Modul ke:
Bussiness Ethic and Corporate Governance
Regulatory framework, rules and enforcement 1.Good Corporate Governance 2. The “Coomply or explain “ approach 3.Implementation and enforcement of corporate governance rules Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Master Management http://www.mercubuana.ac.id
DR.H. Triyanto Ir. MBA
Regulatory Framework , rules and enforcement Bussiness Ethic & Good Corporate Governance Good Corporate Governance
TATA KELOLA KORPORAT YANG BAIK
APA ITU KORPORASI
Corporation is a legal entity that exists independently of its owners Owners are called shareholders Three types: Private Public crown Korporasi adalah suatu yang disahkan dan diciptakan oleh atau di bawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang dapat dalam bentuk orang tunggal atau seorang pengganti, pejabat kantor tertentu, biasanya terdiri dari suatu asosiasi dengan banyak individu. Dalam pandangan kita, korporasi adalah mekanisme yang memungkinkan berbagai pihak yang berbeda untuk bersama-sama menggabungkan modal, keahlian dan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan bersama secara maksimal. Investor bisa berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan perusahaan tanpa turut bertanggungjawab (mengambil peran langsung) terhadap operasional perusahaan. Manajemenlah yang memungkinkan hal itu, investor hanya menyediakan modal (menanam saham).
Good Board practices
Control Environment
Transparent disclosure
Well-defined shareholder rights
Board commitment
Dalam Arti Sempit, corporate governance adalah pengaturan hubungan yang baik antara: Dewan Direksi Dewan Komisaris Manajemen Puncak Shareholders Dalam menentukan arah dan performa perusahaan
Definisi
CORPORATE GOVERNAN
Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan/stakeholders lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan
Good Corporate Governance Yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) Menrut Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalilkan perusahan agar mencapai keseimbangan anatara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umunya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengetahuan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.
Perspektif Luas (Perspektif Stakeholder) “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)”
Perspektif Sempit (Perspektif Shareholder) “Struktur dimana manajer pada berbagai tingkat organisasi dikendalikan melalui dewan direksi, struktur yang berkaitan, insentif eksekutif dan skema lainnya”
Sistem tata kelola korporat terdiri dari: (1) Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, dan stakeholders yang lain (menjelaskan hak dan kewajiban pihak tersebut) (2) Berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan tersebut
Perspective masalah
Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalahakuntabilitas dan tanggung jawab/ mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan
Sampai saat ini para ahli tetap menghadapi kesulitan dalam mendefinisikan GCG yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Tidak terbentuknya definisi yang akomodatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan GCG disebabkan karena cakupan GCG yang lintas sektoral. Definisi CGC menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check and balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.
Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan. Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.
Contemporary corporate governance started in 1992 with the Cadbury report in the UK Cadbury was the result of several high profile company collapses is concerned primarily with protecting weak and widely dispersed shareholders against selfinterested Directors and managers
Shareholders – those that own the company Directors – Guardians of the Company’s assets for the Shareholders Managers who use the Company’s assets
Primarily concerned with public listed companies i.e. those listed on a Stock Exchange Focused on preventing corporate collapses such as Enron, Polly Peck and the Maxwell companies
What relevance does it have to Africa where there are few public listed companies Most companies are non-listed, private family owned businesses where the shareholders and the managers are often the same people
Gae Governance 1-Tier (Continental) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dewan Komisaris
Supervisi/ Pengawasan
Sumber : FCGI (2004)
(Anglo Saxon) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Dewan Direksi Dewan Direksi
Eksekutif
Non Eksekutif
Dewan Komisaris
Aset
Pemegang Saham
Utang
Kreditur
Managemen
Ekuitas 20
Regulatory Framework , rules and enforcement Bussiness Ethic & Good Corporate Governance The “ comply or explain “ approach
Mematuhi atau menjelaskan adalah pendekatan regulasi yang digunakan di Inggris, Jerman, Belanda dan negara-negara lain di bidang tata kelola perusahaan dan pengawasan keuangan. Daripada berangkat mengikat hukum, regulator pemerintah (di Inggris, Dewan Pelaporan Keuangan, di Jerman, di bawah Aktiengesetz) ditetapkan kode, yang terdaftar perusahaan dapat baik mematuhi, atau jika mereka tidak mematuhi, menjelaskan secara terbuka mengapa mereka Jangan. Inggris Kode Tata Kelola Perusahaan, Jerman Kode Tata Kelola Perusahaan (atau Deutscher Corporate Governance Kodex) dan Tata Kelola Perusahaan Belanda Code 'Kode Tabaksblat' (nl: Kode-Tabaksblat) menggunakan pendekatan ini dalam menetapkan standar minimum untuk perusahaan di komite audit mereka, remunerasi komite dan rekomendasi bagi perusahaan seberapa baik harus membagi otoritas pada papan mereka. Tujuan dari "mematuhi atau menjelaskan" adalah "membiarkan pasar menentukan" apakah satu set standar yang sesuai untuk masing-masing perusahaan. Sejak perusahaan dapat menyimpang dari standar, pendekatan ini menolak pandangan bahwa "satu ukuran cocok untuk semua", tetapi karena persyaratan pengungkapan penjelasan kepada investor pasar, mengantisipasi bahwa jika investor tidak menerima penjelasan perusahaan, maka investor akan menjual saham mereka, sehingga menimbulkan "sanksi pasar", bukan satu hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan setelah rekomendasi dari Laporan Cadbury 1992.
