MASALAH KORUPSI DI INDONESIA GOOD PUBLIC GOVERNANCE

MASALAH KORUPSI DI INDONESIA GOOD PUBLIC GOVERNANCE

KELOMPOK III Barli Zainul Mivthahul Rahma Rafid Prentha Tety Andriani

KELAS CORPORATE GOVERNANCE FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI UNIVERSITAS INDONESIA

Masalah korupsi..., Barli Zainul et.al, FE UI, 2013

Statement Of Authorship “Saya/kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas terlampir adalah mengutip dari beberapa website terutama pada website milik PT. Garuda Indonesia. Materi ini tidak/belum disajikan/digunakan sebai bahan untuk makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami menyatakan menggunakannya. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme”

Mata Ajaran

: Tata Kelola Perusahaan

Judul Makalah/Tugas

: Masalah Korupsi di Indonedia

Tanggal

: 13 Juni 2013

Dosen

: Ratna Wardani / Yan Rahadian

Nama

NPM

1. Barli Zainul

1006811015

2. Mivthahul Rahma

1006813550

3. Rafid Prentha

0906608701

4. Tety Andriani

0906608973

Tanda Tangan


Batasan – Batasan Empiris Baru Dalam Memerangi Korupsi dan Meningkatkan Pemerintahan Apakah permasalahannya? Pemerintah dan korupsi adalah sesuatu yang cukup sering kita dengar saat ini. Namun, kedua hal tersebut sering kali tidak didefinisikan, diantara tulisan panjang dan pendek dalam suatu bukti empiris. Apa yang hilang adalah sebuah strategi yang jelas dalam memerangi korupsi atau meningkatkan pemerintahan. Kita harus mengakui diawal bahwa kita masih kekurangan banyak jawaban dalam hal bidang yang komplek ini, tapi bukti empiris baru-baru ini dan pelajaran yang muncul atas sebuah kesuksesan dan kegagalan memberikan beberapa pandangan. Mendefinisikan permasalahan Apakah korupsi dan apakah yang menyebabkannya serta konsekuensinya? Apakah pemerintahan, dan kapan bisa dikatakan baik? Strategi apa yang digunakan untuk mengurangi korupsi dan memperkuat pemerintahan? Korupsi. Korupsi biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bagaimanapun, pemerintahan merupakan konsep yang luas: kita mendefinisikannya sebagai pelaksanaan kewenangan melalui formal dan informal tradisi dan lembaga demi kebaikan bersama. Pemerintahan. Pemerintahan mencakup proses memilih, mengawasi, dan mengganti pemerintah. Termasuk didalamnya kapasitas untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang sehat dan diasumsikan untuk menghormati masyarakat. Mengurai pemerintahan. Dari kerangka ini, kita telah mengurai pemerintahan kedalam enam komponen dan mengembangkan setiap ukuran diseluruh dunia. Komponen tersebut adalah (i) suara dan akuntabilitas, dimana termasuk kemerdekaan warga dan kebebasan media, (ii) stabilitas politik; (iii) efektivitas pemerintah, dimana termasuk kualitas dari membuat kebijakan dan pemberian pelayanan publik, (iv) kualitas peraturan, (v) aturan hukum, termasuk didalamnya perlindungan atas hak milik dan peradilan yang independen, (vi) pengendalian korupsi. Merupakan suatu hal yang penting bahwa mengendalikan korupsi yang muncul merupakan salah satu dari elemen pemerintahan yang terjalin. Kita telah menganalisa ratusan indikator pemerintahan lintas negara lebih dari 160 negara dan memetakan data tersebut kedalam enam komponen pemerintahan yang telah disebutkan diatas.


Menuju klasifikasi empiris yang bermakna akun mana yang memberikan tambahan kesalahan. Kelompok analisis negara dibagi menjadi tiga kategori luas – lampu merah untuk negara dengan pengendalian korupsi yang rendah, lampu hijau untuk pemerintahan yang baik, dan lampu kuning untuk yang diantaranya. Dari analisis ini, sebanyak 40 negara muncul sebagai negara yang memiliki krisis pemerintahan tingkat akut. Bukti. Bukti menunjukan negara yang mampu, lembaga pemerintahan yang baik dan transparan dan dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dan kekayaan nasional, serta kemajuan sosial yang terukur. Negara industri yang berpengalaman seperti Bostwana, Chile, Costa Rica, Estonia, Polandia, dan Slovenia mendukung hubungan ini, seperti halnya bukti dalam 20 tahun terakhir dari ekonomi seperti Singapura dan Spanyol. Lebih lanjut, bukti menantangnya pendapat bahwa hanya negara kaya yang dapat membiayai kemewahan pemerintahan yang baik. Dilain pihak, hal tersebut menunjukan dengan kuat bahwa pemerintahan yang lebih baik membawa ke hasil pembangunan yang lebih baik. Jika Rusia mengontrol korupsi sebaik Republik Ceko, Indonesia sebaik Korea, peningkatan sekitar tiga kali pendapatan per kapita, sekaligus mengurangi tingkat kematian bayi sama besarnya dan meningkatkan melek huruf dengan sekitar dua puluh persen dalam jangka panjang. Jika Tajikistan memperoleh level negara Chili atas keefektifitasan pemerintah, perbaikan yang dihasilkan akan berjumlah dua kali lebih banyak dari yang dikatalog. Korupsi dan pemerintahan yang tidak efektif sangat merusak bagi rakyat miskin, yang secara rutin menerima beberapa pelayanan sosial, seperi kesehatan dan pendidikan, dan memiliki sedikit sumber daya untuk menyediakan suap dan hadiah yang dituntut secara rutin. Rezim korupsi sering kali lebih mempertahankan kontrak terhadap klinik kesehatan pedesaan dan sekolah; bias kebijakan yang memperburuk distribusi pendapatan dan mengalihkan sumber daya dari desa ke kota. Untuk memperoleh akses ke pelayanan public, rumah tangga miskin di Ekuador harus membelanjakan tiga kali lebih banyak atas suapnya sebagai bagian dari pendapatan mereka dan lebih tinggi dari pendapatan rumah tangga. Siapakah yang memperoleh manfaat dari suap? Bukti saat ini menunjukan bahwa sebuah perusahaan terlibat dalam suap kecil (sebagai contoh, untuk perijinan atau birokrasi) yang pada umumnya tidak menguntungkan. Tidak juga dalam komunitas bisnis maupun masyarakat secara umum. Memang, biaya korupsi untuk pengembangan bisnis secara keseluruhan besar. Korupsi besar menimbulkan masalah yang agak berbeda. Survey


