KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2016 Disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI
1
DASAR HUKUM PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 UU 6/2014 tentang Desa
PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014
PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014
PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PERMENDES: 1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembubaran BUMDes 5. Permendes No.21/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016 PMK Nomor 257/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD
PMK Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
2
SUMBER-‐SUMBER PENDAPATAN DESA Pendapatan asli Desa
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/ Kota
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1
Lain-‐lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ke=ga
Alokasi APBN :
7
2
6
5
3
4
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10% Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota @dak mengalokasikan ADD 3
EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA TA 2015 Penyebab Lambat dan Rendahnya Realisasi Penyaluran Dana Desa dari Kab/kota ke Desa: 1. Sebagian Daerah belum memasukkan Dana Desa dalam APBD induK. 2. Sebagian Daerah terlambat menetapkan Perbup/perwali tentang pengalokasian Dana Desa per Desa. 3. Sebagian Daerah harus mengubah penetapan alokasi Dana Desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 4. Sebagian Daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang Pedoman pengalolaan Keuangan Desa dan tentang pengadaan barang/jasa di Desa. 5. Sebagian Daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa. 6. Sebagian Daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa sebagai syarat penyaluran tahapan. 7. Terdapat Daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke Desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa. 8. Kekhawa@ran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi. 4
PERATURAN MENTERI KEUANGAN DANA DESA & ALOKASI DANA DESA
DANA DESA
ALOKASI DANA DESA
PMK 247/PMK.07/2015
PMK 257/PMK.07/2015
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD.
5
PENGALOKASIAN DANA DESA (PASAL 2-‐10 PMK 247/2015)
APBN Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Dana Desa
MENTERI KEUANGAN
BUPATI/WALIKOTA
DANA DESA PER KAB/KOTA
DANA DESA PER DESA
90% Alokasi Dasar
10 % Formula 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKK
Alokasi Dasar
Rp565,64 Jt/DESA X JUMLAH DESA
Formula=PAGU DD
-‐ ALOKASI DASAR
25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKG
Keterangan: Khusus desa pemekaran, data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa yang belum tersedia datanya dapat digunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50%, sedangkan untuk data @ngkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari pemerintah daerah. 6
Mengapa 90:10?? Hasil Simulasi Dana Desa TA 2015 Rp20,7 Triliun
Proporsi
TA 2016 Rp46,9 Triliun
(Alokasi Dasar: Formula)
Rata-‐rata/ Desa (juta)
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
90:10 80: 20 75: 25 Murni Formula 0:100
280 280 280
1.121 1.961 2.382
254 228 215
1:4,4 1:8,6 1:11,1
280
5.204
16
1:325,3
Rata-‐rata/ Desa
Alokasi Alokasi max min (juta) (juta)
Rasio
628 628 628
2.221 3.813 4.610
570 512 483
1:3,9 1:7,4 1:9,5
628
16.554
48
1:340,1
(juta)
Dari hasil simulasi tersebut, maka: • tahun 2015 dipilih proporsi 90:10, dimana alokasi rata-‐rata per desa Rp280 juta, dengan alokasi terendah Rp254 juta dan alokasi ter@nggi Rp1,12 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1 : 4,4. • tahun 2016 secara konsisten dipilih proporsi 90:10,dimana alokasi rata-‐rata per desa Rp628 juta, dengan alokasi terendah Rp570 juta dan alokasi ter@nggi Rp2,22 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1 : 3,9. 7
