughout Indonesia.

Earning Assets

BNI Syariah’s total assets growth was largely contributed from earning assets. This was indicated from earning assets to total assets composition that was 92.79%. Earning assets value was increased by Rp3,878,325 million or 39.70%, from Rp9,769,272 million in 2012 to Rp13,647,597 million in 2013. The increase in earning assets was primarily driven by an increase in the murabahah receivables by Rp3,265,678 million to become Rp8,072,437 million at the end of 2013 compared to total murabahah receivables in 2012 which amounted to Rp4,806,759 million.




Kewajiban Liabilities Pada tahun 2013, jumlah kewajiban BNI Syariah mengalami kenaikan sebesar Rp1.653.014 juta atau 75,63% yaitu dari posisi pada tahun 2012 sebesar Rp2.185.658 juta menjadi Rp3.838.672 juta pada akhir Desember 2013.

In 2013, total liabilities of BNI Syariah increased by Rp1,653,014 million or 75.63% from Rp2,185,658 million in 2012 to become Rp3,838,672 million in the end of December 2013.

Kewajiban Liabilities Keterangan

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

2013

2012

Description

55.320

83.342

Liabilities Payable on Demand

Simpanan

2.290.599

1.888.703

Deposits

Simpanan dari Bank Lain

1.184.200

31.461

Deposits from Other Banks

17.873

23.308

Taxes Payable

137.699

58.098

Other Liabilities

163

304

Estimated Losses on Commitments and Contingencies

152.818

100.442

Employee Benefits

3.838.672

2.185.658

Total Liabilities

Liabilitas Segera

Utang Pajak Liabilitas Lain-lain Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi Imbalan Kerja Jumlah Kewajiban

Peningkatan signifikan pada jumlah kewajiban terutama didorong oleh peningkatan pada Simpanan Wadiah yang meningkat Rp401.896 juta atau 21,28% semula sebesar Rp1.888.703 juta di tahun 2012 menjadi sebesar Rp2.290.599 juta di tahun 2013. Di sisi lain, juga terjadi peningkatan Simpanan dari Bank Lain sebesar Rp1.152.739 juta menjadi sebesar Rp1.184.200 juta di tahun 2013 yang semula sebesar Rp31.461 juta di tahun 2012. Peningkatan pada Simpanan dari Bank Lain didorong oleh pertumbuhan ekspansi pembiayaan serta untuk mengantisipasi kondisi ketatnya likuiditas pada semester II tahun 2013.

Significant increase in total liabilities was primarily driven by an increase in Wadiah Savings which increased Rp401,896 million or 21.28% from Rp1,888,703 million in 2012 to become Rp2,290,599 million in 2013. On the other hand, Deposits from Other Banks also increased by Rp1,152,739 million to become Rp1,184,200 million in 2013 which was originally at Rp31,461 million in 2012. The increase in Deposits from Other Banks was driven by financing expansion growth in anticipation of tight liquidity conditions in the second half of 2013 .

Page......

94-95


« « « «

Dana Pihak Ketiga Third Party Fund Total DPK BNI Syariah sampai dengan akhir Desember 2013 mencapai Rp11.488.209 juta, meningkat 27,93% atau sebesar Rp2.508.174 juta dari tahun 2012 sebesar Rp8.980.035 juta.

Total of BNI Syariah’s third party fund by the end of December 2013 amounted to Rp11,488,209 million, grew by 27.93% or as much as Rp2,508,174 million from Rp8,980,035 million in 2012.

Dana Pihak Ketiga Third Party Fund


Keterangan

2013

2012

Tabungan

5.071.760

3,809.266

Saving

Giro

1.499.694

1,468.456

Current Account

Deposito

4.916.755

3,702.313

Time Deposit

11.488.209

8,980.035

Total

Jumlah

Pertumbuhan nominal DPK tersebut diikuti dengan pertumbuhan jumlah rekening sebanyak 250.058 rekening atau tumbuh 32,02% dari semula 780.927 rekening di tahun 2012 menjadi 1.030.985 rekening pada tahun 2013.

Description

The nominal growth of third party fund was followed with the growth in total accounts as much as 250,058 accounts or grew by 32.02% from 780,927 accounts in 2012 to become 1,030,985 accounts in 2013.

Jumlah Rekening Total Accounts Keterangan Tabungan Giro Deposito Jumlah

2013

2012

Description

994.321

749.849

Saving

9.930

7.619

Current Account

26.734

23.459

Time Deposit

1.030.985

780.927

Total

Pertumbuhan penghimpunan dana murah yaitu rasio giro dan tabungan dibandingkan total DPK (Current Account Saving Account/CASA) BNI Syariah dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat secara signifikan dari 51,97% menjadi 58,77%. Tetapi pada tahun 2013 CASA mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehubungan adanya pertumbuhan pembiayaan sehingga didukung dari dana yang berasal dari institusi dan kondisi ketatnya likuiditas pada triwulan akhir 2013. Namun demikian CASA BNI Syariah tersebut tetap berada pada peringkat teratas di antara perbankan syariah lainnya.

The growth of low-cost fund raising namely the ratio of current and saving account compared to total third party fund (Current Account Savings Account/CASA) of BNI Syariah from 2011 to 2012, increased significantly from 51.97% to 58.77%. However in 2013, CASA has decreased slightly compared to the previous year in regard to the financing growth, thus supported by the funds derived from the institution and tight liquidity conditions in the final quarter of 2013. Nevertheless, CASA of BNI Syariah remained on top among other sharia banking.





14000

58.77%

57.20%

12000

58%

10000 8000

60%

56% 51.97%

54%

6000

52%

4000

50%

2000 0

48% 2011 DPK

2012

2013

CASA

Tabungan

Pencapaian tabungan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp5,07 triliun dengan komposisi terbesar berasal dari tabungan iB Hasanah (Mudharabah) sebesar Rp2,72 triliun atau 53,71% dari total tabungan.

Giro

Untuk pencapaian giro sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1,50 triliun dengan komposisi terbesar berasal dari giro iB Hasanah Perusahaan sebesar Rp1,15 triliun atau 76,39% dari total giro.

Deposito

Sedangkan untuk pencapaian deposito sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp4,92 triliun dengan komposisi terbesar berasal deposito iB Hasanah dengan jangka waktu 12 bulan sebesar Rp2,21 triliun atau 44,91% dari total deposito.

Savings

The achievement of savings in 2013 amounted to Rp5.07 trillion of savings with the largest composition derived from iB Hasanah (Mudharabah) amounted to Rp2.72 trillion or 53.71% of the total savings.

Curent Account

The achievement of current account in 2013 amounted to Rp1.50 trillion, with the largest composition derived from current account of iB Hasanah Perusahaan amounted to Rp1.15 trillion or 76.39% of the total current account.

Time Deposit

The achievement of time deposit in 2013 amounted to Rp4.92 trillion with the largest composition derived from time deposit of iB Hasanah with a period of 12 months amounted to Rp2.21 trillion or 44.91% of total deposits.

Page......

96-97


« « « «

Ekuitas Equity Per 31 Desember 2013, jumlah ekuitas mengalami pertumbuhan sebesar 9,89% atau Rp117.462 juta, mencapai Rp1.304.680 juta dibandingkan dengan posisi ekuitas di akhir tahun 2012 sebesar Rp1.187.218 juta. Kenaikan tersebut terutama diperoleh dari saldo laba sebesar Rp107.713 juta dan cadangan umum sebesar Rp9.749 juta.

As of December 31, 2013, total equity increased by 9.89% or Rp117,462 million, amounted to Rp1,304,680 million compared to the equity position in 2012 which amounted to Rp1,187,218 million. The increase was particularly derived from retained earnings amounted to Rp107,713 million and general reserve amounted to Rp9,749 million.

Ekuitas Equity


Keterangan

2013

2012

Description

Modal Saham

1.001.000

1.001.000

Share Capital

20.000

10.251

General and Legal Reserves

283.680

175.967

(Accumulated Deficit) Retained Earnings

1.304.680

1.187.218

Total Equity

Cadangan Umum dan Wajib Saldo Laba (Rugi) Jumlah Ekuitas

Pendapatan Operasional Operating Income Realisasi Pendapatan Usaha sampai dengan akhir tahun 2013 mencapai Rp1.061.877 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 45,57% atau Rp332.418 juta dibandingkan pencapaian Pendapatan Operasional akhir tahun 2012 sebesar Rp729.459 juta.

Operating Income realization as of the end of 2013 amounted to Rp1,061,877 million, grew by 45.57% or Rp332,418 million compared to the achievement of Operating Income at the end of 2012 which amounted to Rp729,459 million.

Pendapatan Operasional Operating Income


Keterangan

2013

2012

Description

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib

1.333.245

936.406

Income from Fund Management by the Bank as Mudharib

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

(418.332)

(291.056)

Third Parties’ Share on Return of Temporary Syirkah Funds


146.964

84.109

Other Operating Income

Jumlah Pendapatan Operasional

1.061.877

729.459

Total Operating Income




Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib

Per 31 Desember 2013, BNI Syariah membukukan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp1.333.245 juta, mengalami peningkatan sebesar 42,38%. Secara nominal, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib meningkat sebesar Rp396.839 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan margin murabahah.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer juga meningkat selama tahun 2013. Per Desember 2012, tercatat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp291.056 juta, meningkat menjadi Rp418.332 juta di tahun 2013, naik Rp127.276 juta atau 43,73%.


Sampai dengan akhir tahun 2013, BNI Syariah berhasil merealisasikan pendapatan operasional lainnya mencapai Rp146.964 juta, tumbuh sebesar Rp62.855 juta atau meningkat 74,73% dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar Rp84.109 juta. Pertumbuhan pendapatan terbesar terdapat pada jasa administrasi pembiayaan yang meningkat sebesar Rp21.531 juta di tahun 2013 menjadi Rp64.236 juta dibandingkan pencapaian tahun 2012 sebesar Rp42.705 juta.

Revenue of Fund Management by the Bank as Mudharib

As of December 31, 2013, BNI Syariah booked revenue from fund management by the bank as mudharib amounted to Rp1,333,245 million, grew by 42.38%. Nominally, revenue from fund management by the bank as mudharib increased by Rp396,839 million. The increase was particularly due to the increase murabahah margin revenue.

Third Parties’ Share on Profit Sharing of Temporary Syirkah Funds

Total of third parties’ share on profit sharing of temporary syirkah funds also increased during 2013. As of December 2012, the third parties’ share on profit sharing of temporary syirkah funds was recorded at Rp291,056 million, became Rp418,332 million in 2013, increased by Rp127,276 million or 43.73%.

Other Operating Incomes

As of the end of 2013, BNI Syariah managed to realize other operating incomes amounted to Rp146,964 million, grew by Rp62,855 million or 74.73% compared to the achievement in 2012 of Rp84,109 million. The largest revenue growth was from financing administrative services which increased by Rp21,531 million in 2013 to Rp64,236 million compared to the achievement in 2012 of Rp42,705 million.

Page......

98-99


« « « «

Peningkatan/Penurunan Signifikan pada Penjualan atau Pendapatan Bersih Significant Increase/Decrease in Sales or Net Income Selama tahun 2013, peningkatan terbesar secara nominal diperoleh dari Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib dari pendapatan murabahah sebesar Rp326.979 juta atau 62,04% dari jumlah Pendapatan Usaha tahun 2012, sedangkan Pendapatan Usaha Lainnya menurun sebesar Rp11.356 juta atau 4,77% yang didominasi dari penurunan pendapatan rahn dari jumlah Pendapatan Usaha lainnya tahun 2012.

During 2013, the largest increase derived from Revenue of Fund Management by the Bank as Mudharib of murabahah income amounted to Rp326,979 million or 62.04% of total Operating Income in 2012, while Other Operating Incomes decreased by Rp11,356 million or 4.77% which dominated from the decrease of rahn revenue from the total Other Operating Incomes in 2012.

Beban Operasional Operating Expenses Seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan operasional, beban operasional juga mengalami kenaikan. Realisasi beban operasional meningkat semula dari Rp673.953 juta di tahun 2012 menjadi sebesar Rp878.405 juta pada akhir tahun 2013 atau naik sebesar 30,34% atau meningkat sebesar Rp204.452 juta. Meskipun demikian, kenaikan beban operasional sebesar 30,34% ini lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan usaha sebesar 45,57%.

In line with the increase on operating income, the operating expenses was also increase. Operating expenses increased from Rp673,953 million in 2012 to Rp878,405 million by the end of 2013 or grew by 30.34% or Rp204,452 million. However, the 30.34% increase on operating expenses was lower than the 45.57% increase of operating incomes.

Kenaikan beban usaha terutama terjadi karena peningkatan beban gaji dan tunjangan yang meningkat sebesar Rp144.439 juta atau 45,55% menjadi Rp461.512 juta di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai Rp317.073 juta. Kenaikan beban gaji dan tunjangan ini terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai dalam rangka ekspansi pengembangan jaringan cabang untuk dapat terus menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

The increase in operating expenses particularly due to the increase in salaries and benefits expenses amounted to Rp144,439 million or 45.55% to become Rp461,512 million in 2013 compared to 2012 which only amounted to Rp317,073 million. The increase in salaries and benefits expenses was due to the addition in total employees in regard to the expansion plan of branch network development in order to reach all regions throughout Indonesia.

Beban Operasional Operating Expenses


Keterangan

2013

2012

Description

Gaji dan Tunjangan

461.512

317.073

Salaries and Benefits

Umum dan Administrasi

304.388

243.002

General and Administrative

31.268

20.724

Wadiah Bonus Expenses

Beban Bonus Wadiah




Beban Penyisihan Penghapusan Aset

Allowance for Possible Losses Assets Expenses

Hingga akhir tahun 2013, Beban Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) tercatat sebesar Rp8.244 juta, menurun sebesar Rp77.477 juta atau 90,38% dibandingkan dengan jumlah beban PPA di tahun 2012 sebesar Rp85.721 juta. Penurunan cadangan yang cukup besar ini terutama terdapat pada piutang murabahah sebesar Rp117.274 juta menjadi Rp23.966 juta di tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp141.240 juta.

As of the end of 2013, the Allowance for Possible Losses Assets Expenses was recorded at Rp8,244 million, decreased by Rp77,477 million or 90.38% compared to the previous year which amounted to Rp85,721 million. This significant decrease was particularly due to the decrease in murabahah receivables amounted to Rp117,274 million to become Rp23,966 million in 2013 compared to 2012 which amounted to Rp141,240 million.

Meskipun terjadi penurunan Beban Penyisihan Penghapusan Aset, terjadi kenaikan Coverage Ratio dari 76,88% pada tahun 2012 menjadi

Although the the Allowance for Possible Losses Assets Expenses was decrease, the Coverage Ratio increased from 76.88% in 2012 to become 91.27% in 2013. This indicated that BNI Syariah was quite good in managing financing quality and providing adequate reserves to anticipate financing risk.

91,27% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan BNI Syariah cukup baik dalam mengelola kualitas pembiayaan dan menyediakan cadangan yang memadai untuk menghadapi risiko pembiayaan.

Laba Usaha Income from Operation BNI Syariah berhasil mencatat realisasi laba usaha sebesar Rp191.716 juta tumbuh sebesar 35,75%, atau meningkat sebesar Rp50.489 juta dibandingkan realisasi laba usaha selama tahun 2012 sebesar Rp141.227 juta.

BNI Syariah successfully recorded income from operation amounted to Rp191,716 million, an increase of 35.75% or grew by Rp50,489 million compared to income from operation in 2012 which amounted to Rp141,227 million.

Laba Usaha Income from Operation


Keterangan

2013

2012

Description

Pendapatan Operasional

1.061.877

729.459

Operating Income

Beban Operasional

(878.405)

(673.953)

Operating Expenses

8.244

85.721

Reversal of/(Allowance) for Possible Losses on Earning Assets

191.716

141.227

Total Income from Operation

Pemulihan/(Pembentukan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif Jumlah Laba Usaha

Page......

100-101


Laba Bersih

Pada tahun 2013, realisasi laba bersih mencapai Rp117.462 juta tumbuh sebesar Rp15.570 juta atau 15,28% dibandingkan realisasi laba bersih selama tahun 2012 sebesar Rp101.892 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan dari pendapatan operasional serta didukung juga oleh beban operasional yang terkendali.

« « « «

NET INCOME

In 2013, net income amounted to Rp117,462 million, an increase of Rp15,570 million or 15.28% compared to the net income of 2012 which amounted to Rp101,892 million. The increase was particularly due to significant increase in operating income and also supported with a controlled operating expenses.

Arus Kas Cash Flow

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi selama tahun 2013 sebesar Rp503.255 juta naik sebesar Rp1.192.402 juta dari tahun 2012 sebesar negatif Rp689.147 juta. Peningkatan pada arus kas dari aktivitas operasi terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada jumlah kewajiban.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi selama tahun 2013 sebesar negatif Rp907.144 juta menurun sebesar Rp693.652 juta atau 324,91% dari tahun 2012 sebesar negatif Rp213.492 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran yang digunakan untuk membeli sukuk.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2013 sebesar Rp0, sama dengan tahun 2012 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh Bank tidak melakukan pembayaran dividen pada tahun 2013.

Cash Flows from Operating Activities

Cash flows from operating activities during 2013 amounted to Rp503,255 million, increased by Rp1,192,402 million from 2012 which amounted to negative Rp689,147 million. The increase in cash flows from operating activities was particularly due to significant increase in total liabilities.

Cash Flows from Investment Activities

Cash flows from investment activities during 2013 amounted to negative Rp907,144 million or decreased by Rp693,652 million or 324.91% from 2012 amounted to negative Rp213,492 million. This was particularly due to the increase of expense for purchasing sukuk.

Cash Flows from Financing Activities

Cash flows from financing activities in 2013 amounted to Rp0 similar to 2012. This was due to the Bank did not perform dividend payment in 2013.




Arus Kas Cash Flows


2013

2012

Description

503.255

(689.147)

Cash Flows from Operating Activities

(907.144)

(213.492)

Cash Flows from Investment Activities

-

-

Cash Flows from Financing Activities

(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

(403.889)

(902.639)

Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas, Awal Tahun

1.592.573

2.495.572

Cash and Cash Equivalents, at the Beginning of the Year

Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun

1.187.481

1.592.573

Cash and Cash Equivalents, at the End of the Year

Keterangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Solvabilitas dan Kolektibilitas Solvability and Collectibility Pada tahun 2013, kemampuan BNI Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajibankewajiban jika terjadi likuidasi bank ditunjukkan dengan tingkat Kecukupan Modal (CAR) pada level 16,23%. Tingkat kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya dengan modal sendiri (Debt to Equity Ratio) sebesar 294,22% dan dengan aset (Debt to Asset Ratio) sebesar 26,10%.

In 2013, BNI Syariah ability to meet long-term liabilities or the bank's ability to meet liabilities in the event of liquidation was indicated by the level of CAR which was at 16.23%. The bank’s ability to cover part or all of their debts with their own capital (Debt to Equity Ratio) amounted to 294.22% and with asset (Debt to Asset Ratio) amounted to 26.10%.

Dari sisi kolektibilitas, rasio pembiayaan bermasalah (NPF Gross) mengalami penurunan dari 2,02% pada Desember 2012 menjadi 1,86% pada Desember 2013, dan sama halnya dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF Net) yang mengalami perbaikan, dari 1,42% pada Desember 2012 menjadi 1,13% pada Desember 2013. Melalui rasio ini, bisa dilihat bahwa kualitas pembiayaan BNI Syariah terus menunjukkan perbaikan karena didukung oleh peningkatan kualitas sistem pembiayaan yang dicapai terutama melalui upaya Bank yang terusmenerus menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, memperbaiki sistem pengelolaan kredit, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap debitur yang ada.

In terms of collectibility, the ratio NPF Gross has decreased from 2.02% in December 2012 to 1.86% in December 2013. Meanwhile, the NPF Net increased from 1.42% in December 2012 to 1.13% in December 2013. These ratio indicated that the quality of BNI Syariah’s financing continue to improve because it is supported by the quality improvement in financing system which was achieved primarily through the Bank’s continuous attempt in implementing the prudent principle, strengthening risk management, improving loan management system, as well as stricter monitoring toward existing debtors.

Page......

102-103


« « « «

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure Sesuai dengan kebijakan manajemen atas struktur permodalan di tahun 2013, maka struktur modal BNI Syariah terdiri atas aset yang dibiayai oleh 26,10% dari kewajiban dan 8,87% dari ekuitas dan 65,03% dari dana syirkah temporer. Sesuai dengan strategi dan kebijakan bank dalam mengurangi perbedaan selisih periode antara aset dan sumber pendanaan, BNI Syariah menerapkan kebijakan bahwa sebagian besar aset dibiayai dalam bentuk dana syirkah temporer yang dicatat oleh Bank.

In accordance with management policies over the capital structure in 2013, BNI Syariah capital structure consists of assets which derived from 26.10% of liabilities and 8.87% of equity and 65.03% of temporary syirkah fund. In accordance with the bank’s strategy and policies in reducing the difference between assets and financing sources, BNI Syariah implements policies that most of the assets was in form of temporary syirkah funds which are recorded by the Bank.

Struktur Modal Capital Structure


Keterangan

2013

2012

Jumlah Kewajiban

3.838.672

2.185.658

Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer

9.565.152

7.272.437

Temporary Syirkah Fund

Ekuitas

1.304.680

1.187.218

Equity

14.708.504

10.645.313

Total Assets

Jumlah Aset

Sesuai dengan peraturan BI, Rasio Kecukupan Modal Minimum yang ditetapkan BI adalah sebesar 8%. Tingkat kecukupan modal BNI Syariah tahun 2013 berdasarkan rasio kecukupan modal (CAR) berada pada tingkat 16,23%, rasio tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya pada tingkat 19,07%. Struktur permodalan BNI Syariah memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar dan risiko kredit di mana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal BNI Syariah sudah memenuhi Peraturan BI.

Description

In accordance with the regulations of BI, Minimum Capital Adequacy Ratio set by BI is 8%. BNI Syariah capital adequacy level in 2013 based on CAR stood at 16.23%, the ratio was lower than the previous year which stood at 19.07%. BNI Syariah capital structure has the capability to counterbalance the market risk and credit risk where the ratio is higher than minimum adequacy ratio and capital structure of BNI Syariah has already complied BI Regulation.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Significant Ties for Capital Goods Investment Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, BNI Syariah tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal.

As of December 31, 2013, BNI Syariah has no significant ties for capital good investments.




Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Neraca Subsequent Events Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan.

There was no significant matters or events that has significant impact or require disclosures which occurred after December 31, 2013 until this Annual Report is published.

Kebijakan Dividen Dividend Policy Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan bank, BNI Syariah tidak mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham.

In 2010, 2011, 2012, and 2013, according to the General Meeting of Shareholders and in order to improve the capital structure of the bank, BNI Syariah did not distribute dividends to shareholders.

Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Significant Information which contains Conflicts of Interest Selama tahun 2013 tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi.

During 2013 there was no significant information which contains conflicts of interest in significant transaction with related parties.

Informasi dan Transaksi Material Dengan Pihak Berelasi Significant Information and Transaction with Related Parties Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2011) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Sepanjang 2013, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain:

In the course of business, BNI Syariah conducts transaction with related parties as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2011) on “Related Party Disclosures”. During 2013, BNI Syariah conducted transaction with related parties as follows:

Page......

104-105


« « « «

Transaksi Material dengan Pihak Berelasi Transaction with Related Parties Pihak-pihak Berelasi Related Parties PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jenis Hubungan Type of Relationships Induk Perusahaan Parent Company

Unsur Transaksi Pihak Berelasi Related Parties Transactions Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense

PT BNI Life Insurance

Pemegang Saham Shareholder

Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito mudarabah, kewajiban kontijensi Wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah, contingent liabilities

Pemerintah Republik Indonesia

Keterkaitan melalui BNI Related through BNI

Koperasi Swadharma Bank BNI

Pendiri dan Direksi induk perusahaan Founder and Board of Directors of Parent Company

PT Asuransi Tripakarta

Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI Related through Dana Pensiun BNI

PT Swadharma Duta Data


PT Swadharma Sarana Informatika


Surat berharga Marketable Securities

Piutang murabahah, liabilitas lain-lain, tabungan mudarabah/murabahah Murabahah receivables, other liabilities, mudharabah saving deposits

Giro wadiah, deposito mudarabah Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

Giro wadiah Wadiah demand deposits

Piutang murabahah, giro wadiah, deposito mudarabah/murabahah Murabahah receivables, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT Swadharma Propertindo


PT Bank Syariah Mandiri

Anak perusahaan BUMN Bank Mandiri (Persero) Tbk Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk


Surat berharga, simpanan dari bank lain, deposito mudarabah, giro wadiah, tabungan mudarabah Marketable securities, deposits from other bank, mudharabah time deposits, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposits

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero

Perusahaan BUMN State Owned Enterprise

Surat berharga, giro wadiah, deposito mudarabah Marketable securities, wadiah demand deposits, mudharabah deposits

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)


PT Asuransi Jiwasraya (Persero)


PT Swadharma Travelindo


Giro wadiah, deposito mudarabah Wadiah demand deposits, mudharabah deposits


Bank garansi yang diterbitkan, giro wadiah, liabilitas lain-lain Bank guarantees issued, wadiah demand deposits, other liabilities




Transaksi Material dengan Pihak Berelasi Transaction with Related Parties Pihak-pihak Berelasi Related Parties PT Elnusa Petrofin

Jenis Hubungan Type of Relationships

Unsur Transaksi Pihak Berelasi Related Parties Transactions

Anak perusahaan BUMN PT Elnusa

Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, liabilitas lain-lain, deposito mudarabah

Subsidiary of PT Elnusa

Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, other liabilities, mudharabah time deposits

PT Bank BRI Syariah

Anak perusahaan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penempatan pada bank lain Placements with other banks

Subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Pupuk Kalimantan Timur

Anak perusahaan BUMN PT Pupuk Sriwijaya (Persero)

Surat berharga Marketable securities

Subsidiary of PT Pupuk Sriwijaya (Persero)

PT Indosat Tbk

Perusahaan BUMN dengan saham minoritas

Surat berharga Marketable securities

State Owned Enterprise with minority interest

Informasi Material Mengenai Ekspansi Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Significant Information on Expansion, Divestment, Acquisition and Restructuring Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, BNI Syariah belum pernah melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi yang berdampak terhadap struktur BNI Syariah.

As of December 31, 2013, BNI Syariah has not conducted any expansion, divestment, acquisition, and restructuring which impacted to the structure of BNI Syariah.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Impact of Changes in Accounting Policies BNI Syariah telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas PSAK 60 (yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2012) pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 seperti yang diperbolehkan dalam standar sehingga tidak terdapat dampak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

BNI Syariah has decided to conduct an early application to SFAS No. 60 (issued on October 19, 2012) on the financial statements ended December 31, 2012 as allowed under the standard so there was no impact for the year ended December 31, 2013.

Page......

106-107


« « « «

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-undangan Impact of Changes in Regulation Sepanjang 2013 tidak terdapat perubahan peraturan perundangundangan yang berdampak signifikan serta tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap perubahan peraturan yang relevan terhadap BNI Syariah.

During 2013 there were no changes in the laws and regulations that have a significant impact and there is no non-compliance with regulatory changes relevant to BNI Syariah.

Informasi Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dengan Realisasi dan Target/Proyeksi Tahun Mendatang Comparison between Target and Realization of Current Year and Target/Projection for Upcoming Year Berikut ini adalah informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai:

The following is a comparison between target in the beginning of fiscal year and the achieved result, and target or projection that should be achieved in the coming year regarding:

- Pendapatan - Laba - Struktur permodalan

- Revenues - Income - Capital Structure

Pendapatan

Total pendapatan selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 realisasi total pendapatan sebesar Rp1.612.722 juta, meningkat sebesar Rp349.359 juta atau 27,65% dari tahun 2012 sebesar Rp1.263.363 juta. Jika dibandingkan dengan target tahun 2013 maka pencapaian pendapatan sebesar 102,02% atau Rp31.901 juta dari target. Sementara itu target pendapatan yang ingin dicapai satu tahun mendatang diproyeksikan meningkat sebesar 25% dari realisasi pendapatan tahun 2013.

Revenues

Total revenues for three consecutive years experienced an increase and the realization of total revenues in 2013 amounted to Rp1,612,722 million, an increase of Rp349,359 million or 27.65% from the 2012 amounted to Rp1,263,363 million. When compared with the achievement of 2013 target, revenues achievement amounted to 102.02% or Rp31,901 million of the target. Meanwhile, the target of revenue for the next year is projected to increase by 25% of total revenues in 2013.





TARGET Target

Pendapatan Revenues

Pendapatan Operasional Operating Income a. Pendapatan dari penyaluran dana Revenues from fund distribution b. Pendapatan operasional lainnya Other operating incomes Pendapatan Non Operasional Non Operating Income Jumlah Pendapatan Total Revenues

Realisasi Realization

2013

2011

2012

2013

1.578.683

1.009.550

1.259.539

1.612.222

1.327.749

786.639

940.932

1.341.374

250.934

222.911

318.607

270.848

2.138

1.617

3.824

500

1.580.821

1.011.167

1.263.363

1.612.722

Laba

Laba bersih BNI Syariah (EAT) pada tahun 2013 sebesar Rp117.462 juta meningkat sebesar 15,28% atau Rp15.570 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp101.892 juta. Demikian juga dengan laba operasional dan laba tahun berjalan, mengalami peningkatan dari tahun 2012. Sementara itu jika dibandingkan dengan target, realisasi pencapaian laba (EAT) tahun 2013 sebesar 106,35% atau melebihi Rp7.012 juta dari target yang ditetapkan. Untuk target EAT satu tahun ke depan diproyeksikan meningkat sebesar 10,87% dari realisasi tahun 2013.

INCOME

Net income of BNI Syariah (EAT) in 2013 amounted to Rp117,462 million or increased by 15.28% or Rp15,570 million from the previous year which amounted at Rp101,892 million. Similarly, income from operation and income for the year experienced an increase from 2012. Meanwhile, when compared with the target, the realization of income achievement (EAT) in 2013 amounted to 106.35% or exceeds Rp7,012 million of the target set. EAT for the coming year is projected to increase by 10.87% of the realization in 2013.


Laba Income

TARGET Target


2013

2011

2012

2013

Laba Operasional Income from Operation

175.650

91.936

141.227

191.716

Laba Tahun Berjalan (EBT) Income for the Year (EBT)

172.600

89.256

137.744

179.616

Jumlah Laba (EAT) Total Income (EAT)

110.450

66.354

101.892

117.462

Page......

108-109


Struktur Permodalan

Struktur permodalan BNI Syariah terdiri dari modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) di mana total modal selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total modal sebesar Rp1.365.396 juta meningkat sebesar Rp167.378 juta atau sebesar 13,97% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.198.018 juta. Demikian juga dengan modal inti dan modal pelengkap, terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Jika dibandingkan dengan target, realisasi pencapaian modal tahun 2013 sebesar 102,21% atau melebihi Rp29.519 juta dari target yang ditetapkan. Untuk target modal satu tahun ke depan diproyeksikan meningkat sebesar 49% dari realisasi tahun 2013. Peningkatan proyeksi modal tersebut diperlukan untuk menunjang pengembangan bisnis, penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko dan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia perihal rasio kecukupan modal.

« « « «

Capital Structure

The capital structure of BNI Syariah consists of tier 1 capital and tier 2 capital in which the total capital for three consecutive years has increased. In 2013, total capital amounted to Rp1,365,396 million increased by Rp167,378 million or 13.97% from the previous year which amounted at Rp1,198,018 million. Likewise, tier 1 capital and tier 2 capital, continued to increase from 2011 to 2013. Compared with the target, the achievement of capital in 2013 amounted to 102.21% or exceeds Rp29,519 million of the target set. The capital target in the next year is projected to increase by 49% from the realization in 2013. Increased capital projection is required to support the business development, a buffer to absorb losses arising from various risks and to comply with Bank Indonesia regulations concerning capital adequacy ratio.


Struktur Modal Capital Structure

Modal Inti Tier 1 Capital Modal Pelengkap Tier 2 Capital Modal Tambahan Additional Capital Jumlah Modal Total Capital

TARGET Target


2013

2011

2012

2013

1.225.050

1.045.092

1.122.982

1.262.206

110.827

52.029

75.036

103.190

-

-

-

-

1.335.877

1.097.121

1.198.018

1.365.396




Strategi Pemasaran & Fokus Manajemen Marketing Strategy and Management Focus

Pangsa Pasar Perbankan Syariah Sharia Banking Market Share

Pelaku Perbankan Syariah

Sharia Banking Participants

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sampai dengan September 2013 sebanyak 194 bank terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 160 Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jumlah kantor dari ketiga jenis bank tersebut sebanyak 2.908 kantor terdiri dari 1.937 kantor BUS, 558 kantor UUS dan 413 kantor BPRS.

The number of banks conducting business based on sharia principles until September 2013 was amounted to 194 banks consist of 11 Sharia Banks (BUS), 23 Sharia Business Units (UUS) and 160 Sharia Rural Bank (BPRS). While the number of offices of the three types of banks amounted to 2,908 offices consist of 1,937 BUS offices, 558 UUS offices and 413 BPRS offices.

Jika dibandingkan dengan posisi tahun 2012 jumlah bank yang bergerak di bidang syariah sebanyak 193 maka di tahun 2013 hanya bertambah satu bank menjadi 194. Pada tahun 2013 tidak ada penambahan pada BUS sehingga jumlahnya tetap 11 BUS, sementara itu UUS berkurang 1 dari 24 menjadi 23 UUS karena ada penutupan 1 UUS di 2013, sedangkan BPRS bertambah 2 dari 158 di 2012 menjadi 160 BPRS di 2013. Jumlah kantor bank yang bergerak di bidang syariah pada September 2013 sebanyak 2.903 kantor, meningkat 240 kantor atau 9% dibandingkan posisi 2012 sebanyak 2.663 kantor. Di antara ketiga jenis kantor bank tersebut, penambahan jumlah kantor terbesar berasal dari BUS yaitu sebanyak 192 kantor dari 1.745 kantor pada 2012 menjadi 1.937 kantor pada 2013.

The number of banks engaged in the sharia in 2012 amounted to 193 whereas in 2013 only increased one bank to 194. In 2013 there was no increase in the amount of BUS so the total was remain 11 BUS, while UUS decreased from 24 to 23 UUS due to the closure of 1 UUS in 2013, and BPRS increased 2 from 158 in 2012 to 160 BPRS in 2013. The number of bank offices engaged in sharia in September 2013 was as many as 2,903 offices, an increase of 240 offices or 9% compared to 2012 which amounted to 2,663 offices. Among the three types of bank offices, the most significant increase was from BUS which amounted to 192 offices from 1,745 in 2012 to 1,937 offices in 2013.

Page......

110-111


« « « «

Jumlah Bank yang Bergerak di Bidang Syariah Total Banks Engaged in Sharia

200 150 100 50 0

2011

2012 BUS

2013 UUS

BPRS

Jumlah Kantor Bank yang Bergerak di Bidang Syariah Total Bank Offices Engaged in Sharia 2,000 1,500 1,000 500 0

2011

2012 BUS

2013 UUS

BPRS




Market Share of BNI Syariah

Pangsa Pasar BNI Syariah

1.

Pangsa Pasar Aset

1.

Assets Market Share

Aset BNI Syariah pada tahun 2013 sebesar Rp14,71 triliun meningkat sebesar Rp4,06 triliun atau 38,17% dari posisi tahun 2012 sebesar Rp10,65 triliun. Jika dibandingkan dengan aset perbankan syariah, pada posisi September 2013 BNI Syariah menguasai pangsa pasar sebesar 6,18% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,46%. Dengan demikian aset BNI Syariah menempati urutan 4 (empat) dari 11 BUS di Indonesia.

Assets of BNI Syariah in 2013 amounted to Rp14.71 trillion, an increase of Rp4.06 trillion or 38.17% from 2012 which amounted to Rp10.65 trillion. When compared with the assets of sharia banking, the position of BNI Syariah’s market share in September 2013 increased by 6.18% compared to 2012 which amounted to 5.46%. Thus, BNI Syariah assets ranked 4 (four) of 11 BUS in Indonesia.

Aset dan Pangsa Pasar Aset BNI Syariah terhadap Perbankan Syariah BNI Syariah’s Assets and Its Market Share toward Sharia Banking 250.00

6.40% 6.18%

6.20%

200.00

6.00% 150.00

5.80%

5.82%

5.60%

100.00 5.46%

5.40%

50.00

5.20%

0

2011 BNI Syariah

2012 Perbankan Syariah

2013

5.00%

Market Share BNI Syariah

2.

Pangsa Pasar DPK

2.

Market Share of Third Party Fund

Pada tahun 2013 posisi DPK BNI Syariah sebesar Rp11,49 triliun meningkat 27,93% atau Rp2,51 triliun dari posisi tahun 2012 sebesar Rp8,98 triliun. Pangsa pasar DPK BNI Syariah terhadap perbankan syariah pada September 2013 sebesar 6,38%, mengalami peningkatan berturut-turut selama 2 periode sebelumnya yaitu sebesar 5,85% pada 2011 dan pada 2012 sebesar 6,09%. Di antara BUS, DPK BNI Syariah menduduki peringkat ke-4 (empat).

In 2013, the position of BNI Syariah’s third party fund amounted to Rp11.49 trillion, an increase of 27.93% or Rp2.51 trillion from the position in 2012 which amounted to Rp8.98 trillion. Market share of BNI Syariah’s third party fund toward sharia banking in September 2013 was 6.38%, consecutively increased in 2 periods respectively 5.85% in 2011 and 6.09% in 2012. Among BUS, BNI Syariah’s third party fund was ranked 4 (four).

Page......

112-113


« « « «

DPK dan Pangsa Pasar DPK BNI Syariah terhadap Perbankan Syariah BNI Syariah’s Third Party Fund and Its Market Share Toward Sharia Banking 200.00

6.50%

180.00

6.40%

6.38%

160.00

6.30% 6.20%

140.00 6.09%

120.00

6.10%

100.00 80.00

6.00% 5.90%

5.85%

60.00

5.80%

40.00

5.70%

20.00

5.60%

0

2011


BNI Syariah

2013

5.50%


3.

Pangsa Pasar Pembiayaan

3.

Financing Market Share

Selama tahun 2013, pembiayaan BNI Syariah tumbuh sebesar 47,30% atau Rp3,61 triliun dari posisi tahun 2012 sebesar Rp7,63 triliun menjadi Rp11,24 triliun di tahun 2013. Pangsa pasar pembiayaan BNI Syariah terhadap perbankan syariah juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 5,96% pada 2013, sedangkan pangsa pasar pada 2011 dan 2012 pada angka yang sama sebesar 5,17%. BNI Syariah juga menduduki peringkat ke 4 (empat) pada pembiayaan yang diberikan di antara BUS lainnya di Indonesia.

During 2013, BNI Syariah financing grew by 47.30% or Rp3.61 trillion from Rp7.63 trillion in 2012 to Rp11.24 trillion in 2013. Market share of BNI Syariah’s financing toward sharia banking also increased compared to the previous period which amounted to 5.96% in 2013, while the market share in 2011 and 2012 was at the same rate of 5.17%. BNI Syariah also ranked number 4 (four) on the financing among other BUS in Indonesia.

Pembiayaan dan Pangsa Pasar Pembiayaan BNI Syariah terhadap Perbankan Syariah BNI Syariah’s Financing and Its Market Share toward Sharia Banking 200.00

6.20%

180.00

6.00%

5.96%

160.00

5.80%

140.00 120.00

5.60%

100.00

5.40%

80.00

5.17%

5.17%

5.20%

60.00

5.00%

40.00

4.80%

20.00 0

2011 BNI Syariah


2013

4.60%





Strategi & Fokus Manajemen Tahun 2013 Management Strategy and Focus in 2013 Dalam rangka merealisasikan visi dan melaksanakan misi BNI Syariah, maka fokus kegiatan bisnis untuk jangka pendek dan jangka menengah adalah ritel-konsumer dan mikro. Pertimbangan pemilihan fokus bisnis tersebut antara lain kapabilitas organisasi dan kompetensi staf pembiayaan lebih siap mengelola pembiayaan ritelkonsumer.

In order to realize the vision and mission of BNI Syariah, the focus of business activity for the short and medium term is the consumer-retail and micro. This business focus was choosen due to the consideration of organizational capability and competency of financing staff which are better equipped to manage consumer-retail financing.

Sementara untuk pembiayaan produktif baru ditata pada tahun 2014, seiring dengan strategi BI untuk meningkatkan komposisi pembiayaan produktif sebesar 60% di tahun 2016. Sedangkan untuk bisnis mikro selain diharapkan menjadi salah satu penyumbang profitabilitas BNI Syariah juga untuk menambah lini bisnis yang sudah ada dan merupakan salah satu portofolio pembiayaan BNI Syariah.

Meanwhile, productive financing will be prepared in 2014, along with the BI strategy to improve the productive financing composition to 60% in 2016. As for micro business, in addition to be expected as one of contributors in BNI Syariah’s profitability, it will also add the existing business lines and is one of the BNI Syariah financing portfolio.

Langkah-Langkah Strategis yang Ditempuh

Strategic Measures

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta target tahun 2013 antara lain sebagai berikut:

Strategic measures that have been taken to support the achievement of company’s vision and mission as well as target in 2013, among others, as follows:

1.

1.

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

Meningkatkan aset produktif dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 49% untuk mendorong profitabilitas. Mengoptimalkan portofolio pembiayaan dengan komposisi Ritel sebesar 77%, Non-ritel 11%, Hasanah Card 4% dan mikro sebesar 8%. Melakukan strategi front loading pembiayaan di awal tahun sehingga tercapai optimalisasi pendapatan pada akhir tahun. Mengoptimalkan jaringan Cabang (Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu) yang ada untuk ekspansi pembiayaan dan penghimpunan dana murah dengan fokus pada area Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar (Cabang Champion). Memperkokoh jaringan pemasaran dan layanan dengan mengoptimalkan kerja sama keagenan dan pembukaan 3 KC Mikro, 17 KCP Mikro, 5 Kantor Kas dan 23 layanan Payment Point. Menjaga peran recovery untuk menopang profitabilitas. Menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan hapus buku. Meningkatkan early warning system pada pembiayaan lancar (kolektibiliti 1 dan 2).

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

Increasing earning assets with the growth of financing as much as 49% to improve profitability. Optimizing financing portfolio with composition of 77% Retail, 11% Non-retail, 4% Hasanah Card and 8% Micro. Implementing strategy of financing front loading in the early year in order to achieve revenues optimization at the end of the year. Optimizing existing Branch (Branch Office/Sub Branch Office) network to expand the financing and raising low-cost fund by focusing on area of Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar (Champion Branch). Strengthening marketing and services network by optimizing agency cooperation and opening 3 Micro Branch Offices, 17 Micro Sub Branch Offices, 5 Cash Offices and 23 Payment Points. Maintaining the role of recovery to support profitability. Maintaining the financing quality by minimizing write-off. Improving early warning system of current financing (1 and 2 collectibility).

Page......

114-115


« « « «

9.

Mengoptimalkan penghimpunan dana murah untuk mencapai CASA 51,96% serta meningkatkan jumlah customer base DPK di atas 1,3 juta. 10. Membentuk sentra kas, sentra taksasi pembiayaan dan sentralisasi LBUS (Laporan Bank Umum Syariah). 11. Membangun brand awareness produk dan kristalisasi budaya kerja amanah dan jamaah yang larut dalam perilaku.

Optimizing low-cost fund raising to achieve 51.96% CASA and increasing the total customer base of third party fund above 1.3 million. 10. Establishing cash center, financing taxation center and centralization of LBUS (Sharia Bank Report). 11. Building brand awareness of products and crystallization of work culture (amanah and jamaah) into behavior.

Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan sebagai implementasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha pada tahun 2013 antara lain:

Meanwhile, the things that will be done as the implementation of strategic measures to achieve business objectives in 2013 include:

1.

1.

Strategi Penghimpunan Dana a. Mengoptimalkan kerja sama keagenan dengan BNI Induk melalui pemasaran DPK BNI Syariah oleh petugas

b. c. d. e. f. g. h.

2.

BNI dengan skema insentif dan menempatkan pegawai BNI Syariah pada outlet BNI. Melakukan pembukaan jaringan dalam rangka penghimpunan dana murah dan peningkatan customer base. Melakukan program loyalty untuk nasabah atau Kantor Cabang. Melakukan program pemberian hadiah langsung atau undian berhadiah secara reguler. Melakukan program special event (pameran/open table) untuk lebih mendekatkan ke nasabah. Melakukan program marketing communication (above dan below the line). Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi. Menyempurnakan fitur produk dan layanan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan fee based income.

Strategi Penyaluran Dana a. Menjaga portofolio pembiayaan Non Ritel sebesar 11% yang diarahkan kepada industri pengolahan, sektor perdagangan, b.

c.

d.

e. f.

9.

multifinance dan linkage Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Mengoptimalkan portofolio pembiayaan Ritel sebesar 77% yang difokuskan pada pembiayaan griya dan produktif standar. Menjaga pertumbuhan Hasanah Card dengan portofolio sebesar 4% melalui program-program Hasanah Card Go International (homestay, fashion, pameran perdagangan) dan program ibadah (umrah dan wisata religi). Melakukan ekspansi pengembangan jaringan mikro dengan membuka 3 KC Mikro dan 17 KCP Mikro sehingga portofolio pembiayaan mikro mencapai 8%. Kerja sama dengan lebih dari seratus developer di Jabodetabek. Melakukan perbaikan dan penguatan bisnis ritelkonsumer meliputi penataan sales dan credit support.

Fund Raising Strategy a. Optimizing agency cooperation with BNI through marketing of BNI Syariah’s third party fund by BNI’s

b. c. d. e. f. g. h.

2.

officers with incentive schemes and placing employees of BNI Syariah at BNI’s outlets. Opening network to raise low-cost fund and improve customer base. Implementing loyalty program for customers or Branch Office. Implementing direct gift or lottery program regularly. Implementing special event (exhibition/open table) to engage with the customers. Implementing marketing communication (above and below the line) program. Cooperating with universities and institutions. Improving product and services features to increase customer loyalty and fee-based income.

Fund Disbursement Strategy a. Maintaining portfolio of Non-Retail financing at 11%

b.

c.

d.

e. f.

which aimed for processing industry, trading sector, multifinance and Sharia Financial Institution (LKS). Optimizing portfolio of Retail financing as much as 77% which focused on house financing and standard productive. Maintaining the growth of Hasanah Card with portfolio as much as 4% through programs of Hasanah Card Go International (homestay, fashion, trade exhibition) and religious program (umrah and religious tourism) Implementing expansion of micro network development by opening 3 Micro Branch Offices and 17 Micro Sub Branch Offices so that the micro financing portfolio reach 8%. Collaboration with more than a hundred developers in Jabodetabek. Improving and strengthening the consumer-retail business which includes sales and credit support restructuring.




g.

h.

i.

j.

k.

3.

Menata organisasi dan mengoptimalkan existing jaringan KC dan KCP untuk peningkatan kapasitas ekspansi pembiayaan. Menyiapkan Cabang Champion di area Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar dan diharapkan dapat menyumbang market share bisnis BNI Syariah sebesar 65%. Meningkatkan ekspansi pembiayaan komersial secara selektif dan melakukan sindikasi dengan perbankan syariah lainnya serta mengembangkan kerja sama dengan institusi dan relasi bisnis. Meningkatkan kualitas pembiayaan dan peningkatan recovery untuk menyokong profitabilitas antara lain melalui penyempurnaan advis pembiayaan non ritel, peningkatan early warning system untuk pembiayaan berkategori lancar (kolektibiliti 1 dan 2), optimalisasi Unit Collection dan Remedial

e.

h.

i.

j.

melalui koordinasi dan supervisi oleh Kantor Pusat. Melakukan penyempurnaan produk dan fitur produk pembiayaan.

Strategi Organisasi dan SDM a. Pelaksanaan analisis jabatan (job analysis) yang dituangkan pada uraian jabatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. b. Kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan SDM. c. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas dalam d.

g.

k.

3. Organization and HR Strategies a. Implementation of job analysis as outlined in the position description Head Office and Branch Offices. b. Collaboration with other universities and educational institutions in fulfilling the HR needs. c. Development and improvement of HR competencies to meet the needs of quantity and quality in order to develop

rangka pengembangan bisnis. Pengembangan HRIS (Human Resources Information

d.

Syariah) yang berbasis kompetensi. Penataan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang BNI Syariah untuk penyempurnaan proses bisnis dan

e.

memitigasi risiko. 4.

Strategi Teknologi Informasi a. Membangun pondasi teknologi yang andal pada masa b. c.

d. e.

transisi menuju masa transformasi. Memberikan dukungan teknologi yang dibutuhkan oleh unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat. Membangun Management Information System guna menghasilkan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat untuk menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan. Mengamankan aset teknologi untuk menjamin kesinambungan operasional perusahaan. Memastikan sistem teknologi informasi berjalan lancar pada fase sharing melalui serangkaian kegiatan antara lain mempertahankan service level BNI Syariah kepada nasabah, mengembangkan kapabilitas SDM dan tata kelola teknologi informasi serta mengembangkan sistem independen secara bertahap dan selektif.

Restructuring organization and optimizing existing Branch Office and Sub Branch Office network to improve financing expansion capacity. Preparing Champion Branch in the area of Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan and Makassar which expected to contribute 65% to the market share of BNI Syariah’s business. Improving the expansion of commercial financing selectively and conducting syndication with other sharia banks as well as developing cooperation with institutions and business relations. Improving financing quality and recovery improvement to sustain profitability through the improvement of nonretail financing advisory, improvement of early warning system for current financing category (collectibility 1 and 2), optimization of collection and remedial units through coordination and supervision by Head Office. Improving products and financing product features.

business. Development of competency-based HRIS (Human Resources Information Syariah). Restructuring the organization in Head Office and Branch Office of BNI Syariah to improve the business process and mitigate risks.

4.

Information Technology Strategies a. Developing a reliable technology foundation in the b. c.

d.

transition to the era of transformation. Providing better and faster technological support required by the business unit. Developing a Management Information System to produce fast and accurate information reporting support management in decision making.

Securing technology assets to ensure of the sustainability of company's operations. e. Ensuring that information technology systems running smoothly on sharing phase through a series of activities such as maintaining service level of BNI Syariah to customers, improving HR capabilities and information technology governance as well as developing independent system gradually and selectively.

Page......

116-117


« « « «

Rencana Produk & Aktivitas Tahun 2014 Products and Activities Plan in 2014

Produk

Products

Pengembangan produk-produk BNI Syariah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Development of BNI Syariah products for 2014 are as follows:

1. Tabungan iB THI Dollar Hasanah Tabungan dengan akad wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk pembayaran setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus dalam mata uang USD.

1.

iB THI Dollar Hasanah Saving Saving which employed wadiah principle as a means of payment for initial deposit of Hajj Pilgrimage Cost (BPIH) in USD.

2. Tabungan iB Baitullah Hasanah Tabungan dengan akad mudharabah yang memiliki beberapa fasilitas dan kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non-perorangan dalam mata uang USD.

2.

iB Baitullah Hasanah Saving Saving which employed mudharabah principle with several facilities and benefits for individual and non-individual customers in USD.

Aktivitas

Activities

Aktivitas BNI Syariah untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Activities of BNI Syariah for 2014 are as follows:

1. Transaksi Formless Suatu cara bertransaksi yang dilakukan antara nasabah dengan Bank tanpa mempergunakan atau mengisi aplikasi/ formulir transaksi yang disediakan Bank, namun permintaan transaksi yang dilakukan melalui komunikasi lisan/verbal dan atas transaksi tersebut Bank menerbitkan bukti tanda terima setoran untuk Setoran Tunai dan Kiriman Uang (KU) Keluar

1.

Tunai Tanpa Rekening Penerima antar Cabang BNI Syariah dalam valuta Rupiah atau valuta lainnya. 2.

Aplikasi “Buka Rekening Online Hasanah” Aplikasi permohonan pembukaan rekening yang digunakan untuk melakukan pengisian formulir permohonan pembukaan

Syariah Branches in Rupiah currency or other currencies.

2.

rekening melalui website BNI Syariah. 3.

Penempatan Deposito melalui Internet Banking Proses pemindahan dana dari rekening sumber dana ke rekening deposito yang dilakukan oleh nasabah melalui menu yang tersedia di Internet Banking.

Formless Transaction A way of trading which is done between the customer and the Bank without using or fill out the application/transaction form provided by the Bank, but upon the demand for transactions conducted through oral communication/verbal the Bank will issue a transaction receipt for Cash Deposit and Cash Remittance Without Beneficiary Account out between BNI

“Opening Hasanah Online Account” Application Application for account opening request which is used to fill the account opening application form via the website of BNI Syariah.

3.

Deposits Placement via Internet Banking The process of funds transfer from source account to deposits account conducted by customers via the available menu in Internet Banking.




Prospek Usaha

Business Prospect

Pada tahun 2014 diproyeksikan bahwa perlambatan ekonomi global

In 2014, it is projected that the global economic slowdown still

masih terus berlanjut sebagai dampak dari ekonomi di kawasan

continues as the economic impact of Eurozone. The problem of

Zona Euro, dari masalah pengangguran, beban utang Pemerintah

unemployment, government debt expense and tapering off policy

yang tinggi dan kebijakan tapering off (kebijakan pengurangan

(US monetary stimulus reduction policy) are believed to be greatly

stimulus moneter AS) diyakini akan sangat mempengaruhi

influenced the development of global economy. Unfavorable

perkembangan ekonomi global. Kondisi perekonomian kawasan

economic conditions in Europe and China, coupled with tapering off

Eropa dan Cina yang masih lemah ditambah tapering off yang

that implemented by The Fed has oppressed exports performance

dijalankan The Fed menyebabkan tertekannya kinerja ekspor

and reduce the investment. With these circumstances, IMF expects

dan investasi berkurang. Dengan berbagai situasi tersebut, IMF

global economic growth in 2014 will reach only 3.6%. While the World

memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2014 hanya akan

Bank and OEDC respectively estimates that economic growth in 2014

mencapai 3,6%. Sedangkan World Bank dan OEDC memperkirakan

will reach 2.1% and 2.3%.

pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan mencapai 2,1% dan 2,3%.

Page......

118-119


« « « «

Sementara itu perekonomian Indonesia diproyeksikan tidak terlalu

Meanwhile, Indonesia's economic growth is projected not so much

berbeda dari tahun 2013, sedikit membaik dibandingkan tahun

differ from 2013, slightly better than in 2013 although still slow. The

2013 meskipun masih melambat. Perbaikan ekonomi ditopang

economic recovery is sustained by improved exports and domestic

oleh perbaikan ekspor dan permintaan domestik, namun demikian

demand, however, the economy is still overshadowed by the potential

perekonomian masih dibayangi potensi defisit neraca transaksi

deficit in current account transactions. While the economic slowdown

berjalan. Sedangkan perlambatan ekonomi lebih berasal dari situasi

is derived from the internal situation characterized by the high BI rate

internal ditandai dengan kondisi BI rate dan tingkat inflasi yang

and inflation rate, slowing economic growth, political year with the

masih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tahun politik

legislative and presidential elections.

dengan adanya pemilihan legislatif dan presiden. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 berkisar

Projected economic growth of Indonesia in 2014 ranged between

antara 5,8-6,2% sejalan dengan pelemahan transaksi berjalan,

5.8-6.2% in line with the weakening of current account, the decline in

penurunan kredit perbankan akibat tingkat suku bunga yang tinggi

bank loans due to high interest rates and rising consumption before

dan meningkatnya konsumsi menjelang Pemilu. Di sisi lain pelaku

the election. On the other hand, the business player will act ‘wait and

dunia usaha akan bersikap wait and see terkait dengan kegiatan

see’ in regard to General Election (both legislative and Presidential),

Pemilu (baik legislatif maupun Presiden), sementara itu Pemerintah

while the Government will continue to implement tight monetary and

masih akan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

fiscal policy.

Pada tahun 2014 diperkirakan inflasi akan kembali normal ke

In 2014, the inflation is expected to return to the normal range of

kisaran 5,5±1% karena pengaruh kenaikan BBM yang telah hilang

5.5±1% due to the weakening impact of fuel price hike and no other

dan tidak adanya isu lain yang mengakibatkan kenaikan inflasi.

issues that lead to rising inflation. Compared with 2013, the inflation

Dibandingkan dengan tahun 2013, inflasi yang terjadi cukup tinggi

is quite high due to government policies to raise subsidized fuel

yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM

prices coupled with the increase in food prices before Ramadhan

bersubsidi dimana kenaikannya bersamaan dengan kenaikan harga

and Eid. To muffle the inflation pressure due to rising fuel prices,

bahan pangan menyambut puasa dan lebaran. Untuk meredam

fluctuations in the exchange rate and anticipation of tapering off issue

tekanan inflasi akibat kenaikan BBM, fluktuasi nilai tukar Rupiah

by the The Fed, Bank Indonesia has raised the BI rate several times

dan antisipasi isu tapering off The Fed AS, Bank Indonesia telah

up to the last position of 7.50% in November 2013.

beberapa kali menaikkan BI rate sampai dengan posisi terakhir sebesar 7,50% di November 2013. Sementara itu nilai tukar Rupiah pada 2014 diperkirakan berada

Meanwhile, the exchange rate in 2014 is estimated to be in the range

di kisaran Rp11.500-12.000/USD, seiring dengan masih belum

of Rp11,500-12,000/USD, in line with the lack of improvement in the

membaiknya defisit transaksi berjalan serta dampak tapering

current account deficit as well as the impact of tapering off by the

off oleh The Fed. Penurunan nilai tukar Rupiah termasuk salah

Fed. The decline in the exchange rate is one of the worst compared

satu yang terburuk dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

to other countries in the region. The government tried to reduce the

Pemerintah berusaha meredam penurunan nilai tukar Rupiah

decline of Rupiah exchange rate through policy package aimed at




melalui paket kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki defisit

improving account deficit. However, according to market participants

transaksi perjalan. Namun demikian kebijakan yang diambil

the measures taken by the government require considerable time for

pemerintah tersebut dinilai pelaku pasar membutuhkan waktu

implementation so that the Rupiah still sunk.

yang cukup lama dalam implementasinya sehingga Rupiah tetap terpuruk. Kinerja perbankan sendiri sampai dengan triwulan III-2013

The performance of banking industry until the third quarter of 2013

terlihat masih baik ditandai dengan pertumbuhan kredit dan

considered good which marked by the growth of credit and funds

dana yang relatif stabil serta NPL yang terus menurun selama 5

which were relatively stable and NPL continued to decline over the

tahun terakhir sejak 2009 sampai dengan 2013. Namun demikian

last 5 years from 2009 to 2013. However, as a result of the increase

akibat dari kenaikan BI rate, perbankan juga menyesuaikan

in BI rate, banks also adjusted deposit and loan rates so that the high

suku bunga simpanan dan pinjaman sehingga suku bunga kredit

interest loan rates will hold the loan growth and potentially trigger

yang tinggi akan mengerem pertumbuhan kredit dan berpotensi

the NPL. The impact of higher interest rates will begin to be felt in

memicu NPL. Dampak dari tingginya suku bunga akan mulai

2014, which led to the slow credit growth to about 16-18% and the

dirasakan di tahun 2014, yang menyebabkan pertumbuhan kredit

NPL ratio will be slightly increased, although still below 2%. Amid the

diperkirakan akan melambat menjadi sekitar 16-18% dan rasio

unfavorable economy, the improved NPL indicates that Indonesian

NPL akan sedikit mengalami peningkatan meskipun masih berada

banks have been applying prudent principles in developing its

di bawah 2%. Di tengah perekonomian yang kurang kondusif

business.

tersebut, dengan adanya NPL yang membaik menandakan bahwa perbankan Indonesia sudah menjalankan prinsip prudent dalam mengembangkan bisnisnya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global di tahun 2014, industri

In the mid of global economic uncertainty in 2014, the sharia finance

keuangan syariah diproyeksikan tetap tumbuh tinggi sebab industri

industry growth is projected to remain high because sharia-based

keuangan berbasis islami ini dinilai memiliki daya tahan di tengah

finance industry is considered to have resilient power in the mid of

gejolak pasar keuangan dunia. Selama 5 tahun terakhir, dengan

the world financial market turmoil. Over the last 5 years, the growth

pertumbuhan berada di kisaran 38-45% yoy (year on year). Pelaku

is in range of 38-45% yoy (year on year). Industry players and BI are

industri dan pihak BI masih optimis bahwa pada 2014 perbankan

still optimistic that sharia banking in 2014 will grow by about 35%.

syariah akan tumbuh sekitar 35%. Pada triwulan III-2013 aset

In the third quarter of 2013, sharia banking assets grew by 35%

perbankan syariah meningkat sebesar 35% dibandingkan periode

compared to the same period in 2012 (yoy), as well as financing and

yang sama di 2012 (yoy), demikian juga dengan pembiayaan dan DPK

third party fund which grew respectively by 36% and 34%.

yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 36% dan 34%. Sampai saat ini terdapat 11 BUS dan 23 UUS dengan jumlah

Up to now, there are 11 BUS and 23 UUS with the total branches

kantor cabang sebanyak 2.495 terdiri dari 1.937 kantor BUS dan

amounted to 2,495 consisted of 1,937 BUS offices and 558 UUS

558 kantor UUS, yang berdampak positif pada peningkatan dana

offices, which had a positive impact on the increasing number of

dan jumlah rekening nasabah menjadi sekitar 12 juta rekening.

funds and customer accounts to around 12 million accounts. Sharia

Page......

120-121


Perbankan syariah mampu menjaga ketahanan dengan menjaga

banking is able to maintain resilience by maintain capital adequacy

rasio kecukupan modal lebih dari 14% dan rasio pembiayaan

ratio of more than 14% and the ratio of NPF which is fairly controlled

bermasalah di bawah cukup terkendali di bawah 3%. Bank Indonesia

below 3%. Bank Indonesia estimates that the market share of sharia

memperkirakan pangsa pasar perbankan syariah sekitar 5,25-

approximately 5.25-6.25% in the map of national banks by the end

6,25% dalam peta perbankan nasional pada akhir 2014 dengan

of 2014, with three growth scenarios namely pessimistic, moderate

tiga skenario pertumbuhan yaitu skenario pesimis, moderat dan

and optimistic scenario. In addition, the shift of banking supervision

optimis. Selain itu beralihnya fungsi pengawasan perbankan kepada

function to the Financial Services Authority (FSA) in 2014 provides

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2014 memunculkan harapan

a strong expectation that the supervisory function in financial

kuat bahwa fungsi pengawasan pada lembaga keuangan akan lebih

institutions will be better coordinated, especially in anticipation of a

terkoordinasi, terutama dalam mengantisipasi imbas krisis global

global crisis that is currently happening.

« « « «

yang terjadi sekarang. BNI Syariah sendiri tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun

BNI Syariah remains optimistic in facing 2014 despite the unfavorable

2014 meskipun keadaan ekonomi makro tidak sebaik tahun 2013.

macroeconomic situation compared to 2013. This is indicated by

Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik

the growth in both financial and non-financial indicators in 2014.

finansial maupun non finansial di tahun 2014. Secara finansial antara

In the financial aspect, it is shown from the growth of financing by

lain dengan adanya pembiayaan yang tumbuh sebesar 30% dan DPK

30% and third party fund by 41% and EAT also increased from 2013.

sebesar 41% serta EAT juga meningkat dari tahun 2013. Namun

However, financing is always done selectively and prudently, the

demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan

quality is always maintained and always minimizing write-off, given

hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan

the macroeconomic conditions in 2014.

hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2014. Berbagai target telah ditetapkan di tahun 2014 ini antara lain menata

Several targets which have been set for 2014, among others, include

pengelolaan pembiayaan produktif ritel dan non ritel, melakukan

the restructuring the management of retail and non-retail productive

ekspansi jaringan mikro, menjaga kualitas seluruh segmen

financing, expanding micro network, maintaining the quality of

pembiayaan, menjaga likuiditas perusahaan dengan mengelola

entire financing segment, maintain the liquidity of the company

pengalihan dana haji, mengendalikan biaya belanja operasional,

by managing the transfer of hajj funds, controlling operational

meningkatkan kepatuhan aspek syariah yang larut dalam budaya

expenditure costs, improving compliance toward sharia aspects

amanah dan jamaah serta melakukan penataan organisasi di Kantor

which embedded in the culture of amanah and jamaah as well as

Pusat.

restructuring the organization in Head Office.


TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Page......

122-123

GCG Implementation GCG Structures Internal Control System Compliance Function Financing Limit Transparency of Financial and Non Financial Condition Non-Halal Income Proceeds

« « « « « « «

1.3 Composite Score of Self Assessment

1,3 Nilai Komposit Self Assessment Striving for Hasanah Laporan Tahunan 2013 Annual Report


Landasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Foundation of Good Corporate Governance

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi BNI Syariah merupakan hal yang penting yang harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, untuk mencapai kinerja yang maksimal.

The Implementation of good corporate governance (GCG) for BNI Syariah is an important aspect which should be implemented consistently and continuously to achieve maximum performance.

Dalam praktiknya pelaksanaan GCG BNI Syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan GCG yaitu Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu:

In its practice, the GCG implementation at BNI Syariah adheres to the applicable regulations, particularly the ones which regulate the GCG implementation, which is the Sharia Banking Acts Number 21 Year 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on GCG implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit and by referring to 5 (five) GCG principles as follow:

a.

b.

c.

d.

e.

Prinsip keadilan (fairness) adalah bahwa setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip transparansi (transparancy) adalah meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Prinsip akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip profesional (Professional) adalah bahwa manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.

a.

Fairness is that every decision made always takes into account the interest of major shareholders and provide protection for the minority shareholders as well as other stakeholders from engineering and transactions against the applicable law and regulations.

b.

Transparency is to increase transparency in disclosing material and relevant information as well as transparency in decision making process by the management.

c.

Responsibility is the compliance of the Bank management with the applicable laws and regulation and the healthy Bank management principles. Accountability is the clear distincion of function and accountability implementation by the Bank bodies to ensure the management run effectively. Professionalism is that the management and all personnels in the Bank have the competencies, are able to act objectively, and free from influence/pressure of any parties while highly committed to develop Sharia Bank.

d.

e.

Page......

124-125

Foundation of GCG GCG Plans GCG Structure Internal Control System Compliance Function Legal Lending Limit Transparency of Financial and Non Financial Condition

Rencana Tata Kelola Perusahaan yang Baik

« « « « « « «

Good Corporate Governance Plans

Selain mengacu pada kelima prinsip di atas, implementasi GCG di BNI Syariah juga mengacu pada roadmap GCG yang telah dirancang dan disepakati oleh seluruh manajemen perusahaan. Adapun roadmap GCG BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Aside of adhering to the five principles above, the GCG implementation in BNI Syariah also refers to GCG roadmap designed and agreed by the entire company management. The GCG roadmap of BNI Syariah is as follow:

2011 Komitmen gcg 2011 gcg commitment

2012-2014 Implementasi gcg berkelanjutan 2012-2014 GCG SUSTAINABLE IMPLEMENTATION

2012-2014 GCG EXCELLENCE 2012-2014 GCG EXCELLENCE

- Menyempurnakan pedoman GCG - Membangun struktur kelengkapan GCG

Peningkatan efisiensi dan efektivitas organ GCG - Internalisasi & sosialisasi GCG - Evaluasi dan assessment GCG

- -

- -

Refining GCG guidelines Establishing GCG comprehensive structure

-

- GCG Organ efficiency & effectiveness improvement. GCG Internalization & Socialization - GCG Evaluation & Assessment

Tahapan implementasi GCG BNI Syariah diarahkan pada tercapainya BNI Syariah GCG Excellence. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, BNI Syariah menyusun tahapan roadmap implementasi GCG, sebagai berikut:

- -

Implementasi GCG secara berkelanjutan Monitoring dan evaluasi GCG secara rutin dan berkala Sustainable GCG implementation Periodic GCG monitoring & evaluation

BNI Syariah GCG implementation stage is directed to achieve BNI Syariah GCG Excellence. To realize its objective, BNI Syariah formulates GCG implementation roadmap stages, as follows:

Tahap Penguatan Komitmen GCG Pada tahap ini, Perusahaan menyempurnakan seluruh pedoman dan panduan pelaksanaan GCG mencakup Pedoman GCG, Kode Etik Perilaku, Budaya Perusahaan dan pedoman-pedoman terkait lainnya. Selain itu, BNI Syariah juga menyempurnakan struktur organ kelengkapan GCG guna mendukung pelaksanaan GCG pada kegiatan usaha BNI Syariah.

GCG Commitment Reinforcement Stage At this stage, the Company refines every GCG implementation guideline and reference including GCG Manual, Code of Conduct, Corporate Culture and other related guidelines. Moreover, the Company also refines GCG organ structure to support GCG implementation at BNI Syariah business activity.

Tahap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Setelah didukung oleh pedoman dan organ GCG yang dapat diandalkan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Penerapan GCG secara berkelanjutan merujuk

Sustainable GCG Implementation Stage After supported by reliable GCG organ and guideline, the next stage is to implement GCG in sustainable manner. Sustainable GCG implementation is referring to effort to enhance every GCG



pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh organ GCG. Selanjutnya, akan dilakukan internalisasi dan sosialisasi GCG secara menyeluruh kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan BNI Syariah sebagai upaya untuk membentuk SDM yang memiliki moral serta etika kerja yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BNI Syariah juga akan melakukan evaluasi serta assessment GCG yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan.

organ efficiency and effectiveness. Afterwards, comprehensive GCG socialization and internalization will be conducted to every BNI Syariah’s management and employees as an effort to build Human Resources thath holds moral and professional work ethic, independent as well as responsible. As the effort to enhance GCG implementation quality, BNI Syariah will also perform GCG assessment and evaluation carried by Company’s internal or external parties.