terhadap perusahaan menunjukan bahwa pada ekonomi dalam transisi dari komunisme dimana korupsi besar terjadi secara lebih lazim, pertumbuhan dan bunga investasi atas perusahaan jauh lebih kecil, dan keamanan atas hak kepemilikan mengalami penurunan secara serius. Dalam waktu yang bersamaan, untuk sejumlah negara di bekas Uni Soviet, survei menemukan bahwa pembelian perusahaan, hokum parlemen, keputusan presiden dan pengaruh di bank sentral yang menguntungkan dirinya dalam jangka pendek, meskipun korupsi besar membebankan terutama merusak biaya social pada pengembangan usaha. Penyebab korupsi Berdasarkan studi empiris, penyebab korupsi merupakan hal yang baru.tapi bukti menunjukan penyebabnya adalah gejala dari kelemahan institusional yang mendalam. Korupsi meningkat dengan hak politik yang lebih sedikit dan lebih rapuh, pemilihan demokratis, badan legislatif, dan partai oposisi, dan lemahnya kemerdekaan public, dimana termasuk hak untuk bebas dan kemerdekaan media dan kebebasan perakitan dan pidato. Semakin banyak bukti berkaitan pemberdayaan masyarakat sipil dengan strategi yang efektif dalam mengatasi korupsi. Bukti survey perusahaan dari ekonomi transisi menunjukan bahwa gambaran kebijakan negara dan hukum oleh kepentingan perusahaan dengan diasosiasikan dengan kehadiran kemerdekaan public secara penuh. Bukti empiris mendunia juga menunjukan bahwa keterlibatan perempuan, apakah diukur dalam term perwakilan dalam parlemen atau hak social, sejalan dengan masyarakat public yang kuat. Devolusi, seperti desentralisasi fiskal, juga dapat membantu mengendalikan korupsi. Sebagai tambahan, bukti menunjuk secara signifikan hubungan antara korupsi dan lemahnya aturan hukum. Korupsi lebih tinggi dalam negara dengan derajat yang tinggi atas kepemilikan negara terhadap ekonomi, peraturan bisnis dan pajak yang berlebihan, penerapan arbiter dalam peraturan, dan pembatasan perdagangan. Memonopoli ekonomi cendrung mendorong lebih banyak korupsi. Profesionalitas pelayanan public, dimana termasuk pelatihan, perekrutan, dan sistem promosi, juga diasosiasikan dengan korupsi yang lebih sedikit. Bertentangan dengan pengetahuan konvensional, bukti sering kali ambigu bahwa pelayanan public yang rendah menyebabkan sikap melakukan korupsi. Sebagai contoh, agensi sektor publik warga Ekuador yang menawarkan gaji lebih baik kepada pegawai tidak memiliki pengaruh korupsi yang rendah. Kebutuhan atas strategi anti korupsi beraneka segi yang mengatasi fundamental, insentif dan pencegahan