MENURUT OECD ( The Organization for Economic Cooperation and Development) Landasan Hukum yang diperlukan untuk menjamin
penerapan GCG secara efektif Hak Pemegang Saham dan fungsi pokok Kepemilikan Perusahaan Perlakuan Adil terhadap para pemegang saham Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance Prinsip Pengungkapan informasi perusahaan secara transparan Tanggung jawab Dewan Pengurus
MENURUT ASX( Australian Stock Exchange) ASX Corporate Governance Council menciptakan 10 prinsip GCG yaitu: Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan Direksi Menyusun struktur organisasi Direksi Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggung jawabkan Menjaga integritas laporan keuangan
Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang Menghormati hak dan kepentingan paara pemegang saham Menyadari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara profesional Mendorong peningkatan kinerja direksi dan manajemen perusahaan
Menjamin pemberian balas jada pimpinan dan karyawan perusahaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan Memahami hak dan kepentingan stakeholders yang sah.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan
Asas GCG adalah
Transparansi
(Transparency) Akuntabilitas (Accountability) Responsibilitas (Responsibility) Independensi (Independency) Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness)
PRINSIP DASAR Untuk
menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan
PRINSIP DASAR Perusahaan
harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN Perusahaan
harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya
PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN
Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sitem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan
PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN Prinsip
keterbukaan yang dianut oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan, rahasia jabatan, dan hakhak pribadi.
PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN Kebijakan
perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan
Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Perusahaan harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate value), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system)
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of Conduct) yang telah disepakati
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terperlihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen
Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws)
Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat dintervensi oleh pihak lain
Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya donimasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif
Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan , tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya
Code of Corporate and Business Conduct Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan (corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.
Regulatory Framework , rules and enforcement Bussiness Ethic & Good Corporate Governance Implementation and enforcement of corporate governance rules
Merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner). Agen menguasai informasi, principal memiliki kekuasaan
Manajemen vs komisaris/pemilik/pemegang saham Menimbulkan agency cost/biaya keagenan: 1. Biaya monitoring oleh principal 2. Residual loss, penurunan tingkat kesejahteraan principal ataupun agen 3. Bonding cost, biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal
Theory Agency Teori agensi berawal dengan adanya penekanan pada kontrak sukarela yang timbul di antara berbagai pihak organisasi sebagai suatu solusi yang efisien terhadap konflik kepentingan tersebut. Teori ini berubah menjadi suatu pandangan atas perusahaan sebagai suatu penghubung (nexus) kontrak (Jensen dan Macklin). Principal: mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, sehingga principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama antara kedua pihak. Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya.
Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dengan manajer perusahaan. Dimana antara agent dan principal ingin memaksimumkan utility masing-masing dengan informasi yang dimiliki. Agent: memiliki informasi yang lebih banyak (full of information) dibanding dengan principal di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya asimetry information. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan utility bagi dirinya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.
Implementasi GCG dan implikasinya Banyak faktor-faktor yang membuat penerapan Good Corporate Governance di negara Singapura, Malaysia dan Indonesia berbeda (www.acgaasia.org) diantara lainnya : 1. Enforcement 2. Political and Regulatory Environment 3. Corporate Governance Rules and Practices 4. IGAAP (Accounting & Auditing) 5. Corporate Governance Cultu Reputasi pengatur sekuritas (pemerintah) di Indonesia tidak terlihat memiliki semangat atau konsisten terhadap menegakkan tata kelola 42 perusahaan dan peraturan karena masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti pedoman tata kelola perusahaan yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dikarenakan sifat pedoman masih sukarela tanpa adanya kewajiban perlu ada tata kelola perusahaan yang baik atau tidak untuk perusahaan. Karena pemerintah belum mewajibkan hal ini maka perusahaan perbankan masih melakukan tata kelola perusahaan yang baik semata-mata hanya agar tidak dipermasalahkan saja. Bagi beberapa perusahaan masih ditolak dan dianggap hanya sebagai penambah pekerjaan, menambah birokrasi dan dan memangkas penghasilan tambahan. D
Di Malaysia, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturanaturan yang mendukung tata kelola perusahaan agar perusahaan lebih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang 44 telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela akan tetapi perlu adanya penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan. Dimana bursa Malaysia dapat memberikan hukuman kepada perusahaan jika tidak menerapkan tata kelola perusahaan. Di Malaysia berdasarkan peraturan dari Securities Comission of Malaysia (SCM) yaitu Securities Commission Act 1993 pada chapter 6 tentang “Inspection and Inquiry” bahwa perusahaan harus selalu siap baik dengan adanya pemberitahuan ataupun dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu bahwa perusahaan dapat dilakukan pemeriksaaan dan penyidikan.