Tahap GCG Excellence Keseluruhan tahapan yang dilaksanakan pada roadmap GCG tersebut diarahkan untuk mencapai GCG Excellence, yaitu kondisi di mana BNI Syariah telah dapat merepresentasikan prinsipprinsip GCG secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha maupun operasional. Pencapaian GCG Excellence juga ditandai

GCG Excellence Stage Overall stages implemented on the GCG roadmap is directed to accomplish GCG Excellence, particular condition where the Company has been able to represent GCG principles comprehensively in every business or operational activities. GCG Excellence accomplishment is also indicated by sustainable GCG implementation accompanied by periodic supervision and evaluation.

oleh implementasi GCG secara berkelanjutan dengan diiringi oleh pengawasan dan evaluasi secara berkala. Penilaian GCG BNI Syariah senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan praktik terbaik GCG yang relevan dengan kondisi di Indonesia dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri perbankan syariah, sehingga praktik GCG di BNI Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian GCG yang dilakukan melalui self assessment maupun oleh pihak independen menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik GCG di BNI Syariah berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

GCG Assessment BNI Syariah always adapts to the relevant development of GCG best practices in Indonesia and in accordance to the practical needs in the sharia banking industry so that the GCG practice in BNI Syariah improves from year to year. The result of GCG assessment which was conducted through self-assesment of by independent parties, become the suggestions in mapping and improve the GCG practice in BNI Syariah based on the provided recommendation.

Dalam praktiknya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BNI Syariah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai penerapan GCG yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, BNI Syariah telah melakukan self assessment GCG, yang meliputi aspek-aspek penilaian terhadap:

In practice, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BNI Syariah based on the laws and regulations that apply specifically governing the implementation of GCG Law - Islamic Banking Act number 21 in 2008 and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Units. Related to the obligation, BNI Syariah has peformed GCG Self-Assessment, including assessment on several aspects, as follows:

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 6. Penanganan benturan kepentingan; 7. Penerapan fungsi kepatuhan; 8. Penerapan fungsi audit intern; 9. Penerapan fungsi audit ekstern; 10. Batas maksimum penyaluran dana; dan

Board of Commissioner’s duties and responsibilities implementation. Board of Director’s duties and responsibilities implementation. Completeness and duties implementation of Committees. Sharia Supervisory Board’s duties and responsibilities implementation. Sharia principle implementation in funding collection and disbursement as well as service provision. 6. Handling of conflicts of interest 7. Compliance Function Implementation. 8. Internal Audit Function Implementation 9. External Audit Function Implementation 10. The maximum limit of the fund dibursement

Page......

126-127


« « « « « « «

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal

11. Transparency of Financial and non-financial condition, GCG implementation report and internal reporting.

Pada 2013, BNI Syariah telah melaksanakan self assessment pelaksanaan GCG baik secara internal maupun melalui Bank Indonesia. Pelaksanaan self assessment tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/200 tanggal 7 Desember 2009 Pasal 66 tentang Self Assessment pelaksanaan GCG dan Surat Edaran Bank Indonesia SE BI No.12/13/DPbS 30 April 2010.

In 2013, BNI Syariah performed Self-Assessment on GCG implementation both internally and through Bank Indonesia. The Self-Assessment is referring to the regulation stated on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 article 66 regarding Self-Assessment on GCG implementation as well as Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated April 30th, 2010.

Berdasarkan penilaian kertas kerja self assessment dan ringkasan penilaian komposit self assessment, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan GCG pada Bank BNI Syariah “Sangat Baik” dengan perolehan nilai komposit pada angka 1,3 (satu koma tiga). Predikat ini berhasil dicapai karena BNI Syariah secara umum dinilai berhasil dalam menegakkan implementasi GCG di semua jajaran dan di segala aspek Bank. Berikut kesimpulan umum hasil self

Referring to self-assessment working sheet evaluation and summary of self-assessment composite evaluation, it can be concluded that GCG implementation at Bank BNI Syariah is “Very Good” with composite score at 1.3 level (one point three). The title is successfully obtained because BNI Syariah is generally considered successful in reinforcing GCG implementation in all levels and aspects of the Bank. Below is the general conclusion of self assessment result in 2013.

assessment pada tahun 2013.

Faktor FACTORS Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Duties and responsibilities implementaton of Board of Commissioners

Peringkat RATING 1

Kesimpulan Conclusion Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). The Board of Commissioners have fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Duties and responsibilities implementation of Board of Directors.

1

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Board of Commissioners have fulfilled its duties and responsibilities by referring to the prudent principles and Sharia principles in accordance with the applicable provisions.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Comprehensiveness and Duties Implementation of the Committees

1

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan efektif dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The duties and responsibilities of the Committee have run effectively in accordance with the applicable provisions.



Faktor FACTORS

Peringkat RATING

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Duties and Responsibilities Implementation of Sharia Supervisory Board

2

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Sharia Principles Implementation in Fund Rasing Activities and Fund Disbursement as well as Service Provision

2

Penanganan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Management

2

Kesimpulan Conclusion Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sharia Supervisory Board (DPS) fulfilled its duties and responsibilites in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles.

Produk yang dimiliki BNI Syariah telah memperoleh pendapat dari DPS dan sesuai dengan fatwa DSN. The products offered by BNI Syariah has obtained opinion form DPS and in compliance with DAN fatwa.

BNI Syariah telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. BNI Syariah has owned policies on Conflict of Interest Management.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of Bank Compliance Function

1

BNI Syariah memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang memastikan bahwa kegiatan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah has 1 (one) Compliance Director who ensures that BNI Syariah activities are in accordance with the applicable provisions.

Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit

1

BNI Syariah telah memiliki standard audit intern dan telah melakukan fungsi audit intern secara independen dan objektif terhadap satuan kerja operasional. BNI Syariah has owned internal audit standard and has performed internal audit function independently and objectively toward the operational work units.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal Implementation of External Audit

1

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan profesional dan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada BNI Syariah tepat waktu. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) has been carried out in accordance with the applicable provisions. The appointed KAP is able to work independently and professionally and has submitted the audit results and management letter to BNI Syariah on time.

Page......

128-129


Faktor FACTORS

Batas Maksimum Penyaluran Dana Maximum Limit of Fund Disbursement

Peringkat RATING

2

« « « « « « «

Kesimpulan Conclusion

BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan secara tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait. BNI Syariah has has written policies and implementation procedures on the funding provision to the related parties.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

1

Financial and non-financial condition, GCG Implementation Report and Internal Reporting Transparency.

BNI Syariah telah menyampaikan laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG secara komprehensif dan tepat waktu dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BNI Syariah telah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang handal. BNI Syariah has submitted annual report, GCG implementation report comprehensively and timelt and has been submitted to Bank Indonesia as well other parties in accordance with the applicable provisions. BNI Syariah has owned a comprehensive internal reporting and is supported by a reliable Information Management.

Nilai Komposit Composite Score

1.3

Predikat Komposit: Sangat Baik Composite Title: Very Good



Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Structure

Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto di antara organ-organ Perusahaan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

General Meeting of Shareholders General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ and has veto rights among other Company organs. General Meeting of Shareholders consist of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.

The GMS holds exclusive authority that is not delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners. Among them are the authorities to appoint and dismiss member of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors, to evaluate performance of Board of Commissioners, and Board of Directors, to ratify changes in the Articles of Association, to approve the Annual Report, to set profit utilization allocation, to appoint public accountant and establish the amount as well as type of compensation and facilities for the management.

Sepanjang tahun 2013, BNI Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa dengan agenda sebagai berikut.

In 2013, BNI Syariah has held 1 (one) Annual General Meetings of Shareholders and 3 (three) Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI Syariah telah mengadakan RUPS Tahunan tahun buku 2012 pada tanggal 1 Mei 2013 dengan agenda sebagai berikut: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012 termasuk pengesahan laporan keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) BNI Syariah has organized Annual GMS for fiscal year 2012 on May 1, 2013 with the following agenda: 1. Approved the Company’s Annual Report fiscal year 2012 including ratified financial statement and Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the fiscal year ended on December 31, 2012 2. Approved complete dismissal and discharge from every responsibility (acquit et de charge) to every Board of Directors members on their management duties as well as to member of Board of Commissioners on their supervisory duties in the fiscal year ended on December 31, 2012 provided that:

Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sepanjang: a. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan b. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. 3. Menyetujui laba bersih BNI Syariah tahun 2013 beserta penggunaannya. 4. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi BNI Syariah untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta zakat

3. 4.

a. The actions were not criminal acts; and b. The actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statement for the fiscal year ended on December 31, 2012. Approved the net income of BNI Syariah for 2013 as well as its use. Delegated authorities to the BNI Syariah Board of Directors to implement social and environmental responsibilities as well as

Page......

130-131


BNI Syariah untuk tahun buku 2013 termasuk menentukan besarnya alokasi biaya. 5. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KAP PricewaterhouseCoopers) sebagai Akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2013. 6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menetapkan besarnya biaya jasa KAP dan Konsultan Aktuaria untuk tahun buku 2013. 7. Menyetujui dan menetapkan tugas manajemen BNI Syariah untuk tahun buku 2013. 8. Pengangkatan pengurus serta penambahan 1 (satu) orang Direktur sehingga seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang Direktur. 9. Menugaskan kepada pengurus untuk menyiapkan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon anggota Direksi BNI Syariah.

5.

6.

7. 8.

9.

« « « « « « «

BNI Syariah’s alms for the fiscal year 2013 including defining the amount to be allocated. Approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana and partners (affiliated with KAP PricewaterhouseCoopers) as BNI Syariah's Public Accountant for fiscal year 2013. Delegated the authorities to BNI Syariah's Board of Commissioners to define the amount of KAP and Acturial Consultant service fees for fiscal year 2013. Approved and established BNI Syariah's management duties for fiscal year 2013. Appointment of management and addition of 1 (one) Director, bringing a total number of 4 (four) Directors. Delegated the duty to the management to prepare for the fit and proper test implementation for the prospective member of BNI Syariah's Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Selama tahun 2013 BNI Syariah telah mengadakan RUPSLB sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun tanggal dan hasil keputusan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

Extraordinary General Meeting of Shareholders In 2013, BNI Syariah has held Extraordinary GMS for 3 (three) times. The date and resolutions of the EGMS are as follow:

1. RUPSLB tanggal 1 Mei 2013 Keputusan: Menyetujui dan menetapkan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut: “Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank BNI Syariah (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.”

1. EGMS data on May 1, 2013 Resolutions: Approved and ratified the change of Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to the following: This Limited Company is named PT Bank BNI Syariah (hereafter can be referred as the Company, which is positioned and headquartered in South Jakarta.

2. RUPSLB tanggal 30 Agustus 2013 Keputusan: Menyetujui pengunduran diri Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Utama (Independen) dan mengangkat serta menetapkan Bapak Subarjo Joyosumarto sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah.

2. EGMS dated August 30, 2013 Resolutions: Approved the resignatom of Mr. Achjar Iljas as the President Commissioner (Independent) and appointed and established Mr. Subarjo Joyosumarto as the President Commissioner (Independent) of BNI Syariah.

3. RUPSLB Tanggal 6 September 2013 Keputusan: Menetapkan honorarium dan fasilitas/tunjangan anggota

3. EGMS dated September 6, 2013 Resolutions: Established honorarium and facilities/allowances for members

Dewan Komisaris BNI Syariah.

of BNI Syariah Board of Commissioners.



Dewan Pengawas Syariah Secara garis besar Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sharia Supervisory Board In general, the Sharia Supervisory Board (DPS) fulfilled duties and responsibilities in accordance with the Good Corporate Governance (GCG) principles while also providing suggestions and advices to the Board of Directors related to the implementation of the Bank’s activities so as to comply with the sharia principles. The Sharia Supervisory Board is appointed and ratified through GMS in line with the recommendation from National Sharia Council (DSN).

Komitmen DPS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional BNI Syariah adalah melakukan review terhadap kegiatan BNI Syariah selama tahun 2013 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah. Keseluruhan temuan hasil uji petik langsung pada kantor cabang telah disampaikan kepada Direksi atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki guna memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

DPS commitment to do supervisory function to BNI Syariah’s operation is to conduct review on BNI Syariah activities in 2013 in regards to improving sharia practice supervision. All of the assessment on Branch Office result has been directly delivered to the Board of Directors or related working units to be followed-up and improved to comply with implemented sharia principles.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/ PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi

Sharia Supervisory Board Composition Pursuant to Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbS and Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation on Commercial Bank and Sharia Business Unit, the BNI Syariah Sharia Supervisory Board consists of 2 (two) members including 1 (one) Chairman and (1) DPS member. Pursuant to the regulations, BNI Syariah DPS composition as of December 31st, 2012 as follows:

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dewan pengawas BNI Syariah terdiri atas 2 (dua) orang termasuk 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) anggota DPS. Berdasarkan peraturan tersebut, susunan DPS BNI Syariah hingga 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : KH. Ma’ruf Amin Anggota : DR. Hasanudin, M.Ag.

Head

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin pada 3 (tiga) fungsi, yaitu:

Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board Duties and responsibilities of DPS is to provide suggestions and advices to the Board of Directors while supervising the Company activities so as to comply with Sharia Principles reflected in 3 (three) functions as follow:

: KH. Ma’ruf Amin Member : DR. Hasanudin, M.Ag.

Fungsi Function

Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities

Koordinasi Coordination

Melaksanakan seluruh proses komunikasi dalam rangka implementasi Prinsip Syariah dan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank Perform all communication process in regards to the implementation of Sharia Principles and fulfillment of Sharia Principles to the Bank

Pengawasan Supervision

- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank - -

Perform supervision to the Bank’s new product development Perform supervision on the Bank’s activities

Page......

132-133


Fungsi Function

Tugas & Tanggung Jawab Duties & Responsibilities

Pelaporan

Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Direksi, Dewan Komisaris, BI dan DSN-MUI.

« « « « « « «

Reporting Submit DPS Supervision Report to the Board of Directors, Commissioners, and DSN-MUI

Rapat Dewan Pengawas Syariah Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat DPS diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Sepanjang tahun 2013, DPS telah melakukan rapat dengan

Sharia Supervisory Board Meetings Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding Good Corporate Governance Implementation on Sharia Commercial Banking and Sharia Business Unit, DPS meetings shall be held at least once a month. Throughout 2013, DPS has conducted meetings with the frequency and level of attendance as follows:

rincian frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Rapat DPS DPS Meetings Nama Name

KH Ma’ruf Amin DR. Hasanudin, M.Ag.

Jabatan Position

Frekuensi Rapat Meeting Frequency Jumlah Rapat Number of Meeting

Jumlah Kehadiran Attandence

Ketua

17

9

Anggota

17

15

Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Selama tahun 2013, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh DPS di setiap fungsi antara lain sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Activities Throughout 2013, several activities conducted by DPS in every function among others are as follow:

Kegiatan pada Fungsi Koordinasi Activities on Coordination Function Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Realisasi Kegiatan

Activity Implementation

Melakukan rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait pemenuhan Prinsip Syariah.

-

-

Conduct meetings and discussions with internal parties related to the implementation of Sharia Principles

-

Rapat DPS dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, baik secara internal, bersama Direksi, bersama Divisi, atau bersama unit kerja lainnya. Rapat DPS dilaksanakan untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya yang terkait dengan rencana pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional di BNI Syariah berdasarkan prinsip syariah.

-

DPS meetings are conducted 17 (seventeen) times, both internally and collectively with the Board of Directors, Divisions, or other Work Units. DPS Meetings are conducted to discuss issues encountered by the Board of Directors, Divisions, or other Work Units in regards to the policy making or operation in BNI Syariah based on Sharia Principles.



Tugas dan Tanggung Jawab Function

Realisasi Kegiatan

DPS memberikan pelayanan Konsultasi Syariah bagi Direksi, Divisi, atau unit kerja lainnya, baik yang bersifat formal maupun bersifat informal. Konsultasi Syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aspekaspek syariah pada pelaksanaan kegiatan operasional BNI Syariah. Pelayanan Konsultasi Syariah diberikan oleh DPS setiap hari kerja agar BNI Syariah tetap konsisten dalam mematuhi prinsip syariah. Konsultasi Syariah ini diklasifikasi berdasarkan tingkat urgensi permasalahan. Jika permasalahan yang disampaikan memerlukan Opini Syariah, maka DPS akan menyampaikan Opini Syariah terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan sebagai pedoman syariah dalam menjalankan kegiatan operasional BNI Syariah. DPS juga turut serta dalam memberikan pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) dan refreshment pengetahuan syariah untuk pegawai, dengan menjadi instruktur pelatihan baik oleh anggota DPS secara langsung atau melalui staf DPS.

-

DPS provides Sharia Consultation service for the Board of Directors, Divisions, or other Work Units, both formally and informally. The Sharia Consultation can be carried out directly or indirectly, which is related to the sharia aspects in operation of BNI Syariah.

-

Sharia Consultation service is provided by DPS every working day so as to keep BNI Syariah consistently complied with sharia principles. Sharia Consultation is grouped based on the issues urgency level. If the presented issues require Sharia Opinion, DPS will provide Sharia Opinion related to the encountered issues to serve as sharia guideline in running the operational activities of BNI Syariah.

-

DPS also took part in giving Sharia Banking Basic Education (PDPS) trainings and refreshment of sharia knowledge for the employees by becoming the training instructors, either by DPS members directly or through the DPS staffs.

DPS mendampingi Divisi PDM untuk berkonsultasi dengan BPH DSN-MUI mengenai akad yang akan atau dapat digunakan pada skema bisnis Supply Chain Financing. - Konsultasi dilakukan dengan metode presentasi dengan memaparkan skema bisnis, usulan akad, dan konsen persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah. Kemudian DSN-MUI memberikan pandangan atau rekomendasi atas persoalan yang dihadapi oleh BNI Syariah. - Menghadiri kegiatan Ijtima’ Sanawi (annual meeting) DPS tahun 2013 yang diselenggarakan oleh DSN-MUI. - DPS juga terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Transaksi Syariah pada Koperasi, BMT, atau entitas lainnya yang mengundang, meminta, kepada DPS untuk memberikan penjelasan tentang implementasi akad-akad syariah pada lembaga keuangan.

-

DPS accompanies PDM Division to consult with BPH DSN-MUI on the akad which will or can be used for the Supply Chain Financing business plan

-

Consultation is conducted with the presentation method by explaining business plan, akad proposal, and consents of the issues encountered by BNI Syariah. Then, DSN-MUI will provide opinions or recommendations on the issues encountered by BNI Syariah. Attend DPS annual meetings in 2013, which was organized by DSN-MUI.

-

-

-

-

Mewakili dan/atau mendampingi BNI Syariah untuk rapat, diskusi, dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait pemenuhan Prinsip Syariah. Represent and/or accompany BNI Syariah in meetings, discussions, and consultations with external parties related to the implementation of Sharia Principles.


-

-

-

-

DPS is also involved in the Sharia Transaction Socialization activities to Cooperative, BMT or other entities which invite or inquire DPS to provide explanation on the sharia akads implementation to financial institutions.

Page......

134-135


« « « « « « «

Kegiatan pada Fungsi Pengawasan Activities on Supervisory Function Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Realisasi Kegiatan


Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

Pada tahun 2013 tidak ada pengembangan produk baru pada BNI Syariah. Selain itu, pedoman operasional dan produk yang dimiliki BNI Syariah sudah sesuai dengan Prinsip Syariah, sehingga DPS memfokuskan penilaian pada rencana pengembangan fitur produk BNI Syariah.

In 2013, there was no new product development in BNI Syariah. In addition, the operation and product development owned by BNI Syariah is in accordance with the Sharia Principles so DPS focuses on the assessment on the development plan of BNI Syariah product feature.

Pengawasan terhadap rencana pengembangan fitur produk dilakukan dengan mengkaji usulan fitur/model bisnis dan akad yang digunakan agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Metode pengawasan dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Direksi atau Divisi mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang akan digunakan. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah pada rencana pengembangan fitur produk yang dikeluarkan oleh BNI Syariah.

Supervision on the product feature development plan is conducted by reviewing proposal of business model/feature and akads to be used so as to comply with fatwa of DSN-MUI. The supervisory method used is by discussing with the Board of Directors or Division on the objectives, characteristic, and the akads which will be used. It is done to assess and ensure that the implementation of Sharia Principles on the product feature development published by BNI Syariah.

Dalam rencana pengembangan fitur produk, terdapat skema bisnis yang secara khusus belum ada fatwanya, yaitu pada skema bisnis supply chain financing.

In product feature development plan, there is a business plan which particularly has no fatwa, which is on the supply chain financing business plan.

Pada skema bisnis tersebut belum ditemukan akad yang tepat yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga DPS merekomendasikan agar Divisi terkait yang berwenang untuk berkonsultasi atau mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI.

In the business plan, there has not been the right akads which is in line with the DSN-MUI fatwa so DPS recommends that related division to consult or submit a proposal for fatwa to DSN-MUI.

1.

DPS melakukan kegiatan audit yang dilakukan secara sinergi dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI sebagai pelaksana fungsi audit, melakukan proses audit (termasuk aspek syariah) terhadap seluruh kegiatan perbankan baik pada mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan.

1.

DPS conducted audit which was carried out in synergy with the Internal Audit Division (SPI). SPI as the audit agent, conducts audit (including sharia aspects) to all the banking activities including in mechanism of fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services.

2.

DPS juga melakukan kegiatan review terhadap pelaksanaan produk yang dimiliki oleh BNI Syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa BNI Syariah dengan tujuan untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah pada pelaksanaan operasional BNI Syariah. Kegiatan review terhadap pelaksanaan produk dilakukan oleh DPS pada Divisi atau unit kerja lainnya

2.

DPS also conducts review on the product implementation owned by BNI Syariah in its fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services in order to find out the Sharia Principles compliance on the BNI Syariah operation. The reviews on the product implementation are carried out by DPS to the Division or other working units.

Assess and ensure the Sharia Principle Implementation on operation and product guidelines published by the Bank.

Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Supervise the Bank’s new product development so as to comply with fatwa of DSN-MUI.

Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; Inquire fatwa to DSNU-MUI for the Bank’s new products which have not had its fatwa;

Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; Conduct regular reviews on Sharia Principles compliance to mechanism of fund raising and fund disbursement as well as the Bank’s services.



Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Realisasi Kegiatan

3.

Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Request data and information related to sharia aspects from BNI Syariah’s work units for fulfilling its duties.

Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Evaluate Risk Management Policies related to the Sharia Principles compliance

DPS juga melakukan review syariah terhadap form akad atau form perjanjian kerjasama yang akan diterapkan di BNI Syariah, di antaranya yaitu: a. Review terhadap form akad murabahah untuk pembiayaan mikro. b. Review terhadap form perjanjian kerjasama program PUMP-KB Jamsostek. c. Review terhadap form akad pembukaan rekening deposito instansi/lembaga yang mengharapkan return tertentu dan tetap. d. Review terhadap form perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi pembiayaan anjak piutang.


3.

DPS also conducts sharia review on the akad form or partnership agreement form which will be implemented in BNI Syariah as follow: a. b.

c.

d.

Review on murabahah akad for micro financing Review on the partnership agreement form for PUMP-KB Jamsostek program. Review on akad form for opening institutional deposit accounts which expect certain and fixed returns. Review on the form for partnership agreement with factoring financing insurance companies.

DPS terlibat aktif dalam proses pengawasan aspek syariah pada setiap lini kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPS tentu memerlukan data dan informasi yang akurat dari satuan kerja atau unit kerja terkait. Dukungan dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan aspek syariah dapat dipahami dan disadari oleh semua satuan kerja atau unit kerja di BNI Syariah sehingga dalam menjalankan tugas pengawasannya DPS dapat bersinergi dengan baik dengan satuan kerja atau unit kerja BNI Syariah sehingga seluruh kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh DPS dapat terpenuhi.

DPS is actively engaged in sharia aspect supervisory process in every activity which becomes its duties and responsibilities. All the activities conducted by DPS certainly requires accurate data and information from the related work units. Support and awareness of the importance of the sharia aspect compliance can be understood and realized by all work units in BNI Syariah so that DPS can synergize well with BNI Syariah’s work units in conducting its supervisory duties and thus accommodating DPS needs for data and information.

Data dan informasi yang dibutuhkan DPS dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi, dokumen kerja, data transaksi, risalah rapat, dan lain-lain.

The data and information required in order to implement DPS supervisory function can be obtained through the discussion, work documents, transaction data, minutes of meetings, and others.

1.

1.

DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah. Proses pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh DPS pada pra pengambilan keputusan (ex ante), sehingga isu pelanggaran Prinsip Syariah pada proses pengambilan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko dapat ditekan/ diminimalisasi atau bahkan terhindar dari pelanggaran Prinsip Syariah.

DPS monitors Risk Management Policies by focusing on the precautionary measures of Sharia Principles breach. The monitoring process on Risk Management Policies is conducted by DPS on ex ante so that the issue of Sharia Principles breach on the Risk Management Policy making can be mitigated minimized or even spared of the Sharia Principles breach

Page......

136-137


Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Evaluate Directors’ accountability on the Risk Management Policy implementation related to the Sharia Principles compliance

Realisasi Kegiatan


2.

DPS menyampaikan beberapa pendapat syariah yang disampaikan baik secara formal maupun secara informal, baik melalui rapat atau melalui konsultasi syariah.

2.

DPS submitted several sharia opinions which are delivered formally and informally, either through meetings or sharia consultations.

3.

Pendapat syariah yang disampaikan oleh DPS dapat berbentuk Opini Syariah atau Jawaban Syariah. DPS memberikan Opini Syariah sebanyak 14 (empat belas) Opini Syariah, yang terkait dengan produk, transaksi, maupun operasional BNI Syariah.

3.

Sharia opinions submitted by DPS can take form of Sharia Opinion or Sharia Answer. DPS provides 14 (fourteen) Sharia Opinion related to the products, transactions, and operation of BNI Syariah.

DPS terlibat dalam Rapat Kinerja Direksi. Pada forum tersebut DPS terlibat secara aktif dalam memberikan komentar dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang dijalankan oleh Direksi. DPS juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan Prinsip Syariah.

DPS is engaged in the Performance Meetings of Board of Directors. In the forum, DPS is actively involved in providing comments and recommendations over the implementation of Risk Management Policy by the Board of Directors. DPS also acknowledges the description / portrait performance achievement of the Board of Directors including the Risk Management Policy implementation related to the Sharia Principles.

Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat terpelihara dengan baik. Kesalahan/kekurangan dalam pelaksanaan kinerja secara umum bukan mengarah kepada kesalahan dalam membuat kebijakan melainkan lebih kepada dispute pendapat atau pemahaman atas sebuah kebijakan. Secara umum, pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dapat dijaga dan dipenuhi dengan baik.

Risk Management Policy implementation which is related to the Sharia Principles compliance can be maintained well. Errors/flaws in the performance implementation in general are not directed to the errors in making policies but more to the disputes in opinion or understanding of a policy. In general, the risk management policy implementation which is related to the Sharia Principles compliance can be maintained and fulfilled well.

« « « « « « «

Kegiatan pada Fungsi Pelaporan Activities on Reporting Function Tugas dan Tanggung Jawab Function

Realisasi Kegiatan

Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

1.

Report the supervision result of Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and Commissioners.

DPS melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu: a. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I tahun 2013 paling lambat pada 31 Agustus 2013; dan b. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2013 paling lambat pada 28 Februari 2014.


1.

DPS reports the supervision result of Sharia Supervisory Board to the Board of Directors and Commissioners for 2 (two) times a year as follow: a. Report of DPS Supervision Result Semester I of 2013 on August 31, 2013 at the latest; and b. Report of DPS Supervision Result Semester 2 of 2013 on February 28, 2014 at the latest.



Tugas dan Tanggung Jawab Function

Realisasi Kegiatan


2.

1.

DPS juga menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Bank Indonesia dan DSN-MUI yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama semester I dan II tahun 2013, yang meliputi antara lain: a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BNI Syariah; b. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan fitur produk BNI Syariah; dan c. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan operasional BNI Syariah.

DPS also submitted Report of DPS Supervision Result to Bank Indonesia and DSN-MUI which contains the results of DPS duties and responsibilities implementation during semester I and II of 2013, which include: a. Supervision worksheet on the development process of BNI Syariah new products; b. Supervision worksheet on the development process of BNI Syariah product features and c. Supervision worksheet on the BNI Syariah’s operational activities.

Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

DPS melakukan pemantauan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dengan fokus pada kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Prinsip Syariah.

DPS conducts monitoring on Risk Management Policy by focusing on the precautionary measures of Sharia Principles breach.

Submit the Evaluation Results on Risk Management Policy related to Sharia Principle compliance to the Board of Directors and Commissioners.

Hasil Evaluasi tersebut tergambar pula pada Laporan Hasil Pengawasan DPS yang disampaikan setiap semester. Opini Syariah disampaikan secara formal sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di BNI Syariah.

The evaluation result is also depicted in the Report of DPS Supervisory Result submitted every semester. The Sharia Opinion is submitted formally as a guideline in making policies in BNI Syariah.

Menyampaikan Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

DPS juga terlibat dalam Rapat Kinerja yang dilaksanakan oleh Direksi BNI Syariah. Sehingga DPS juga mengetahui gambaran/potret capaian kinerja Direksi termasuk di dalamnya atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Berdasarkan hasil evaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Pelaksanaan Manajemen Risiko disampaikan bahwa secara umum telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

DPS is also engaged in the Performance Meeting conducted by BNI Syariah’s Board of Directors so that DPS also has the description/portrait of Directors’ performance achievement including the Risk Management Policy implementation which is related to the Sharia Principle compliance. Based on the evaluation results on Board of Directors’ Accountability related to the Sharia Principles for the Risk Management Implementation, it is generally considered in line with the Sharia Principles.

Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan secara triwulanan yang memuat hasil kajian DPS terhadap kinerja Direksi atas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

The evaluation results on Board of Directors’ Accountability for the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance are submitted quarterly which containes DPS review results of the Directors’ performance on the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance.

Hasil evaluasi disampaikan dalam bentuk Opini Syariah mengenai Kinerja Direksi. Opini tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil analisa DPS terhadap Laporan Kinerja yang disampaikan Direksi pada setiap periode (setelah Laporan Kinerja disampaikan, atau setelah Rapat Kinerja), penerbitannya sesuai dengan permintaan/ kebutuhan unit kerja yang berada di bawah Direksi.

The evaluation results are submitted in the form of Sharia Opinions on the Board of Directors’ performance. The opinion is presented based on the DPS analysis result on Performance Report submitted by the Board of Directors every term (after the Performance Report is submitted or after the Performance Meeting), the publication is in line with the request/needs of work units under the Board of Directors.

Submit the Evaluation Results on Board of Directors’ Accountability for the Risk Management Implementation related to the Sharia Principles compliance to to the Board of Directors and Commissioners.

Page......

138-139


Struktur dan Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Struktur dan Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite.

« « « « « « «

Structure and Remuneration Policy of Sharia Supervisory Board Structure and Remuneration Policy of Sharia Supervisory Board set out in the AGMS to heed the recommendations of the Committee.

Remunerasi DPS DPS Remuneration Jenis Remunerasi

Remuneration Type

Gaji Tunjangan Rutin (THR, Tunjangan Komunikasi, dan lain-lain) Tantiem

Rp390.000.000

Salary

Rp52.500.000

Periodical Allowance (THR, Communication Allowances, and so on)

Rp245.000.000

Tantiem

Fasilitas Lain (dalam bentuk natura)

Other Facilities in Natura Form

Perumahan (tidak dapat dimiliki)

-

Residence (cannot be owned)

Transportasi (tidak dapat dimiliki)

-

Transportation (cannot be owned)

Santunan (dapat dimiliki)

-

Benefit (can be owned)

Remunerasi per Jabatan dalam 1 Tahun

Remuneration per Position in 1 Year

Ketua DPS

Rp250.000.000

Head of DPS

Anggota DPS

Rp192.500.000

Member of DPS

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah selama 2013:

Concurrent Position of Sharia Supervisory Board By taking into account the supervisory function, these are the concurrent positions of the Sharia Supervisory Board in 2013:

RANGKAP JABATAN DPS Concurrent Position of DPS Nama Name

KH Ma’ruf Amin

DR. Hasanudin, M.Ag.

Jabatan Position

Ketua Chairman

Anggota Member

Jabatan Rangkap Concurrent Position Instansi Institution

Jabatan Position

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Ketua/ Chairman

PT Bank Mega Syariah

Ketua/ Chairman

PT Asuransi Jiwa Bringin Life (Unit Usaha Syariah)

Ketua/ Chairman

PT BNI Life Insurance (Unit Usaha Syariah)

Ketua/ Chairman

PT Danareksa Investment (Unit Usaha Syariah)

Ketua/ Chairman

PT Al Ijarah Indonesia Finance

Ketua/ Chairman

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Unit Usaha Syariah)

Anggota/ Member

PT Tugu Pratama Indonesia (Unit Usaha Syariah)

Anggota/ Member

PT Reasuransi Internasional Indonesia (Unit Usaha Syariah)

Anggota/ Member



Dewan Komisaris Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Board of Commissioners Board of Commissiones is the company’s organ that serves to supervise the Bank’s management as advised in the Articles of Association, provide advices to the Board of Directors and ensure that the Bank has implemented a good corporate governance to all level of organization.

Susunan Dewan Komisaris Susunan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah terdiri dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris. Kriteria dan independensi Dewan Komisaris BNI Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Masing-masing anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Board of Commissioners Composition BNI Syariah’s Board of Commissioners composition consists of 3 (three) members of Board of Commissioners. Criteria and independency of BNI Syariah Board of Commissioners has been in line with the Regulations of Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 on Good Corporate Governance implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. Each member of BNI Syariah’s Board of Commissioners has gone through mechanism of fit and proper test conducted by Bank Indonesia.

Pada tahun 2013 terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris , berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2013 sehingga susunan anggota Dewan Komisaris BNI Syariah menjadi sebagai berikut:

In the year 2013 there were changes in the Board of Commissioners compositions, by Extraordinary General Meeting dated August 30, 2013 the Board of Commissioners of BNI Syariah be as follows:

Susunan Dewan Komisaris Board of Commissioners Compositions Nama Name

Jabatan Position

Tanggal Efektif Effective date

Subarjo Joyosumarto

Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent) Komisaris Independen IndependentCommissioner Komisaris Commissioner

12 September 2013 September 12, 2013 14 Juni 2012 June 14, 2012 25 September 2012 September 25, 2012

Harisman Imam Budi Sarjito

Independensi Dewan Komisaris Untuk menjamin transparansi dan independensi Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi kondisi sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BNI Syariah maupun kepemilikan sahamnya pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun lembaga keuangan non bank lainnya baik dalam maupun luar negeri. 2. Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

Board of Commissioners Independency To ensure Board of Commissioners transparency and independency, all members of BNI Syariah Board of Commissioner have met the following terms: 1. Board of Commissioners has disclosed 5% (five percent) or more share ownership at BNI Syariah, other banks or companies as well as non-bank financial institutions both domestic and overseas. 2.

The Board of Commissioners has disclosed its independency in term of does not hold financial, management, shareownership and/or family relationship with other BOC or BOD members and/or controlling shareholders or relationship with the Bank

Page......

140-141


3.

4.

5.

dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris telah mengungkapkan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNI Syariah selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah dan Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris secara proaktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi mulai dari perumusan strategi, tahap implementasi program hingga pemantauan kinerja. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain meliputi: 1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggung jawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan operasional perusahaan dalam setiap jenjang organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Terhadap fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BNI Syariah. 3. Melaksanakan pengawasan atas terselenggaranya GCG dalam setiap jenjang organisasi dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. 4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah. 5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat

« « « « « « «

that may interfere its ability to act independently.

3.

The Board of Commissioners has disclosed that it does not hold family relationship unti second generation with other BOC and BOD members, every BOC member resides in Indonesia that will simplify coordination between the Board of Directors and Board of Commissioners.

4.

The Board of Commissioners holds appropriate financial competency and reputation. Member of Board of Commissioners does not take and/or receive personal benefit from Bank BNI Syariah except remuneration and other facilities implemented on the General Meetings of Shareholders. The Board of Commissioners is prohibited to utilize BNI Syariah for personal, family, and/or other parties’ interest that may reduce or decrease BNI Syariah’s profit.

5.

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners Referring to BNI Syariah’s Articles of Association and Code of Conduct Handbook of Board of Commissioners and Directors, the Board of Commissioners proactively give directions and suggestion to the Board of Directors from the strategy formulation, program implementation to performance monitoring. Duties and responsibilities of Board of Commissioners include: 1. Board of Commissioners as Company’s organ holds collective duties and responsibilities in performing supervision and providing advice to the Board of Directors as well as ensuring company’s operational execution at every organization level is referring to Good Corporate Governance (GCG) principles. 2.

Performing supervision on BOD duties and responsibilities implementation, supervision on BOD policy as well as providing advice to the BOD. Regarding the supervisory duties, the Board of Commissioners has supervised and evaluated BNI Syariah’s strategic policy implementation.

3.

Implementing direct supervision on GCG implementation at every organizational level including monitoring follow up on BOC recommendation to the BOD or established committees.

4.

Ensuring that the BOD follows-up every audit finding and recommendation from internal audit unit, external auditor as well as Bank Indonesia and Sharia Supervisory Board’s supervision result. Informing the Bank Indonesia at the latest within 7 (seven) working days since the finding of every banking and financial, regulation violation and any condition or situation that may harm BNI Syariah’s business sustainability.

5.



membahayakan kelangsungan usaha BNI Syariah. Dewan Komisaris BNI Syariah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BNI Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BNI Syariah atau dalam RUPS. 7. Memastikan bahwa komite yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah menjalankan tugasnya secara efektif. Komitekomite yang mendukung tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang pengangkatannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. 8. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan BNI Syariah. 9. Memastikan Direksi telah memperhatikan kepentingan semua Pemegang Saham.

6.

The BOC of BNI Syariah hasn’t involved on BNI Syariah’s operational activity decision making, except on fund provision for related party aspect as long the authority is implemented in the Article of Association or GMS.

7.

Ensuring that the committees established to support BOC duties and responsibilities implementation effectiveness, have been effectively implement their duties. The Committees supporting BOC duties and responsibilities are Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee that the appointment is implemented by the BOD referring to BOC meeting decision.

8.

Formulating and delivering supervisory accountability report on BNI Syariah’s management. Ensuring that the BOD has considered every Shareholders’ interest.

6.

Rapat Dewan Komisaris Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris berfungsi sebagai forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Rapat ini juga dapat berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam menangani perusahaan. Sepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

9.

Board of Commissioners Meeting Referring to the provision stated in Code of Conduct Handbook of Board of Commissioners and Directors, the Board of Commissioners Meeting is held at least once every month. The Board of Commissioners Meeting serves as a forum for the members to make decision collectively. The meeting also functions as a mechanism to discuss the Board of Directors’ performance in managing the company. Throughout 2013, the Board of Commissioners has conducted 28 (twenty eight) meetings with level of attendance as follow:

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings Nama Name

Jabatan Position


Jumlah Kehadiran Attendance

Achjar Iljas*

Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)

28

16

Subarjo Joyosumarto**


28

9

Harisman

Komisaris Independen Independent Commissioner

28

27

Imam Budi Sarjito

Komisaris Commissioner

28

27

*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 Agustus 2013 **) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013 *) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013 **) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013

Page......

142-143


« « « « « « «

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings Nama Name

Jabatan Position



Achjar Iljas*


14

9



14

4

Harisman


14

14

Imam Budi Sarjito


14

14

Dinno Indiano

Direktur Utama President Director

14

14

Imam Teguh Saptono

Direktur Bisnis Business Director

14

14

Acep Riana Jayaprawira

Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Director

14

14

Junaidi Hisom***

Direktur Keuangan dan Operasional Finance and Operation Director

14

1

*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 Agustus 2013 **) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013 ***) Efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional sejak 9 Desember 2013 *) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013 **) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013 ***) Effectively served as Finance and Operation Director since December 9, 2013

Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Joint Meetings Nama Name

Jabatan Position



Achjar Iljas*


3

2



3

1

Harisman


3

3

Imam Budi Sarjito


3

3



Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board Joint Meetings Nama Name

Frekuensi Rapat Meeting Frequency

Jabatan Position

Jumlah Rapat Number of Meeting


Dinno Indiano


3

3

Imam Teguh Saptono


3

3



3

3

KH Ma’ruf Amin

Ketua DPS DPS Chairman

3

-

DR. Hasanudin, M.Ag.

Anggota DPS DPS Member

3

3


Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Demi memastikan pelaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BNI Syariah telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A tanggal 21 September 2010 dan telah disempurnakan dan ditetapkan melalui KP/DIR/016 dan KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013.

Code of Conduct Guideline of the Board of Commissioners To ensure the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, BNI Syariah has Code of Conduct Handbook for Board of Commissioners and Directors which has been established through A Joint Decree of Board of Commissioners and Directors KEP/01/DK/2010 and DIR/274A dated September 21, 2010 and has been revised and established through KP/DIR/016 and KP/01/DK/2013 dated November 12, 2013.

Tata tertib kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Fungsi, tugas dan kewajiban Dewan Komisaris 2. Waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris 3. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

The code of conduct of Board of Commissioners regulates the following matters: 1. Function, duties and responsibilities of Board of Commissioner 2. Working hours and meetings of Board of Commissioners 3. Work relations between the Board of Commissioners and Directors

Laporan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Selama tahun 2013, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan review kebijakan aktiva produktif pasar uang dan pasar modal. 2. Memberikan rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan peningkatan kualitas pemberian dan pemantauan fasilitas pembiayaan non ritel. b. Fungsi dari Satuan Pengawasan Internal terkait dengan penugasan audit, pengembangan kapabilitas,

Report of Board of Commissioners Acitivities and Recommendation In 2013, some activities carried out by the Board of Commissioners in performing its functions are as follow: 1. Conduct reviews on productive assets policy for financial market and capital market. 2. Provide recommendations on the following matters: a. Policy on quality improvement of provision and monitoring non retail financing facilities. b. Functions from Internal Audit related to the audit task, capability development, consultation function development,

Page......

144-145


pengembangan fungsi konsultasi, dan pemilihan area yang audit dengan memperhatikan faktor risiko dari masing-masing auditan. c. Usulan format penilaian kinerja manajemen tahun 2013. d. Penerapan strategi anti fraud bagi BNI Syariah. e. Melakukan pengarahan dan pembenahan yang diperlukan kepada seluruh elemen BNI Syariah dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur operasional perbankan syariah. f. Pengangkatan Bapak Subarjo Joyosumarto untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Independen) BNI Syariah. g. Evaluasi Komite Audit terhadap objektivitas dan independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (afiliasi KAP Pricewaterhouse Coopers) yang melakukan audit tahun buku 2012. h. Penetapan harga perkiraan sendiri terhadap KAP yang melakukan audit tahun buku 2013. i. Optimalisasi Service Level Agreement dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 3. Penyusunan laporan Good Corporate Governance. 4. Memberikan persetujuan terhadap laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II tahun 2012 dan Semester II tahun 2013. 5. Menyampaikan usulan besaran pemberian tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. 6. Memberikan arahan terkait dengan: a. Fasilitas kendaraan, cuti tahunan bagi Direksi. b. Rencana tambahan pembiayaan sindikasi dan pembiayaan lainnya. c. Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan BNI Syariah Semester II tahun 2012. 7. Mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan pencalonan calon anggota Direksi BNI Syariah. 8. Memberikan persetujuan pembiayaan untuk pihak terkait dengan BNI Syariah. 9. Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BNI Syariah tahun buku 2012 tanggal 1 Mei 2013 dan keputusan dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 7 Mei 2013 tentang pelaksanaan hasil keputusan RUPS. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2013, anggota Dewan Komisaris tidak mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dari BNI Syariah. Namun secara independen, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

« « « « « « «

and selection of audit areas by taking into account risk factors from respective audits.

3. 4.

5. 6.

7.

8. 9.

c. Format proposal for management performance assessment in 2013 d. Implementation of anti fraud strategy for BNI Syariah. e. Perform guidance and revamps necessary for all elements of BNI Syariah for improving compliance with provisions and operational procedures of sharia banking. f. Appointment of Mr. Subarjo Joyosumarto to hold the position of the President Commissioner (Independent) of BNI Syariah. g. Evaluation of the Audit Committee on objectivity and independency of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (afiliasi KAP PricewaterhouseCoopers) which perfomed audit for fiscal year 2012. h. Setting up an estimated fees for KAP which perfomed audit for fiscal year 2013. i. Service Level Agreement Optimalization with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Formulation of Good Corporate Governance Report Grant approval for Audit Result Principal and Implementation Report for Semester II 2012 and Semester II 2013. Submit proposed amount of tantiem provision for Board of Directors and Commissioners. Provide guidance related to: a. Vehicle facility, annual leave for Board of Directors. b. Additional plan of syndication financing and other financing. c. Evaluation on compliance function implementation of BNI Syariah in Semester II 2012 Make a proposal for fit and proper test to Bank Indonesia to obtain approval for nomination of candidates for BNI Syariah Board of Directors. Grant approval on the financing for the parties related to BNI Syariah. Follow up the decisions of BNI Syariah’s Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for fiscal year 2012 dated May 1, 2013 and decisions in the Joint Meeting Board of Directors and Commissioners dated May 7, 2013 on the implementation of GMS decisions.

Board of Commissioner Competency Improvement Throughout 2013, the members of Board of Commissioners did not engage in the competency development trainings from BNI Syariah. However independently, members of Board of Commissioner have joined a number of trainings to improve their competencies in performing duties as the Board of Commissioners. The trainings are:



Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris Board of Commissioner

Subarjo Joyosumarto*

Harisman

Imam Budi Sarjito

Tanggal & Tempat Date & Place

Seminar Seminar

Penyelenggara Organizer

Jakarta, 17 Mei 2013 Jakarta, May 17, 2013

Preparing Business Leaders: Anticipating Future Possible Crisis

LPPI

Bali, 30-31 Mei 2013 Bali, May 30-31, 2013

3rd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance

Departemen Perbankan Syariah, BI

Jakarta, 7 Oktober 2013 Jakarta, October 7, 2013

Strengthening Financial Institutions to Anticipating Impact of Economic Crisis

LPPI

Jakarta, 9 Desember 2013 Jakarta, December 9, 2013

Recent Development on the Global Economy and Its Impact on Financial Sector in Indonesia

LPPI

Jakarta, 17 Mei 2013 Jakarta, May 17, 2013

Preparing Business Leaders: Anticipating Future Possible Crisis

LPPI

Bali, 30-31 Mei 2013 Bali, May 30-31, 2013

3rd Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance

Jakarta, 24 Juli 2013 Jakarta, July 24, 2013

Risk Management on Islamic Banking

BSMR

Jakarta, 7 Oktober 2013 Jakarta, October 7, 2013

Strengthening Financial Institutions to Anticipating Impact of Economic Crisis

LPPI


Recent Development on the Global Economy and Its Impact on Financial Sector in Indonesia

LPPI

Jakarta, 18 April 2013 Jakarta, April 18, 2013

Ethics, Integrity and Anticorruption

Indonesia Center for Ethics (ICE)


Risk Management on Islamic Banking

BSMR


Simposium Nasional “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN”

Pusdiklat BPK RI

Departemen Perbankan Syariah, BI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Proses penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS di mana Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing melalui RUPS.

Board of Commissioners Performance Assessment Assessment process on the Board of Commissioners performance is conducted through GMS in which the Board of Commissioners accounted for their respective duties and responsibilities through GMS.

Struktur dan Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris BNI Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta sesuai ketentuan terkait lain seperti:

Structure and Policy of Board of Commissioner Remuneration BNI Syariah BOC Remuneration Policy is implemented on the General Meetings of Shareholders (GMS) by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee as well as other related regulation, such as:

Page......

146-147


Benchmarking yang dilakukan melalui salary survey yang dilakukan oleh Biro Riset majalah Info Bank tahun 2009 tentang biaya remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) terhadap the closest competitor dan salary survey yang sama terhadap bank-bank peer group; 2. Mempertimbangkan kinerja Bank; 3. Tingkat pertumbuhan inflasi.

1.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, struktur remunerasi Dewan Komisaris BNI Syariah selama 2013 adalah sebagai berikut:

Based on the consideration, the structure of BNI Syariah Board of Commissioners remuneration in 2013 is as follow:

1.

2. 3.

« « « « « « «

Benchmarking through salary survey carried by Research Bureau of Info Bank magazine in 2009 regarding remuneration expense (salary, bonus, periodic allowance, tantiem and other facilities) towards the closest competitor and similiar salary survey to peer group banks; Considering Company’s performance; Inflation rate level.

Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Renumeration Jenis Remunerasi

Description

Gaji

Rp737.333.333*

Salary

Tunjangan Rutin (THR, Tunjangan Komunikasi, dan lain-lain)

Rp138.000.000


Tantiem

Rp504.000.000

Tantiem

Fasilitas Lain (dalam bentuk natura)

Other Facilities in Natura Form

Perumahan (tidak dapat dimiliki)

-


Transportasi (tidak dapat dimiliki)

-


Santunan (dapat dimiliki)

-




Komisaris Utama

Rp543.333.333*

President Commissioner

Komisaris Independen

Rp504.000.000

Independent Commissioner

Komisaris

Rp202.000.000

Commissioner

*) Terjadi Pergantian Komisaris Utama Changes of President Commissioner

Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Affiliation Ties and Share Ownership by the Board of Commissioners Hubungan Keuangan Dengan Financial Ties with

Nama Name

Dewan komisaris Board of Commissioners

Direksi Board of Directors

Pemegang saham pengendali Controlling Shareholders

Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

Achjar Iljas*

-

V

-

V

-

V


-

V

-

V

-

V

Harisman

-

V

-

V

-

V

Imam Budi Sarjito

-

V

-

V

V

-

TIDAK No



Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Affiliation Ties and Share Ownership by the Board of Commissioners Hubungan Keluarga Dengan Family Ties with

Nama Name




Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

Achjar Iljas*

-

V

-

V

-

V


-

V

-

V

-

V

Harisman

-

V

-

V

-

V

Imam Budi Sarjito

-

V

-

V

-

V

TIDAK No

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Selama 2013 Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi peraturan rangkap jabatan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Rangkap jabatan yang saat ini terjadi masih memenuhi ketentuan rangkap jabatan, di mana salah seorang Komisaris BNI Syariah merupakan Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham BNI Syariah.

Concurrent Position of Board of Commissioners In 2013, BNI Syariah Board of Commissioners has complied with dual position regulation in accordance with the Regulation of Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Bank. The dual position which currently still occurs is in which one of the BNI Syariah Commissioner is an Executive Management in 1 (one) company which is the shareholder of BNI Syariah.

Komite di bawah Dewan Komisaris Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi. Keberadaan komitekomite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan PBI tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

Committees under Board of Commissioners In performing its supervisory functions, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee. The presence of committees under the Board of Commissioners is in line with PBI provision on GCG while also aims to improve implementation of Corporate Governance principles in BNI Syariah operational activities.

Komite Audit

Audit Committee

Susunan Komite Audit Komite Audit BNI Syariah terdiri dari 4 (empat) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 3 (tiga) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite Audit telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit Committee Composition The Audit Committee of BNI Syariah consists of 4 (four) members, 1 (one) member who is Independent Commissioner serving as the Temporary Head of Committee while 3 (three) people serving as the members. The dual positions of Audit Committee has take into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, and respective duties and responsibilities implementation in accordance with the applicable provisions.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The Audit Committee composition as of December 31, 2013 is as follow:

Page......

148-149


« « « « « « «

Susunan Komite Audit Audit Committee Compositions Nama Name

Jabatan Posiiton

Keahlian Expertise

Harisman

Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner Anggota Member Anggota Member Anggota Member

Akuntansi Accounting Ekonomi Economy Ekonomi Economy Manajemen Risiko Risk Management Akuntansi & Keuangan Accounting & Finance Audit Audit

Achjar Iljas* Subarjo Joyosumarto** Imam Budi Sarjito Alexander Zulkarnain Vivin Heryadi


Independensi Komite Audit Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Audit Committee Independency In performing its duties and responsibilities, all members of the Audit Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

Profil Komite Audit Anggota Komite Audit – Alexander Zulkarnain Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI Syariah sejak tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Doktoral (S3) di Universitas Negeri Jakarta (2013).

Audit Committee Profile Audit Commitee Member – Alexander Zulkarnain He has been appointed as one of the Audit Committee members of BNI Syariah since 2010. Previously, he was an Audit Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2001-2010). His education background includes PhD (S3) degree in Universitas Negeri Jakarta (2013).

Anggota Komite Audit – Vivin Heryadi Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit BNI Syariah semenjak April 2013. Sebelumnya beliau adalah Wakil Pemimpin Divisi Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2011). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor jurusan Finansial Agribisnis (2001-2002) serta Sarjana jurusan Administrasi Niaga, Spesialisasi Financial Management dari Universitas Brawijaya (1976-1981).

Audit Commitee Member – Vivin Heryadi She has been appointed as one of the Audit Committee members of BNI Syariah since April 2013. Previously, she was Deputy Head of General Division in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2011). Her education background includes Master degree in Financial Agribusiness in Institut Pertanian Bogor (2001-2002) as well as Bachelor degree in Trading Administration, Financial Management Specialization from Universitas Brawijaya (1976-1981).

Piagam Komite Audit Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit didasarkan kepada Piagam Komite Audit yang diterbitkan melalui dokumen KEP/07/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai

Audit Committee Charter In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to letter KEP/07/DK/2010 dated October 5, 2010. The Audit Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a



panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit didasarkan pada Piagam Komite Audit BNI Syariah, sebagai berikut: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor internal dan eksternal termasuk independensi dan objektivitas auditor serta hasil pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan serta kecukupan proses pelaporan keuangan. 3. Mengevaluasi laporan manajemen atas kepatuhan BNI Syariah terhadap segala peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan BNI Syariah. 4. Memantau pelaksaanaan tindak lanjut temuan hasil audit internal dan eksternal oleh Direksi. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI) b. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. 6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. 7. Menelaah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee Duties and Responsibilities Detail of BNI Syariah Audit Committee’s duties and responsibilities referring to the Audit Committee Charter is as follows: 1. Performing review on financial information both already or will be disclosed by the Company such as financial report, projection and other financial information. 2. Evaluating audit implementation effectiveness carried by internal and external auditors including auditor independency and objectivity, audit result performed to ensure every significant risk has been considered as well as financial reporting process adequacy. 3. Evaluating management’s report on BNI Syariah’s compliance towards every regulation and other policies related to BNI Syariah’s activity implementation.

Rapat Komite Audit Selama 2013, Komite Audit telah melakukan 19 (sembilan belas) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meetings In 2013, the Audit Committee has conducted 19 (nineteen) meetings with level of attendance as follow:

4.

5. 6. 7. 8.

Monitoring follow-up on internal and external audit finding result by the Board of Directors. At least performing monitoring and evaluation towards several aspects, as follows: a. Implementation of Internal Audit Unit duties. b. Implementation of internal audit, public accountant and Bank Indonesia’s supervisory finding result follow-up. Providing recommendation regarding Public Accountant Office appointment to the Board of Commissioners. Performing review and report to the Board of Commissioners regarding every complaints related to the Company. Reviewing Company’s Good Corporate Governance implementation report. Performing other assignments delegated by the Board of Comissioners.

Rapat Komite Audit Audit Committees Meetings Nama Name

Jabatan Position



Harisman

Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner

19

18

Subarjo Joyosumarto*

Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner

19

9

Achjar Iljas**


19

9

Page......

150-151


« « « « « « «

Rapat Komite Audit Audit Committees Meetings Nama Name


Jabatan Position



Imam Budi Sarjito

Anggota Member

19

17

Alexander Zulkarnain

Anggota Member

19

17

Vivin Heryadi

Anggota Member

19

14


Kegiatan Komite Audit Sepanjang 2013, Komite Audit telah melakukan berbagai aktivitas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas dan operasional BNI Syariah. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Mengevaluasi hal-hal sebagai berikut: a. Rencana kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI); b. Pelaksanaan rencana kerja SPI dan pokok-pokok hasil audit; c. Tindak lanjut manajemen atas laporan SPI, Bank Indonesia, Management Letter Kantor Akuntan Publik dan Dewan Pengawas Syariah; d. Efektivitas pelaksanaan auditor ekstern. 2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. 3. Menelaah hal-hal sebagai berikut: a. Laporan tahunan 2013; b. Informasi keuangan triwulan I, II dan III; c. Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2012; d. Pengaduan yang berkaitan dengan BNI Syariah. 4. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern. 5. Membuat pengungkapan Komite Audit pada laporan tahunan. 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Activities Throughout 2013, the Audit Committee has conducted various activities to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties on activities and operation of BNI Syariah. A brief report on the implementation of Audit Committee activities in 2013 is as follow: 1. Evaluate the following matters: a. Internal Audit (SPI) work plan; b. Implementation of SPI work plan and audit result principal;

2. 3.

4. 5. 6.

c. Follow up of management on reports from SPI, Bank Indonesia, Management Letter from Public Accounting Firm and Sharia Supervisory Board; d. Effectiveness of external auditor implementation. Provide recommendations on the appointment of Public Accountant to the Board of Commissioners. Review the following matters: a. Annual report 2013; b. Financial information for quarter I, II and III; c. Report on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2012; d. Complaints related to BNI Syariah. Coordinate with Public Accounting Firm for effectiveness of external audit implementation. Disclose on the Audit Committee in the annual report. Make report of duty implementation to Board of Commissioners.



Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Susunan Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 2 (dua) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Risk Monitoring Committee Composition Risk Monitoring Committee consists of 3 (three) members, 1 (one) member is an Independent Commissioner serving as the Head of Committee while 2 (two) other people serving as members. The dual position of Risk Monitoring Committee has taken into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, as well as implementation of respective duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2013 is as follow:

Susunan pemantau risiko Risk Monitoring Committee Compositions Nama Name

Jabatan Posiiton

Keahlian Expertise

Harisman

Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner Anggota Member Anggota Member Anggota Member

Akuntansi Accounting Ekonomi Economy Ekonomi Economy Manajemen Risiko Risk Management Manajemen Risiko & Keuangan Risk Management & Finance Manajemen Risiko Risk Management

Achjar Iljas* Subarjo Joyosumarto** Imam Budi Sarjito Ibrahim Husain Bambang Eko


Independensi Komite Pemantau Risiko Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Risk Monitoring Committee Independency In performing its duties and responsibilities, all members of the Risk Monitoring Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/ or Directors.

Profil Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Pemantau Risiko – Ibrahim Husain Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup gelar Sarjana Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Risk Monitoring Committee Profile Risk Monitoring Commitee Member – Ibrahim Husain He has been appointed as one of the Risk Monitoring Committee members since 2010. Previously, he was a Risk Monitoring Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. His education background includes Bachelor degree in Economics in Hasanuddin University, Makassar.

Page......

152-153


« « « « « « «

Anggota Komite Pemantau Risiko – Bambang Eko Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Unit Policy Governance. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Risk Monitoring Commitee Member – Bambang Eko He has been appointed as one of the Risk Monitoring Committee members since 2013. Previously, he was Head of Policy Governance Unit. His education background includes Master degree in Gajah Mada University.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko didasarkan pada Piagam Komite Pemantau Risiko BNI Syariah, sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan. 2. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. 3. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan BNI Syariah dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi risiko atas risiko-risiko tersebut. 4. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko. 5. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia. 6. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 8. Melakukan self-evaluation terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Duties and Resposibilities of Risk Monitoring Committee Details of BNI Syariah Risk Monitoring Committee’s duties and responsibilities is referring to BNI Syariah Risk Monitoring Committee Charter, as follows: 1. Performing annual evaluation on risk management strategy and policy formulated by the management. 2. Performing evaluation on Board of Directors’ accountability report on risk management policy implementation. 3. Performing evaluation on BNI Syariah quarter Risk Profile Report as well as risk management process implementation to be later providing recommendation to the Board of Commissioners on risk condition faced by the Bank and activity to perform risk mitigation on those risks.

Rapat Komite Pemantau Risiko Selama 2013, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 29 (dua puluh sembilan) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings In 2013, the Risk Monitoring Committee has conducted 29 (twenty nine) meetings with the level of attendance as follows:

4.

Evaluating several steps taken by the Board of Directors to comply with Bank Indonesia Regulation as well as other applicable regulation related to prudent principle implementation, especially related to risk management aspect.

5.

Evaluating Bank’s compliance supervisory result related to risk management implementation on every agreement and commitment made by Board of Directors to Bank Indonesia. Performing evaluation and providing advice from risk management aspect to the Board of Commissioners on every proposal on Board of Directors’ suggestion that related to transaction or business activity exceeding Board of Directors’ authority to be addressed by the Board of Commissioners as decision making foundation. Performing supervision and evaluation on Risk Monitoring Committee and Risk Management Unit’s duties implementation. Performing self-evaluation on duties implementation effectiveness as well as periodically updating Risk Monitoring Committee Working Guideline.

6.

7. 8.



Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting Nama Name


Jabatan Position



Harisman

Ketua / Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner

29

29

Achjar Iljas*


29

11



29

13

Imam Budi Sarjito

Anggota Member

29

28

Ibrahim Husain

Anggota Member

29

29

Bambang Eko***

Anggota Member

29

9

*) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Juni 2010 hingga 30 Agustus 2013 **) Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 12 September 2013 ***) Efektif menjabat sebagai anggota sejak Oktober 2013 *) Effectively served as President Commissioner since June 19, 2010 to August 30, 2013 **) Effectively served as President Commissioner since September 12, 2013 ***) Effectivelly served as member since October 2013

Piagam Komite Pemantau Risiko Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui dokumen KEP/08/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Risk Monitoring Committee Charter In performing its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to letter KEP/08/DK/2010 dated October 5, 2010. The Risk Monitoring Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Sepanjang 2013, Komite Pemantau Risiko telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi/evaluasi kebijakan BNI Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia yang memerlukan persetujuan dan evaluasi Dewan Komisaris yang disampaikan Direksi. 2. Melakukan evaluasi atas review Buku Pedoman Kebijakan BNI Syariah yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas dasar Peraturan Bank Indonesia. 3. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko tahun 2013.

Risk Monitoring Committee Activities In 2013, the Risk Monitoring Committee performed several activities, as follows: 1. Perform inventory/evaluation on BNI Syariah policies in line with the Regulation of Bank Indonesia which requires approval and evaluation of Board of Commissioner which is presented by the Board of Directors. 2. Perform evaluation on the review of BNI Syariah Policy Handbook which has previously obtained approval from the Board of Commissioners based on the Regulation of Bank Indonesia. 3. Perform evaluation on Work Plan of Risk Management Work Unit and Risk Management Committee in 2013.

Page......

154-155


« « « « « « «

4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2013 Semester 1 (satu). 5. Melakukan evaluasi potensi manajemen risiko atas dasar laporan profil risiko. 6. Melakukan monitoring strategi penyelesaian Non Performing Financing (NPF), hapus buku, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 2011 dan recovery. 7. Melakukan evaluasi/monitoring pengelolaan risiko kepada masing-masing Divisi terkait atas dasar Laporan Profil Risiko. 8. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2013 dan 2014.

4.

Komite Remunerasi & Nominasi

Remuneration & Nomination Committee

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari 6 (enam) orang anggota, 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Utama yang menjabat sebagai Ketua Komite sementara 5 (lima) orang sebagai anggota. Rangkap jabatan Komite Remunerasi & Nominasi telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masingmasing sesuai ketentuan yang berlaku.

Remuneration and Nomination Committee Composition Remuneration & Nomination Committee consists of 6 (six) members, 1 (one) member is the President Commissioner serving as the Temporary Head of Committee while 5 (five) people serving as members. The dual position of Risk Monitoring Committee has taken into account competencies, independency criteria, discretion, code of conduct, as well as implementation of respective duties and responsibilities in accordance with the applicable regulations.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

The composition of Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2013 is as follow:

5. 6.

7. 8.

Perform evaluation on duty implementation of Risk Management Work Unit in Semester 1 (one) of 2013. Perform evaluation on risk management potentials based on the risk profile report. Conduct monitoring on strategies for NPF settlement, write-off, Allowance for Earning Assets 2011 and recovery. Perform evaluation/monitoring on risk management to each related Division based on the Risk Profile Report. Formulate and report implementation of 2012 Work Plan and Risk Monitoring Committee work plan for 2013 and 2014.

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration and Nomination Committee Compositions Nama Name

Jabatan Posiiton

Keahlian Expertise

Achjar Iljas*

Ketua/Komisaris Utama Chairman/President Commissioner Anggota / Komisaris Utama Member/President Commissioner Anggota / Komisaris Independent Member/Independent Commissioner Anggota Member Anggota / Sekretaris Dewan Komisaris Member/Secretary to Board of Commissioner Anggota Member Anggota / Pemimpin Divisi Member/Head of Division

SDM Human Resources Ekonomi Economy Syariah Sharia Perbankan Banking Akuntansi Accounting SDM Human Resources SDM Human Resources

Subarjo Joyosumarto** Harisman Imam Budi Sarjito Arief Adhi Sanjaya Idayu Nilawati Pemimpin Divisi HCT




Independensi Komite Remunerasi & Nominasi Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Remunerasi & Nominasi menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Remuneration and Nomination Committee Independency In performing its duties and responsibilities, all members of the Risk Monitoring Committee keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/ or Directors.

Profil Komite Remunerasi & Nominasi Anggota Komite Remunerasi & Nominasi – Arief Adhi Sanjaya Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup Magister Administrasi Umum dari National University of Singapore (2007) serta Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2005).

Remuneration and Nomination Committee Profile Remuneration & Nomination Member – Adhi Sanjaya He has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2010. Previously, he was a Remuneration & Nomination Committee member in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2010). His education background includes Master degree in General Administration National from University of Singapore (2007) and in Law from Indonesia University (2005).

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi – Idayu Nilawati Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2010. Sebelumnya beliau adalah anggota independen Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S2 MMBAT dari Institut Teknologi Bandung.

Remuneration & Nomination Commitee Member – Idayu Nilawati She has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2010. Previously, she was an independent member of Remuneration & Nomination Committee in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Her education background includes Master degree in MMBAT from Bandung Technology Institute.

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi – Iwa Kustiwa (Pemimpin Divisi HCT) Beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Divisi Produk dan Prosedur (2012-2013). Riwayat pendidikan beliau antara lain merupakan lulusan S1 Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung.

Remuneration & Nomination Commitee Member – Iwa Kustiwa ( Head of HCT Division) He has been appointed as one of the Remuneration & Nomination Committee members in 2013. Previously, he was the Head of Product and Procedure Division (2012-2013). His education background includes a Bachelor degree in Civil Engineering from Bandung Technology Institute.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi BNI Syariah didasarkan pada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi BNI Syariah, sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi terhadap sistem kebijakan remunerasi dan kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, pejabat eksekutif, dan pegawai secara keseluruhan. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem, prosedur pemilihan dan/atau penggantian serta calon Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko. 5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee Detail of BNI Syariah Remuneration & Nomination Committee’s duties and responsibilities, as follows: 1.

Performing evaluation on remuneration policy system and conformity between the remuneration policy and the policy implementation.

2.

Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officer as well as overall employees. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding prospective candidate for BOC, BOD and Sharia Supervisory Board nomination and/or replacement system and procedure. Providing recommendation to the Board of Commissioners regarding independent party prospective candidate for Audit Committee and Risk Monitoring Committee members. Performing other assignments delegated by the Board of Commissioners.

3.

4.

5.

Page......

156-157


Rapat Komite Remunerasi & Nominasi Selama 2013, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

« « « « « « «

Remuneration & Nomination Committee Meetings In 2013, the Remuneration & Nomination Committee has conducted 10 (ten) meetings with the level of attendance as follow:

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration and Nomination Committees Meeting Nama Name


Jabatan Position



Achjar Iljas*

Ketua/Komisaris Utama Chairman/President Commissioner

10

8



10

2

Harisman

Anggota / Komisaris Independen Member/Independent Commissioner

10

10

Imam Budi Sarjito

Anggota Member

10

10

Arief Adhi Sanjaya

Anggota / Sekretaris Dewan Komisaris Member/Secretary to Board of Commissioner

10

10

Idayu Nilawati

Anggota Member

10

10

Iwa Kustiwa

Anggota / Pemimpin Divisi Member/Head of Division

10

10


Piagam Komite Remunerasi & Nominasi Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi & Nominasi didasarkan kepada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui dokumen KEP/09/DK/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kegiatan Komite Remunerasi & Nominasi Sepanjang 2013, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut: 1. Me-review kebijakan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai secara keseluruhan.

Remuneration & Nomination Committee Charter In performing its duties and responsibilities, the Remuneration & Nomination Committee refers to letter KEP/09/DK/2010 dated October 5, 2010. The Remuneration & Nomination Committee Charter is established by the Board of Commissioners as a guideline in perfoming its duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent manner so that it is accountable and acceptable to all parties concerned.

Remuneration & Nomination Committee Activities As the duties and responsibilities implementation, in 2013, the Remuneration and Nomination Committee conducted several activities, as follows: 1. Reviewing Board of Directors, Board of Commissioners and employees’ remuneration policy comprehensively.



