Modul ke:
Fakultas
PASCA
Program Studi
MANAGEMENT www.mercubuana.ac.id
Business Ethic & Good Governance Ethical Decision Making: Employer Responsibilitis and Employee Rights Introduction Ethical Issues in Workplace : The Current Environment Defining the Parameters of the Employment Relationship Global Applications : The Global Workforce and Global Challenges Rights and Responsibilities in Complict: Discrimination, Diversity, and Affirmative Action Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSi
due process • (hak untuk memperoleh proses pengadilan yang wajar) merupakan hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks legal, due process mengacu pada proses yang harus diikuti oleh polisi dan pengadilan dalam menjalankan wewenangnya kepada warga negara. Hanya ada sedikit perdebatan bahwa negara, melalui polisis dan pengadilan, memmiliki wewenang untuk menghukum warga negaranya. Wewenang ini menciptakan masyarakat yang aman dan tertib di mana kita semua dapat hidup, bekerja, dan menjalankan bisnis. Akan tetapi, wewenang itu bukan berarti tak terbatas; wewenang ini hanya dapat diberlakukan dengan cara dan kondisi tertentu.
• Due Process di tempat kerja mengakui wewenang pemberi kerja terhadap karyawannya. Pemberi kerja dapat memberitahu karyawan apa yang harus mereka lakukan dan kapan serta bagaimana melakukannya. Pemberi kerja dapat melaksanakan kendali seperti itu karena pemberi kerja memiliki kemampuan untuk medisiplinkan atau memecat seorang karyawan yang tidak patuh terhadap wewenangnnya. Karena besarnya nilai pekerjaan bagi kebanyakan orang, ancaman kehilangan pekerjaan merupakan motivasi yang sangat besar untuk mematuhi pemberi kerja. Namun, keadilan dasar – diimplementasikan melalui due process – menuntut agar kekuasaan ini digunakan secara adil. Definisi dari keadilan dasarlah yang tetap menjadi tantangan.
employment at will (EAW) • berpendapat bahwa, jika tidak ada kesepakatan kontraktual tertentu atau kewajiban hukum lainnya yang merinci masa kerja atau kondisi pekerjaan, semua karyawan dipekerjakan ‘sesuai keinginannya (at will). Ini berarti, kecual ada sebuah perjanjuian merinci sebaliknya, perusahaan bebas untuk menghentikan seorang karyawan kapanpun dan untuk alasan apa pun. Dengan cara yang sama, seorang pekerja dapat memilih untuk meninggalkan pekerjaannya kapanpun untuk alasan apapun, tanpa pemberitahuan, sehingga kebebasan ini secara teoritis berlaku untuk kedua belah pihak.
Pengecualian atas Doktrin EAW: • Itikad yang buruk, pemberhentian yang bersifat pembalasan dendam yang melanggar kebijakan publik. • Pemberhentian karena melanggar implied covenant of good faith and fair dealing (asumsi dasar bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian akan melakukan kesepakatan dengan itikad baik dan jujur). • Pemberhentian karena melanggar beberapa persyaratan tersirat dalam kontrak, seperti hal-hal yang terdapat dalam buku pedoman karyawan (dalam jurisdiksi tertentu). • Pemberhentian karena melanggar doktrin promissory estoppel (di mana secara rasional karyawan bergantung pada janji pemeberi kerja, atas kerugian yang dialami karyawan). • Ppengecualian-pengecualian lainnya seperti yang ditentukan di dalam Undang-Undang (seperti the Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN)).
Perampingan • Merupakan salah satu isu yang paling emosional bagi para karyawan dan pengambil keputusan, terutama jika hal ini menyangkut keputusan membuat PHK besar-besaran ketika perusahaan mengambil keputusan untuk ‘merampingkan’ (downsize). Pemberhentian karyawan, tidak serta merta merupakan suatu keputusan yang tidak etis. Namun keputusan itu sendiri menimbulkan kesulitan etis karena tersedianya alternatif-alternatif lain bagi perusahaan yang sedang berada kesuliatan finansial. • faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menjalankan proses perampingan tersebut: perencanaan, penetapan waktu, pemberitahuan, dampak (baik bagi karyawan yang diberhentikan maupun yang tetap bekerja), dan persepsi para stakeholder.
beberapa hal yang perlu diperhatikan 1. Keputusan terkait perampingan sebaiknya diambil oleh sebuah kelompok representatif sehingga kepentingan dari seluruh stakeholder dapat dipertimbangkan dan untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka yang terkena dampaknya 2. Fakta-fakta harus dikumpulkan dan isu-isu hru ditetapkan. 3. Mengenai pemberitahuan, harus diingiat bahwa karyawan seharusnya tetap diberitahukan mengenai kondisi bisnis, kebutuhan untuk melakukan perampingan. Dan pemberitahuan mengenai niat untuk merampingkan diberitahu segera setelah kebutuhan itu ditetapkan, dan membiarkan mereka yang terkena dampaknya mengetahui siapa saja yang akan diberhentikan segera setelah daftar di buat, sehingga hal ini menghindari adanya kejutan, ataupun dampak buruk dari ketidakpastian dan gosip mengenai hal tsb. 4. Menyebutkan setiap pilihan yang mungkin ada terkait dengan upaya perampingan dan untuk membuat daftar mengenai dampak dari setiap pilihan terhadap setiap kelompok stakeholder.
Kesehatan dan Keselamatan • Kesehatan dan keselamatan memiliki nilai instrumental yang sangat tinggi karena sebagian dari nilai ini berasal dari fakta bahwa kita menggunakannya untuk meraih hal-hal lain yang berharga. Dengan demikian, asuransi memberikan kompensasi bagi karyawan yang mengalami cedera dengan membayarkan upahnya yang hilang sebagai akibat dari keidakmampuannya untuk bekerja. • Selain itu, kesehatan dan keselamatan juga memiliki nilai instrinsik
Tantangan atas Pendekatan Risiko yang Dapat diterima terhadap Kesehatan dan Keselamatan: • Memperlakukan karyawan secara tidak hormat dengan mengabaikan masukannya sebagai stakeholdder. • Mengabikan hak deontologis dasar seorang karyawan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. • Mengasumsikan bahwa risiko di tempat kerja dan tipe risiko lain ekuivalen meski sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. • Penempatan insentif yang tidak tepat karena risiko yang dihadapi di temapt kerja dapat dikendalikan oleh pihak lain yang mungkin mendapatkan manfaat dengan tidak mengurangi risiko tersebut.
Tantangan dalam Pendekatan Pasar Bebas pada Kesehatan dan Keselamatan: • Pasar tenaga kerja tidak memiliki persaingan yang sempurna dan bebas. • Karyawan jarang sekali memilki inforrmasi lengkap yang disyaratkan pasar. •
Hak hak karyawan harus dipenuhi oleh perusahaan, karyawan diberikan: • Pengakuan harkat dan martabat sebagai manusia. • Keadilan sistem imbalan, setara dengan perusahaan lain sejenis. • Promosi, motivasi pemberian tugas. • Kesempatan partisipasi pengambilan keputusan tugas pekerjaannya. • Supervisi profesional. • Keamanan, kesehatan lingkungan kerja. • Peningkatan mutu hidup karyawan. • Penyediaan pendidikan dan pelatihan.
Terima Kasih