Simulasi Kertas Kerja Alokasi Dana Desa Kab XYZ Pagu Dana Desa Dalam Perpres: Rp7.500.000.000,-‐ Jumlah Desa: 10 Desa Alokasi Dasar : Rp565.640.000 x 10 Desa = Rp5.656.400.000,-‐ Alokasi Formula: Rp7.500.000.000 -‐ Rp5.656.400.000 = Rp1.843.600,-‐
8
PENGALOKASIAN DANA DESA: TERDAPAT SELISIH JUMLAH DESA (PASAL 7 PMK 247/2015)
Jumlah Desa di Kab/Kota
Tidak Sama
Jumlah Desa di Permendagri
Bupa=/Walikota melaporkan kepada Kemendagri dan tembusan ke DJPK
Lengkapi persyaratan
9
PENGALOKASIAN DANA DESA: TERDAPAT SELISIH JUMLAH DESA (PASAL 7 PMK 247/2015) Jumlah Desa di Kab/Kota
Lebih sedikit
Jumlah Desa di Permendagri
Alokasi DD Dalam Perbup/Wali
Sesuai dengan jumlah Desa di Kab/Kota
Jumlah Desa di Kab/Kota
Lebih banyak
Jumlah Desa di Permendagri
Alokasi DD Dalam Perbup/Wali
Sesuai dengan jumlah Desa di Permendagri
10
PENYALURAN DANA DESA Pasal 14 PMK 247 TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
40%
40%
20%
Paling Lambat
Paling Lambat Agustus Minggu II
April Minggu II
Paling Lambat Oktober Minggu II
• Melalui cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD • Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD 11
PENYALURAN DANA DESA TA 2016 n Exis6
g
Dana Desa Rp 46,9T
TAHAP I
TAHAP II
TAHAP III
40%
40%
20%
Rp18,76 T
Rp18,76 T
Rp9,38 T
Paling Lambat
Paling Lambat Agustus Minggu II
April Minggu II
Paling Lambat Oktober Minggu II
RENCANA PERUBAHAN TAHAP I
TAHAP II
60%
40%
Rp28,14 T
Rp18,76 T
Maret
Agustus
• Melalui cara pemindah-‐ bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD • Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD
MENGAPA PENYALURAN BERTAHAP Mengurangi Dana Idle
Cash Management
Prinsip Keha=-‐ha=an
DD diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pada triwulan I proses pembangunan diperkirakan masih dalam proses perencanaan/persiapan Kebutuhan pembayaran terbesar (80%) diperkirakan pada bulan April-‐Agustus Penyaluran berdasarkan kebutuhan riil di desa agar DD =dak menjadi penambah dana idle di daerah Mengurangi beban Kas Negara, karena diawal tahun pemerintah juga harus mentransfer dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, sementara pada awal tahun penerimaan Negara belum op=mal. Selain DD, Desa juga akan mengelola sumber-‐sumber pendapatan lain (ADD, BH PDRD dll). Disisi lain kapasitas SDM di Desa masih terbatas. Agar sumber pendanaan yang besar tersebut tdk kontrapruduk=f, perlu diberikan secara bertahap
Dana Idle
PENYALURAN BERTAHAP Prinsip Cash Keha=-‐ Management ha=an
13
MENGAPA TIDAK LANGSUNG KE KAS DESA
Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 huruf b UU No 6/2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kab/kota yg digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Meskipun Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangannya, namun demikian desa tetap merupakan bagian dari kabupatenkota (bukan merupakan daerah otonom tersendiri). Ke depan, jumlah dana yang mengalir ke desa akan semakin besar, sementara kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa belum cukup memadai.
Penyaluran dilakukan melalui kabupaten/kota, agar pengawasan dan akuntabilitas tetap terjaga
14
PERSYARATAN PENYALURAN DD DARI RKUN KE RKUD Pasal 15-17 PMK 247
Perda mengenai APBD TA berjalan Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa se=ap Desa laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya
Laporan penyaluran Tahap I dan Tahap II telah disampaikan oleh bupa=/walikota ke DJPK paling lambat bulan minggu IV September Paling kurang 50% DD Tahap I dan II telah disalurkan ke RKD.
TAHAP I
KINERJA PENYALURAN DANA DESA DI KAB/KOTA
TAHAP III
TAHAP II
Laporan penyaluran Tahap I telah disampaikan oleh bupa=/ walikota ke DJPK paling lambat minggu IV Juli Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan ke RKD.
