BAB II TINJAUAN PUSTAKA. a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis 1.

Good Corporate Governance (GCG) a.

Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Corporate governance merupakan tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal

dan

Pembinaan

BUMN

No.

23/M-PM.PBUMN/2000

tentang

pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelasakan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi

Universitas Sumatera Utara

menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Menurut

Krismatono

dan Prita (2004), istilah Good Corporate

Governance (GCG) dan Good Public Governance (GPC) pada intinya mengacu pada suatu terminologi yang sama yaitu sistem tata kelola (Governance) yang baik. Perbedaan yang tampak hanyalah kenyataan bahwa Good Public Governance sering dikaitkan dengan sistem pengelolaan sektor publik yang baik, dan Good Corporate Governance dikaitkan dengan pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan antara Good Public Governance dan Good Corporate Governance adalah pada line of accountability. Oleh karena itu boleh dikatakan prinsip-prinsip utama Good Public Governance dan Good Corporate Governance cenderung tidak jauh berbeda. Adapun istilah Good Governance sendiri sebenarnya berangkat dari penerapan Good Corporate Governance di sektor privat. Jika dirunut ke masa lampau, isu Corporate Governance (Prinsip Tata Kelola) pada dasarnya bermula dari Cadbury Committee yang memperkenalkan konsep ini melalui laporannya (Cadbury Report) pada tahun 1992. Namun sebenarnya, konsep ini bukanlah sesuatu yang baru di sejumlah negara terlebih Eropa dan Amerika. Salah satu tonggak yang dapat dinilai sebagai pemicu dari berkembangya konsep Corporate Governance ini adalah timbulnya masalahmasalah seperti kegagalan bisnis, terbatasnya peran auditor, creative accounting pada sejumlah perusahaan publik di Inggris pada akhir tahun 1980-an.


Adapun definisi Corporate Governance sendiri cukup beragam, berikut ini adalah beberapa diantaranya yang terdapat dalam buku berjudul Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan Good Corporate

Corporate Governance Perusahaan Publik di Indonesia yang

diterbitkan oleh The Indonesian Institute For Corporate Governance dalam Herwidayatmo (2000:25): 1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai bahwa Corporate Governance menitikberatkan pada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukkan arah dan performance suatu perusahaan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud di sini merujuk pada board of directors, manajemen dan pemegang saham. 2. Monks dan Minow memandang Corporate Governance sebagai hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. 3. The Indonesian Institute For Corporate Governance berpendapat bahwa Corporate Governance adalah proses dan sruktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengandalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) dalam Krismatono dan Prita (2004:73), definisi dari tata kelola korporat (corporate governance) adalah sebagai berikut: …seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).


Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang

saham (stakehlder’s value) serta

mengalokasikan berbagai pihak kepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, suppliers, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian corporate governance di bawah ini dikutip dari berbagai sumber : 1)

Bank Dunia (World Bank) Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para

pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 2)

OECD (Organization for Economic Cooperation dan Development) Corporate Governance merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemonitoran yang efektif.

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya Corporate Governance, maka OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah mengembangkan prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi dari


masing-masing negara sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Organisazation for Ekonomic Corporation and Development (OEDC) dalam Wilson Arafat (2008:126). Prinsip-prinsip tersebut yaitu : a.

b.

c.

d.

e.

Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham: Kerangka yang dibangun dalm GCG harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham.Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberi suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham: Kerangka GCG harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama atas sahamsaham yang berada pada satu kelas, melarang praktek insider trading dan self dealin, dan mengharuskan anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conlilct interest). Peranan stakeholderyang terkait dengan perusahaan: Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stekeholder, seperti yang ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan stakeholder dalam rangka penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha. Keterbukaan dan Transparasi: Kerangka GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas dewan komisaris: Kerangka GCG harusmenjamin adanya pedoman strategis perusahaan pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai

perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang


menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Trinanda, 2010:33) Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa GCG adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian pada para pemegang saham, kreditor dan masyarakat.