Diberikan atas apa yang diketahui tentang penentu utama terhadap pemerintahan yang baik dan korupsi, program apakah yang akan memberikan dampak? Meningkatkan pemerintahan dibutuhkan sistem cek dan penyeimbang dalam masyarakat menahan tindakan sewenang-wenang dan pelecehan birokrat oleh politikus dan kaum birokrat, mempromosikan suara dan partisipasi oleh populasi, mengurangi insentif untuk elit perusahaan yang terlibat dalam “gambaran negara”, dan mendorong aturan hukum. Selanjutnya, penelitian tentang negara menggarisbawahi perlunya menempatkan cek and balances pada sektor korporasi elit melalui mempromosikan ekonomi pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil yang aktif. Administrasi publik berorientasi meritrocratic dan layanan adalah fitur lain yang menonjol dari strategi. Sebuah grafik sintesis strategi reformasi kunci untuk meningkatkan tata kelola dan pemberantasan korupsi termasuk dalam set angka dalam presentasi slide powerpoint pendamping. Namun bagaimana menggabungkan dan urutan reformasi ini untuk mencapai dampak terbesar pada korupsi adalah tantangan yang sangat menakutkan, seperti tugas merinci dan mengadaptasi strategi untuk masing-masing realitas negara tertentu. Misalnya, sebuah negara yang telah dikenakan gambaran negara oleh elit korporasi akan memerlukan strategi berbeda dari negara di mana sumber utama ketidakadaan berasal birokrasi ini. Detail dan prioritas dalam beraneka strategi akan berbeda dari satu negara dengan negara lain Entri dan persaingan. Strategi untuk memberantas korupsi harus melibatkan peningkatan masukan dan persaingan. Dalam beberapa transisi dan perkembangan negara, sumber korupsi yang besar adalah konsentrasi kekuasaan ekonomi dalam monopoli dimana menggunakan pengaruh politik dalam pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Masalahnya secara khusus akut terjadi di negara kaya akan sumber daya alam, dimana terjadi monopoli atas minyak, gas dan alumunium. Sebagai contoh, menciptakan ekonomi yang dapat dipertimbangkan dan kekuasaan politik yang membawa ke berbagai macam bentuk korupsi; pajak tidak dibayar, tidak transparan rekening luar negeri, membeli lisensi dan ijin, dan membeli suara dan keputusan membatasi masuknya persaingan. Demonopolisasi, deregulasi, fasilitasi masuk dan keluar (melalui likuidasi asset dan prosedur kebangkrutan yang efektif), dan promosi persaingan adalah penting. Kehandalan pemimpin politik. Untuk meningkatkan kehandalan pemimpin politik, beberapa negara mendorong pengungkapan public yang lebih besar dan transparansi. Dalam beberapa negara, hal ini mensyaratkan sebagai berikut : 1. pengungkapan suara publik di parlemen


2. pencabutan kekebalan parlemen tanpa syarat 3. pengungkapan ke publik atas sumber dan jumlah pendanaan partai politik 4. pengungkapan publik atas pendapatan dan aset pejabat publik senior dan dependen utama mereka 5. regulasi terhadap konflik kepentingan bagi pejabat publik 6. perlindungan keamanan pribadi dan lapangan kerja bagi pejabat publik yang mengungkapkan penyalahgunaan jabatan publik oleh orang lain (whistblower statues) Profesionalisasi pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih professional merupakan elemen penting lainnya. Merekrut dan mempromosikan prestasi sebagai lawan patronase politik atau afiliasi ideologi, yang secara positif berasosiasi dengan efektifitas pemerintah dan pengendalian korupsi. Reformasi di daerah ini telah menciptakan, lembaga profesional yang independen dengan checks and balances (sebagai contoh komisi perekrutan PNS) dan memperkenalkan sistem manajemen kinerja yang komprehensif dengan gaji dan promosi dikaitkan dengan kinerja suatu pendekatan yang telah menghasilkan hasil yang positif di malaysia dan thailand. selain tunjangan dan tunjangan tunai non sering perlu disederhanakan dan dibuat transparan. Kenaikan gaji grosir jarang menjadi obat mujarab. Penganggaran, pengeluaran publik dan pembelian. Beberapa negara telah menemukan bahwa sangat penting untuk mendirikan sistem dasar atas akuntabilitas dalam alokasi dan pengeluaran public. Untuk mencapainya tigal hal ini harus : komprehensif anggaran dan konsultatif proses anggaran, transparansi dalam penggunaan pengeluaran public, persaingan pembelian public, dan audit eksternal yang independent. Anggaran pertama kali harus memiliki cakupan komprehensif atas aktifitas pemerintah. Banyak negara menghadapi masalah transparansi anggaran , dimana area utama pengeluaran anggaran tidak melewati sistem perbendaharaan, dan terdapat jalan lain lebih besar terhadap dana anggaran extra. Beberap negara dalam masa transisi, seperti Hungaria dan Latvia, telah membuat kemajuan dalam menangani masalah ini dengan pembaharuan komprehensif perbendaharaan program. Transparansi dan persaingan pembelian public merupakan kunci pemerintahan yang bersih. Persaingan penawaran dalam kontrak-kontrak besar, memaksimalkan ruang lingkup pengawasan publik. Kekuasaan Empiris : Diagnosa secara mendalam atas survey pemerintahan. Diantara negaranegara, survey dapat membantu memberdayakan masyarakat sipil sambil menyediakan diagnose yang bernilai atas pemerintahan. Instrumen survey yang baru dapat mengumpulkan detail


informasi atas perilaku bahkan dalam keadaan paling disfungsional agensi pemerintahan dan dalam menyampaikan pelayanan secara spesifik. Negara seperti Albania, Bolivia dan Latvia telah memiliki kemajuan dalam menggunakan diagnose untuk mengambil konsentrasi tindakan. Bolivia menekankan pelayanan publik dan pembaharuan pembelian. Latvia telah memberikan prioritas terhadap pajak dan pembaharuan adat. Dinegara lain, peningkatan pemerintahan yang serupa terjadi didaerah perkotaan. Pentingnya kemerdekaan sipil dan suara. Bukti lebih dari 1500 projek keuangan Bank Dunia menunjukan bahwa kemerdekaan sipil dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menghasilkan perkembangan. Kita menemukan dampak yang besar atas kemerdekaan sipil atas projek tingkat pengembalian. Tergantung pada ukuran kemerdekaan sipil yang digunakan, jika sebuah negara akan mengembangkan kemerdekaan sipil dari yang terburuk menjadi yang terbaik, tingkat pengembalian ekonomi atas proyek dapat meningkat sebanyak 22,5% poin. Pemerintah dan kelompok masyarakat dapat mengeluarkan suara melalui survey dan kumpulan data dengan cara yang lebih sistematis. Survey pelanggan dapat memberikan cahaya terang atas pengalaman masyarakat dengan pelayanan pemerintah dan mengidentifikasi saran untuk peningkatan kinerja. Menindaklanjuti survey dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan memastikan bahwa peningkatan berada dalam tujuan yang diinginkan. Menghasilkan data dan menyebarkan secara luas merupakan instrument yang ampuh dalam memobilisasi masyarakat sipil dan memberikan tekanan dalam struktur politik. Kekeliruan masyarakat sipil dan partisipasi atas pengambilan keputusan dan berfungsi atas sektor publik merupakan pengimbang penting dan instrument untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pemerintahan. Dengan keterlibatan ini membuat negara menjadi transparan kepada publik dan memberdayakan masyarakat untuk bermain dan berperan aktif.