2. Memastikan bahwa sistem remunerasi pegawai yang digunakan telah sesuai dengan kepentingan perusahaan dan memenuhi hak-hak pegawai serta setara dengan pasar. 3. Me-review nominasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan tersedianya sistem nominasi yang memenuhi ketentuan Good Corporate Governance. 4. Memastikan bahwa sistem nominasi pegawai telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan menunjang ketersediaan pegawai yang berkualitas untuk menjamin pencapaian kinerja yang unggul. 5. Me-review sistem parameter penilaian kinerja Direksi agar tersedianya penilaian kinerja Direksi yang objektif dan transparan. 6. Memberikan rekomendasi untuk anggota Komite Dewan Komisaris.

2.

Direksi Direksi berperan sebagai organ internal yang berperan penuh dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing dengan pengelolaan koordinasi yang berpusat di tangan Direktur Utama. Setiap keputusan yang keluar dari Direksi wajib dipertanggungjawabkan secara bersama oleh setiap anggota Direksi dengan penentu akhir di tangan Direktur Utama sebagai primus inter pares. Anggota Direksi BNI Syariah diangkat oleh RUPS dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Direksi BNI Syariah.

Board of Directors The Board of Directors serves as an internal organ which assumes full role in managing the company. Every member of Board of Directors is responsible for their respective duties and responsibilities with coordination management which is centralized on the President Director. Every decision made by the Board of Directors must be accounted collectively by every members of Board of Directors with the final decision lies on the hand of the President Director as primus inter pares. The Board of Directors members of BNI Syariah are appointed by GMS and have clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions as stipulated in the Articles of Association and Board Manual of BNI Syariah’s Board of Directors.

Susunan Direksi Anggota Direksi BNI Syariah terdiri dari 4 (empat) orang Direksi di mana penunjukkan dan pengangkatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Direksi BNI Syariah telah melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Board of Directors Composition Board of Directors of BNI Syariah consist of 4 (four) Directors in which the designation and appointment has been in line with BNI Syariah’s Articles of Association as well the applicable law and regulation. Each member of BNI Syariah’s Board of Directors has gone through fit and proper test conducted by Bank Indonesia.

Pada tahun 2013 terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi berdasarkan keputusan RUPST tanggal 1 Mei 2013 dengan pengangkatan Junaidi Hisom sebagai Direktur Keuangan dan Operasional, efektif menjabat 9 Desember 2013 setelah mengikuti fit and proper test. Dengan demikian, susunan Direksi BNI Syariah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

In 2013, there was a change in structure of Board of Directors’s membership based on the AGMS decisions dated May 1, 2013 with the appointment of Junaidi Hosom as Finance and Operation Director, who effectively served on December 9, 2013 after participating in fit and proper test. As such, the Board of Directors composition of BNI Syariah as of December 31, 2013 is as follow:

3.

4.

Ensuring that employees remuneration system implemented has complied with company’s interest and fulfilling employees’ right equally as well as conform to market condition. Reviewing Board of Directors and Board of Commissioners’ nomination to ensure availability of nomination system that complies with Good Corporate Governance principles. Ensuring that employees’ nomination system has complied with fairness principle and supporting qualified employees’ availability to ensure excellent performance achievement.

5.

Reviewing Board of Directors’ performance assessment indicator system that ensures availability of transparent and objective BOD performance assessment.

6.

Providing recommendation for other Board of Commissioners committees.

Page......

158-159


« « « « « « «

Susunan direksi Board of Directors Compositions Nama Name

Jabatan Posiiton

Tanggal Efektif effective Date

Dinno Indiano

Direktur Utama President Director Direktur Bisnis Business Director Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Director Direktur Keuangan dan Operasional Finance and Operation Director

25 September 2012

Imam Teguh Saptono Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom

19 Juni 2010 25 September 2012 9 Desember 2013


Independensi Direksi Struktur komposisi dan pemenuhan aspek independensi Direksi BNI Syariah merujuk pada Edaran BI No. 12/13/DPbS poin C.1. tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa Presiden Direktur atau Direktur Utama yang selanjutnya disebut Presdir, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Board of Directors Independency Composition structure and independency aspect fulfillment on Board of Directors of BNI Syariah is referring to BI Circular Letter No. 12/13/DPbS point C.1. regarding GCG Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit that the President Director, later stated as Presdir, is obligatory from independent party towards the controlling shareholders.

Untuk menjamin independensi Direksi BNI Syariah, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun pada lembaga keuangan non bank lainnya baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Seluruh anggota Direksi juga telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, pemegang saham pengendali dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

To ensure independency of BNI Syariah Directors, all members of Directors have disclosed the share ownership which reached 5% (five percent) or more, in BNI Syariah, other banks, other companies as well as other non bank financial institutions positioned inside and outside the country. All member of Board of Directors also have disclosed their financial and family ties to the second degree with the fellow BOD members, the controlling shareholders and/or with the BOC members. The members of Board of Directors do not take and/ or receive personal benefits from the Bank aside of the remuneration and other facilities established by GMS.

Direksi BNI Syariah tidak ada yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

None of BNI Syariah’s Board of Directors has dual positions as members of BOC, BOD, or executive management in 1 (one) financial institution/company or members of BOC, BOD, or executive

Untuk menjamin transparansi dan independensi Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris BNI Syariah telah memenuhi kondisi sebagai berikut:

management who performs supervisory function in 1 (one) non bank subsidiary controlled by the Bank.

To ensure transparency and independency of Board of Directors, all members of BNI Syariah’s BOD has met the following conditions:



1.

2.

3.

4.

5.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BNI Syariah maupun kepemilikan sahamnya pada BNI Syariah, bank lain, perusahaan lain maupun lembaga keuangan non bank lainnya baik dalam maupun luar negeri. Dewan Komisaris telah mengungkapkan perihal independensinya yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris telah mengungkapkan, tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, sehingga mempermudah koordinasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mempunyai kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank BNI Syariah selain renumerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank Umum Syariah.

1.

The Board of Directors has disclosed share ownership which reached 5% (five percent) or more in BNI Syariah as well as share ownership in BNI Syariah other banks, other companies as well as other non bank financial institutions positioned inside and outside the country.

2.

The Board of Directors has disclosed its independency which is not having financial, management, share ownership and/or family ties with other members of BOC, BOD, and/or the controlling shareholders or ties with the Bank which can affect its capability to act independently.

3.

Board of Directors has disclosed about not having family ties to the second degree with the fellow member of Board of Commissioners and Directors, all Board of Commissioners reside in Indonesia so as to facilitate coordination between the Board of Directors with Board of Commissioners.

4.

Board of Directors has adequate competencies and financial reputation. The Board of Commissioners members do not take and/or receive personal benefits from the Bank aside of the remuneration and other facilities established in the General Meeting of Shareholders.

5.

Board of Directors are prohibited from taking advantage of BNI Syariah for personal, family, and/or other parties’ interest which can reduce assets or profits of Sharia Commercial Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah: - Mengelola Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Duties and Responsibilities of Board of Directors Based on Code of Conduct Handbook for Board of Commissioners and Directors and other applicable laws and regulations, duties and responsibilities of Board of Directors are as follow: - Manage the Company based on prudent principles and Sharia Principles in accordance with authorities and responsibilities as stipulated in the Bank’s Articles of Association and applicable law and regulations. - Implement GCG principles in every business activity of the Bank to all level of organization.

Berdasarkan jabatan dan kompetensi khusus masing-masing anggota Direksi, setiap anggota direksi BNI Syariah memiliki perincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

Based on special position and competencies of respective BOD members, every member of BNI Syariah BOD has detailed duties and responsibilities as follow:

Direktur Utama 1. Menyusun Visi, Misi dan nilai-nilai serta rencana korporasi dan rencana bisnis untuk dibicarakan dan disetujui dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. 2. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing bank.

President Director 1. Formulating Vision, Mission and values as well as corporate and business plan to be discussed and approved by the Board of Commissioners or GMS referring to Bank’s Article of Association provision. 2. Harmonizing and accommodating Bank’s initiative that may provide added-value as well as improving Bank’s performance and competitive advantages.

Page......

160-161


« « « « « « «

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. 4. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan nilainilai budaya perusahaan bank secara konsisten. 5. Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh dewan komisaris dan Bank Indonesia.

3.

Coordinating duties implementation among BOD members, implementing Bank’s management and operational activity development and control in effective and efficient manners, by considering balance and harmony principle as well as ensuring compliance to Bank Indonesia and applicable regulations.

4.

Coordinating, controlling and evaluation Good Corporate Governance principles and corporate culture consistent implementation. Ensuring every information related to the Bank is available if required by the Board of Commissioners and Bank Indonesia.

Direktur Bisnis 1. Menetapkan strategi dan kebijakan dalam aspek pengembangan bisnis berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 2. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Divisi Bisnis Ritel, Treasuri & Internasional, Bisnis Kartu, dan Bisnis Mikro

Business Director 1. Implementing several strategies and policies on business development aspect referring to sharia principle, as well as other supporting policies related to its duties implementation. 2. Leading and coordination every working unit at Retail Business, Treasury & International, Card Business, and Micro Business Divisions.

Direktur Risiko & Kepatuhan 1. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di bidang Kepatuhan Manajemen Risiko dan Manajemen Produk. 2. Memastikan strategi dan kebijakan yang dilakukan telah memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

Risk and Compliance Director 1. Implementing every strategies and policies in accordance with Company’s vision by implementing BNI Syariah’s strategies and policies on Compliance, Risk Management and Product Management. 2. Ensure strategies and policies had complied with the applicable provisions for the implementation of sharia principles and prudence.

Direktur Keuangan & Operasional 1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Divisi Komunikasi, Jaringan & Logistik, Divisi Pengendalian Keuangan, Divisi Risiko Bisnis, Divisi Teknologi Informasi, serta Divisi Operasional. 2. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BNI Syariah di bidang Komunikasi, Jaringan & Logistik, Teknologi Informasi, serta Operasional.

Finance & Operation Director 1. Lead and coordinate every working unit at Communication, Network & Logistics Division, Financial Control Division, Business Risk Division, Information Technology Division and Operation Division. 2. Implement every strategies and policies in accordance with Company’s vision by implementing BNI Syariah’s strategies and policies on Communication, Network & Logistics, Financial Control, Business Division, Information Technology and Operation aspects.

Rapat Direksi Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi BNI Syariah merupakan forum dan sekaligus mekanisme dalam pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Keputusan rapat selanjutnya disampaikan kepada masing-masing divisi/satuan/unit terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sepanjang tahun 2013, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Board of Directors Meetings In line with the provisions stated in Code of Conduct Guideline for Board of Commissioners and Directors, the BOD meetings are held at least once every month. The BOD meetings of BNI Syariah is a forum as well as mechanism in the deliberate decision-making. The decision is then submitted to the respective division / unit to be followed up in accordance with their respective authorities. Throughout 2013, the Board of Directors has conducted a 74 (seventy-four) meetings with the level of attendance as follows:

5.



Rapat Direksi Board of Directors Meeting Nama Name


Jabatan Position



Dinno Indiano


74

66

Imam Teguh Saptono


74

70



74

72

Junaidi Hisom*

Direktur Keuangan dan Operasional FInance and Operation Director

74

3

*) Efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional sejak 9 Desember 2013 *) Effectively served as Finance and Operation Director since December 9, 2013

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi Demi memastikan pelaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BNI Syariah telah memiliki Buku Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KEP/01/DK/2010 dan DIR/274A tanggal 21 September 2010 dan telah disempurnakan dan ditetapkan melalui KP/DIR/016 dan KP/01/DK/2013 tanggal 12 November 2013.

Code of Conduct Guideline of Board of Directors To ensure the duties and responsibilities implementation of Board of Directors, BNI Syariah has owned Code of Conduct Handbook for Board of Directors which has been established through A Joint Decree of Board of Commissioners and Directors No.KEP/01/ DK/2010 and DIR/274A dated September 2010, which have been revised and established through KP/DIR/016 and KP/01/DK/2013 dated November 12, 2013.

Tata tertib kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Fungsi, tugas dan kewajiban Direksi 2. Pembagian tugas Direksi 3. Wewenang Direksi 4. Waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris 5. Hubungan dengan profesi dan penggunaan saran profesional

The code of conduct for Board of Directors regulate the following matters: 1. Functions, duties and obligations of Directors 2. Duties distribution of Directors 3. Authorities of Directors 4. Working hours and Board of Directors meetings 5. Ties with profession and use of professional advices

Realisasi Keputusan RUPS Direksi BNI Syariah telah melaksanakan seluruh keputusan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2012 yang harus dilakukan di tahun buku 2013, yaitu antara lain:

Realization of GMS Decisions Directors of BNI Syariah have implemented Annual GMS for fiscal year 2012 which have to be carried out in fiscal year 2013 including:

Keputusan RUPS untuk tahun buku 2012 GMS Decisions for fiscal year 2012

Keterangan Description

Menyetujui dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Aktuaria yang sama dengan yang digunakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan rekan (afiliasi KAP PricewaterhouseCoopers) sebagai Akuntan Publik BNI Syariah untuk tahun buku 2013.

Approved and appointed the same Public Accounting Firm and Actuaria Consultant used by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana and partners (affiliated with KAP PricewaterhouseCoopers) as the Public Accounting Firm of BNI Syariah for fiscal year 2013.

Page......

162-163


Keputusan RUPS untuk tahun buku 2012 GMS Decisions for fiscal year 2012


Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan besarnya biaya jasa KAP dan Konsultan Aktuaria Perseroan tahun buku 2013 dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris BNI Syariah untuk menetapkan besarnya biaya jasa KAP dan Konsultan Aktuaria untuk tahun buku 2013.

Approved delegation authorities to the Company Board of Commissioners to set the amount of KAP and Actuaria Consultant service fee for fiscal year 2013 by consulting with the major shareholders before hand.

Menetapkan tugas manajemen Perusahaan untuk tahun buku 2013 sebagai berikut: 1. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan termasuk nilai-nilai syariah. 2. Menjaga rasio NPF bruto maksimal 1,90% dengan nilai maksimal Rp194,88 miliar. 3. Menjaga coverage ratio minimal 19% dari akumulasi baki debet hapus buku sampai dengan tahun 2012. 4. Mencapai CASA minimal 60,61%. 5. Mengoptimalkan kerja sama keagenan (delivery channel). 6. Mencapai laba bersih minimal Rp130 miliar.

« « « « « « «

Delegated the authorities to BNI Syariah's Board of Commissioners to set the amount of KAP and Actuaria Consultant fee for fiscal year 2013.

Tugas manajemen Perseroan untuk tahun buku 2013 telah dilaksanakan oleh Direksi dengan baik. The duty of the Management for fiscal year 2013 has been carried out by Directors well

Set the duties of Management for fiscal year 2013 as follow: 1. Maintain and improve compliance including sharia values. 2. Maintain gross NPF ratio maximum 1.90% with maximal value of Rp194.88 billion. 3. Maintain coverage ratio minimum 19% from accumulated outstanding write-off until 2012. 4. Achieve CASA at least 60.61%. 5. Optimize delivery channel. 6. Achieve net income Rp130 billion at minimum.

Mengangkat dan menetapkan Junaidi Hisom sebagai Direktur Perusahaan dan pengangkatan tersebut berlaku untuk masa jabatan terhitung sejak yang bersangkutan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatannya. Appointed and established Junaidi Hisom as the Company Director with the appointment valid for tenure starting from the time he passed the fit and proper test from Bank Indonesia to the closing of the fifth Annual GMS since his appointment.

Peningkatan Kompetensi Direksi Sepanjang tahun 2013, anggota Direksi telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Beberapa pelatihan tersebut antara lain adalah:

Telah mengangkat Junaidi Hisom sebagai Direktur Keuangan dan Operasional berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 1 Mei 2013 dan efektif menjabat 9 Desember 2013 setelah mengikuti fit and proper test. Has appointed Junaidi Hisom the Finance and Operation Director based on the Annual GMS dated May 1, 2013 and effectively served on December 9, 2013 after taking the fit and proper test.

Competency Improvement of Board of Directors Throughout 2013, members of Board of Directors have joined various trainings to improve their respective competencies in performing their duties as the Board of Directors. Some of the trainings are:



Peningkatan Kompetensi direksi Competency Improvement of Board of Directors Jabatan Position

Direktur Utama President director


Seminar Seminar

Penyelenggara Organizer

25 April April 25

Seminar BBM: Kebijakan APBN, Neraca Transaksi Berjalan dan Perekonomian

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan ISEI

30-31 Mei May 30-31

The 3rd BI International Seminar on Islamic Finance

Bank Indonesia

25 November November 25

Seminar Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Surat Utang Indonesia: Peluang dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi

Ikatan Sarjana Ekonomi

Enabling Indonesia Uniqueness to Bring Competitive Advantage of Islamic Banking, IBEX 2013

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia

3 September September 3

Seminar IDC Final Insights: Indonesia Financial Services Summit 2013

IDC Financial Insights

3 April April 3

Seminar Nasional: Urgensi Riset dalam Pengembangan Keilmuan Ekonomi Islam dan Bisnis Syariah

STEI Tazkia

9 April April 9

Seminar Otoritas Jasa Keuangan

KADIN

23 April April 23

Konferensi Internasional tentang Islam, Peradaban dan Perdamaian

-

9 Mei May 9

Seminar Ekonomi Islam: Tantangan dan Peluang SDI yang Berkompeten dalam Perbankan Syariah

IBFI TRISAKTI

16 Mei May 16

Seminar & Rapat Umum Anggota (RUA) FKDKP

Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)

27 Mei May 27

Seminar: Identifikasi Area Berisiko Tinggi di Wilayah Indonesia berdasarkan Penyalahgunaan Bank sebagai Sarana Pencucian Uang”

Bank Indonesia

16 Desember December 16

Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013

Bank Indonesia

Tanggal & Tempat Date & Place

24 Mei May 24 27 Juni June 27

Direktur Risiko dan Kepatuhan risk and compliance director

Direktur Keuangan dan Operasional Finance and Operation Director

Indonesia (ISEI)

Page......

164-165


« « « « « « «

Penilaian Kinerja Direksi Pada tahun 2013, BNI Syariah telah melakukan penilaian kinerja bagi Direksi berdasarkan pencapaian tugas manajemen yang telah ditetapkan dalam RUPST. Penilaian kinerja tersebut telah mempertimbangkan faktor kuantitafif dan kualitatif. Sistem penilaian kinerja bagi Direksi disusun oleh Direksi dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Sistem dimaksud akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi BNI Syariah. Hasil penilaian kinerja Direksi akan menjadi salah satu dasar pemberian remunerasi kepada masing-masing Direksi.

Performance Assessment of Board of Directors In 2013, BNI Syariah has conducted performance assessment based on the implementation of management duties as set in the AGMS. The performance assessment has taken into account both quantitative and qualitative factors. Performance assessment system for Board of Directors is developed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. The system will be constantly improved in line with the growing organization of BNI Syariah. The BOD performance assessment result will become one parameter in remuneration provision to respective Directors.

Struktur dan Kebijakan Remunerasi Direksi Kebijakan Remunerasi Direksi BNI Syariah ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta sesuai ketentuan terkait lain seperti: 1. Benchmarking yang dilakukan melalui salary survey yang dilakukan oleh Biro Riset majalah Info Bank tahun 2009 tentang biaya remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) terhadap the closest competitor dan salary survey yang sama terhadap bank-bank peer group; 2. Mempertimbangkan kinerja Bank; 3. Mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi; 4. Tingkat pertumbuhan inflasi.

Remuneration Structure and Policy of Board of Directors The remuneration policy of BNI Syariah's Board of Directors is established in GMS by considering the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee as well as other related provisions as follow: 1. Benchmarking through salary survey carried by Research Bureau of Info Bank magazine in 2009 regarding remuneration expense (salary, bonus, periodic allowance, tantiem and other facilities) towards the closest competitor and similiar salary survey to peer group banks; 2. Considering Company’s performance; 3. Considering the performance assessment result of Board of Directors; 4. Inflation growth rate.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, struktur remunerasi Direksi BNI Syariah selama 2013 adalah sebagai berikut:

Based on the considerations, the remuneration structure of BNI Syariah's Board of Directors in 2013 is as follow:

Remunerasi Direksi Board of Directors Renumeration Jenis Remunerasi Gaji Tunjangan Rutin (THR, Tunjangan Komunikasi, dan lain-lain) Tantiem

Remuneration Type Rp3.080.000.000*

Salary

Rp641.666.667


Rp2.310.000.000

Tantiem

Fasilitas Lain (dalam bentuk natura) Perumahan (tidak dapat dimiliki) Transportasi (tidak dapat dimiliki) Santunan (dapat dimiliki)

Other Facilities in Natura Form -


Rp5.000.000


-




Direktur Utama

Rp1.546.000.000

President Director

Direktur Bisnis

Rp1.256.000.000

Business Director

Direktur Risiko dan Kepatuhan

Rp1.111.000.000

Risk and Compliance Director

Rp104.666.667

Finance and Operation Director**

Direktur Keuangan dan Operasional**

*) Jumlah anggota Direksi bertambah jadi 4 (empat) orang sejak tanggal 9 Desember 2013 **) Efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional sejak 9 Desember 2013 *) Number of Board of Director are 4 (four) persons since December 9, 2013 **) Effectively served as Finance and Operation Director since December 9, 2013



Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Direksi Affiliations and Share Ownership by Board of Directors Hubungan Keuangan Dengan Financial Ties with

Direksi Directors




Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

Dinno Indiano

-

V

-

V

-

V

Imam Teguh Saptono

-

V

-

V

-

V


-

V

-

V

-

V

Junaidi Hisom*

-

V

-

V

-

V

TIDAK No


Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Direksi Affiliations and Share Ownership by Board of Directors Hubungan Keluarga Dengan Family Ties with

Direksi Directors




Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

TIDAK No

Ya Yes

Dinno Indiano

-

V

-

V

-

V

Imam Teguh Saptono

-

V

-

V

-

V


-

V

-

V

-

V

Junaidi Hisom*

-

V

-

V

-

V

TIDAK No


Rangkap Jabatan Direksi Selama 2013 tidak ada anggota Direksi BNI Syariah yang melanggar ketentuan rangkap jabatan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Board of Directors Concurrent Position In 2013, there was no member of BNI Syariah’s Board of Directors who breached the concurrent position provisions based on the Regulations of Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 on Sharia Commercial Bank.

Page......

166-167


« « « « « « «

Komite di bawah Direksi Dalam menjalankan tugas pengeloaan perusahaan Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, yaitu: Komite Kebijakan dan Risiko (KKR); Komite Sumber Daya Manusia (KSDM); Komite Modal, Investasi dan Teknologi (MKIT); serta Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA). Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan PBI tentang GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BNI Syariah.

Committees under the Board of Directors In performing its duty of company management, the Board of Directors is assisted by committees under the Board of Directors: Risk and Policy Committee (KKR); Human Resources Committee (KSDM); Capital Committee, Investment and Technology Committee (MKIT) as well as Asset, Liablities and Management Committee (KALMA). The presence of these committees under the Board of Directors has been in line with the PBI provision on GCG while also aiming to improve the implementation of Corporate Governance principles in BNI Syariah’s operation.

Komite Kebijakan dan Risiko

Risk and Policy Committee

Susunan Komite Kebijakan dan Risiko Susunan anggota Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Risk and Policy Committee Composition Risk and Policy Committee (KKR) composition based on the Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated October 29, 2012 is as follow:

Susunan Komite Kebijakan dan Risiko Policy and Risk Committees Compositions Nama Name

Jabatan Position

Jabatan Position

Dinno Indiano


Ketua Chairman


Direktur Risiko & Kepatuhan Risk & Compliance Director

Ketua Pengganti Vice Chairman

Imam Teguh Saptono


Anggota Member

Junaidi Hisom

Chief Operating & Financial Officer (COFO) Chief Operating & Financial Officer (COFO)

Anggota Member

Kukuh Rahardjo

Pemimpin Divisi Bisnis Ritel Head of Retail Business Division

Anggota Member

Bambang Sutrisno

Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management Head of Enterprise Risk Management Division

Anggota Member

Zefri Ananta

Pimpinan Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Control Unit

Anggota Member

Wahyu Avianto

Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Head of Strategic Planning Division

Anggota Member

Dade Dermawan

Pemimpin Divisi Product Management Head of Product Management Division

Anggota Member

Jon Sujani Pasaribu

Pemimpin Divisi Recovery & Remedial Head of Recovery & Remedial Division

Anggota Member

Juniar Mahameru

Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Head of Card Business Division

Anggota Member

Bayi Rohayati

Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan Head of Legal, Compliance and Secretariat Division

Anggota Member

Moh. Toyib

Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional Head of Treasury & International Division

Anggota Member

Tavip Budhy Prihanto

Pemimpin Divisi Business Risk Head of Business Risk Division

Anggota Member

Budi Aristianto

Pemimpin Divisi Bisnis Mikro Head of Micro Business Division

Anggota Member

Bimo Hascahyoadi

Pemimpin Divisi Usaha Menengah Head of Middle Business Division

Anggota Member

Andrianto Daru Kurniawan

Pemimpin Divisi Operasional Head of Operation Division

Anggota Member

Bambang Sutrisno


Sekretaris Secretary



Independensi Komite Kebijakan dan Risiko Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KKR menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Remuneration and Nomination Committee Independency In performing its duties and responsibilities, all members of KKR keep their independencies by not having financial, management, share ownership and/or family ties with the controlling shareholders, members of Board of Commissioners and/or Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan dan Risiko Rincian tugas dan tanggung jawab KKR diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/07/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KKR dan mencakup: 1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit BNI Syariah. 2. Menetapkan kebijakan dan strategi risk metrics dan indikatorindikator manajemen risiko yang digunakan. 3. Membangun mekanisme manajemen risiko di setiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) setiap unit. 4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan. 5. Menetapkan Overall Exposure Limit ditingkat perusahaan (bank wide). 6. Menetapkan sistem alokasi aktiva berisiko (risk asset) dan modal ke setiap unit bisnis. 7. Menetapkan dan menyetujui usulan kebijakan, sistem manajemen dan prosedur pembiayaan yang telah ada maupun yang baru. 8. Menetapkan dan menyetujui persetujuan khusus (exception) terhadap kebijakan dan prosedur yang dapat diberikan kepada nasabah dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan. 9. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan atas dasar laporan dari Divisi Risiko dan memberikan arahan khususnya yang berkenaan dangan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku. 10. Menetapkan portfolio/exposure/sectoral limit untuk masingmasing industri.

Duties and Responsibilities of Risk and Policy Committee The details of KKR’s duties and responsibilities is regulated in Board of Directors Decree No. KP/07/DIR/R/1/R dated June 21, 2010 as KKR Charter and include: 1. Identify every risk profile from BNI Syariah’s business unit activity

Rapat Komite Kebijakan dan Risiko Selama 2013, KKR telah melakukan 5 (lima) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk and Policy Committee Meetings In 2013, KKR has conducted 5 (five) meetings with the level of attendance as follow:

2. 3.

Implement risk metrics strategy and policy as well as risk management indicators. Develop risk mechanism in every risk type, including accountability and responsibility of every unit.

4.

Set up policy as well as strategy as anticipatory action if there is any exceed, violation or deviation from implemented limit.

5.

Set up Overall Exposure Limit at Company level (bank wide).

6.

Set up risk asset allocation system and capital to every business unit.

7.

Establish and approve the proposed policies, management system and financing procedures, both the existing and new ones.

8.

Establish and approve exception towards policy and procedure that may be provided to the customers by continuously maintaining financing quality. Improve financing policy and procedure referring to Risk Management Division as well as providing direction especially regarding compliance to applicable financing policy and procedure.

9.

10.

Implement sectoral limit/portfolio/exposure for each industry.

Rapat Komite Kebijakan dan Risiko Risk and Policy Committees Meeting Nama Name

Jabatan Position



Dinno Indiano


5

5



5

5

Page......

168-169


« « « « « « «

Rapat Komite Kebijakan dan Risiko Risk and Policy Committees Meeting Nama Name

Jabatan Position



Imam Teguh Saptono


5

5

Junaidi Hisom


5

5

Kukuh Rahardjo


5

5

Bambang Sutrisno


5

5

Zefri Ananta


5

5

Wahyu Avianto

Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis Head of Strategic Planning Division

5

5

Dade Dermawan


5

5

Jon Sujani Pasaribu

Pemimpin Divisi Recovery & Remedial Head of Recovery & Remedial Division

5

5

Juniar Mahameru


5

5

Bayi Rohayati

Pemimpin Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan Head of Legal, Compliance and Secretariat Division

5

5

Moh. Toyib

Pemimpin Divisi Tresuri & Internasional Head of Treasury & International Division

5

5



5

5

Budi Aristianto


5

5

Bimo Hascahyoadi


5

5



5

5

Bambang Sutrisno


5

5



Kegiatan Komite Kebijakan dan Risiko Sepanjang 2013, program kerja yang telah dilakukan oleh KKR adalah sebagai berikut: 1. Me-review kebijakan pembiayaan ritel dan kewenangan yang harus diputus Pejabat Pemutus Pembiayaan atas dasar masukan dari bisnis unit dan product owner. 2. Me-review kebijakan pembiayaan non ritel dan kewenangan yang harus diputus komite. 3. Me-review kebijakan pengelolaan pembiayaan oleh Divisi RRM baik ritel maupun non ritel. 4. Me-review kebijakan pembiayaan mikro dan kewenangan yang harus diputus pejabat pemutus pembiayaan. 5. Me-review kewenangan memutus kerugian operasional. 6. Me-review VaR dan SR Ideal. 7. Penyempurnaan mekanisme keputusan pembiayaan.

Risk and Policy Committee Activities Throughout 2013, the work plan which has been carried out by KKR is as follow: 1. Reviewed the retail financing policy and authorities which should be determined by the Financing Officer by referring to the suggestions from business units and product owners. 2. Reviewed the non retail financing policy and authorities which should be determined by the committee. 3. Reviewed the financing management policy by RRM Division, both for retail and non retail type. 4. Reviewed micro financing policy and authorities which should be determined by the financing officer. 5. Reviewed the authorities to determine the operational loss. 6. Reviewed the ideal VaR and SR. 7. Improvement of financing decision mechanism.

Komite Sumber Daya Manusia

Human Resources Committee

Susunan Komite Sumber Daya Manusia

Human Resources Committee Composition

Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) beranggotakan seluruh Direksi dan beberapa Pemimpin Divisi. Susunan anggota berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

The Human Resources (HR) Committee consist of all members of Board of Directors along with several Division Head. The members are composed based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated October 23rd, 2012 as the following:

Susunan Komite Sumber Daya Manusia Human Capital Committees Compositions Nama Name

Jabatan Position

Jabatan Position

Dinno Indiano


Ketua Chairman




Imam Teguh Saptono


Anggota Member

Junaidi Hisom


Anggota Member

Iwa Kustiwa

Pemimpin Divisi Human Capital Head of Human Capital Division

Anggota Member

Zefri Ananta


Anggota Member

Kukuh Rahardjo

Pimpinan Divisi Bisnis Ritel Head of Retail Business Division

Anggota Member

Budi Aristianto


Anggota Member



Anggota Member

Iwa Kustiwa



Page......

170-171


« « « « « « «

Independensi Komite Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KSDM menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Human Resources Committee Independency In carrying out its duties and responsibilities, all members of HR Committee maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia Rincian tugas dan tanggung jawab KSDM diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/05/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KSDM dan mencakup: 1. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen SDM yang meliputi 6 (enam) elemen kunci pengelolaan SDM, sebagai berikut: a. Perencanaan SDM b. Rekrutmen dan Seleksi c. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai d. Penilaian Prestasi dan Potensi Pegawai e. Manajemen Jalur Karir, dan f. Pengelolaan Sistem Penggajian dan Imbalan. 2. Memutus persetujuan atas usulan perencanaan SDM, baik usulan program rekrutmen dan seleksi, maupun program pelatihan dan pengembangan pegawai. 3. Mengevaluasi dan memutus persetujuan pelaksanaan program mutasi/rotasi/promosi untuk posisi-posisi jabatan strategis dan atau tenaga pimpinan BNI Syariah. 4. Memutus kebijakan dan rumusan mengenai budaya kerja BNI Syariah yang bersifat strategis. 5. Memutuskan hukuman dalam rangka penegakan disiplin. 6. Memutuskan kebijakan, standar dan pengelolaan kualitas layanan.

Human Resources Committee Duties and Responsibilities The details of duties and responsibilities of HR Committee is stipulated in Board of Directors Decree No. KP/05/DIR/R/1/R dated June 21st, 2010 as HR Committee Charter as the following: 1. Decide the improvement on human resource policies and management system which includes 6 (six) key elements of human resources management, as follows: a. HR Planning b. Recruitment and Selection c. Training and Development of Employees d. Evaluation on Achievement and Potencies of Employees e. Career Path Management, and f. Management of Salary System and Reward. 2. Decide the approval on HR planning proposal, whether for the proposed program of recruitment and selection or employee training and development programs. 3. Evaluate and decide on the approval of transfer/rotation/ promotion program for strategic positions and/or leaders of BNI Syariah. 4. Decide the formulation of policies and work culture of BNI Syariah, strategically. 5. Decide penalties to enforce discipline. 6. Decide on policies, standards and management of service quality.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KSDM meliputi 4 (empat) bidang sebagai berikut: 1. Melakukan pengelolaan staf kunci 2. Formulasi kebijakan dan pengelolaan disiplin 3. Formulasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia 4. Formulasi kebijakan dan pengelolaan layanan

Broadly speaking, the duties and responsibilities of HR Committes includes 4 (four) areas as follows: 1. Perform management of key staff 2. Formulation of policies and discipline management 3. Formulation of policies and human resources management 4. Formulation of policies and service management

Sedangkan pembagian tugas dan tanggung jawab KSDM secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Memastikan dilakukannya evaluasi kinerja terhadap staf-staf inti. 2. Memastikan reward dan punishment dibuat dan dilaksanakan dengan baik dalam me-review dan menyetujui sistem komunikasi internal pegawai. 3. Menyetujui dilakukannya survei kepuasan pegawai secara rutin, melakukan dan memberikan arahan atas tindakan perbaikan yang diperlukan. 4. Memastikan implementasi budaya kerja sesuai dengan corporate culture yang Islami. 5. Memastikan tidak adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi

Meanwhile, the detail of division of tasks and responsibilities of HR Committee as follows: 1. Ensure that performance evaluation on core staffs is carried out. 2. Ensures that reward and punishment are made as well as implemented in reviewing and approving employee internal communications systems. 3. Approve that employee satisfaction survey is done on a regular basis, while also conduct and provides direction for necessary actions on improvement. 4. Ensure that the implementation of corporate working culture is in accordance with the Islamic culture. 5. Ensure that the absence of various forms of discriminatory



dalam lingkungan kerja di BNI Syariah. 6. Me-review Manpower Plan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memutuskan kebijakan terbaik dalam menyelesaikan kekurangan maupun kelebihan pegawai. 7. Me-review training master plan dan memprioritaskan implementasinya. 8. Me-review pelaksanaan Succession Plan dan memilih kandidat yang akan dipromosikan, dimutasi, dirotasi atau diusulkan mengikuti pelatihan dan pengembangan. 9. Me-review dan menyetujui Individual Development Plan yang akan digunakan dalam penentuan kandidat promosi/mutasi/ rotasi/T&D. 10. Me-review dan menyetujui mutasi, rotasi, promosi, demosi, dan lain-lain. Me-review dan menyetujui Career Path Management tahunan dan me-review kemajuan yang dicapai. 11. Me-review dan menyetujui Career Path Management tahunan dan me-review kemajuan yang dicapai. 12. Menyetujui pendelegasian kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepada tingkatan yang sesuai. 13. Me-review dan menetapkan standar layanan. 14. Memantau dan menetapkan keputusan strategis terkait dengan peningkatan standar layanan. Rapat Komite Sumber Daya Manusia Selama 2013, KSDM telah melakukan 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

6.

7. 8.

9.

practices in in BNI Syariah working environment. Review Manpower Plan in both short-term and long-term, while also deciding best policy in overcoming employees’ shortage or excess issue. Review Training Master Plan and prioritizing its implementation. Review Succession Plan recommendation and select prospective candidate to be promoted, mutated, rotated or proposed to participate on training and development program. Review and approve Individual Development Plan in deciding promotion/demotion/rotation/T&D candidate.

10. Review and approve mutation, rotation, promotion, demotion and other HR programs. 11. Review and approve the annual Career Path Management and reviewing the progress. 12. Approve authority delegation on human resources management aspect to relevant level. 13. Review and implement service standards. 14. Monitor and implement strategic decision related to service quality improvement. Human Resources Committee Meetings During 2013, the HR Committee has conducted 13 (thirteen) meetings with the frequency and level of attendance as follows:

Rapat Komite Sumber Daya Manusia Human Capital Committees Meeting Nama Name

Jabatan Position



Dinno Indiano


13

13



13

13

Imam Teguh Saptono


13

13

Junaidi Hisom


13

12

Iwa Kustiwa


13

13

Zefri Ananta


13

13

Kukuh Rahardjo

Pimpinan Divisi Bisnis Ritel Head of Retail Business Division

13

12

Page......

172-173


« « « « « « «

Rapat Komite Sumber Daya Manusia Human Capital Committees Meeting Nama Name


Jabatan Position



Budi Aristianto


13

12



13

12

Kegiatan Komite Sumber Daya Manusia Sepanjang 2013, KSDM telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan reward, punishment dan kinerja. 2. Melakukan pengukuran kinerja cabang. 3. Menetapkan dan melakukan kebijakan kepegawaian. 4. Pemberian remunerasi dan mutasi.

Human Resources Committee Activities During 2013, the HR Committee has decided and set the following matters: 1. Established policies of reward, punishment and performance. 2. Performed branch performance measurement. 3. Established and conducted personnel policies. 4. Provided remuneration and transfer.

Komite Modal, Investasi dan Teknologi

Capital, Investment and Techonology Committee

Susunan Komite Modal, Investasi dan Teknologi Susunan anggota Komite Modal, Investasi dan Teknologi (KMIT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Capital, Investment and Techonology Committee Composition The member composition of Capital, Investment and Technology Committee (KMIT) is based on Board of Directors Decree No. KP/030/ DIR/R dated October 23rd, 2012 as follows:

susunan Komite Modal, Investasi dan Teknologi Capital, Investment and Techonology Committee Composition Nama Name

Jabatan Position

Jabatan Position

Junaidi Hisom

Direktur Keuangan dan Operasional

Ketua Chairman

Imam Teguh Saptono

Direktur Bisnis


Dinno Indiano

Direktur Utama

Anggota Member


Direktur Risiko dan Kepatuhan

Anggota Member

Supardi Najamuddin

Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik

Anggota Member

Moh. Toyib

Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional

Anggota Member

Joko Pramono

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Anggota Member

Juniar Mahameru

Pemimpin Divisi Bisnis Kartu

Anggota Member

Dade Dermawan

Pemimpin Divisi Product Management

Anggota Member

Budi Aristianto

Pemimpin Divisi Bisnis Mikro

Anggota Member

Adrianto Daru Kurniawan

Pemimpin Divisi Operasional

Anggota Member

Wahyu Avianto

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis


Finance and Operation Director

Business Director President Director

Head of Risk and Compliance Division Head of Communication and Logistic Division Head of Treasury and International Division

Head of Information and Technology Division Head of Card Business Division

Head of Product Managemen Division Head of Micro Business Division Head of Operational Division

Head of Strategic Planning Division



Independensi Komite Modal, Investasi dan Teknologi Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KMIT menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Capital, Investment and Techonology Committee Independency In carrying out its duties and responsibilities, all members of KMIT maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Modal, Investasi dan Teknologi Rincian tugas dan tanggung jawab KMIT diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/06/DIR/R/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KMIT dan mencakup: 1. Melakukan review pencapaian target pendapatan dan biaya (OPEX dan CAPEX), Penyempurnaan dan pengembangan kualitas kebijakan dan sistem manajemen penganggaran BNI Syariah yang efisien, efektif dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha. 2. Merekomendasikan keputusan strategis terutama dalam hal perubahan target maupun OPEX/CAPEX yang tidak/belum diakomodasi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). 3. Mengevaluasi pencapaian eksekusi rencana kerja unit, termasuk realisasi anggaran. 4. Merekomendasikan proses perubahan anggaran baik dalam bentuk redistribusi maupun realokasi terutama terhadap hal-hal yang menyangkut perubahan target dan strategi dalam rangka pencapaian kinerja. 5. Memastikan pengembangan sistem, pemeliharaan, prosedur standar operasional teknologi searah/konsisten dengan strategi bisnis (pengembangan master plan IT, updated master plan IT, penentuan standard service level). 6. Melakukan review dan diskusi atas permasalahan dukungan IT di segenap unit bisnis dengan bertindak sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi antar unit dan Service Level Agreement (SLA) yang belum terselesaikan. 7. Memastikan proses pengembangan/perubahan IT telah terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan user requirement (memonitor jadwal implementasi proyek dan pengembangan MIS). 8. Memastikan review dan persetujuan proyek IT yang berdampak besar terhadap alokasi keuangan BNI Syariah. 9. Mengantisipasi pelampauan/pelanggaran risiko teknologi dan penyimpangan pencapaian sasaran dengan menetapkan, menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan teknologi. 10. Melakukan review atas rencana pengembangan jaringan cabang yang berdampak pada kebutuhan biaya investasi.

Capital, Investment and Techonology Committee Duties and Responsibilities Details of duties and responsibilities of KMIT is stipulated in Board of Directors Decree KP/06/DIR/R/1/R dated June 21st, 2010 as KIMT Charter as the following: 1. Perform review on OPEX and CAPEX target achievement as well as refinement and development of BNI Syariah’s management budgeting system and policy quality that is efficient, effective and adaptive towards business environment progress.

Rapat Komite Modal, Investasi dan Teknologi Selama 2013, KMIT telah melakukan 1 (satu) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Capital, Investment and Techonology Committee Meetings During 2013, KMIT has conducted 1 (one) meeting with the frequency and level of attendance as follows:

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

Recommend strategic decision especially regarding Opex/ Capex target changes that has not been accommodated on the Business Plan. Evaluate working unit’s execution plan achievement, including budget realization. Recommend budget revision process both in form of redistribution or reallocation including several aspects related to changes on performance achivement strategy and target. Ensure operational technology system development, maintenance and standard operational procedure has conformed with busienss strategy (IT master plan, IT updated master plan and standard service level development). Perform review and discussion on IT support issue at every business unit and acting as intermediary on any dispute between working units as well as unsettled service level agreement. Ensure that IT transformation/development process has been properly coordinated by referring to user requirement (monitoring MIS project development and implementation schedule). Ensure that IT project review and approval that hold significant impact to BNI Syariah’s financial condition. Anticipate technology risk excess/violation and target achievement deviation by implementing and adjusting technology development policy and strategy.

10. Perform review on branch network development plans that hold significant impact on investment expense needs.

Page......

174-175


« « « « « « «

Rapat Komite Modal, Investasi dan Teknologi Capital, Investment and Techonology Committee Meetings Nama Name

Junaidi Hisom


Jabatan Position

Direktur Keuangan dan Operasional



1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

1

1

1

-

1

1

Finance and Operation Director Imam Teguh Saptono


Dinno Indiano



Direktur Risiko dan Kepatuhan Head of Risk and Compliance Division

Supardi Najamuddin

Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik Head of Communication and Logistic Division

Moh. Toyib

Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional Head of Treasury and International Division

Joko Pramono

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi Head of Information and Technology Division

Juniar Mahameru


Dade Dermawan


Budi Aristianto


Adrianto Daru Kurniawan

Pemimpin Divisi Operasional Head of Operational Division

Wahyu Avianto

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Head of Strategic Planning Division

Kegiatan Komite Modal, Investasi dan Teknologi Sepanjang 2013, KMIT telah memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritasi proyek teknologi informasi tahun 2013. 2. Klasifikasi/kriteria dan kewenangan proyek dalam rangka pelaksanaan IT Governance.

Capital, Investment and Technology Committee Activities During 2013, KMIT has decided and set the following matters: 1. 2.

Prioritization of information technology projects in 2013. Project classification/criteria and authority in accordace with implementation of IT Governance.



Komite Asset Liabilities Management

Asset Liabilities Management Committee

Susunan Komite Asset Liabilities Management Susunan anggota Komite Asset Liabilities Management (KALMA) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 23 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Asset Liabilities Management Committee Composition The member composition of Asset Liabilities Management Committee (KALMA) is based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated October 23, 2012 as follows:

Susunan Komite Asset Liabilities Management Asset Liabilities Management Committee Composition Nama Name

Jabatan Position

Jabatan Position

Dinno Indiano


Ketua Chairman

Junaidi Hisom





Anggota Member

Imam Teguh Saptono


Anggota Member

Moh. Toyib


Anggota Member

Kukuh Rahardjo


Anggota Member

Bambang Sutrisno


Anggota Member

Wahyu Avianto

Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Head of Financial Control Division

Anggota Member

Wahyu Avianto


Anggota Member

Dade Dermawan


Anggota Member

Bimo Hascahyoadi


Anggota Member

Juniar Mahameru


Anggota Member



Anggota Member

Budi Aristianto


Anggota Member

Moh. Toyib



Independensi Komite Asset, Liabilities, Management Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota KALMA menjaga independensinya dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Asset, Liabilities, Management Committee Independency In carrying out its duties and responsibilities, all members of KALMA maintain its independence by not having any relationship in terms of financial, management, shares ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Asset, Liabilities, Management Rincian tugas dan tanggung jawab KALMA diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KP/08/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 selaku Piagam KALMA dan mencakup:

Asset, Liabilities, Management Committee Duties and Responsibilities Details of duties and responsibilities of KALMA is stipulated in Board of Directors Decree KP/08/DIR/1/R dated June 21st, 2010 as KALMA Charter as the following:

Page......

176-177


« « « « « « «

1. Menetapkan tujuan dan sasaran Komite Asset, Liabilities, Management (KALMA) BNI Syariah serta merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan. 2. Memberikan petunjuk pengelolaan aset dan kewajiban BNI Syariah. 3. Menetapkan dan menjaga jumlah alat likuid sesuai kebutuhan likuiditas dan ketentuan Bank Indonesia. 4. Menjaga keseimbangan penggunaan dana dengan sumber dana. 5. Menetapkan kebijakan penempatan dana baik melalui money market maupun capital market. 6. Menganalisis struktur neraca dan mengkaji semua risiko yang muncul dari exposure yang dimiliki oleh BNI Syariah berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. 7. Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap: posisi simpanan dan pinjaman, posisi valuta asing, profit sharing, nilai tukar valuta asing dan profitabilitas BNI Syariah. 8. Menghitung cost of fund dan menetapkan profit sharing, giro, tabungan dan deposito. 9. Menetapkan internal Funds Transfer Price (FTP).

1.

Implement BNI Syariah KALMA Committee’s target and objectives as well as formulating necessary strategy and policy.

2.

Provide BNI Syariah’s asset and liabilities management guidance Implement and preserving liquid asset number referring to liquidity requirement and Bank Indonesia Regulation. Preserve fund utilization balance with the fund resource.

Rapat Komite Asset Liabilities Management Selama 2013, KALMA telah melakukan 8 (delapan) kali pertemuan dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Asset Liabilities Management Committee Meetings During 2013, KALMA has conducted 8 (eight) meetings with the frequency and level of attendance as follows:

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

Implement fund placement policy through money or capital market. Analyze balance sheet structure and reviewing every occured risk from existing exposure owned by BNI Syariah in form of credit, market and liquidity risks. Evaluate economy indicators prospect and development as well as analyzing saving and financing, foreign exchange position and profitability of BNI Syariah. Calculate cost of funds and implementing current accounts, saving and time deposit profits sharing. Implement internal Fund Transfer Price (FTP).

Rapat Komite Asset Liabilities Management Asset Liabilities Management Committee Meetings Nama Name

Jabatan Position



Dinno Indiano


8

8

Junaidi Hisom


8

7



8

6

Imam Teguh Saptono


8

8

Moh. Toyib


8

8

Kukuh Rahardjo


8

7

Bambang Sutrisno


8

7



Rapat Komite Asset Liabilities Management Rapat Komite Asset Liabilities Management Nama Name


Jabatan Position



Wahyu Avianto

Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Head of Financial Control Division

8

8

Wahyu Avianto


8

8

Dade Dermawan


8

8

Bimo Hascahyoadi


8

7

Juniar Mahameru


8

1



8

7

Budi Aristianto


8

5

Moh. Toyib


8

8

Kegiatan Komite Asset, Liabilities, Management Sepanjang 2013, KALMA telah memutuskan dan menetapkan halhal sebagai berikut: 1. Menetapkan tarif pembiayaan Emas iB Hasanah. 2. Menetapkan tarif pembiayaan multifinance. 3. Menetapkan tarif pembiayaan griya khusus (regional). 4. Me-review nisbah produk dana dan tarif pembiayaan. 5. Menetapkan kewenangan: a. Tarif khusus pembiayaan multifinance b. Tarif khusus pembiayaan komersil c. Pembiayaan produktif ritel d. Pemberian nisbah spesial 6. Penyampaian kondisi internal kepada Direksi dan anggota KALMA berupa: a. Likuiditas BNI Syariah; b. Perkembangan Pembiayaan dan DPK; c. Perkembangan 50 (lima puluh) Nasabah dominan; d. Perkembangan komposisi deposito; e. Perkembangan nilai tukar; f. Perkembangan posisi devisa neto; g. Perkembangan yield realisasi pembiayaan; h. Perkembangan yield realisasi tresuri;

Asset, Liabilities, Management Committee Activities During 2013, KALMA has decided and set the following matters: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Set the financing rates of iB Hasanah Gold. Set the financing rates of multifinance. Set the specific TVC financing rates (regional). Reviewing the ratio of product funds and financing rates. Set the authorities of: a. Special rate of multifinance financing b. Special rate of commercial financing c. Retail product financing d. Granting of special ratio Informed the Board of Directors and members of KALMA regarding internal conditions such as: a. Liquidity of BNI Syariah; b. Development of financing and TPF; c. Development of 50 (fifty) dominant customers; d. Development of deposit’s composition; e. Development of exchange rate; f. Development of net foreign exchange position; g. Development of yield realization in financing; h. Development of yield realization in treasury;

Page......

178-179


7.

Penyampaian kondisi eksternal kepada Direksi dan anggota KALMA berupa: a. Kondisi BI rate; b. Inflasi; c. Nilai tukar; d. Cadangan devisa; e. Porsi bagi hasil bank pesaing;

7.

« « « « « « «

Informed the Board of Directors and members of KALMA regarding external conditions such as: a. BI rate conditions; b. Inflation; c. Exchange rate; d. Foreign exchange reserves; e. Share of profit sharing with bank competitors;

Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pihak Bank dengan publik serta menjaga keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga berperan penting untuk memastikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan telah mematuhi prinsip GCG. Fungsi Sekretaris Perusahaan di BNI Syariah dijalankan oleh Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik berdasarkan SK Direksi No. KP/030/DIR/R tanggal 29 Oktober 2012 sesuai dengan fungsi pokok dari Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik. Atas dasar ini Bank telah menunjuk dan mengangkat Supardi Najamuddin sejak 3 Januari 2013 berdasarkan SK Direksi No. KP/038/DIR/R.

Corporate Secretary Corporate Secretary serves to facilitate communication between the Bank and the public as well as maintaining information disclosure. Corporate Secretary also plays an important role to ensure the Board of Directors and the Board of Commissioners or other stakeholders that the company has complied with the principles of good corporate governance. Corporate Secretary at BNI Syariah is carried out by Head of Communication, Network and General Affairs Division based on Board of Directors Decree No. KP/030/DIR/R dated October 29th, 2012 in accordance with the basic functions of the Communication, Network and General Affairs Division. On this basis, the Bank has appointed Supardi Najamuddin since January 3rd, 2013 based on Board of Directors Decree No. KP/038/DIR/R.

Profil Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik – Supardi Najamuddin Warga Indonesia kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, 4 Oktober

Profile of Head of Communication, Network and General Affairs Division – Supardi Najamuddin Indonesian citizen born in Bulukumba, South Sulawesi, October 4, 1970. Appointed as the Head of Communication, Network and General Affairs Division since January 3rd, 2013. He holds a Master degree in Management from the Graduate Studies Program, University of Indonesia in Islamic Banking (2007). Prior to his current position, he has holds several positions, among others, as the Branch Manager of South Jakarta (2010), GM of Finance and Operations (2011), and GM of Communication, Network and Logistics (2012).

1970. Dipercaya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik sejak 3 Januari 2013. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia Program Studi Perbankan Syariah (2007). Berbagai posisi yang pernah dijabat sebelumnya antara lain sebagai Branch Manager Jakarta Selatan (2010), GM Keuangan dan Operasional (2011), dan GM Komunikasi, Jaringan dan Logistik (2012). Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sebagai komunikasi perusahaan maka Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik selaku unit komunikasi perusahaan antara lain mencakup: 1. Memastikan penyelenggaraan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku; 2. Menyusun, mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi komunikasi secara keseluruhan. 3. Mengkomunikasikan setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders yang berkaitan dengan kondisi Bank; 4. Membina hubungan baik dengan pihak lain untuk meningkatkan citra dan bisnis Bank; 5. Menjalankan fungsi komunikasi eksternal kepada publik dan media; 6. Mengelola dan melaksanakan fungsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Duties and Responsibilities of Head of Communication, Network and General Affairs Division The Head of Communication, Network and General Affairs Division as the communication unit of the company, performed the duties and responsibilities among others, include: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ensure that the Bank is in compliance with prevailing rules and regulations as well as Articles of Association; Prepare, manage and coordinate the implementation of communications strategy, as a whole; Communicate any information required by stakeholders related to the Bank’s condition; Foster good relations with others to improve the Bank’s image and business; Perform external communications functions to the public and media; Manage and perform the Corporate Social Responsibility function;



7. Menjalankan komunikasi internal bersama-sama dengan Divisi SDM; 8. Menyiapkan bahan komunikasi Direksi seperti newsletter dan pidato Direksi; 9. Menyusun laporan profil risiko reputasi; 10. Melaksanakan fungsi protokoler Direksi atau Dewan Komisaris pada setiap kegiatan eksternal yang dihadiri oleh Direksi/ Dewan Komisaris. Pelaksanaan Tugas Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, selama 2013 Pemimpin Divisi Komunikasi Jaringan dan Logistik selaku unit komunikasi perusahaan telah melakukan kegiatan: 1. Menyelenggarakan kegiatan media visit. 2. Menyelenggarakan kegiatan media gathering. 3. Mendokumentasikan kegiatan Direksi. 4. Melaksanakan program CSR. 5. Mendukung kegiatan yang terkait marketing communication . 6. Mengendalikan risiko reputasi. 7. Menanggapi complaint yang masuk. 8. Mengelola website dan jejaring sosial terkait dengan prinsip keterbukaan informasi sekaligus sebagai penanganan pengaduan. 9. Menyelenggarakan komunikasi internal terkait BOD Message, buletin internal yang disebut sebagai Corporate News, serta information board. 10. Mendampingi kegiatan eksternal Direksi.

7.

Perform internal communications with the Human Resources

8.

Division; Prepare communication materials such as newsletters and

speeches of Board of Directors; 9. Compose the reputation reports of risk profile; 10. Implement the protocol functions of Board of Directors or Board of Commissioners on any external events attended by Board of Directors/Board of Commissioners. Implementation of Duties In accordance with the duties and responsibilities, during 2013 Head of Communication, Network and General Affairs Division as corporate communication unit has performed the following activities: 1. Organized media visit. 2. Organized media gathering. 3. Documented the Board of Directors’ activities. 4. Implemented CSR programs. 5. Supported activities related to marketing communication. 6. Controlled reputation risk. 7. Respond to incoming complaints. 8. Manage website and social networking related to the principles of information disclosure which also applies as complaint handling. 9. Conducted internal communications related to BOD Message, internal bulletin referred to as Corporate News, as well as the information board. 10. Accompanied the Board of Directors during their external events.

Audit Intern Fungsi audit intern dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebuah unit setingkat divisi yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Utama. Melalui SPI, Direksi dapat memperoleh data/informasi yang independen untuk menilai dan mengevaluasi berbagai kegiatan operasional serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Internal Audit Internal audit function is carried out by the Internal Audit Division (SPI), a division-level unit that reports directly to the President Director. Via SPI, the Board of Directors may obtain independent data/ information to assess and evaluate various operational activities, thus making the necessary corrective measures.

Berdasarkan Ketetapan Organisasi No. MAR/SMR/039-00/2012 tanggal 26 -11-2012 fungsi pokok dari Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan Audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang telah di-review oleh Dewan Komisaris dan disetujui oleh Direktur Utama atas aktivitas/unit/sumber daya BNI Syariah, termasuk perusahaan/organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku dan disetujui oleh Direktur Utama. 2. Melaksanakan audit sesuai permintaan Direksi, Komisaris atau sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu objek atau peristiwa yang diduga mengandung indikasi terjadinya fraud.

Under the Organization Decree No. MAR/SMR/039-00/2012 dated November 26th, 2012, principal functions of the Internal Audit Unit are as follows: 1. Implement Audit in accordance with the Annual Audit Plan that has been reviewed by the Board of Commissioners and approved by the Board of Directors on the activity/unit/resource of BNI Syariah, including the company/organization with authority in accordance with prevailing laws and regulations and approved by the President Director. 2. Carry out an audit under the demand of Board of Directors and Board of Commissioners or as a follow-up on general audit results on an object or event suspected to contain any fraud.

Page......

180-181


3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan, risiko dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektifitas Satuan Pengawasan Intern serta tersedia sumber daya yang memadai.

3.

« « « « « « «

Provide internal consulting services to BNI Syariah to add value and improve the quality control, management, risk and corporate governance as long as not affecting the independency and objectivity of the Internal Control Unit while the resources are sufficient.

struktur dan formasi satuan pengawas internal Structure and Formation of Internal Control Unit direktur utama President director

pemimpin divisi

satuan kerja kepatuhan compliance Desk

Division head

manajer kordinator audit cabang dan internal kontrol Manager coordinator of branch audit and internal control

manager pengawas internal control internal control supervision manager

1 Auditor madya cabang Branch associate auditor

Auditor madya associate auditor

manajer quality control & pengembangan Quality control & development manager

7 analis internal control internal control analyst

Auditor Auditor

7

3 Auditor Auditor

1 analis analyst

3

1

1 asisten assistant

internal control kantor pusat head office internal controller

1

asisten assistant

1

3 internal control cabang branch internal controller

Striving for Hasanah 49

Laporan Tahunan 2013 Annual Report


Hingga Desember 2013, SPI memiliki 79 pegawai dan sejak tahun 2013 SPI membawahi 49 Branch Internal Controller (BIC) dan 3 Head Office Internal Controller (HOIC) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan di semua kantor cabang reguler dan beberapa divisi. Dalam menjalankan tugasnya, SPI berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama dengan Komite Audit dan auditor eksternal.

As of December 2013, SPI has 79 employees and oversees 49 Branch Internal Controller (BIC) along with 3 Head Office Internal Controller (HOIC) since 2013 which are responsible to inspect all regular branches and some other divisions. In performing its duties, SPI coordinated with various parties, especially with the Audit Committee and external auditors.

Piagam Audit Intern Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) No. KP/207/DIR, Rencana Kerja SPI tahun 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, serta BPP Satuan Pengawasan Intern BNI Syariah. Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Internal Audit Charter Internal Audit carries out its duties and responsibilities based on the Internal Audit Charter of Internal Control (SPI) No. KP/207/DIR ,SPI Work Plan in 2013 approved by the President Director, Internal Control Unit BPP of BNI Syariah. Internal Audit Charter is established by the President Director and approved by the Board of Commissioners as guidance in carrying out the duties and responsibilities in a transparent, competent, objective and independent way so that it can be accounted for and accepted by all parties concerned.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern Sesuai dengan Piagam Audit SPI, tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana audit dan konsultasi periodik. 2. Melaksanakan kegiatan audit dan konsultasi sesuai dengan rencana audit dan konsultasi. 3. Melaporkan realisasi rencana audit dan konsultasi tahunan setiap semester kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan. 4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan. 5. Menyampaikan laporan hasil audit yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. 6. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern BNI Syariah untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap internal control, governance process dan risk management. 7. Melakukan audit investigasi dan/atau audit forensik apabila diperlukan atau jika terjadi dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. 8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap triwulan. 9. Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 10. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit dan menyampaikan kepada Bank Indonesia melalui Direksi.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Unit In accordance with the Audit Charter of SPI, its duties and responsibilities are as follows: 1. Formulate periodical audit and consultancy plan. 2. Implement audit and consultancy activities by referring to the audit and consultancy plan. 3. Report annual audit and consultancy plan realization to the President Director and Board of Commissioners with notification to the Director that supervises compliance.

11. Mengajukan anggaran tahunan untuk tahun yang berikutnya dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris setiap semester dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi kepatuhan.

4.

5.

6.

Formulate audit result report and submit the report to the President Director and Board of Commissioners with notification to the Director that supervises compliance. Submit audit result report regarding sharia principle compliance to the Sharia Supervisory Board.

Provide consultancy service to BNI Syariah’s internal to provide added-value and improvement to the internal control, governance and risk management process. 7. Perform investigatory and/or forensic audit if considered necessary or if there is any fraud and authority abuse potential. 8. Monitor audit follow-up and report to the President Director and Board of Commissioners quarterly. 9. Immediately report every audit result that is predicted may interfere the bank’s business sustainability to the President Director and Board of Commissioners. 10. Prepare Audit Result Principal and Implementation Report as well as submitting the report to Bank Indonesia through the Board of Directors. 11. Propose Annual Budget for next year and report its realization to the President Director and Board of Commissioners in every semester with notification to the Director that supervises compliance.

Page......

182-183


« « « « « « «

12. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. 13. Menyusun program untuk mengevaluasi dan penjaminan mutu kegiatan audit yang dilakukan. 14. Melaksanakan pendidikan secara berkelanjutan bagi segenap auditor sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas auditor. 15. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi audit internal dan pelaksanaan audit eksternal.

12. Formulate written policy and procedure as guideline for the Internal Auditor in implementing his/her duties. 13. Formulate program to evaluate audit activity and quality control implemented. 14. Conduct continuous coaching for several Auditors by referring to the competencies required to enhance auditors’ quality.

Profil Pemimpin Satuan Pengawasan Intern

Profile of Head of Internal Audit Division

Zefri Ananta, CIA, CFE. Beliau ditunjuk sebagai Pemimpin SPI pada 8 Oktober 2010 untuk bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sebelumnya beliau adalah Pemimpin Kelompok Pengembangan Sistem Satuan Pengawasan Intern PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Riwayat pendidikan beliau antara lain mencakup lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994) dan Program Studi Industri Kecil Menengah di Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian (2003).

Zefri Ananta, CIA, CFE. Appointed as Head of SPI on October 8, 2010 to report directly to the President Director. Prior to his current position, he was the Group Head of Internal Control Unit Development System of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. His educational background includes, among others, a graduate of the Faculty of Economics, University of Indonesia (1994) as well as Small and Medium Industries Program in the Post Graduate School of Agricultural Institute (2003).

Komposisi dan Kualifikasi/Sertifikasi Audit Internal Guna lebih meningkatkan kompetensi sumber daya dan objektivitas hasil audit, SPI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program pelatihan berkelanjutan auditor internal. Pada tahun 2013 SPI memiliki 75 auditor, 2 analis serta 2 asisten dengan posisi dan sertifikasi sebagai berikut:

Composition and Qualification/ Internal Audit Certification To further improve the resources competence along with the objectivity of audit results, SPI enrolled their auditors in training programs both external and internal training, seminars/workshops and also prepared the auditors to join the ongoing internal auditor training program. In 2013, SPI has 75 auditors, 2 analysts and 2 assistant with the following positions and certifications:

15. Partner with the Audit Committee in implementing internal audit function as well as external audit implementation.

Komposisi dan Kualifikasi/Sertifikasi Audit Internal Composition and Qualification/ Internal Audit Certification Posisi

Jumlah Auditor Number of Auditor

Sertifikasi Internal Audit Internal Audit Certification

Position

Pemimpin SPI

1

CIA, CFE

Head of SPI

Manager Koordinator

1

-

Auditor Madya

11

CFE

Auditor

10

-

Auditor

HOIC

3

-

HOIC

BIC

49

-

BIC

Analis

2

-

Analyst

Asisten

2

-

Assistant

Jumlah Pegawai

79

Coordinator Manager Middle Auditor

Total Employees



Pelaksanaan Tugas Selama tahun 2013 Satuan Pengawasan Intern (SPI) BNI Syariah mempunyai rencana kerja dan hasil realisasi kegiatan audit sebagai berikut:

Duties Implementation During 2013, the Internal Audit Unit (SPI) of BNI Syariah performed their duties based on the composed work plan, and the actual results of audit activities are as follows:

Rencana kerja dan hasil realisasi kegiatan audit Audit Activities Plan and Realization Posisi

Rencana Audit 2013 2013 Auidt Plan

Realisasi Audit 2013 2013 Audit Realization

Cabang

61

60

Branch

Divisi

12

8

Division

Tindak Lanjut

-

11

Follow-up

Lainnya

1

11

Others

Tematik

-

1

Thematic

Position

Tindak Lanjut Manajemen atas Hasil Audit Management Follow-up on Audit Result Temuan Audit 2013

Realisasi Audit 2013 2013 Audit Realization

2013 Audit Findings

Temuan Awal

7.800

Early Findings

Selesai

5.002

Done

Jatuh Tempo

2.412

Maturity

Belum Jatuh Tempo

386

Not yet Matured

Audit Eksternal Auditor eksternal ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka keperluan audit tahun buku 2013, Dewan Komisaris dibantu dengan Komite Audit telah menunjuk secara langsung Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (afiliasi PwC) untuk menjadi auditor eksternal terhadap pelaporan kinerja keuangan untuk tahun buku 2013.

External Audit The external auditor is appointed to perform financial audit as well as to provide an independent and objective opinion about the fairness, appropriateness and compliance of company's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and prevailing regulations. For audit purposes in fiscal year of 2013, the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has directly appointed Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Partners (an affiliate of PwC) to be the external auditors on the report of financial performance for the fiscal year of 2013.

Tahun 2013 merupakan tahun kedua bagi auditor eksternal yang ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BNI Syariah dengan total besaran jasa audit sebesar Rp525.937.500. Hasil audit tahun buku 2013 menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain jasa audit keuangan, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada BNI Syariah.

2013 is the second year for the appointed external auditor to audit the annual financial statements of BNI Syariah with Rp525,937,500 as its total payment for audit services. The audit results of the fiscal year of 2013 has stated that the company's financial statements are fairly stated based on accounting principles generally accepted in Indonesia. Public Accountant Tanudiredja, Wibisana & Partners did not perform any other financial services for BNI Syariah.

Page......

Sistem Pengendalian Internal

184-185


« « « « « « «

Internal Control System

Sistem pengendalian internal BNI Syariah mengacu pada Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan khususnya perbankan syariah. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal BNI Syariah adalah: 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

The internal controling system of BNI Syariah referes to Bank Indonesia and best practices in the banking industry, especially sharia banking. Broadly speaking, this system also refers to the international framework published by Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission. Referring to the framework, the implementation of internal control system in BNI Syariah is:

2.

2.

Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis. 3. Penerapan four eyes principle atau komite dalam proses 4. 5.

keputusan pembiayaan. Implementasi Whistleblowing System (WBS) dan komunikasi aktif di setiap level manajemen. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.

1.

3. 4. 5.

Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors. Conducting tightly attached supervision in stages that in each business process. Implementation of four eyes principle or committee in the process of financing decisions. Implementation of Whistleblowing System (WBS) and active communication on all management levels. Monitoring on internal and external audit follow-up which reported periodically.

Evaluasi terhadap Efektivitas Pengendalian Internal

Evaluation on the Effectiveness of Internal Control

Berdasarkan hasil audit/review terhadap kegiatan operasional internal perusahaan dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BNI Syariah secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan seperti yang telah dijabarkan di laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI selama tahun 2013.

Based on the audit/review results of the company's internal operations along with other audit, it can be concluded that the internal control of BNI Syariah is already sufficient, effective and efficient, in general. Some improvements have been made to overcome the weaknesses as described in the audit report conducted by SPI during 2013.

Selain itu, auditor eksternal ditunjuk untuk melakukan kajian ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Review ekstern SPI Bank BNI Syariah terhadap fungsi audit intern tahun 2013 dilakukan oleh KAP Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. dan Rekan. Berdasarkan hasil review audit ekstern tersebut, secara umum fungsi audit intern SPI Bank BNI Syariah telah sesuai dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).

In addition, the external auditor is appointed to review the standard implementation of Bank's internal audit function along with the implementation of risk management in utilization of information technology, at least once for every 3 (three) years. External review of SPI on Bank BNI Syariah on internal audit function in 2013 was conducted by CPA Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. and Partners. Based on the review, in general, the internal audit function of SPI in Bank BNI Syariah is in accordance with SPFAIB (Bank’s Internal Audit Function Implementation Standard).



Fungsi Kepatuhan Compliance Function

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkahlangkah yang bersifat (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh BNI Syariah kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Compliance function is series of preventive activities or strategies to ensure that every business activity, policy, system and procedure implemented by BNI Syariah has complied to Bank Indonesia Regulation and other applicable regulations, including Sharia Principle for Sharia Commercial Bank, as well as ensuring Bank’s compliance towards commitment made by BNI Syariah to the Bank Indonesia and/or other supervisory authorities.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BNI Syariah yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dalam hal ini Direktur Risiko dan Kepatuhan. Fungsi utama Satuan Kerja Kepatuhan antara lain adalah: 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi. 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 dated January 12th, 2011 regarding Compliance Function Implementation on Commercial Bank, PT Bank BNI Syariah Compliance Unit has been established, that is directly responsible to the Director that supervises compliance function in this regard, Risk and Compliance Director, with the main function of Compliance Unit as follows: 1. Formulate strategies to encourage Compliance Culture establishment in every bank’s business activity at every organization level. 2. Perform identification, measurement, monitoring and mitigation on compliance risk by referring to Bank Indonesia Regulation regarding risk management implementation on commercial bank. 3. Assess and evaluate the bank’s policy effectiveness, adequacy and conformity with applicable regulations.

pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bank umum. 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah. 5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 2013 Selama tahun 2013, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia

4.