b. Manfaat Good Corporate Governance (GCG) Penerapan GCG akan mengurangi dorongan manajer untuk melakukan manipulasi. Manajer akan melaporkan kinerjanya sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan. Menurut Azhar Maksum, Guru Besar Ilmu Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (2005:144), manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah: 1) Mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa penerapan GCG mempengaruhi kinerja secara positif. 2) Menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Ppenerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya. 3) Meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses taambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk ekspansi. 4) Bagi para pemegang saham, dapat menaikkan nilai saham dan meningkatkan perolehan nilai deviden. Bagi negara, dapat menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, terkhusus bagi perusahaan berbentuk perusahaan BUMN, akan meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.


5) Meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini dapat menekan biaya (cost) yang timbul sebagai akibat tuntutan para stakeholders kepda perusahaan. 6) Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manfaat penerapan dari corporate governance juga dirumuskan oleh FGCI (Forum for Corporate Governance in Indonesia). Menurut FGCI dalam Krismatono dan Prita (2004:75), dengan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance akan memberikan manfaat antara lain: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga pencapaian efisiensi operasional perusahaan tercapai dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan corporate value 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga membantu perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, dan 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Sebagai

lembaga

intermediasi dan

lembaga

kepercayaan,

dalam

melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (Transparacy), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential banking practices dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam penambilan keputusan (independency), serta


senantiasa memperhatikan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness) Prinsip-prinsip GCG merupakan titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam mengembangkan framework bagi penerapan GCG. Menurut FCGI dalam Krismatono dan Prita (2004:75), prinsip-prinsip dasar GCG terdiri dari : 1) Kewajaran (Fairness) Prinsip kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan korporasi untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan asing, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) atau kebijakan yang melindungi korporasi dari perlakuan buruk. 2) Transparansi (Transparency) Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan tentang perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standard akuntansi dan best practices yang menjamin pengungkapan, mengembangkan Management Information System (MIS) untuk menjamin pengukuran kinerja, mengembangkan Enterprise risk Management untuk memastikan risiko signifikan telah diidentifikasi dan diukur pada tingkat toleransi yang jelas. 3) Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mendorong seluruh organ perusahaan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban mereka masing-masing, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. 4) Responsibilitas (Responsibility) Prinsip tanggung jawab menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder, agar tujuan yang hendak dicapai dalam GCG dapat direalisasikan, yaitu mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan.


Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Agustus 2002 pada pasal 3, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu : 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 2) Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank. Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam


satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia dalam Herwidayatmo (2006:27), adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu: 1) Penetapan visi, misi dan corporate values 2) Penyusunan corporate governance structure 3) Pembentukan corporate culture 4) Penetapan sarana public disclousures 5) Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG b. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank. c. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya: 1) Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedomanpedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. 2) Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank. 3) Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing. 4) Organisasi yang didalamnya tercermin adanya risk management, audit, dan compiliance 5) Kebijakan risk management, audit dan compliance. 6) Human resourse policy yang jelas dan transparan. 7) Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas d. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance structure. Corporate culture terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (guilding principles), nilai-nilai (values) dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. Corporate culture perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh social communication. e. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.


Agar supaya perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan, misalnya (Zarkashi, 2008:63) 1) Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundangundangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. 2) Dilaksanakannya penegakan hukum (law enforcement). 3) Penerapaan standar akuntansi dan standar audit yang mengacu pada standar internasional oleh auditor eksternal. Peningkatan peran dari asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.

e. Tahap-tahap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan (Daniri, 2002:123). Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut (Daniri, 2002:124): a. Tahapan Persiapan

Awarness Building

GCG Assesment

GCG Manual Development

Tahap ini meliputi 3 langkah utama: (1) awareness Building (2) GCG Assessment, (3) GCG Manual Building. Awareness Building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli


independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrasrtuktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. GCG manual Buliding adalah langkah berikut setelah assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: 1) Kebijakan GCG Perusahaan 2) Pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan 3) Pedoman perilaku 4) Audit Commite Character 5) Kebijakan Disklosure dan Transparansy 6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko 7) Roadmap Implementasi.

b. Tahapan Implementasi Sosialisasi

Implementasi

Internalisasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni: (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down appoach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan,


dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

c. Tahap Evaluasi Independent GCG Audit

GCG Scoring/Rating

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scorsing atas praktek GCG yang ada.