Tranparency international, corruption perception index 2010 Transparency International (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global yang memimpin perjuangan melawan korupsi. Memiliki lebih dari 90 cabang di seluruh dunia dan sekretariat internasional di Berlin. TI meningkatkan kesadaran akan efek merusak dari korupsi dan bekerja dengan mitra di pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah efektif untuk mengatasi itu.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DIBUTUHKAN UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN DAN MEMERANGI KORUPSI Dengan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang paling mendesak di dunia, dari ketidakstabilan pasar keuangan untuk hingga perubahan iklim dan kemiskinan, korupsi tetap menjadi hambatan dalam mencapai banyak kemajuan yang dibutuhkan. CPI 2010 menunjukkan bahwa hampir tiga perempat dari 178 negara memiliki nilai indeks di bawah lima, pada skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup). Hasil ini mengindikasikan masalah korupsi yang serius. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengintegrasikan langkah-langkah anti-korupsi di semua bidang, dari tanggapan mereka terhadap krisis keuangan dan perubahan iklim dengan komitmen oleh masyarakat internasional untuk memberantas kemiskinan. Transparency International pendukung pelaksanaan ketat dari Konvensi PBB Menentang Korupsi, satu-satunya inisiatif global yang memberikan kerangka untuk mengakhiri korupsi. Denmark, Selandia Baru dan Singapura di posisi bagian atas dari daftar dengan skor 9,3, diikuti oleh Finlandia dan Swedia pada 9,2. Pada bagian bawah adalah Somalia dengan skor 1,1, sedikit tertinggal Myanmar dan Afghanistan sebesar 1,4 dan Irak sebesar 1,5. Beberapa negara yang paling terpengaruh oleh krisis keuangan dipicu oleh kurangnya transparansi dan integritas. Di antara mereka membaik pada tahun lalu, kehadiran OECD menggarisbawahi fakta bahwa semua negara perlu memperkuat mekanisme good governance. Pesannya jelas: di seluruh dunia, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan dan memutar kembali gelombang korupsi. Tanpa mereka, solusi kebijakan global untuk krisis global dalam resiko.


APAKAH PERSEPSI KORUPSI INDEKS? Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini meliputi praktik korupsi baik di sektor publik dan swasta. CPI peringkat negara menurut persepsi korupsi di sektor publik. CPI merupakan indikator agregat yang menggabungkan berbagai sumber informasi tentang korupsi, sehingga memungkinkan untuk membandingkan antar negara. CPI 2010 memberikan penilaian dengan pendekatan yang berbeda dan survei opini bisnis yang dilakukan oleh institusi independen dan terkemuka. CPI 2010 menangkap informasi tentang aspek-aspek administratif dan politik dari korupsi. Secara umum, survei dan penilaian digunakan untuk menyusun indeks termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan penyuapan pejabat publik, suap dalam pengadaan publik, penggelapan dana publik, dan pertanyaan mengenai kekuatan dan efektivitas upaya anti-korupsi di sektor publik. Untuk sebuah negara atau wilayah agar dapat dimasukkan dalam indeks minimal tiga dari sumber yang digunakan TI harus ada untuk menilai negara itu. Dengan demikian dimasukkan dalam indeks semata-mata tergantung pada ketersediaan informasi. Persepsi yang digunakan karena korupsi - apakah frekuensi atau jumlah - sebagian besar merupakan kegiatan tersembunyi yang sulit diukur. Seiring waktu, persepsi telah terbukti dapat diandalkan untuk mengukur perkiraan korupsi. Mengukur skandal, investigasi dan penuntutan, sementara data 'non-persepsi' yang ditawarkan, mencerminkan kurang prevalensi korupsi di sebuah negara dan lebih pada faktor-faktor lain, seperti kebebasan pers atau efisiensi dari sistem peradilan. TI menganggap itu sangat penting untuk mengukur baik korupsi dan integritas, dan untuk melakukannya di sektor publik dan swasta di tingkat global, nasional dan lokal. Sehingga CPI merupakan salah satu dari banyak alat pengukuran TI yang melayani perang melawan korupsi.