Perform review and/or recommend policy, regulation, system or procedure update and refinement owned by the Company to be conformed with applicable regulation including sharia principle for Sharia Commercial Bank.

5.

Perform several efforts to ensure that the policy, regulation, system and procedure as well as business activity of the bank has complied to Bank Indonesia Regulation and applicable regulations. Peform other assignments related to compliance function.

6.

Implementation of Compliance Function in 2013 During 2013, the Compliance Unit has conducted the following activities: 1. Bank Indonesia Regulation compliance including following

Page......

186-187


yang meliputi: a. Kecukupan pemenuhan modal minimum (KPMM) b. Tingkat kesehatan bank c. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Kualitas Aktiva (PKA) dibandingkan terhadap PKA yang wajib dibentuk d. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atas pihak terkait dan tidak terkait e. Non Performing Financing (NPF) Netto Rupiah dan Valas f.

2.

3.

aspects: a. Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) b. Bank’s soundness level c. Quality Asset Allowance adequacy (PKA) as compared to the PKA which must be established d. Legal Lending Limit (LLL) for related and unrelated parties

Posisi Devisa Netto (PDN) Rupiah dan Valas

g. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas Identifikasi risiko kepatuhan yang mungkin timbul, antara lain meliputi: a. Banyaknya teguran tertulis dari pihak eksternal (Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain) b. Denda oleh pihak eksternal (Bank Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Departemen Keuangan, dan lain-lain) c. Penutupan Operasional oleh Bank Indonesia d. Penghentian kegiatan kliring sementara e. Jumlah internal fraud Identifikasi jumlah nilai nominal potential loss atau kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan SOP internal

« « « « « « «

2.

3.

e. Net Non Performing Financing (NPF) Rupiah dan Foreign Currency f. Net Foreign Exchange Position (NOP) of Foreign Currency and IDR g. Statutory Reserves (GWM) of Rupiah and Foreign Currency Identification of compliance risks that may arise, including: a. The number of written warning from an external party (Bank Indonesia, Financial Transactions Reports Analysis Centre, Finance Ministry, etc.) b. Fines by external parties (Bank Indonesia, Financial Transactions Reports Analysis Centre, Finance Ministry, etc.) c. Operation Shutdown by Bank Indonesia d. Temporary Termination of clearing activities e. The number of internal fraud Identification on total nominal value of potential loss/damage due to non-compliance with the provisions of an internal SOP.

Mitigasi Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan yang dimaksud, Satuan Kerja Kepatuhan BNI Syariah telah melakukan serangkaian program/ kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:

Mitigation of Compliance Risk Compliance risk arises when a bank does not comply with the regulations of Bank Indonesia or any other prevailing rules and regulations. To prevent any non-compliance in question, the Compliance Unit of BNI Syariah has conducted a series of programs/ activities in the form of mitigation activities which are as follows:

1. Melakukan pemantauan secara bulanan terhadap risiko kepatuhan yang melekat pada risiko bank yaitu terkait:

1.

Conduct monthly monitoring on compliance risks attached to the bank's risks which are related to:



Aspek pembiayaan a. Kualitas Aktiva Produktif yaitu Non Performing Financing (NPF) netto di bawah 5% (lima persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

Financing aspect a. Assets Quality or gross Non Performing Financing (NPF) is below 5% of cfm. Bank Indonesia Regulation No.7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy and Bank Indonesia Regulation No. 13/3/PBI/2011 regarding Bank’s Supervision Follow-up Action and Status Implementation.

NPF BNI Syariah Tahun 2013 2013 BNI Syariah NPF Nilai NPF NPF Value 5,90 4,90 3,90 2,90 1,90

1,25%

1,32%

0,98%

1,13%

JAN

FEB

MAR

APR

1,77%

1,54%

1,43%

1,59%

1,49%

1,38%

1,25%

1,16%

MEI

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOV

DES

0,90 0

Berdasarkan data NPF di atas, selama tahun 2013 BNI Syariah selalu menjaga tingkat pembiayaan bermasalah dibawah 5% (lima persen).

Based on the NPF data above, during 2013, BNI Syariah has managed to keep the level of non performing financing under 5% (five percent).

b.

Penyisihan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) memenuhi minimum 100% (seratus persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b.

Allowance for Earning Assets Quality Formation (PPAP) meets the minimum 100% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 13/3/ PBI/2011 regarding Quality Asset Allowance adequacy for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

PPAP PPAP

Jumlah PPAP Total PPAP 103,0

102,6%

102,5

101,8%

102,0

101,7%

101,5

100,8%

101,0 100,5

100,0%

100,0%

JAN

FEB

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

AGST

SEP

OKT

NOV

DES

100,0 99,5 99,0 98,5 0 MAR

APR

MEI

JUN

JUL

Page......

188-189


c.

d.

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait di bawah 10% (sepuluh persen) dan pihak tidak terkait di bawah 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang BMPK untuk Bank Umum. Selama periode tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.

Aspek likuiditas, dengan memantau indikator: a. Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) minimum 8% (delapan persen) cfm. PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

c.

d.

« « « « « « «

Legal Lending Limit (LLL ) for related parties under 10% and third parties under 20% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 regarding amendment of Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 regarding LLL for Commercial Bank. During 2013, there were no violations or exceedances of LLL.

Liquidity aspects, with monitoring on indicators: a. Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) of 8% cfm. Bank Indonesia Regulation No.7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy for Commercial Banks Based on Sharia Principles and Bank Indonesia Regulation No. 13/3/PBI/2011 regarding Bank’s Supervision Follow-up Action and Status Implementation.

KPPM BNI Syariah Tahun 2013 2013 BNI Syariah KPPM Nilai KPPM KPPM Value 20,00

17,92%

18,00 16,00

14,89%

16,74%

17,15%

16,62%

16,46%

16,29% 15,6%

14,50%

14,00

13,26%

13,26%

MAR

APR

12,65%

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0 JAN

b.

FEB

MEI

Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah minimum 5% dan Valas minimum 1% (satu persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 tentang GWM dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

JUN

b.

JUL

AGST

SEP

OKT

NOV

DES

Rupiah Minimum Statutory Reserves (GWM) of 5% and the minimum Foreign Currency of 1% cfm. Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 regarding amendment of Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 regarding GWM in Rupiah and Foreign Exchange Currency for Commercial Bank that operates based on sharia principle.



GMW Rupiah BNI Syariah BNI Syariah GMW Rupiahs GWM GWM

5,25

5,20%

5,20 5,15

5,13%

5,10

5,16% 5,10%

5,10%

5,09%

5,08%

MAR

APR

MEI

5,10%

5,10%

5,10%

5,10%

5,10%

SEP

OKT

NOV

DES

5,05 5,00 4,95 4,90 0 JAN

FEB

JUN

JUL

AGST

GMW Valas BNI Syariah BNI Syariah GMW Valas GMW GMW 10,00

9,31%

9,00 8,00 7,00

8,42%

8,08%

6,12%

7,35% 6,52%

5,90%

6,00 5,00

6,88%

6,24%

5,92%

4,70%

4,00

3,45%

3,00 2,00 1,00 0 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

Aspek Pasar, dengan memantau indikator: 1. Posisi Devisa Netto (PDN) maksimum tertinggi net open position 20% (dua puluh persen) cfm. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOV

DES

Marketing Aspect, with monitoring on indicators: 1. Net Open Position (NOP) maximum of 20% cfm. PBI No. 12/10/ PBI/2010 regarding Third Amendment of PBI No. 5/13/PBI/2003 regarding Net Open Position on Commercial Bank.

Page......

190-191


« « « « « « «

PDN BNI Syariah BNI Syariah PDN Nilai PDN PDN Value 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 11,79%

12,00 10,00 8,00 6,00

5,70%

5,51%

5,66%

4,47%

FEB

MAR

APR

5,32%

6,08%

8,32%

7,94%

9,83%

7,81% 5,99%

4,00 2,00 0 JAN

MEI

JUN

JUL

AGST

SEP

OKT

NOV

DES

2. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga kualitas pelaporan memenuhi kelengkapan materi, akurasi dan tepat waktu antara lain terkait pelaporan ke Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan yang bersifat publikasi.

2.

Monitor the reporting obligation by maintaining reporting quality through material completeness, accuracy and timely manners such as regarding the to reports disclosed to Bank Indonesia and Financial Transactions Reports Analysis Centre as well as published reports.

3. Melakukan Uji Kepatuhan melalui media checklist sheet dalam proses pemberian pembiayaan dan pengadaan barang serta jasa yang menjadi kewenangan memutus Direksi.

3.

Perform compliance test through media checklist sheet on products and sevices procurement and financing provision process that become the authority of BOD.

4. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap Divisi/ Unit/Satuan/Cabang BNI Syariah, baik ketentuan dari Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan dari otoritas yang berwenang dan tindak lanjut pengkinian Standar Operasional Prosedur terkait dengan ketentuan baru tersebut.

4.

Perform socialization of new regulation to Division/Unit/ Branches of BNI Syariah, on both Bank Indonesia or other authorities regulations as well as follow-up and SOP update regarding the new regulations.

5.

5.

Cooperate with Risk Management Unit at BNI Syariah to monitor and ensure SOP availability and update as the main reference for every organizational unit.

Bekerja sama dengan Unit Manajemen Risiko BNI Syariah untuk memonitor dan memastikan ketersediaan dan pengkinian SOP yang menjadi acuan di masing-masing unit organisasi.



Batas Maksimum Penyaluran Dana Financing Limit

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/ PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), BNI Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia secara teratur dan tepat waktu. Dalam hal ini, Pelaporan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) telah disampaikan pada Bank Indonesia pada 16 Juli 2013.

As regulated at Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit, BNI Syariah is obliged to periodically and timely disclose Financing Limit to Bank Indonesia. In regard, the Financing Limit to Bank Indonesia which refers to Bank Indonesia Regulation No. 7/13/PBI/2005 regarding Legal Lending Limit Report has been submitted to Bank Indonesia on July 16, 2013.

Penyaluran dana dilakukan berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/ PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Selama tahun 2013, BNI Syariah senantiasa mematuhi ketentuan BMPD dan keputusan pembiayaan terhadap Nasabah Pihak Terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

The funding was carried out based on the ability of Bank's capital and refers to the Bank Indonesia Regulation No. 7/13/PBI/2005 regarding Minimum Capital Adequacy for Sharia Bank while also paying attention portfolio diversification. During 2013, BNI Syariah always complies with the regulation of Lending Limit and financing decision on Related Customers which decided independently withouth any intervention.

Batas Maksimum Penyaluran Dana Financing Limit Penyaluran Dana

Jumlah Nominal (dalam jutaan Rupiah) Nominal Value (in million Rupiah)

Financing Limit

Pihak Terkait

135.107

Related Party

Pihak Tidak Terkait

270.215

Unrelated Party

- Penyaluran Terbesar per Nasabah

- Largest Financing per Customer

Page......

192-193


Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

« « « « « « «

Financial and Non-Financial Transparency

Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BNI Syariah menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik dalam rangka. Laporan keuangan dan non keuangan BNI Syariah telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia.

In order to meet the of financial and non-financial transparency in accordance with Bank Indonesia, BNI Syariah provide quantitative and qualitative information in a timely, accurate, relevant and adequately disclosed to the public in order. The financial and non-financial statements of BNI Syariah have been prepared and presented with appropriate procedures, type and scope and have been submitted to other parties as stipulated by Bank Indonesia.

Selama tahun 2013, transparansi kondisi keuangan BNI Syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari: 1. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdapat pada laporan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia serta dalam laporan tahunan secara tepat waktu. 2. Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di surat kabar nasional. 3. Mengirimkan laporan Consolidated Financial Statement (CFS) kepada Bank Indonesia untuk kemudian dimuat dalam homepage

During 2013, the financial transparency of BNI Syariah is implemented in the following form of activities: 1. Formulated and disclosed financial report in timely manners, which contained in quarter publication report to Bank Indonesia and annual report. 2. Disclosed Quarter Financial Statement Publication at National newspaper. 3. Delivered Consolidated Financial Statements (CFS) to Bank Indonesia to be later uploaded to Bank Indonesia’s homepage.

Bank Indonesia. Sedangkan transparansi kondisi non keuangan yang telah diwujudkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BNI Syariah dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun TV, radio dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BNI Syariah. 2. Pengaduan Nasabah BNI Syariah dapat dilakukan dengan menghubungi call centre 500046, atau melalui kantor cabang/ kantor pusat BNI Syariah serta melalui Whistle Blowing System (WBS). Atas pengaduan Nasabah yang dilakukan baik melalui call centre 500046 maupun melalui kantor cabang/kantor pusat BNI Syariah akan dikelola oleh divisi operasional, sedangkan pengaduan melalui WBS akan dikelola oleh divisi Enterprise Risk Management untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah. 3. Kepatuhan kecukupan pelaporan internal BNI Syariah sangat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BNI Syariah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal. 4. Pengelolaan sistem manajemen informasi BNI Syariah telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Meanwhile, the transparency of non financial condition is actualized by BNI Syariah in the following form of activities: 1. Implementation of BNI Syariah’s product information disclosure through printed media such as leaflet/brochure/promotional banner and electronic media such as advertisement on TV Station, Radio and Internet as well as supported by BNI Syariah’s easily accessed website. 2. BNI Syariah’s customers’ complaint may be filed by contacting call centre 500046, or through BNI Syariah branch/head office as well as Whistleblowing System (WBS) mechanism. Regarding the customers’ complaints submitted through both the call centre 500046 or BNI Syariah’s Branch/Head Office will be managed by Operational Division, while customers’ complaints received through WBS will be managed by Enterprise Risk Management Division to be later followed-up referring to Customers’ Complaints procedure and mechanism. 3. BNI Syariah internal reporting adequacy compliance has already complied with several criteria implemented by Bank Indonesia. BNI Syariah holds comprehensive internal reporting supported by reliable Management Information System. 4. BNI Syariah Management Information System management has been supported by competent Human Resources.



Pendapatan Dana Non Halal dan Penggunaannya Non-Halal Income Proceeds

Sesuai dengan Surat Edaran BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BNI Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

In accordance with the Circular Letter of BI No.12/13/DPbS dated April 30th, 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Syariah Banks and Syariah Business Unit, BNI Syariah is obliged to disclose their non-halal income proceeds through annual reports of GCG implementation.

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BNI Syariah antara lain terdiri dari: 1. Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (penalty)

The non-halal income which becomes the source of social funds for BNI Syariah, among others, consist of the following: 1. Income raised from late fee (penalty) of installment payment or other penalties associated with the inter-bank transactions with third parties. 2. Social funds raised from current account received by the Bank from placement on conventional banks. 3. Social funds came from social commissions, fees, or in any other form of income in addition to Bank’s partner other than income which entitled as management provisions.

2. 3.

4.

pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga. Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional. Dana sosial yang berasal dari komisi, fee, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Pendapatan non halal, zakat dan infaq selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

4.

Income raised from closing the account before maturity.

Non-halal income, alms and infaq during 2013 are as follows:

Pendapatan non halal, zakat dan infaq Non-halal income, alms and infaq Program

Nominal Nominal

Saldo Dana Kebajikan 2012

Rp78.000.000

Balance of Benevolent Fund in 2012

Infaq dan Sadaqah

Rp121.000.000

Infaq and Sadaqah

Denda

Rp240.000.000

Fine

Pendapatan Non Halal

Rp121.000.000

Non-Halal Income

Jumlah

Rp560.000.000

Total

Saldo Dana Kebajikan 2013

Rp428.000.000

Balance of Benevolent Fund in 2013

Programs

Page......

194-195

Transparency of Financial and Non Financial Condition Non-Halal Income Proceed Implementation of APU & PPT Buy Back Shares and Buy Back Obligation Risk Management System Legal Disputes Code of Conduct Whistleblowing System Information Disclosure

Penggunaan Dana Non Halal selama tahun 2013 yang dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) BNI Syariah, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

« « « « « « « « «

Detail use of Non-Halal Fund during 2013 managed by Alm Management Unit (UPZ) of BNI Syariah is as follows:

Laporan Penggunaan Dana Non-Halal Report of Non-Halal Fund Realization Tanggal Date

Kategori Category

11/01/13

Pendidikan Education

Pengadaan tas sekolah anak School bag provision

12,600,000

23/01/13

Bencana Disaster

Bantuan korban banjir bekasi Relief for Bekasi flood victim

10,000,000

25/01/13

Bencana Disaster

Bantuan bencana banjir jakarta Relief for Jakarta flood victim

10,000,000

19/04/13

Kesehatan Health

Anggaran Kegiatan Layanan Kesehatan Car Free Day Budget for health care activity at Car Free Day

15,000,000

22/05/13


Program Drop Box Drop Box Program

19,200,000

11/06/13


Bantuan pembangunan PPSDMS Relief for PPSDMS development

25,000,000

13/06/13

Kesehatan Health

Rangkaian kegiatan milad Series of anniversary activities

25,000,000


Total Penggunaan Total Realization

Nominal (Rp) Nominal (Rp)

116,800,000

Laporan Penggunaan Dana Denda Report of Fine Proceeds Realization Tanggal Date

Kategori Category

25/01/13


30/01/13

Bencana Disaster

Pelaksanaan bantuan masjid dan banjir mikro Makassar Relief for mosque and flood disaster from Makassar micro branch

9,940,000

20/02/13

Bencana Disaster

Reimburse bantuan air bersih Reimburse of clean water relief

3,250,000


Bantuan pengadaan tas School bag provision


10,000,000




Kategori Category



22/02/13

Dakwah Da’wah

Bantuan pembangunan Masjid Baitul Muttaqin Relief for Baitul Muttaqin mosque development

5,000,000

25/02/13

Dakwah Da’wah

Bantuan pembangunan Masjid Aceh Relief for Aceh mosque development

5,000,000

25/02/13

Dakwah Da’wah

Bantuan kegiatan Lomba Al Quran Relief for Al Quran contest

27/02/13

Dakwah Da’wah

Pembuatan Kolam Pembersih Masjid Development of mosque cleaning pool

3,011,000

19/03/13

Dakwah Da’wah

Kegiatan Donor Darah Cabang Tasikmalaya Blood donor in Tasikmalaya branch

5,000,000

19/03/13


Bantuan pendidikan Educational relief

5,000,000

21/03/13

Dakwah Da’wah

Cabang Jember Jember branch

04/04/13

Bencana Disaster

Bantuan Korban banjir Relief for flood victims

3,200,000

26/04/13

Dakwah Da’wah

Bantuan pembangunan masjid Relief for mosque development

2,500,000

26/04/13

Dakwah Da’wah


3,000,000

26/04/13

Dakwah Da’wah


4,000,000

14/05/13

Dakwah Da’wah

Bantuan Masjid Al Kamal Relief for Al Kamal mosque

14/05/13

Dakwah Da’wah

Bantuan Shalat Senter indonesia Relief for Indonesia Shalat Center

5,000,000

28/05/13

Dakwah Da’wah

Tabligh Akbar Tabligh Akbar

7,000,000

29/05/13

Kesehatan Health

Program layanan kesehatan Health care programs

10,000,000

19/06/13

Dakwah Da’wah

Bantuan masjid landmark Relief for landmark mosque

5,000,000

19/06/13

Dakwah Da’wah

Bantuan masjid Relief for mosque

3,000,000

19/06/13

Dakwah Da’wah

Cabang jember Jember branch

9,950,000

19/06/13


Bantuan sekolah Relief for school

5,000,000

19/06/13


Cabang Sukabumi Sukabumi branch

5,000,000

20/06/13

Dakwah Da’wah

Bantuan masjid Daarul a'maal Relief for Daarul A’maal mosque

6,000,000

21/06/13

Dakwah Da’wah

Bantuan TPQ Relief for TPQ

5,000,000

11/07/13

Kesehatan Health

Bantuan Rumah Sakit Pegawai JKS Relief for JKS employee hospital

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Page......

196-197


« « « « « « « « «


Kategori Category



20/11/13

Dakwah Da’wah

Dana Pembangunan Masjid BRI Fund for BRI mosque development

2,000,000

20/11/13

Dakwah Da’wah

Bantuan Dana Untuk Renovasi Paud&Tpa Fund relief for PAUD & TPA renovation

2,000,000

05/12/13

Kesehatan Health

Bantuan Dana pengobatan rawat jalan Fund relief for outpatient treatment

4,000,000

19/12/13

Kesehatan Health

Kegiatan Business Review Business review activity

4,933,700

24/12/13

Dakwah Da’wah

Pemindahan Ke 100812656 Simsem Divisi DBR Transfer to 100812656 SIMSEM of DBR division

65,540,000 238,324,700

Total Penggunaan Total Realization

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Funding for Social Activities Dana

Zakat Pegawai

Tanggal Date

Nominal Nominal

Bencana/Disaster

161.865.000

Dakwah/Preach

5.569.999

Kemanusiaan/Humanity

80.843.300

Kesehatan/Healthcare

76.039.000

Pemberdayaan Ekonomi/Economic Empowerment

12.200.000

Pendidikan/Education

Zakat Perusahaan

Infaq

Funding

Employees’ Zakat

1.429.260.000

Qurban/Sacrifices

2.500.000

Bencana/Disaster

107.249.185

Dakwah/Preach

487.462.000

Kemanusiaan/Humanity

45.851.725


507.234.000

Pemberdayaan Ekonomi/Economic Empowerment

505.289.000


268.422.000

Bencana/Disaster

53.060.500

Dakwah/Preach

462.405.200


22.650.000


149.600.000

Company’s Zakat

Infaq



Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding

Perkembangan produk dan layanan perbankan yang semakin kompleks, berpotensi meningkatkan peluang penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk meminimalisir penyalahgunaan perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank wajib melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT), guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul, antara lain risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional dan risiko konsentrasi.

The development of increasingly complex banking products and services is likely to increase the chance of banking institution to be misused as a means of money laundering and terrorism funding. To minimize the abuse on banking as means of money laundering and terrorism funding, the Bank shall implement the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU and PPT Program) in order to mitigate various risks that may arise, among others, legal risk, reputation risk, operational risk and concentration risk.

Untuk itu, BNI Syariah berkomitmen untuk menerapkan Program

As such, BNI Syariah is committed to implement Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding on an ongoing basis by referring to the prevailing regulation, among other Act No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, Act No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding, Act No. 14/27/PBI/2012 on Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding for Commercial Banks, and other regulations related to Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan, dengan mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku, antara lain UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme lainnya. Sehubungan dengan perubahan ketentuan APU & PPT sebagaimana diatur dalam PBI APU & PPT, UU Pendanaan Terorisme dan SEBI APU & PPT, BNI Syariah telah menyusun dan menyempurnakan: 1. Kebijakan Program Penerapan APU & PPT; 2. Pedoman Pelaksanaan Program APU & PPT; 3. Action Plan Penerapan Program APU & PPT 2013-2016.

In regard to the amendment of APU and PPT as stipulated in the Regulation of APU and PPT, Terrorism Financing Act and SEBI APU & PPT, BNI Syariah has developed and revised: 1. Policy of APU & PPT Implementation Program; 2. Guidelines to Implement APU & PPT Program; 3. Action Plan of APU & PPT Implementation Program 2013-2016.

Penerapan Program APU & PPT secara efektif, efisien dan terstruktur dilakukan dengan mengacu pada Kebijakan Penerapan APU & PPT BNI Syariah yang paling kurang mencakup 5 (lima) pilar penerapan Program APU & PPT, yaitu: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait APU & PPT, yaitu antara lain: a. Persetujuan atas kebijakan penerapan program APU & PPT; b. Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU & PPT;

Application of APU & PPT Program have been done effectively and efficiently in a structured manner by referring to the Implementation Policy of APU & PPT of BNI Syariah which consist of at least 5 (five) pillars, namely: 1. Active Supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors were carried out in accordance with the prevailing rules and regulations which relevant to APU & PPT, among other: a. Approval on the implementation of APU & PPT programs; b. Supervision over the implementation of the Board of Directors’ responsibilities on the implementation of APU & PPT;

Page......

198-199


2.

c. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU & PPT; d. Dan sebagainya. Kebijakan dan Prosedur Sejalan dengan perubahan ketentuan terkait APU & PPT, BNI Syariah telah menyusun dan menyempurnakan Pedoman pelaksanaan program APU PPT Bank memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. Permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial Owner;

2.

c. Ensure that the Bank has policies and procedures for APU & PPT programs; d. Many others. Policies and Procedures

In line with changes in the relevant provisions of APU and PPT, BNI Syariah develop and refine the implementation of the Guidelines APU load PPT Bank policies and procedures, which shall at least include: a. Request on information and document; b. Beneficial Owner; c. Document verification; d. Simplified CDD; e. Closing the relationship and rejection of transaction; f. Provision regarding high risk area and PEP; g. Implementation of CDD by third parties; h. Updating and monitoring; i. Cross Border Correspondent Banking; j. Fund transfer; k. Document management; and l. Report to PPATK.

c. Verifikasi dokumen; d. CDD yang lebih sederhana; e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi; f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. Pengkinian dan pemantauan; i. Cross Border Correspondent Banking; j. Transfer dana; k. Penatausahaan dokumen; dan l. Pelaporan kepada PPATK. 3.

Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern terkait penerapan program APU PPT antara lain dilakukan dengan audit internal oleh satuan kerja audit intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU PPT di BNI Syariah.

3.

Internal Control The internal control system related to the implementation of PPT APU among others, is implemented with internal audit by the internal audit unit to ensure the effectiveness of APU PPT program in BNI Syariah.

4.

Sistem Informasi Manajemen Untuk mendukung penerapan program APU PPT, BNI Syariah berkomitmen untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

4.

Information Management System To support the implementation of APU PPT, BNI Syariah is committed to develop an information management system that could effectively identify, analyze, monitor and report the characteristics of the transactions performed by the Customers.

5.

Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Untuk mencegah penggunaan Bank sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, BNI Syariah menyelenggarakan pelatihan APU PPT secara

5.

Human Resources and Training To prevent the utilization of Bank as an instrument of money laundering and/or terrorist funding, BNI Syariah held the PPT APU training on an ongoing basis to employees, especially those with duties and responsibilities directly related with the implementation of APU PPT program.

berkesinambungan kepada pegawai Bank, terutama yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung berkaitan dengan penerapan program APU PPT.

« « « « « « « « «



Buy Back Shares dan Buy Back Obligation Buy Back Shares and Buy Back Obligation

Buy back shares atau buy back obligation adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2013 BNI Syariah tidak melakukan transaksi buy back shares atau buy back obligation.

Buy back shares or buy-back obligation is an effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by buying back the shares or bonds with payment procedure carried out in accordance with prevailing regulations. During 2013, BNI Syariah did not perform any transaction of buy back shares or buy back obligation.

Page......

Sistem Manajemen Risiko

200-201


« « « « « « « « «

Risk Management System

Sistem manajemen risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, memantau dan mengendalikan penerapan penanganan risiko, serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko. Pengelolaan risiko di BNI Syariah mencakup seluruh lingkup aktivitas usaha BNI Syariah berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi usaha dengan pengelolaan risikonya.

Risk management system is a structured and systematic guidance in identifying, measuring, mapping, and developing alternative risk management, monitoring and controlling the application of risk management, and reporting the implementation of risk management. The risk management in BNI Syariah covers the entire scope of business activities based on the need to balance the business function with its risk management.

BNI Syariah berusaha membangun kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif untuk dapat memberikan informasi dini kepada Bank tentang adanya potensi risiko dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah mengacu pada regulasi nasional maupun internasional yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan Islamic Financial Services Board (IFSB).

BNI Syariah tried to build the framework of risk management system along with integrated and comprehensive internal control structure to provide early information to the Bank regarding any potential risk which then lead to sufficient measures in mitigating the risk impact. The implementation of risk management within BNI Syariah refers to both national and international regulation namely Bank Indonesia Regulation regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit as well as official documents issued by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and Islamic Financial Services Board (IFSB).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kebijakan manajemen risiko di BNI Syariah memuat beberapa ketentuan mendasar, yaitu: 1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. 2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. 3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. 4. Penetapan penilaian peringkat risiko. 5. Penyusunan rencana darurat (contigency plan) dalam kondisi

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 13/23/PBI/2011 dated November 2nd, 2011 regarding Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, risk management policy at BNI Syariah comprises of several fundamental regulations, such as: 1. Risk implementation related to banking products and services.

6.

terburuk. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Secara struktural, kegiatan manajemen risiko BNI Syariah berada dalam wilayah tanggung jawab Direktur Risiko dan Kepatuhan yang membawahi Satuan Kerja Manajemen RIsiko yakni Divisi Enterprise Risk Management. Divisi Enterprise Risk Management bertindak

2. 3. 4. 5. 6.

Implementation of risk management assessment method and infomation system utilization. Risk limit and tolerance limit implementation. Establishment of risk rating assessment. Contingency Plan for worst condition formulation. Internal control system implementation regarding risk managament practice.

Structurally, risk management activity of the Company becomes part of Risk and Compliance Director duties that supervises Risk Management Unit such as Risk Management Division. The Risk Management Division independently acts towards other divisions/



secara independen terhadap divisi/unit yang menjalankan fungsi bisnis/operasional maupun fungsi audit serta tidak mengambil keputusan operasional.

units carrying business/functional functions as well as audit function and does not take operational decision.

Kebijakan dan Prosedur BNI Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). Kebijakan Umum Manajemen Risiko menggunakan landasan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan fungsi, tanggungjawab, organisasi serta proses-proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta sistem informasi manajemen risiko.

Policies and Procedures BNI Syariah has a risk management policy as stipulated in the

Penerbitan Buku Pedoman Perusahaan atau Standard Operating Procedure (SOP) merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko yang akan muncul dilingkup BNI Syariah. Penerbitan SOP ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara khusus Satuan Kerja Manajemen Risiko juga telah mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dalam sebuah BPP manajemen risiko yang telah diselaraskan dengan peraturanperaturan regulator maupun praktik terbaik.

The publication of Standard Operating Procedure (SOP) is one way to mitigate the risks that would arise within BNI Syariah. The publication of this SOP serves as a written rule used by other units in carrying out the duties and functions. In particular, the Risk Management Unit has also set its systems and procedures for the implementation of risk management within a risk management BPP that has been aligned with prevailing regulations and best practices.

Identifikasi Risiko Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/ PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa BNI Syariah wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko yang mencakup: 1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 4. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 5. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. 6. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Risk Identification In accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/23/ PBI/2011 dated November 2, 2011 regarding the Implementation of Risk Management Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit article 5, paragraph 2 stated that BNI Syariah shall apply risk management for 8 (eight) types of risks including: 1. Credit Risk is the risk caused by the failure of customers or other parties in fulfilling their obligation to the bank in accordance with the agreement. 2. Market Risk is the risk of balance position and administrative account due to changes of market price, among others in form of changes in values of assets that can be sold or rent.

Risk Management General Policy (KUMR). The Risk Management General Policy uses a foundation that has been set by Bank Indonesia and other provisions relating to the functions, responsibilities, organization and processes of identification, assessment, measurement, monitoring and control, and risk management information system.

3.

Liquidity Risk is the risk due to Bank’s inability to fulfill its obligation on maturity date from source of cash funding and/ or high quality current asset which can be collaterized, without affecting Bank’s activity as well as financial condition.

4. Operational Risk is loss risk caused by less appropriate internal process, internal process failure, human error, system failure and/or occurance of external events that may affect Bank’s operational. 5. 6.

Legal Risk is risk caused by stakeholders’ trust degradation encouraged by negative perception towards the Bank. Reputation Risk is risk due to decreasing stakeholders’ trust caused by negative perception about the Bank.

Page......

202-203


7.

8.

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

Selain itu BNI Syariah juga harus menerapkan manajemen risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi namun belum diperhitungkan dalam penilaian risiko. Penjelasan mengenai kedua jenis risiko adalah sebagai berikut: 1.

2.

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

7.

Strategic Risk is caused by inappropriateness in decison making and/or strategic decision implementation as well as failure in anticipating business environment transformation.

8.

Compliance Risk, is caused by the Bank when not complying and/or implement law and other applicable regulations as well as Sharia Principle.

« « « « « « « « «

In addition, BNI Syariah must also implement risk management for Rate of Return Risk and Equity Investment Risk which have not been accounted in risk assessment. Explanation on both type of risks are as follow: 1.

2.

Rate of Return Risk is risk occured caused by changes on return rate paid by the Bank to the customers, encouraged by changes on return rate received by the Bank from fund financing that may affect Bank’s Third Party Fund customers behavior. Investment Risk is risk occured caused by the Bank has to also bear financed customers’ business loss on the profit and loss sharing based financing scheme.

Key Risk Indicators Key Risk Indicators akan memberikan kemampuan untuk monitor secara berkelanjutan guna memberikan tanda-tanda peringatan awal dari perkembangan risiko yang tidak dapat ditoleransi diantara pengukuran risiko dan control periodic sebagai upaya untuk pengembangan Key Risk Indicators.

Key Risk Indicators Key Risk Indicators will provide the ability to continuously monitor for any signs of early warning from risk development which could not be tolerated among risk assessment and control periodic as means to improve Key Risk Indicators.

Key Risk Indicators, dikenal juga sebagai Early Warning Sistem (EWS), adalah suatu alat yang digunakan sebagai indikator bagi perusahaan untuk dapat membantu memonitor risiko-risiko utama (key risk) yang didapatkan dari suatu proses Risk Self-Assesment (RSA). Key Risk Indicators BNI Syariah pada tahun 2013, sebagai berikut:

Key Risk Indicators, also known as Early Warning System (EWS) is used as an indicator to monitor key risks gained from Risk SelfAssesment (RSA) process. Key Risk Indicators of BNI Syariah in 2013 are as the following:

Key Risk Indicators Key Risk Indicators Risiko Risk

Indikator Utama Risiko

Key Risk Indicators

Risiko Kredit Credit Risk

-

Kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan Non Performing Financing (NPF) - Besarnya coverage yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi - Tingkat konsentrasi pembiayaan

-

- -

- -

Risiko Pasar Market Risk

Perubahan nilai tukar Cover risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran Value at Risk (VaR).

- -

Financing quality indicated by Non Performing Financing (NPF) The scale of coverage established, the restructuring financing Financing concentration level Changing exchange value Risk cover on forex transactions by applying Value at Risk (VaR) measurement method.



Key Risk Indicators Key Risk Indicators Risiko Risk

Indikator Utama Risiko

Key Risk Indicators

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Kecukupan rasio Secondary Reserve - - Tingkat Financing to Deposit Ratio - Kemampuan dalam mengakses pasar uang dan pasar modal.

- - -

Secondary Reserve Ratio adequacy Financing to Deposit Ratio Level Ability to access money market and capital market

Risiko Operasional Operational Risk

- -

Perubahan nilai tukar Cover risiko atas transaksi valuta asing dengan menggunakan metode pengukuran Value at Risk (VaR).

- -

Self assessment on company risk potential Actual losses due to operational risk

Risiko Hukum Legal Risk

-

Besarnya gugatan pihak ketiga atas BNI Syariah yang berpotensi menimbulkan kerugian bank.

-

The scale of third party lawsuit to BNI Syariah which are likely to lead to the bank’s loss.

Risiko Reputasi Reputation Risk

- -

Pemberitaan negatif di media massa Tngkat komplain nasabah

- -

Negative publicity in mass media Customer complaint level

Risiko Stratejik Strategic Risk

-

Pencapaian target-target perusahaan atas sasaran dan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan

-

Achievement of the company targets on business goals and strategies set by the company

Risiko Kepatuhan Compliance Risk

-

Berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Bank atas ketentuan yang berlaku.

-

Number of infringements commited by the Bank on the applicable provisions

Risiko Imbal Hasil Rate of Return Risk

-

Tingkat bagi hasil kepada nasabah BNI Syariah dibandingkan dengan industri.

-

Profit sharing level to BNI Syariah customers compared to the industry

Risiko Investasi Investment Risk

-

Belum dilakukan pengukuran yang disebabkan kebijakan BNI Syariah yang belum memberikan pembiayaan berbasis profit and loss sharing.

-

Not yet assessed, which is caused by BNI Syariah policy of not yet provided profit and loss sharing based financing scheme.

Profil Risiko Pada tahun 2013, BNI Syariah telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk secara konsolidasi. Komponen Profil risiko terdiri dari Risiko Inheren, Sistem Pengendalian Risiko dan Risiko Komposit. Berikut ini hasil penilaian Profil Risiko BNI Syariah posisi Desember 2013:

Risk Profile In 2013, BNI Syariah has assessed the risk profile on quarterly basis which was submitted to Bank Indonesia and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in consolidation. The Risk Profile components consist of Inherent Risk, Risk Control System and Composite Risk. Below is the assessment on Risk Profile of BNI Syariah as of December 2013:

Page......

204-205


« « « « « « « « «

Profil Risiko Risk Profile penilaian profil risiko posisi 31 desember 2013 Risk Profile Assessment as of December 31, 2013 risiko Melekat Inherent Risk

Jenis Risiko Risk Type

sistem pengendalian risiko Risk Management System

skor bobot Skor x bobot Score Weight Score x Weight

tingkat risiko skor bobot Skor x bobot Risk Level Score Weight Score x Weight

72,71

rendah ke sedang

tingkat risiko Risk Level

risiko komposit Composite Risk

Kredit credit porto. pembiayaan funding portfolio

rendah

porto. Tresuri & International 97,46 TRASURY & INTERNATIONAL PORTF 74,05

30,00

22,22

rendah ke sedang 82,50

30,00

24,75

memadai

rendah ke sedang

pasar MARKET

72,60

15,00

10,89


15,00

11,25

memadai

rendah ke sedang

likuiditas liquidity

67,59

15,00

10,14

sedang

80,00

15,00

12,00

memadai

rendah ke sedang

operasional operational

62,96

12,50

7,87

sedang

75,00

12,50

9,38

memadai

rendah ke sedang

hukum legal

90,00

7,50

6,75

rendah

82,92

7,50

6,22

memadai

rendah

reputasi reputation

74,25

7,50

5,57


7,50

6,09

memadai

rendah ke sedang

stratejik strategic

68,00

7,50

5,10

sedang

84,58

7,50

6,34

memadai

rendah ke sedang

kepatuhan compliance

90,96

5,00

4,55

rendah

77,08

5,00

3,85

memadai

rendah

100,00

73,08

rendah ke sedang

100,00

79,89

memadai

rendah ke sedang

predikat risiko bank secara keseluruhan bank overall risk rating



profil risiko triwulanan Quarterly Risk Profile

Tingkat Risiko Risk Level

Maret March

Juni June

September September

Desember December

Rendah ke Sedang

Rendah ke Sedang

Rendah ke Sedang

Rendah ke Sedang

Low to Moderate

Low to Moderate

Low to Moderate

Low to Moderate

77,74

75,15

73,43

73,08

Dari hasil penilaian profil Risiko Desember 2013, risiko komposit untuk BNI Syariah berada pada predikat “Rendah ke Sedang” dengan predikat inheren risk yaitu “Rendah ke Sedang” dengan sistem pengendalian riisko berpredikat “memadai”.

From the assessment on Risk Profile as December 2013, the composite risk for BNI Syariah is at the level “Low to Moderate” with inherent risk on “Low to Moderate” and risk controlling system of “satisfactory”.

Budaya Risiko Untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien diperlukan budaya risiko agar nilai-nilai dan persepsi manajemen dan pegawai terhadap risiko sama dan sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan budaya risiko manajemen dan pegawai BNI Syariah wajib: 1. Memelihara kredibilitas perusahaan melalui praktik bisnis yang sehat, menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan nasabah, pemegang saham serta masyarakat. 2. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan prinsip syariah 3. Berperilaku sesuai dengan budaya perusahaan dan sesuai dengan Kode Etik Insan BNI Syariah. 4. Memegang teguh prinsip rahasia perusahaan dan rahasia jabatan 5. Mengembangkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud 6. Menjalankan aktivitas dan kegiatan usaha berlandaskan pada visi dan misi BNI Syariah serta mengacu pada rencana usaha (business plan) yang telah ditetapkan. 7. Mengacu pada risiko BNI Syariah sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang optimal sehingga terbentuknya reputasi perusahaan yang baik. 8. Menjunjung tinggi keterbukaan yang bertanggung jawab sesuai dengan praktik GCG 9. Peka terhadap lingkungan dan tanggap terhadap kebutuhan seluruh stakeholder.

Risk Culture For effective and efficient implementation of Risk Management, a risk culture is needed to make sure that the values and perception of risks between management and employees are the same and also act as the glue that unified all human resources to gain the initial objective. In order to maintain and improve the risk culture, management and employees of BNI Syariah are obliged to:

Penerapan budaya risiko ini telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh pihak manajemen dan seluruh pegawai BNI Syariah agar terciptanya penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien.

The implementation of the risk culture has been carried out by management and all employees of BNI Syariah to support the implementation of effective and efficient risk management.

1.

Maintain the credibility of the company through healthy business practices, highly uphold the trust bestowed by customers, shareholders and public.

2.

Work based on prudent and sharia principles.

3.

Behave in accordance with the corporate culture and Code of Conduct of all members of BNI Syariah. Firmly adhere to the confidential principle of the company and position. Develop compliance and anti fraud culture. Perform business activities based on vision and mission of BNI Syariah as well as referring to initial business plan.

4. 5. 6.

7.

8. 9.

Refer to the risk of BNI Syariah in accordance with prevailing provisions to support optimal performance of the company, thus creating well-respected company. Highly uphold responsible disclosure in accordance with the principle of GCG practices. Susceptible towards environment and responsive towards stakeholders’ needs.

Page......

206-207


« « « « « « « « «

Sumber Daya Manusia yang Memadai Peranan penting dalam mengelola risiko adalah meningkatkan kompetensi pegawainya.Salah satu kunci sukses pelaksanaan fungsi manajemen risiko adalah risk awareness. BNI Syariah senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) kepada seluruh unit kerja dan karyawan. Beberapa metode yang telah ditempuh BNI Syariah untuk meningkatkan risk awareness adalah dengan melakukan workshop dan pelatihan-pelatihan manajemen risiko dari tingkat analis hingga top management baik di lingkungan BNI Syariah maupun di luar linkungan BNI Syariah.

Sufficient Human Resources It is important for the company to improve its risk management by increasing the competency of its employees. One of the key success in the implementation of risk management function is risk awareness. BNI Syariah always socialized its risk management to create risk awareness to all working units and employees. Among several methods used by BNI Syariah to increase the risk awareness is by conducting workshop and trainings on risk management from analyst to top management level within BNI Syariah and external parties of BNI Syariah.

Demi terciptanya sumber daya manusia yang memadai dan untuk memenuhi ketentuan regulator, BNI Syariah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko. Kewajiban Sertifikasi Manajemen risiko bagi pegawai BNI Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia untuk aset di bawah Rp10 triliun.

In order to create proper human resources along with compliance on regulator, BNI Syariah also enrolls their employees in the risk management certification test. The risk management certification test is a competency assessment process in Risk Management. Obligation for employees to take the Risk Management Certification still refers to Bank Indonesia Regulation for assets below Rp10 trillion.

Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Level

Jumlah Pegawai yang Wajib Memiliki SMR Total Employees Obliged to own SMR

Level 1

468

Level 2

Jumlah Pegawai yang Telah Memiliki SMR Total Employees Owned SMR

%

Description

361

77

Level 1

270

189

70

Level 2

Level 3

77

43

56

Level 3

Level 4

21

8

38

Level 4

Level 5

4

2

50

Level 5

Jumlah

840

603

72

Total

Jumlah pegawai yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 840 pegawai atau meningkat sebesar 65,58% dari pegawai yang wajib memiliki SMR pada tahun 2012. Peningkatan jumlah tersebut, disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai di tahun 2012 untuk memenuhi ekspansi bisnis. Dari sebanyak 840 pegawai, sebanyak 72% telah memenuhi syarat dan sisanya masih terus diikutsertakan dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Total employees that must take the Risk Management Certification as of December 31, 2013, is amounted to 840 employees or increased by 65.58% from employees required to own SMR in 2012. The increase is mainly due to the increased number of employees in 2012 to accomodate the business expansion. Out of 840 employees, 72% of them have qualified and the rest have continues to take the Risk Management Certification test.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Untuk meningkatkan keakuratan pengukuran risiko BNI Syariah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko BNI Syariah. Fungsi ini dijalankan oleh SPI sebagai salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern BNI Syariah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. BNI Syariah memandang bahwa efektivitas dari sistem manajemen risiko di tahun 2013 termasuk dalam kategori memadai.

Evaluation of Effectiveness of Risk Management System In order to improve the accuracy of risk assessment, BNI Syariah has performed regular evaluation on its risk management system. This function is conducted by SPI as one of the elements of Internal Control System in BNI Syariah to improve the effectiveness of risk management. BNI Syariah has regarded that the effectiveness of risk management system in 2013 is sufficient.



Perkara Hukum Legal Cases

Selama tahun 2013, BNI Syariah tidak mengalami perkara hukum yang memberikan dampak signifkan terhadap finansial bank. Sepanjang tahun buku ini pula tidak ada sanksi administratif dari badan otoritas yang dikenakan kepada BNI Syariah atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

During 2013, BNI Syariah did not has any legal cases that may significantly impacted the bank’s financial. During this financial year also, there was not any administrative sanctions from authority boards for BNI Syariah or any member of Board of Commissioners and Board of Directors.

Etika Bisnis dan Etika Kerja Code of Conduct

BNI Syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI Syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI Syariah. Kode Etik BNI Syariah 1. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan istiqomah. 2. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (maslahah) dan berlaku universal. 3. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar. 4. Tidak melakukan penyalahgunaan jabatan. 5. Menghindari benturan kepentingan. 6. Tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (Risywah). 7. Menjaga nama baik BNI Syariah. 8. Menjaga kerahasiaan bank. 9. Tidak menggunakan corporate identity di luar kepentingan dinas. 10. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi. 11. Menjadi panutan bagi lingkungan.

BNI Syariah has Code of Conduct which serves as code of conduct for business and company. The Code of Conduct applies for all personnels of BNI Syariah from Board of Commissioners, Board of Directors to employees. BNI Syariah Code of Conduct Perform business activities by referring to sharia principle, in khaffah and istiqomah manner. 2. Perform business activities that provides benefit (maslahah) and universally applied. 3. Record data and formulate reports of BNI Syariah in correct and accurate manners. 4. Do not abuse position. 5. Avoid conflict of interest. 6. Do not brive or receive and/or provide gratification and reward (Risywah). 7. Preserve BNI Syariah’s reputation 8. Preserve Bank’s confidentiality. 9. Do not utilize corporate identity except for official purpose. 1.

10. Enhance and develop competencies. 11. Be a role model for the neighborhood.

Page......

208-209


12. Bersikap adil. 13. Memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan. 14. Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar insan BNI Syariah. 15. Menjadi pembicara untuk kepentingan BNI Syariah. 16. Tidak ikut serta dalam kegiatan partai politik. 17. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja. 18. Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab. 19. Mempunyai komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial. Budaya Kerja Melalui visi dan misi BNI Syariah, Direksi sebagai unsur pimpinan membentuk nilai-nilai khas BNI Syariah yang dijadikan Budaya Kerja, yaitu Amanah dan Jamaah. Adapun perilaku yang mencerminkan Amanah dan Jamaah adalah sebagai berikut:

« « « « « « « « «

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Fair attitude. Provide accurate information in line with the provision. Preserve good relation (ukhuwah) with other BNI Syariah personnel. Be a spokesperson on behalf of BNI Syariah’s interest. Do not participate in political party activity. Maintain occupational security as well as working environment cleanliness. 18. Protect and utilize BNI Syariah’s asset in appropriate and responsible manners. 19. Hold commitment towards social and environment awareness

Corporate Culture Through vision and mission of BNI Syariah, the Board of Directors as leader element establishes the values of BNI Syariah as Corporate Culture, namely Amanah and Jamaah. The conducts which reflects Amanah and Jamaah are as follow:



Amanah - Jujur dan tepati janji - Berani mengambil tanggung jawab - Semangat menghasilkan karya terbaik - Bekerja ikhlas dan mengutamakan ibadah - Beri layanan melebihi harapan

Amanah - Honest and fulfill promises

Jamaah - Berani memberi & menerima feedback yang konstruktif - Bangun sinergi kekeluargaan - Sebarluaskan ilmu bermanfaat - Pahami proses kerja rekan - Perkuat self-leadership

Jamaah - Caring and courage in giving as well as taking constructive feedback - Build kinship synergy - Share useful knowledge - Understand working process interrelation - Strengthen effective leadership

Sosialisasi Kode Etik dan Budaya Kerja Sosialisasi Kode Etik dan Budaya Kerja kepada seluruh insan BNI Syariah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kegiatan internal kepada seluruh karyawan pada seluruh tingkatan organisasi. Media penyebaran etika BNI Syariah, antara lain melalui portal HRD. Salah satu sarana sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan Amanah Day, yaitu kegiatan sosialisasi dan sharing knowledge yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kepatuhan terhadap tata nilai perusahaan yaitu Amanah dan Jamaah.

Socialization of Code of Conduct and Corporate Culture BNI Syariah Code of Conduct Socialization to every BNI Syariah people was implemented by utilizing several media and internal activities to all employees at every organizational level. BNI Syariah Code of Conduct dissemination media, such as through HRD Portal. Another socialization program which was also carried out, was Amanah Day event consisting of regular socialization and sharing knowledge events to maintain compliance with the corporate value, amanah and jamaah.

- Responsible - Dedicated to deliver best performance - Work sincerely and uphold worship goodwill - Deliver services which exceeds the expectation

Page......

Sistem Pelaporan Pelanggaran

210-211


« « « « « « « « «

Whistleblowing System

Dasar Pembentukan Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan mewujudkan visi BNI Syariah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, pihak manajemen BNI Syariah memiliki komitmen untuk menjalankan perusahaan secara budaya kerja Amanah dan Jamaah dengan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan Syariah, Tata Nilai Budaya Kerja dan sikap kerja perusahaan khususnya Kode Etik Insan BNI Syariah.

Basis of Establishment In order to improve compliance and realize BNI Syariah vision to be the Sharia Bank of choice for the public which is leading in service and performance, the Management is committed to run the company by implementing Amanah and Jamaah corporate culture and with reference to the corporate conducts which is in accordance with Sharia, Corporate Culture, and company work conducts, particularly BNI Syariah Code of Conduct.

Sejalan dengan komitmen untuk menjalankan budaya kerja Amanah dan Jamaah serta dalam rangka menegakkan penerapan Kode Etik Insan BNI Syariah, pihak manajemen berkomitmen untuk Zero Tolerance To Fraud (ZT2F), dalam hal ini pihak manajemen menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah dan memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran.

In line with the commitment to implement Amanah and Jamaah corporate culture while also reinforcing the implementation of BNI Syariah Code of Conduct, the Management is committed to principle of Zero Tolerance to Fraud (ZT2F). In this case, the Management will take firm action against any violations occured in BNI Syariah setting and impose proper sanctions on the perpetrators.

Pelanggaran bisa dilakukan oleh internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal, sehingga diperlukan sebuah sarana untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. Atas dasar ini, BNI Syariah membuat suatu sistem untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah yang berbasis website yaitu aplikasi Whistleblowing

The violation can be done by both internal and external parties. As such, there should be a system to detect the violation occured in BNI Syariah setting. For that reason, BNI Syariah has designed a website-based system which works to detect any violation in BNI Syariah namely BNI Syariah Whistleblowing System (WBS) application launched on October 1, 2012.

System (WBS) BNI Syariah yang telah di-launching pada tanggal 1 Oktober 2012. Landasan Hukum Landasan hukum terbentuknya WBS di BNI Syariah adalah sebagai berikut: 1. PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. SEBI No.13/28/DPNP tanggal 09-12-2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. 3. PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12-01-2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. 4. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07-12-2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 5. Keputusan Direksi No.KP/DIR/386 tanggal 14-12-2010 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) BNI Syariah, dan perubahan-perubahannya.

Legal Basis The legal basis for the establishment of BNI Syariah WBS is: 1.

2. 3. 4.

5.

PBI No.13/23/PBI/2011 dated November 2nd, 2011 regarding Risk Management Implementation on Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. SEBI No.13/28/DPNP dated September 9th, 2011 regarding Antifraud Strategy Implementation on Commercial Bank. PBI No.13/2/PBI/2011 dated January 12th, 2011 regarding Compliance function implementation on Commercial bank. PBI No.11/33/PBI/2009 dated December 7th, 2012 regarding Good Corporate Governance implementation on Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit. BOD Decree No.KP/DIR/386 dated December 14th, 2010 regarding Risk Management General Policy of BNI Syariah and its amandement.



6. 7.

Pedoman Kode Etik Insan BNI Syariah Keputusan Direksi No.KP/016/DIR/R tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana telah dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Direksi No.KP/033/DIR/R tanggal 27 Desember 2012 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud (SAF)

6. 7.

BNI Syariah Code of Conduct BOD Decree No.KP/016/DIR/R dated June 5, 2012 as has been revised through BOD Decree No.KP/033/DIR/R dated December 27, 2012 on Anti Fraud Strategy (SAF) Policy.

Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Sistem Pelaporan Pelanggaran atau disebut juga Whistleblowing System (WBS) BNI Syariah merupakan sarana untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan BNI Syariah. WBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Implementation of Whistleblowing System BNI Syariah Whistleblowing System (WBS) is a tool to detect violations in BNI Syariah setting. WBS aims to enhance effectiveness in the implementation of internal control system by emphasizing on disclosure and whistleblowing.

WBS BNI Syariah diresmikan pada 1 Oktober 2012 oleh Direktur Utama PT Bank BNI Syariah dan disosialisasikan kepada segenap pegawai melalui media lomba simulasi pelaporan melalui WBS yang diselenggarakan dari tanggal 9 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Implementasi WBS BNI Syariah efektif berjalan sejak 1 Januari 2013 dan dikelola oleh Unit Anti Fraud di Divisi Enterprise Risk Management.

BNI Syariah WBS was inaugurated on October 1, 2012 by the President Director of PT Bank BNI Syariah and was internalized to all employees through whistleblowing simulation competition held from November 9, 2012 to December 31, 2012. The implementation of BNI Syariah WBS has took effect on January 1, 2013 and is managed by Anti Fraud Unit under Enterprise Risk Management Division.

Sarana yang disediakan untuk pelaporan melalui WBS BNI Syariah meliputi: Website: www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id E-mail: [email protected] Telepon/SMS: 021- 7046 000 1 Surat: Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 Jakarta Selatan 12950

The facilities provided for reporting through BNI Syariah WBS include:

Dalam mengelola WBS, Manajemen menerapkan 3 (tiga) azas yaitu azas kerahasiaan, azas tidak diskriminatif, dan azas perlindungan. Dengan 3 (tiga) azas tersebut, Manajemen berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan pelapor, tidak membeda-bedakan pelapor dan memberikan perlindungan kepada pelapor, seperti pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan.

In managing WBS, the Management applies 3 (three) principles, namely discretion, indiscrimination, and protection. With these 3 (three) principles, the Management is committed to keep the discretion of the whistleblowers, not discriminate the whistleblowers, and provide protection such as employment, physical, remuneration, and work facilities for the whistleblowers

Website : www.clean.bnisyariah.co.id atau www.bnisyariah.co.id E-mail : [email protected] Phone/SMS : 021- 7046 000 1 Mail: Box BSC PT Bank BNI Syariah Gedung Tempo Pavilion I Lt.4 Jl. HR. Rasuna Said Kav 10-11 South Jakarta 12950

Page......

212-213


« « « « « « « « «

Alur Pelaporan WBS BNI Syariah BNI Syariah WBS Reporting Flow

Komite Kebijakan risiko

Divisi hct

Risk monitoring committee

HCT Division

7

6

Divisi SPI

5

SPI Division

pengelola wbs (unit anti fraud)

3

WBS Officer (Anti fraud unit)

Nomor pin pin number

4 simpan dalam database

WBS

www.clean.bnisyariah.co.id

1

saved into database

2

8

Keterangan:

NOTE:

1.

1.

Laporan dari pelapor melalui Whistleblowing System www.clean.

Report from the whistleblower through Whistleblowing System

bnisyariah.co.id (untuk laporan yang dikirimkan melalui email,

www.clean.bnisyariah.co.id (for reports sent through email,

telepon, sms dan surat akan di-input ke website oleh pengelola

phone, sms, and mail will be registered to website by WBC officer).

WBS). 2.

Laporan akan tersimpan di dalam Database WBS.

2.

Report will be stored in the WBS Database.

3.

Pelapor akan langsung menerima kode No PIN dari sistem.

3.

Whistleblower will directly receive PIN code from the system.

4.

Pengelola WBS akan membuka database dan menganalisis

4.

WBS Officer will access the database and analyze the report then recommend to BOD and forward it to the related divisions.

laporan tersebut, merekomendasikan ke Direksi dan meneruskan rekomendasi kepada divisi terkait 5.

Pengelola WBS menyampaikan usulan tindak lanjut hasil

5.

(KKR).

(KPR) atau Komite Kebijakan Risiko (KKR) 6.

Dari hasil Komite Pemantauan Risiko (KPR) atau Komite

6.

Officer report.

laporan kepada Pengelola WBS Pengelola WBS memproses tindak lanjut dari KPR atau KKR

From the Risk Monitoring Committee (KPR) and Risk Policy Committee (KKR) decided follow-up action from the WBS

Kebijakan Risiko (KKR) memberikan putusan tindak lanjut dari 7.

WBS Officer will deliver follow-up recommendation to the Risk Monitoring Committee (KPR) or Risk and Policy Committee

penanganan dari divisi terkait ke Komite Pemantauan Risiko

7.

WBS Officer will process the follow-up to HTC and IAU through applicable administrative sanction mechanism.

kepada SPI dan HCT melalui mekanisme Sanksi Administratif yang berlaku. 8.

Pengelola WBS meng-update status laporan dan pelapor dapat mengetahui hasil dari laporannya

8.

WBS Officer updates the report status and the whistleblower can find out the results of the report.



Azas-Azas Pengelolaan WBS Dalam mengelola Whistleblowing System (WBS), pihak manajemen menerapkan 3 (tiga) azas sebagai berikut: 1. Kerahasiaan BNI Syariah melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui WBS. 2. Tidak Diskriminatif Setiap Insan BNI Syariah dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BNI Syariah lainnya yang terjadi di lingkungan BNI Syariah sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS. 3. Perlindungan BNI Syariah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

WBS Management Principles In managing Whistleblowing System (WBS), the management implements 3 (three) principles as follow: 1. Discretion BNI Syariah protects the identity discretion of Whistleblower with good will, reports and all other data related to the reports submitted through WBS. 2. Indiscrimination All personnels of BNI Syariah can report the violations by other BNI Syariah personnel which occurred in BNI Syariah setting in accordance with the form of violations that can be reported through WBS. 3. Protection BNI Syariah provides protection to employment, physical, remuneration, and work facilities received by the goodwill Whistleblower. In some cases, the Whistleblower can get protection as regulated in the Law Protection plan in Implementation of Official Duties.

Dengan berlandaskan pada azas-azas tersebut, penanganan laporan yang diterima melalui WBS selama tahun 2013 telah diselesaikan dengan berpegang teguh pada 3 (tiga) azas tersebut.

By referring to these principles, the report handling received thtrough WBS during 2013 has been resolved by adhering to the 3 (three) principles.

Laporan WBS BNI Syariah Sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 telah diterima 46 (empat puluh enam) laporan melalui WBS BNI Syariah dengan rincian sebagai berikut: - Melalui website : 30 laporan - Melalui e-mail : 13 laporan - Melalui SMS : 1 laporan - Melalui surat : 2 laporan

BNI Syariah WBS Report From January 2013 to December 2012, there has been 46 (forty six) reports received through BNI Syariah WBS with the details as follow:

Berdasarkan jenis laporannya, ada 7 (tujuh) kategori laporan yang mencakup:

Based on the report type, there are 7 (seven) report categories which include:

- - - -

Through website Through e-mail Through SMS Through mail

: 30 reports : 13 reports : 1 report : 2 reports

Page......

214-215


« « « « « « « « «

Jenis laporan Reporting Type Jenis Laporan

Jumlah Numbers

Reporting Type

Laporan Report

Sudah Ditindaklanjuti Proceed

Kecurangan

5

5

Fraud

Pelanggaran peraturan/hukum

18

18

Regulation/ law infringement

Kelakuan tidak etis

8

8

Unethical conduct

Pelanggaran kepatuhan syariah

4

4

Sharia incompliance

Benturan kepentingan

2

2

Conflict of interest

Penyuapan dan/atau gratifikasi

2

2

Bribery and/or gratification

Lainnya*

7

7

Others*

Total

46

46

Total

*) Keluhan nasabah, komplain, dan lain-lain. *) Customer complaints and so on.

penyimpangan internal 2013 2013 Internal Infringements penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun Internal Fraud in 1 (one) year

JUMLAH KASUS Number of Cases Dewan Komisaris/Direksi Board of Commissioners/Directors

Pegawai Tetap Permanent Employee

Pegawai Tidak Tetap Non Permanent Employee

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Total Fraud Total Fraud

-

-

2

3

-

1

Telah Diselesaikan Had been Settled

-

-

2

3

-

1

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank On Settlement Process in Internal Bank

-

-

-

-

-

-

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Have not been Process

-

-

-

-

-

-

Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Proceed through legal Process

-

-

1

-

-

-



Keterbukaan Informasi Information Disclosure

Sesuai dengan prinsip GCG, khususnya aspek transparansi, BNI Syariah mengelola informasi yang dapat diakses oleh publik atau didistribusikan kepada pemangku kepentingan dalam kesempatan khusus. BNI Syariah senantiasa memberikan informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, nonkeuangan, dan data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan. Saluran informasi yang disediakan oleh BNI Syariah, antara lain adalah:

In accordance with the GCG principle, especially in transparency, BNI Syariah managed its information which is accessible for public or even distributed to stakeholders in special occasion. BNI Syariah continuously providing the latest information regarding financial and non-financial report along with other company’s data which related with responsibility of of transparency and company’s accountability. The information channel provided by BNI Syariah, among others are as follow:

Situs resmi BNI Syariah yaitu www.bnisyariah.co.id Layanan 24 jam BNI Call di nomor 500046 atau 68888 dari telepon genggam 3. Media cetak seperti leaflet, brosur, atau spanduk promosi 4. Media iklan di televisi, radio, serta internet 5. Media massa nasional 6. Media komunikasi antara Bank dengan pegawai melalui berbagai fasilitas yang disediakan seperti intranet, forum doa pagi, dan sebagainya.

1. Official website of BNI Syariah at www.bnisyariah.co.id 2. 24 hour services of BNI Call at 500046 or 68888 from cell phone

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pemangku kepentingan BNI Syariah juga dapat langsung menghubungi divisi komunikasi perusahaan yang beralamat pada kantor pusat PT Bank BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11, Lt. 3-6 Jakarta 12950, Indonesia. Selama tahun 2013 BNI Syariah menyampaikan transparansi penyampaian laporan sebagai berikut:

For more information, stakeholders of BNI Syariah may directly contact corporate communication division in head office of PT Bank BNI Syariah, Tempo Pavilion 1 Building, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1011, 3rd-6th floor, Jakarta 12950, Indonesia. During 2013, BNI Syariah has performed transparency by submitting various reports as the following:

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Printed media such as leaflet, brochure or promotion banner Advertising media in television, radio, internet National mass media Communication media between the Bank and its employees through various facilities such as intranet, morning prayer forum, etc.

transparansi penyampaian laporan Transparency in Reporting Tanggal Date

Materi Pengumuman Announcement topic

Media Media

12 April 2013 April 12, 2013 26 April 2013 April 26, 2013 1 Mei 2013 May 1, 2013 1 Juli 2013 July 1, 2013 17 Juli 2013 July 17, 2013 25 Oktober 2013 October 25, 2013 15 Maret 2013 March 15, 2013

Laporan Keuangan Periode Desember 2012 Financial Report for December 2012

Website, Koran Investor dan Republika Website, Investor and Republika Newspaper

Laporan Keuangan Periode Maret 2013 Financial Report for March 2013

Website, Koran Republika dan Kontan Website, Repoblica and Kontan Newspaper

Laporan Tahunan 2012 2012 Annual Report

Buku Book

Laporan CSR 2012 2012 CSR Report

Buku Book

Laporan Keuangan Periode Juni 2013 Financial Report for June 2013

Website, Koran Investor dan Republika Website, Investor and Republika Newspaper

Laporan Keuangan Periode September 2013 Financial Report for September 2013

Website, Koran Investor dan Kontan Website, Repoblica and Kontan Newspaper

Laporan GCG GCG Report

Buku Book

Page......

216-217


« « « « « « « « «

transparansi penyampaian laporan Transparency in Reporting Tempat & Tanggal PLace & DAte

Judul Title

Media Media

Makassar, 17 Januari 2013 Makassar, January 17, 2013

Dukung UKM Tanah Air, BNI Syariah Luncurkan Layanan Mikro BNI Syariah Luncurkan Pembiayaan Emas dan Resmikan Galeri ATM Pertama

Tribun, Fajar Makassar, Republika, Sindo, dll.

Jakarta, 1 Februari 2013 Jakarta, February 1, 2013


BNI Syariah Pekalongan Resmikan Gedung Baru dan Hutan Kota Pekalongan BNI Syariah Semarang Tambah Kantor Kas di Banyumanik Peringati Hari Bumi: BNI Syariah Bagi-Bagi Tanaman Saat Car Free Day di Sudirman Jakarta


Triwulan I 2013, Pembiayaan BNI Syariah Tumbuh 56,9%, Mencapai Rp8,55 Triliun

Jakarta, 18 Juni 2013 Jakarta, June 18, 2013

Milad 3 BNI Syariah: Salurkan CSR ke PMI dan Donor Darah Serempak di Seluruh Cabang

Jakarta, 19 Juni 2013 Jakarta, June 19, 2013

Milad 3 BNI Syariah: Angkat Budaya Lokal dan Donor Darah Serempak di Seluruh Cabang


Ceria Ramadhan 1434 H


Tebar Kebaikan di Ramadhan: BNI Syariah Berbuka Puasa dengan 25.905 Anak Yatim/Dhuafa


Buka Puasa Kantor Pusat Bersama Anak yatim

Jakarta, 28 Agustus 2013 Jakarta, August 28, 2013

Halal Bi Halal Direksi BNI Syariah dan Media

Jakarta, 26 September 2013 Jakarta, September 26, 2013

BNI Syariah Raih Penghargaan Anugerah Perbankan 2013 BNI Syariah Resmikan Kantor Pusat di Kuningan

Pekalongan, 8 April 2013 Pekalongan, April 8, 2013 Semarang, 9 April 2013 Semarang, April 9, 2013


Republika Koran, Sindo Koran, detik.com, Republika Online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka.com, Tribun, tempo.co.id, dll. Antara, Radar Pekalongan, Republika, Sindo, dll. Bisnis Indonesia, Republika Warta Jakarta, Republika, Radar Lampung, TV Syariah, Tabloid Cleopatra, Bengkulu Ekspress, Merdeka Online. Republika Koran, Sindo Koran, Republika Online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka. com, Tribun, dll. Republika Koran, Sindo Koran, Republika Online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily. Merdeka. com, Tribun, dll. Republika Koran, Sindo Koran, Republika Online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily, Merdeka. com, Tribun, dll. Republika Koran, Sindo Koran, Republika Online, Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily. Merdeka. com, Tribun, dll. Republika, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Harian Terbit, dll. Republika, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Harian Terbit, Poskota, Kompas Online, Kontan, dll.


1.38

Billion

Realization cost for CSR Programs

1.38

Miliar

realisasi biaya CSR



Latar Belakang Background

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Perusahaan yang terkait dengan usaha menciptakan suatu kondisi yang ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitarnya, BNI Syariah secara berkelanjutan dan sistematis menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui program CSR, Perusahaan berharap masyarakat akan merasakan manfaat dengan kehadiran BNI Syariah di lingkungan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Selain sebagai tanda balas jasa yang nyata terhadap masyarakat, pelaksanaan CSR BNI Syariah juga didasarkan pada landasan dan pedoman sebagai berikut:

In order to realize one of the Company's missions related to the attempt of creating an environmentally-friendly condition in the surrounding community, BNI Syariah sustainably and systematically implements Corporate Social Responsibility (CSR). Through CSR program, the Company expects that people will feel the benefits of BNI Syariah presence in their environment in improving the lives and well-being. Apart from being a token of retribution to the society, the implementation of BNI Syariah’s CSR also based on the following foundation and guidelines:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

1.

Law No. 40 of 2007 regarding Limited Company stated that Corporate Social and Environment Responsibility is part of Company’s commitment to participate on sustainable economy development to enhance beneficiary environment as well as living conditions both for the Company, local community as well as general society.

2.

Law No. 25 of 2007 regarding Capital Investment stated that every capital investor is obliged to:

Terbatas menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban: - -

3.

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal

Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Keterangan lebih lengkap mengenai kinerja CSR BNI Syariah akan dibahas dalam Laporan Keberlanjutan BNI Syariah 2013 yang diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan ini.