Di Singapura, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturanaturan yang mendukung tata kelola perusahaan agar perusahaan lebih menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela akan tetapi perlu adanya penjelasan lebih lanjut secara rinci atas 46 penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan serta penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan. Di Singapura berdasarkan peraturan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) Act part IV Powers, Duties, Functions of Authority dimana Monetary Authority of Singapore (MAS) dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan dan dapat memberikan sanksi jika perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan serta tidak mau dilakukan pemeriksaaan terhadap perusahaannya.
Enforcement di Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan Enforcement di Malaysia dan Singapura. Pemerintah di Indonesia masih kurang semangat dalam menerapkan tata kelola perusahaan karena pedoman di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada kewajiban untuk perusahaan perbankan di Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan. Catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan dan penegakan hukum di negara Indonesia masih kurang berhasil terutama untuk kasuskasus atas manipulasi pasar dan insider trading. Sehingga Singapura merupakan negara yang Enforcement paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara
Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang jelas dalam mendukung reformasi tata kelola perusahaan dimana pemerintah mulai mendukung adanya tata kelola perusahaan melalui munculnya banyak peraturanperaturan seperti kode tata kelola perusahaan sebagai pedoman perusahaan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK untuk mulai menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan dengan cara mulai melaporkan tata kelola perusahaan mereka di laporan tahunan perusahaan walaupun belum bersifat wajib akan tetapi seiring dengan berkembangnya jaman maka laporan tata kelola perusahaan perlu ada di laporan tahunan perusahaan. Pemerintah Malaysia juga memiliki kebijakan yang jelas dalam mendukung reformasi tata kelola perusahaan dimana pemerintah sudah menerapkan tata kelola perusahaan yang diambil dari The Malaysian Code of Good Corporate Governance sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Dimana prinsip dan praktik perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan perlu diterangkan denngan alasan secara jelas. B
Pemerintah Singapura juga mendukung reformasi tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan Singapura dimana laporan tata kelola 55 perusahaan lebih diwajibkan di laporan tahunan perusahaan. Perusahaan wajib mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dengan referensi khusus dan menjelaskan perbedaan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Monetary Authority of Singapore (MAS) yang merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintahan Singapura guna mengatur peraturanperaturan yang terkait dengan keuangan. Setiap pemerintah atau komisi sekuritas di negara masingmasing akan selalu berusaha untuk mengubah atau memperbaiki peraturan
untuk di negara sendiri tak terkecuali di peraturan tentang keuangan. Di lingkungan bisnis sekarang tata kelola perusahaan merupakan suatu hal yang penting sehingga pemerintah dan komisi sekuritas pasti secara aktif meninjau dan memperbaiki undangundang yang sudah ada menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Begitu juga dengan Singapura dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) selalu aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang sekuritas agar lebih baik. Di Singapore Exchange (SGX) juga perusahaan ditinjau agar perkembangan tata kelola perusahaan tetap dilaksanakan dan tidak menyimpang dari penerapan tata kelola perusahaan yang seharusnya dilakukan. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan IOSCO MultiLateral Memorandum of Understanding yang merupakan perjanjian dimana para komisi sekuritas dari berbagai negara 56 yang telah ikut serta dalam perjanjian ini akan saling membantu dalam pengembangan pasar sekuritas di negara mereka dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari negara anggota lain yang telah bergabung ke dalam International Organization of Securities Commissions (IOSCO) sehingga akan memudahkan dalam mengambil langkah pengembangan untuk pasar sekuritas. Singapura ikut serta menjadi anggota dan menandatangani perjanjian. Singapore Exchange (SGX) juga mudah
Political and Regulatory di Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan Political and Regulatory Malaysia terutama dengan Singapura. Pengatur di negara masing-masing berdiri dari pemerintah, hanya Indonesia yang tidak menjadi anggota dari IOSCO dimana Malaysia dan Singapura sudah menjadi anggota IOSCO dan dapat dengan mudah berbagi informasi. Database di bursa efek Indonesia masih kurang dibandingkan dengan bursa efek di Malaysia dan Singapura yang mengarsip data sampai 4-5 tahun.
Terima Kasih DR. H. Triyanto Ir. MBA