FAKTA 2010 CPI 2010 mengukur sejauh mana korupsi di sektor publik dianggap ada di 178 negara di seluruh dunia. Ini skor negara pada skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup). Hasil 2010 diambil dari 13 survei dan penilaian yang diterbitkan antara Januari 2009 dan September 2010. CPI 2010 mencakup dua negara kurang dari edisi tahun lalu. Sedikit perubahan yang dihasilkan dari sumber individu menyesuaikan berbagai negara mereka menilai. Penyesuaian ini dalam cakupan memungkinkan untuk memasukkan Kosovo untuk pertama kalinya, namun hal ini menyebabkan mengesampingkan Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, dan Suriname, yang hanya dua sumber informasi yang tersedia tahun ini. Mengingat metodologinya, CPI bukanlah alat yang cocok untuk analisis trend atau untuk memantau perubahan tingkat persepsi korupsi dari waktu ke waktu untuk semua negara. Perubahan tahun-ke-tahun pada skor negara / wilayah itu dapat disebabkan oleh perubahan dalam persepsi kinerja negara, perubahan dalam peringkat yang diberikan oleh sumber asli atau perubahan metodologi yang dihasilkan dari upaya TI untuk meningkatkan indeks. Jika suatu negara adalah fitur dalam satu atau lebih sumber data spesifik untuk kedua CPI terakhir (2009 dan 2010), sumber-sumber dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi perubahan dalam tingkat persepsi korupsi di negara tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. TI telah menggunakan pendekatan ini pada tahun 2010 untuk menilai kemajuan negara selama tahun lalu dan untuk mengidentifikasi apa yang dapat dianggap sebagai perubahan persepsi korupsi. Penilaian ini menggunakan dua kriteria: (A) ada perubahan tahun-ke-tahun setidaknya 0,3 poin dalam skor CPI suatu negara, dan (B) arah perubahan ini dikonfirmasi oleh lebih dari setengah dari sumber data mengevaluasi negara itu. Berdasarkan kriteria tersebut, negara-negara berikut menunjukkan perbaikan 2009-2010: Bhutan, Chile, Ekuador, FYR Makedonia, Gambia, Haiti, Jamaika, Kuwait dan Qatar. Negara-negara berikut menunjukkan kemerosotan dari 2009 ke 2010: Republik Ceko, Yunani, Hungaria, Italia, Madagaskar, Niger dan Amerika Serikat.



CATATAN PENDEK METODOLOGI CPI 2010 merupakan indikator agregat yang menyatukan data dari sumber yang mencakup dua tahun terakhir. Untuk 2010 CPI, ini termasuk survei yang diterbitkan antara Januari 2009 dan September 2010. SUMBER DATA: • CPI 2010 dihitung dengan menggunakan data dari 13 sumber oleh 10 lembaga independen. Semua sumber mengukur cakupan keseluruhan korupsi (frekuensi dan / atau ukuran suap) di sektor publik dan politik, dan semua sumber memberikan peringkat negara-negara, yaitu mencakup penilaian dari beberapa negara. • Evaluasi terhadap tingkat korupsi di negara / wilayah dilakukan oleh dua kelompok: ahli negara, baik penduduk dan bukan penduduk, dan pemimpin bisnis. Pada 2010 CPI, tujuh sumber berikut memberikan data berdasarkan analisis pakar: Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Asia, Bertelsmann Foundation, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight dan Bank Dunia. Tiga sumber untuk CPI 2010 mencerminkan evaluasi oleh para


pemimpin penduduk usaha negara mereka sendiri, IMD, Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi, dan Forum Ekonomi Dunia. • Untuk sumber CPI yang survei, dan di mana beberapa tahun survei yang sama yang tersedia, data untuk dua tahun terakhir disertakan. • Untuk sumber yang nilai diberikan oleh para ahli (lembaga resiko / analis negara), hanya iterasi terbaru dari penilaian disertakan, karena nilai ini umumnya rekan ditinjau dan berubah sangat sedikit dari tahun ke tahun. LANGKAH MENGHITUNG CPI: 1. Langkah pertama untuk menghitung CPI adalah standarisasi data yang disediakan oleh sumber-sumber individual (yaitu, menerjemahkannya ke dalam skala umum). Kami menggunakan apa yang disebut teknik pencocokan persentil yang mengambil jajaran negara-negara yang dilaporkan oleh masing-masing sumber individu. Metode ini berguna untuk menggabungkan sumber yang memiliki distribusi yang berbeda. Sementara ada beberapa hilangnya informasi dalam teknik ini, memungkinkan seluruh dilaporkan tetap dalam batas-batas CPI, yaitu untuk tetap antara 0 dan 10. 2. Langkah kedua terdiri dari melakukan apa yang disebut beta-transformasi pada nilai standar. Hal ini meningkatkan standar deviasi antara semua negara yang termasuk dalam CPI dan memungkinkan untuk membedakan lebih tepatnya negara yang tampaknya memiliki skor yang sama. 3. Akhirnya, skor CPI ditentukan oleh rata-rata semua nilai standar untuk masing-masing negara. HASIL: • skor CPI dan peringkat yang disertai dengan jumlah sumber, nilai tertinggi dan terendah diberikan kepada setiap negara oleh sumber data, standar deviasi dan tingkat kepercayaan diri untuk setiap negara. • Tingkat kepercayaan diri ditentukan oleh apa yang disebut bootstrap (non-parametrik) metodologi, yang memungkinkan kesimpulan yang bisa ditarik pada presisi yang mendasari hasil. Sebuah 90 persen kepercayaan kisaran kemudian dibentuk, di mana hanya ada lima persen probabilitas bahwa nilai ada di bawah lima persen probabilitas bahwa nilai adalah atas tingkat kepercayaan diri.

Kaitan dengan kasus Dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi yang terjadi (termasuk kasus jaksa Urip) , Indonesia memiliki nilai skor CPI sebesar 2.8, menempati urutan ke 110 dari 178 negara dan urutan ke 20 dari 14 negara di Asia pasifik. Nilai tersebut dalam skala dari 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup). Hasil ini mengindikasikan masalah korupsi yang serius di Indonesia.


