BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Corporate governance merupakan tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal

dan

Pembinaan

BUMN

No.

23/M-PM.PBUMN/2000

tentang

pengembangan praktek GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), menjelasakan bahwa GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi

Universitas Sumatera Utara

menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Menurut Krismatono dan Prita (2004), istilah Good Corporate Governance (GCG) dan Good Public Governance (GPC) pada intinya mengacu pada suatu terminologi yang sama yaitu sistem tata kelola (Governance) yang baik. Perbedaan yang tampak hanyalah kenyataan bahwa Good Public Governance sering dikaitkan dengan sistem pengelolaan sektor publik yang baik, dan Good Corporate Governance dikaitkan dengan pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan antara Good Public Governance dan Good Corporate Governance adalah pada line of accountability. Oleh karena itu boleh dikatakan prinsip-prinsip utama Good Public Governance dan Good Corporate Governance cenderung tidak jauh berbeda. Adapun istilah Good Governance sendiri sebenarnya berangkat dari penerapan Good Corporate Governance di sektor privat. Jika dirunut ke masa lampau, isu Corporate Governance (Prinsip Tata Kelola) pada dasarnya bermula dari Cadbury Committee yang memperkenalkan konsep ini melalui laporannya (Cadbury Report) pada tahun 1992. Namun sebenarnya, konsep ini bukanlah sesuatu yang baru di sejumlah negara terlebih Eropa dan Amerika. Salah satu tonggak yang dapat dinilai sebagai pemicu dari berkembangya konsep Corporate Governance ini adalah timbulnya masalah-


masalah seperti kegagalan bisnis, terbatasnya peran auditor, creative accounting pada sejumlah perusahaan publik di Inggris pada akhir tahun 1980-an. Adapun definisi Corporate Governance sendiri cukup beragam, berikut ini adalah beberapa diantaranya yang terdapat dalam buku berjudul Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan Good Corporate

Corporate Governance Perusahaan Publik di Indonesia yang

diterbitkan oleh The Indonesian Institute For Corporate Governance dalam Herwidayatmo (2000): 1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai bahwa Corporate Governance menitikberatkan pada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukkan arah dan performance suatu perusahaan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud di sini merujuk pada board of directors, manajemen dan pemegang saham. 2. Monks dan Minow memandang Corporate Governance sebagai hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. 3. The Indonesian Institute For Corporate Governance berpendapat bahwa Corporate Governance adalah proses dan sruktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengandalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) dalam Krismatono dan Prita (2004), definisi dari tata kelola korporat (corporate governance) adalah sebagai berikut:


…seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakehlder’s value) serta mengalokasikan berbagai pihak kepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, suppliers, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian corporate governance di bawah ini dikutip dari berbagai sumber : 1)

Bank Dunia (World Bank) Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para

pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 2)

OECD (Organization for Economic Cooperation dan Development) Corporate Governance merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan


perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemonitoran yang efektif. Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya Corporate Governance, maka OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah mengembangkan prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi dari masing-masing negara sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Organisazation for Ekonomic Corporation and Development (OEDC) dalam Wilson Arafat (2008). Prinsip-prinsip tersebut yaitu : a.

Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham: Kerangka yang dibangun dalm GCG harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham.Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberi suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham: Kerangka GCG harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama atas sahamsaham yang berada pada satu kelas, melarang praktek insider trading dan self dealin, dan mengharuskan anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conlilct interest). c. Peranan stakeholderyang terkait dengan perusahaan: Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stekeholder, seperti yang ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan stakeholder dalam rangka penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha. d. Keterbukaan dan Transparasi: Kerangka GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi


mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. e. Akuntabilitas dewan komisaris: Kerangka GCG harusmenjamin adanya pedoman strategis perusahaan pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pelaksanaan good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Trinanda, 2010:33) Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa GCG adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian pada para pemegang saham, kreditor dan masyarakat.