15
PERSYARATAN PENYALURAN DD DARI RKUD KE RKD Pasal 19-21 PMK 247
Perdes APB Desa disampaikan kepada bupa=/walikota paling lambat minggu II Maret laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
TAHAP I
KINERJA PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA Laporan penggunaan DD Tahap I dan II telah disampaikan oleh kades ke bupa=/walikota paling lambat minggu II September Paling kurang 50% DD Tahap I dan II telah digunakan
TAHAP III
TAHAP II
Laporan penggunaan DD Tahap I telah disampaikan oleh kades ke bupa=/walikota paling lambat minggu II Juli Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan
16
PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 25 PMK 247
• Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaanya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat • Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa 17
PEMANTAUAN DANA DESA
Pasal 29-‐33 PMK 247
• Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa Untuk menghindari keterlambatan penetapan perkada
• Penyaluran DD Dari RKUD ke RKD Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah
• Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan DD Untuk menghidari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya
• Sisa DD di RKUD
Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya
*** Yang melakukan Pemantauan: Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT
18
SISA DANA DESA DI KAS NEGARA (RKUN) Pasal 40 PMK 247
Sisa Dana Desa di RKUN
Apabila kab/kota blm menyampaikan laporan penyaluran Dana Desa tahap I dan II sampai dengan batas waktu penyampaian laporan (18 Desember 2015)
• Dana Desa tahap III @dak dapat disalurkan. • Dana Desa yang @dak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN
19
SISA DANA DESA DI KAS DAERAH (RKUD) Pasal 33 PMK 247 Terjadi karena : Sampai dengan akhir TA DD belum disalurkan dari RKUD ke RKD karena Desa @dak memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa
Desember
2015
Januari -‐ Maret
2016
• Sisa DD dianggarkan dalam APBD TA 2016
• Melaporkan Sisa DD ke Dirjen PK
• Jika APBD 2016 telah ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2016, kemudian dimasukkan dalam APBD-‐P
• Menyalurkan ke RKD jika Kades telah menyampaikan persyaratan
• Dicatat dlm LRA jika @dak ada APBD-‐P
• Melaporkan penyaluran Sisa DD kepada Dirjen PK
April -‐ Agustus
Setelah Agustus
2016
2016
• Transfer Tahap I dikurangi sebesar Sisa DD 2015 yang belum disalurkan
• Sisa DD 2015 di RKUD yang @dak disalurkan menjadi SAL di RKUN
• Menyalurkan kembali DD yang diperhitungkan berdasarkan permintaan bupa@/walikota
Mulai berlaku TA 2017
20
SISA DANA DESA DI KAS DESA (RKD) Pasal 41 PMK 247
Sisa Dana Desa di RKD
Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30%
Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%
Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan waktu yg ditentukan
Dana Desa tahap I TA berikutnya ditunda penyalurannya sebesar nilai sisa di atas 30% tsb
Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum Agustus TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30%
Apabila sampai Agustus TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II. 21
EVALUASI DANA DESA Pasal 34 PMK 247 • DJPK melakukan evaluasi terhadap: a. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa se@ap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.
• Evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa se@ap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memas@kan pembagian Dana Desa se@ap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan • Evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan DD 22
SANKSI
Pasal 39-‐45 PMK 247 PEMBERI SANKSI
MENKEU
JENIS PELANGGARAN
Bupa@/walikota @dak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan Bupa@/walikota @dak menyampaikan persyaratan penyaluran se@ap Tahap; Bupa@/walikota @dak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa se@ap Desa yang dalam perkada sebelumnya @dak sesuai ketentuan.