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut (Daniri, 2002:126): 1) Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas. 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (check and balance) 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan. 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (fair) dan setara di antara para pemegang saham. 6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya. f. Sistem Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance Penilaian terhadap pelaksanaan GCG di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen, yaitu: Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI).


Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek Self Assessment Corporate Governance yang dinilai adalah (http://fcgi.or.id. 2006:diakses pada tanggal 17 April 2013): 1)

Pelaksanaaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Penilaian dilakukan terhadap apakah Dewan Komisaris telah: a) Memilki jumlah, komposissi, integritas dan kompetensi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. b) Mampu bertindak dan mengambil keputusan indepeden c) Melaksanakan tanggung jawab sesuai prinsip GCG. d) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara efektif dan efisien e) Memenuhi aspek transparansi dan tidak melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku. 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Penilaian dilakukan terhadap apakah Direksi telah: a) Memiliki jumlah, komposissi, integritas dan kompetensi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. b) Mampu bertindak dan mengambil keputusan indepeden c) Melaksanakan tanggung jawab sesuai prinsip GCG. d) Menyelenggarakan Rapat Direksi secara efektif dan efisien e) Memenuhi aspek transparansi dan tidak melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku. 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Penilaian dilakukan terhadap apakah Komite telah: a) Memiliki komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank b) Melaksanakan tugas dengan efektif c) Membuat rekomendasi komite yang bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan komisaris d) Menyelenggarakan rapat komite-komite sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. 4) Penanganan benturan kepentingan Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. b) Mengungkapkan setiap benturan kepentingan dalam keputusan dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. 5) Penerapan fungsi kepatuhan bank Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah:


a) Melaksanakan tugas dan independensi Direktur kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan secara efektif b) Melakukan review berkala (dalam hal ini oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan) mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional c) Memiliki pedoman, sistem dan prosedur terhadap seluruh jenjang organisasi secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 6) Penerapan fungsi Audit Intern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Melaksanakan fungsi audit intern denagn efektif dan sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan b) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memilki kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik b) Melaksanakan audit oleh Akuntan Publik/KAP yang independen dan telah memenuhi criteria yang ditetapkan 8) Penerapan fungsi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki manajemen yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank b) Memiliki manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat c) Memiliki manajeman yang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, sesuai denagn ketentuan kebijakan dan prosedur intern Bank d) Mengimplementasikan penerapan pengendalian intern dengan baik dan melakukan tindakan korektif bila terdapat kelemahan e) Memiliki prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapai Bank. 9) Penyediaan dana pada pihak terkait (Related Party) dan kredit berskala besar Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memillki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar b) Melakukan diversifikasi penyediaan dana secara merata c) Mengambil keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, pelaporan pelaksanaan GCG dan pelapororan internal Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media secara transparan


b) Menyediakan cakupan informasi keuangan dan non-keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh c) Menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi nasabah dengan memadai d) Menyediakan cakupan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku e) Memiliki Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank untuk menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap. 11) Rencana strategis Bank Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi Bank b) Menyusun Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara realistis dengan memperhatikan faktor-faktor ekternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat c) Merealisasikan rencana bisnis sesuai Rencana Bisnis Bank d) Menerapkan Low Strategic Risk Rating / Moderate to Law Strategic Risk Rating. Dari hasil pemberian skor dengan aspek yang telah ditetapkan diatas, misalnya diperoleh skor/nilai untuk setiap aspek penilaian, seperti disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Pemberian Skor/Nilai Corporate Governance Berdasarkan Aspek Penilaian Bobot (%) Peringkat Nilai No Aspek yang dinilai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Penanganan benturan kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan Bank Penerapan fungsi audit intern Penerapan fungsi audit ekstern Penerapan fungsi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Penyediaan dana kepada pihak terkait (Related Party) dan kredit dana besar