2.1.2 Manfaat Good Corporate Governance (GCG) Penerapan GCG akan mengurangi dorongan manajer untuk melakukan manipulasi. Manajer akan melaporkan kinerjanya sesuai dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan. Menurut Azhar Maksum, Guru Besar Ilmu Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (2005), manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah:


1) Mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa penerapan GCG mempengaruhi kinerja secara positif. 2) Menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Ppenerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya. 3) Meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses taambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk ekspansi. 4) Bagi para pemegang saham, dapat menaikkan nilai saham dan meningkatkan perolehan nilai deviden. Bagi negara, dapat menaikkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang berarti terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, terkhusus bagi perusahaan berbentuk perusahaan BUMN, akan meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN. 5) Meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini dapat menekan biaya (cost) yang timbul sebagai akibat tuntutan para stakeholders kepda perusahaan. 6) Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manfaat penerapan dari corporate governance juga dirumuskan oleh FGCI (Forum for Corporate Governance in Indonesia). Menurut FGCI dalam Krismatono dan Prita (2004), dengan keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan good corporate governance akan memberikan manfaat antara lain: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga pencapaian efisiensi operasional perusahaan tercapai dan meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan corporate value 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga membantu perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, dan 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan shareholders value dan deviden.


2.1.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Sebagai

lembaga

intermediasi

dan

lembaga

kepercayaan,

dalam

melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (Transparacy), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas bank (accountability), berpegang pada prudential banking practices dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (responsibility), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam penambilan keputusan (independency), serta senantiasa memperhatikan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness) Prinsip-prinsip GCG merupakan titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam mengembangkan framework bagi penerapan GCG. Menurut FCGI dalam Krismatono dan Prita (2004), prinsip-prinsip dasar GCG terdiri dari : 1) Kewajaran (Fairness) Prinsip kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan korporasi untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan asing, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) atau kebijakan yang melindungi korporasi dari perlakuan buruk. 2) Transparansi (Transparency) Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan tentang perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standard akuntansi dan best practices


yang menjamin pengungkapan, mengembangkan Management Information System (MIS) untuk menjamin pengukuran kinerja, mengembangkan Enterprise risk Management untuk memastikan risiko signifikan telah diidentifikasi dan diukur pada tingkat toleransi yang jelas. 3) Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat, mendorong seluruh organ perusahaan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban mereka masing-masing, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. 4) Responsibilitas (Responsibility) Prinsip tanggung jawab menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder, agar tujuan yang hendak dicapai dalam GCG dapat direalisasikan, yaitu mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Agustus 2002 pada pasal 3, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu : 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 2) Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku.


2.1.4 Tahap-tahap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan (Daniri, 2002). Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut (Daniri, 2002):

a. Tahapan Persiapan

Awarness Building

GCG Assesment

GCG Manual Development

Tahap ini meliputi 3 langkah utama: (1) awareness Building (2) GCG Assessment, (3) GCG Manual Building. Awareness Building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrasrtuktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. GCG manual Buliding adalah langkah berikut setelah assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dibedakan antara manual untuk organorgan perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: 1) Kebijakan GCG Perusahaan 2) Pedoman GCG bagi Organ-organ Perusahaan


3) Pedoman perilaku 4) Audit Commite Character 5) Kebijakan Disklosure dan Transparansy 6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko 7) Roadmap Implementasi.

b. Tahapan Implementasi Sosialisasi

Implementasi

Internalisasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni: (1) sosialisasi; (2) implementasi; (3) internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan. Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down appoach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tapi banar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

c. Tahap Evaluasi Independent GCG Audit

GCG Scoring/Rating


Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scorsing atas praktek GCG yang ada.

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut (Daniri, 2002): 1) Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas. 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (check and balance) 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan. 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil (fair) dan setara di antara para pemegang saham. 6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya. 2.1.5 Sistem Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance Penilaian terhadap pelaksanaan GCG di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen, yaitu: Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dijawab oleh pihak manajemen perusahaan. Aspek Self Assessment Corporate Governance yang dinilai adalah (http://fcgi.or.id. 2006:diakses pada tanggal 17 April 2013): 1)

Pelaksanaaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris


Penilaian dilakukan terhadap apakah Dewan Komisaris telah: a) Memilki jumlah, komposissi, integritas dan kompetensi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. b) Mampu bertindak dan mengambil keputusan indepeden c) Melaksanakan tanggung jawab sesuai prinsip GCG. d) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara efektif dan efisien e) Memenuhi aspek transparansi dan tidak melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku. 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Penilaian dilakukan terhadap apakah Direksi telah: a) Memiliki jumlah, komposissi, integritas dan kompetensi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. b) Mampu bertindak dan mengambil keputusan indepeden c) Melaksanakan tanggung jawab sesuai prinsip GCG. d) Menyelenggarakan Rapat Direksi secara efektif dan efisien e) Memenuhi aspek transparansi dan tidak melanggar ketentuan dan perundangan yang berlaku. 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Penilaian dilakukan terhadap apakah Komite telah: a) Memiliki komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank b) Melaksanakan tugas dengan efektif c) Membuat rekomendasi komite yang bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan komisaris d) Menyelenggarakan rapat komite-komite sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien. 4) Penanganan benturan kepentingan Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. b) Mengungkapkan setiap benturan kepentingan dalam keputusan dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. 5) Penerapan fungsi kepatuhan bank Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Melaksanakan tugas dan independensi Direktur kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan secara efektif b) Melakukan review berkala (dalam hal ini oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan) mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional c) Memiliki pedoman, sistem dan prosedur terhadap seluruh jenjang organisasi secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.


6) Penerapan fungsi Audit Intern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Melaksanakan fungsi audit intern denagn efektif dan sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan b) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. 7) Penerapan fungsi Audit Ekstern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memilki kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik yang baik b) Melaksanakan audit oleh Akuntan Publik/KAP yang independen dan telah memenuhi criteria yang ditetapkan 8) Penerapan fungsi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki manajemen yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank b) Memiliki manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat c) Memiliki manajeman yang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, sesuai denagn ketentuan kebijakan dan prosedur intern Bank d) Mengimplementasikan penerapan pengendalian intern dengan baik dan melakukan tindakan korektif bila terdapat kelemahan e) Memiliki prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapai Bank. 9) Penyediaan dana pada pihak terkait (Related Party) dan kredit berskala besar Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memillki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar b) Melakukan diversifikasi penyediaan dana secara merata c) Mengambil keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, pelaporan pelaksanaan GCG dan pelapororan internal Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media secara transparan b) Menyediakan cakupan informasi keuangan dan non-keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh c) Menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi nasabah dengan memadai


d) Menyediakan cakupan laporan pelaksanaan GCG secara lengkap, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku e) Memiliki Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank untuk menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap. 11) Rencana strategis Bank Penilaian dilakukan terhadap apakah Bank telah: a) Memiliki Rencana Bisnis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi Bank b) Menyusun Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara realistis dengan memperhatikan faktor-faktor ekternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat c) Merealisasikan rencana bisnis sesuai Rencana Bisnis Bank d) Menerapkan Low Strategic Risk Rating / Moderate to Law Strategic Risk Rating. Dari hasil pemberian skor dengan aspek yang telah ditetapkan diatas, misalnya diperoleh skor/nilai untuk setiap aspek penilaian, seperti disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Pemberian Skor/Nilai Corporate Governance Berdasarkan Aspek Penilaian Bobot (%) Peringkat Nilai No Aspek yang dinilai

1.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite 4. Penanganan benturan kepentingan 5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 6. Penerapan fungsi audit intern 7. Penerapan fungsi audit ekstern 8. Penerapan fungsi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (Related Party) dan kredit dana besar 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

(a)

(b)

(a)x(b)

10,00%

2

0,200

20,00%

2

0,400

10,00%

2

0,200

10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50%

1 2 2 1 2

0,100 0,10 0,10 0,50 0,15

7,50%

2

0,15

15,00%

1

0,15


11. Rencana strategis Bank 12. Jumlah Nilai Komposit

5,00%

2 100%

0,1 1,7

*) Bobot, Peringkat dan Nilai dalam keadaan sebenarnya diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) - Sumber: Laporan CGPI, 2011 Setelah keseluruhan tahapan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) selesai, maka hasil yang diperoleh dibahas dalam forum panel ahli untuk menentukan hasil riset dan pemeringkatan CGPI. Pemeringkatan didesain menjadi lima kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan Good Corporate Governance seperti terlihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pemeringkatan CGPI Berdasarkan Penerapan GCG Tingkat / Nilai Pemeringkatan Komposit

Predikat Komposit

Nilai Komposit < 1,5

Sangat Baik

1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5

Baik

2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5

Cukup Baik

3,5 ≤ Nilai Komposit < 4

Kurang Baik

4,5 ≤ Nilai Komposit < 5 Sumber : Laporan CGPI, 2011

Tidak Baik

Nilai komposit adalah jumlah bobot hasil penilaian atas unsur-unsur mengenai GCG (good corporate governance).