Bupa@/walikota @dak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap III sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Laporan penundaan penyaluran dari bupa=/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupa=/ walikota
BUPATI/ WALIKOTA
Kepala Desa =dak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; Kepala Desa =dak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-‐turut
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA =dak wajar
JENIS SANKSI Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota Sisa angggaran DD Tahap III menjadi SAL pada RKUN dan @dak disalurkan kembali
Pemotongan Dana Desa Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa Pemotongan Dana Desa ke Desa
23
Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 – 2019 URAIAN Transfer ke Daerah % Dana Desa Dana Desa (miliar) Rata-‐rata per desa (juta) Alokasi Dana Desa-‐ ADD (miliar)
2015 APBN
APBN-‐P
637.975,1 643.834,6
2016
2017
2018
2019
APBN
APBN
APBN
APBN
723.191,2
811.843,7
1.037.911,6
1.118.401,7
1,42%
3,23%
6,40%
10,00%
10,00%
10,00%
9.066,2
20.766,2
46.982.1
81.184,3
103.791,1
111.840,2
1.095,7 1.400,8
1.509,5
122,4
280,3 628,5
33.430,8 2.091,1
32.666,4 2.091,0
36.723,9 2.650,4
42.285,9 2.733,8
55.939,8 3.055,3
60.278,0 3.376,7
Total (DD+ADD+BH PDRD)
44.589,0
55.523,6
86.356,4
126.204,2
162.786,3
175.494,9
Rata-‐rata per desa (juta)
601,8
749,4 1 .115,2
1.703,3
2.197,1
2.368,6
Bagi Hasil PDRD (miliar)
Keterangan: 1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2017-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework 2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 434 kab/kota. 3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa. 4. Jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak 74.093 dan berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 56/2015) naik sebanyak 661 desa sehingga pada tahun 2016 sebanyak 74.754 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.
PEMEKARAN DESA PER PROVINSI (Termasuk Pemekaran Jumlah Desa pada 2015)
Aceh 6474
Kepri 275
Kaltara 447
Sumut 5389 -‐> 5418
Sulut 1491-‐>1506
Sulteng 1838-‐1841
Riau 1592
Sumbar 880
Gorontalo 657
Kalbar 1908-‐>1977
PaBar 1628-‐>1744 Papua 5090-‐>5391
Kal@m 833-‐>836
Kalteng 1434
Jambi 1398 -‐> 1399 Babel 309
Bengkulu 1341
Kalsel 1864-‐>1866
Sumsel 2817 -‐> 2859
Sulbar 576 Sulsel 2253
Sultra 1820-‐>1846
Maluku 1191-‐>1198
Lampung 2435 Banten 1238
Malut 1064-‐>1065
Jabar 5319
Jateng 7809
DIY 392
Ja@m 7723-‐>7724
Bali 634
NTB 995
NTT 2931-‐>2976
Jumlah Desa 74.093 (2015) 74.754 (2016)
DAMPAK PENAMBAHAN DESA DAN PERLUNYA UPAYA PENGENDALIAN
• Besaran dana yang akan diterima oleh se@ap desa dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan semakin kecil. • Menambah beban APBN bila dikaitkan dengan target agar Dana Desa bisa mencapai Rp1 miliar/desa. • Akan menambah beban biaya pendampingan, pela@han, dan pembinaan. • Perlunya komitmen moratorium penambahan desa
26
PMK 257/2015
TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA P ERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA
Dasar Hukum : Pasal 96 PP 47 Tahun 2015 • Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota se=ap tahun • ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK • Pengalokasian dan Pembagian ADD kepada se=ap Desa diatur dengan Peraturan Bupa=/Walikota • Peraturan bupa=/walikota disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober TA berjalan dengan tembusan Kemendes dan Kemendagri • Kementerian Keuangan dapat menunda dan/atau memotong sebesar alokasi yang seharusnya disalurkan ke Desa bagi kabupaten/kota yang =dak mengalokasikan paling sedikit 10%
RUANG LINGKUP • Besaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DAU dan DBH. • Penundaan atau pemotongan dana perimbangan (DAU ditambah DBH) dikenakan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang =dak menganggarkan ADD dalam APBD se=ap tahun anggaran. • Besaran pemotongan adalah sebesar selisih kewajiban ADD dengan yang telah dianggarakan dalam APBD/APBD-‐P.