(a)

(b)

(a)x(b)

10,00%

2

0,200

20,00%

2

0,400

10,00%

2

0,200

10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50%

1 2 2 1 2

0,100 0,10 0,10 0,50 0,15

7,50%

2

0,15


10. Transparansi kondisi keuangan dan 15,00% 1 non keuangan bank 11. Rencana strategis Bank 5,00% 2 12. Jumlah Nilai Komposit 100%

0,15 0,1 1,7

*) Bobot, Peringkat dan Nilai dalam keadaan sebenarnya diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) - Sumber: Laporan CGPI, 2011 Setelah keseluruhan tahapan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) selesai, maka hasil yang diperoleh dibahas dalam forum panel ahli untuk menentukan hasil riset dan pemeringkatan CGPI. Pemeringkatan didesain menjadi lima kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan Good Corporate Governance seperti terlihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pemeringkatan CGPI Berdasarkan Penerapan GCG Tingkat / Nilai Pemeringkatan Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1,5

Sangat Baik

1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5

Baik

2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5

Cukup Baik

3,5 ≤ Nilai Komposit < 4

Kurang Baik

4,5 ≤ Nilai Komposit < 5 Sumber : Laporan CGPI, 2011

Tidak Baik

Nilai komposit adalah jumlah bobot hasil penilaian atas unsur-unsur mengenai GCG (good corporate governance).

g. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia Berdasarkan hasil survey Bank Dunia tahun 2007, dari total 175 negara yang di survei, Indonesia berada pada urutan 135. Pada tahun tersebut, peringkat


penerapan GCG di Indonesia pun berada pada peringkat terendah bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti terlihat pada gambar berikut: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2003

2004

Indonesia

2005 Filipina

2006

2007

Thailand

2008

2009

Malaysia

2010

Singapura

Sumber: www.iicg.org, 2010:diakses pada tanggal 17 April 2013) Gambar 2.1 Angka CGPI Indonesia diantara Negara-negara ASEAN GCG telah dipraktekkan di luar negeri dalam waktu yang cukup lama, khususnya di Amerika dan Eropa. Di Indonesia, GCG masih menjadi isu yang relatif baru dan diperdebatkan sejak krisis ekonomi (Kusumawati, 2007, dalam Kawedar, W, Handayani, S. dan Safitri, A, 2009). Penerapan GCG di Indonesia dinilai masih lemah. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund (IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan


pengelolaan perusahaan (corporate governance) di Indonesia. Pada bulan Agustus 1999, Pemerintah melalui Kep-10/M.EKUIN/08/1999 membentuk suatu lembaga yaitu Komite nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite

ini bertugas

merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang GCG, antara lain meliputi Code for GCG. Sementara itu, di sektor swasta juga tumbuh inisiatif untuk membantu upaya mensosialisasikan GCG yang ditandai dengan terbentuknya beberapa Non Governance Organization (NGO), seperti Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI), The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Corporate Leadership Development in Indonesia (CLDI), Indonesian Institute for Corporate

Directorship

(IICD),

Indonesian

Institute

of

Independent

Commissioners, Kadin (CG task force). Adalah FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia), yang saat ini merupakan institusi yang aktif dan representative. Organisasi ini didirikan tahun 2000 dan diprakarsai oleh lima asosiasi bisnis dan profesi terkemuka di Indonesia, yaitu Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM), Indonesian Financial Executives Association (IFEA), Indonesian Netherlands Association (INA), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). FCGI bertujuan meningkatkan kesadaran dan mensosialisasikan prinsip dan aturan GCG pada komunitas bisnis Indonesia dan masyarakat umum yang mengacu pada International Best Practices sehingga komunitas bisnis di Indonesia dapat melaksanakan aturan yang sesuai dengan standar GCG di tingkat internasional.


h. Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pemilihan ukuran kinerja akan sangat menentukan apakah sistem pengendalian bisa diterapkan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap perencanaan strategis perusahaan. Menurut Akhmad Syahroza (dalam Akhmad Toha, 2004:15) dalam mendorong terciptanya good corporate governance, dalam mengukur kinerja dilakukan dengan 10 parameter, terdiri dari : 1) Efisiensi operasi dan pelayanan, contohnya jumlah produk rusak, siklus waktu, tingkat pemakaian kapasitas, ketetapan pemakaian tenaga kerja dan bahan baku, ketetapan persediaan, jumlah persediaan yang dikembalikan, jumlah tagihan yang diragukan. 2) Proses pengembangan pegawai, contohnya pelatihan pegawai , proses pembelajaran pegawai, produktifitas dan pemberdayaan teknologi. 3) Perubahan manajemen, fleksibilitas struktur organisasi, inkubator produk-produk baru, R&D, ketepatan pemakaian teknologi. 4) Ketepatan manajemen pemasaran dan brand, kualitas produk/jasa, ISO 9000, besaran pangsa pasar, ketepatan delivery. 5) Kepuasan pelanggan. 6) Harmonisasi hubungan dengan pemegang saham, bank dan pemasok dana lainnya, ketepatan penyampaian laporan keuangan. 7) Harmonisasi hubungan dengan pemasok, pemerintah seperti deperindak, Dirjen. Pajak, asosiasi-asosiasi bisnis. 8) Harmonisasi hubungan dengan publik sevices seperti kemitraan dengan media massa dan masyarakat sekitar operasional perusahaan. 9) Sistem manajemen internal seperti ISO 14000, Tingkat pencemaran limbah, jumlah kecelakaan kerja per hari, dan 10) ROI, ROA, kualitas penjualan dan cash flow, perputaran persediaan dan piutang dagang, laba dan asset.

2. Kinerja Keuangan a.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)


Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, sehingga kemungkina bank berada dalam kondisi yang bermasalah adalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

BOPO = b.

BiayaOperasional x100% Pendapa tan Operasional

Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : CAR =

ModalBank x100% TotalATMR

dimana, ATMR adalah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

c.

Net Interest Margin (NIM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini, maka pendapatan bunga atas aktiva produktif yang


dikelola bank akan semakin meningkat sehingga kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

NIM =

d.

Pendapa tan BungaBersih x100% Aktiva Pr oduktif

Return On Asset (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba sebelum pajak) dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja perusahaan karena return yang didapat perusahaan akan semakin besar. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : ROA =

e.

LabaSebelumPajak ( EBIT ) x100% TotalAsset

Return On Equity (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : ROE =

LabaBersih x100% TotalEkuitas

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu


Penelitian Lammindo Jelita (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan PTPN menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa kebijakan penilaian tingkat kesehatan BUMN dan penerapan GCG di lingkungan BUMN ternyata memberi dampak meningkatkan angka profitabilitas dan likuiditas PTPN pada sejumlah besar PTPN, tetapi tidak meningkatkan angka rasio aktivitas dan menurunkan angka rasio solvabilitas.

Penelitian Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2008) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai variabel Pemoderasi menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa Return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005 – 2006.

Pengungkapan CSR sebagai variabel

pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSRI merupakan variabel pemoderas dalam kaitannya dengan hubungan return on asset dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi.