Year 2008 2009 2010 2011 2012

Country/Territory Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

Rank 126 / 180 111 / 180 110 / 178 100 / 182 118 / 174

CPI Score 2.6 2.8 2.8 3 3.2

Undang – Undang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Dasar Hukum terbentuknya komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sedangkan,tujuannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain : 

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana




UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001



UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



PP Nomor 71 Tahun 2000tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



PP Nomor 63 tentang Sistem Manajemen SDM KPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 103 Tahun 2012



UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (sumber : www.kpk.go.id/tentang-kpk/uu-pendukung)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 pasal 6, KPK mempunyai tugas : 

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi



Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi



Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi



Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi



Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Sedangkan, wewenang KPK terdapat dalam pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu KPK berwenang : 

Menkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi



Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi




Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait



Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi



Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tugas tersebut harus sesuai dengan kondisi-kondisi seperti yang tercantum dalam pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu : 

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelengga negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara



Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat



Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut 

Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara



Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi



Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan



Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi



Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum



Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Selain tugas dan wewenang tersebut, KPK mempunyai kewajiban yang tertuang dalam pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :




Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi



Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi



Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK



Menegakkan sumpah jabatan



Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Struktur organisasi KPK yaitu, Pimpinan KPK yang berjumlah 5 (lima) anggota terdiri dari satu orang merangkap anggota Ketua KPK dan empat orang Wakil Ketua yang merangkap anggota.

UU KPK VS Kasus Jaksa Urip 1. Kasus Jaksa Urip telah sesuai dengan pasal 11, yaitu : 

Melibatkan Jaksa Urip sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dalam kapasitas sebagai Jaksa Ketua Tim penyelidikan kasus BLBI-BDNI dan Ayin sebagai orang yang terkait tindak pidana korupsi dengan melakukan penyuapan sebesar 660 ribu dolar AS terkait “bantuan” yang diberikan Jaksa Urip untuk kasus BLBI yang kemungkinan menyeret teman dekat Sjamsul Nursalim.



Potensi kerugian negara yang kemungkinan sebesar 4,75 T dari perkara BLBI sebesar 24,47 T kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)

2. Melaksanakan tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6 huruf c) dan menjalankan wewenangnya terkait tugasnya


tersebut sesuai dengan pasal 12 antara lain melakukan penyadapan dan merekam pembicara antara jaksa Urio dan Ayin pada tanggal 27 Februari 2008 dan memerintahkan kepada instansi terkait (Direktorat Jendral Imigrasi) untuk melakukan pencekalan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus Urip misalnya pencekalan terhadap Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemilik Bank Bali (tersangkut dalam kasus BLBI III) yang disampaikan KPK pada 24 April 2008. (sumber : news.detik.com)

KNKG, PEDOMAN UMUM GOOD PUBLIC GOVERNENCE Pada tahun 1999 didirikan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) dan pada tahun 2004 diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. KNKCG telah menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance (Pedoman Umum GCG) pada tahun 1999 dan telah mengalami penyempurnaan beberapa kali dan yang terakhir oleh KNKG pada tahun 2006. Sejak Pedoman Umum GCG diterbitkan pada tahun 1999, semangat menerapkan GCG di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan. Namun, peningkatan tersebut belum efektif mengingat ketiga pilar yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat belum menjalankan good governance sebagaimana yang diharapkan Maksud dan Tujuan Pedoman 1. Pedoman Umum Good Public Governance (Pedoman Umum GPG) merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan GPG dalam rangka : a. Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan. b. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. c. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara. e. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional, dengan cara menciptakan pasar bagi Indonesia yang inovatif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.


2. Pedoman Umum GPG ini memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang merupakan standar minimal bagi semua lembaga negara dan penyelenggara negara serta jajarannya 3. Pedoman ini berlaku bagi semua lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif maupun lembaga nonstruktural.

BAB I PENCIPTAAN SITUASI KONDUSIF UNTUKMELAKSANAKAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE Prinsip Dasar Good Public Governance (GPG) diperlukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut memelihara ketertiban dunia berlandaskan kedaulatan negara, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan GPG diperlukan tiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat. 1. Negara harus merumuskan dan menerapkan GPG sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan good corporate governance (GCG) dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya. 3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Untuk itu masyarakat harus:




Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.



Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksmimal

Pedoman Pelaksanaan 1. Peran Negara dalam Mewujudkan GPG a. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha atas dasar prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). b. Melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang didasari pada kajian yang mendalam serta melibatkan masyarakat dan atau dunia usaha. c. Melakukan deseminasi dan sosialisasi terhadap perundangundangan dan kebijakan publik yang telah ditetapkan. d. Menciptakan sistem sosial politik yang sehat dan terbuka untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta meningkatkan kemampuan warga negara dalam berdemokrasi melalui pendidikan sosial politik. e. Memastikan agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional.