2.1.6 Mekanisme Corporate Governance Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control, pengawasan, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mngawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi (Arifin, 2005). Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, pertama berupa internal mechanisms (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikian manajerial, dan kompensasi eksekutif. Kedua, eksternal mechanisms (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing (Barnhart dan Rosernstein, 1998). Menurut Surya dan Yustiavananda (2006) dalam Agoes dan Ardana (2009), adanya organ-organ perusahaan (dewan komisaris dan direksi) merupakan bukti pengaplikasian prinsip good corporate governance dalam tataran yang minimal. Paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit. 2.1.6.1 Dewan Komisaris Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan


komisaris. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri walaupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komita yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektivitas praktek pengelolaan korporasi yang baik yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian (Antonia, 2008). Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan telah ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006). Berdasarkan The National Committee on Corporate Governance (2000) dalam Siswantaya (2007) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Diantaranya adalah fungsi dewan komisaris untuk mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi. Kedua, dewan komisaris berfungsi untuk memberikan saran kepada direksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka anggota dewan komisaris merupakan seorang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP –315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07 – 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan


komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial.

2.1.6.2 Dewan Direksi Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006, dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola persahaan. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut (Solihin, 2009): a.

Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.

b.

Manajemen resiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen resiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.

c.

Pengendalian interjal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendaslian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.

d.

Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.

e.

Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota direksi

diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam


RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas risalah saham yang dimilikinya (Agoes dan Ananda, 2009).

2.1.6.3 Komite Audit Keberadaan komite audit diperusahaan sudah menjadi kewajiban. Seperti dalam pasal 70 Undang-Undang No. 17 tahun 2003, disebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membentuk komisaris dan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek,perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh


Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

2.1.7

Nilai Perusahaan Nilai perusahaan adalah merupakan suatu tingkatan prestasi perusahaan itu

sendiri atas pendapatan laba perusahan sehingga dapat ,megembangan perusahaan nya ke level yang lebih tinggi lagi atau berkembang sehingga menjadi acuan suatu nilai perusahaan tersebut baik dari segi struktur modal seperti saham
perusahaan

diciptakan

oleh

perusahaan melalui kegiatan perusahaan dari waktu ke waktu agar mencapai nilai perusahaan yang maksimum di atas nilai buku. Myers (1997) mengemukakan konsep nilai perusahaan sebagai kombinasi aktiva yang dimiliki dan opsi investasi di masa yang akan datang. Alfredo (2011) menjelaskan bahwa nilai perusahaan (enterprise value/firm value) merupakan konsep

penting bagi investor,karena merupakan indikator bagi pasar dalam

menilai perusahaan secara keseluruhan. Kusumadilaga (2010) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.


Beberapa variabel kuantitatif yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan sebagai berikut: 1)

Nilai Buku Nilai buku per lembar saham (BVS) digunakan untuk mengukur nilai

shareholders equity atas setiap saham, dan besarnya nilai BVS dihitung dengan cara membagi total shareholders equity dengan jumlah saham yang beredar. Adapun komponen dari shareholders equity yaitu agio saham (paidup capital in excess of par value) dan laba ditahan. 2)

Nilai Appraisal Nilai appraisal suatu perusahaan dapat diperoleh dari perusahaan appraisal

independent. Teknik yang digunakan oleh perusahaan appraisal sangat beragam, bagaimanapun nilai ini sering dihubungkan dengan biaya penempatan. Metode analisis ini sering tidak mencukupi dengan

penempatan. Metode analisis ini

sering tidak mencukupi dengan sendirinya karena nilai aktiva individual mempunyai hubungan yang kecil dengan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam kegunaan dalam menghasilkan earnings dan kemudian nilai going concern dari suatu perusahaan. Bagaimanapun nilai appraisal dari suatu perusahaan akan bermanfaat sewaktu digunakan dalam penghubungan dengan metode penilaian yang lain. Nilai appraisal juga akan berguna dalam situasi tertentu seperti dalam perusahaan keuangan, perusahaan sumber daya alam atau bagi suatu organisasi yang beroperasi dalam keadaan rugi. Kegunaan dari nilai appraisal akan menghasilkan beberapa keuntungan. Nilai perusahaan yang berdasarkan appraiser independent juga akan menghasilkan pengurangan good-


will dengan meningkatkan harga aktiva perusahaan yang telah dikenal. Good-will dihasilkan sewaktu nilai pembelian suatu perusahaan melebihi nilai buku dari aktivanya. 3)