- -

3.

Perform the corporate social responsibility Respect local culture tradition of community surrounding the location of capital investment business activity

Article 15 paragraph b of Law of Capital Investment stated that corporate social responsibility is inherent to each capital investment company to continue to create harmonious and balance relationship and in accordance with the environment, values, norms, and culture of the local community.

Detailed information about CSR performance of BNI Syariah will be discussed in BNI Syariah Sustainability Report 2013 which was published in conjunction with the Annual Report.

Page......

220-221 Background Policy Budget and Realization Activities Zakat Service Unit

Kebijakan

« « « « «

Policy

Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang ideal mencakup: aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan; pengelolaan lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; serta tanggung jawab terhadap produk. BNI Syariah menyadari bahwa upaya pemenuhan pada keempat aspek tersebut masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang BNI Syariah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan CSR dalam pengembangan kegiatan yang terkoordinasi lebih baik dan lebih menyeluruh di setiap aspek tersebut.

In general, the implementation of ideal social responsibility include: aspect of social and community development; environmental management; practice of employment, occupational health and safety; as well as the responsibility toward product. BNI Syariah awares that the compliance on four aspects still require significant improvement. Therefore, for the years to come BNI Syariah is committed to improve and expand the scope of CSR activities in more coordinated and thorough activity development in every aspect.

Di tahun 2013, kegiatan CSR BNI Syariah mengusung tema “Commitment for Humanity” dengan fokus program mencakup bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta lingkungan dan kesehatan. Ketiga bidang tersebut menjadi 3 pilar utama dari tema ini.

In 2013, the CSR activities of BNI Syariah carried out the "Commitment for Humanity" theme with the programs focused on education, economic empowerment, as well as environment and health. All of these fields become 3 main pillars of this theme.

1. Commitment for Education

1.

Program CSR untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di lingkungan kumuh, marjinal, dan berpenghasilan rendah (dhuafa) dengan kriteria yang disesuaikan pada masingmasing daerah. Salah satu program CSR dalam pilar ini antara lain adalah pembangunan rumah cerdas.

Commitment for Education CSR programs to improve community education in the slums, marginal, and low-income (dhuafa) environment with criteria tailored to each region. One of the CSR programs in this pillar includes the construction of smart homes.

2. Commitment for Economic Empowerment Program CSR untuk memberdayakan ekonomi masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri dan unggul dengan mendukung keterampilan lokal masyarakat setempat di daerah masing-masing. Program CSR dalam pilar ini antara lain mencakup kerajinan batik, tenun, makanan khas setempat, dan lain-lain.

2.

Commitment for Economic Empowerment CSR programs that empower community economic to become a self-reliant and excellent community by supporting local community’s skills in their respective regions. CSR programs in this pillar include batik crafting, weaving, local food specialties, etc.

3. Commitment for Enviroment and Health Program CSR untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dan peningkatan kesehatan masyarakat antara lain melalui pembangunan tanaman di wilayah tandus, penyediaan air bersih, dan lain-lain.

3.

Commitment for Enviroment and Health CSR programs that improve the quality of environment and community health, among others, through the development of plants in barren regions, water supply, etc.




Anggaran & Realisasi Budget and Realization

Untuk penyelenggaraan program CSR BNI Syariah di tahun 2013, Perusahaan telah menyediakan anggaran CSR tahun 2011-2013 dengan sisa anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp1.441.736.870. Sedangkan total realisasi biaya untuk program CSR BNI Syariah sepanjang tahun 2013 mencapai Rp1.385.246.019. Anggaran untuk program CSR berasal dari dana CSR Perusahaan yang bersumber dari keuntungan Perusahaan yang telah dianggarkan. Berikut di bawah ini adalah uraian mengenai sumber dana CSR BNI Syariah.

For the implementation of BNI Syariah’s CSR programs in 2013, the Company has provided CSR budget in 2011-2013 with the remains budget of 2012 amounted to Rp1,441,736,870. While the total realization cost for BNI Syariah’s CSR programs throughout 2013 amounted to Rp1,385,246,019. The budget for CSR programs derived from the Company's CSR funds which is from the Company's budgeted profit. The following is a description of BNI Syariah’s CSR funds source.

Pendapatan Dana CSR, Zakat dan Dana Non Halal Tahun 2013 Revenue of CSR Fund, Zakat and Non Halal Income of 2013 No 1.

Jenis Dana Corporate Social Responsibility Type of Funds Zakat Perseroan Zakat Karyawan Corporate Social Responsibility Dana NonSocial Halal Corporate Responsibility

Nominal Nominal Rp1.441.736.870

2.

Zakat Perseroan

Rp2.595.976.973

3.

Zakat Karyawan

Rp4.185.901.117

4.

Denda & Pendapatan Non Halal

Rp361.043.938

Company’s Zakat

Employee’s Zakat

Fine & Non Halal Income

Dalam pelaksanaannya, program CSR BNI Syariah diselenggarakan bekerja sama dengan mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah yang berskala nasional dan dapat dipercaya. BNI Syariah sebagai pemilik program, namun pelaksanaan di lapangan dilakukan bersama mitra untuk menjalankan, memonitor dan mengevaluasi program. Beberapa mitra BNI Syariah antara lain adalah UPZ BNI Syariah, Baznas, BAMUIS BNI, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan lain-lain.

In the implementation, BNI Syariah’s CSR programs are organized in collaboration with partners, both governmental and nongovernmental that is nation-wide and trustworthy. BNI Syariah as the owner of the program, but the implementation is conducted together with partners to execute, monitor and evaluate the program. Some of BNI Syariah’s partners include UPZ BNI Syariah, Baznas, BAMUIS BNI, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, etc.

Page......


Kegiatan

« « « « «

Activities

a

ctivities

8 April 2013

18 April 2013

21 Mei 2013

Penanaman Hutan Kota Pekalongan

Peringatan Hari Bumi di mana cabang-cabang & Kantor Pusat membeli bibit tanaman dan kantong

Bantuan untuk Koperasi Bantar Gebang bekerja sama dengan UPZ BNI Syariah

Earth Day where branches & Head Office buy crop seeds and bags

Provision of relief for Bantar Gebang Cooperative in collaboration with UPZ BNI Syariah

Cultivation of Urban Forest Pekalongan

6 Juli 2013 Bantuan kesehatan untuk gempa di Lhokseumawe Provision of health relief for Lhokseumawe earthquake

29 Juli 2013 Buka bersama anak yatim serta pemberian tas sekolah Joint iftar with orphans as well as the provision of school bags




Realisasi kegiatan CSR BNI Syariah yang terbagi ke dalam 3 pilar utama sesuai dengan tema yang diusung di tahun 2013, antara lain adalah sebagai berikut:

The CSR activities of BNI Syariah are divided into 3 main pillars in accordance with the theme that was carried out in 2013 as follows:

3 Pilar Utama Program CSR BNI Syariah 3 Main Pillars CSR Activities of BNI Syariah Pendidikan Education Program Baitul Azkiya BNI Syariah dengan pilot project di Ciputat, Jakarta, lalu dilanjutkan di seluruh cabang (Maret-Desember 2013)

Pemberdayaan Ekonomi Economic Empowerment

Lingkungan dan Kesehatan Environment and Health

Program Daur Ulang Kertas di TMII dan Jabodetabek (Maret-Desember 2013)

Pemberdayaan Budaya Lokal di Setu Babakan, Jakarta (Maret-Desember 2013)

Paper Recycle Program in TMII and Jabodetabek (March-December 2013)

Local Culture Empowerment in Setu Babakan, Jakarta (March-December 2013)

Pemberdayaan pengusaha tahu-tempe di Mampang, Jakarta (Maret-Desember 2013)

Pembangunan tenda sigap bencana yang dilakukan di semua cabang (Maret-April 2013)

Empowerment of tofu-tempe entrepreneurs in Mampang, Jakarta (March-December 2013)

Development of disaster-ready tends conducted in all branches (March-April 2013)

Kegiatan Bedah Pustaka yang diselenggarakan di seluruh cabang BNI Syariah (MaretDesember 2013)

Pembuatan/pendirian koperasi pemulung lokasi Bantar Gebang, Jakarta (MaretDesember 2013)

Penyelenggaraan nikah massal di Masjid AtTin, Jakarta (April 2013)

Book Review Activity organized in every branch of BNI Syariah (March-December 2013)

Establishment of scavenger cooperative in Bantar Gebang, Jakarta (March-December 2013)

BNI Syariah’s Baitul Azkiya program with a pilot project in Ciputat, Jakara, then continued in all branches (March-December 2013) Program Beasiswa Anak Karyawan Dasar yang terafiliasi dengan BNI Syariah dan diselenggarakan di setiap cabang (MaretDesember 2013) Scholarship Program for Employee’s Children affiliated with BNI Syariah and organized in every branch (March-December 2013)

Organizing mass marriage at Masjid At-Tin, Jakarta (April 2013)

Kegiatan donor darah yang diselenggarakan rutin 2 kali setahun di semua cabang (Juni dan Desember 2013) Blood donor activity which organized regularly twice a year in all branch (June and December 2013)

Page......


BNI Syariah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan CSR sesuai dengan ketentuan dan program yang telah disetujui. Rincian program CSR BNI Syariah yang dilakukan di sepanjang tahun 2013 beserta realisasi dana yang disalurkan adalah sebagai berikut:

« « « « «

BNI Syariah has realized the budget for CSR activities in accordance with the provisions and programs that have been approved. Details of BNI Syariah’s CSR programs conducted throughout 2013 along with the realization of the funds are as follows:

Realisasi Kegiatan BNI Syariah Tahun 2013 Realization of CSR Activities of BNI Syariah in 2013 Tanggal Date

Kegiatan Activity

15 Januari

CSR Mikro Makassar untuk gerobak dagang

15 January

CSR Micro Makassar for trading wagons

15 Februari

Bantuan untuk Universitas Muhammadiyah berupa perlengkapan belajar infocus dan layar

15 February

Nominal Nominal Rp55.800.000 Rp12.370.000

Provision for Muhammadiyah University in form of infocus and screen

1 April

Pencairan Dana CSR untuk Beasiswa POLTEKES

1 April

CSR Funds Disbursement for POLTEKES Scholarship

8 April

Program pemberdayaan ekonomi untuk anak jalanan dalam bentuk daur ulang kertas bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif berupa pemberian bantuan sewa rumah dan perlengkapan alat daur ulang

8 April

Rp15.000.000 Rp74.900.000

Economic empowerment program for homeless children in form of paper recycle work in collaboration with Yayasan Nara Kreatif in form of providing rented house and recycle equipment

8 April

Penanaman Hutan Kota Pekalongan

8 April

Cultivation of Urban Forest Pekalongan

18 April

Peringatan Hari Bumi di mana cabang-cabang & Kantor Pusat membeli bibit tanaman dan kantong

18 April

Rp70.000.000 Rp115.196.000

Earth Day where branches & Head Office buy crop seeds and bags

21 Mei 21 May

Bantuan untuk Koperasi Bantar Gebang bekerja sama dengan UPZ BNI Syariah

Rp90.220.500

Provision of relief for Bantar Gebang Cooperative in collaboration with UPZ BNI Syariah

11 Juni

CSR Mikro Jambi untuk gerobak susu pedagang

11 June

CSR Micro Jambi for milk seller

18 Juni

Bantuan untuk PMI Pusat berupa penyediaan vet belt & kantong darah

18 June

Provision of relief for Central PMI in form of vet belt & blood bags provision

18 Juni

Acara donor darah dengan Yusuf Kalla di Kantor Pusat

18 June

Blood donor event with Yusuf Kalla at Head Office

6 Juli

Bantuan kesehatan untuk gempa di Lhokseumawe

6 July

Provision of health relief for Lhokseumawe earthquake

18 Juli

Aksi donor darah di seluruh cabang

18 July

Blood donor in all branches

12 Juli

Pembangunan Rumah Cerdas Purwokerto

12 July

Development of Rumah Cerdas Purwokerto

12 Juli

Cabang Denpasar menyelenggarakan periksa gigi gratis

12 July

Denpasar Branch organized free dental check

Rp23.400.000 Rp150.000.000 Rp41.422.500 Rp100.000.000 Rp91.974.019 Rp46.448.000 Rp22.435.000




Pendapatan Dana CSR, Zakat dan Dana Non Halal Tahun 2013 Remuneration and Nomination Committee Compositions Tanggal Date 16 Juli 16 July

Kegiatan Activity Buka puasa bersama serta sosialisasi layak jalan dengan Diklantas untuk supir-supir bus Jabodetabek

Nominal Nominal Rp140.010.000

Joint iftar and roadworthy socialization with Traffic Directorate for bus drivers of Jabodetabek

18 Juli

Buka puasa bersama dengan 1.000 jamaah Masjid Sunda Kelapa

18 July

Joint iftar with 1,000 jamaah of Sunda Kelapa Mosque

29 Juli

Buka bersama anak yatim serta pemberian tas sekolah

29 July

Joint iftar with orphans as well as the provision of school bags

30 Agustus

Pemberian modal usaha, pembuatan toilet, serta pemberian perlengkapan sekolah untuk Pesantren Nurul Falah

30 August

Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp22.000.000

Provision of venture capital, toilet manufacturing, as well as the provision of school equipment for Pesantren Nurul Falah

30 Agustus

Pemberian bantuan tas sekolah bekerja sama dengan PT RAPP

30 August

Provision of school bags in collaboration with PT RAPP

6 September

Bantuan Modal Usaha Bergulir untuk jamaah UMKM Mikro Jambi

6 September

Provision of Revolving Venture Capital for jamaah of UMKM Mikro Jambi

7 Oktober

Bantuan Sarana MCK untuk Desa Poncokusumo, Malang

7 October

Provision of Toilet Facilities for Poncokusumo Village, Malang

7 Oktober

Bantuan motor pengangkut sampah untuk Kota Palangkaraya

7 October

Provision of waste hauler motorcycle for Palangkaraya City

7 Oktober

Bantuan sound system untuk Masjid Al Muhajirin, Pondok Kelapa

7 October

Provision of sound system for Al Muhajirin Mosque, Pondok Kelapa

7 Oktober

Bantuan untuk workshop mantan penyandang penyakit kusta

7 October

Workshop assistance for former leprosy patients

15 November

Bantuan Bedah Rumah untuk warga dhuafa Sragen

15 November

Provision of House Renovation for underprivileged citizen in Sragen

11 Desember

Bantuan notebook dan printer untuk Yayasan Pendidikan Islam

11 December

Provision of ntebook and printer for Islam Education Foundation

Rp29.175.000 Rp84.000.000 Rp30.370.000 Rp29.000.000 Rp35.000.000 Rp18.500.000 Rp10.000.000 Rp5.425.000

Page......


« « « « «

Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja Employment, Occupational Health and Safety Sebagai bagian dari penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang mencakup aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, BNI Syariah mewujudkannya melalui implementasi program yang berpegang kepada kebijakan dan regulasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As part of the implementation of social responsibility that includes aspects of employment, occupational health and safety, BNI Syariah realizes that through the implementation of programs that adhere to the policies and regulations in the prevailing legislation.

Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, BNI Syariah bekerja sama dengan Serikat Pekerja untuk memberikan fasilitas kegiatan di luar rutinitas pekerjaan seperti:

Regarding the aspect of employment, BNI Syariah cooperates with Labor Union to provide facilities other than work routines such as:

1.

1.

Organizing English Club for employees of BNI Syariah at Head Office with the teachers budget amounted to Rp1.5 million/ month.

2.

Pengajian-pengajian di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang dengan anggaran biaya honor pengajian berkisar Rp1-2 juta/bulan.

2.

Recitations at Head Office and at Branch Offices with budgets amounted to Rp1-2 million/month.

3. Kegiatan olahraga futsal untuk karyawan dengan anggaran sewa lapangan futsal setiap bulannya Rp1,5 juta, dana tersebut diambil dari dana Serikat Pekerja yang berasal potongan gaji karyawan tiap bulannya.

3.

Futsal activity for employees with a budget for futsal field rental per month amounted to Rp1.5 million, the fund was derived from Labor Union fund which deducted from employees monthly salary.

Pada aspek kesehatan, BNI Syariah setiap tahunnya mengadakan medical check up bagi karyawan-karyawannya, di Kantor Pusat maupun di seluruh kantor cabang. Selain itu BNI Syariah juga memiliki kebijakan sebagai berikut:

On the health aspect, BNI Syariah annually conducts medical checkup for his employees, in the Head Office and all branches. In addition, BNI Syariah also has policy as follows:

1. BNI Syariah menyediakan ruang khusus untuk laktasi (ibu menyusui) di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang.

1.

BNI Syariah provides special room for lactation (breastfeeding mothers) at Head Office and at all Branch Offices.

2. Kegiatan donor darah serempak dilaksanakan ketika Milad BNI Syariah di bulan 18 Juni 2013 yang diselenggarakan di Kantor Pusat dan di seluruh Kantor Cabang.

2.

Blood donors carried out simultaneously with the Milad of BNI Syariah in June 18, 2013 which was held at the Head Office and at all Branch Offices.

Pada aspek keselamatan kerja, BNI Syariah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kebakaran di setiap gedung di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang bekerja sama dengan kesatuan pemadam kebakaran setempat.

On the safety aspect, BNI Syariah conducted fire training in every building in the Head Office and Branch Offices in collaboration with the local firefighter.

Komitmen ini diwujudkan dengan baik oleh BNI Syariah untuk menempatkan karyawan sebagai aset berharga dalam menjamin keberlangsungan usaha. Di sisi lain, tingkat perputaran karyawan tetap di tahun 2013 mencapai 6,59%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meskipun BNI Syariah mengalami pertumbuhan organisasi yang cukup signifikan didukung dengan rekrutmen jumlah pegawai baru yang tinggi, namun tidak banyak perputaran yang terjadi pada karyawan tetap.

This commitment is realized properly by BNI Syariah to put employees as a valuable asset in ensuring business continuity. On the other hand, permanent employee turnover in 2013 reached 6.59%, better than the previous year. This figure indicated that although BNI Syariah experienced significant organizational growth and supported by the high number of new employees, there was only small turnover that occured in the level of permanent employees.

Menyelenggarakan English Club bagi karyawan dan karyawati BNI Syariah di Kantor Pusat dengan jumlah anggaran untuk biaya honor guru English Club sebesar Rp1,5 juta/bulan.




Tanggung Jawab terhadap Produk Responsibility toward Products Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perbankan syariah, BNI Syariah mempunyai tanggung jawab baik secara sosial maupun etika dalam hal penyediaan produknya terhadap para pemangku kepentingan khususnya nasabah. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui komitmen untuk memberikan kenyamanan bertransaksi kepada nasabah. Untuk itu, BNI Syariah telah menyusun dan menetapkan penyelesaian pengaduan sebagai salah satu kebijakan penting ke dalam BPP Handling Complaint (Buku Pedoman Perusahaan) yang menjadi pedoman seluruh karyawan dalam menangani Pengaduan Konsumen/Nasabah.

As a company engaged in the sharia banking sector, BNI Syariah has a responsibility both socially and ethical in the provision of products to the stakeholders, especially customers. This responsibility is manifested through a commitment to provide transaction convenience to the customers. To that end, BNI Syariah has developed and established complaint settlement as one of the important policy in BPP Handling Complaint (Company’s Guidelines Book) that guides employees in handling Consumer/Customer Complaints.

Untuk mendukung hal tersebut, BNI Syariah menyediakan Pusat Pengaduan Konsumen yang beroperasi 24 jam melalui media BCC (BNI Call Center) 500046 atau dapat langsung melalui outlet-outlet BNI Syariah. Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat dalam formulir Aplikasi Pengaduan Nasabah dan diinput ke dalam BIS (Business Inteligent System) untuk diteruskan kepada unit-unit yang berkompeten dalam menanganinya. Adapun standar waktu penyelesaian pengaduan nasabah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yaitu 7 (tujuh) hari kerja untuk Pengaduan yang terkait masalah internal dan 14 (empat belas) hari kerja untuk Pengaduan yang terkait masalah eksternal.

To support this purpose, BNI Syariah provides Consumer Complaint Center which operates 24 hours through the medium of BCC (BNI Call Center) 500046 or directly through BNI Syariah outlets. Each incoming complaints will be recorded in the Customer Complaint Application Form and inputted into the BIS (Business Intelligent System) to be forwarded to the related competent units. As for the standard of settlement time for customer complaints, it referred to Bank Indonesia's Regulation which is 7 (seven) working days for Complaints related to internal issues and 14 (fourteen) working days for Complaints related to external issues.

Dalam meningkatan kualitas layanan kepada konsumen, BNI Syariah telah menetapkan standar layanan yang disebut sebagai GREAT (Greeting, Relationship, Emphaty, Attention, dan Trust). Standar layanan ini berlaku bagi semua karyawan BNI Syariah dan diharapkan dapat diaplikasikan melalui program dan acara layanan yang telah disosialisasikan kepada segenap kantor cabang dalam bentuk:

In improving the services quality for consumers, BNI Syariah has set a standard of service namely GREAT (Greeting, Relationship, Emphaty, Attention, and Trust). This service standard applies to all employees of BNI Syariah and is expected to be applied through programs and events that have been disseminated to all branches in form of:

- Penyusunan panduan standar layanan - Buku panduan frontliners - Pembuatan video standar layanan - Sosialisasi saleskit online - Kunjungan tak terjadwal - Sesi pertemuan

- - - - - -

Program peningkatan layanan bagi Konsumen/Nasabah BNI Syariah telah mendapat pengakuan secara nasional untuk layanan perbankan syariah. Beberapa penghargaan yang diraih oleh BNI Syariah sepanjang 2013 antara lain:

Service improvement program for Consumer/Customer of BNI Syariah has received national recognition for sharia banking services. Some of the awards won by BNI Syariah during 2013 include:

- Execellent Service Experience award (ESEA) dari CARRE of CCL - The Best of Service Excellence Awards (wilayah Padang, Medan dan Balikpapan) dari Markplus Insight dan Marketeers - Net Promoter Customer Loyalty Award 2013 dengan Predikat NPS Good dari Swanetwork

- - -

Preparation of service standard guidelines Frontliners manual book Making of service standard video Socialization of saleskit online Unscheduled visits Meeting session

Execellent Service Experience award (ESEA) from CARRE of CCL The Best of Service Excellence Awards (Padang, Medan and Balikpapan) from Markplus Insight and Marketeers Net Promoter Customer Loyalty Award 2013 with NPS Good Title from Swanetwork

Page......

Unit Pelayanan Zakat


« « « « «

Zakat Service Unit

Unit Pelayanan Zakat BNI Syariah (UPZ BNI Syariah) berdiri bersamaan dengan pemisahan BNI Syariah dari Divisi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 19 Juni 2010. Sebagai entitas yang terpisah dari induknya, BNI Syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 38 tahun 1999 dalam hal pengelolaan dana zakat pegawainya membutuhkan sebuah lembaga tersendiri yang mengelola pembayaran dan pendayagunaan dana zakat para pegawai dan pemangku kepentingan yang sebelumnya dikelola oleh Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS).

Zakat Service Unit of BNI Syariah (UPZ BNI Syariah) was established simultaneously with BNI Syariah separation from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on June 19, 2010. As a separated entity, BNI Syariah as regulated under Law No. 38 of 1999 related to employees’ zakat fund management requires independent institution that manages employees and stakeholders’ zakat fund payment which was previously managed by Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS).

Dalam hal penghimpunan dana zakat maupun pendayagunaannya, UPZ BNI Syariah tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah. Hal ini diwujudkan dengan senantiasa meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah yang memahami secara mendalam pemahaman fikih zakat terhadap hal-hal yang dinilai belum jelas hukumnya dengan demikian kepatuhan syariah dapat dipenuhi secara maksimal.

In terms of zakat collection and its utilization, UPZ BNI Syariah still considers the aspects of sharia compliance. This is manifested by requesting the opinion of Sharia Supervisory Board of BNI Syariah who has in depth understanding about zakat fiqh toward several aspects considered not clear in legal term, thus it is expected that sharia complance will be optimally complied.




Visi & Misi UPZ UPZ Vision and Mission Dalam menjalankan aktivitasnya, Unit Pelayanan Zakat BNI Syariah selalu berpedoman pada visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga kemanusiaan pilihan masyarakat yang amanah (terpercaya), profesional, memberdayakan dan akuntabel dalam lingkup nasional.

Misi

In carrying its activity, Zakat Service Unit of BNI Syariah always adheres to vision and mission as follows:

Vision

Being society’s preferrable humanity institution that is trusted, professional, empowering and accountable in national scope.

Mission

1. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

1. Providing solution for the society to pay zakat, infaq, shadaqah, and wakaf.

2. Berperan aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan serta kemaslahatan umat.

2. Actively participating in society empowerment and development on behalf of people benefit and welfare.

3. Mengembangkan kesadaran (awareness) di lingkungan BNI Syariah tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

3. Developing awareness in BNI Syariah neighborhood regarding zakat, infaq, shadaqah, and wakaf.

4. Melaksanakan program kerja dengan keterbukaan, profesional, amanah, serta berpegang teguh pada ketentuan syariah Islam.

4. Carrying work program within transparency, professional and trusted principles as well as firmly holding sharia principle.

Page......


« « « « «

Sumber Pendanaan UPZ UPZ Funding Source Dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah, sumber pendanaan untuk program-program UPZ BNI Syariah adalah sebagai berikut:

By referring to the principles of sharia, the funding source for the programs of UPZ BNI Syariah is as follows:

1.

Zakat dari pegawai BNI Syariah Merupakan sumber pendanaan utama UPZ BNI Syariah dan zakat yang dikumpulkan berupa zakat profesi dan zakat maal (harta) lainnya. Dana ini penggunaannya diarahkan untuk delapan golongan asnaf mustahiq.

1.

Zakat from BNI Syariah employees Primary funding source of UPZ BNI Syariah and includes professional zakat and other alms zakat. The allocation of this fund is for eight categories of delapan golongan asnaf mustahiq.

2. Zakat dari luar pegawai BNI Syariah UPZ BNI Syariah juga menerima dan mengelola zakat dari perorangan maupun perusahaan yang berada di luar BNI Syariah.

2.

Zakat from non BNI Syariah employees UPZ BNI Syariah also receives and manages zakat both from individual or companies outside BNI Syariah.

3. Infak/Sedekah UPZ BNI Syariah menerima pembayaran infak/sedekah baik oleh pegawai BNI Syariah maupun muzakki lainnya. Penggunaan dana infak dapat disalurkan secara luas, tidak terbatas pada asnaf mustahiq zakat saja.

3. Infaq/Shadaqah UPZ BNI Syariah receives payment of infaq/shadaqah both from BNI Syariah employees and other muzakki. The utilization of infaq fund could be broadly used, not only limited to asnaf mustahiq.

4. Waqaf Waqaf yang diperoleh melalui program pembangunan rumah ibadah dan sarana pendidikan.

4. Waqaf Waqaf from the development of mosque educational facilities.

5. Dana denda nasabah pembiayaan BNI Syariah Nasabah BNI Syariah yang telat melakukan pembayaran angsuran atau bagi hasil karena unsur kesengajaan akan dikenakan denda. Dana denda tersebut dikumpulkan oleh UPZ BNI Syariah dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial.

5.

Zakat BNI Syariah yang dikumpulkan dan disalurkan oleh UPZ BNI Syariah di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Zakat of BNI Syariah collected and distributed by UPZ BNI Syariah in 2013 was as follows:

Fines from BNI Syariah’s financing customers Customers of BNI Syariah that has overdue installment or profit sharing will be charged. The fines are collected by UPZ BNI Syariah and used for the development of social infrastructure.

Zakat BNI Syariah Remuneration and Nomination Committee Compositions No 1. 2. 3. 4.

Sumber dan Penyaluran Dana Corporate SocialSource Responsibility and Fund Distribution Zakat Perseroan Zakat Karyawan Zakat Perusahaan 2012 Dana NonZakat Halal Company’s of 2012

Jumlah Total

Zakat dari Pihak Luar Bank

Rp5.108

Zakat yang Disalurkan Melalui UPZ BNI Syariah

Rp7.704

Zakat Perusahaan 2013 (belum disalurkan)

Rp4.538

Zakat from Bank’s External Party Zakat Distributed by UPZ BNI Syariah

Company’s Zakat of 2013 (has not been distributed)

Rp2.596


1,500 Outlets Office Channeling

1.500 Outlet Office Channeling

Informasi Tambahan


01 Subarjo Joyosumarto Komisaris Utama (Independen) - President Commissioner (Independent) 02 Imam Budi Sarjito Komisaris - Commissioner 03 Harisman Komisaris Independen - Independent Commissioner

Page......

234-235

Board of Commissioners Profile Board of Directors Profile Sharia Supervisory Board Profile Executive Officers Branch Offices Micro Branches Accountability Statement of Annual Report 2013 Reference of Annual Report Award Criteria

« « « « « « « «

Subarjo Joyosumarto Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cilacap, 20 Oktober 1943. Efektif menjabat sebagai Komisaris Utama BNI Syariah sejak 12 September 2013 yang diputuskan oleh pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2013. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada 1968, kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam bidang International Economics dari Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA pada 1984, dan melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang Monetary Economics, dari universitas yang sama, pada 1987. Sebelum menjabat sebagai Komisaris BNI Syariah beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat Direktur Utama - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, sejak Januari 2007.

Indonesian Citizen, born in Cilacap on October 20, 1943. Effectively served as President Commissioner of BNI Syariah since September 12, 2013 based on the shareholders’ decision in lieu of Extraordinary GMS dated August 30, 2013. He earned Bachelor of Economic from Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 1968; Master of Art in International Economics from Department of Economics, University of Colorado, Boulder Colorado, USA in 1984; and Doctor of Philosophy in Monetary Economics from the same university in 1987. Prior to serving as Commissioner of BNI Syariah, he served as Independent Commissioner of Bank BTN since May 2008. He also served as President Director of Indonesian Banking Development Institute, since January 2007.

Mengawali karir perbankan di Bank Indonesia pada 1971 sebagai Computer Programmer dan System Analyst hingga 1981. Pada 1987 melanjutkan karir di Bank Indonesia dan pernah menjabat Staf Gubernur BI dengan tugas khusus sebagai Pimpinan Proyek Liberalisasi Sektor

He started his banking career in Bank Indonesia in 1971 as Computer Programmer and System Analyst until 1981. In 1987, he continued his career in Bank Indonesia and served as Staff of BI Governor with a special task as the Head of Financial and


Informasi Tambahan


Keuangan dan Perbankan yang menghasilkan Paket Liberalisasi Keuangan Perbankan bulan Oktober 1988 (PAKTO 88). Jabatan terakhir di BI adalah Deputi Gubernur, bertanggung jawab atas Restrukturisasi Perbankan, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan, Pengawasan Bank-Bank BUMN dan Pengembangan Perbankan Syariah. Beliau juga pernah menjabat sebagai Executive Director - The South East Asia Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre dan sebagai Chairman of Board of Supervisory Directors dari Bank Indover di Amsterdam, Belanda. Beliau sempat mengajar mata-kuliah ekonomi dan moneter di program S1 dan S2, di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, serta menerbitkan puluhan makalah dan pidato meliputi bidang-bidang Ekonomi Moneter, Regulasi Perbankan Ke-bank Sentralan, Perbankan Syariah dan Kepemimpinan.

Banking Sector Liberalization Project which resulted in Banking Financial Liberalization Package of October 1988 (PAKTO 88). The last position in BI was Deputy Governor, which responsible for Banking Restructurization, Banking Development and Management, Supervision of SOE’s Bank and Sharia Banking Development. He also has served as Executive Director - The South East Asia Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre and as Chairman of Board of Supervisory Directors of Bank Indover, Amsterdam, Holland. He had taught economics and monetary at bachelor and post-graduate courses in several universities of Jakarta and published dozens of papers and speeches covering Monetary Economics, Banking Regulation, Sharia Banking and Leadership.

Imam Budi Sarjito Komisaris Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 16 Maret 1959. Efektif menjabat sebagai Komisaris BNI Syariah sejak 25 September 2012 sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro tahun 1982 dan Master di bidang Ekonomi dari University of Illinois pada tahun 1990 hingga berhasil memperoleh gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Graduate School of Claremont pada tahun 1995.

Indonesian citizen, born in Semarang on March 16, 1959. Effectively serves as Commissioner of BNI Syariah since September 25, 2012 in accordance with the resolution of Annual GMS for financial year 2011. He earned Bachelor Degree of Economy from Diponegoro University in 1982 and Master of Economics from University of Illinois in 1990 and later successfully obtained Doctorate Degree of Economics from Graduate School of Claremont in 1995.

Beliau mengawali karir di BNI sebagai trainee di Divisi Pendidikan & Pelatihan pada tahun 1983, Pemimpin Kelompok Pengelolaan Investment Services pada tahun 1996 hingga diangkat sebagai Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis pada tahun 2004.

He started his career at BNI as Trainee at Education & Training Division in 1983, Head of Investment Services Management Group in 1996 until appointed as Head of Strategic Planning Division in 2004.

Terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan dan memperoleh beberapa sertifikasi misalnya, Program Pendidikan Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun Angkatan LXXIII yang diadakan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia tahun 2010, Sertifikasi Uji Kompetensi Manajemen Risiko oleh BSMR tahun 2011, Workshop Asesor Kompetensi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tahun 2011 serta Diskusi Panel Risk Bases Bank Rating (RBBR): Tantangan Perbankan Menangani Krisis Global oleh IBI, LKDI & Perbanas pada tahun 2012.

Related to his competency in banking sector, he actively participated in several trainings and obtained number of certificates such as General and Pension Fund Management Training Program Batch LXXIII held by Indonesian Pension Fund Association in 2010, Risk Management Competency Test by BSMR in 2011, Competency Assessor Workshop held by Banking Professional Certification Institute in 2011 and Risk Bases Bank Rating (RBBR) Panel Discussion: Banking Challenge in Overcoming Global Crisis by IBI, LKDI & Perbanas in 2012.

Page......

236-237


« « « « « « « «

Harisman Komisaris Independen Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan, 23 Oktober 1952. Efektif menjabat sebagai Komisaris BNI Syariah sejak 14 Juni 2012 yang diputuskan oleh pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 2 April 2012. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972 dan Master of Arts di bidang Ekonomi dari William College, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beliau memulai kariernya di Bank Indonesia sebagai Staf utusan Kredit Koperasi dan Kredit Kecil pada tahun 1979, hingga kemudian menjabat sebagai Waka Urusan Penelitian & Pengaturan Perbankan pada tahun 1998-2001 sebelum akhirnya diangkat sebagai Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada tahun 2003. Pada tahun 2008 beliau diangkat sebagai Steering Committee LPPI dan SBM ITB pada tahun 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan Asbisindo. Terkait dengan kompetensinya di bidang Perbankan, beliau aktif mengikut berbagai training misalnya Seminar Nasional tentang Hadits-Hadits Ekonomi Syariah pada tahun 2008, seminar akhir tahun tentang Outlook dan Arah Kebijakan Perbankan Syariah, seminar Banking and Financial Outlook 2012 pada tahun 2011, serta Stadium Generale “The Contemporary Global Economic Crises in Islamic Finance: The Discourse of Paradigm Shift” yang diadakan oleh LPPI dan Bahrain Institute of Banking and Finance pada tahun 2012.

Indonesian citizen, born in Baturaja, South Sumatera on October 23, 1952. Effectively serves as Commissioner of BNI Syariah since June 14, 2012 in accordance with shareholders decision in lieu of Extraordinary GMS dated April 2, 2012. He earned Bachelor Degree of Economy from Gadjah Mada University in 1972 and Master of Arts in Economy from William College, United States in 1985. He started his career in Bank Indonesia as Small and Cooperative Loan Delegated Staff in 1979 and later appointed as Deputy of Banking Management & Research Affairs in 1998–2001 until finally appointed as Director of Islamic Banking Directorate of Bank Indonesia in 2003.

In 2008 he served as Steering Committee in LPPI and SBM ITB in 2009. Currently, he also served as Asbisindo Honored Member. Related to his competency in banking sector, he actively participated on several trainings such as Sharia Economy Hadits National Seminar in 2008, “Sharia Banking Policy Direction and Outlook 2012” Year-End Seminar in 2011 as well as “The Contemporary Global Economic Crises in Islamic Finance: The Discourse of Paradigm Shift” Stadium Generale held by LPPI and Bahrain Institute of Banking and Finance in 2012.


Informasi Tambahan


01 Dinno Indiano Direktur Utama - President Director 02 Imam Teguh Saptono Direktur Bisnis - Business Director 03 ACEP R JAYAPRAWIRA Direktur Risiko & Kepatuhan - Risk & Compliance Director 04 JUNAIDI HISOM Direktur Keuangan & Operasional - Operating & Financial Director

Page......

238-239


« « « « « « « «


Warga Negara Indonesia dilahirkan di Bloomington, USA tahun

Indonesian citizen born in Bloomington, USA in 1960. He has served

1960. Efektif menjabat sebagai Direktur Utama BNI Syariah sejak 25

as Director of BNI Syariah since September 25, 2012 in accordance

September 2012 sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan untuk tahun

with the resolution of Annual GMS for financial year 2011. He earned

buku 2011. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas

his Bachelor Degree in Economics from the University of Padjadjaran,

Padjajaran, Bandung tahun 1985.

Bandung in 1985.

Memulai karirnya di Bank Niaga sebagai Executive Development

Started his career at Bank Niaga as Executive Development

Program pada tahun 1986 dan menempati berbagai posisi jabatan hingga

Program in 1986 and held various positions until 2000, such

tahun 2000, di antaranya sebagai pemimpin cabang Solo dan Semarang

as Solo and Semarang branch leader (1992-1997), Remedial

(1992-1997), Remedial Management Head (1997-1998) hingga dipercaya

Management Head (1997-1998) and served as Commissioner

menjabat sebagai Komisaris Niaga Management Company. Tahun 2000

at the Niaga Management Company. Joined Bank Danamon in

bergabung dengan Bank Danamon sebagai Jakarta Commercial Centre

Jakarta in 2000 as the Jakarta Commercial Centre Head then later


Informasi Tambahan


Head, kemudian dipercaya sebagai Regional Manager hingga menjabat

become the Regional Manager as the Head of Eastern Indonesia

sebagai Head of Eastern Indonesia , karirnya di Bank Danamon diakhiri

before ending his career at Bank Danamon in 2005 with his last

pada tahun 2005 dengan jabatan terakhir sebagai Commercial Early

position as Commercial Early Warning Head. Simultaneously,

Warning Head. Berturut-turut mulai tahun 2005 dipercaya menjabat

starting in 2005, he served as the President Commissioner of PT

sebagai Presiden Komisaris PT Bank Swaguna, dan Presiden Direktur

Bank Swaguna and President Director of PT Bank Kesawan Tbk

PT Bank Kesawan Tbk sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Tahun 2010

from 2006 until 2010. In 2010 he was entrusted by BNI to become

beliau dipercaya oleh Bank BNI untuk memimpin Divisi Usaha Menengah

the Head the Intermediary Division and Head of the Small &

sebagai Pemimpin, dan Divisi Usaha Menengah & Kecil pada tahun 2012,

Medium Enterprises Division in 2012; later he was appointed as

hingga akhirnya ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank BNI Syariah di

President Director of Bank BNI Syariah during the same year.

tahun yang sama. Beliau aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam maupun

He actively attends a broad range of courses both at domestic and

luar negeri, seperti Al Baraka 33rd Symposium on the Islamic Economics

abroad such as Asia Pacific Selling Skills which was organized

di Jeddah, Selling Skills Asia Pacific yang diselenggarakan oleh Citibank,

by Citibank, Advanced Bank Management and Building a

Advanced Bank Management dan Building a Professional Organization

Professional Organization at the Asian Institute of Management

di Asian Institute of Management (AIM) Filipina, serta memperoleh

(AIM) Philippines and obtained a Risk Management Certification

Risk Management Certification di Singapura tahun 2005. Seminar

in Singapore in 2005. He has also undertaken various Islamic

dan pelatihan Perbankan Syariah yang pernah diikuti antara lain 4th

Banking training seminars including the 4th IADI Islamic Deposit

IADI Islamic Deposit Insurance Group Seminar on Islamic Deposit

Insurance Group seminar on Islamic Deposit Insurance, Islamic

Insurance, Seminar Peranan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi

Banking’s Role In the Global Crisis Seminar as well as executive

Krisis Global, serta pelatihan Eksekutif Ushul Fiqh Keuangan Syariah

training on Ushul Fiqh Contemporary Islamic Finance provided by

Kontemporer yang diberikan oleh Iqtishod Consulting, serta Executive

Iqtishod Consulting and Executive Distance Learning on Islamic

Distance Learning on Islamic Banking yang diselenggarakan oleh Karim

Banking held by Karim Consulting.

Consulting.

Page......

240-241


« « « « « « « «

Imam Teguh Saptono Direktur Bisnis Business Director

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada 18 November 1969. Efektif

Indonesian Citizen, born on November 18, 1969. Serving as Business

menjabat sebagai Direktur Bisnis BNI Syariah sejak 4 Oktober 2012

Director since October 4, 2012 based on Company’s Articles of Association

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dinyatakan dalam Akta

and stated in Act No. 160 dated March 22, 2010. He earned Bachelor

No. 160 tanggal 22 Maret 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana

Degree of Agricultural Studies from Bogor Agricultural Institute (IPB) and

Pertanian dari Institut Pertanian Bogor dan Magister Manajemen serta

currently holds a Master Degree of Management and Doctoral Degree of

gelar Doktor dalam bidang Manajemen dan Bisnis di Institut yang sama.

Management and Business from the same university.

Memulai karier sebagai Trainee for Management Instructor di PT Garuda

Started his career as a Trainee for Management Instructor in PT

Indonesia pada tahun 1992, Bergabung dengan BNI tahun 1996 di Divisi

Garuda Indonesia in 1992. Joined with BNI in 1996 at the Strategic

Perencanaan Strategis (1996) dan sempat bergabung dengan Bank

Planning Division (1996) and also served as Head of Investor Relations

Permata sebagai Head of Investor Relations (2003-2005) dan jabatan

in Bank Permata (2003-2005) and his last position was Corporate

terakhirnya sebagai Corporate Secretary Bank Permata (2007). Selepas

Secretary of Bank Permata (2007). After serving at Bank Permata, he

di Bank Permata, ia kemudian kembali bergabung dengan BNI di tahun

rejoined BNI in 2007 as Deputy of Non Organic Growth Project until

2007 sebagai Wakil Koordinator Non Organic Growth Project hingga tahun

2010 and joined with the Sharia Bank Establishment & Implementation

2010, bergabung dengan Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum

Team in 2009 then later served as Risk and Compliance Director of BNI

Syariah tahun 2009, hingga menjadi Direktur Risiko dan Kepatuhan BNI

Syariah since June 2010.

Syariah sejak Juni 2010. Beliau juga aktif mengikuti berbagai macam pelatihan baik dalam maupun

He has also actively participated in several training programs both at

luar negeri, antara lain pelatihan Introduction to Capital Market yang

domestic and aboard, namely Introduction to Capital Market training held

diadakan oleh Lehman Brothers di Jakarta dan Indonesia Capital Market

by Lehman Brothers in Jakarta and Indonesia Capital Market Training

Training Program II di New York (1996), Corporate Secretary & Investor

Program II in New York (1996). Corporate Secretary & Investor Relations

Relations Course dan Introduction to Real Estate Financial Industry

Course and Introduction to Real Estate Financial Industry. Basic Technical

(1997), Basic Technical Analysis Course, Passed CFA Level I, dan Passed

Analysis Course, Passed CFA Level I and passed the Investment Manager

Investment Manager (MI) qualification test from Bapepam (1999). Aktif di

(MI) qualification test from Bapepam (1999). Active in the academic sector

bidang akademisi sebagai Dosen Magister Manajemen Agribisnis di IPB

as an Agribusiness Management Master Degree Program Lecturer

sejak 1999, dan Universitas Trisakti (2008-2010) serta lembaga pelatihan

at IPB since 1999 and Trisakti University (2008-2010) as well as other

lainnya, beliau juga menjadi Freelance Contributor di beberapa jurnal/

training institutions as a Freelance Contributor to various banking and

majalah perbankan dan agribisnis. Aktif di Asbisindo sebagai ketua bidang

agribusiness journals and magazines. He is also active in Asbisindo as the

komunikasi eksternal dan ketua komisi bidang Perbankan dan Multifinace

External Communication Chairman as well as Banking and Multifinance

di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Commission Chairman for the Sharia Economic Community.


Informasi Tambahan


Acep Riana Jayaprawira Direktur Risiko dan Kepatuhan Risk and Compliance Director

Warga Negara Indonesia yang lahir di Medan, 24 Februari 1963,

Indonesian citizen, born in Medan on February 24, 1963. Serving as

efektif menjabat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan BNI

Risk and Compliance Director of BNI Syariah since October 4, 2012

Syariah sejak 4 Oktober 2012 berdasarkan keputusan pemegang

based on the shareholders decision in lieu of Extraordinary GMS

saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 4 Oktober

dated October 4, 2012. He earned Bachelor Degree in Engineering

2012. Beliau memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi

from Bandung Institute of Technology, Master Degree in Science

Bandung (1986), gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia

from University of Indonesia and a Doctorate Degree from Bogor

(2002), dan gelar Doktor Teknologi Industri Pertanian dari Institut

Agricultural Institute (2010).

Pertanian Bogor (2010). Beliau memulai kariernya sebagai Engineer PT Astra Internasional dan

He started his career in the manufacturing sector as an Engineer in

PT Federal Motor(1986-1988), selanjutnya berkarir di Divisi Corporate

PT Astra Internasional and PT Federal Motor (1986–1988) and later

Banking Bank Duta (1989-1994), sebelum menduduki beberapa jabatan

continued his career in Bank Duta in the Corporate Banking Division

di PT Bank Muamalat Indonesia dengan jabatan terakhir Kepala Divisi

(1989–1994) before serving in several positions at PT Bank Muamalat

Supervisi dan Support Pembiayaan. Kemudian beliau menempati

Indonesia with his final position as Head of Supervision and Financing

beberapa posisi penting antara lain Direktur Administrasi dan

Support Division. Later he served in various key positions namely

Treasury PT PNM Venture Capital (1999-2005), Direktur Perencanaan,

at PT PNM Venture Capital (1999-2005) Planning, Development

Pengembangan dan Informasi, Direktur Umum & Sumber Daya

and Information Director, General Affairs and HR Director at PT

Manusia di PT Jamsostek (Persero) (2005-2007); Presiden Direktur

Jamsostek (Persero) (2005-2007); President Director of PT Score

PT Score Consulting Indonesia (2008-2010); Komisaris Independen PT

Consulting Indonesia (2008-2010); Independent Commissioner of

Persada Ventura Syariah (2008-2010); hingga akhirnya diangkat menjadi

PT Persada Ventura Syariah (2008-2010); and later appointed as

Komisaris BNI Syariah pada bulan Juni 2010-2012. Sejak Oktober 2012

Commissioner of BNI Syariah in June 2010–2012. Since October 2012

menjabat sebagai Direktur Risiko dan Kepatuhan BNI Syariah.

he served as Risk and Compliance Director at BNI Syariah.

Selama kariernya, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan

During his career, he has also participated in various training and

sertifikasi, antara lain Strategi Penanganan Kredit Bermasalah (1996);

certification schemes namely Non-Performing Loan Handling

Advance Project Finance Course dan Financial Modelling in Project

Strategy (1996); Advance Project Finance Course and Financial

Finance Euromoney Training di Sydney (1997). Pelatihan ISO 9000

Modelling in Project Finance, Euromoney Training in Sydney (1997).

Awareness, Documentation and Implementation Course dan ISO 9000

ISO 9000 Awareness, Documentation and Implementation Course

Quality system, Internal Quality Auditor’s Course (2000). Seminar

and ISO 9000 Quality system, Internal Quality Auditor’s Course

on Social Security in Asia di Singapore (2005); Studi banding tentang

Training; Seminar on Social Security in Asia in Singapore (2005);

Jaminan Social di Malaysia (2007); dan Seminar Prospek Investasi di

Social Security Benchmarking in Malaysia (2007); and Investment

Bangkok (2007). Tak hanya itu, beliau juga aktif mengajar di School of

Prospect Seminar in Bangkok (2007). He also gives lectures at the

Business & Management ITB, di Program Magister Ekonomi Syariah

School of Business & Management, ITB for the Sharia Economic

di Universitas Trisakti, dan di Fakultas Teknik UIN Syarif Hidayatullah

Master’s Degree as well as at Trisakti University and at the

Jakarta.

Engineering Faculty of UIN Syarif Hidayatullah.

Page......

242-243


« « « « « « « «

Junaidi Hisom Direktur Keuangan & Operasional Finance & Operation Director

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Semangus, Sumatera Selatan,

Indonesian Citizen, born in Semangus, South Sumatera, on January 1,

1 Januari 1958. Menjabat sebagai Chief Operating and Financial Officer

1958. Serving as Chief Operating and Financial Officer of BNI Syariah

sejak 2012 hingga akhirnya diangkat menjadi Direktur Keuangan dan

since 2012 until he was appointed as Finance and Operation Director

Operasional BNI Syariah berdasarkan keputusan RUPS Tahunan

of BNI Syariah based the resolution of Annual GMS for the financial

untuk tahun buku 2013 dan efektif menjabat sejak 9 Desember 2013.

year 2003 and effectively serves since December 9, 2013. He earned

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen dari

Bachelor Degree in Management Economics from Sriwijaya University

Universitas Sriwijaya tahun 1989 dan Magister Manajemen dari STIE IPWI,

in 1989 and a Master of Management Degree from STIE IPWI, Jakarta

Jakarta tahun 1998.

in 1998.

Beliau memulai karirnya di BNI pada tahun 1992 sebagai Koordinator

He started his career at BNI in 1992 as Credit Coordinator at the

Kredit Cabang Palembang hingga diangkat sebagai Vice President Divisi

Palembang Branch Office until he was appointed as Vice President

Human Capital tahun 2010. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Vice

of Human Capital Division in 2010. Later, he served concurrently as

President Divisi Organizational Learning merangkap sebagai pemimpin

Organizational Learning Vice President and Head of the Human Capital

Divisi Human Capital pada tahun 2011.

Division in 2011.

Pelatihan yang diikuti selama dua tahun terakhir beliau mengikuti

Within the last two years, he also participated in Pension Fund

Pendidikan & Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (2011) dan 3.0

General Management Training (2011) and 3.0 Leading Culture

Leading Culture Transformation Customer Corporate Culture is The New

Transformation Customer Corporate Culture is The New Competitive

Copetitive Advantage (2012). Atas usaha dan kerja kerasnya selama ini, ia

Advantage (2012). On behalf of his dedication and commitment, He

mendapat beberapa penghargaan, yaitu Predikat “Dengan Pujian” pada

has been awarded several awards such as “Summa Cum Laude” at

Sekolah Staff dan Pimpinan Bank Angkatan 48 (2008), Individual Reward

Bank Officials and Staff College Batch 48 (2008), Individual Reward

Semester II Tahun 2003 (2004), dan Individual Reward Semester I Tahun

for the 2nd Semester of 2003 (2004) and Individual Reward for 1st

2003 (2003).

Semester of 2003 (2003).


Informasi Tambahan


01 KH Ma’ruf Amin Ketua - Chairman 02 DR Hasanudin M. Ag. Anggota - Member

Page......

244-245


« « « « « « « «

KH Ma’ruf Amin Ketua Chairman

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 19 Juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 160 tanggal 22 Maret 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Chaldun tahun 1967 serta sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di berbagai pesantren ternama di Indonesia.

Indonesian citizen, born in Tangerang, Banten, on March 11, 1943. Serving as Sharia Supervisory Board since June 19, 2010 in accordance with Company’s Extablishment Deed No. 160 dated March 22, 2010. He earned Bachelor Degree from Faculty of Ushuluddin, Ibnu Chaldun University in 1967 and previously went to several reputable pesantren in Indonesia.

Beliau memulai kariernya sebagai pengajar sejak tahun 1966 dan menjadi anggota Baziz DKI Jakarta pada tahun 1971. Beliau juga aktif sebagai Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta tahun 1971-1982, Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad tahun 1976, menjabat sebagai anggota Pleno Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1990, Ketua MUI (2005-2013) dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pleno MUI sejak 2014. Beliau juga pernah terpilih sebagai anggota MPR-RI tahun 1997-2004, anggota DPR/MPR-RI tahun 1999 dan hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2003-sekarang) dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2007-sekarang).

He started his career as teacher since 1966 and served as member of Baziz DKI Jakarta in 1971. He was also active as Head of A Commission of DKI Jakarta Regional Legislative Council in 1971-1982, Director of Education Institution and Chairman of Al-Jihad Foundation in 1976, served as Pleno Member of Council of Indonesian Ulama (MUI) since 1990, Chairman of MUI (2005-2013) and currently serves as Vice Chairman of MUI since 2014. He was also appointed as member of People Representative Body of Republic of Indonesia in 1997-2004, member of DPR/MPR-RI in 1999 and currently served as Chairman of National Sharia Council – MUI (2003-present) and member of President Advisory Board (2007-present).


Informasi Tambahan


DR Hasanudin M. Ag. Anggota Member

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat, 4 Maret 1961. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah sejak 19 Juni 2010 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 160 tanggal 22 Maret 2010. Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda Fakultas Syariah dari Universitas Islam Tribhakti, Kediri tahun 1985, Sarjana Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1989. Beliau

Indonesian citizen, born in Cirebon, West Java, on March 4, 1961. Serving as Sharia Supervisory Board since June 19, 2010 in accordance with Company’s Establishment Deed No. 160 dated March 22, 2010. He earned BA Degree of Sharia Faculty from Islam Tribhakti University, Kediri in 1985, Bachelor Degree of Sharia Faculty from State Islamic Institute (IAIN, currently UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta in 1989. He was later obtained Master Degree on Religion,

kemudian memperoleh Magister Agama dalam studi Pengkajian Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1997, dan telah menyelesaikan program Doktor dalam studi Pengkajian Syariah dari

Islamic Studies from IAIN (currently UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta in 1997, and obtained Doctorate Degree on Sharia Studies from the same university.

universitas yang sama. Beliau memulai kariernya sebagai anggota Tim Ahli LP.POM – MUI tahun 2006, kemudian menjabat sebagai anggota Komite Akuntansi Syariah (KAS) – IAI tahun 2006 kemudian hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH – DSN). Beliau juga aktif dalam kegiatan akademik dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IIQ, Jakarta tahun 1993- 1997 dan 1999-2002 serta menjadi dosen Hukum Islam di UIN dan IIQ hingga saat ini. Beliau juga aktif mengikuti berbagai seminar dan loka karya di bidang produk halal, ekonomi dan keuangan Syariah, baik sebagai peserta maupun narasumber, serta berpartisipasi aktif dalam penyiapan dan pembahasan fatwa-fatwa DSN – MUI.

He started his career as member of LP.POM – MUI Expert team in 2006, and later served as Member of Sharia Accounting Committee – IAI in 2006 until recently serving as Deputy of Operational Committe Secretary of National Sharia Council (BPH – DSN). He was also active on academic activities and once served as Dean of Sharia Faculty at IIQ, Jakarta in 1993 – 1997 and 1999 – 2002 as well as serving as Sharia Law Lecturer at UIN and IIQ to the present. He was also actively participated on several seminars and workshops on halal products, sharia finance and economy aspects both as the sepaker or participant, as well as actively participated on DSN – MUI fatwa preparation and discussion.

Page......

Pejabat Eksekutif

246-247


« « « « « « « «

Executive Officers


Informasi Tambahan


Sektor Direktur Utama President Director Sector 01

05

06

02

04

03

01 DINNO INDIANO Direktur Utama - President Director 02 ZEFRI ANANTA Satuan Pengawas Intern - Internal Audit 03 IWA KUSTIWA Divisi Human Capital - Human Capital Division 04 WAHYU AVIANTO Divisi Perencanaan Strategis - Strategic Planning Division 05 BIMO HASCAHYOADI Divisi Usaha Menengah - Business Commercial Division 06 JON SUJANI PASARIBU Divisi Recovery & Remedial - Recovery & Remedial Division

Sektor Bisnis Business Sector 04

03

01

02

05

01 IMAM TEGUH SAPTONO Direktur Bisnis - Business Director 02 KUKUH RAHARDJO Divisi Bisnis Ritel - Retail Business Division 03 MOH. TOYIB Divisi Tresuri & Internasional - Treasury & International Division 04 JUNIAR MAHAMERU Divisi Bisnis Kartu - Card Business Division 05 BUDI ARISTIANTO Divisi Bisnis Mikro - Small Enterprise Division

Page......

248-249


« « « « « « « «

Sektor Risiko & Kepatuhan Risk & Compliance Sector 03

05

02

04

01

01

ACEP R JAYAPRAWIRA Direktur Risiko & Kepatuhan - Risk & Compliance Director

02

BAMBANG SUTRISNO Divisi Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management Division

03

DADE DERMAWAN Divisi Product Management - Product Management Division

04

BAYI ROHAYATI Divisi Hukum, Kepatuhan & Kesekretariatan Legal, Compliance & Secretary Division

05

RUDI HARYADI Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Desk

SeKtor Keuangan & Operasional OPERATION & FINANCE SECTOR 03

01

04

01

02

06

05

JUNAIDI HISOM Direktur Keuangan & Operasional Operating & Financial Director

02

WAHYU AVIANTO Divisi Pengendalian Keuangan - Financial Controlling Division

03

JOKO PRAMONO Divisi Teknologi Informasi - Information Technology Division

04

SUPARDI NAJAMUDDIN Divisi Komunikasi Jaringan & Logistik Communication, Network & General Affairs Division

05

TAVIP BUDHY PRIHANTO Divisi Bisnis Risk - Business Risk Division

06

ANDRIANTO DARU KURNIAWAN Divisi Operasional - Operational Division


Informasi Tambahan


Jaringan Kantor Cabang Branch Offices

Cabang Branch

Alamat Address

Telepon/Faximili Telephone/Facsimile

KANTOR PUSAT

Gedung Tempo Pavilion 1, Jl. HR Rasuna Said Kav.11, Kuningan, Jakarta

021 - 29667946

YOGYAKARTA (YGS)-801

Jl. Kusumanegara No. 112, Umbulharjo Yogyakarta - 55165

0274 - 417222, 417555, 450374 Facs. : 0274 - 417111

Cabang Pembantu Bulaksumur

Jl. Bulaksumur Blok H No. 4 Yogyakarta

0274 - 557087 Facs. : 0274 - 557088

Cabang Pembantu Godean

Ruko Pasar Tlogorejo Jl. Godean Km 4,5 Modinan Banyuraden-Gamping-Sleman Yogyakarta

0274 - 626464 Facs. : 0274 - 626725

Cabang Pembantu Kaliurang

Jl. Kaliurang Km 5 No. 35 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Yogyakarta

0274 - 581642 / 43 Facs. : 0274 - 581641

Cabang Pembantu Bantul

Jl. Jend. Sudirman No.156 Bantul, Yogyakarta

0274 - 6469050 / 100 Facs. : 0274 - 6469044

Kantor Kas Dr. Yap

RS Mata Dr. Yap Jl. Cik Ditiro No. 5 Yogyakarta

0274 - 554144 Facs. : 0274 - 550163

Kantor Kas FE UII

Jl Pawiro Kuat No. 146 Condong catur, Sleman Yogyakarta

0274 - 4477513 Facs. : 0274 - 4477512

Kantor Kas RS PKU Muhammadiyah

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20 Yogyakarta

0274 - 565118 Facs: 0274 - 560957

PEKALONGAN (PLS)-802

Masjid Syuhada Jl.Pemuda No.52-54 Pekalongan

0285 - 434918, 434919 Facs : 0285 - 434920

Cabang Pembantu Tegal

Jl. Mayjend. Sutoyo No. 22 Tegal - 52113

0283 - 340715 Facs.: 0283 - 340716

SEMARANG (SMS)-803

Jl. Jend. Ahmad Yani No.152 Semarang

024 - 8313247, 8315027 Facs. : 024 - 8313217

Cabang Pembantu Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULA)

Komplek Kampus UNISSULA Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang

024 - 6592916 Facs.: '024 - 6592915

Cabang Pembantu Ungaran

Jl. Diponegoro No.222A Ungaran, Semarang

024 - 6922005 Facs : (024) 6921990

Page......

250-251


Cabang Branch

Alamat Address


Kantor Kas Teaching Hospital

Komplek RSI Unissula, Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang

024 - 6582377

Kantor Kas Hidayatullah

Jl. Durian Selatan I No. 6, Kelurahan Srondol Wetan, Banyumanik, Semarang

024 - 7463850 Facs.: 024 - 7463861

MALANG (MGS)-804

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48 Malang - 65111

0341 - 359129, 359130 Facs. : 0341 - 359128

Cabang Pembantu Batu

Jl. Agus Salim No.9, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Malang

0341 - 590145 Facs.: 0341 - 590146

Cabang Pembantu Pasuruan

Jl. Panglima Sudirman No. 32 A, Pasuruan

0343 - 415017 Facs.:0343 - 415018

Cabang Pembantu Kepanjen

Jl. Jend. A. Yani No. 31 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

0341 - 395746 Facs. 0341 - 394746

BANJARMASIN (BJS)-805

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin - 70235

0511 - 3256746, 3256946, 3259146, 3259446 Facs.: 0511 - 3251346

Cabang Pembantu Sungai Danau

Jl. Propinsi Km 166 No. 162 Kelurahan Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

0512 - 61746 Facs. : 0512 - 61239

Cabang Pembantu Batulicin

Jl. Raya Batulicin No. 160, RT 004 RW 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu

0518 - 71446, 71146 Facs.: 0518 - 70724

JAKARTA TIMUR (JTS)-806

Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur

021 - 47882680 / 81 / 82 / 83 Facs. : 021 - 47882684 / 85

Cabang Pembantu Kalimalang

Cabang Pembantu Cibubur

Jl. Kalimalang Blok N No.12/H12 Jakarta Timur

Jl. Lapangan Tembak Blok P No. 14 Ruko Cibubur Indah 2, RT 002/07 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur

« « « « « « « «

021 - 86607205 Facs. : 021 - 86607206

021 - 8719423, 021 - 87712018 Facs : 021-8719424


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


Cabang Pembantu Cililitan

Jl. Cililitan Besar No. 72 E Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati Jakarta - Timur

021 - 80873844, 021 - 80873846 Facs. : 021 - 80873845

Cabang Pembantu Otista

Jl. Raya Otista No. 109, RT 015 RW 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

021 - 85914784, 021 - 85914348 Facs. : 021 - 85902841

Cabang Pembantu Buaran

Jl. Buaran Raya Blok A No. 99, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

021 - 86601462 Facs. : 021 - 86608780

Kantor Kas RS Haji Jakarta

Jl. Raya Pondok Gede No.4, Jakarta Timur 13560

021 - 80879824 Facs.: 021 - 80879823

FATMAWATI (FMS)-807

Jl. RS Fatmawati No. 30 C – 30 D Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta - Selatan

021-7696807/7696808/75902925/ 75902930/75902934 Facs. : 021 -75902899/75902983

Cabang Pembantu UIN Syarif Hidayatullah

Kampus UIN Syarief Hidayatullah Jl. Ir. H. Juanda - Ciputat Jakarta - Selatan 15419

021 - 74416484 Facs. : 021 - 74716485

Cabang Pembantu Tebet

Jl. Tebet Raya No. 7 RT 020/001 Blok A Persil 1 C Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta - Selatan 12810

021 - 83708688 Facs. 021 - 83785894

Cabang Pembantu Bintaro Veteran

Jl. RC Veteran No. 17 A RT 04/12 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta - Selatan 12330

021 - 73691167 Facs. 021 - 73880336

Cabang Pembantu Cilandak

Jl. Cilandak KKO No. 5 C RT 014 RW 008 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta - Selatan 12550

021-78848838 Facs.: 021-7800295

Cabang Pembantu Panglima Polim

Jl. Panglima Polim Raya No.71, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

021 - 7394908 Facs.: 021 - 7250894

Cabang Pembantu Kalibata

Jl. Raya Pasar Minggu, RT 01 RW 07 Nomor 6B, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740

021 - 7940222 Facs.:021 - 7940111

Kantor Kas Juanda Ciputat

Jl. Ir. H. Juanda RT 004 RW 08 No. 75 AA dan 75 BB Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur

021 - 7412177, 7412060 Facs.: 021 - 7413933

BANDUNG (BDS)-808

Jl. Buah Batu No.157 C Bandung 40265

022 - 7314546, 7323142, 7323143 Facs.: 022 - 7323141

Cabang Pembantu Cigondewah

Taman Kopo Indah II Ruko Blok B 1 No.18 Desa Rahayu Kec.Marga asih Kab. Bandung

022 - 5425718 Facs. : 022 - 5423031

Page......

252-253


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


Cabang Pembantu Dago

Jl. Ir. H. Djuanda No. 298 Bandung - 40116

022 - 2517512 / 2517514 Facs. : 022 - 2504946

Cabang Pembantu Suropaticore

Komplek Perkantoran Suropaticore Blok B No. 8 Jl. PHH Mustofa No. 39, Kelurahan Pasir Layung Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung

022 - 87242796 Facs. 022 - 87242791

Cabang Pembantu Cimahi

Jl. Raya Cibabat No. 444 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Cimahi

022 - 6645546 Facs. 022 - 6645660

Kantor Kas Daarut Tauhid

Jl. Gegerkalong Girang No. 32D, RT 01 RW 06, Kelurahan Isola, kecamatan Sukasari, Bandung

022 - 2007951 Facs.: -

Kantor Kas Jatinangor

Jl. Raya Jatinangor No.100, Kelurahan Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

022 - 7796301 Facs.: 022 - 7796299

PADANG (PGS)-809

Jl. Belakang Olo No. 45 Padang

0751 - 841818, 841819 Facs. : 0751 - 841808

Cabang Pembantu Bandar Buat

Jl. Rimbo Datar RT 003 RW 02 Kelurahan Bandar Buek Kecamatan Lubuk Kilangan Padang

0751 - 779371 Facs. : 0751 - 779372

Cabang Pembantu Gajah Mada

Jl. Gajah Mada No.21, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo Padang

0751 - 7055522 Facs.: 0751 - 7055521

Kantor Kas RS Yarsi

Jl. Gajah Mada, Gunung Pangilun, Padang

0751 - 445419

MAKASSAR (MAS)-810

Jl. Andi Pangeran Pettarani Komp.Ruko Business Center Sardony No.1/2, Panakukkang Makassar

0411 - 421188, 443558, 421388 Facs. : 0411 - 443890

Cabang Pembantu Gowa

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 248B Sungguminasa Kab. Gowa

0411 - 881167, 862802 Facs..: 0411 - 881167

Cabang Pembantu Latimojong

Jl. Gunung Latimojong Komplek Ruko Metro Square Blok E No. 1 Makassar

0411 - 3620237, 3626255 Facs. : 0411 - 3623752

Kantor Kas RS Ibnu Sina YBW UMI

Jl. Urip Sumoharjo KM. 5 No.264 Makassar

0411 - 453695 / 453696

Kantor Kas Universitas Indonesia Timur

Jl. Abdul Kadir No.70, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar

0411 - 8120952 Facs: 0411 - 8120953

MEDAN (MES)-811

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 12 Medan 20112

061 - 4559520, 4559521 Facs. : 061 - 4522608

Cabang Pembantu Katamso

Jl. Brigjend Katamso No. 672 A Kampung Baru Medan

061 - 7873020 Facs. : 061 - 7320002

Cabang Pembantu Binjai

Pertokoan Maju Bersama Blok A No.3, Jl. Sukarno-Hatta Binjai Timur.

061 - 8830585 Facs. : 061 - 8829976


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan

Jl. Pasar Pusat No. 160, Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pusat Pasar, Medan

061 - 4574541 Facs.: 061 - 4574569

PALEMBANG (PBS)-812

Jl. Jendral Sudirman KM 3,5, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127

0711 - 315999, 310751 Facs. : 0711 - 310752

Cabang Pembantu Lubuk Linggau

Jl. Yos Sudarso No. 18, Lubuk Linggau - 31621

0733 - 322274 Facs. : 0733 - 323707

Cabang Pembantu Demang

Jl. Demang Lebar Daun No. 507 EF Palembang

0711 - 358123, 358120 Facs. : 0711 - 358201

BENDUNGAN HILIR (BHR)-813

Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B Jakarta Pusat

021 - 57851054 - 56 Facs. : 021 - 57851038

Cabang Pembantu Kementerian Agama RI

Gedung Departemen Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

021 - 3518875, 3518902 Facs. : 021 - 3518902

Cabang Pembantu Mahkamah Agung

Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta Pusat

021 - 3840382 Facs. : 021 - 3448031

Cabang Pembantu Jakarta Pusat

Bank BNI JPU Lantai 2 cfrthu6yji Jakarta - 10220

021 - 5729751 Facs. : 021 - 2511207

Cabang Pembantu Tempo Pavilion

Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11, Kuningan Jakarta - 12920

021 Facs. : 021 -

Cabang Pembantu Sekretariat Mahkamah Agung

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta - Pusat

021 - 29079326 Facs. : 021 - 29079325

Cabang Pembantu Kramat

Jl. Salemba Raya No.19, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

021 - 39831015, 39831016

Cabang Pembantu Roxy

Jl. KH. Hasyim Ashari No.56, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Telp. 021- 63858709, 63858713 Faks. 021 - 63858699

SURABAYA (SBS)-814

Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A – 8B Surabaya – 60254

031 - 7328840, 7329870, 7327350 Facs. : 031 - 7385678

Cabang Pembantu Rajawali

Jl. Rajawali No.68, Surabaya

031 - 3529328 Facs. : 031 - 3520691

Cabang Pembantu Diponegoro

Jl. Raya Diponegoro No. 54 C Kelurahan Darmo , Kecamatan Wonokromo Surabaya

031 - 5660773 Facs. no. 031 - 5660769

Cabang Pembantu Sidoarjo

Jl. Gajah Mada No. 179 Kelurahan Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

031 - 8074530 Facs. no. 031 - 8074531

Page......