2. Peran Dunia Usaha dalam Mewujudkan GPG a. Melaksanakan usaha secara sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan kerja. b. Membangun sistem yang dapat memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundangundangan dan kebijakan publik serta melaksanakan good corporate governance secara konsisten. c. Melaksanakan etika bisnis secara konsisten termasuk mencegah dan menghilangkan perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme.


d. Melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap usahanya. e. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan publik baik langsung maupun tidak langsung

3. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan GPG a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab. b. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat menata dan menciptakan sistem dan organisasi masyarakat yang sehat. c. Mencegah dan menghilangkan sikap dan perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme. d. Melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan GPG. e. Memberikan masukan secara aktif dalam proses penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan publik, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II ASAS GOOD PUBLIC GOVERNANCE 1. Demokrasi Prinsip Dasar Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam prosespenyelenggaraan negara. 2. Transparansi Prinsip Dasar Tranparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar


pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran 3. Akuntabilitas Prinsip Dasar Akuntabilitas

mengandung

unsur

kejelasan

fungsi

dalam

organisasi

dan

cara

mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. 4. Budaya Hukum Prinsip Dasar Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (law inforcement) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakan secara konsekuen. 5. Kewajaran dan Keutamaan Prinsip Dasar Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab.

BAB III NILAI-NILAI, ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU Prinsip Dasar Untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan GPG harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai dan prajurit.


Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara, pegawai dan prajurit dalam menerapkan nilai-nilaiyang disepakati. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Nilai-nilai Nilai-nilai bermakna sebagai perilaku yang dijunjung tinggi dan merupakan kekuatan organisasi mencapai tujuannya. Nilai-nilai yang menjadi pegangan moral penyelenggara negara, pegawai dan prajurit adalah integritas, professional, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara serta berwawasan kedepan. 

Integritas Berpikir, berkata dan berperilaku yang didasari oleh kejujuran, keadilan dan disiplin.



Professional Berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Bekerja atas dasar semangat untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.



Berwawasan kedepan. Berpikir kedepan untuk selalu menyempurnakan prestasi yang sejalan dengankepentingan masyarakat dan Negara

2. Etika Penyelenggaraan Negara. Etika harus diterapkan oleh setiap penyelenggara negara, baik yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga non struktural. 2.1 Perilaku individu Dalam hal perilaku individu, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus:


a. Menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat b. Menjaga integritas pribadi dan memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi negara c. Menyandarkan segala sesuatu dan perilaku kepada hati nurani d. Mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik.

2.2 Perlindungan terhadap harta milik negara Dalam rangka melindungi harta milik negara, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus: a. Selalu memelihara dan melindungi harta milik negara dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan negara. b. Selalu menjaga hak intelektual milik negara dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan negara. c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian.

2.3 Penyelenggaraan negara Untuk dapat melakukan penyelenggaraan negara secara tertib, penyelenggara negara harus: a. Menghindari terjadinya kesalahan representasi dalam berhubungan dengan pihak lain untuk itu: i.

penyelenggara negara dapat mewakili negara atau lembaga negara sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya.

ii.

penyelenggara negara yang mewakili negara atau lembaga negara harus dapat menunjukkan kewenangan hukum dan laporan yang benar.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus : i.

Mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

ii.

Menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik.

iii.

Mencegah terjadinya KKN dan citra negatif.


c. Penyelenggaraan negara harus mempunyai pandangan jauh kedepan dan mandiri 2.4 Kepentingan pribadi Penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus mengutamakan negara diatas kepentingan pribadi. Untuk itu, penyelenggara negara, pegawai dan prajurit hendaknya: a. Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan negara untuk kepentingan pribadi. b. Tidak menggunakan akses, pengetahu pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan negara. c. Bebas dari pengaruh yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.

2.5 Pedoman etika penyelenggaraan negara Setiap lembaga negara harus menyusun pedoman perilaku bagi penyelenggara negara, pegawai dan prajurit lembaga negara yang bersangkutan. Pedoman memuat antara lain: a. Latar belakang, maksud dan tujuan serta landasan hukum. b. Rumusan pedoman etika penyelenggaraan negara. c. Ketentuan pelaksanaan yang memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara, pegawai dan prajurit serta sanksi pelanggaran.

3. Pedoman Perilaku Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, pelaksanaan kewenangan serta hak dan kewajiban dalam pengungkapan tindakan penyimpangan(whistleblower). 3.1 Benturan kepentingan


a. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat perbedaan kepentingan antara kewajiban pemenuhan tugas untuk kepentingan negara dan rakyat dengan kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afialiasi lainnya. b. Penyelenggara negara tidak diperkenankan memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan. 3.2 Pemberian dan penerimaan hadiah a. Setiap penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Setiap penyelenggara negara tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 3.3 Kepatuhan terhadap peraturan a. Penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus memahami dengan baik peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya. b. Penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya secara efektif dan konsisten. 3.4 Kerahasiaan informasi a. Penyelenggara negara, pegawai dan prajurit harus menjaga kerahasiaan informasi lembaga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal lembaga yang bersangkutan. b. Setiap penyelenggara negara, pegawai dan prajurit tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan lembaga negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya. 3.5 Pelaksanaan kewenangan a. Setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada asas-asas GPG.


b. Setiap penyelenggara negara melaksanakan tugas dan kewenangan-nya sesuai dengan uraian tugas yang berlaku baginya. c. Setiap penyelenggara negara tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya. 3.6 Pengungkapan dan pelaporan tindakan penyimpangan(whistleblower) a. Penyelenggara negara harus memahami hak dan kewajibannya dalam mengungkapkan tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan negara, yang telah terjadi ataupun yang diduga terjadi dalam penyelenggaraan negara. b. Lembaga negara harus menyusun suatu peraturan yang jelas dan didukung dengan prosedur yang memadai serta memungkinkan dilakukannya pelaporan terhadap tindakan penyimpangan dan mekanisme penanganan serta pihakpihak yang bertanggungjawab dalam melakukan penanganan tersebut. c. Pelapor tindakan penyimpangan dapat berasal dari penyelenggara negara, pegawai dan prajurit maupun dari masyarakat.