Nilai Pasar Saham Nilai pasar saham sebagaimana dinyatakan dalam kuotasi pasar modal

adalah pendekatan lain untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas utama dan secara luas diperdagangkan, sebuah nilai pendekatan dapat dibangun berdasarkan nilai pasar. Pendekatan nilai pasar adalah salah satu yang paling sering dipergunakan dalam menilai perusahaan besar. Bagaimanapun nilai ini dapat berubah secara cepat. Faktor analisis berkompetisi dengan pengaruh spekulatif murni dan berhubungan dengan sentimen masyarakat dan keputusan pribadi. 4)

Nilai “Chop-Shop” Pendekatan “Chop-Shop” untuk valuasi pertama kali diperkenalkan oleh

Dean Lebaron dan Lawrence Speidell of Batterymarch Financial Management. Secara khusus, ia menekankan untuk mengidentifikasi perusahaan multi industry yang dibawah nilai akan bernilai lebih apabila dipisahkan menjadi bagian-bagian. Pendekatan ini mengkonseptualisasikan praktik penekanan untuk membeli aktiva di bawah harga penempatan mereka. 5)

Nilai Arus Kas Pendekatan

arus

kas

untuk

penilaian

dimaksudkan

agar

dapat

mengestimasi arus kas bersih yang tersedia untuk perusahaan yang menawarkan sebagai hasil merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus kas ini kemudian akan


ditentukan dan akan menjadi jumlah maksimum yang harus dibayar oleh perusahaan yang ditargetkan. Pembayaran awal kemudian dapat dikurangi untuk menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Menurut Brigham dan Houston (2001) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian market value, terdiri dari pendekatan price earning ratio (PER), price book value ratio (PBVR), market book ratio (MBR), deviden yield ratio, dan deviden payout ratio (DPR). Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV. Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau price book value (PBV), menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut tentunya memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Sartono, 2008), secara sederhana menyatakan bahwa price to book value (PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut (Robert, 1997):


Ps PBV = BVS Ps merupakan harga pasar saham dan BVS merupakan nilai buku per lembar saham (book value per share). BVS digunakan untuk mengukur nilai shareholders equity atas setiap saham, dan besarnya nilai BVS dihitung dengan cara membagi total shareholders equity dengan jumlah saham yang beredar. PBV mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut : 1)

Nilai buku mempunyai ukuran intutif yang relatif stabil yang dapat diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya dengan metode discounted cash flow dapat menggunakan price book value sebagai perbandingan

2)

Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan yang sama sebagai petunjuk adanya under atau overvaluation

3)

Perusahaan-perusahaan dengan earning negatif, yang tidak bisa dinilai dengan menggunakan price earning ratio (PER) dapat dievaluasi menggunakan price book value ratio (PBV).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian Lammindo Jelita (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan PTPN menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa kebijakan penilaian tingkat


kesehatan BUMN dan penerapan GCG di lingkungan BUMN ternyata memberi dampak meningkatkan angka profitabilitas dan likuiditas PTPN pada sejumlah besar PTPN, tetapi tidak meningkatkan angka rasio aktivitas dan menurunkan angka rasio solvabilitas.

Penelitian Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2008) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai variabel Pemoderasi menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa Return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005 – 2006.

Pengungkapan CSR sebagai variabel

pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSRI merupakan variabel pemoderas dalam kaitannya dengan hubungan return on asset dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi.

Penelitian Imelda Pratiwi Sibarani (2009) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Manajemen dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan Industri, menggunakan metodologi regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa sstem pengendalian internal, audit manajemen, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate


governance memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan industri besar di Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan didukung pelaksanaan audit manajemen dan perusahaan juga menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, maka akan memberi pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Akshita Arora (2011) dengan judul Relationship between Corporate Governance and Performance: An Empirical Study from India menggunakan metodologi regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa Results of the analysis suggest that corporate governance has a strong influence on performance in the Indian context. Furthermore, the results report that when boards are dominated by executive directors and frequency of board meetings is high, it enhances firm performance. The board size, institutional ownership and CEO-duality also have a strong influence on firm performance. Iktisar tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Good

Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja dapat dilihat pada Tabel

2.3.

