Dalam Rangka
Samarinda, 27 Juli 2016
DASAR 1.
5 (LIMA) INSTRUKSI PRESIDEN KEPADA SELURUH KAPOLDA DAN KAJATI DI ISTANA NEGARA PADA HARI SELASA TANGGAL 19 JULI 2015;
2.
ARAHAN PRESIDEN KEPADA PARA KAPOLDA DAN KAJATI DI ISTANA PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN WALI KOTA DAN BUPATI GUNA MENGINVENTARISIR PENYERAPAN ANGGARAN DAN PROYEK PEMDA SERTA PERMASALAHAN YANG ADA TERKAIT PENYERAPAN ANGGARAN PADA TANGGAL 19 JULI 2016.
3.
SURAT GUBERNUR KALTIM TANGGAL 25 JULI 2016 PERIHAL TENTANG PERMOHONAN ARAHAN RAPAT KOORDINASI FORKOPIMDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 2
INSTRUKSI PRESIDEN 1.
KEBIJAKAN / DISKRESI TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN.
2.
TINDAKAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI PEMERINTAH TIDAK DAPAT DIPIDANAKAN.
3.
KERUGIAN NEGARA HARUS KONKRIT.
4.
APABILA DITEMUKAN PELANGGARAN MAKA DIBERIKAN WAKTU 60 HARI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DENGAN MENGEDEPANKAN APIP/ INSPEKTORAT.
5.
TIDAK BOLEH MENGEKSPOS KASUS KE MEDIA SEBELUM P21. 3
KONDISI SAAT INI 1.
246 TRILIUN BELUM TERSERAP
2.
MASIH BANYAK GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MERASA KETAKUTAN
3.
MASIH
CENDRUNG
SEMANGAT
MEMENJARAKAN
ORANG 4.
TIDAK MEMPERBAIKI SISTEM DAN LEBIH MENGEDEPANKAN PENCEGAHAN, JANGAN DIBIARKAN PEMERINTAH DAERAH MELANGGAR HUKUM. 4
HARAPAN PRESIDEN 1.
2.
IKUT MENDORONG ANGGARAN 246 TRILIUN
TERSERAPNYA
JANGAN TERSIMPAN DI BANK
3.
AGAR PEREKONOMIAN MASYARAKAT BISA BERJALAN
4.
DIBUAT SISTEM TEKHNOLOGI (IT)
5.
LEBIH MENGUTAMAKAN PENCEGAHAN.
MONITORING
MELALUI
5
DATA REALISASI ANGGARAN PROV. KALIMANTAN TIMUR TA. 2016 ( TAHUN BERJALAN )
BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
NO
W I L AYA H
B E L A N J A TO TA L
GAR
REAL
%
1
PEMPROV KALTIM
Rp. 13 T
Rp.5,1 T
39,2%
2
PEMKOT SAMARINDA
Rp.4,7 T
Rp. 1,5 T
31,9%
3
PEMKOT BALIKPAPAN
Rp. 3,1 T
RP. 914 M
29%
4
PEMKOT BONTANG
Rp. 1,9 T
Rp.480 M
25%
5
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Rp.6,9 T
Rp. 1,8 T
26%
6
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rp. 3,9 T
Rp.1,6 T
42%
6
Lanjutan …… BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG
NO
W I L AYA H
B E L A N J A TO TA L GAR
REAL
%
7
KABUPATEN KUTAI BARAT
Rp.2,6 T
Rp.747 M
28%
8
KABUPATEN MAHAKAM HULU
Rp.1,5 T
Rp.225 M
14%
9
KABUPATEN PASER
Rp.2,5 T
Rp.650 M
26%
10
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Rp.1,5 T
Rp.628 M
42%
11
KABUPATEN BERAU
Rp.2,7T
Rp.817,6M
30%
KESIMPULAN: TOTAL APBD WILAYAH KALTIM Rp. 44,3 TRILIYUN TOTAL SERAPAN WILAYAH PROVINSI KALTIM Rp. 13,9 TRILIYUN TOTAL PERSENTASE (%) SERAPAN PROVINSI KALTIM 31,5 %
7
GRAFIK PENANGANAN PERKARA TIPIKOR WILAYAH KALTIM TAHUN 2014 - 2016
30 25 20
27 27
24 17
15
12 12
10
LAPORAN POLISI SELESAI
5 0 2014
2015
2016
KET : TOTAL LAPORAN POLISI
: 63 PERKARA
TOTAL LAPORAN POLISI SELESAI : 56 PERKARA 8
DATA PENANGANAN KASUS TIPIDKOR WILAYAH KALTIM TAHUN 2014 -2016 NO
SATKER/SATWIL
JML LP
JML PERKARA
PROSES SIDIK
TAHAP I
TAHAP II/P.21
SP3
KERUGIAN NEGARA
PENYELAMATAN
1. Uang senilai Rp.2.929.809.000,00 2. 1 Unit R4 Mitsubushi Strada senilai Rp. 200.000.000,00 3. 1 Unit R4 Toyota Velfire senilai Rp. 980.000.000,00 1. Uang senilai Rp. 108.500.000,00 2. 1 Unit R4 daihatshu Sirion senilai Rp. 140.000.000,00
LP SELESAI
TSK 2014
2015
2016
52
5
13
-
15
1
3
2
1.
DIT RESKRIMSUS
16
54
22
13
18
1
Rp.62.690.986.340,00
2.
POLRESTA SAMARINDA
9
15
8
1
6
-
Rp 3.596.000.000,00
3.
POLRES BALIKPAPAN
4
9
3
1
5
-
Rp 725.000.000,00
-
9
-
2
2
4.