BAB IV AKTUALISASI GOOD PUBLIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA Berdasarkan fungsinya, penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh tiga ranah (domain) yaitu legislatif dan pengawasan, eksekutif serta yudikatif. Dalam perkembangannya, disamping ketiga fungsi tersebut terdapat lembaga-lembaga non struktural yang dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. 

Ranah Legislatif dan Pengawasan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



Ranah Eksekutif terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Sentral. Pemerintah Pusat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Departemen dan Kementerian,


Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota. Bank Sentral adalah Bank Indonesia. 

Ranah Yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) beserta-Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Agama serta Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prinsip Dasar Asas GPG yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan harus menjadi pedoman bagi semua lembaga negara dan penyelenggara negara, baik legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif maupun lembaga-lembaga non struktural yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PEMANGKU KEPENTINGAN Prinsip Dasar Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap negara dan pihakpihak yang terpengaruh secara langsung oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara. Pemangku kepentingan antara lain terdiri dari warga negara, dunia usaha, partai politik, organisasi kemasyarakatan,lembaga swadaya masyarakat, pers serta negara-negara lain dan masyarakat internasional. Agar hubungan antara negara dengan pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Pemangku kepentingan dengan negara mempunyai hubungan timbal balik yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan kredibilitas negara.


2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan keberlanjutan negara (sustainability). 3. Pemangku kepentingan berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga keberlanjutan negara dapat terpelihara dengan baik.

BAB VI PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GPG Prinsip Dasar Pelaksanaan GPG perlu dilakukan dengan komitmen yang tinggi serta dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan GPG oleh penyelenggara negara, baik yang memiliki fungsi legislatifdan pengawasan, eksekutif, yudikatif, maupun lembaga-lembaga non struktural. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Dalam rangka penerapan GPG, setiap lembaga negara harus menyusun pedoman GPG dengan mengacu pada Pedoman Umum GPG ini. Pedoman GPG bagi masing-masing lembaga negara tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

Visi, misi dan nilai-nilai lembaga negara yang bersangkutan.



Kedudukan dan fungsi lembaga negara, pimpinan dan organ pengawasan internal.



Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi organ setiap lembaga negara secara efektif.



Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif serta pelaporan keuangan dan kinerja.

2. Keikutsertaan semua pihak dalam lembaga negara yang bersangkutan dalam proses persiapan dan pelaksanaan sehingga penerapan GPG dapat berjalan efektif. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:




Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GPG oleh semua anggota, pimpinan, dan jajaran lembaga negara serta pemangku kepentingan.



Melakukan kajian terhadap kondisi lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan GPG dan tindakan korektif yang diperlukan;

3. Agar pedoman GPG dapat diterapkan dengan baik diperlukan adanya tiga hal dibawah ini: 

Penyelenggara negara yang mendukung dan menciptakan suasana agar GPG tidak hanya merupakan pedoman diatas kertas tetapi dilaksanakan dengan baik.



Penyelenggara negara yang berperilaku sebagai teladan dan melakukan sosialisasi pedoman GPG bagi seluruh jajarannya.



Sanksi yang konsekuen terhadap pelanggaran nilai-nilai, etika dan pedoman perilaku penyelenggara negara dan jajarannya.

KAITAN PEDOMAN UMUM GOOD PUBLIC GOVERNANCE DENGAN KASUS URIP TRI GUNAWAN 1. Terkait pada 3 (tiga) pilar penerapan Good Public Governance yaitu Negara, Dunia Usaha dan Masyarakat. -

Negara dalam hal ini Institusi Kejaksaan Agung tidak melakukan penerapan Pedoman Umum Good Public Governance dengan baik, tidak bisa menciptakan kondisi dan situasi kondusif untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

-

Negara kurang menjamin kesejahteraan aparat negara yang memiliki jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Dapat dilihat gaji pokok jaksa pada saat itu berkisar antara 3,5 Juta perbulan, sehingga para jaksa kurang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan berusaha mendapatkan penghasilan dari yang lain dan membuka peluang terjadinya praktik-praktik korupsi.

-

Dunia Usaha dalam kasus ini diwakili oleh Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) telah melakukan berbagai kecurangan sejak pencairan dana BLBI yang dikucurkan oleh Bank Indonesia. Mulai dari penyaluran tersebut kepada kelompok usahanya sendiri serta melakukan manipulasi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas


penyelesaian dana BLBI namun nyatanya masih ada kekurangan senilai Rp. 4,75 triliun. Dari awal mungkin BDNI sudah tidak menerapkan Good Corporate Governance dengan baik sehingga terkena kesulitan likuiditas, namun ketika dibantu pemerintah dana bantuan tersebut juga diselewengkan oleh peminjam BLBI yaitu BDNI. -

Masyarakat dalam kasus jaksa Urip Tri Gunawan sudah berperan dengan baik, terkuaknya kasus ini berkat laporan dari masyarakat juga. Masyarakat telah melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan Good Public Governance.


DAFTAR PUSTAKA

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance 2004. IICG, Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif, Juni 2000 Wallace, P & Zinkin J., 2005, Mastering Business in Asia Corporate Givernance, John Wiley & Sons. Studi Kasus Bank Century


MASALAH KORUPSI DI INDONESIA GOOD PUBLIC GOVERNANCE

Recommend Documents