MEKANISME PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH • Sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH diberikan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter=nggal dan Transmigrasi antara lain dengan memper=mbangkan kapasitas fiskal daerah. • Terdapat kriteria yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal, agar daerah yang =dak menganggarkan ADD sesuai dengan ketentuan, dapat dikenakan sanksi (kriteria evaluasi dalam proses). • DAU/DBH yang dipotong akan disalurkan ke Provinsi pada bulan Desember, dan Provinsi paling lambat 7 hari kerja menyalurkan ke RKD.
TATA CARA PEMOTONGAN/PENUNDAAN DAPER TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ADD PMK 257/PMK.07/2015
DJPK Melakukan evaluasi I thd penganggaran ADD dalam perkada / APBD
KAB/KOTA Menyampaikan perkada/perubahan perkada tentang ADD
• Memenuhi 10 % dari DAU + DBH
• Surat Pemberitahuan
• Kurang dari 10 % dari DAU + DBH
• Surat Peringatan
• Surat Komitmen • Tidak menyampaikan komitmen
• Menunda penyaluran DAU/ DBH
Melakukan evaluasi II thd pengalokasian ADD dalam pekada/perkada-‐P/APBD-‐P
Menyampaikan perkada/perkada-‐P tentang ADD
ADD dalam P-‐APBD kurang dari 10% dari DAU+DBH
• Memotong DAU/ DBH
PROVINSI • Menampung dalam rekening transito • Menyalurkan ke RKD
DESA • Mencatat Penerimaan APB Desa
Keterangan: • Evaluasi Perbup/Perwali tentang ADD dilakukan bulan Jan-‐April • Pemberitahuan kepada Pemda kg hasil evaluasi Perbup/Perwali • Penundaan penyaluran DAU/DBH tahap I bulan September dan tahap II bulan Oktober • Pemotongan DAU/DBH bulan November setelah melalui rapat koordinasi Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes, dan disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi. • Gubernyur menyalurkan dana hasil pemotongan DAU/DBH tsb ke Desa bulan Desember dan melaporkan kepada DJPK
CONTOH ADD KABUPATEN XYZ
KAB XYZ
DJPK
PROVINSI
DESA
• DAU Rp70M+ DBH Rp30M=Rp100M • ADD dlm APBD dan Perbup/Perwali= Rp8M (8%) • Kekurangan ADD=Rp2M (2%)
Evaluasi APBD dan Perbup Nilai ADD<10% DAU +DBH
• Menampung dalam rekening transito • Menyalurkan ke RKD
• Mencatat Penerimaan APB Desa
• Menyampaikan Komitmen akan menganggarkan ADD 10% • Menyusun P-‐ APBD
• Evaluasi P-‐APBD, apakah sdh 10% sesuai komitment
• Tidak menyampaikan komitmen
• Menunda penyaluran DAU/ DBH sebesar : • 1. 25% x 2 M • 2. 25% x 2 M
• Tidak menganggarkan dalam P-‐APBD
• Memotong DAU/ DBH sebesar: (50% x 2 M) + 2 (25% x 2M)
Keterangan: • Evaluasi Perbup/Perwali tentang ADD dilakukan bulan Jan-‐April • Pemberitahuan kepada Pemda kg hasil evaluasi Perbup/Perwali • Penundaan penyaluran DAU/DBH tahap I bulan September dan tahap II bulan Oktober • Pemotongan DAU/DBH bulan November setelah melalui rapat koordinasi Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes, dan disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi. • Gubernyur menyalurkan dana hasil pemotongan DAU/DBH tsb ke Desa bulan Desember dan melaporkan kepada DJPK
Klik kami di: www.djpk.depkeu.go.id
33