254-255


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


Cabang Pembantu Gresik

Jl. Panglima Sudirman No. 93-A Ruko Kavling 01 Desa Sidokumpul, Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

031 - 3989087 Facs. no. 031 - 3989092

Cabang Pembantu Mojokerto

Jl. Mojopahit No. 428-430, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Mojokerto

0321 - 390123 Facs: 0321 - 383456

PEKANBARU (PUS)-815

Jl. Jend.Sudirman No. 484 Pekanbaru

0761-859694 ,859695, 859697, 859698 Facs. : 0761-859819

Cabang Pembantu Panam

Jl. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru

Cabang Pembantu Pangkalan Kerinci

Jl. Maharaja Indra No.35, RT 001 RW 010, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelawan, Riau

0761 - 493018

Kantor Kas UIN SUSKA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jl. HR Soebrantas no.155 KM 18, Simpang Baru Panam, Pekanbaru

0761 - 563862

CIREBON (CRS)-816

Jl. Sisingamangaraja No. 28 Cirebon, 45111

0231 - 246063, 246064, 246065 246102, 246104 Facs.: 0231 - 246105

Cabang Pembantu Plered

Jl. Ir. Juanda No.36, Kelurahan Tengah Tani, Kecamatan Cirebon Barat, Cirebon

0231 - 224078 / 321401 Facs.: 0231 - 224077

SURAKARTA (SLS)-817

Jl. Slamet Riyadi No. 318, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan Surakarta

0271 - 742555, 725222 Facs. : 0271 - 736718

Cabang Pembantu Sragen

Komplek Atrium Plaza Blok F Jl. Raya Sukowati No. 302-304 Sragen

0271 - 891999 Facs .: 0271 - 894600

Cabang Pembantu Klaten

Jl. Pemuda No.11, Kecamatan Bareng, Klaten

0272 - 321199 Facs.: 0272 - 329409

BOGOR (BGS)-818

Jl. Pajajaran Raya No. 27 A-B, Bogor

0251 - 8337306, 8337620 8337687, 8337828, 8349308 Facs. : 0251 - 8384968, 8374284

0761 - 563286 Facs. 0761 - 563291

Jl. Raya Tajur No.88 D, Bogor Cabang Pembantu Tajur Cabang Pembantu Cibubur Country

Cabang Pembantu Cibinong

Ruko Cibubur Country No. 6 Cikeas - Nagrak Cibubur Kabupaten Bogor Perum Graha Kartika Pratama, Ruko F No.10, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Bogor

0251 - 8392871 Facs. : 0251 - 8353662 021 - 82481025 Facs. 021 - 8248 1024

021 - 87990504 Facs.: 021 - 87990505


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


Cabang Pembantu Sentul

Komplek Mall Bellanova Country Blok RK 1, Kavling No. 5, Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Bogor

021 - 87923972 Facs: -

BALIKPAPAN (BPS)-819

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Markoni, Balikpapan

0542-738668 , 737734, 731354, 443436 Facs. : 0542-737733

Cabang Pembantu Balikpapan Baru

Ruko Balikpapan Baru Blok D2 No. 3 RT 048 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Balikpapan - 76114

0542 - 876897 Facs. 0542 - 876898

JAKARTA UTARA (JKS)-820

Jl. Boulevard Raya QA.I/1 Kelapa Gading Jakarta Utara

021 - 4500695, 4500694, 45841585 Facs.: 021 - 4514121

Cabang Pembantu Pasar Koja

Jl. Kramat Jaya No. 20 Blok 3-4 Jakarta - Utara

021 - 4410569

Cabang Pembantu Enggano

Jl. Enggano No. 40 A Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta – Utara

021 - 43937444, 43938666 Facs. : 021 - 43938444

Cabang Pembantu Harco Mangga Dua

Komplek Harco Agung Sedayu Blok D No. 5 Jl. Mangga Dua Raya Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta - Pusat

021 - 6124416, 6124417 Facs. : 021 - 6126576

Cabang Pembantu Cempaka Mas

Rukan Graha Cempaka Mas Blok C No. 30, Jakarta - Pusat

021 - , 42876847, 42876852 Facs: 021 - 42876837

Cabang Pembantu Sunter

Rukan Komplek Griya Inti Sentosa Blok A1 No.34, Sunter, Jakarta Utara

021 - 6451107

Cabang Pembantu Kawasan Berikat Nusantara

Komplek Bisnis Centre KBN Cakung Jl. Jawa Blok A 14-1 dan A 14-2 Jakarta Utara

021 - 29376635 Facs.: 29376618

Kantor Kas RSIJ Sukapura

Jl. Tipar Cakung No. 5 Sukapura Jakarta Utara

082817053579 / 80

Kantor Kas RS Pelabuhan Jakarta

Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara

021 - 4408488 Facs. 021 - 4403899

BUMI SERPONG DAMAI (BSS)-821

Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 33A & 35, Tangerang

021 - 53153155, 53153144, Facs. : 021 - 53161611

Cabang Pembantu Cimone

Jl.Merdeka Raya No.21 D Cimone Tangerang

021 - 5533898, 5533884 Facs. : 021 - 5524337

Cabang Pembantu Gading Serpong

Jl. Boulevard Gading Serpong Blok BA-2 No. 23 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

021 - 54212514 Facs. : 021 - 5461380

Cabang Pembantu Bintaro Kebayoran Arcade

Ruko Kebayoran Arcade Bintaro KA Blok C3 No. 50, Boulevard Bintaro Jaya Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang - Selatan

021 - 74870863

Page......

256-257


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


Cabang Pembantu Pamulang

OGIE Plaza Jl. Siliwangi No. 8, RT 2 RW 2, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan

021 - 74718581 Facs.: 021 - 74718592

TANJUNGKARANG (TKS)-822

Jl. Jend.Sudirman No. 62 Kel. Enggal Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung

0721 - 242528, 242517 Facs .: 0721 - 242432

Cabang Pembantu Bandar Jaya

Jl. Proklamator No. 136 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

0725 - 528886 Facs. : 0725 - 528887

KEDIRI (KIS)-823

Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok A.5 - A.6, Jl. Hayam Wuruk Kediri, 64121

0354 - 680 977, 680 966, 680 952 Facs. : 0354 - 672627

Cabang Pembantu Madiun

Jl. Mastrip No. 56 Kelurahan KlegenKecamatan Kartoharjo Madiun

0351 - 468 777 Facs : 0351 - 455 587

Cabang Pembantu Tulungagung

Jl. Supriyadi No.41, Ruko Nirwana, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Tulungagung

0355 - 335306 Facs.: 0355 - 322 042

Cabang Pembantu Gudang Garam

Jl. Mataram No.180 Kopkar MEKAR Gudang Garam Kediri

0354 - 684 830

Kantor Kas UNISKA

Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kampus UNISKA Kediri

0354 - 672186

JEMBER (JBS)-824

Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember

0331 - 489500 (hunting) Facs. : 0331 - 487617

Cabang Pembantu Banyuwangi

Jl. PB Sudirman, Ruko Pesona Intan No. 5, Banyuwangi

0333 - 419197 Facs : 0333 - 419198

BANDA ACEH (BAS)-825

Jl. Teuku Daud Beureueh No.33 Banda Aceh

0651 - 32313, 32314 Facs. : 0651 - 32317

BEKASI (BIS)-826

Komplek Sentra Niaga Jl. Jend. A. Yani Blok A6 No. 3-3A Bekasi

021 - 88962828 Facs. 021 - 88966464

Cabang Pembantu Jababeka Cikarang

Ruko CBD Blok/Kavling AA3 Blok CD No. 1 Jl. Niaga Raya , Kelurahan Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi

021 - 29083856 / 57 / 58 / 59 Facs. 021 - 29083776

Cabang Pembantu Tambun

Jl. Sultan Hasanudin No. 6A RT 003 RW 003 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi - 17510

021 - 88390192, 88390193, 88390194 Facs. 021 - 88390201

Cabang Pembantu Pondok Gede

Plaza Pondok Gede Ruko Blok A Nomor 01 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi

021 - 84938365 Facs. 021 - 84979735

Cabang Pembantu Harapan Indah

Jl. Bulevar Hijau Raya blok B8/17, Kecamatan Medan Satria, Bekasi

021 - 88982922, 88982873, 88982928 Facs.: 021 - 88983016


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


BATAM (BTS)-827

Kompleks Regency Park Blok II No.15, Jl. Teuku Umar, Pelita, Batam 29432

0778 - 429054, 429059 Facs. : 0778 - 429060

Cabang Pembantu Batu Aji

Jl. Batu Aji Komplek Sinar Jaya No. 8 (Depan Pasar Aviari) Batam

0778 - 363723 Facs. 0778 - 363728

Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun

Komp. Pertokoan Karimun Centre Jl. A. Yani Blok A No. 6 (Kolong) Tanjung Balai Karimun

0777 - 22177 Facs. 0777 - 22677

JAKARTA BARAT (JAS)-828

Ruko Mediterania No. 1, Jl. Meruya Ilir Utara Raya - Kembangan Jakarta - Barat

021 - 5866388, 5865715, 586719 Facs. : 021 - 58901202

Cabang Pembantu Universitas Trisakti

Universitas Trisakti Kampus A Gedung H Lantai Dasar Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta - Barat

021 - 56944271 Facs. : 021 - 56944272

Cabang Pembantu Cengkareng

Ruko Mutiara Taman Palem Blok A5 No.9 Jl. Kamal Raya Lingkar Luar Barat Cengkareng, Jakarta – Barat

021 - 29428933 Facs.: 021 - 29429833

Cabang Pembantu Cileduk

Jl. HOS Cokroaminoto, Ruko CBD Ciledug, Blok A2 no. 1, Tangerang

021 - 73451776 Facs: 021 - 73451779

CILEGON (CLG)-829

Jl. Letjend R. Suprapto No. 25 Cilegon, 42431

0254 - 398777, 378793, 378792 Facs.: 0254 - 378703

Cabang Pembantu Serang

Jl. Ahmad Yani No.34, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang Kota Serang

0254 - 222808 Facs: 0254 - 223484

TANGERANG (TGR)-830

Ruko Premium Bisnis Tangerang City Blok A No. 9 Jl. Jend Sudirman Tangerang

021 – 29239604 (hunting) Facs. : 021 – 29239606

Cabang Pembantu Karawaci

Ruko Mutiara Karawaci Blok B No. 27, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

021 - 55653327 Fac. : 021 – 55653328

DEPOK (DPK)-831

Jl. Margonda Raya No. 180 Depok

021 - 77210117 (hunting) Facs. : 021 - 77210027

Cabang Pembantu Cinere

Ruko Pasar Segar Cinere, Blok RA 3, Jl. Cinere Raya No. 145, RT 001 RW 008, Kelurahan/Kecamatan Cinere, Depok

021 - 29503301 Facs.: 021 - 29503302

Kantor Kas Sawangan

Ruko Sari Plaza, Jl. Bojongsari No. 1, Kelurahan Bojongsari Sawangan, Depok

0251 - 8614220 Facs.: 0251 - 8614230

SAMARINDA

Jl. Ir. Juanda No 216 B

0541 - 7771320

Page......

258-259


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


(SMR)-832

Samarinda, 75124

Facs. : 0541 - 7771326

Cabang Pembantu Tarakan

Jl. Yos Sudarso No. 9, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

0551 - 33315, 23135 Facs : 0551 - 33317

PONTIANAK (PTK)-833

Jl. Ir. H Juanda No. 65-66 Pontianak, 78117

0561 - 746290, 746291, 746292 746293, 746294 Facs. : 0561 - 746295

Cabang Pembantu Sintang

Jl. MT. Haryono No.26 C, RT 10 RW 3, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Sintang

0565 - 21946, 22446

PURWOKERTO (PWK)-834

Jl. Jendral Sudirman Timur No. 689 Purwokerto

0281 - 632633, 632301, 634248 Facs. : 0281 - 638882

Cabang Pembantu Cilacap

Jl. S. Parman Ruko Pelangi No.10E, Cilacap

0282 - 520046 Facs.: 0282 - 520014

SURABAYA Dharmawangsa (SBD)-835

Jl. Dharmawangsa No. 115 A Surabaya

031 - 5045082, 5045085, 5030222 Facs. : 031 - 5037222

Cabang Pembantu Ngagel

Ruko RMI Blok J.16 Jl.Ngagel Jaya Selatan Surabaya

031-5038088

JAMBI (JMB)-836

Jl. Hayam Wuruk No. 73 - 74 Jambi

0741 - 7552571, 7552572, 7552573 Facs. : 0741 - 7552574

DENPASAR (DPR)-837

Jl. Gatot Subroto No. 288 A - 288 B, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara Denpasar

0361 - 429745 Facs. : 0361 - 429746

MATARAM (MTR)-838

Jl. Pejanggik No. 23 Cakranegara Mataram, 83231

Hunting : 0370 - 644622 644288, 644471, 622322 Facs. 0370 - 622246

Cabang Pembantu Masbagik

Jl. Raya Masbagik, Bagikbontong Desa Paokmotong, Lombok Timur

0376 - 631933 Facs.: 0376 - 631912

BUKITTINGGI (BTI)-839

Jl. Jend. Sudirman No. 16 B-C, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. 26177

0752-31146 (hunting) Facs.: 0752-22378

Cabang Pembantu Payakumbuh

Jl. Jend. A. Yani No.89 Payakumbuh Sumatera Barat

0752 - 91046 Facs.: 0752 - 90246

BENGKULU (BKU)-840

Jl. Jenderal Sudirman No. 41-43, RT 09 RW 13, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segera, Bengkulu

0736 - 341996, 341997 Facs.: 0736 - 342760

KARAWANG (KRW)-841

Jl. Panatayuda I No 68, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang, Karawang

0267 - 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32 Facs.: (0267) 401505

TASIKMALAYA

Jl. Mesjid Agung No. 26,

0265 - 2354002, 2354003, 2354006


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


(TSM)-842

Blok Kaum Kaler, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya

Facs.: (0265) 2354007

KUDUS (KDU)-843

Jl. A.Yani No .23 A-B, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus

0291 - 444894 Facs.: 0291 - 444895

Cabang Pembantu Jepara

Jl. Pemuda No. 34 A Jepara

0291 - 591532 Facs.:0291 - 591532

PALANGKARAYA (PLR)-844

Jl. A.Yani No. 59, Kelurahan/Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, 73112

0536 - 3224862, 3224863, 3224864 Facs.: 0536 - 3224870

BANJARBARU (BBU)-845

Jl. A.Yani Km 35,5 Kel. Banjarbaru Utara, Kec. Banjarbaru, Banjarbaru

0511 - 4774939 Facs: 0511 - 4774939

Cabang Pembantu Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani Km.35 Banjarbaru, Banjarmasin

0511 - 4778176 Facs. : 0511 - 4778176

PALU (PAL)-846

Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

0451 - 424848, 424244 Facs.: 0451 - 422399

KENDARI (KND)-847

Jl. MT Haryono No. 155, Kelurahan Bende, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari

0401 - 3193494 Facs.: 0401 - 3193493

SUKABUMI (SBM)-848

Jl. A.Yani no. 29, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Sukabumi, 43113

0266 - 6247300 Facs.: 0266 - 6247400

Cabang Pembantu Cianjur

Jl. Kyai Haji Abdullah bin Nuh Ruko No. 1-2 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

0263 - 2292525, 2292426 Facs. : 0263 - 2292387

LHOKSEUMAWE (LMW)-849

Jl. Merdeka 25E, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, 24351

0645 - 47005, 47006 Facs.: 0645 - 47009

Cabang Pembantu Bireuen

Jl.Sultan Iskandar Muda no.5 Kelurahan Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen

0644 - 21841 Facs.: 0644 - 21840

Page......

Jaringan Kantor Cabang Mikro

260-261


« « « « « « « «

Micro Branches

Cabang Branch

Alamat Address


BOGOR KEDUNG BADAK (MBS)-859

Komplek Ruko 10, Jalan K.H. Sholeh Iskandar Km.6,6 Ruko E, RT 006/003, Kedung Badak, Tanah Sereal, Bogor

0251-8377001, 8345211, 8345225

Cabang Pembantu Mikro Bogor Grosir

Komplek Pertokoan Merdeka Ruko Blok A No.10, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor

0251-8341477, 8341400

Cabang Pembantu Mikro Cileungsi

Jl. Raya Narogong Ruko Cileungsi Trade Centre Blok E/9, Cileungsi

021-82481235

Cabang Pembantu Mikro Citeureup

Jalan Mayor Oking No. 21 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

021-87940441

Cabang Pembantu Mikro Depok

Komplek Pertokoan Kartini Grande 46G Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

021-77204489

Cabang Pembantu Mikro Cibinong

Jalan Mayor Oking No.158, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

021-46243939

VETERAN MAKASSAR (MVM)-860

Jl. Veteran Selatan No. 284 A, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Bonto Lebang, Kode Pos 90133, Makassar

0411-879518

Cabang Pembantu Mikro Tamalanrea

Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Daya No.8 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar

0411-590540

Cabang Pembantu Mikro Pangkep

Jalan Kemakmuran Poros Makassar - Parepare KM.51 Pangkep

0410-22080

Cabang Pembantu Mikro Implant Sungguminasa Gowa

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 248 B Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa 92111

0411-862135

Cabang Pembantu Mikro Sengkang

Jalan Bau Mahmud No. 18 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kota Sengkang

0485-324234

Cabang Pembantu Mikro Bulukumba

Jalan SAM Ratulangi Kelurahan Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

0413-83379

Cabang Pembantu Mikro Takalar

Jl. Jend. Sudirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar

TELUK BETUNG (MTB)-861

Jl. Diponegoro No 6, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kodya Bandar Lampung 35214

0721- 472651, 472644, 472639, 472642

Cabang Pembantu Mikro Pringsewu

Jl. Ahmad Yani No 196, Pringsewu

0721-23532, 23534


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


Cabang Pembantu Mikro Antasari

Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,

0721-250776, 250786

Cabang Pembantu Mikro Unit 2 Banjar Agung

Jl, Raya Lintas Timur - Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang

0726-750256, 750257

Cabang Pembantu Mikro Bandar Jaya

Jalan Proklamator Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

0725-528556, 528866

RUNGKUT (MRT)-862

Jl. Raya Kali Rungkut No. 5, Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok A-2, Surabaya

031-8782609, 8782608

Cabang Pembantu Mikro PS Gresik

Ruko Kartini Megah Blok B 2, Jalan RA Kartini No.150-152, Gresik

031-3970083

Cabang Pembantu Mikro Sunan Ampel

Jl. Nyamplungan No. 189 Surabaya

031-3537338

Cabang Pembantu Mikro Implant PS Sidoarjo

Jl. Gajahmada No. 179, Kel. Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

031-8075710

Cabang Pembantu Mikro PS Babat

Jl. Raya Babat No 125 Surabaya

0322-452260

DINOYO (MDY)-863

Jl. Raya Tlogomas No 54 Kecamatan Lowokaru Kel. Tlogomas, Malang 65144

0341-578589, 2991170, 579488

Cabang Pembantu Mikro Implant Batu

Jl. Agus Salim No.9 , Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang

0341-512540, 512537

Cabang Pembantu Mikro Pakis

Komplek Ruko Pakisjajar Kav. 6, Jl. Raya Pakis Tumpang Kec. Pakis Kab. Malang

0341-793731, 793732

Cabang Pembantu Mikro Kepanjen

Jl. Akhmad Yani No. 58, Kelurahan Ardirejo, Kabupaten Malang

0341-391901, 391889

Cabang Pembantu Mikro Malang Kota

Jl. Gatot Subroto No.116, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Malang

0341-344135, 344134

Cabang Pembantu Mikro Lumajang

Pasar Plaza A , Jalan. PB Sudirman No. 1A, Kota Lumajang, Kec. Luamajang, Kel. Lumajang, Jawa Timur

0334-888065

TANJUNG JEMBER (MTJ)-864

Komplek Ruko Gajah Mada Square No. A10 RT 01 RW 10, Jl. Gajah Mada No. 187, Jember 68131

0331-413426, 413421, 413428 Facs.: 0331-413422

Cabang Pembantu Mikro Bondowoso

Jl. KH Wahid Hasim 208, Bondowoso, Jember

0332-423660

Cabang Pembantu Mikro Genteng

Jl. Diponogoro 22 A Kec. Genteng Kel. Genteng Kulon Kota Banyuwangi

0333-844277

Cabang Pembantu Mikro Ambulu

Jl. Ahmad Yani 59, Ambulu, Jember

0336-883346

Cabang Pembantu Mikro Kencong

Jalan Krakatau No.45 Kencong Jember Dusun Krajan RT.005/RW.012 No.45 , Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Jawa Timur

0336-321942, 321930

Page......

262-263


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


PANAM ARENGKA (MPA)-865

Ruko Panam Raya Permai No. 83 Jl.H.R Soebrantas KM 8.5 RT 05/02 Kel. Delima Kec. Tampan, Pekanbaru 28294

0761- 563804, 587556, 563944

Cabang Pembantu Mikro Flamboyan Bangkinang

Jalan Raya Flamboyan Kota Garo Blok B No.01 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

0762- 7320110, 7320111

Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota

Jl. Jend. A. Yani No.21 B Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Pekanbaru

0761- 23288

Cabang Pembantu Mikro Gunung Raya Kandis

Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM 73 No.46 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

082883038213, 082883038212

Cabang Pembantu Mikro Kota Duri

Jl. Jend. Sudirman No.32 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

0765- 560203

Cabang Pembantu Mikro Ujung Batu

Jl. Jendral Sudirman No.1 RT.03/RW.10 Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

0762-7363016, 7363412

KOTA BATURAJA (MKB)-866

Jl. Let. R Hamidi No. 30 RT 03 RW 01 Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Kode pos 32100

0735-324888, 323333, 325522, 325554

Cabang Pembantu Mikro Martapura

Jl. Pangeran Diponegoro - Kab. Oku Timur, Kec. Martapura, Kel. Pasar Martapura, Tanjung Aman Martapura

0735-481688, 481128

Cabang Pembantu Mikro Gumawang Belitang

Jl. Pasar Baru - Kab. Oku Timur Kec. Gumawang Belitang

0735-451151

Cabang Pembantu Mikro Prabumulih

Jl. Jendral Sudirman - Kel. Muaradua Kec. Prabumulih Timur, Kodya Prabumulih

0713-3300002, 3300003

Cabang Pembantu Mikro Tugu Mulyo Kayu Agung

Jl. Lintas Timur - Kab. OKI, Kec. Lempiung Desa Tugumulyo

0712-331218, 331237

Cabang Pembantu Mikro Batumarta

Jl. Poros Psr. Gotong Royong Rt. 014 Rw. 006 Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

0735-7328345, 7328321

LUBUK LINGGAU (MLL)-867

Jl. Yos Sudarso RT 03 Kel. Watervang Kec. Lubuk Linggau Kab. Musi Rawas

0733-7329614 / 15 / 16 / 23

Cabang Pembantu Mikro Tebing Tinggi

Jl. Letda Abubakardin Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

0702-21897

Cabang Pembantu Mikro Tugu Mulyo Linggau

Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan F Trikoyo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas

0733-371772 / 79

Cabang Pembantu Mikro Muara Beliti

Jl. Lintas Sumatera Komp. Green Residence Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

0733-7002555

Cabang Pembantu Mikro Pagar Alam

Jalan Kapten Sanaf Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Kotamadya Pagar Alam

0730-622610

Cabang Pembantu Mikro Muara Enim

Jl. Jend Sudirman Kel. Pasar III Talang Jawa Kecamatan Muara Enim

0734-423232,423230


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


ASTANA ANYAR (MAA)-868

Jl. Kopo No.61 A Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar, Bandung 40242

022-5209654, 5209768

Cabang Pembantu Mikro Sumedang

Jalan Raya Bandung-Sumedang No.98, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang

022-7914763

Cabang Pembantu Mikro Kopo Sayati

Jl. Raya Kopo Bihbul No.24A RT02 Kel Margahayu Tengah Kec Margahayu Kab. Bandung 40225

022-5419446

Cabang Pembantu Mikro Pagaden Subang

Jalan Raya Ahmad Yani Kampung Kaum RT 16 RW 05 Desa Pagaden Kecamatan Pagaden, Kab Subang

0260-451460

Cabang Pembantu Mikro Antri Cimahi

Jl. Raya Cibabat Nomor 106 RT.02 RW.12 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara , Kota Cimahi

022-6647852

KM.12 PALEMBANG (MKP)-869

Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Km.12 RT 14/03 Simpang Kades Kel.Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang 30154

0711- 5645022, 5645021, 5645023

Cabang Pembantu Mikro Sungai Lilin

Jalan Palembang Jambi Km.111 RT.017/RW.04 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

-

Cabang Pembantu Mikro Betung

Jl. Raya Palembang-Betung RT.29 RW.07 Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin 30758

0711-519521, 511545

Cabang Pembantu Mikro Babat Toman

Jl. Palembang Linggau Dusun II Kel. Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin 30752

0714-3311015, 331016

Cabang Pembantu Mikro Plaju

Jl. Gub. H.Bastari No. 25 RT.09 RW. 01 Kel 8 Ulu Kec.Seberang Ulu 1, Palembang

0714-321295, 331222

Cabang Pembantu Mikro Pangkalan Balai

Jl. Merdeka Ruko No.2 RT.22/RW.05 Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

0711-891042, 891466

MATARAM (MMR)-870

Jl. Panca Usaha No. 08 Cakranegara Mataram 83231

0370-643937, 643183, Area 0370-643271, 643721

Cabang Pembantu Mikro Praya

Jl. Jend Sudirman No 10B Praya Lombok Tengah 83511

0370-655025, 655287

Cabang Pembantu Mikro Masbagik

Jl. Masbagik Bagikbontong Kec Masbagik ( Bengkel Las Budi Suci ) 83661

0376-631026, 631068

Cabang Pembantu Mikro Tanjung

Jl. Raya Sokong Tanjung Kec.Tanjung Lombok Utara 83352 (sebelah dealer Honda )

0370-6131485, 6139583

Cabang Pembantu Mikro Selong

Jl.TGKH M.Zainuddin Abdul Majid Kelurahan Pancor Kec.Selong Kab Lombok Timur 83612

0376-2927005, 2927027

KOTA JAMBI (MKJ)-871

Jl. Rd. Mataher No. 33 RT.10 Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Jambi Kode Pos : 36111

0741-7555174, 7555194, 7555274, 7554914

Cabang Pembantu Mikro Rimbo Bujang

Jl. Pahlawan kelurahan Wiroto Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo

0747-31377

Page......

264-265


Cabang Branch

Alamat Address

« « « « « « « «


Cabang Pembantu Mikro Singkut

Jl. Lintas Sumatera Desa Bukit Tigo RT 03/RW 01, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun

-

Cabang Pembantu Mikro Pamenang

Jl. Lintas Sumatera KM. 32 komplek ruko baru simpang pasar pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin

0747-331040

Cabang Pembantu Mikro Kuamang Kuning

Jl. Batanghari RT.09/RW.03 Desa Purwasari Kec. Pelepat Kabupaten Bungo

0747-7326026, 7326027

KOTA BENGKULU (MBK)-872

Jl. Semangka RT.15/RW.05, Kel.Panorama Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu

0736-347932, 347963

Cabang Pembantu Mikro Ipuh Mukomuko

Jl. Lintas Barat Desa Pulai Puyung Kec. Ipuh Kab. Mukomuko

0737-61170

Cabang Pembantu Mikro Giri Kencana Ketahun

Jl. Flamboyan Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten bengkulu utara

0737-7524211 / 12

Cabang Pembantu Mikro Seluma

Jl. Merdeka Raya Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

0736-9125, 91236

Cabang Pembantu Mikro Ampera Manna

Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kab.Bengkulu Selatan

0739-22226

KOTA KENDARI (MKK)-873

Jl. Syech Yusuf No. 12 Kecamatan Mandonga Kelurahan Korumba Kota Kendari

0401-3131317, 3131318, 3131319

Cabang Pembantu Mikro Muna

Jl. Sukowati Kelurahan Butung-butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

0403-2523479, 2523480

Cabang Pembantu Mikro Kolaka

Jl. Dr. Sutomo No. 11 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

0405-2323152

Cabang Pembantu Mikro Baubau

Jl. Bataraguru No. 40 kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau

0405-2823129, 2822263

Cabang Pembantu Mikro Lasusua

-

-

TERNATE (MTT)-874

Jl. Hasan Esa No.79B, Kel. Takoma, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, 97714

-

Cabang Pembantu Mikro Jailolo

Jl. Mohammad Hatta, Desa Hetabicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat

-

Cabang Pembantu Mikro Tobelo

Jl. Bhayangkara Dusun IV RT 003, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara

-

Cabang Pembantu Mikro Morotai

Jl. Kampung Cina, Desa Daruba, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai

-

Cabang Pembantu Mikro Labuha

-

-

BIMA (MBM)-875

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pane, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, NTB 84119

-

Cabang Pembantu Mikro Dompu

-

-


Informasi Tambahan


Cabang Branch

Alamat Address


Cabang Pembantu Mikro Sumbawa Besar

-

-

Cabang Pembantu Mikro Sape

-

-

PALOPO (MPO)-876

Jl. Andi Jemma No.150, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulsel 91911

-

Cabang Pembantu Mikro Belopa

-

-

Cabang Pembantu Mikro Masamba

-

-

Cabang Pembantu Mikro Tomoni

-

-

Page......

266-267


« « « « « « « «

Pernyataan Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2013 Accountability Statement of Annual Report 2013

Laporan Tahunan berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang

The Annual Report including Financial Statements and other related

terkait merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris PT

informations are the responsibility of the Board of Directors and Board

Bank BNI Syariah dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota

of Commissioners of PT Bank BNI Syariah and have been verified by

Direksi dan Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangannya

every member of the Board of Directors and Board of Commissioners by

masing-masing di bawah ini.

signing below.

Jakarta, 4 Maret 2014

Jakarta, March 4, 2014

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Imam Budi Sarjito

Subarjo Joyosumarto

Harisman






Imam Teguh Saptono


Junaidi Hisom



Direktur Operasional* Operations Director*

*) Sejak Januari 2014 nama jabatan berubah menjadi Direktur Operasional dari Direktur Keuangan & Operasional *) Since January 2014 the title has changed to Operations Director from Finance & Operation Director


Informasi Tambahan


Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award Reference of Annual Report Award Criteria

Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award Reference of Annual Report Award Criteria Materi & Penjelasan

Halaman Page

I.

Umum

1.

Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.

2.

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

√

3.

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.

√

General √

Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. 4.

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.

II.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

1.

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

√

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Annual report is printed in good quality and and use readable font type and size. Annual report should state clearly the identity of the company.

Annual report is uploaded in the company’s website. Summary of Key Financial Information

7

Information of company’s operating results in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: 1. Operating sales/revenue; 2. Profit (loss); 3. Total comprehensive profit (loss); 4. Profit (loss) per share.

6

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. 3.

Annual report is presented in good and correct Indonesian and it is also recommended to present the report in English.

Name of the company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover; 2. Sides; 3. Back cover; and 4. Each page.

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi); 3. Total laba (rugi) komprehensif; dan 4. Laba (rugi) per saham. 2.

Position Level

Information of company’s financial position in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: 1. Total investment in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; 4. Total equity.

9

Financial ratios in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.

Page......

268-269


« « « « « « « «

Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award Reference of Annual Report Award Criteria Materi & Penjelasan 4.

5.

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.

Halaman Page N/A

Position Level Share price information in tables and charts.

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan.

1. Information in form of tables which contain: a. Total of outstanding shares; b. Market capitalization; c. Highest, lowest, and closing price; and d. Trading volume.

2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

For every quater in the latest 2 (two) fiscal years.

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

N/A

Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the latest 2 (two) fiscal years.

Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar; 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.

Information contains: 1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Yield/interest rate; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating.

III.

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners’ and Board of Directors’ Report

1.

Laporan Dewan Komisaris.

15-19

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada). 2.

Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).

The Board of Commissioners’ report. Contains the following items: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis of assessment; 2. View over the prospects of the company’s business which set by the Board of Directors and its basis of consideration; 3. Assessment on the performance of committees under the Board of Commissioners; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).

21-25

The Board of Directors’ Report. Contains the following items: 1. Analysis of company’s performance, which includes, among others, strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company; 2. Analysis of business prospects; 3. Implementation of corporate governance; and 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any).


Informasi Tambahan



Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Halaman Page 267

Position Level Signatures of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

Contains the following items: 1. Signatures are appended in separated sheet; 2. Statemen that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the authenticity of the annual report; 3. Signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by stating name and position; and 4. Written statement in separate letter if there is member of the Board of Directors and the Board of Commissioners who do not sign the annual report, or: written statement in separate letter from other members if there is no written statement from the relevant member.

IV.

Profil Perusahaan

Company Profile

1.

Nama dan alamat perusahaan. Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.

53

Name and address of the company. Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, and website.

2.

Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).

32

Brief history of the company. Includes among others: date/year of establishment, name and changes in the company name (if any).

3.

Bidang usaha.

34-43

The description includes: 1. Business activities of the company according to recent articles of association; 2. Conducted business activities; and 3. Products and/or services produced.

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. 4.

Struktur Organisasi. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.

5.

Visi dan Misi Perusahaan.

50-51

45

Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris. 6.

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Business lines.

Organizational structure. In form of chart, which includes names and titles at least up to the one level below the Board of Directors. Company’s Vision and Mission. Includes: 1. Company’s vision; 2. Company’s mission; and 3. Statement that the company’s vision and mission have been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners.

235-237

Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners. The information should contain: 1. Name; 2. Position (including the position in other company or institution); 3. Age; 4. Education; 5. Work experience; 6. Date of first appointment as the member of the Board of Commissioners.

Page......

270-271


« « « « « « « «


Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi.

Halaman Page 239-243

Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Pendidikan; 5. Pengalaman kerja; 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Direksi. 8.

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan).

10.

Komposisi pemegang saham.

Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Directors. The information should contain: 1. Name; 2. Position (including the position in other company or institution); 3. Age; 4. Education; 5. Work experience; 6. Date of first appointment as the member of the Board of Directors.

67-77

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. 9.

Position Level

Number of employees (2 years comparatively) and description of competence building (such as: aspect of education and training of employees ). The information should contain: 1. Total employees for each organization level; 2. Total employees for each level of education; 3. Total employees based on employment status; 4. Description and data of employee’s competency development which has been done by reflecting the equality of opportunity to all employees; and 5. The cost of employee’s competency development which has been incurred.

48-49

Shareholders composition.

Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; 2. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham; dan 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Among others, include: 1. Name of shareholders who have 5% or more shares;

Dan persentase kepemilikannya.

And its ownership percentage.

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi.

2. Name of Directors of Commissioners who have shares; and 3. Group of public shareholders who each own less than 5% of shares.

N/A

Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan tentang status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

List of subsidiaries and/or associates. The information should contain: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Share ownership percentage; 3. Description of subsidiaries and/or associates business line; and 4. Description of subsidiaries and/or associates operation status (has operated or has not operated).

11.

Struktur grup perusahaan. Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle.

N/A

Corporate group structure. Corporate group structure in form of chart which describes subsidiaries, associates, joint venture, and special purpose vehicle.

12.

Kronologis pencatatan saham.

N/A

Share listing chronology.

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

Among others, include: 1. Chronology of share listing; 2. Corporate action that cause changes in the number of shares; 3. Share volume changes from the beginning until the end of fiscal year; and 4. Name of stock exchange where the company’s share is listed (if any).


Informasi Tambahan



Kronologis pencatatan efek lainnya.

Halaman Page N/A

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.

53

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. 15.

Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.

Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).

Name and address of capital market institutions and/or supporting professions. The information should contain: 1. Name and address of Securities Administration Bureau/ parties that administered the company’s share; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Nama and address of securities rating agency.

52

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 16.

Listing chronology of other securities. Among others, include: 1. Listing chronology of other securities; 2. Corporate action that cause changes in the number of other securities; 3. Changes of the number of other securities from the beginning until the end of fiscal year; and 4. Name of stock exchange where the other securities is listed; and 5. Securities rating.

5. Peringkat efek. 14.

Position Level

Award received by the company in the latest fiscal year and/or valid certification in the latest fiscal year both on a national and international scale. The information should contain: 1. Name of award and/or certificate; 2. Year of acquisition; 3. Name of agency that give the award and/or certification; and 4. Validity period (for certification).

250-266

Name and address of subsidiary and/or branch offices or representative offices (if any).

Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

The information should contain: 1. Name and address of subsidiaries; and 2. Name and address of branch/representative offices.

Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/ perwakilan agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if the company has no subsidiaries/ branch/representative.

V.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

1.

Tinjauan operasi per segmen usaha.

56-66

Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; dan 4. Profitabilitas. 2.

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas;

Operational review per business segment. Contains the description of: 1. Production/business activity; 2. Increase/decrease of production capacity; 3. Operating sales/revenue; and 4. Profitability.

92-101

Description of company’s financial performance. Analysis of financial performance which includes a comparison between current fiscal year and the previous year and the cause of increase/decrease (in form of tables and charts), among others, concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity;

Page......

272-273


« « « « « « « «


Halaman Page

4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas. 3.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.

Position Level 4. Operating sales/revenue, expense and profit (loss), other comprehensive income, and total of comprehensive profit (loss); and 5. Cash flow.

102

Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

Discussion and analysis of capacity to pay debts and the collectibility of account receivables, by presenting relevant ratio calculation in accordance with the type of company’s industry. Description of: 1. Ability to pay debts, both in short and long term; and 2. Collectibility of account receivables.

4.

Bahasan tentang struktur modal (capital structure), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy).

103

Discussion of capital structure and capital structure policy.

5.

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.

103

Discussion on significant ties for the investment of capital goods.

6.

Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi, dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Description of: 1. The purpose of the ties; 2. Source of funds expected to fulfill the said ties;

Catatan: Apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if the company has no significant ties for the investment of capital goods in the latest fiscal year.

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.

3. Currency of denomination; and 4. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks.

103

Discussion of capital goods investment that was realized in the latest fiscal year.

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; and 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

Description of: 1. Type of capital goods investment; 2. The purpose of capital goods investment; and 3. The value of capital goods investment in the latest fiscal year.

Catatan: Apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no realization capital goods investment.

7.

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.

8.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

107-109

104

Comparative information of target in the beginning of fiscal year and its realization, and target or projection to be achieved for the next year which include income, profit, capital structure, or others that considered important for the company. Significant information and fact subsequent to the accountant’s report date.

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Description of subsequent event including its impact to the business performance and risk in the future.

Catatan: Apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no subsequent event.


Informasi Tambahan



Uraian tentang prospek usaha perusahaan.


Uraian tentang aspek pemasaran.

110-113

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. 11.

12.

13.

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.

Descrition of marketing aspects. Description of marketing aspect for the company’s products and/ or services, such as marketing strategy and market segment.

104

Description of and total of cash dividend per share and total of dividend per year that announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.

Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun.

Contains the description of : 1. Dividend distribution policy; 2. Total of distributed dividends; 3. Total of cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Announcement date and cash dividend payment for each year.

Catatan: Apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

Note: It requires a disclosure if there is no dividend distribution.

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

N/A

Employee Share Ownership Program and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) which conducted by the company.

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise.

Contains the description of: 1. Total of ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. The requirements for the employee and/or management; and

Catatan: Apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no referred program.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana).

4. Exercise price.

N/A

Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). 14.

Description of company’s business prospects. Description of the company’s prospects in regards with the industry and economy in general accompanied with supporting quantitative data from reliable data source.

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. 10.

Position Level

Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal.

Realization of the use of proceeds from the public offering (in terms of the company still has the obligation to submit the report of proceeds realization). Contains the description of: 1. Total proceeds acquired; 2. Plan of proceeds utilization; 3. Detail of proceeds utilization; 4. Balance of proceeds; and 5. GMS approval date for the change of proceeds utilization (if any).

106

Significant information on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, restructuring of debt/ capital.

Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan 3. Sumber dana.

Contains the description of : 1. The purpose of transaction; 2. The value of transaction or the restructured amount; and 3. Source of fund.

Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction.

Page......

274-275


« « « « « « « «


Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.


2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

17.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Information of significant transaction which contains conflict of interest and/or transaction with affiliated parties. Contains the description of: 1. Name of parties which conduct transaction and the nature of affiliation; 2. Explanation about the fairness of the transaction; 3. Reasons of transaction; 4. Realization of transaction in the latest fiscal year period; 5. Relevant company’s policy on the transaction review mechanism; and 6. Compliance toward relevant rules and regulations.

Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;

16.

Position Level

Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction. 107

Description of changes in regulation which have a significant impact on the company.

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundangundangan dan dampaknya terhadap perusahaan.

The description, among others, includes: changes in regulation and its impact toward the company.

Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no changes in regulation which have a significant impact.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.

106

Description of changes in the accounting policy which implemented by the company in the latest fiscal year.

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

The description,among others, includes: changes in accounting policy, reason and its impact on financial statements.

Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no changes in accounting policy.

VI.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

1.

Uraian Dewan Komisaris.

140-148

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;

The description, among others, includes: 1. Description of the responsibility of the Board of Commissioners. 2. Disclosure of the procedure for determining remuneration; 3. Remuneration structure which shows the remuneration component and the total nominal of each component for every member of the Board of Commissioners; 4. Frequency of meetings and attendance of the Board of Commissioners in the meeting; 5. Training program in order to improve the competency of the Board of Commissioners or orientation program for the new Commissioner; and 6. Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Commissioners).

2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan; 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 2.

Uraian mengenai Komisaris Independen. Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Description of the Board of Commissioners.

140-141

Description of Independent Commissioner. Among others, includes: 1. Criteria for appointing Independent Commissioner; and 2. Statement about the independency of each Commissioner Independent.


Informasi Tambahan



Uraian Direksi.


4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi.

146, 165

Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. 5.

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi.

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.

165

8.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Description of the remuneration policy for the Board of Directors. Among others, includes: 1. Disclosure of remuneration stipulation procedure; 2. Remuneration structure that indicates the type and amount of short-term benefits, post-employment, and/or other longterm benefits for each member of the Board of Directors; and 3. Disclosure of remuneration stipulation indicators for the Board of Directors.

48-49

Dalam bentuk skema or diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. 7.

Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Among others, includes: 1. Procedure of assessment on the Board of Commissioners and the Board of Directors performance; 2. Criteria of assessment on the Board of Commissioners and the Board of Directors performance; and 3. Party that conducts the assessment.

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi; 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. 6.

Description of the Board of Directors. The description, among others, includes: 1. Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors. 2. Frequency of meeting and attendance of the Board of Directors’ members in the Board of Directors meeting; 3. Frequency of meeting and attendance of the Board of Directors’ members in the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners; 4. Training program in order to improve the competency of the Board of Directors or orientation program for the new Director; and 5. Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Directors); and 6. Policy regarding the succession of the Board of Directors.

Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masingmasing anggota Direksi; 2. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris;

4.

Position Level

Information of major and controlling shareholders, both direct or indirect, up to the individual owners. In form of scheme or chart, except for the SOE that is fully owned by the government.

166

Disclosure of affiliation relationship between the member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major and/ or controlling Shareholders.

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Among others, includes: 1. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and other member of the Board of Directors; 2. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and the member of the Board of Commissioners; 3. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and Major and/or controlling Shareholders.

Catatan: Apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

Note: It requires a disclosure if there is no referred affiliation relationship.

Komite Audit. Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit;

148-151

Audit Committee. Among others, includes: 1. Name and position of the member of the audit committee;

Page......

276-277


« « « « « « « «


Halaman Page

2. Qualification of education and work experience of the member of the audit committee; 3. Independency of the member of the audit committee; 4. Description of task and responsibility; 5. Brief report on the activities carried out by the audit committee; and 6. Frequency of meetings and attendance of the audit committee.

2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 9.

Komite Nominasi dan Remunerasi.

155-158

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi. 10.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan.

Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan.

152-155

179-180

130-131

Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. 13.

Uraian mengenai unit audit internal. Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.

Description of task and function of corporate secretary. Among others, includes: 1. Name and brief curriculum vitae of corporate secretary; 2. Description of task implementation of corporate secretary; and 3. Training program in order to improve the competency of corporate secretary.

3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya.

Other committees under the Board of Commissioners which owned by the company. Among others, includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of other committees; 2. Independency of the member of other committees; 3. Description of task and responsibility; 4. Description of activities carried out by other committees; and 5. Frequency of meetings and attendance of other committees.

Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan

12.

Nomination and Remuneration Committee. Among others, includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of nomination and/or remuneration committee; 2. Independency of the member of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of task and responsibility; 4. Description of activities carried out by the nomination and/or remuneration committee; and 5. Frequency of meetings and attendance of the nomination and/ or remuneration committee.

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi anggota komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 11.

Position Level

Description of General Meeting of Shareholders (GMS) of previous year. Among others, includes: 1. GMS resolution of previous year; 2. Realization of GMS resolution in the fiscal year; and 3. Reasons in the event of any unrealized GMS resolution.

180-184

Description of internal audit unit. Among others, includes: 1. Name of the chairman of internal audit unit; 2. Number of employees (internal auditor) in internal audit unit; 3. Certification as internal auditor; 4. Position of the internal audit unit in company’s structure; 5. Brief report of activities carried out by the internal audit unit; and 6. Party that appoints/dismisses the chairman of internal audit unit.


Informasi Tambahan



Halaman Page

Akuntan publik.

184

14.

15.

Information should contain, among others: 1. The amount of period the public accountant has audited the annual financial statements; 2. The amount of period the Public Accounting Firm has audited the annual financial statements; 3. The amount of fee for each service provided by the public accountant; and 4. Other services provided by the accountant other than the audit of annual financial statements.

Catatan: Apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

Note: It requires disclosure if there is no referred services.

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.

201-207

Uraian mengenai sistem pengendalian intern.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup.

4. Attempt to manage those risks. 185

19.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Description of internal control system. Among others, includes: 1. Brief description of internal control system, among others, includes financial and operational control; 2. Description of the compliance of internal ontrol system toward the internationally acknowledged framework (COSO – internal control framework); and 3. Description of the evaluation implemented on the effectiveness of internal control system.

220-226

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengelolaan limbah perusahaan, dan lain-lain; dan 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 18.

Description of company’s risk management. Among others, includes: 1. Description of risk management system implemented by the company: 2. Description of the evaluation implemented on the effectiveness of the risk management system; 3. Description of risks faced by the company; and

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. 17.

Public accountant.

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan.

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 16.

Position Level

Description of corporate social responsibility related to the environment. Information should contain, among others: 1. Policy set by the management; 2. Activities of environment program carried out in regards with the company’s operational, such as the use of material and energy that is environmentally friendly and can be recycled, waste treatment system, etc; and 3. Certificate on environmental.

227

Description of corporate social responsibility related to the employment, occupational health and safety.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan.

Information should contain, among others: 1. Policy set by the management; and 2. Activities that are carried out.

Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain.

In regards with the practice of employment, occupational health and safety, such as the equality of gender and work opportunity, occupational facility and safety, employee turnover rate, accident rate, training, etc.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;

220-226

Description of corporate social responsibility related to the community and social development. Information should contain, among others: 1. Policy set by the management;

Page......

278-279


« « « « « « « «


20.

21.

Halaman Page

2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan.

2. Activities that are carried out; and 3. Costs incurred.

Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

In regards with the community and social development, such as local worker recruitment, community empowerment around the company, social facilities repairement, other donations, etc.

Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.

228

Among others, includes: 1. Policy set by the management; and 2. Activities that are carried out.

Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

In regards with the product responsibility, such as customer health and safety, product information, facility, total and customer complaint control, etc.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan.

208

Akses informasi dan data perusahaan.

216-217

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Bahasan mengenai kode etik.

208-210

Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.

Discussion of code of conduct. Contains description of: 1. Contents of the code of conduct; 2. Disclosure of the code of conduct applies to all organization level; 3. Dissemination of code of conduct; 4. Attempt to uphold the code of conduct and the sanction to the violation of the code of conduct; and 5. Statement of corporate culture owned by the company.

5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Pengungkapan mengenai whistleblowing system.

Access to information and corporate data. Description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.

Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; dan

24.

Legal disputes faced by the company, subsidiaries, member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that served during the period of annual report. Among others, includes: 1. Subject of the case/lawsuit; 2. Settlement status of the case/lawsuit; 3. Potential impacts on the financial condition of the company; and 4. Administrative sanctions imposed on the entity, member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authority (the capital market, banking and others) in the last fiscal year (or statement of no administrative sanctions imposed on the company).

4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

23.

Description of corporate social responsibility related to the product responsibility toward consumer.

Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan.

Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan

22.

Position Level

211-215

Disclosure of whistleblowing system. Contains a description of the mechanism of whistleblowing system, among others: 1. Submission of violation reports; 2. Protection for the whistleblower; 3. Handling the complaint; 4. Party that manages the complaint; and 5. Amount of incoming complaints and processed in the last fiscal year as well as its follow-up.


Informasi Tambahan


Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award Reference of Annual Report Award Criteria Materi & Penjelasan VII.

Informasi Keuangan

1.

Surat pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

Halaman Page

Position Level Financial Information

√

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.

Statement by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners concerning the responsibility toward financial statements. Compliance with relevant regulations on the responsibility toward financial statements.

2.

Opini auditor independen atas laporan keuangan.

√

Opinion of independent auditor on the financial statements.

3.

Deskripsi auditor independen di opini.

√

Description of the independent auditor in the opinion.

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal laporan audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin akuntan publik. 4.

Laporan keuangan yang lengkap.

Description should contain: 1. Name and signature; 2. Date of audit report; and 3. License number of PAF and license number of public accountants. √

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca); 2. Laporan laba rugi komprehensif; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; dan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). 5.

Perbandingan tingkat profitabilitas.

Comprehensively contains the elements of financial statements: 1. Statement of financial position (balance sheet); 2. Statement of comprehensive income; 3. Statement of changes in equity; 4. Statement of cash flows: 5. Accompanying notes to the financial statements; and 6. Statement of financial position in the beginning of comparative period which presented when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates its accounts of financial statements, or when entity reclassifies the accounts in its financial statements (if applicable). 4

Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 6.

Laporan arus kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi.

6-7

Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

Statement of cash flow. Meet the following requirements: 1. Clustered in three activity categories: operating, investing, and financing; 2. Use of direct method to report cash flows from the operating activity; 3. Separation of presentation between cash acceptance and/ or disbursement during the current year in the operating, investing and financing activities; and 4. Disclosure of non cash transaction should be stated in the accompanying notes of financial statements.

14-33

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan dan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen keuangan. 8.

Comparison of profitability. Comparison of profit (loss) in the current year and previous year.

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 7.

Comprehensive financial statements.

Overview of accounting policies. Includes at least: 1. Statement and compliance with FAS; 2. Basis of measurement and preparation of financial statements; 3. Acknowledgement of income and expenses; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.

70-75

Disclosure on transactions with related parties. Among others, includes: 1. Name of related party, as well as the nature and relationship with the related party; 2. Value of transaction and its percentage toward the relevant total income and expenses; and 3. Amount of balance and its percentage toward total assets or liabiliaties.

Page......

280-281


« « « « « « « «


Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.

Halaman Page 32-33, 57-59

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;

Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.

27-28, 54-55

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 11.

Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.

Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen keuangan.

-

Penerbitan laporan keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

Disclosure related to the operation segment. Issues that should be disclosed: 1. General information that includes the factors that are used to identify the reported segment; 2. Information of income, assets, and liabilities of reported segment; 3. Reconciliation from the total revenue, income, assets segment, liabilities, other significant elements of reported segment toward the relevant total in the entity; and 4. Disclosure on entity level, which includes information of products and/or services, geographic areas and major customers.

18-19, 83

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 2. Klasifikasi instrumen keuangan; 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan; 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 13.

Disclosure related to fixed assets. Issues that should be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of the selected accounting policies between the revaluation model and cost model; 3. The methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost model);and 4. Reconciliation of the gross book value and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the reporting period, showing any addition, reduction and reclassification.

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 12.

Disclosure related to the taxation. Issues that should be disclosed: 1. Fiscal reconciliation of and calculation of current tax expenses; 2. Explanation on the relation between tax expenses (income) and accounting income; 3. Statement that Taxable Income from the result of reconciliation becomes the basis of filling the Annual Agency Income Tax Returns; 4. Details of deferred tax assets and liabilities which acknowledged in the statement of financial position in every reporting period, and the amount of deferred tax expenses (income) acknowledged in the statement of income if the amount is not visible from the total deferred tax assets or liabilities which presented in the statement of financial position; and 5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.

4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 10.

Position Level

Disclosures related to financial instruments. Issues that should be disclosed: 1. Terms, conditions and accounting policies for each class of financial instruments; 2. Classification of financial instruments; 3. The fair value of each class of financial instruments; 4. Objectives and policies of risk management; 5. Explanation of the risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and 6. Quantitative risk analysis relevant to the financial instruments.

14

Publication of financial statements. Issues that should be disclosed, among others: 1. The date that financial statements is authorized to be published; and 2. The party responsible to authorize the published financial statements.


Halaman ini sengaja dikosongkan This page is intentionally left blank

PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER 2013 DAN 2012/ 31 DECEMBER 2013 AND 2012

PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013

2012

ASET

ASSETS

Kas

201,157

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

607,984

Giro pada bank lain Dikurangi: Penyisihan kerugian

168,257 (1,683) 166,574

Penempatan pada bank lain Dikurangi: Penyisihan kerugian

215,314 (2,153) 213,161

Investasi pada efek/surat berharga termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp (11.995) pada tahun 2013 dan Rp 41.901 pada tahun 2012 Diukur pada biaya perolehan Diukur pada nilai wajar Dikurangi: Penyisihan kerugian Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan keuntungan yang ditangguhkan sebesar Rp 5.036.216 pada tahun 2013 dan Rp 3.219.941 pada tahun 2012 Dikurangi: Penyisihan kerugian

1,995,502 1,995,502 (2,777) 1,992,725

8,072,437 (103,309) 7,969,128

114,906

Cash

4

705,791

Current accounts and placements with Bank Indonesia

5

336,876 (3,369) 333,507

Current accounts with other banks Less: Allowance for possible losses

6

445,798 (4,458) 441,340

Placements with other banks Less: Allowance for possible losses

7

531,840 587,290 1,119,130 (3,158) 1,115,972

Investments in securities/ marketable securities including unamortised difference of acquisition cost and nominal value of Rp (11,995) in 2013 and Rp 41,901 in 2012 At cost At fair value Less: Allowance for possible losses

Murabahah receivables net of deferred margin income of Rp 5,036,216 in 2013 and Rp 3,219,941 in 2012 Less: Allowance for possible losses

8

4,806,759 (72,407) 4,734,352

9

763,015 (28,725) 734,290

Funds of qardh Less: Allowance for possible losses

10

290,292 (3,228) 287,064

Mudharabah financing Less: Allowance for possible losses Musyarakah financing Less: Allowance for possible losses

Pinjaman qardh Dikurangi: Penyisihan kerugian

651,345 (23,606) 627,739

Pembiayaan mudharabah Dikurangi: Penyisihan kerugian

721,805 (12,587) 709,218

Pembiayaan musyarakah Dikurangi: Penyisihan kerugian

1,110,727 (51,645) 1,059,082

11

980,932 (14,401) 966,531

685,927

12

790,996

Assets acquired for ijarah – net

-

20a

29,365

Prepaid taxes

183,764 (81,415) 102,349

13

153,169 (55,695) 97,474

Fixed assets Less: Accumulated depreciation

10,859

20d

8,833

Deferred tax assets - net

362,601

14

284,892

Other assets

10,645,313

TOTAL ASSETS

Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih Pajak dibayar dimuka Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan Aset pajak tangguhan - bersih Aset lain-lain JUMLAH ASET

14,708,504

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Halaman 1 Page

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



2013

2012

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

LIABILITAS

LIABILITIES

Liabilitas segera

19,404

15

46,861

Obligations due immediately

Bagi hasil yang belum dibagikan

35,916

16

36,481

revenue sharing Undistributed

Simpanan Giro wadiah Tabungan wadiah Jumlah simpanan

1,499,694 790,905 2,290,599

17 18

1,468,456 420,247 1,888,703

Deposits Wadiah demand deposits Wadiah saving deposits Total deposits

Simpanan dari bank lain

1,184,200

19

31,461

Deposits from other banks

17,873

20b

23,308

Taxes payable

137,699

21

58,098

Other liabilities

163

36c

304

Estimated losses on commitments and contingencies

152,818

37

100,442

Employee benefits

2,185,658

TOTAL LIABILITIES

Utang pajak Liabilitas lain-lain Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Imbalan kerja JUMLAH LIABILITAS

3,838,672

DANA SYIRKAH TEMPORER Bukan bank Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank Bank Deposito mudharabah JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER

TEMPORARY SYIRKAH FUNDS 4,280,855 4,916,755

22 23

9,197,610 367,542

23

9,565,152


Halaman 2 Page

7,091,332

Non-bank Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits Total non-bank temporary syirkah funds

181,105

Bank Mudharabah time deposits

7,272,437

TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

3,389,019 3,702,313




2013

2012

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS (lanjutan)

LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (continued)

EKUITAS Modal Saham Nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar – 4.004.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.001.000 saham Cadangan umum dan wajib Saldo laba JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS

SHAREHOLDERS’ EQUITY

1,001,000

24

1,001,000

Capital Stock Nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share, Authorized – 4,004,000 shares, issued and fully paid capital 1,001,000 shares

20,000

25

10,251

General and legal reserves

283,680

175,967

Retained earnings

1,304,680

1,187,218

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

10,645,313

TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

14,708,504


Halaman 3 Page


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013 PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB Pendapatan dari jual beli Pendapatan dari bagi hasil Pendapatan dari ijarah - bersih Pendapatan usaha utama lainnya

854,003 172,308 80,186 226,748

26 27 28 29

1,333,245 HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

(418,332)

HAK BAGI HASIL MILIK BANK

914,913

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

146,964 (461,512) (304,388) (31,268) (81,237)

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Beban bonus wadiah Lain-lain Jumlah beban operasional lainnya Pemulihan penyisihan kerugian aset produktif

527,024 122,777 48,501 238,104

INCOME FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB Income from sales and purchases Income from profit sharing Income from ijarah - net Other main operating income

936,406

30

(291,056)

THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

645,350

BANK’S SHARE IN PROFIT SHARING

31

84,109

OTHER OPERATING INCOME

32 33

(317,073) (243,002) (20,724) (93,154)

OTHER OPERATING EXPENSES Salaries and benefits General and administrative Wadiah bonus expense Others

(673,953)

Total other operating expenses

(878,405) 8,244

2012

34

85,721

Reversal of possible losses on earning assets

141,227

INCOME FROM OPERATION

(3,483)

NON-OPERATING EXPENSE - NET

LABA USAHA

191,716

BEBAN NONOPERASIONAL - BERSIH

(12,100)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

179,616

137,744

INCOME BEFORE TAX

BEBAN PAJAK Kini Tangguhan Penyesuaian Tahun Lalu

(49,994) 2,026 (14,186)

20e

(35,424) (428) -

TAX EXPENSE Current Deferred Prior Year Adjustment

(62,154)

20c

(35,852)

LABA BERSIH

101,892

117,462

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Kerugian atas perubahan nilai wajar investasi pada efek/ surat berharga yang tersedia untuk dijual Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain

-

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK

-

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF

35

-

(4,388) 20d

117,462


Halaman 4 Page

1,097

NET INCOME OTHER COMPREHENSIVE INCOME Losses on changes in fair value of available-for-sale securities investments/marketable securities Income tax relating to other comprehensive income

(3,291)

OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX

98,601

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Note

Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ issued and fullypaid capital

Saldo per 31 Desember 2011

1,001,000

Total pendapatan komprehensif tahun berjalan

-

Dampak atas penerapan PSAK No. 110

-

Pembentukan cadangan umum dan wajib

Keuntungan yang belum direalisasi atas Investasi pada efek/ surat berharga tersedia untuk dijual/ Unrealised gain on availablefor-sale securities investments/ marketable securities

Cadangan umum dan wajib/ General and legal reserves

3,291

(3,291) -

Saldo laba/ Retained earnings

Ekuitas bersih/ Shareholders’ equity - net

3,651

68,735

1,076,677

Balance as at 31 December 2011

-

101,892

98,601

Total comprehensive income for the year

-

11,940

11,940

Effect of adoption of SFAS No. 110

-

Approriation for general and legal reserves

-

-

6,600

Saldo per 31 Desember 2012

1,001,000

-

10,251

175,967

1,187,218

Balance as at 31 December 2012

Total pendapatan komprehensif tahun berjalan

-

-

-

117,462

117,462

Total comprehensive income for the year

-

Approriation for general and legal reserves

1,304,680

Balance as at 31 Desember 2013

Pembentukan cadangan umum dan wajib Saldo per 31 Desember 2013

25

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25

-

-

9,749

1,001,000

-

20,000


Halaman 5 Page

(6,600)

(9,749) 283,680


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan pengelolaan dana Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer Penerimaan pendapatan administrasi Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan Pembayaran beban usaha lainnya Pembayaran pajak Pembayaran zakat Pembayaran dana kebajikan (Pembayaran)/penerimaan (beban)/pendapatan non-operasional - bersih Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: Penurunan/(kenaikan) aset operasi: Penempatan pada bank lain Investasi pada efek/surat berharga yang diukur pada nilai wajar Investasi pada efek/surat berharga yang diukur pada harga perolehan Piutang murabahah Pinjaman qardh Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Aset yang diperoleh untuk ijarah Aset lain-lain Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Liabilitas lain-lain Imbalan kerja Kenaikan dana syirkah temporer Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan dan pembelian sukuk tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya perolehan Penjualan Pembelian

1,339,720

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

2012

935,034

(382,416) 148,167

(254,575) 84,469

126,387 (690,504) (40,250) (7,704) (132)

237,005 (530,973) (16,855) (4,538) (319)

(1,925) 491,343

5,567 587,290

(Payments)/receipt of non-operational (expense)/income - net

452,686

Cash flows before changes in operating assets and liabilities

(495,415)

(611,500) (3,265,678) 111,670 (431,513) (129,795) (53,236) (59,974)

(1,664,145) 75,392 (199,961) (186,537) (571,438) (85,412)

(65,743) (565) 401,896 1,152,739 71,349 6,690 2,292,715

(10,855) (6,138) 775,963 (3,552) 27,497 10,609 1,184,210

503,255

(689,147)

357,366 (1,233,738)

66 (30,838)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt of income from fund management Payment of profit sharing for temporary syirkah funds Receipt of administrative income Receipts from recovery of financing and receivable written off Payment of other operating expense Payments of tax Payments of zakat Distribution of qardhul hasan funds

3,438

7,949

225,629 (371,839)

(876,372) Penjualan aset tetap Perolehan aset tetap

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Changes in operating assets and liabilities: Decrease/(increase) in operating assets: Placements with other banks Investments in securities/ marketable securities measured at fair value Investments in securities/ marketable securities measured at cost Murabahah receivables Funds of qardh Mudharabah financing Musyarakah financing Assets acquired for ijarah Other assets Increase/(decrease) in operating liabilities: Obligation due immediately Undistributed revenue sharing Deposits Deposits from other banks Other liabilities Employee benefits Increase in temporary syirkah funds Net cash provided from/(used in) operating activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Sales and purchase sukuk available-for-sale, held-to-maturity and measured at cost Sales Purchases

(146,210) 13

(907,144)


Halaman 6 Page

(67,282)

Sale of fixed assets Acquisition of fixed assets

(213,492)

Net cash used in investing activities


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013

2012

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES -

(403,889)

-

Net Cash Used to Financing Activities

(902,639)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

(1,203)

(360)

Effect of foreign currencies exchange differences

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

1,592,573

2,495,572

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1,187,481

1,592,573

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: Kas Giro dan penempatan pada Bank Indonesia - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain - jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan Jumlah

607,984 168,257

4 5

705,791 336,876

210,083

6

435,000

Cash and cash equivalents at end of the year consist of: Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia - mature within three months or less since placement date Current accounts with other banks Placements with other banks - mature within three months or less since placement date

1,592,573

Total

201,157

114,906

1,187,481


Halaman 7 Page


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013 Pendapatan usaha utama (Akrual) Pendapatan dari jual beli Pendapatan bagi hasil Pendapatan dari ijarah - bersih Pendapatan usaha utama lainnya

854,003 172,308 80,186 226,748

26 27 28 29

Penambah Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan: Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah Penerimaan pendapatan ijarah Pendapatan usaha utama lainnya

527,024 122,777 48,501 238,104

Main operating income (Accrual) Income from sales and purchases Income from profit sharing Income from ijarah - net Other main operating income

936,406

1,333,245 Pengurang Pendapatan periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima: Pendapatan keuntungan murabahah Pendapatan ijarah Pendapatan bagi hasil Pendapatan usaha utama lainnya

2012

Deductions Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:

14 4,223 82,242 9 1,636

2,996 58,696 8,684

88,110

70,376

Murabahah margin income Ijarah income Profit sharing income Other main operating income

Additions Prior period income in which the cash were received during the current period: Receipt of settlement from murabahah margin income Receipt of ijarah income Other main operating income

2,996 58,696 8,684

4,891 60,425 11,353

70,376

76,669

1,315,511

942,699

Available income for revenue sharing

Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah

897,179

651,643

Sharia Bank’s share from revenue sharing

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

418,332

291,056

Fund owners’ share from revenue sharing

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil

Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan

30

382,416 35,916

254,575 16

418,332


Halaman 8 Page

36,481

Details of: Fund owners’ share on distributed revenue sharing Fund owners’ share on undistributed revenue sharing

291,056


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013 Sumber Dana Zakat pada awal periode

2,596

Sumber Dana Zakat Zakat dari Bank Zakat dari pihak luar bank

Penggunaan Dana Zakat Disalurkan melalui UPZ BAZNAS BNI Syariah

2012 1,659

Sources of Zakat Funds at beginning of the period

4,538 5,108

3,169 2,306

Sources of Zakat Funds Zakat from banks Zakat from non-bank parties

9,646

5,475

7,704

2a

2w

4,538

Uses of Zakat Funds Distributed through UPZ BAZNAS BNI Syariah

7,704

4,538

Kenaikan Dana Zakat

1,942

937

Increase in Zakat Funds

Sumber Dana Zakat pada akhir periode

4,538

2,596

Sources of Zakat Funds at end of the period


Halaman 9 Page


PT BANK BNI SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2013 Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

78

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal Infaq dan shadaqah Denda Jumlah

2012 -

Source of Qardhul Hasan Funds at beginning of the period

121 121 240

254 79 64

Source of Qardhul Hasan Funds Non-halal income Infaq and shadaqah Penalty

482

397

Total

319

Use of Qardhul Hasan Funds Distributed through UPZ BAZNAS BNI Syariah

2a

Penggunaan Dana Kebajikan Disalurkan melalui UPZ BAZNAS BNI Syariah

132

Jumlah

132

319

Total

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan

350

78

Increase in Qardhul Hasan Funds

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

428

78

Source of Qardhul Hasan Funds at end of the period

2w


Halaman 10 Page


PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM a.

1.

Pendirian bank dan informasi umum

GENERAL INFORMATION a.

Bank establishment information

and

general

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah” atau “Bank”) didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dan telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.1020149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (spin-off) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah” or “the Bank”) was established based on Establishment Deed No. 160 dated 22 March 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H. as the substitute of Sutjipto S.H., notary in Jakarta. The establishment deed has been approved in the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU15574.AH.01.01.year 2010 dated 25 March 2010 and was further amended by Deed No. 226 dated 29 June 2010, in which the report has been received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20149 year 2010 dated 6 August 2010. The capital contribution as stated on the establishment deed was conducted by the founders as a result of the spin-off on 19 June 2010.

Bank merupakan bank umum syariah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“UUS BNI”) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”). Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DpG/Dpbs. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

The Bank is a commercial sharia bank created from the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("UUS BNI") from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI"). The establishment process has been approved at the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of Bank BNI on 5 October 2009, and was notarized by notarial deed No.37 of Notary Fathiah Helmi, S.H. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the permit principle and the business license. On 8 February 2010, BNI Syariah has received its permit principle from Bank Indonesia to conduct the separation of UUS BNI based on the letter No. 12/2/DpG/Dpbs. The spin-off of UUS BNI was made under Spin-off Deed No. 159 dated 22 March 2010 and was notarized by Aulia Taufani, S.H., as the substitute of Sutjipto S.H., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, Bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. Dir/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

On 21 May 2010, the Bank has received its business license from Bank Indonesia based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Furthermore the spin-off became effective on 19 June 2010 and started its operational activity, as reported to Bank Indonesia through letter No. Dir/1/03 dated 19 June 2010 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

Halaman 11 Page



INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

b.

Pendirian (lanjutan)

bank

dan

1. GENERAL INFORMATION (continued) informasi

umum

a. Bank establishment and general information (continued)

Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai bank devisa dimulai pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

The Bank started its operational activities as a foreign exchange bank on 9 July 2010 based on the copy of the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 dated 9 July 2010.

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank sebagai bank umum syariah hasil pemisahan yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Based on Article 3 of the Bank’s Deed of Establishment, the aims and objectives of the Bank as a commercial sharia bank resulting from spin-off is to conduct the banking business based on sharia principles in accordance with the prevailing laws.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2013, Bank memiliki 64 (enam puluh empat) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 161 (seratus enam puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), yang seluruhnya berlokasi di Indonesia (tidak diaudit).