Penelitian Imelda Pratiwi Sibarani (2009) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Manajemen dan Penerapan Good Corporate


Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan Industri, menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa sstem pengendalian internal, audit manajemen, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan industri besar di Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan didukung pelaksanaan audit manajemen dan perusahaan juga menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, maka akan memberi pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian Akshita Arora (2011) dengan judul Relationship between Corporate Governance and Performance: An Empirical Study from India menggunakan metodologi regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa Results of the analysis suggest that corporate governance has a strong influence on performance in the Indian context. Furthermore, the results report that when boards are dominated by executive directors and frequency of board meetings is high, it enhances firm performance. The board size, institutional ownership and CEO-duality also have a strong influence on firm performance.

Iktisar tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Good

Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja dapat dilihat pada Tabel

2.3.


Tabel 2.3 Iktisar Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Lammindo Jelita (2007)

Judul Analisis Pengaruh Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan PTPN

Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2008)

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai variabel Pemoderasi

Variabel Independen: GCG, diproksikan oleh: - Kesehatan BUMN - Penerapan GCG Dependen: Kinerja Keuangan, diproksikan oleh: - Rasio likuiditas - Rasio aktivitas - Rasio solvabilitas - Rasio profitabilitas Independen: Kinerja Keuangan, diproksikan oleh: - ROA Dependen: CSR dan GCG, diproksikan oleh: - Closing Price - Total Liabilities - Inventory - Current Assets - Total Asset

Imelda Pratiwi Sibarani (2009)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Manajemen dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan Industri

Independen: Audit Manajemen dan Prinsip-prinsip GCG, diproksikan oleh: - sistem pengendalian internal - audit manajemen - penerapan prinsip GCG Dependen: Kinerja keuangan, diproksikan oleh: - kinerja finansial - kinerja non finansial

Akshita Arora

Relationship

Independen:

Hasil Penelitian Kebijakan penilaian tingkat kesehatan BUMN dan penerapan GCG di lingkungan BUMN ternyata memberi dampak meningkatkan angka profitabilitas dan likuiditas PTPN pada sejumlah besar PTPN, tetapi tidak meningkatkan angka rasio aktivitas dan menurunkan angka rasio solvabilitas. Return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005 – 2006. Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSRI merupakan variabel pemoderas dalam kaitannya dengan hubungan return on asset dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi. Sistem pengendalian internal, audit manajemen, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan industri besar di Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan didukung pelaksanaan audit manajemen dan perusahaan juga menerapkan prinsipprinsip good corporate governance, maka akan memberi pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Results of the analysis suggest


(2011)

between Corporate Governance and Performance: An Empirical Study from India

Corporate governance Dependen: Performance

that corporate governance has a strong influence on performance in the Indian context. Furthermore, the results report that when boards are dominated by executive directors and frequency of board meetings is high, it enhances firm performance. The board size, institutional ownership and CEO-duality also have a strong influence on firm performance.

Sumber: Data Peneliti Terdahulu C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 1. Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, maka peneliti membuat kerangka konseptual yang disusun dengan model pada Gambar 2.2.

Good Corporate Governance (X)

Ha

Kinerja Keuangan Perbankan: BOPO, CAR, NIM, ROA, ROE (Y)

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Sumber : Penulis, 2013 Penerapan GCG (good corporate governance) pada perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan perbankan yaitu BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional), CAR (capital adequacy ratio), NIM (net interest margin), ROA (return on assets) dan ROE (return on equity). Dengan adanya kebijakan GCG tersebut maka diharapkan pengelolaan perusahaan perbankan lebih transparan dan terbuka terhadap publik. Apabila publik dilibatkan dalam setiap kebijakan atas pengelolaan perbankan


maka diharapkan akan mendorong pengelolaan perbankan secara professional untuk memaksimalkan nilai perbankan, yang dapat dilihat dari kinerja keuangannya. 2. Hipotesis Penelitian Hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti. Jika hipotesis telah duji dan terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi sebuah teori. Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual adalah: Ha: Good Corporate governance mempunyai pengaruh signifikan terhadap BOPO, CAR, NIM, ROA dan ROE.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu

Recommend Documents