POLRES KUKAR
4
14
7
1
6
-
Rp. 5.747.418.420,00
-
16
2
2
-
1. 1 Unit mobil AVANZA senilai Rp.150.000.000,2. Kebun Sawit 8 Ha senilai Rp. 300.000.000
24
2
2
2
-
1
1
-
-
5. POLRES KUTIM
6.
POLRES KUBAR
7
19
10
2
7
-
1
5
3
1
1
-
Rp. 685.190.000,00
-
9
Lanjutan ....... LP SELESAI
NO
SATKER/SATWIL
JML LP
JML PERKARA
PROSES SIDIK
TAHAP I
TAHAP II/P.21
SP3
PENYELAMATAN
TSK 2014
2015
2016
Rp. 2.115.543.482,00
1. Uang senilai Rp. 6.000.000,00 2. Tanah ukuran 10 X 20 M
10
2
1
2
-
Rp. 500.756.149,00
Uang senilai Rp. 13.510.450,00
7
1
1
1
5
-
Rp. 9.666.666.668,00
Uang senilai Rp. 1.007.000.000,00
18
1
2
2
-
1
-
Rp. 2.000.000.000,00
6
2
-
-
22
57
1
180
17
27
12
7
POLRES PASER
5
7
2
-
5
-
8.
POLRES PPU
3
8
4
1
3
9.
POLRES BONTANG
4
15
8
2
10.
POLRES BERAU
3
7
6
56
153
73
JUMLAH
KERUGIAN NEGARA
Rp 79.702.314.450,00
-
Rp. 4.064.819,450,00
10
TINDAK LANJUT INSTRUKSI PRESIDEN YANG DI LAKUKAN OLEH POLDA KALTIM 1. MEMBERIKAN ARAHAN KPD SELURUH KAPOLRES DAN JAJARAN (JUKRAH & VICON) 2. MEMBUAT SISTEM MONITORING SEHINGGA KASUS BISA DIAWASI
3. PERUBAHAN PARADIGMA YG DULUNYA MEMBUKTIKAN ORANG BERBUAT KEJAHATAN MENJADI MENCEGAH ORANG BERBUAT KEJAHATAN 4. MEMBUAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
5. ASPEK PENGAWASAN DITINGKATKAN DG MENGGUNAKAN IT 11
Lanjutan ....... 6. PENYIDIK MENGEDEPANKAN AUDIT BPKP / BPK UNTUK PENYELESAIAN AWAL 7. MENGEDEPANKAN INSPEKTORAT PEMDA (APIP) DENGAN UPAYA KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA 8. PENEGAKAN HUKUM MELALUI 2 TAHAP : 1. LIDIK ; DIBERI KESEMPATAN 60 HARI KEMBALIKAN UANG NEGARA 2. SIDIK; TIDAK PRIORITASKAN PENJARAKAN ORANG , LEBIH PRIORITAS PENELUSURAN ASET DAN OTAK PELAKU BUKAN PELAKSANA. 9. SETIAP PENANGANAN KSS KORUPSI TERKAIT APBD/APBN HARUS DIGELAR DI BARESKRIM TERLEBIH DAHULU
12
SOP LIDIK / SIDIK TIPIKOR POLDA KALTIM TAHAP I
SPRIN. GAS
KEMBALIKAN KE NEGARA (60 HARI)
1. DUMAS 2. HASIL AUDIT 3. DOKUMEN
TELA’AH VERIFIKASI PULDOK
LAP. INFO PMH / KN
HENTI
GELAR LIDIK
4. PENGADAAN 1. LAP. HASIL TELA’AHAN 2. CASE BUILDING DUGAAN TPK
APIP 1.INSPEKTORAT 2.BPKP / BPK KEMBALIKAN KE NEGARA (60 HARI)
1.INSPEKTORAT 2.BPKP 3.BPK 13
SOP LIDIK / SIDIK TIPIKOR POLDA KALTIM TAHAP III
TAHAP II 1. SPRIN LIDIK 2. SPRIN GAS 3. REN LIDIK GELAR PERKARA DI BARESKRIM
PENYELIDIKAN
1.LHP 2.GELAR 3.NOTULEN GELAR
1. MENGGALI FAKTA 2. MEMPERKUAT DUGAAN PERISTIWA TPK 3. MEMPEROLEH SEKURANGNYA 2 CALON ALAT BUKTI
JPU
1. RIKSA SAKSI LANJUTAN 2. RIKSA AHLI LANJUTAN 3. RIKSA TERSANGKA
1. SPRIN SIDIK 2. SPRIN GAS 3. REN SIDIK
SIDIK
SPDP TANPA TSK
1. RIKSA SAKSI 2. RIKSA AHLI 3. SITA BB 4. RIKSA CALON TSK LIBATKAN PPATK
PENETAPAN TERSANGKA
1. LAP HASIL SIDIK 2. GELAR TAP TSK 3. NOTULEN GELAR
14
KESIMPULAN 1. POLDA KALTIM MENDUKUNG DAN MELAKSANAKAN INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG TIDAK MENGKRIMINALISASI TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENGHENTIKAN EKPOSE KASUS DUGAAN KORUPSI SECARA BERLEBIHAN 2. SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN POLDA KALTIM TELAH MEMBUAT SOP YANG MENGEDEPANKAN : PERAN APIP DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA . 3. DARI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH POLDA KALTIM DAN JAJARAN POLRES/TA TIDAK ADA YANG MENGKRIMINALISASI KEBIJAKAN EKSEKUTIF MELAINKAN YANG DITANGANI HANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA (KUALITAS, KUANTITAS, MARKUP, SUAP/GRATIFIKASI DAN FIKTIP). 4. TERWUJUDNYA PENYERAPAN SECARA MAKSIMAL.
ANGGARAN
PEMERINTAH
DAERAH 15
Sekian & Terima Kasih