The Bank’s head office is located in Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. As at 31 Desember 2013, BNI Syariah has 64 (sixty-four) Sharia Branches (KCS) and 161 (one hundred and sixty one) Sharia SubBranches (KCPS) which are all located within Indonesia (unaudited).

Dewan Komisaris, Direksi, Pengawas Syariah dan Karyawan

Dewan

b. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The compositions of the Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

2013 Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Bisnis Direktur Kepatuhan dan Penunjang Direktur Operasional

2012

Subarjo Joyosumarto Harisman Imam Budi Sarjito

Achjar Iljas Harisman Imam Budi Sarjito

Dinno Indiano Imam Teguh Saptono

Dinno Indiano Imam Teguh Saptono

Acep Riana Jayaprawira Junaidi Hisom

Acep Riana Jayaprawira -

Halaman 12 Page

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Independent Commissioner Board of Directors President Director Business Director Compliance and Support Director Operation Director



INFORMASI UMUM (lanjutan) b.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan (lanjutan)

b.

Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Committees and Employees (continued) The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

2013 dan/and 2012 Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

2012

2013 Komite Audit Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Board of Sharia Supervisory Chairman Member

KH. Ma’ruf Amin Dr. Hasanuddin, M.Ag.

Harisman Subarjo Joyosumarto Imam Budi Sarjito Alexander Zulkarnain Vivin Heryadi

Subarjo Joyosumarto Harisman Imam Budi Sarjito Ibrahim Husain Bambang Eko

Subarjo Joyosumarto Harisman Imam Budi Sarjito Arief Adhie Sanjaya Ida Ayu Nilawati

Sofyan Syafri Harahap Achjar Iljas Alexander Zulkarnain -

Audit Committee Chairman Member Member Member Member

Achjar Iljas Sofyan Syafri Harahap Ibrahim Husein -

Risk Monitoring Committee Chairman Member Member Member Member

Sofyan Syafri Harahap Achjar Iljas Ida Ayu Nilawati

Remuneration and Nomination Committee Chairman Member Member Member Member

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah 3.841 (tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) dan 1.589 (seribu lima ratus delapan puluh sembilan) orang (tidak diaudit).

Halaman 13 Page

As at 31 December 2013 and 2012, the Bank has 3,841 (three thousand eight hundred and fourty one) and 1,589 (one thousand five hundred and eighty nine) permanent employees (unaudited).



KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan PT Bank BNI Syariah (“Bank”) ini diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2014.

The financial statements of PT Bank BNI Syariah (the “Bank”) were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2014.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in reparing the Bank’s financial statements are set out below:

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan

Basis of financial statements preparation

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2011) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi Musyarakah”, PSAK No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah”, PSAK No. 110 tentang “Akuntansi Sukuk” dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan jika diperlukan, menggunakan praktik yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

The financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”), namely: SFAS No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah”, SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107, "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 “Accounting for Sukuk” and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI). The Bank also applied generally accepted accounting principles issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI), and where applicable, with the prevailing banking industry practices as well as accounting and reporting guidelines established by the Indonesian banking industry authorities.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2011), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2011), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) (ii) (iii) (iv)

(i) (ii) (iii) (iv)

Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan arus kas; Laporan perubahan ekuitas;

(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Statements of financial position; Statements of comprehensive income; Statements of cash flows; Statements of changes in shareholders’ equity; (v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing; (vi) Statements of sources and uses of zakat funds; (vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and (viii) Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Statements of financial positions, statements of comprehensive income, statements cash flow and statements changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

Halaman 14 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Statements of sources and uses of zakat funds and qardhul hasan funds represents the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of zakat funds shows the sources and uses of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat is some of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, shadaqah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Bank seluruhnya disalurkan kepada Unit Pelaksana Zakat (UPZ) PT Bank BNI Syariah.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds. All funds collected by the Bank have been transferred to Unit Pelaksana Zakat (UPZ) PT Bank BNI Syariah.

Halaman 15 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaction in Foreign Currency

Bank dan cabang-cabangnya menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode pelaporan dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

The Bank and its branches maintain their accounting records in Rupiah. Transactions in other currencies other than Rupiah that occurred during the reporting period were recorded at the rates prevailing at the time of the transaction.

Penjabaran Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

Translation of Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah by using the currency exchange rate quoted by Reuters at 16.00 WIB on that date. Gains or losses arising from translation of assets and liabilities denominated in foreign currencies are recorded in the current year profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As at 31 December 2013 and 2012, foreign currency exchange rates against the Rupiah were as follows (amounts in full Rupiah):

2013 1 Dolar Amerika Serikat 1 Pound Sterling Inggris 1 Riyal Arab Saudi 1 Euro Eropa 1 Dolar Hong Kong 1 Dolar Australia 1 Dolar Kanada 1 Dolar Singapura 1 Franc Swiss 1 Yen Jepang

b.

ACCOUNTING POLICIES (continued)

2012

12,170 20,111 3,245 16,759 1,570 10,856 11,434 9,622 13,674 115

Perubahan kebijakan akuntansi

9,638 15,515 2,570 12,732 1,243 10,007 9,687 7,879 10,536 112

b.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah melakukan perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

Halaman 16 Page

United States Dollar 1 British Pound Sterling 1 Saudi Arabian Riyal 1 European Euro 1 Hong Kong Dollar 1 Australian Dollar 1 Canadian Dollar 1 Singapore Dollar 1 Swiss Franc 1 Japan Yen 1

Changes in accounting policies Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accounting (“DSAKIAI”) has issued revision of the following Statements of Financial Accounting and Interpretation of Statements of Financial Accounting Standard which effective as at 1 January 2013:



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies (continued)

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the financial statements for the years ended 31 December 2013 and 2012, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), Pencabutan PSAK (PPSAK) dan penyesuaian atas PSAK sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set Interpretation of SFAS, Revocation of SFAS and enhancement to the SFAS as follows: SFAS 38 about Accounting for Restructuring Value of Transaction of Entities under Common Control;

-

PSAK 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;

-

-

ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat; Pencabutan PSAK (PPSAK) 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi; Penyesuaian atas PSAK 60 (Revisi 2010). Penyesuaian ini terkait dengan pengungkapan atas aset keuangan, termasuk pencabutan atas beberapa ketentuan penyajian untuk: a. Nilai wajar atas agunan yang digunakan sebagai jaminan; dan b. Nilai tercatat atas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

- The Interpretation of SFAS 21 about Real Estate Construction Agreement; - The Revocation of SFAS 51 about Accounting Quasi-Reorganisation; - The enhancements to the SFAS 60 (Revised 2010). The enhancements mainly relate to the disclosure of financial assets, including withdrawal of requirements to disclose:

ISAK, PPSAK dan penyesuaian atas PSAK tersebut diatas berlaku efektif pada tahun 2013.

The interpretation of SFAS, revocation of SFAS and enhancements to the SFAS are effective as at 2013.

Bank telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini atas penyesuaian atas PSAK 60 (yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2012) pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 seperti yang diperbolehkan dalam standar sehingga tidak terdapat dampak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

The Bank has decided to early adopt the improvements made to SFAS 60 (issued on 19 October 2012) in the financial statements for the year ended 31 December 2012 as allowed in the standard and therefore there is no further impact for the year ended 31 December 2013.

Penerapan ISAK 21, “Penyajian Konstruksi Real Estate” dan pencabutan PSAK 44, “Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate” yang seharusnya berlaku sejak 1 Januari 2013 telah ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The implementation of IFAS 21, “Agreements for Construction for Real Estate” and the withdrawal of SFAS 44, “Accounting for Real Estate Development Activities”, which would previously have been mandatorily applied and withdrawn as at 1 January 2013, have been postponed until further notice by the Indonesian Financial Accounting Standards Board.

-

Halaman 17 Page

a. Fair value of collateral held as security; and b. Carrying amount of financial assets that are neither past due nor impaired whose terms have been renegotiated




2.




Manajemen berpendapat bahwa penerapan dan pencabutan Interpretasi dan Standar tersebut diatas tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Bank.

Management believes that the implementation and the withdrawal of the above Interpretation and Standard will not impact the Bank’s financial statements.

Untuk standar akuntansi baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 lihat Catatan 45.

For new standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2013 please refer to Note 45.

Penerapan metode anuitas dalam murabahah

Implementation murabahah

Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa No.84/DSNMUI/X11/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (pembiayaan murabahah) di Lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional atau secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

On 21 December 2012, the National Syariah Board Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) has issued fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 regarding recognition method of margin Tamwil Bi Al-Murabahah (murabahah financing) for syariah financial institution. This fatwa stipulate that recognition of margin murabahah in business conducted by syariah financial institution is allowed to be recognised using proportionally or annuity method as long as in accordance with the prevailing common practice in syariah financial institution.

Atas dasar fatwa tersebut, pada tanggal 16 Januari 2013, Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) menerbitkan Buletin Teknis No. 9 untuk mengatur dan menyeragamkan penerapan metode anuitas dalam transaksi murabahah. Berdasarkan Buletin Teknis No. 9, transaksi murabahah yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah secara substansi adalah transaksi pembiayaan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk transaksi pembiayaan murabahah seharusnya mengacu kepada PSAK No. 55 (Revisi 2011): "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 50 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK lain yang relevan.

Based on the fatwa, on 16 January 2013, Islamic Accounting Standards Boards of Indonesian Institute of Accountants (DSASIAI) has issued Technical Bulletin No. 9 to regulate and standardize the implementation of annuity method in murabahah transaction. Based on Technical Bulletin No. 9, murabahah transaction entered into by several sharia financial institutions are in substance financing transactions. Therefore, the accounting treatment for murabahah financing transaction should refer to SFAS No. 55 (Revised 2011): "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS No. 50 (Revised 2010): "Financial Instruments: "Presentation", and SFAS No. 60: Financial Instruments: Disclosures" and other relevant SFAS.

Dalam akad murabahah, Bank juga menerima pendapatan di luar marjin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain terkait pembiayaan. Bank juga dapat menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan seperti biaya komisi, biaya survei dan biaya lain.

In murabahah agreement, Bank also received incomes in addition to margin incomes, such as incomes from administration charges and other charges related to financing. Bank could also incur direct expenses related to financing such as commission expenses, survey expenses and other direct cost.

Pendapatan dan beban tersebut merupakan pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung yang perlakuannya harus diakui selama masa akad sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

These incomes and expenses are directly attributable which should be amortised during the term of agreement as required by SFAS No. 55 (Revised 2011).

Halaman 18 Page

of

annuity

method

in




2.




Penerapan metode anuitas dalam murabahah (lanjutan)

Implementation of annuity murabahah (continued)

Sehubungan dengan implementasi dari hal tersebut di atas, Bank menilai bahwa penerapan dari PSAK No. 55 (Revisi 2011): “Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” tidak praktis untuk diterapkan terhadap pendapatan dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung dalam akad murabahah dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 karena keterbatasan informasi yang diperlukan.

In regards to the above mentioned implementation, the Bank assessed that the implementation of SFAS No. 55 (Revised 2011): “Financial instruments: Recognition and Measurement” is not practical to be implemented in respect to directly attributable income and expenses in murabahah agreement in the financial statements for the years ended 31 December 2013 and 2012 due to limited information.

Reklasifikasi sukuk

Sukuk reclassification

Berdasarkan PSAK 110 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Sukuk, investasi sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

Under SFAS 110 (Revised 2011), Accounting for Sukuk, sukuk investments are classified as measured at cost if:

a.

Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok

a. The investments held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows, and b. Contractual requirements specify a specific date principal payments

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Bank. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (consideration/ujrah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka entitas menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Business model that aims to obtain contractual cash flows are based on the investment objectives specified by the Bank. Contractual cash flows that are meant for the results and cash flows of principal mudharabah sukuk, or cash flow benefits (consideration/ujrah) of sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual investment result differ from the Bank’s initial investment objectives has been set, the bank will review the consistency of their investment objectives.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Bank melakukan reklasifikasi dari sukuk yang diukur pada nilai wajar menjadi sukuk yang diukur pada harga perolehan setelah Bank melakukan penelaahan konsistensi tujuan investasi. Didapatkan bahwa model usaha Bank adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual, yaitu berupa kupon dari bagi hasil (sukuk mudharabah) serta kupon dari ujrah (sukuk ijarah). Bank juga mengharapkan arus kas pokok dari sukuk mudharabah dan ijarah pada saat jatuh tempo.

On 1 July 2013, the Bank reclassified its sukuk from sukuk that measured at fair value into measured at cost after the Bank conducted a review on the consistency of investment objectives. It was noted that the business model of the Bank is to obtain contractual cash flows, in the form of coupons from profit sharing (mudharabah sukuk) as well as coupons from ujrah (Ijarah sukuk). The Bank also expects cash flow from the principal repayment of ijarah and mudharabah sukuk at maturity.

b.

Halaman 19 Page

method

in



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

d.

2.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Transactions with related parties

Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

The Bank implemented the SFAS No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosure” which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

A party is considered as related party of Bank if:

a. perusahaan di bawah pengendalian Bank; b. perusahaan asosiasi; c. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan; d. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin c di atas; e. karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan; f. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

a. entities under the control of the Bank; b. associated companies; c. investors with voting rights that gives them significant influence;

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 39 to the financial statements.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif

d. entities controlled by investors under point c above; e. key employees and family members and; f. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

d.

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Saldo aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada efek/surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, letters of credit dan standby letters of credit.

Earning assets consist of current accounts with Bank Indonesia, placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in securities/marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit. Commitment

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan suspense accounts. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Suspense account adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Non-earning assets are the Bank’s assets other than the earning assets, which have potential loss, and consists of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account. Inter-office ac

Halaman 20 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d.

2.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) d.

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide impairment allowance of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of a productive asset allowance based PBI No. 13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset nonproduktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (performing) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (non-performing) diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and nonearning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as “Current” and “Special Mention”, while nonperforming earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. Non-Earning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentunya telah diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008. PBI tersebut di atas telah dicabut dan diganti dengan PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

The assessment of asset quality of commercial banks under sharia principle is regulated by Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/21/PBI/2006 dated 5 October 2006 whereby certain articles are amended with PBI No. 9/9/PBI/2007 dated 18 June 2007, PBI No. 10/24/PBI 2008 dated 16 October 2008. The above mentioned PBI has been revoked and replaced by PBI No.13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

a.

a.

Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

Halaman 21 Page

General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.




2.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan) b.

c.

ACCOUNTING POLICIES (continued) d.


Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar: 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan 4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

b.

Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

c.

Special reserve, shall be at least: 1) 2) 3) 4)

5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik agreement. The Bank is required to establish depreciation/amortization for ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik assets.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a.

Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Pembayaran bagi hasil/marjin/fee yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad; 3) Belum jatuh tempo.

a.

Current if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and was published in the past one year; 2) Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the amount and the right time, in accordance with the contract; 3) Not yet mature.

b.

Kurang Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain yang sejenis; 3) Belum jatuh tempo.

b.

Substandard, if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and published in the past one year; 2) There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations; 3) Not yet mature.

c.

Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

c.

Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Penyisihan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi. Halaman 22 Page

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statements of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.




2.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

d.


Persentase penyisihan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase penyisihan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate is applied directly to the outstanding balance of earning assets, commitments and contingencies.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

Bank dalam melakukan perhitungan penyisihan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan margin.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognised as margin income.

Penyisihan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

Allowance for possible losses on non-earning assets based on PBI No.13/13/PBI/2011 is as follows:

Klasifikasi

Persentase Penyisihan Kerugian/ Allowance for Possible Losses Percentage

Agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ≤ 1 tahun > 1 tahun Rekening antar kantor dan suspense account ≤ 6 bulan > 6 bulan

e.


Classification

1% 100%

Foreclosed assets and abandoned properties ≤ 1 year > 1 years

1% 100%

Inter-office accounts and suspense accounts ≤ 6 months > 6 months

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan.

Halaman 23 Page

e.

Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) f.

2.

Giro pada bank lain

ACCOUNTING POLICIES (continued) f.

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank’s income but are used as part of the qardhul hasan funds.

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). g.

Penempatan pada bank lain

g.

Investasi pada efek/surat berharga

Placements with other banks Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Bussiness Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo, penempatan dikurangi penyisihan kerugian. h.

Current accounts with other banks

h.

Investments in securities/marketable securities

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2011) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Since 1 January 2012, investment in marketable securities, specifically sukuk, are classified based on busines model defined by the Bank in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2011) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1)

Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2)

Surat berharga diukur pada nilai wajar, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

2) At fair value securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

Jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2012 untuk sukuk yang telah dibeli sebelum 1 Januari 2012, merupakan jumlah tercatat awal dalam penerapan PSAK No. 110 (Revisi 2011) ini.

Book value as at 1 January 2012 for securities which were purchased before 1 January 2012, is the initial cost value of the securities in respect to the implementation of the SFAS No. 110 (Revised 2011).

Halaman 24 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) h.

2.

Investasi pada efek/surat berharga (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) h.

Allowance for possible losses are recognised in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in securities/marketable securities.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek/ surat berharga. i.

Piutang murabahah

i.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. j.

k.

Pinjaman qardh

Investments in securities/marketable securities (continued)

Murabahah receivables Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller. Murabahah receivables are stated at net realizable value, that is, balance of the receivables less allowance for possible losses. Deferred murabahah margin is presented as a contra account of murabahah receivables.

j.

Funds of qardh

Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh meliputi hawalah dan rahn.

Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of hawalah and rahn.

Hawalah merupakan akad pemindahan utang piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat ujrah (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Hawalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah (fee) and is recognised upon receipt.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan ujrah (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Rahn is the pawn of goods or assets from customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and in exchange for the Bank to obtain ujrah (benefits) and are recognised based on accrual basis.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

Funds of qardh is recognised at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognised as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the review quality of the individual outstanding balances.

Pembiayaan

k. Financing

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba (profit sharing) atau metode bagi hasil usaha (gross profit margin) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha (gross profit margin). Halaman 25 Page

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or net revenue sharing method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

l.

2.

Pembiayaan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) k. Financing (continued)

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognised as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

Aset yang diperoleh untuk ijarah

l.

Assets acquired for ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial positions at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

Halaman 26 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.

Aset yang diperoleh untuk ijarah (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) l.

Assets acquired for ijarah (continued)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara :

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

(i) hibah; (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; (iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

(i) a grant; (ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments; (iii) sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and (iv) installment sales at a specified price as agreed in the contract.

m. Aset tetap

m. Fixed assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan, (jika ada). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement, if the recognition criteria are fullfiled (if any). All other repairs and maintenance cost that do not meet the recognition criteria are recognised in the statements of comprehensive income as incurred. At end of the period, the residual value, useful lives, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

All fixed assets except land, are depreciated on a straight line basis over the estimated useful lives of the fixed assets which are estimated as follows:

Tahun/Years Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

15 5

Buildings Motor vehicles and office equipments

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan kedalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the profit or loss in the period when the assets is derecognised.

Halaman 27 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

m. Aset tetap (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) m. Fixed assets (continued) The Bank reviews whether there are indications of impairment on the statements of financial position date. If there are any indications of impairment, the Bank estimates the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to profit or loss.

Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. n.

o.

Aset lain-lain

n.

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank BNI, biaya dibayar dimuka, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank BNI, prepaid expenses, revenue sharing receivables, office stationeries and stamps and others.

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada pihak lain diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

Prepayments to other parties are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

Liabilitas segera

o.

q.

Simpanan dari nasabah dan bank lain

Obligations due immediately Obligations due immediately represent the Bank’s obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat. p.

Other assets

p.

Deposits from customers and other banks

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah.

Deposits represent other parties’ deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan BNI Syariah. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on BNI Syariah policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Simpanan dari bank lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan Sertifikat Investasi mudharabah Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain. Dana syirkah temporer

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of ('Athaya) is voluntary on the part of banks.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Halaman 28 Page

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and Interbank mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposit from other banks are stated at the amounts payable to other banks. q.

Temporary syirkah funds Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) q.

r.

2.

Dana syirkah temporer (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) q.

Temporary syirkah funds (continued)

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah savings deposits represent investment which could be withdrawn anythime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (current and other non-investment accounts).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders’ equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib

r.

Revenue from fund management by the bank as mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa (ijarah) dan pendapatan usaha utama lainnya.

Revenues from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima nonlancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank’s income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pengakuan keuntungan transaksi murabahah dengan pembayaran tangguh atau angsuran menggunakan metode anuitas dan flat (proporsional). Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode flat (proporsional).

Income recognition from murabahah transaction with deferred payment or installment is conducted with annuity and flat method (proportional). Income from ijarah is recognised over the period of the contract with flat (proporsional) method.

Halaman 29 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r.

s.

t.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) r.

Revenue from fund management by the bank as mudharib (continued)

Pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

s. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds represents customer’s share on the Bank’s income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (gross profit margin).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank’s gross profit margin.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, Pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

Pendapatan administrasi Pendapatan administrasi pendapatan atas jasa administrasi dan jasa perbankan lainnya. administrasi diakui sekaligus transaksi dilakukan.

u.

2.

t. merupakan pembiayaan Pendapatan pada saat

Imbalan kerja

Administration income Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognised simultaneously at the transaction date.

u. Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short term leave, bonuses and non-monetary benefits are recognised over the service period. Short-term employee benefits are calculated at their undiscounted amounts.

Halaman 30 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

2.

Kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Provision for employee benefits (continued)

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution pension plan

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BNI Syariah dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari hutang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries of qualified employees under BNI Syariah’s defined contribution plan is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Defined benefit plans and other long-term employee benefits

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun BNI Syariah. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BNI Syariah dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi.

`

Post-employment benefits and other long-term employee benefits such as long service leave and awards are accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on BNI Syariah’s regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaria ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit. Perkiraan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi nilai wajar aktiva program dan keuntungan aktuaria yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum diakui, biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen.

The post-employment benefits and other longterm employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit Method. The estimated liability at statements of financial position date represents the present value of the defined benefits obligation at statements of financial position date, less the fair value of plan assets, and adjusted for unrecognised actuarial gains or losses, nonvested past service costs, termination costs and curtailment gain or loss.

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

The post-employment benefits expense recognised during the current period consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees’ contributions and expected return on plan assets.

Keuntungan dan kerugian aktuaria dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria sebagai kelebihan atas nilai yang lebih tinggi antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode diamortisasi dan diakui sebagai biaya atau keuntungan selama perkiraan ratarata sisa tahun jasa pegawai yang masuk program pensiun BNI Syariah.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions in excess of the greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of defined benefit obligation at the beginning of the period are amortised and recognised as an expense or gain over the average remaining service years of employees who are qualified under the pension plan of BNI Syariah.

Halaman 31 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

v.

2.

Kewajiban imbalan kerja (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) u. Provision for employee benefits (continued)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Defined benefit plans and other long-term employee benefits (continued)

Biaya imbalan masa lalu diakui sebagai biaya kecuali untuk biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (vested) yang diamortisasi dan diakui sebagai biaya selama periode hak.

Past service costs benefits are recognised as expense except for non-vested past service costs, which are amortised and recognised as expense over the vesting period.

Pajak penghasilan

v.

Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masingmasing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of proft or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Manajemen Bank mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank’s management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan (balance sheet liability method) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

The balance sheet liability method is applied to determine Bank’s income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Currently enacted or substantially enacted tax rates at the time deferred tax assets has been realised or deferred tax liabilities has been settled are used in the determination of deferred income tax. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, except for transactions which previously have been directly charged or credited to shareholders’ equity.

Halaman 32 Page



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) v.

2.

Pajak penghasilan (lanjutan)

v.

Income tax (continued)

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank disajikan sebagai “Utang pajak” di laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan.

Corporate tax payables and other tax payables of Bank are presented as “Taxes payable” in the statement of financial position. Deferred tax assets are presented net of deferred tax liabilities in the statements of financial position.

w. Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan

3.


w.

Sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan, pengelolaannya diserahkan kepada UPZ BNI Syariah.

The management of sources and uses of zakat and qardhul hasan funds is delegated to UPZ BNI Syariah.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Halaman 33 Page

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS

ESTIMATES

AND

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.


4.


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

ESTIMATES

AND

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

Key sources of estimation uncertainty:

Liabilitas imbalan kerja

Employee benefits

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2u).

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 2u).

GIRO DAN INDONESIA

PENEMPATAN

PADA

BANK

4.

2013 Giro pada Bank Indonesia Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

495,791

11,000

210,000

607,984

705,791

2013 5.12% 7.62%

Halaman 34 Page

AND

PLACEMENTS

2012

596,984

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Rupiah Mata uang asing

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

Current accounts with Bank Indonesia Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) for its Rupiah and foreign currencies as at 31 December 2013 and 2012 are as follows: 2012 5.57% 6.98%

Rupiah Foreign currencies


5.

GIRO DAN PENEMPATAN INDONESIA (lanjutan)

PADA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BANK

4.

CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang “Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding “Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle” as amended, by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006, No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008, and the lastest amandement No. 15/16/PBI/2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

The Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM as at 31 December 2013 and 2012.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebesar 4,40% dan 3,71% masing-masing untuk tahun 2013 dan 2012.

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia’s Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 4.40% and 3.71% for years 2013 and 2012, respectively.

GIRO PADA BANK LAIN

5. 2013

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS 2012

Pihak berelasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dolar Amerika Serikat Rupiah Yen Jepang Poundsterling Inggris Franc Swiss Dolar Australia Riyal Arab Saudi Dolar Kanada Dolar Singapura Euro Dolar Hong Kong

154,919 4,736 4,725 1,182 685 537 423 411 326 203 110

244,573 90,716 4 414 41 373 26 348 123 171 87

Dikurangi: Penyisihan kerugian

168,257 (1,683)

336,876 (3,369)

166,574

333,507

Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut: 2013 Saldo awal (Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 34) Selisih kurs Saldo akhir

Related parties PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk United States Dollar Rupiah Japanese Yen British Poundsterling Swiss Franc Australian Dollar Saudi Arabian Riyal Canadian Dollar Singapore Dollar Euro Hong Kong Dollar Less: Allowance for possible losses

The movements of allowance for possible losses on current accounts with other banks are as follows: 2012

3,369

1,374

(1,991) 305

1,915 80

Beginning balance (Reversal)/provisions during the year (Note 34) Exchange rate difference

1,683

3,369

Ending balance

Halaman 35 Page


6.


GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

5.

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Management believes that the allowance for possible losses on current accounts with other banks at 31 December 2013 and 2012 is adequate and in compliance with Bank Indonesia regulations.

Bank tidak memperoleh pendapatan jasa giro atas seluruh penempatan giro pada bank lain tersebut.

The Bank does not obtain income from all the current accounts with other banks.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN a.

6.

Berdasarkan jenis Pihak ketiga Deposito mudharabah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Mega Syariah PT BPRS PNM Al Masoem PT Bank Bukopin Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Victoria Syariah PT Bank Panin Syariah Tbk Pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Bekasi BPRS Muamalat Harkat BPRS Dana Mulia BPRS Dharma Kuwera BPRS Dana Amanah BPR Syariah Sukawati Sragen BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera BPR Syariah Hikmah Wakilah BPR Syariah Artha Fisabilillah

Pihak berelasi Deposito mudharabah PT Bank BRISyariah


PLACEMENTS WITH OTHER BANKS a.

2013

By type

2012

100,000 30,000 500 -

100,000 500 60,000 195,000 50,000 30,000

130,500

435,500

Third parties Mudharabah time deposits PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Mega Syariah PT BPRS PNM Al Masoem PT Bank Bukopin Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Victoria Syariah PT Bank Panin Syariah Tbk Financing

3,069 494 431 417 403 -

6,403 1,861

-

875 600 559

4,814

10,298

135,314

445,798

80,000

-

80,000

-

215,314

445,798

(2,153) 213,161

Tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito mudharabah dan pembiayaan yang diterima Bank berkisar antara 0,18% sampai dengan 13,00% pada tahun 2013 dan 2,25% sampai dengan 18,74% pada tahun 2012.

Halaman 36 Page

(4,458)

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi BPRS Muamalat Harkat BPRS Dana Mulia BPRS Dharma Kuwera BPRS Dana Amanah BPR Syariah Sukawati Sragen BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera BPR Syariah Hikmah Wakilah BPR Syariah Artha Fisabilillah

Related parties Mudharabah time deposits PT Bank BRISyariah

Less: Allowance for possible losses

441,340

The annual rate of profit sharing for mudharabah time deposits and financing ranged from 0.18% to 13.00% in 2013 and 2.25% to 18.74% in 2012.



PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) b.

6.

Berdasarkan jangka waktu

b. 2013

< 1 Bulan 1 - 3 Bulan 3 - 12 Bulan > 12 Bulan

c.

2012 240,000 65,000 130,000 10,798

215,314

445,798

c. 2013

d.

By time period

210,000 500 4,814

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

< 1 Bulan 1 - 3 Bulan 3 - 12 Bulan >12 Bulan

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

By maturity

2012

210,000 83 833 4,398

305,000 130,000 1,144 9,654

215,314

445,798

Berdasarkan kolektibilitas

d.

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: 2013 Saldo awal (Pemulihan)/penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34) Selisih kurs Saldo akhir

< 1 Month 1 - 3 Months 3 - 12 Months >12 Month

By collectibility As at 31 December 2013 and 2012, all placements with other banks are classified as “Current”.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh penempatan pada bank lain diklasifikasikan “Lancar”. e.

< 1 Month 1 - 3 Months 3 - 12 Months > 12 Months

e.

The movements of allowance for possible losses on placements with other banks are as follows:

2012

4,458

1,449

(2,229) (76)

2,977 32

Beginning balance (Reversal)/provisions during the year (Note 34) Exchange rate difference

2,153

4,458

Ending balance

Jumlah minimum penyisihan kerugian penempatan pada bank lain yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

The minimum allowance for possible losses on placements with other banks that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on placements with other banks is adequate.

Halaman 37 Page



INVESTASI PADA EFEK/SURAT BERHARGA a.

Berdasarkan jenis Diukur pada biaya perolehan Sukuk Berbasis Proyek (PBS) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp (71.947) pada 2013 dan Rp (3.132) pada 2012 Sukuk Korporasi termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp 7.712 pada pada 2013 dan Rp. 1.026 pada 2012 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp 51.713 pada pada 2013 dan Rp 44.007 pada 2012 INDOIS termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp 526 pada 2013 dan Rp Nihil pada 2012 Sukuk Ritel Negara termasuk nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum diamortisasi sebesar Rp 0,6 pada 2013 dan Rp Nihil pada 2012

7.

b.

a.

2013

2012

277,707

176,026

265,593

156,888

122,226

-

125,161

-

1,995,502

531,840

-

281,510 139,758

-

102,022 64,000

-

587,290

1,995,502 (2,777)

1,119,130 (3,158)

1,992,725

1,115,972

b. 2013


1,995,502

Berdasarkan penerbit

1,119,130 (3,158)


Current Less: Allowance for possible losses

1,115,972

By issuer

2012

Pemerintah Republik Indonesia Korporasi Bank

1,717,795 186,429 91,278

803,346 221,638 94,146


1,995,502 (2,777)

1,119,130 (3,158)

1,992,725

1,115,972

Halaman 38 Page

At fair value Government Sukuk Retail Corporate Sukuk Sharia Based Government Securities (SBSN) Government Project Based Sukuk

2012

c. 2013

Government Projected Base Sukuk (PBS) including unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp (71,947) in 2013 and Rp (3,132) in 2012 Corporate Sukuk net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp 7,712 in 2013 and Rp 1,026 in 2012 Sharia Based Government Securites (SBSN) net unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp 51,713 in 2013 and Rp 44,007 in 2012 INDOIS including unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp 526 in 2013 and Rp Nil in 2012 Retail Government Securities(SR) including unamortised differences of acquisition cost and nominal value of Rp 0.6 in 2013 and Rp Nil in 2012

By collectibility

(2,777) 1,992,725

c.

At cost

198,926

Berdasarkan kolektibilitas

Lancar

By type

1,204,815

Diukur pada nilai wajar Sukuk Ritel Negara Surat Korporasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Berbasis Proyek


INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE SECURITIES

Government of the Republic of Indonesia Corporates Bank Less: Allowance for possible losses


INVESTASI (lanjutan) d.

PADA

EFEK/SURAT

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERHARGA

7.

Berdasarkan peringkat

d.

Pemeringkat/ Rating Company Diukur pada biaya perolehan Sukuk Korporasi MTN BSM Pefindo PLN III Seri A/2009 Pefindo Titan Petrokimia I/2009 Fitch Pupuk Kaltim I/2009 Pefindo Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo Muamalat 2012 Pefindo Indosat V/2012 Pefindo PLN II/2007 Moody's/Pefindo Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo Muamalat 2013 Pefindo Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Pefindo Salim Ivomas Pratama I/2009 Pefindo Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Pefindo Mayora Indah I/2008 Pefindo Bank Muamalat/2008 Fitch Aneka Gas Industri I/2008 Fitch/Moody’s Metrodata Electronics I/2008 Fitch/Moody’s

Surat berharga syariah negara Sukuk Berbasis Proyek (PBS) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Ritel Negara – SR 005 INDOIS

Diukur pada nilai wajar Sukuk korporasi MTN Mudharabah BSM Sukuk Ijarah Titan Petrokimia I/2009 Sukuk Mudharabah Muamalat Sukuk Ijarah Indosat V/2012 Sukuk Mudharabah Mayora Indah II

INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE SECURITIES (continued)

Peringkat/Rating 2013

By rating

Nilai Tercatat/Carrying Amount

2012

2013

2012

idAA(sy) idAAA(sy) A+(idn) idAA+(sy) idAA(sy) idA(sy) idAA+(sy) idAA(sy) idA(sy)

idAA+(sy) idAA(sy) idAA+(sy) idAA (sy) -

57,245 40,000 32,202 30,000 25,000 24,033 16,827 14,000 10,349 10,000

40,000 30,000 41,026 14,000 -

At cost Corporate Sukuk MTN BSM PLN III Seri A/2009 Titan Petrokimia I/2009 Pupuk Kaltim I/2009 Salim Ivomas Pratama I/2009 Muamalat 2012 Indosat V/2012 PLN II/2007 Salim Ivomas Pratama I/2009 Muamalat 2013

idAA-(sy) idAA(sy)

-

9,850 5,137

-

Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Salim Ivomas Pratama I/2009

idAA-(sy) -

idAA-(sy) BBB(idn) A-(idn) BBB+(idn)

3,064 -

20,000 15,000 11,000 5,000

Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Mayora Indah I/2008 Bank Muamalat/2008 Aneka Gas Industri I/2008 Metrodata Electronics I/2008

277,707

176,026

-

-

-

1,204,815

198,926

-

-

-

265,593 125,161 122,226

156,888 -

1,717,795

355,814

1,995,502

531,840

Fitch

-

idA+

-

53,513

At fair value Corporate Sukuk MTN Mudharabah BSM

Fitch Pefindo Pefindo

-

A+(idn) idA idAA+

-

32,314 25,632 18,121

Sukuk Ijarah Titan Petrokimia I/2009 Sukuk Mudharabah Muamalat Sukuk Ijarah Indosat V/2012

Pefindo

-

idAA-(sy)

Sukuk Mudharabah Mayora Indah II

-

10,178

-

139,758

Sukuk Negara Sukuk Ritel Negara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

-

281,510

-

102,022

Sukuk Berbasis Proyek

-

64,000

-

447,532

Tersedia untuk dijual Sukuk Korporasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Syariah government securities Government Project Based Sukuk Sharia Based Government Securities (SBSN) Government Sukuk Retail INDOIS

-

587,290

Fitch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

1,995,502

1,119,130

(2,777) 1,992,725

Halaman 39 Page

(3,158) 1,115,972

Syariah government securities Government Sukuk Retail Sharia Based Government Securities (SBSN) Government Project Based Sukuk

Available for sale Corporate Sukuk Sharia Based Government Securities (SBSN)



INVESTASI (lanjutan) e.

PADA

EFEK/SURAT


7.


e. 2013

Diukur pada biaya perolehan 1 - 5 tahun 5 - 10 tahun > 10 tahun

f.

2012 147,025 24,703 360,112

1,995,502

531,840

-

339,600 123,071 124,619

-

587,290

1,995,502 (2,777)

1,119,130 (3,158)

1,992,725

1,115,972


f. 2013

Diukur pada biaya perolehan < 1 tahun 1 - 5 tahun 5 - 10 tahun Lebih dari 10 tahun

Diukur pada nilai wajar 1 - 5 tahun 5 - 10 tahun > 10 tahun


By period

426,445 304,672 1,264,385

Diukur pada nilai wajar 1 - 5 tahun 5 - 10 tahun > 10 tahun


INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE SECURITIES (continued)

At cost 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years At fair value 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years


By remaining period to maturity

2012

110,486 354,718 265,913 1,264,385

36,000 125,025 39,703 331,112

1,995,502

531,840

-

404,844 136,973 45,473

-

587,290

1,995,502 (2,777)

1,119,130 (3,158)

1,992,725

1,115,972

Halaman 40 Page

At cost < 1 year 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years

At fair value 1 - 5 years 5 - 10 years > 10 years



INVESTASI (lanjutan) g.

PADA

EFEK/SURAT


7.

Berdasarkan hubungan

g. 2013

Pihak ketiga Diukur pada biaya perolehan Diukur pada nilai wajar Pihak berelasi Diukur pada biaya perolehan Diukur pada nilai wajar

h.

INVESTMENTS IN SECURITIES/MARKETABLE SECURITIES (continued) By relation

2012

119,635 -

160,150 -

119,635

160,150

1,875,867 -

439,814 519,166

1,875,867

958,980

1,995,502

1,119,130

Perubahan penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga adalah sebagai berikut:

h.

2013

Third parties At cost At fair value Related parties At cost At fair value

The changes of the allowance for possible losses on investment in securities are as follows:

2012

Saldo awal (Pemulihan)/penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 34) Penghapusbukuan selama tahun berjalan

3,158

Saldo akhir

2,777

(381) -

7,395 15,763 (20,000) 3,158

Beginning balance (Reversal)/provisions during the year (Note 34) Written-off during the current year Ending balance

Jumlah minimum penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

The amount of the minimum allowance for losses on securities/marketable securities that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian investasi pada efek/surat berharga yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on investments in securities/marketable securities is adequate.

Halaman 41 Page

\



PIUTANG MURABAHAH a.

8.

Berdasarkan sektor ekonomi

Rupiah Industri Perdagangan, restoran dan hotel Jasa usaha Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Pertanian Konstruksi Listrik, gas dan air Pertambangan Sosial/masyarakat Lainnya Dolar Amerika Serikat Pertambangan Industri Jasa usaha Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi



2013 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

6,651

1,613

1,276

1,323

213,638

807,869 558,459

36,785 11,369

7,239 3,469

4,238 1,495

6,764 2,750

862,895 577,542

102,766 287,284 55,104 20,396 52,554 267,508 5,102,326

6,445 10,524 7,835 238 1,055 10,795 227,572

67 2,816 617 897 31,316

3,735 766 670 28 18,990

88 1,124 890 622 33,696

113,101 302,514 65,116 20,634 53,609 279,850 5,413,900

7,457,041

319,269

48,034

31,198

47,257

7,902,799

4,355 95,744 69,539

-

-

-

-

4,355 95,744 69,539

-

-

-

-

-

-

169,638

-

-

-

-

169,638

7,626,679

319,269

48,034

31,198

47,257

8,072,437

(2,552)

(4,815)

(12,591)

45,482

26,383

34,666

(76,266)

Lancar/ Current

Dolar Amerika Serikat Jasa usaha Pertambangan Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi

Based on economic sector

202,775

7,550,413

Rupiah Perdagangan, restoran dan hotel Jasa usaha Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Konstruksi Pertambangan Pertanian Industri Listrik, gas dan air Lainnya

a.

Dalam perhatian khusus/ Special mention

Lancar/ Current

MURABAHAH RECEIVABLES

(7,085) 312,184

(103,309)

Rupiah Manufacturing Trading, restaurant and hotel Business services Transportation, warehousing and telecommunication Agriculture Construction Electricity, gas, and water Mining Social/public Others United States Dollar Mining Manufacturing Business service Transportation, warehousing and telecommunication


7,969,128

2012


Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total Rupiah

438,863 402,916 115,151

16,193 12,375 2,574

3,231 528 77

1,407 108 -

3,533 14,993 -

463,227 430,920 117,802

37,545 31,317 29,992 19,460 19,123 16,437 3,322,862

872 78 3,323 3,690 1,600 199,949

132 17,139

71 7,139

1,394 368 33,208

38,417 31,395 29,992 24,380 23,181 18,037 3,580,297

4,433,666

240,654

21,107

8,725

53,496

4,757,648

29,197 12,328

-

-

-

-

29,197 12,328

7,586

-

-

-

-

7,586

49,111

-

-

-

-

49,111

4,482,777

240,654

21,107

8,725

53,496

4,806,759

(1,716)

(1,875)

(17,899)

19,391

6,850

35,597

(44,830) 4,437,947

(6,087) 234,567

Halaman 42 Page

(72,407) 4,734,352

Trading, restaurant and hotel Business services Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Construction Mining Agriculture Manufacturing Electricity, gas, and water Others United States Dollar Business service Mining Transportation, warehousing and telecommunication




PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) b.

Berdasarkan jangka waktu Rupiah ≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun > 5 tahun Dolar Amerika Serikat ≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun > 5 tahun


c.

Dolar Amerika Serikat > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun


MURABAHAH RECEIVABLES (continued) b.

2013

By period

2012

70,876 2,742,832 5,089,091

49,162 1,455,266 3,253,220

7,902,799

4,757,648

169,638 -

49,111 -

169,638

49,111

8,072,437 (103,309)

4,806,759 (72,407)

7,969,128

4,734,352

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo Rupiah ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun > 5 tahun

d.

8.

c. 2013

United States Dollar ≤ 1 year > 1 - 5 years > 5 years



2012

944 9,356 153,584 2,934,332 4,804,583

662 3,730 92,801 1,622,516 3,037,939

7,902,799

4,757,648

4,355 165,283

332 48,779

169,638

49,111

8,072,437 (103,309)

4,806,759 (72,407)

7,969,128

4,734,352

Informasi lainnya

Rupiah ≤ 1 year > 1 - 5 years > 5 years

d.

Rupiah ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years > 5 years United States Dollar > 3 - 12 months > 1 - 5 years


Other information

1)

Lihat Catatan 39 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

1)

Refer to Note 39 for details of related party transactions and balances.

2)

Tingkat marjin keuntungan murabahah per tahun berkisar antara setara 13,16% sampai dengan 13,65% pada tahun 2013 dan 13,65% sampai dengan 13,93% pada tahun 2012.

2)

The equivalent annual profit margin rate of murabahah ranges from 13.16% to 13.65% in 2013 and 13.65% to 13.93% in 2012.

3)

Perubahan penyisihan kerugian piutang murabahah adalah sebagai berikut:

3)

The movements of allowance for possible losses on murabahah receivables are as follows:

2013 Saldo awal Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34) Penghapusbukuan selama tahun berjalan Penerimaan kembali hapus buku Selisih kurs Saldo akhir

2012

72,407

43,553

(23,966)

(141,240)

(10,535) 65,232 171

170,073 21

Written off during the year Recovery of write-offs Exchange rate difference

103,309

72,407

Ending balance

Halaman 43 Page

Beginning balance Reversal during the year (Note 34)



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) d.

8.

Informasi lainnya (lanjutan)

4)

MURABAHAH RECEIVABLES (continued) d.

Other information (continued)

Piutang murabahah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative account.

Jumlah minimum penyisihan kerugian piutang yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

4) The minimum amount of allowance for possible losses on receivables that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian piutang yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses is adequate.

5)

Piutang murabahah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5)

Murabahah receivables are pledged by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6)

Rasio Non-Performing Financing (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

6)

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables are as follows:

2013

2012

NPF - Kotor Persentase

126,489 1.57%

83,328 1.73%

NPF - Gross Percentage

NPF - Bersih Persentase

103,610 1.32%

61,838 1.29%

NPF - Net Percentange

7)

Jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp 142.908 dan Rp 145.077. Restrukturisasi piutang murabahah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

7)

Total restructured murabahah receivables as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 142,908 and Rp 145,077, respectively. Murabahah receivables were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

8)

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat piutang murabahah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8)

Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

Halaman 44 Page


NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) 9.

PINJAMAN QARDH a.

Berdasarkan jenis

a.

Lancar/ Current Qardh Rahn Kartu Hasanah Dikurangi: Penyisihan kerugian


2013



Diragukan/ Doubtful 94 162 8,314

403 10,463

181,938 60,588 408,819

591,999

34,499

5,411

8,570

10,866

651,345

(5,920)

(1,723)

(812)

(4,285)

(10,866)

(23,606)

586,079

32,776

4,599

4,285

-

627,739


Diragukan/ Doubtful


65 6,608

372 27 15,806

179,027 212,811 371,177

706,549

29,784

3,804

6,673

16,205

763,015

(3,337)

(16,205)

(28,725)

(1,489) 28,295

(571) 3,233

3,336

b.

-


By economic sectors

2013



Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

-

-

-

-

2,251

2,799 4,021 2,769 3,000 577,159

24 34,475

5,411

8,570

10,866

2,823 4,021 2,769 3,000 636,481

591,999

34,499

5,411

8,570

10,866

651,345

(5,920)

(1,723)

(812)

(4,285)

(10,866)

(23,606)

586,079

32,776

4,599

4,285

-

627,739

Manufacturing Trading, restaurant, and hotel Construction Electricity, gas and water Mining Others Less: Allowance for possible losses

2012



Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

50,000 4,725 651,824

29,784

3,804

6,673

16,205

50,000 4,725 708,290

706,549

29,784

3,804

6,673

16,205

763,015

(3,337)

(16,205)

(28,725)

699,426

Qardh Rahn Hasanah card

734,290

2,251

(7,123)


Jumlah/ Total

3,804

Lancar/ Current Pertambangan Sosial/masyarakat Lainnya

Macet/ Loss

1,606 2,679 25,499

(7,123)

Qardh Rahn Hasanah card

2012


176,984 210,105 319,460

Lancar/ Current


Jumlah/ Total

12 5,399


Industri Perdagangan, restoran dan hotel Konstruksi Listrik, gas dan air Pertambangan Lainnya

Macet/ Loss

1,366 2,489 30,644

699,426

b.

By type

180,063 57,937 353,999

Lancar/ Current Qardh Rahn Kartu Hasanah

FUNDS OF QARDH

(1,489) 28,295

(571) 3,233

Halaman 45 Page

3,336

-

734,290

Mining Social/public Others Less: Allowance for possible losses



PINJAMAN QARDH (lanjutan) c.

9.


c. 2013

d.

By period

2012

≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun > 5 tahun

537,313 12,459 101,573

640,079 8,755 114,181


651,345 (23,606)

763,015 (28,725)

627,739

734,290


d. 2013

e.

FUNDS OF QARDH (continued)



2012

≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun > 5 tahun

423,284 36,977 77,697 13,715 99,672

431,362 145,606 63,549 9,557 112,941


651,345 (23,606)

763,015 (28,725)

627,739

734,290

Informasi lainnya

≤ 1 year > 1 - 5 years > 5 years

e.

≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years > 5 years Less: Allowance for possible losses

Other information

1)


2)


2)

Perubahan penyisihan kerugian pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

3)

The changes in the allowance for possible losses of funds of qardh are as follows:

2013 Saldo awal Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 34) Penghapusbukuan selama tahun berjalan Penerimaan kembali hapus buku Saldo akhir

3)

2012

28,725

13,139

32,312

20,589

(40,358) 2,927

(7,992) 2,989

23,606

28,725

4)

Jumlah minimum penyisihan kerugian yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Rasio Non-Performing Financing (NPF) pinjaman qardh pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: 2013

Written off during the current year Recovery of write offs Ending balance

The minimum amount of allowance for possible losses that should be provided as at 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulation. Management believes that the allowance for fund of qardh losses is adequate.

Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian pinjaman qardh yang dibentuk telah memadai. 4)

Beginning balance Provisions during the year (Note 34)

5)

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of funds of qardh are as follows:

2012


24,847 3.81%

26,682 3.50%



8,884 1.36%

6,569 0.86%

NPF - Net Percentage

Halaman 46 Page



PINJAMAN QARDH (lanjutan) e.

9.


FUNDS OF QARDH (continued) e.


5)

Jumlah pinjaman qardh yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp nihil dan Rp 84. Restrukturisasi pinjaman qardh dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

5)

Total restructured funds of qardh as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp nil and Rp 84, respectively. Funds of qardh are restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

6)

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pinjaman qardh yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

6)

Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no funds of qardh which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

7)

Pada tahun 2012, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SE) BI No.14/7/DPbS mengenai "Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sejak 29 Februari 2012 yang mengatur bahwa untuk menjalankan bisnis Rahn, Bank harus menurunkan secara bertahap pembiayaan nasabah yang memiliki saldo diatas Rp 250 juta, membatasi rasio financing to value (FTV) maksimum sebesar 80% dari ratarata harga jual 100 gram emas PT ANTAM (Persero) Tbk dan membatasi jumlah portofolio rahn maksimal sebesar jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan atau 150% dari modal bank (KPMM).

7)

In 2012, Bank Indonesia issued Circular Letter (SE) BI No.14/7/DPbS related to "Qardh Product secured by Gold for Syariah Bank and Syariah Business Unit" which applied since 29 February 2012 regulate that to operate Rahn business, the Bank should gradually decrease its financing to debtors which have outstanding balance above Rp 250 million, limitation financing to value (FTV) maximum at 80% of average sales prices 100 gram gold PT ANTAM (Persero) Tbk and limitation total Rahn's portofolio maximum at the lower between 20% of total the Bank's financing portfolio or 150% of the Bank's capital (CAR).

Bank Indonesia juga menerbitkan SE BI No.14/16/DPbS yang berlaku sejak 31 Mei 2012 mengenai "Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah". Untuk menjalankan produk PKE tersebut Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang dijadikan agunan. Jumlah PKE maksimum Rp 150 juta per nasabah. Nasabah dimungkinkan memperoleh PKE dan Rahn secara bersamaan dengan jumlah saldo secara keseluruhan Rp 250 juta dan jumlah saldo PKE maksimum sebesar Rp 150 juta.

Bank Indonesia also issued SE BI No.14/16/DPbS which, applied since 31 May 2012 related to Product financing of Gold Ownership (PKE) for Syariah Bank and Syariah Business Unit". To operate the PKE product, Bank is not allowed to charge rental and maintenance costs of gold collateral pledged. Total PKE financing maximum at Rp 150 million per debtor. Debtor is allowed to have both PKE and Rahn's facilities with total outstanding below Rp 250 million and total PKE balance maximum at Rp 150 million.

Manajemen yakin bahwa efek dari permintaan Bank Indonesia ini tidak akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012.

Management believes that the effect of Bank Indonesia’s request would not have any material impact to the financial statements for the year ended 31 Desember 2013 and 2012.

Halaman 47 Page

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH a.

10. MUDHARABAH FINANCING


Rupiah Jasa usaha Perdagangan, restoran dan hotel Sosial/masyarakat Industri Konstruksi Pertanian

Dolar Amerika Serikat Jasa usaha



Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

575,572

1,530

-

-

631

577,733

18,476 110,638 3,147 1,559 2,342

793 -

-

-

675 1,306 290

19,151 112,737 3,147 1,559 2,632

711,734

2,323

-

-

2,902

716,959

-

-

-

-

4,846

4,846

-

-

-

-

4,846

4,846

711,734

2,323

-

-

7,748

721,805

-

-

(5,373)

(12,587)

-

-

2,375

709,218

(7,117) 704,617

Rupiah Jasa usaha Perdagangan, restoran dan hotel Sosial/masyarakat Industri Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Lainnya

By economic sector

2013


Lancar/ Current

Dolar Amerika Serikat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi


a.

Lancar/ Current

(97) 2,226


Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

1,664

-

-

1,180

227,897

23,912 7,128 1,790

797 -

-

-

974 -

25,683 7,128 1,790

667 20,393

-

-

-

-

667 20,393

278,943

2,461

-

-

2,154

283,558

6,734

-

-

-

-

6,734

6,734

-

-

-

-

6,734

285,677

2,461

-

-

2,154

290,292

-

-

-

-

282,820

Trading, restaurant and hotel Social/public Manufacturing Construction Agriculture

United States Dollar Transportation, warehousing and telecommunication


2012


225,053

(2,857)

Rupiah Business services

(113) 2,348

Halaman 48 Page

(258) 1,896

(3,228) 287,064

Rupiah Business services Trading, restaurant and hotel Social/public Manufacturing Transportation, warehousing and telecommunication Others

United States Dollar Business services




10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan) b.

10. MUDHARABAH FINANCING (continued)


b. 2013

Rupiah ≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun > 5 tahun Dolar Amerika Serikat ≤ 1 tahun


c.

2012

19,170 653,474 44,315

9,840 264,471 9,247

716,959

283,558

4,846

6,734

4,846

6,734

721,805 (12,587)

290,292 (3,228)

709,218

287,064


c. 2013

Rupiah ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun > 5 tahun Dolar Amerika Serikat ≤ 1 bulan


d.

By period

United States Dollar ≤ 1 year



2012

2,365 5,068 24,791 643,960 40,775

1,762 3,156 9,351 246,165 23,124

716,959

283,558

4,846

6,734

4,846

6,734

721,805 (12,587)

290,292 (3,228)

709,218

287,064

Informasi lainnya


d.

Rupiah ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years > 5 years United States Dollar ≤ 1 month


Other information

1)

Jenis pembiayaan mudharabah diberikan adalah modal kerja.

yang

1)

Type of mudharabah financing granted is working capital.

2)

Tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

2)

There is no mudharabah financing granted to related parties as at 31 December 2013 and 2012.

3)

Tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterima berkisar antara setara 9,91% sampai dengan 10,66% pada tahun 2013 dan setara 11,03% sampai dengan 12,55% pada tahun 2012.

3)

The equivalent annual profit sharing rate of mudharabah financing ranges from 9.91% to 10.66% in 2013 and 11.03% to 12.55% in 2012.

4)

Perubahan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

4)

The movements of allowance for possible losses on mudharabah financing are as follows:

2013 Saldo awal Pembentukan/(pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 34) Penerimaan kembali hapus buku Selisih kurs Saldo akhir

3,228

2012 941

4,479 4,538 342

(3,647) 5,927 7

12,587

3,228

Halaman 49 Page

Beginning balance Provisions/(reversal) during the year (Note 34) Recovery of write offs Exchange rate difference Ending balance



10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan) d.

10. MUDHARABAH FINANCING (continued)


d.


Pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. 5)

Mudharabah financing that has been written off by the Bank are recorded as extra-comtable in the administrative accounts. 5)

Jumlah minimum penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Management believes that the allowance for possible losses on mudharabah financing is adequate.

Manajemen Bank berpendapat bahwa penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai. 6)

Pembiayaan mudharabah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

7)

Rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: 2013

The minimum allowance for possible losses on mudharabah financing that should be provided for 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

6)

7)

Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of mudharabah financing are as follows:

2012


7,748 1.07%

2,154 0.74%



2,375 0.33%

1,896 0.65%


8)

Jumlah pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp 5.227 dan Rp 859. Restrukturisasi pembiayaan mudharabah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

8)

Total restructured mudharabah financing as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 5,227 and Rp 859, respectively. Mudharabah financing were restructured by providing period extension, rescheduling and additional financing plafond for debtors.

9)

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pembiayaan mudharabah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

9)

Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no mudharabah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

Halaman 50 Page



11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH a.

11. MUSYARAKAH FINANCING


Rupiah Jasa usaha Perdagangan, restoran dan hotel Konstruksi Industri Pertambangan Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Pertanian Listrik, gas dan air Lainnya Dolar Amerika Serikat Pertambangan Industri Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi


Rupiah Jasa usaha Perdagangan, restoran dan hotel Konstruksi Industri Pertambangan Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Pertanian Listrik, gas dan air Lainnya Dolar Amerika Serikat Pertambangan Industri Jasa Usaha


a. 2013


Lancar/ Current

By economic sector


Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

419,859

4,617

-

238

1,259

425,973

227,789 144,937 81,888 27,919 54,007

3,763 2,132 3,264 1,751

194 920 -

1,931 411 -

3,002 33,868 623 -

236,679 181,857 86,186 27,919 55,758

18,724 12,773 5,478 8,773

270 1,385 -

650 -

62 -

4,219 768 -

23,213 15,638 5,478 8,773

1,002,147

17,182

1,764

2,642

43,739

1,067,474

33,658 9,059

-

-

-

-

33,658 9,059

-

-

-

-

536

536

42,717

-

-

-

536

43,253

1,044,864

17,182

1,764

2,642

44,275

1,110,727

(10,449)

(332)

(60)

(840)

(39,964)

(51,645)

1,034,415

16,850

1,704

1,802

4,311

1,059,082

Lancar/ Current


Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

5,772

7,736

-

1,454

378,511

297,080 67,362 96,283 21,354 21,012

3,047 2,571 200

22,819 -

386 -

4,261 3,601 45 -

304,388 96,739 96,328 21,354 21,212

14,396 7,813 175 10,202

800 2,456

-

-

998 -

14,396 9,611 175 12,658

899,226

14,846

30,555

386

10,359

955,372

16,986 7,371 1,203

-

-

-

-

16,986 7,371 1,203

25,560

-

-

-

-

25,560

924,786

14,846

30,555

386

10,359

980,932

(2,208)

(193)

(2,160)

(14,401)

28,347

193

915,546

Trading, restaurant and hotel Construction Manufacturing Mining Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Agriculture Electricity, gas and water Others United States Dollar Mining Manufacturing Transportation, warehousing and telecommunication


2012


363,549

(9,240)

Rupiah Business services

(600) 14,246

Halaman 51 Page

8,199

966,531

Rupiah Business services Trading, restaurant and hotel Construction Manufacturing Mining Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Agriculture Electricity, gas and water Others United States Dollar Mining Manufacturing Business Service




11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) b.

11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

Berdasarkan jangka waktu Rupiah ≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun > 5 tahun

Dolar Amerika Serikat ≤ 1 tahun > 1 - 5 tahun

b. 2013

2012

386,166 499,894 181,414

286,576 663,540 5,256

1,067,474

955,372

34,585 8,668

18,500 7,060

43,253 Dikurangi: Penyisihan kerugian

c.

Dolar Amerika Serikat ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun


d.

980,932 (14,401)

1,059,082

966,531

c. 2013


United States Dollar ≤ 1 year > 1 - 5 years

25,560

1,110,727 (51,645)

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo Rupiah ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 5 tahun > 5 tahun

By period

Less: Allowance of possible losses


2012

51,396 119,299 270,308 591,628 34,843

53,026 82,517 197,237 614,394 8,198

1,067,474

955,372

3,878 36,454 2,921

1,203 24,086 271

43,253

25,560

1,110,727 (51,645)

980,932 (14,401)

1,059,082

966,531

Informasi lainnya

d.

Rupiah ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years > 5 years United States Dollar ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 5 years

Less: Allowance of possible losses

Other information

1)


1)


2)

Tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah berkisar antara setara 10,56% sampai dengan 11,72% pada tahun 2013 dan setara 10,40% sampai dengan 11,31% pada tahun 2012.

2)

The equivalent annual profit sharing rate of musyarakah financing ranges from 10.56% to 11.72% in 2013 and 10.40% to 11.31% in 2012.

3)

Perubahan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

3)

The movements of allowance for possible losses on musyarakah financing are as follows:

2013 Saldo awal (Pemulihan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 34) Penerimaan kembali hapus buku Penghapusbukuan selama tahun berjalan Selisih kurs Saldo akhir

2012

14,401

63,069

(16,627) 53,690

17,943 58,016

181 51,645

Halaman 52 Page

(124,645) 18 14,401

Beginning balance (Reversal)/provisions during the year (Note 34) Recovery of write offs Written off during the year Exchange rate differences Ending balance



11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) d.

11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)


d.


4)

Jumlah minimum penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah yang dibentuk telah memadai.

4)

The minimum allowance for possible losses on musyarakah financing that should be provided for 31 December 2013 and 2012 is in compliance with Bank Indonesia regulation. Management believes that the allowance for possible losses on musyarakah financing is adequate.

5)

Pembiayaan musyarakah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito mudharabah (Catatan 23) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5)

Musyarakah financing are collateralised by registered mortgages or power of attorney to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 23) or by other guarantees acceptable to the Bank.

6)

Rasio Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

6)

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing are as follows:

2013

2012


48,681 4.38%

41,300 4.21%



7,817 0.70%

36,739 3.75%


7)

Jumlah pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.101 dan Rp 3.748. Restrukturisasi pembiayaan musyarakah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

7)

Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2013 and 2012 amounted to Rp 5,101 and Rp 3,748, respectively. Musyarakah financing were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

8)

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat pembiayaan musyarakah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPK.

8)

Based on the Legal Lending Limit (BMPK) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2013 and 2012, there are no musyarakah financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH 2013

2012

Ijarah multijasa Ijarah muntahiyah bittamlik

1,013,244 50,000

960,008 50,000

Ijarah multi services Ijarah muntahiyah bittamlik

Akumulasi penyusutan

1,063,244 (377,317)

1,010,008 (219,012)

Accumulated depreciation

685,927

Halaman 53 Page

790,996

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12. ASET YANG (lanjutan)

DIPEROLEH

UNTUK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) IJARAH

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH (continued)

Ijarah multijasa sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain. Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan aset pesawat terbang.

Ijarah multi services mostly represents ijarah financing for educational purposes, hajj bridging loan, etc. Ijarah muntahiyah bittamlik consists of airplanes.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/13/PBI/2011 pasal 41 ayat 4, kewajiban membentuk penyisihan pembentukan aktiva produktif tidak berlaku bagi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan ijarah atau pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik

Based on Bank Indonesia regulation No.13/13/PBI/2011 article 41 paragraph 4, the obligation to provide allowance for possible loss of assets does not apply to earning assets under ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik contract.

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi untuk tahun berjalan adalah sebesar Rp 158.305 untuk tahun 2013 dan Rp 92.394 untuk tahun 2012 (Catatan 28).

Depreciation charged to current year profit or loss amounted to Rp 158,305 in 2013 and Rp 92,394 in 2012 (Note 28).

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS Saldo Awal/ Beginning Balance

Biaya perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

Nilai buku bersih

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

Nilai buku bersih

Penambahan/ Pengurangan/ Addition Deduction -

Saldo Akhir/ Ending Balance

4,474 9,717

1,365 307

138,978

29,166

(243)

167,901

153,169

30,838

(243)

183,764

2,305

658

-

2,963

53,390

25,270

208

78,452

55,695

25,928

208

81,415

97,474 Saldo Awal/ Beginning Balance

Biaya perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor

2013

5,839 10,024

102,349 2012 Penambahan/ Pengurangan/ Addition Deduction 433 4,711

(1,431)

4,474 9,717

77,620

62,138

(780)

138,978

88,098

67,282

(2,211)

153,169

2,257

430

(382)

2,305

38,121

16,049

(780)

53,390

40,378

16,479

(1,162)

55,695 97,474

Halaman 54 Page

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles and office equipments

Net book value

Saldo Akhir/ Ending Balance

4,041 6,437

47,720

Acquisition cost Land Buildings Motor vehicles and office equipments

Acquisition cost Land Buildings Motor vehicles and office equipments

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles and office equipments

Net book value



13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya.

The Bank has insured its fixed assets (except for landrights) to cover possible losses against fire, theft, and other risks.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of fixed assets.

14. ASET LAIN-LAIN

Pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Piutang pendapatan ijarah - bersih Persediaan alat tulis kantor Piutang pendapatan murabahah Piutang pendapatan rahn Agunan yang diambil alih Piutang pendapatan mudharabah Piutang pendapatan musyarakah Lain-lain Pihak berelasi Tagihan transaksi non-ATM

14. OTHER ASSETS 2013

2012

178,055 82,242 6,228 4,223 1,636 1,250 6 3 46,291

188,194 58,696 4,889 2,996 8,684 50 21,383

319,934

284,892

42,667

-

362,601

284,892

15. LIABILITAS SEGERA

Related parties Non-ATM transaction receivables

15. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY 2013

Simpanan sementara Dana Zakat Dana kebajikan Kiriman uang

Third parties Prepaid expense Ijarah income receivable - net Office supplies and stamps Murabahah income receivable Rahn income receivable Foreclosed collateral Mudharabah income receivable Musyarakah income receivable Others

2012

14,438 4,538 428 -

43,863 2,596 78 324

19,404

46,861

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that can not be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and service.

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut. 16. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Temporary deposit transactions Zakat funds Qardhul hasan funds Remittances

16. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

Halaman 55 Page

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.



16. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN (lanjutan)

16. UNDISTRIBUTED (continued)

17. WADIAH DEMAND DEPOSITS 2013

Pihak ketiga Pihak berelasi

2012

1,201,400 298,294

1,147,103 321,353

1,499,694

1,468,456

Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus untuk giro wadiah Rupiah berkisar antara 1,80% sampai dengan 2,80% untuk tahun 2013 dan berkisar antara 0,75% sampai dengan 1,10% untuk tahun 2012.

18. TABUNGAN WADIAH

18. WADIAH SAVINGS DEPOSITS 2012

790,752 153

419,969 278

790,905

420,247

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. 19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Third parties Related parties

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah currency which can be distributed with bonus with the Bank’s policy. 19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

2013 Pihak ketiga Pihak berelasi


Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank’s policy. Annual bonuses for Rupiah wadiah demand deposits ranged from 1.80% to 2.80% for the year 2013 and ranged from 0.75% to 1.10% for the year 2012.

2013 Pihak ketiga Pihak-pihak berelasi

SHARING

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as at 31 December 2013 and 2012 for mudharabah time deposits amounted to Rp 35,916 and Rp 36,481, respectively.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah bagi hasil untuk deposito mudharabah masing-masing sebesar Rp 35.916 dan Rp 36.481. 17. GIRO WADIAH

REVENUE

2012

1,153,109 31,091

25,516 5,945

1,184,200

31,461


Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank merupakan simpanan giro wadiah dan Sertifikat Investasi mudharabah Antarbank (SIMA).

Deposits from other banks represents wadiah demand deposits and Interbank mudharabah Investment Certificate (SIMA).

Bonus untuk giro wadiah Rupiah berkisar antara 1,80% sampai dengan 2,80% untuk tahun 2013 dan berkisar antara 0,75% sampai dengan 1,10% untuk tahun 2012.

Annual bonuses for Rupiah wadiah demand deposits ranged from 1.80% to 2.80% for the year 2013 and ranged from 0.75% to 1.10% for the year 2012.

Halaman 56 Page



20. PERPAJAKAN a.

20. TAXATION

Pajak dibayar dimuka

a. 2013

2012

Pajak penghasilan badan – 2011 (Catatan 20e)

b.

b.

Taxes payable

2012

2013

c.

Corporate income tax - 2011 (Note 20e)

29,365

-

Utang pajak Pajak penghasilan badan Pajak lainnya

Prepaid tax

9,524 8,349

17,637 5,671

17,873

23,308

Beban pajak penghasilan

c. 2013

Corporate income tax Other taxes

Income tax expense

2012

Beban pajak kini Penyesuaian tahun lalu (Catatan 20e) Jumlah beban pajak kini

49,994

35,424

14,186 64,180

35,424

Current tax expenses Adjustment in respect of prior year (Note 20e) Total current tax expenses

(Pendapatan)/beban pajak tangguhan

(2,026)

428

Deferred tax (income)/expenses

62,154

35.852

The reconciliation between the Bank’s income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2013

2012

Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan Pengaruh pajak atas perbedaan tetap Penyesuaian tahun lalu

179,616

137,744

(44,904) (3,064) (14,186)

(34,436) (1,416) -

Income before tax Income tax expense calculated from income before income tax expense Effect of tax on permanent differences Adjustment in respect of prior year

Beban pajak penghasilan

(62,154)

(35,852)

Income tax expense

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of comprehensive income with taxable income for the year ended 31 December 2013 and 2012 is as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: 2012

2013 Laba sebelum pajak penghasilan Perbedaan tetap Kenikmatan karyawan Lain-lain Perbedaan temporer Imbalan kerja Penyusutan aset tetap Penyisihan kerugian atas: - Non-pembiayaan dan piutang Lainnya Penghasilan kena pajak

179,616

137,744

Income before income tax

6,060 6,199

3,756 1,905

Permanent differences Benefit in kind Others

14,195 (1,581)

10,609 (3,422)

(4,513) -

766 (9,663)

199,976

Halaman 57 Page

141,695

Temporary differences Employee benefits Depreciation of fixed assets Allowance for possible losses on: Non-financing and receivables Others Taxable income



20. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

20. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. 2013

Beban pajak penghasilan kini

35,424

(40,470)

Utang pajak penghasilan

d.

2012

49,994

Pajak dibayar dimuka

Income tax expense (continued)

Current income tax expense

(17,787)

9,524

Prepaid tax

17,637

Income taxes payable

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2013.

The calculation of income tax for the year ended 31 Desember 2013 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2013.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2012.

The calculation of income tax for the year ended 31 December 2012 conforms with the Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2012.

Aset pajak tangguhan – bersih

d.