Tabel 2.3 Iktisar Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Lammindo Jelita (2007)

Judul Analisis Pengaruh Kebijakan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan PTPN

Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2008)

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan

Variabel Independen: GCG, diproksikan oleh: - Kesehatan BUMN - Penerapan GCG Dependen: Kinerja Keuangan, diproksikan oleh: - Rasio likuiditas - Rasio aktivitas - Rasio solvabilitas - Rasio profitabilitas Independen: Kinerja Keuangan, diproksikan oleh: - ROA

Hasil Penelitian Kebijakan penilaian tingkat kesehatan BUMN dan penerapan GCG di lingkungan BUMN ternyata memberi dampak meningkatkan angka profitabilitas dan likuiditas PTPN pada sejumlah besar PTPN, tetapi tidak meningkatkan angka rasio aktivitas dan menurunkan angka rasio solvabilitas. Return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama


Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai variabel Pemoderasi

Dependen: CSR dan GCG, diproksikan oleh: - Closing Price - Total Liabilities - Inventory - Current Assets - Total Asset

Imelda Pratiwi Sibarani (2009)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Manajemen dan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan Industri

Independen: Audit Manajemen dan Prinsip-prinsip GCG, diproksikan oleh: - sistem pengendalian internal - audit manajemen - penerapan prinsip GCG Dependen: Kinerja keuangan, diproksikan oleh: - kinerja finansial - kinerja non finansial

Akshita Arora (2011)

Relationship between Corporate Governance and Performance: An Empirical Study from India

Independen: Corporate governance Dependen: Performance

tahun 2005 – 2006. Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSRI merupakan variabel pemoderas kaitannya dengan dalam hubungan return on asset dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti terhadap berpengaruh hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi. Sistem pengendalian internal, audit manajemen, dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan industri besar di Palembang. Hasil penelitian ini jika menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan perusahaan didukung pelaksanaan audit manajemen dan perusahaan juga menerapkan prinsipprinsip good corporate governance, maka akan memberi pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Results of the analysis suggest that corporate governance has a strong influence on performance in the Indian context. Furthermore, the results report that when boards are dominated by executive directors and frequency of board meetings is high, it enhances firm performance. The board size, institutional ownership and CEO-duality also have a strong influence on firm performance.

Sumber: Data Peneliti Terdahulu


2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 2.3.1 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesa dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara operasional variabel yang diteliti, menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti dan mampu membedakan nilai variabel pada berbagai populasi yang berbeda.

Kerangka

konseptual penelitian ini seperti pada gambar berikut:

Ukuran Dewan Komisaris (X1)

Ukuran Dewan Direksi (X2)

Nilai Perusahaan (Y)

Ukuran Komite Audit (X3)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 1.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang

tertentu juga dapat memberikan nasihat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris memiliki mekanisme internal utama utama mengontrol perilaku opotunistik manajemen


sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen, 1996) dalam Darwis (2009). Dari kedua fungsi dewan tersebut, terlihat bahwa jumlah komisaris berpengaruh terhadap nilai/kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa dewan komisaris secara positif signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Isshaag (2009) menunjukkan bahwa ada

hubungan yang siginifikan positif antara board size dengan nilai perusahaan. Penelitian yang sejalan yaitu penelitian oleh Carter et.al. (2003) dalam Susanti (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola dengan dewan, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan akan dapat memberikan nilai keuangan yang lebih baik dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Susanti (2010) menyimpulkan bahwa board size atau jumlah dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari hubungan tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah board size (ukuran dewan direksi) yang meningkat disesuaikand dengan kondisi perusahaan, berarti pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi semakin baik, sehingga kinerja perusahaan dan nilai perusahaan juga akan ikut meningkat. 3.

Pengaruh Komite Audit dengan Nilai Perusahaan Rustiarni (2010) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara

komite audit dengan nilai perusahaan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan kepada pihak-pihak

yang

berkepentingan

dapat

dipercaya

sehingga

membantu

peningkatan nilai perusahaan dimata investor.


2.3.2

Hipotesis Penelitian Hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang

diteliti. Jika hipotesis telah duji dan terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi sebuah teori. Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual adalah: H1: Secara parsial terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit dengan nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. H2: Secara kumulatif terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit dengan nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu

Recommend Documents