1 Januari/ January Aset/(liabilitas) pajak tangguhan Imbalan kerja Aset tetap Penyisihan kerugian atas non-pembiayaan dan piutang Lainnya Aset pajak tangguhan - bersih

2013 Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba/rugi/ Credit/ (charged) to profit/loss

Deferred tax asset – net

31 Desember/ December

12,022 (3,666)

3,549 (395)

15,571 (4,061)

2,868 (2,391)

(1,128) -

1,740 (2,391)

8,833

2,026

10,859

Halaman 58 Page

Deferred tax assets/(liabilities) Employee benefits Fixed assets Allowance for possible losses on non-financing and receivables Others Deferred tax assets - net



20. PERPAJAKAN (lanjutan) d.

20. TAXATION (continued)

Aset pajak tangguhan – bersih (lanjutan)

Aset pajak tangguhan - bersih

9,370 (2,810)

2,652 (856)

-

12,022 (3,666)

2,676

192

-

2,868

(1,097) 25

(2,416)

1,097 -

(2,391)

(428)

1,097

8,833

8,164

Surat Ketetapan Pajak

Deferred tax assets/(liabilities) Employee benefits Fixed assets Allowance for possible losses on non-financing and receivables Unrealised gain on available-for-sale in investments securities/ marketable securities Others Deferred tax assets - net

The Bank’s management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang. e.

Deferred tax asset – net (continued)

2012 Dikreditkan Dikreditkan/ ke pendapatan (dibebankan) komprehensif ke laba/rugi/ lainnya/ Credit/ Credit to other (charged) to comprehensive 31 Desember/ profit/loss income December

1 Januari/ January Aset/(liabilitas) pajak tangguhan Imbalan kerja Aset tetap Penyisihan kerugian atas non-pembiayaan dan piutang Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi pada efek/surat berharga yang tersedia untuk dijual Lainnya

d.

e.

Tax Assessment Letters

Sehubungan dengan pajak dibayar dimuka untuk pajak penghasilan tahun fiskal 2011 sebesar Rp 29.365, Bank telah diperiksa oleh Kantor Pajak.

In respect to 2011 fiscal year’s corporate income tax overpayment amounting to Rp 29,365, Bank has been audited by Tax Authorities.

Pada tanggal 28 Maret 2013, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp 29.952 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) atas Pajak Penghasilan pasal 21, 23, 25 dan 4(2) final untuk tahun fiskal 2011 masing-masing sebesar Rp 1.840, Rp 625, Rp 14.186 dan Rp 1.753.

On 28 March 2013, the Bank received tax assessment letter confirming overpayment of 2011 corporate income tax amounting to Rp 29,952 and tax assessment letter confirming under payment of income tax article 21, 23, 25 and 4(2) final for 2011 fiscal year amounting to Rp 1,840, Rp 625, Rp 14,186 dan Rp 1,753, respectively.

Bank telah menerima kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 11.548 pada tanggal 17 April 2013 dan membukukan kekurangan pembayaran pajak pada laba rugi tahun berjalan sebesar Rp 14.186 sebagai penyesuaian tahun lalu dan Rp 4.218 sebagai beban non operasional lain-lain.

The Bank has received the tax overpayment amounting to Rp 11,548 on 17 April 2013 and record the tax underpayment to current year profit and loss amounting to Rp 14,186 as prior year adjustment and Rp 4,218 as non operating expenses - others.

Halaman 59 Page



21. LIABILITAS LAIN-LAIN Pihak ketiga Biaya yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Setoran jaminan Nota kredit dalam penyelesaian Lain-lain Pihak berelasi Liabilitas transaksi non ATM Liabilitas transaksi ATM Biaya yang masih harus dibayar Setoran jaminan

21. OTHER LIABILITIES 2013

2012

11,239 7,449 5,059 4,161 150

8,594 1,338 6,366 4,654 349

28,058

21,301

74,821 28,577 5,466 777

19,354 17,055 388

109,641

36,797

137,699

58,098

22. TABUNGAN MUDHARABAH

a. 2013

By product

2012

2,656,639 843,748 279,484 198,094 86,554 76,908 69,994

2,309,869 526,697 236,975 85,713 84,056 64,557 53,899

66,683 2,751

24,141 3,112

4,280,855

3,389,019

b. Berdasarkan hubungan Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

Related parties Non ATM transaction liabilities ATM transaction liabilities Accrued expenses Guarantee deposits

22. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk Bukan Bank Tabungan iB Hasanah Tabungan iB Bisnis Tabungan Haji iB Hasanah Tabungan iB Bisnis Non Perorangan Tabungan Prima iB Hasanah Tapma iB Hasanah Tapenas iB Hasanah Tabungan iB Syariahplus Non Perorangan Tabungan iB Hasanah Classic

Third parties Accrued expenses Deferred income Guarantee deposits Credit memo in process Others

b. 2013

By relationship

2012

4,275,279 5,576

3,386,709 2,310

4,280,855

3,389,019

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Halaman 60 Page

Non-Bank iB Savings Hasanah iB Savings Business iB Savings Hajj Hasanah iB Savings Business non individual iB Prima Savings Hasanah iB Tapma Hasanah iB Tapenas Hasanah iB Savings Shariaplus nonindividual iB Savings Hasanah Classic

Non-Bank Third parties Related parties

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.



22. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan)

22. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan)

b.

By relationship (continued)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows: 2013 Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah Tabungan haji mudharabah

25 : 75 10 : 90

2.82 1.13

Mudharabah savings deposits Mudharabah hajj savings deposits

2012 Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah Tabungan haji mudharabah

25 : 75 15 : 85

23. DEPOSITO MUDHARABAH a.

2.70 1.62

Bank Pihak ketiga

a. 2013

Bank < 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan > 12 bulan

By relationship

2012

3,299,710 1,617,045

3,197,532 504,781

4,916,755

3,702,313

367,542

181,105

5,284,297

3,883,418

Berdasarkan jangka waktu Bukan Bank < 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan > 12 bulan

Mudharabah savings deposits Mudharabah hajj savings deposits

23. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

Berdasarkan hubungan Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

b.

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

b. 2013

Bank Third parties

By period

2012

1,813,448 630,078 265,161 2,208,068

1,161,973 421,320 218,679 1,900,341

4,916,755

3,702,313

193,012 70,000 98,300 6,230

37,845 64,300 43,800 35,160

367,542

181,105

5,284,297

3,883,418

Halaman 61 Page

Non-Bank Third parties Related parties

Non-Bank < 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months > 12 months

Bank < 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months > 12 months



23. DEPOSITO MUDHARABAH c.

23. MUDHARABAH TIME DEPOSITS


c. 2013

Bukan Bank ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 12 bulan Bank ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 12 bulan


2012

2,163,894 874,746 1,842,264 35,851

1,400,322 617,125 1,615,883 68,983

4,916,755

3,702,313

223,012 110,325 33,555 650

63,145 39,700 63,260 15,000

367,542

181,105

5,284,297

3,883,418

Non-Bank ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 12 months Bank ≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 12 months

d.

Deposito mudharabah yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank masing-masing berjumlah Rp 54.160 dan Rp 87.577 pada tanggal 31 Desember 2013 dan masing-masing berjumlah Rp 24.601 dan Rp 11.260 pada tanggal 31 Desember 2012.

d.

Mudharabah deposits that were used as collateral for the Bank’s receivables and financing respectively amounted to Rp 54,160 and Rp 87,577 as at 31 Desember 2013 and Rp Rp 24,601 and Rp 11,260 as at 31 December 2012.

e.

Deposito mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2013 and 2012, are as follows:

2013 Nisbah (%)/ Ratio (%)

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

49 : 51 51 : 49 53 : 47 55 : 45


2012 Nisbah (%)/ Ratio (%)

5.53 5.76 5.98 6.21

Halaman 62 Page

54 : 46 56 : 44 58 : 42 60 : 40


5.84 6.06 6.27 6.49

1 month 3 months 6 months 12 months



24. MODAL SAHAM

24. CAPITAL STOCK

Berdasarkan Akta Pendirian No. 160 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Notaris Sutjipto, S.H., tanggal 22 Maret 2010, modal dasar BNI Syariah adalah sebesar Rp 4.004.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 4.004.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 1.001.000 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp 1.000.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT BNI Life Insurance dan sebesar Rp 1.000.000.000.000 (nilai penuh) dalam bentuk transfer aset, liabilitas dan dana syirkah temporer yang berasal dari UUS BNI. Tidak terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar atas aset, liabilitas dan dana syirkah temporer yang ditransfer oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Based on the Deed of Establishment No. 160 dated 22 March 2010 of Notary Aulia Taufani, S.H, substitute of Notary Sutjipto, S.H., BNI Syariah’s authorized capital amounted to Rp 4,004,000,000,000 (full amount) consisting of 4,004,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 1,001,000 (full amount) shares consisting of Rp 1,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT BNI Life Insurance and Rp 1,000,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of assets, liabilities, and temporary syirkah funds which were derived from UUS BNI. There is no difference between the book value and fair value of assets, liabillites and temporary syirkah funds which were transferred by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 31 December 2013 and 2012 are as follows:

Pemegang saham

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid stock

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BNI Life Insurance

Persentase pemilikan/ Ownership percentage

Jumlah modal/ Amount of capital

1,000,000

99.9 %

1,000,000

1,000

0.1 %

1,000

1,001,000

100%

1,001,000

25. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

Shareholders PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BNI Life Insurance

25. GENERAL LEGAL AND RESERVES

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

The general and legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 33 tanggal 24 Mei 2012 dari Notaris Djumini Setyoadi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp 6.600 sebagai dana cadangan wajib Bank.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 33 dated 24 May 2012 of Notary Djumini Setyoadi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp 6,600 into the Bank’s statutory reserve.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 Mei 2013 dari Notaris Fathiah Helmi, SH. pemegang saham menyetujui untuk menetapkan Rp 9.749 sebagai dana cadangan wajib Bank.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders as stated in deed No. 5 dated 1 May 2013 of Notary Fathiah Helmi, SH. the shareholders agreed to appropriate Rp 9,749 into the Bank’s statutory reserve.

Halaman 63 Page



26. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

26. INCOME FROM SALES AND PURCHASES 2013

2012

854,003

Pendapatan murabahah

27. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL

527,024

27. INCOME FROM PROFIT SHARING 2013

Pendapatan bagi hasil musyarakah Pendapatan bagi hasil mudharabah

2012

117,623 54,685

106,069 16,708

172,308

122,777

28. PENDAPATAN DARI IJARAH

Pendapatan ijarah multijasa Pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik Beban penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah (Catatan 12)

2012

228,187 10,304

130,591 10,304

(158,305)

(92,394)

80,186

48,501

29. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

2012

106,657 75,950

111,484 42,776

22,839 16,776

39,417 42,167

2,478 2,048

2,260

226,748

238,104

30. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

2012

310,181 82,743

228,771 62,285

25,408

-

418,332

291,056

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Profit sharing income from investments in securities/marketable securities Operational income from hasanah card Profit sharing income from placements with other banks Income fee from rahn Profit sharing income from factoring of ujroh cash fee Other income

30. THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

2013

Mudharabah time deposits Mudharabah savings deposits Interbank mudharabah investment certificate

31. OTHER OPERATING INCOME 2013

Jasa administrasi pembiayaan Jasa administrasi layanan bank Laba selisih kurs - neto Lain-lain

Income from ijarah multi-services Income from ijarah muntahiyah bittamlik Depreciation expense of assets acquired for ijarah (Note 12)

29. OTHER MAIN OPERATING INCOME 2013

Deposito mudharabah Tabungan mudharabah Sertifikat investasi mudharabah antar bank

Musyarakah profit sharing income Mudharabah profit sharing income

28. INCOME FROM IJARAH 2013

Pendapatan bagi hasil investasi pada efek/surat berharga Pendapatan operasional hasanah card Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain Pendapatan fee rahn Pendapatan kas fee ujroh anjak utang piutang Pendapatan lain-lain

Income from murabahah

2012

64,236 41,594 26,384 14,750

42,705 31,832 4,072 5,500

146,964

84,109

Halaman 64 Page

Financing administration fees Bank service administration fees Foreign exchange gains - net Others



32. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

32. SALARIES AND BENEFITS 2013

Gaji dan upah Tunjangan karyawan Pendidikan dan pelatihan

2012

211,304 220,429 29,779

146,686 139,757 30,630

461,512

317,073

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2013

Sewa Outsourcing Promosi Penyusutan aset tetap (Catatan 13) Pemeliharaan dan perbaikan Listrik, air, dan gas Komunikasi Perjalanan dinas Keperluan kantor Transportasi Asuransi Honorarium tenaga ahli Lain-lain

2012

89,297 65,102 46,928 25,928 15,534 14,633 10,239 8,590 7,733 7,458 3,218 1,148 8,580

70,115 46,134 50,420 16,479 12,445 10,208 7,466 7,635 5,840 9,470 3,297 401 3,092

304,388

243,002

PENYISIHAN

34. (REVERSAL OF)/PROVISION FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNING ASSETS

2013 Giro pada bank lain (Catatan 5) Penempatan pada bank lain (Catatan 6) Investasi pada efek/surat berharga (Catatan 7) Piutang murabahah (Catatan 8) Pinjaman qardh (Catatan 9) Pembiayaan mudharabah (Catatan 10) Pembiayaan musyarakah (Catatan 11) Piutang pendapatan Ijarah (Catatan 14) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 36)

2012

(1,991) (2,229)

1,915 2,977

(381) (23,966) 32,312 4,479 (16,627) 326

15,763 (141,240) 20,589 (3,647) 17,943 -

(167)

(21)

(8,244)

(85,721)

35. PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL – BERSIH

Current accounts with other banks (Note 5) Placements with other banks (Note 6) Investments in securities/marketable securities (Note 7) Murabahah Receivables (Note 8) Funds of Qardh (Note 9) Mudharabah Financing (Note 10) Musyarakah Financing (Note 11) Ijarah Income Receivables (Note 14) Estimated losses on commitments and contingencies (Note 36)

35. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET

2013 Pendapatan non-operasional Beban zakat Beban non-operasional

Rent Outsourcing Promotion Depreciation of fixed assets (Note 13) Service and maintenance Electricity, water and gas Communication Business travel Office supplies Transportation Insurance Expert fees Others

Others consists of operating expenses, office services and other operational expense.

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional lainnya. 34. (PEMULIHAN)/PEMBENTUKAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF

Salaries and wages Employee allowances Education and training

2012

500 (4,538) (8,062)

3,824 (4,827) (2,480)

(12,100)

(3,483)

Halaman 65 Page

Non-operating income Zakat expenses Non-operating expenses

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. INFORMASI MENGENAI KONTINJENSI a.


KOMITMEN

DAN

36. COMMITMENTS INFORMATION

Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

2012

Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan

865,106

829,129

Unused financing facilities

Kewajiban komitmen

865,106

829,129

Pendapatan dalam penyelesaian Garansi (kafalah) bank yang diterima Lainnya

16,616 1,107 611

12,470 120 185

Commitment liabilities Income from non-performing receivables/financing Bank guarantees (kafalah) received Others

Tagihan kontinjensi

18,334

12,775

Contingencies receivable

Garansi yang diterbitkan dalam bentuk: Pihak ketiga Performance bonds Bid bonds Standby letters of credit Advance payment bonds Garansi bank lainnya Pihak berelasi Performance bonds (Catatan 39) Bank garansi lain (Catatan 39) Bid bonds (Catatan 39) Kewajiban kontinjensi

b.

8,697 478 324 70 4,058

13,931 3,104 258 1,065 5,677

1,520 82 56

1,345 95

Guarantees issued in the form of: Third parties Performance bonds Bid bonds Standby letters of credit Advance payment bonds Other bank guarantees Related parties Performance bonds (Note 39) Other Bank guarantee (Note 39) Bid bonds (Note 39)

15,285

25,475

Contingencies liabilities

b.

Kewajiban kontinjensi yang mempunyai risiko kredit berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut: 2013 Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Contingent liabilities that have credit risk by collectibility were as follows:

2012

15,285 -

24,410 1,065 -

15,285

25,475

(163)

(304)

15,122

c.

CONTINGENCIES

The Bank has receivables and liabilities on commitments and contingencies as follows:

a.

2013

AND

Estimasi kerugian atas komitmen kontinjensi adalah sebagai berikut:

2013

Estimated losses on commitment and contingencies

25,171

c.

dan

Current Special Mention Substandard

Estimated losses on commitments and contingencies by collectibility were as follows:

2012

Letters of credit yang masih berjalan Garansi bank yang diterbitkan

163

3 301

Outstanding letters of credit Bank guarantees issued

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

163

304

Estimated losses on commitments and contingencies

Halaman 66 Page

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. INFORMASI MENGENAI KONTINJENSI (lanjutan) d.


KOMITMEN

DAN

36. COMMITMENTS AND INFORMATION (continued) d.

Perubahan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut: 2013 Saldo awal Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34) Selisih kurs

Changes in estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

2012 304

286

(167) 26

Saldo akhir

37.

CONTINGENCIES

(21) 39

163

IMBALAN KERJA

Beginning balance Reversal during the year (Note 34) Exchange rate difference

304

Ending balance

37. EMPLOYEE BENEFITS 2013

2012

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan kerja jangka panjang lainnya

90,536 62,282

52,355 48,087

Short-tem employee benefits Other long-tem employee benefits

Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan

152,818

100,442

Liability recognised in the statements of financial position

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits 2013

Bonus, tantiem dan insentif yang masih harus dibayar

90,536

2012 52,355

Accrued bonus, tantiem and incentives

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution pension plan

Semenjak spin-off dari Bank BNI, program pensiun karyawan BNI Syariah dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Sebelumnya program pensiun karyawan dibedakan menjadi dua kriteria. Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola langsung oleh DPLK BNI dengan kontribusi iuran sebesar 11,5% dari gaji atas beban Bank dan 3,5% atas beban karyawan.

Since the spin-off from Bank BNI, BNI Syariah employee pension program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI). Previously, pension plans are divided into two criteria. For permanent employees who were hired starting 1 September 2005, the pension program is managed directly by DPLK BNI with contribution of 11.5% of salary represents the cost of the Bank and 3.5% borne by the employees.

Untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 September 2005, program pensiun dikelola dengan dua cara, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti melalui Dana Pensiun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan benefit tambahan program pensiun melalui DPLK BNI. Pada saat spin-off, program pensiun yang dikelola Dana Pensiun dialihkan ke DPLK BNI dan benefit tambahan program pensiun dihentikan. Besarnya iuran program pensiun selanjutnya disesuaikan dengan karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tanggal 1 September 2005 yaitu 11,5% atas beban Bank dan 3,5% atas beban karyawan.

For employees hired before 1 September 2005, pension plans are managed in two ways, through the Defined Benefit Pension Fund conducted by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pension Fund and additional pension benefits through DPLK BNI. At the time of the spin-off, pension funds which is managed by Dana Pensiun were transferred to the DPLK BNI and the additional pension benefits were terminated. The amount of pension contributions was further adjusted for the permanent employees who work from 1 September 2005 at 11.5% representing the cost of the Bank and 3.5% borne by the employees.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi adalah sebesar Rp 12.431 dan Rp 10.170 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp 12,431 and Rp 10,170 for the year ended 31 December 2013 and 2012, respectively.

Halaman 67 Page



37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah, dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The Liability for other long-term employee benefits consist of service pay, severance, and severance pay in accordance with the Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria) dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 27 Februari 2014 dan 25 Februari 2013.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2013 and 2012, was performed by registered actuarial consulting firm, PT Sentra Jasa Aktuaria (Biro Pusat Aktuaria), using the “Projected Unit Credit” method as stated in its reports dated 27 February 2014 and 25 February 2013.

Karyawan tetap memiliki hak atas Program Pensiun Iuran Pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 mana yang lebih tinggi.

The permanent employees have the right to defined contribution pension plans or benefits provided under the Labor Law No. 13/2003, whichever is higher.

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode Projected Unit Credit dengan asumsiasumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used “Projected Unit Credit” method with underlying assumptions are as follows:

2013 Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun Tabel mortalita

Usia pensiun

9% 6% Tabel Mortalita/ Mortablity Table Indonesia 2011 (TMI 2011) 56 tahun / years

2012 6% 6% Tabel Mortalita/ Mortablity Table Indonesia 2011 (TMI 2011) 56 tahun / years

a.

a. Liabilitas yang diestimasi atas imbalan kerja terdiri dari: 2013 Nilai kini liabilitas manfaat Keuntungan/(kerugian) aktuaria yang belum diakui Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan

b.

Estimated liabilities on employee benefits consists of:

2012 49,364

Current employee benefits obligation

(1,057)

(1,277)

Unrecognised actuarial gains/(losses)

62,282

48,087

Liabilities recognised in statement of financial position

2013

Liabilitas bersih yang diakui pada akhir tahun

Retirement age

63,339

Perubahan imbalan kerja yang diakui adalah sebagai berikut: Liabilitas neto pada awal tahun Beban bersih yang diakui dalam laporan laba rugi Pembayaran imbalan

Annual discount rate Annual salary increasing rate Mortality table

b.

The movement of liabilities on employee benefits are as follows:

2012

48,087

37,478

18,273 (4,078)

15,838 (5,229)

Net liability at the beginning of the year Net expense recognised in profit or loss Actual benefit payment

62,282

48,087

Net liability recognised at end of the year

Halaman 68 Page



37. IMBALAN KERJA (lanjutan)

37. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued) c.

c. Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi:

2012

2013 Biaya jasa kini Biaya bunga Keuntungan aktuaria bersih yang diakui pada periode berjalan Amortisasi biaya jasa masa lalu non-vested Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi

d.

Employee benefit expenses recognised in profit or loss:

16,797 2,962

11,780 2,508

(1,486)

513

-

1,037

Current service cost Interest cost Net actuarial gains recognised in the current period Amortisation of past service cost non-vested

18,273

15,838

Net expense recognised in profit or loss

d.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti, nilai wajar aset program dan surplus/(defisit) pada program serta keuntungan/(kerugian) aktuaria atas penyesuaian historis per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 2013

Present value of defined benefit obligation, fair value of plan assets and surplus (deficit) of program and actuarial gains/(losses) on historical adjustments for 31 Desember 2013 is as follows:

2012

Nilai kini liabilitas imbalan pasti Nilai wajar aset program

(63,339) -

(49,364) -

Present value of defined benefit obligation Fair value of plan assets

Defisit program Penyesuaian pengalaman pada Liabilitas program

(63,339)

(49,364)

Deficit in the plan Experience adjustments on plan liabilities

(8,315)

38. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

(286)

38. GOVERNMENT GUARANTEES OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

ON

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 dan No. 189/KMK.06/2004 tanggal 8 April 2004, Pemerintah menjamin kewajiban tertentu dari Bank berdasarkan program penjaminan yang berlaku bagi bank umum. Jaminan Pemerintah ini berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2005.

Based on Minister of Finance Decision No. 179/KMK.017/2000 dated 26 May 2000, as amended by Minister of Finance Decision No. 84/KMK.06/2004 dated 27 February 2004 and No. 189/KMK.06/2004 dated 8 April 2004, the Government guarantees certain liabilities from the Bank based on the prevailing guarantee program that is valid for commercial banks. This Government Guarantee is valid until 21 September 2005.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Based on Law No. 24, dated 22 September 2004, effective as at 22 September 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No.3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities from commercial banks based on the prevailing guarantee program, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Halaman 69 Page

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 38. JAMINAN KEWAJIBAN (lanjutan)

PEMERINTAH PEMBAYARAN


TERHADAP BANK UMUM

38. GOVERNMENT OBLIGATIONS (continued)

OF

GUARANTEES COMMERCIAL

ON BANKS

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tahun 2010 tanggal 25 November 2010 tentang “Program Penjaminan Simpanan”, maka pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Based on the Indonesia Deposit Insurance Institution (LPS) Regulation No. 2/LPS/2010 year 2010, dated 25 November 2010, regarding “The Saving Guaranteed Program”, as at 31 December 2013 and 2012, the amount of savings guaranteed by LPS are up to Rp 2,000,000,000 (full amount) for each customer for each bank.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As at 31 December 2013 and 2012, the Bank is a participant of such guarantee program.

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan normal usaha, BNI Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan.

In the normal course of business, BNI Syariah enters into certain transactions with parties which are related because of ownership and/or management.

Pihak-pihak berelasi terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaannya, dewan komisaris, direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No.7 (Revisi 2010) “Pengungkapan PihakPihak Berelasi”.

Related parties consist of State-Owned Enterprises and their Subsidiaries, Commissioners, Directors, and management or key employees of the Bank based on SFAS no. 7 (Revised 2010) “Related Party Disclosures”

a.

a.

Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi Pihak-pihak berelasi/ Related parties

Jenis hubungan/ Type of relationships

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Induk perusahaan/ Parent company

PT BNI Life Insurance

Pemegang saham/ Shareholder

Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia Koperasi Swadharma Bank BNI

Keterkaitan melalui BNI/ Related through BNI

PT Asuransi Tripakarta

Type of relationships and related parties transactions

Pendiri dan dewan direksi induk perusahaan/Founder and board of directors of parent company Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

Halaman 70 Page

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain/Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito mudharabah, kewajiban kontijensi/Wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah, contigent liabilities Surat berharga/Marketable securities Piutang murabahah, liabilitas lain-lain, tabungan mudharabah/Murabahah receivables, Other Liabilities, Mudharabah Saving Deposit Giro wadiah, deposito mudharabah/Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39. TRANSAKSI (lanjutan) a.

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan) Pihak-pihak berelasi/ Related parties PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Sarana Informatika

PT Swadharma Propertindo

a.

Type of relationships and related parties transactions (continued)

Jenis hubungan/ Type of relationships Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI Keterkaitan melalui Dana ensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

PT Bank Syariah Mandiri

Keterkaitan melalui Dana ensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI Anak perusahaan BUMN Bank Mandiri (Persero) Tbk/ Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan BUMN/State Owned Enterprise

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Perusahaan BUMN/State Owned Enterprise

PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Perusahaan BUMN/State Owned Enterprise Keterkaitan melalui Dana Pensiun BNI/Related through Dana Pensiun BNI

PT Swadharma Travelindo

PT Elnusa Petrofin

Anak perusahaan BUMN PT Elnusa/Subsidiary of PT Elnusa

PT Bank BRI Syariah

Anak perusahaan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Subsidiary of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anak perusahaan BUMN PT Pupuk Sriwijaya (Persero)/ Subsidiary of PT Pupuk Sriwijaya (Persero) BUMN dengan kepemilikan minoritas/State Owned Enterprise with minority interest

PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Indosat Tbk

Halaman 71 Page

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions Giro wadiah/Wadiah demand deposits Piutang murabahah, giro wadiah,deposito mudharabah/Murabahah receivables, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits Giro wadiah/Wadiah demand deposits Surat berharga, simpanan dari bank lain, deposito mudharabah, giro wadiah, tabungan mudharabah/Marketable securities, deposits from other bank, mudharabah time deposits, wadiah demand deposits, mudharabah saving deposits Surat berharga, giro wadiah, deposito mudharabah/Marketable securities, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits Giro wadiah, deposito mudharabah/ Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits Giro wadiah/Wadiah demand deposits Bank garansi yang diterbitkan, Giro wadiah, Liabilitas Lain-lain/Bank guarantees issued, wadiah demand deposits, other liabilities Piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah, giro wadiah, liabilitas lain-lain, deposito mudharabah/Murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits, other liabilities, mudharabah time deposits Penempatan pada bank lain/Placements with other banks

Surat berharga/Marketable securities

Surat berharga/Marketable securities

PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 39. TRANSAKSI (lanjutan) b.

DENGAN

PIHAK



Transaksi dengan pihak berelasi

b. 2013

Aset Giro pada bank lain (Catatan 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Penempatan pada bank lain (Catatan 6 ) PT Bank BRI Syariah Investasi pada efek/surat Berharga (Catatan 7) Pemerintah Republik Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Pupuk Kalimantan Timur PT Indosat Tbk

Related party transactions

2012

168,257

336,876

Assets Current accounts with other banks (Note 5) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

80,000

-

Placements with other banks (Note 6) PT Bank BRI Syariah

1,717,795 57,245

803,346 53,513

54,000 30,000 16,827

54,000 30,000 18,121

Investment in securities/ marketable securities (Note 7) Government of the Republic of Indonesia PT Bank Syariah Mandiri PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Pupuk Kalimantan Timur PT Indosat Tbk

Piutang murabahah (Catatan 8) PT Swadharma Sarana Informatika PT Elnusa Petrofin Karyawan kunci Koperasi Swadharma Bank BNI

13,013 9,011 4,285 2,663

15,489 3,011 2,127

Murabahah receivables (Note 8) PT Swadharma Sarana Informatika PT Elnusa Petrofin Key employees Koperasi Swadharma Bank BNI

Pinjaman qardh (Catatan 9) Karyawan kunci PT Elnusa Petrofin

12,180 -

11,915 50,000

Funds of qardh (Note 9) Key employees PT Elnusa Petrofin

-

13,750

Financing musyarakah (Note 11) PT Elnusa Petrofin

42,667

-

Other Assets (Note 14) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

2,207,943

1,392,148

Total assets from related parties

15,01%

13.07%

Percentage of total assets from related parties to total assets

Pembiayaan musyarakah (Catatan 11) PT Elnusa Petrofin Aset lain - lain (Catatan 14) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jumlah aset dari pihak-pihak berelasi Persentase jumlah aset dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset

Halaman 72 Page


DENGAN

PIHAK



Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. 2012

2013 Liabilitas Giro wadiah (Catatan 17) Entitas dan lembaga pemerintah PT Asuransi Tripakarta PT BNI Life Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia PT Elnusa Petrofin PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Travelindo PT Swadharma Sarana Informatika Karyawan Kunci PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Propertindo Tabungan wadiah (Catatan 18) Karyawan kunci Simpanan dari bank lain (Catatan 19) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri

Related party transaction (continued)

262,547 20,136 7,312 5,245 1,217 883 420 348 180 5 1

316,799 16 3,203 235 17 1,083

Liabilities Wadiah demand deposits (Note 17) Government entities & institutions PT Asuransi Tripakarta PT BNI Life Insurance PT Asuransi Jasa Indonesia PT Elnusa Petrofin PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Travelindo PT Swadharma Sarana Informatika Key employees PT Swadharma Duta Data PT Swadharma Propertindo

153

278

Wadiah savings deposits (Note 18) Key employees

31,091

9 5,935

Deposits from other banks (Note 19) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri

Liabilitas lain-lain (Catatan 21) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo PT Elnusa Petrofin

108,906 424 178 100 33

36,409 388 -

Other liabilities (Note 21) PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo PT Elnusa Petrofin

Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi

439,179

364,372

Total liabilities from related parties

16.67%

Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

4,506 729 306 35

2,087 223

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits (Note 22) Key employees PT Bank Syariah Mandiri Koperasi Swadharma Bank BNI Commissioners

5,576

2,310

1,398,728

444,592

105,500 50,000 47,369 7,200 5,525 2,623 100 -

56,469 1,500 1,720 500

1,617,045

504,781

1,622,621

507,091

Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah (Catatan 22) Karyawan kunci PT Bank Syariah Mandiri Koperasi Swadharma Bank BNI Komisaris

Deposito mudharabah (Catatan 23) Entitas dan lembaga pemerintah Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Elnusa Petrofin PT BNI Life Insurance PT Asuransi Tripakarta PT Asuransi Jasa Indonesia Karyawan kunci PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Sarana Informatika

Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi

11.44%

Halaman 73 Page

Mudharabah time deposits (Note 23) Government entities and institutions Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Elnusa Petrofin PT BNI Life Insurance PT Asuransi Tripakarta PT Asuransi Jasa Indonesia Key employees PT Bank Syariah Mandiri PT Swadharma Sarana Informatika

Total temporary syirkah funds from related parties


DENGAN

PIHAK




b.

2013


2012

Persentase jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer

16.96%

6.97%

Percentage of total related parties temporary syirkah funds to total temporary syirkah funds

Pendapatan usaha utama lainnya Pemerintah Republik Indonesia

115,098

80,470

Other main operating income Government of Republic of Indonesia

33.80%

Percentage of total related parties other main operating income to total other main operating income

Persentase jumlah pendapatan usaha utama lainnya dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan usaha utama lainnya Beban operasional lainnya Lain-lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Persentase jumlah beban penggunaan fasilitas dari pihakpihak berelasi terhadap jumlah beban lain-lain Beban gaji dan tunjangan (Catatan 32) Dewan Komisaris Gaji Manfaat pensiun Tunjangan Lainnya Direksi Gaji Manfaat pensiun Tunjangan Lainnya Komite Audit Gaji Manfaat pensiun Tunjangan Lainnya Dewan Pengawas Syariah Gaji Manfaat pensiun Tunjangan Lainnya Pejabat Eksekutif Gaji Manfaat pensiun Tunjangan Lainnya Jumlah beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi

50.76%

Other operating expenses Others 27,170

25,135 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

26.98%

Percentage of total expense from utilization of facilities to related parties to total other expense

737 84 -

986 124 171

Salaries and benefits expenses (Note 32) The Board of Commissioners Salaries Pension plan Allowance Others

821

1,281

3,080 642 240

2,838 205 571

3,962

3,614

293 -

120 9 50

293

179

390 53 -

330 20 55

443

405

16,672 4,490 8,360

20,498 4,762 2,885

29,522 35,041

28,145

33.45%

Halaman 74 Page

33,624

The Board of Directors Salaries Pension plan Allowance Others Audit Committee Salaries Pension plan Allowance Others Sharia Supervisory Board Salaries Pension plan Allowance Others Executive Officers Salaries Pension plan Allowance Others Total salaries and benefits expense related parties


DENGAN

PIHAK




b.

2013 Persentase jumlah beban gaji dan tunjangan dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan Kewajiban kontinjensi Garansi bank (Catatan 36) Performance Bonds PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo Other Guarantee Koperasi Swadharma Bank BNI Bid Bonds Koperasi Swadharma Bank BNI Persentase jumlah kewajiban kontinjensi dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kewajiban komitmen dan kontinjensi


2012

7,59%

10,60%

Percentage of total salaries and benefits expense from related parties to total salaries and benefits expenses Contingent liabilities Bank guarantee (Note 36) Performance Bonds PT BNI Life Insurance Koperasi Swadharma Bank BNI PT Swadharma Travelindo

1,281 139 100 1,520

1,245 100 1,345

82

-

Other Guarantee Koperasi Swadharma Bank BNI

56

95

Bid Bonds Koperasi Swadharma Bank BNI

0.19%

Halaman 75 Page

0.17%

Percentage of total commitments and contingent liabilities to related parties to total contingencies



40. ANALISIS JATUH TEMPO

40. MATURITY ANALYSIS The maturity of assets and liabilities as at 31 December 2013 and 2012 based on the remaining period to maturity are as follows:

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas Penempatan pada Bank Indonesia

2013 Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months

Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Jumlah/ Total

607,984

-

-

-

168,257 210,000 -

-

-

5,314 -

(1,683) (2,153)

168,257 (1,683) 215,314 (2,153)

40,000 944 423,284 7,211 55,274 -

9,356 36,977 5,068 119,299 -

70,486 157,939 77,697 24,791 306,761 -

1,885,016 7,904,198 113,387 684,735 629,393 -

(2,777) (103,309) (23,606) (12,587) (51,645)

1,995,502 (2,777) 8,072,437 (103,309) 651,345 (23,606) 721,805 (12,587) 1,110,727 (51,645)

Assets Cash Placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Allowance for possible losses Placements with other banks Allowance for possible losses Investments in securities/ marketable securities Allowance for possible losses Murabahah Receivables Allowance for possible losses Funds of Qardh Allowance for possible losses Mudharabah financing Allowance for possible losses Musyarakah financing Allowance for possible losses

326 181,975

1,663 250

21,671 2,104

662,267 163,493

102,349 10,859 14,779

685,927 102,349 10,859 362,601

Assets acquired for ijarah-net Prepaid taxes Fixed assets-net Deferred tax assets-net Other assets

Jumlah Aset

1,896,412

172,613

661,449

12,047,803

(69,773)

14,708,504

Total Assets

Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Utang pajak

19,404 35,916 2,290,599 1,184,200 8,349

9,524

-

-

-

19,404 35,916 2,290,599 1,184,200 17,873

9,098 -

5,614 90,537

1,326 62,281

163 -

163 137,699 152,818

18,622

96,151

63,607

163

3,838,672

Giro pada bank lain Penyisihan kerugian Penempatan pada bank lain Penyisihan kerugian Investasi pada efek/surat berharga Penyisihan kerugian Piutang murabahah Penyisihan kerugian Pinjaman qardh Penyisihan kerugian Pembiayaan mudharabah Penyisihan kerugian Pembiayaan musyarakah Penyisihan kerugian Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih Pajak dibayar dimuka Aset tetap - bersih Aset pajak tangguhan-bersih Aset lain-lain

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Liabilitas lain-lain Imbalan kerja Jumlah Liabilitas Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Deposito mudharabah dari bank lain Jumlah Dana Syirkah Temporer Perbedaan Jatuh Tempo

201,157

-

-

-

-

201,157

-

607,984

121,661 3,660,129

Liabilities Obligations due immediately Undistributed revenue sharing Deposits Deposits from other banks Taxes payable Estimated losses on commitments and contingencies Other liabilities Employee benefits Total Liabilities

4,280,855 2,163,895

874,746

1,842,263

35,851

-

4,280,855 4,916,755

223,012

110,325

33,555

650

-

367,542

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits Mudharabah time deposits Mudharabah time deposits from other banks

6,667,762

985,071

1,875,818

36,501

-

9,565,152

Total Temporary Syirkah Funds

(8,431,479)

(831,080)

(1,310,520)

11,947,695

(69,936)

1,304,680

Maturity Gap

Halaman 76 Page



40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas Penempatan pada Bank Indonesia

40. MATURITY ANALYSIS (continued) 2012 Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months

Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Jumlah/ Total

114,906

-

-

-

-

114,906

705,791

-

-

-

-

705,791

336,876 305,000 -

130,000 -

1,144 -

9,654 -

(3,369) (4,458)

336,876 (3,369) 445,798 (4,458)

662 431,362 8,496 53,026 -

3,730 145,606 3,156 83,720 -

36,000 93,133 63,549 9,351 221,323 -

1,083,130 4,709,234 122,498 269,289 622,863 -

(3,158) (72,407) (28,725) (3,228) (14,401)

1,119,130 (3,158) 4,806,759 (72,407) 763,015 (28,725) 290,292 (3,228) 980,932 (14,401)

Assets Cash Placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Allowance for possible losses Placements with other banks Allowance for possible losses Investments in securities/ marketable securities Allowance for possible losses Murabahah Receivables Allowance for possible losses Funds of Qardh Allowance for possible losses Mudharabah financing Allowance for possible losses Musyarakah financing Allowance for possible losses

251 43,657

2,042 21,722

54,419 19,766

734,284 194,807

29,365 97,474 8,833 4,940

790,996 29,365 97,474 8,833 284,892

Assets acquired for ijarah-net Prepaid taxes Fixed assets-net Deferred tax assets-net Other assets

Jumlah Aset

2,000,027

389,976

498,685

7,745,759

10,866

10,645,313

Total Assets

Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan Simpanan dari bank lain Utang pajak

46,861 36,481 1,888,703 31,461 5,671

-

17,637

-

-

46,861 36,481 1,888,703 31,461 23,308

52,536 -

1,555 32,717

2,332 19,638

1,575 48,087

304 100 -

2,061,713

34,272

39,607

49,662

404

Giro pada bank lain Penyisihan kerugian Penempatan pada bank lain Penyisihan kerugian Investasi pada efek/surat berharga Penyisihan kerugian Piutang murabahah Penyisihan kerugian Pinjaman qardh Penyisihan kerugian Pembiayaan mudharabah Penyisihan kerugian Pembiayaan musyarakah Penyisihan kerugian Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih Pajak dibayar dimuka Aset tetap - bersih Aset pajak tangguhan-bersih Aset lain-lain

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Liabilitas lain-lain Imbalan kerja Jumlah Liabilitas Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah Deposito mudharabah dari bank lain Jumlah Dana Syirkah Temporer Perbedaan Jatuh Tempo

304 58,098 100,442 2,185,658

Liabilities Obligations due immediately Undistributed revenue sharing Deposits Deposits from other banks Taxes payable Estimated losses on commitments and contingencies Other liabilities Employee benefits Total Liabilities

3,389,019 1,400,322

617,125

1,615,883

68,983

-

3,389,019 3,702,313

63,145

39,700

63,260

15,000

-

181,105

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits Mudharabah time deposits Mudharabah time deposits from other banks

4,852,486

656,825

1,679,143

83,983

-

7,272,437

Total Temporary Syirkah Funds

(1,220,065)

7,612,114

10,462

1,187,218

Maturity Gap

(4,914,172)

(301,121)

Halaman 77 Page



41. MANAJEMEN RISIKO

41. RISK MANAGEMENT

Sistem pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, secara umum masih memiliki banyak kesamaan sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang keuangan.

Risk management system of Islamic banking is unique when compared to conventional banking. However, in general they have a lot in common as institutions / agencies engaged in the field of finance.

Penerapan manajemen risiko BNI Syariah tetap mengacu dan menyelaraskan dengan regulasi nasional maupun internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan regulasi lain di luar ketentuan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan manajemen risiko. Selain itu juga mengacu kepada regulasi internasional yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) serta dokumen-dokumen regulasi lain yang dijadikan acuan.

Application of risk management in BNI Syariah still refer to national and international regulations as stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI), Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) and other regulations beyond regulation of Bank Indonesia (BI) related to risk management. It also refers to the international regulation derived from documents published by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and other regulatory documents referenced.

Penerapan konsep Enterprise Risk Management (ERM) di tahun 2013 merupakan salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Konsep ERM disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank dengan tujuan memperoleh nilai tambah (value added) bagi Bank dan stakeholders terutama jika diarahkan untuk persiapan penerapan penilaian kinerja bank berbasis risiko (Risk Based Bank Performance).

Application of the concept of Enterprise Risk Management (ERM) in 2013 is one of a comprehensive risk management strategy and integrated. ERM concepts tailored to the needs of the business and operations of the Bank in order to obtain value added to the Bank and stakeholders, especially if it is directed to the preparation of the application of risk-based performance assessment of banks.

Dalam penerapan ERM, pengelolaan risiko menjadi bagian yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan bisnis Bank sehari-hari. Kerangka kerja pengelolaan risiko secara sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar & risiko operasional (belum diperhitungkan)) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi secara utuh. Hal tersebut sejalan dengan penerapan ERM pada induk perusahaan (BNI).

In the implementation of ERM, risk management becomes an integral part in the decision making processes of everyday. Framework of risk management systematically and thoroughly (credit risk, market risk and operational risk (not calculated)) by connecting capital management and business processes with risks in their entirety. This is consistent with the application of the ERM to the holding company (BNI).

Kerangka pengelolaan risiko BNI Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha syariah yang telah dicantumkan dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Risk management framework BNI Syariah refers to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dated November 2, 2011 on the Application of Risk Management for Islamic Banks and Islamic business units that have been included in the General Risk Management Policy (KUMR).

Dalam kerangka pengelolaan risiko ditetapkan berbagai kebijakan yang diarahkan agar manajemen risiko berfungsi sebagai business enabler sehingga bisnis dapat tetap tumbuh dalam koridor kehati-hatian (prudential principle) melalui penerapan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan dan pengendalian risiko pada semua jenjang organisasi.

Within the framework of risk management policies directed set so that the risk management function as a business enabler so that business can continue to grow in the corridors of prudence (prudential principle) through the application of the process of identification, measurement, mitigation, monitoring and control of risk at all levels of the organization.

Halaman 78 Page



41. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

41. RISK MANAGEMENT (continued)

Sesuai dengan PBI tersebut diatas, BNI Syariah telah menerapkan Manajemen Risiko terhadap 10 risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk). Dalam pengukuran risiko bank, PBI dimaksud belum mewajibkan 2 (dua) risiko terakhir diperhitungkan dalam penilaian risiko bank. Namun demikian BNI Syariah telah menerapkan perhitungan risiko imbal hasil (rate of return risk) ke dalam laporan profil risiko sebagai bagian dalam pengukuran risiko pasar. Kebijakan pengelolaan atas risiko telah selaras dengan laporan profil risiko yang dilakukan oleh Bank BNI selaku induk perusahaan.

In accordance with PBI, BNI Syariah has implemented a Risk Management of the 10 risks include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, the risk of yield (rate of return risk) and investment risk (equity investment risk). In the measurement of bank risk, PBI is not obligated risk of yield and investment risks are taken into account in the bank's risk assessment. However, BNI Syariah has implemented risk calculation yields (rate of return risk) into the report as part of the risk profile in the measurement of market risk. The above risk management policy has been aligned with the risk profile report conducted by the BNI as the holding company.

Sistem Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko BNI Syariah diimplementasikan dengan pembentukan komite-komite meliputi:

Monitoring system of the Board of Directors and Board of Commissioners of the BNI Syariah risk management activities are implemented with the establishment of committees include:

a.

Komite-komite pada level Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

a.

Committees at the level of the Board of Commissioners include the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination and Risk Oversight Committee.

b.

Komite-Komite pada level Direksi meliputi Komite Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen (KALMA) yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko bagi hasil, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Komite Investasi, Modal dan Teknologi (KMIT) Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) merupakan komite yang memiliki kewenangan dan fungsi antara lain:

b.

Committees at the level of the Board of Directors include Policy and Risk Committee (KKR), Asset and Liability Management Committee (KALMA) that implement the risk control function for the profit sharing, exchange rate risk, and liquidity risk, the Human Resources Committee (KSDM) and the Investment Committee, Capital and Technology (KMIT) Risk Policy Committee (TRC) is a committee that has the authority and functions include:

-

Penetapan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko diseluruh unit organisasi.

-

-

Penetapan kebijakan dan pengelolaan risiko pembiayaan untuk menciptakan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.

- Determination of risk management policies and funding to create a healthy portfolio quality and favorable financing.

Halaman 79 Page

Establishment of policies and risk management throughout the organization unit.





Dalam kegiatan operasionalnya, Direktur risiko dan kepatuhan membawahi Divisi ERM yang mengelola 5 (lima) jenis risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko imbal hasil, dan risiko Investasi. Sedangkan risiko lainnya dikelola oleh risk owner namun tetap dalam koordinasi dari Divisi ERM terdiri dari: Risiko Likuiditas dikelola oleh Divisi Treasuri dan Internasional (TRS), Risiko Hukum dikelola oleh Divisi Hukum dan Kesekretariatan (HUK), Risiko Reputasi dikelola oleh Divisi Komunikasi, Umum dan Jaringan (KJL), Risiko Stratejik di kelola oleh Divisi Perencanaan Stratejik (REN) dan Risiko Kepatuhan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK):

Operationally, risk and compliance director oversees the ERM Division manages five (5) types of risk namely credit risk, market risk, operational risk, yield risk, and investment risk. Whereas other risks are managed by the risk owner but still in the coordination of the ERM Division consists of: Liquidity Risk is managed by the Treasury and International Division (TRS), Legal Risk is managed by the Division of Legal and Secretariat (HUK), Reputation Risk is managed by the Division of Communications, Public and Network (KJL), Strategic Risk is managed by the Strategic Planning Division (REN), and Compliance Risk managed by the Compliance Unit (SKK).

Metode yang digunakan dalam pengelolaan manajemen risiko BNI Syariah yang dihubungkan dengan pengelolaan modal bank adalah sebagai berikut:

The method used in BNI Syariah risk management associated with the management of the bank's capital is as follows:

a.

Risiko Pasar Metode pengukuran menggunakan 2 pendekatan yaitu Standardized Approach dan Internal Model. Standardized Approach digunakan untuk menghitung beban risiko pasar dalam perhitungan rasio kecukupan modal sesuai ketentuan regulator. Sedangkan Internal Model digunakan untuk memonitoring risiko pasar secara harian atas aktivitas bisnis Tresuri, yaitu dengan metode Value at Risk.

a. Market Risk Measurement method using two approaches, namely the Standardized Approach and the Internal Model. Standardized Approach is used to calculate the load in the calculation of market risk capital adequacy ratio in accordance with the regulator. While the Internal Model is used to monitor the market risk on a daily basis over the business activities of the Treasury, which is the method of Value at Risk.

b.

Risiko Kredit Metode pengukuran menggunakan Standardized Approach (SA) mengacu pada ketentuan regulator yang telah menetapkan besaran bobot pada setiap aset bank. RWA (Ratio Weighted Asset) = bobot risiko x nilai nominal aset

b. Credit risk Measurement method using Standardized Approach (SA) refers to the rules that the regulator has determined the amount of weight on each bank's assets. RWA (Weighted Asset Ratio) = the risk weight x the nominal value of assets

c.

Risiko Operasional Metode pengukuran menggunakan Standardized Approach, yaitu dengan membagi aktivitas Bank ke dalam delapan (8) lini bisnis. Indikator eksposur risiko pada metode ini adalah gross income setiap lini bisnis.

c. Operational Risk The measurement method uses the Standardized Approach, by dividing the Bank's activities into eight (8) line of business. Indicators of exposure risk in this method is the gross income of each business line.

Halaman 80 Page





Kecukupan kebijakan dan prosedur diwujudkan dengan tersedianya beberapa kebijakan yang berbasis manajemen risiko antara lain: a. b. c. d. e.

Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah Kebijakan Strategi Anti Fraud (SAF) Kebijakan, Strategi dan Prosedur Business Continuity Plan (BCP)

Adequacy of policies and procedures embodied by the availability of several policy-based risk management, among others: a. b. c. d. e.

Public Policy Risk Management (KUMR) Bank Financing Policy (CDE) Policies Assets Money Market and Capital Market Shariah Policy Anti-Fraud Strategy (SAF) Policies, Strategies and Procedures Business Continuity Plan (BCP)

Pedoman peraturan bank yang sertifikasi

In addition, the Bank also has a Standard Operating Procedure (BPP) which contains the implementing regulations and operating procedures of banks that have gone through the process of validation and certification of risk management.

Penetapan kebijakan-kebijakan limit risiko dilakukan melalui Komite-Komite yang ada dan disesuaikan dengan ketersediaan permodalan yang dimiliki Bank.

Determination of risk limit policies carried out through the committees and adapted to the availability of capital held by the Bank.

Penerapan budaya sadar risiko disemua lini merupakan langkah dalam penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Diharapkan manajemen dan pegawai memiliki nilai-nilai dan persepsi yang sama terhadap risiko, sekaligus menjadi perekat yang dapat mempersatukan seluruh sumber daya manusia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan Bank.

The application of a risk awareness culture in all lines is a step in the application of risk management effectively and efficiently. Management and employees are expected to have the values and perceptions of the risks as well as a glue to unite the entire human resources to achieve the stated goals of the Bank.

Risiko Pembiayaan

Financing Risk

Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko pembiayaan itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

The objectives of managing the Bank’s financing risk instead of meeting the requirements set by Bank Indonesia regulation, and also to manage risk financing itself so that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, both on an individual and entire financing portfolio level.

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi Non-Performing Financing (NPF). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko pembiayaan.

The management of the Bank’s financing is directed for theexpansionof financing and managing the quality of its financing servicesince grant date untilpayment to prevent it frombecoming Non-Performing Financing (NPF). Effective management of the fund can minimize losses and optimize the using of capital allocated to risk financing.

Disamping itu, dilengkapi juga Buku Perusahaan (BPP) yang berisi pelaksanaan serta prosedur operasional telah melalui proses validiasi dan manajemen risiko.

Halaman 81 Page





Risiko Pembiayaan (lanjutan)

Financing Risk (continued)

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko (KKR). Kebijakankebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, BNI Syariah melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures referred to the Company Standard Operating Procedures(BPP) and Decision and Risk Policy Committee (KKR). This policy provides comprehensive and detailed guidance regarding the financing of management activities from the financing proposal, analysisprocess, approval, monitoring, documentation, control, and rescue/ restructuring. In order to support the financing process more carefully, BNI Syariah conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

Pengendalian risiko pembiayaan diterapkan pada tingkat pembiayaan perorangan dan tingkat portofolio. Pada tingkat transaksi diterapkan foureyes principles, yaitu setiap keputusan pemberian pembiayaan melibatkan Unit Usaha dan Unit Risiko yang independen untuk menjamin objektivitas. Mekanisme persetujuan pembiayaan dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu melalui sirkulasi dan melalui rapat Komite Pemutus Pembiayaan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pemutus pembiayaan yang terdiri dari pejabat yang berwenang dari Unit Usaha dan Unit Risiko yang memiliki integritas, kemampuan, dan kompetensi yang sesuai. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan menjadi lebih komprehensif dan hatihati.

Financing risk control is applied at the individual and portfolio level. At the transaction level implemented four-eyes principles, ie any decision of financing involving the the Business Unit and Risk Independent Unit to ensure objectivity. Mechanism financing agreement made with two (2) models, through circulation and through Financing Approval Committee meeting. The decision to grant financing is done by decision maker of financing consisting of an authorized officer of the Business Unit and Risk Unit which has the integrity, ability, and competence appropriate. Thus, the financing prosess to be more comprehensive and carefully.

Pengendalian pada tingkat portfolio dilakukan melalui Early Warning System yang dimonitor setiap bulan. Early Warning System tersebut selain memonitor portofolio secara bank wide juga mampu memonitor proyeksi kualitas pembiayaan setiap nasabah. Proyeksi kualitas pembiayaan tersebut menjadi dasar bagi unit pengelola nasabah untuk mengambil tindakan dini untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah.

Control at the portfolio level is done through the Early Warning System is monitored every month. Early Warning System in addition to monitoring the portfolio in bank wide is also able to monitor the quality of the projection of each customer financing. Projection quality of financing is the basis for the customer management unit to take early action to maintain the quality of customer financing.

Pembiayaan yang bermasalah dikelola oleh Unit Pembiayaan Khusus agar penyelamatan/ penyelesaian dapat dilakukan secara lebih baik dan memampukan unit usaha untuk dapat fokus pada pengelolaan nasabah lancar dan melakukan ekspansi pembiayaan.

Non-performing financing issues are managed by the Special Finance Unit so thattherescue/settlement can be performed in a better way and allow the business units to focus on managing the current customersand expand the financing.

Pengembangan manajemen risiko pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Khusus untuk pengukuran risiko pembiayaan pada saat ini dilakukan dengan metodologi standardized approach. Sistem pengelolaan manajemen risiko pembiayaan Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP).

The development of financing risk management is carried out gradually in accordance with the time set by Bank Indonesia. Specially for the measurement of risk financing at this time, thisisconductedthroughthe standardized methodology approach. The Bankfinancing risk management system has been has formalized in the Company Standard Operating Procedures (BPP).

Halaman 82 Page






Financing Risk (continued)

Sebagai dampak dari penerapan metode anuitas dalam piutang murabahah (Catatan 2b), Bank mengungkapkan dampak kualitatif dan kuantitatif atas risiko pembiayaan untuk piutang murabahah dengan metode anuitas sesuai dengan PSAK No. 60: “Instrumen keuangan: Pengungkapan” dan Penyesuaian atas PSAK No. 60 (penerapan dini).

In respect to the implementation of annuity method in murabahah receivables (Note 2b), Bank disclose qualitative and quantitative impact of financing risk for murabahah receivables using annuity method to conform with SFAS No. 60: “Financial instruments: Disclosures” and The amendment of SFAS No. 60 (early implementation).

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, eksposur risiko pembiayaan atas piutang murabahah dengan metode anuitas terbagi atas:

As at 31 Desember 2013 and 2012, financing risk exposure relating to murabahah receivables using annuity method are divided as follows:

2013 Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Grup 1/ Group 1

Piutang murabahah - anuitas - Ritel - Non-ritel

Grup 2/ Group 2

Grup 3/ Group 3

Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired

Mengalami penurunan nilai/ Impaired *)

Jumlah ekposur maksimum/ Total maximum exposure

1,774,182 200,816

3,372,578 17,640

470,169 -

219,479 -

88,435 -

5,924,843 218,456

1,974,998

3,390,218

470,169

219,479

88,435

6,143,299

Penyisihan kerugian

(73,780)

Murabahah receivables - annuity Retail Non-retail -

Allowance for possible losses

6,069,519 2012 Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Grup 1/ Group 1

Piutang murabahah - anuitas - Ritel - Non-ritel

Grup 2/ Group 2

Grup 3/ Group 3

Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired

Mengalami penurunan nilai/ Impaired *)

Jumlah ekposur maksimum/ Total maximum exposure

1,225,101 3,672

1,594,002 48,598

384,028 23,632

161,765 10

46,398 -

3,411,294 75,912

1,228,773

1,642,600

407,660

161,775

46,398

3,487,206

Penyisihan kerugian

(49,446)

Murabahah receivables - annuity Retail Non-retail -

Allowance for possible losses

3,437,760 *) debitur dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet

Customer with substandard, doubtful and loss category *)

Grup 1 : Debitur baru (kurang dari enam bulan). Grup 2 : Nasabah lama yang tidak memiliki historis pernah menunggak. Grup 3 : Nasabah lama yang memiliki historis pernah menunggak.

Group 1 : New customer (less than six months). Group 2 : Existing customer with no history of overdue. Group 3 : Existing customer with history of overdue.

Analisa umur piutang murabahah dengan metode anuitas yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah:

An age analysis of murabahah receivables using annuity method that are “past due but not impaired” on 31 Desember 2013 and 2012 is set out below:

Ritel/ Retail 1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari

2013 Non-ritel/ Non-retail

Jumlah/ Total

134,040 43,690 41,749

-

134,040 43,690 41,749

219,479

-

219,479

Halaman 83 Page

1 – 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days






Financing Risk (continued) Ritel/ Retail

1 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari

2012 Non-ritel/ Non-retail

Jumlah/ Total

112,910 28,779 20,076

10 -

112,920 28,779 20,076

161,765

10

161,775

1 – 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days

Risiko Pasar

Market Risk

Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar pada risiko pergerakan nilai tukar, risiko imbal hasil dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar.

Bank focuses manage market risk on the movement of the exchange rate risk, yield risk and the risk of price movements of sukuk reclassified as fair value.

BNI Syariah terus mengembangkan kerangka kerja, metodologi dan kebijakan pengelolaan risiko pasar secara kesinambungan agar pengelolaan risiko dan kepentingan bisnis dapat berjalan selaras.

BNISyariah continue to develop frameworks, methodologies and managent policy market risk with continuously that risk and business interests going consistent.

Saat ini BNI Syariah sedang mengembangkan sasaran dan target manajemen risiko pasar sebagai berikut:

Currently, BNI Syariah is developing the management of market risk strategy as follows:

1.

Mengembangkan sistem manajeman risiko pasar yang terintegrasi dengan manajemen treasuri untuk pengelolaan risiko nilai tukar, risiko imbal hasil, dan risiko pergerakan harga.

1.

Developing market risk management system that is integrated with treasury management to manage exchange rate risk, the yield risk and price risk.

2.

Untuk keperluan internal, dalam rangka monitoring risiko pasar secara harian,BNI Syariah menggunakan metode value at risk dalam mengukur risiko pasar dan menetapkan limit risiko, sedangkan untuk menilai akurasi metodologi yang digunakan, dilakukan back testing.

2.

For internal purposes, in order to monitor market risk on a daily basis, BNISyariah using value method at risk in measuring market risk and set risk limits, while to assess the accuracy of the methodology used, the back testing.

3.

Mengoptimalkan implementasi kebijakan market risk limit untuk aktivitas treasuri. Limit risiko pasar yang diimplementasikan adalah Value-at-Risk (VaR) limit, Capital-at-Risk (CaR) limitdan Secondary Reserve Ideal (SR Ideal).

3.

Optimizing the implementation of market risk limits for treasury activities. Market risk limits which were implemented are Value-at-Risk (VaR), Capital-at-Risk (CaR) and the Secondary Reserve (SR Ideal).

4.

BNI Syariah telah melakukan perhitungan beban risiko pasar menggunakan model standar sebagai komponen penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang disyaratkan oleh regulator.

4.

BNI Syariah has calculated the load of market risk using the standard model as a component of the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) as required by the regulator.

5.

Mengembangkan dan menyempurnakan sistem pelaporan risiko pasar.

5.

Developing and enhancing the market risk reporting system.

Halaman 84 Page





Risiko Operasional

Operational Risk

Mempedomani Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, BNI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, namun demikian belum diperhitungkan dalam penilaian perhitungan kecukupan modal (Capital adequacy ratio).

Following Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 and the New Basel II Capital Accord, which adds operational risk in the calculation of regulatory capital, BNI Syariah has applied the principles of operational risk management, however, has not been taken into account in the assessment of capital adequacy calculation (Capital Adequacy Ratio ).

Proses pengelolaan risiko operasional BNI Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (risk owner). Untuk membantu proses tersebut, BNI Syariah dengan dukungan BNI sebagai induk perusahaan mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Process of managed operational risk BNISyariah was performed by each unit of the Bank (risk owner). To assist this process, BNI Syariah with the support of BNI as the parent company, to develop operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational RiskTool). This system integrates units at head quarters and branch offices with risk management unit, so that the process of identification, assessment, measurement, monitoring and control of operational risk is more accurate and faster.

PERISKOP mempunyai beberapa modul seperti Self Assesment, Loss Event Data Base dan Action Plan, yang memungkinkan proses identifikasi risiko dilakukan sendiri oleh unit kerja, peristiwa kejadian di 8 (delapan) lini bisnis dan tindak lanjut untuk memitigasi risiko operasional lebih termonitor.

PERISKOP has several modules such as Self Assessment, Loss Event Data Base and Action Plan, which enables the risk identification process being carried out solely by the working unit, the incidence of events in 8 (eight) business lines and follow-up are monitored to mitigate the operational risks.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BNI Syariah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots and fires, BNI Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organization in the Bank will promote business growth and improve the performance of the Bank, thus to generate added value for its stakeholders.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya mismatch jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/ or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

Halaman 85 Page





Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, BNI Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan alat likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas dan profil maturitas.

In carrying out the liquidity risk management process, BNISyariah identification, measurement, monitoring, and control of liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat risiko likuiditas, yang dilakukan dengan mengambil langkah strategi pada setiap traffic light SR. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan dan pengelolaan posisi likuiditas di bawah fungsi pengawasan dari Committee Asset Liability Management (KALMA).

Liquidity risk management is done in order to prevent greater losses due to liquidity risk, which is done by taking steps in the strategy of each traffic light SR. Liquidity risk management is done through funding strategy and liquidity position under the management oversight function of Committee Asset Liability Management (KALMA).

42. MANAJEMEN MODAL

42. CAPITAL MANAGEMENT

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut: Modal inti Modal disetor Cadangan umum dan tujuan Laba bersih periode berjalan Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Jumlah modal inti Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR) Jumlah modal pelengkap

2013

As at 31 December 2013 and 2012, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Bank Indonesia Circular Letter No. 8/10/DPbS dated 7 March 2006. Such CAR is as follows: 2012

Core capital Paid-in capital General and appropriated reserve Net income in the current period

1,001,000 20,000 176,395

1,001,000 10,251 51,160

64,811

60,571

1,262,206

1,122,982

Total core capital

75,036

Supplementary capital (maximum at 100% over core capital) General reserve on allowance for possible losses of earning assets (maximum at 1.25% of ATMR)

103,190

Prior income after tax

103,190

75,036

Total supplementary capital

Jumlah modal

1,365,396

1,198,018

Total capital

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Risiko Pasar

8,413,837

6,283,808

Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Market Risk

16,23%

19.07%

Bank’s Capital Adequacy Ratio (CAR)

8.00%

8.00%

Minimum CAR

Rasio KPMM Bank Rasio KPMM yang diwajibkan

Pada tanggal 10 Juni 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 7/13/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tentang ”Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”. Berdasarkan peraturan tersebut Bank Umum Syariah wajib menyediakan rasio KPMM sebesar 8%. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Bank telah memenuhi persyaratan KPMM.

Halaman 86 Page

As at 10 June 2005, Bank Indonesia issued Regulation No. 7/13/PBI/2005 as amended by Bank Indonesia regulation No. 8/7/PBI/2006 regarding “Minimum Required Capital Adequacy for Commercial Banks Based on Sharia Principles”. Under the regulation, a Sharia Commercial Bank is required to provide CAR of at least 8%. The Bank has complied with the CAR requirement as at 31 December 2013 and 2012.



43. POSISI DEVISA NETO

43. NET OPEN POSITION

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, yang selanjutnya diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% dari modal Tier I dan Tier II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

According to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated 15 July 2004, as amended by Bank Indonesia Regulation No.7/37/PBI/2005 dated 30 September 2005, and further amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated 1 July 2010, the Bank is required to manage and maintain the Net Open Position (NOP) at the maximum of 20% of Tier I and Tier II capital. The Aggregate NOP is a number that represents the sum of the absolute values for the amount of net difference of assets and liabilities on the statements of financial position for each foreign currency plus the net difference between receivables and liabilities of both commitments and contingencies, into administrative account for each foreign currency.

Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, sejak tanggal 1 Juli 2010 bank umum wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem tresuri Bank dibuka sampai dengan sistem tresuri ditutup.

According to these regulations, since July 1, 2010, commercial banks are required to manage and maintain overall NOP at a maximum of 20% from equity for every 30 minutes from the time the treasury system is opened until closed.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto.

As at 31 December 2013 and 2012, the Bank has complied with Bank Indonesia Regulation on Net Open Position.

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The Bank's NOP as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

Mata uang

2013 Liabilitas/ Liabilities

Aset/ Assets

Posisi devisa neto/ Net open position

KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF) Dolar Amerika Serikat Euro Eropa Dolar Kanada Dolar Australia Dolar Singapura Franc Swiss Poundsterling Inggris Dolar Hongkong Riyal Arab Saudi Yen Jepang

Currencies AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)

507,918 201 407 531 323 679 1,170 109 729 4,678

357,747 328 -

150,171 201 407 531 323 679 1,170 109 401 4,678

United States Dollar European Euro Canadian Dollar Australian Dollar Singapore Dollar Swiss Franc British Poundsterling Hongkong Dollar Saudi Arabian Riyal Japanese Yen

158,670

Total

1,365,396

Total Capital – 31 Desember 2013

Rasio PDN (Keseluruhan)

11.73%

Rasio PDN (Laporan posisi keuangan)

11.62%

NOP Ratio (Aggregate) NOP Ratio (Statements of Financial Position)

Jumlah Jumlah modal – 31 Desember 2013

Halaman 87 Page



43. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)

Mata uang

43. NET OPEN POSITION (continued) 2012 Liabilitas/ Liabilities

Aset/ Assets

Posisi devisa neto/ Net open position

KESELURUHAN (LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN REKENING ADMINISTRATIF) Dolar Amerika Serikat Poundsterling Inggris Dolar Australia Dolar Kanada Riyal Arab Saudi Dolar Singapura Euro Eropa Dolar Hongkong Franc Swiss Yen Jepang

Currencies AGGREGATE (ON-STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AND ADMINISTRATIVE ACCOUNTS)

338,826 410 369 345 224 209 169 86 42 4

268,207 -

70,619 410 369 345 224 209 169 86 42 4

United States Dollar British Poundsterling Australian Dollar Canadian Dollar Saudi Arabian Riyal Singapore Dollar European Euro Hongkong Dollar Swiss Franc Japanese Yen

72,477

Total

1,198,018

Total Capital – 31 Desember 2013

Rasio PDN (Keseluruhan)

6.05%

Rasio PDN (Laporan posisi keuangan)

7.08%

NOP Ratio (Aggregate) NOP Ratio (Statements of Financial Position)

Jumlah Jumlah modal – 31 Desember 2013

44. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

44. OPINION BOARD

-

SHARIA

45. NEW PROSPECTIVE STANDARDS

Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: -

THE

SUPERVISORY

Based on Letter No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2013/015 dated 30 December 2013 and No. BNISy/DPS/II/2013/005 dated 18 February 2013 for the years ended 31 December 2013 and 2012, respectively, the Sharia Supervisory Board (DPS) of BNI Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank BNI Syariah have complied with sharia principles and values.

Berdasarkan surat No. BNISy/DPS/OPINI/XII/2013/015 tanggal 30 Desember 2013 dan No. BNISy/DPS/II/2013/005 tanggal 18 Februari 2013 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BNI Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. 45. STANDAR AKUNTANSI BARU

OF

ISAK 27 "Pengalihan aset dari pelanggan" ISAK 28 "Pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas" ISAK 29 "Biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka" PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" *) PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian” *) PSAK 66 “Pengaturan bersama” PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam *) entitas lain” *) PSAK 68 “Pengukuran nilai wajar” PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan *) keuangan” PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan *) tersendiri” Halaman 88 Page

ACCOUNTING

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2013 are as follow: -

IFAS 27 “Transfer assets from customer” IFAS 28 “Extinguishing financial liabilities with equity instrument” IFAS 29 “Stripping cost in the production phase of surface mine” SFAS 102 "Murabahah Accounting" *) SFAS 65 “Consolidated financial statements” *) SFAS 66 “Joint arrangements” SFAS 67 “Disclosure of interests in other *) entities” SFAS 68 “Fair value measurement” SFAS 1 (revised 2013) “Presentation of *) financial statements” SFAS 4 (revised 2013) “Separate financial * statements”



45. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan) -

45. NEW PROSPECTIVE STANDARDS (continued)

PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas *) asosiasi dan ventura bersama” *) PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”

-

ACCOUNTING

SFAS 15 (revised 2013) “Investment in *) associates and joint ventures” *) SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefits”

ISAK 27, 28, 29 dan PSAK 102 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2014, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015.

IFAS 27, 28, 29 and SFAS 102 will become effective for annual period beginning 1 January 2014 while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2015.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

As at the authorisation date of this consolidated of financial statements, the company is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS.

*) Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

*) Early adoption of these new and revised standards prior to 1 January 2015 is not permitted.

Halaman 89 Page

yang Baik Foundation of Good Corporate Governance Struktur gcg Good Corporate Governance Structure

Recommend Documents