KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAHUN 2016
1
Kebijakan DID Dasar Hukum dan Reformulasi DID
Kriteria Pengalokasian DID
2
KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH KE DEPAN TA. 2017
TA. 2016 • •
Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
•
Ditujukan
•
•
memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pelayanan Dasar Publik Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). untuk
Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan.
Tetap dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Anggaran : Pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah.
•
Melakukan pemutakhiran dan perbaikan data kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penilaian Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja daerah
3
Kriteria dan Sumber Data (1) No
Kriteria
Bobot/Skor
Sumber Data
Tahun
BPK
2014
KEMENKEU
2015
Kinerja Utama 1.
Opini BPK atas LKPD
2.
Penetapan Perda APBD
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
50%
1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah
1-4
KEMENKEU
2013-2014
2.
Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD
1-4
KEMENKEU
2013-2014
3.
(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)
1-4
KEMENKEU
2013-2014
4.
Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)
1–4
KEMENKEU
2013-2014
5.
Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas
1–4
KEMENKEU & BPS
2013-2014
6.
Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014
7.
Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014
8.
Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014
9.
Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014
10.
Defisit APBD/Total Pendapatan APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014
11
Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD
1–4
KEMENKEU
2013-2014 4
Kriteria dan Sumber Data (2) No
Kriteria
Kinerja Pelayanan Dasar Publik
Bobot/Skor
Sumber Data
Tahun
25%
1.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar
1-4
BPS
2013-2014
2.
Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama
1-4
BPS
2013-2014
3.
Angka Melek Huruf
1-4
BPS
2013-2014
4.
Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi
1-4
BPS
2013-2014
5.
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
1-4
BPS
2013-2014
6.
Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak
1-4
BPS
2013-2014
7.
Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak
1-4
BPS
2013-2014
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan
25%
1.
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
1-4
BPS
2013-2014
2.
Penurunan Tingkat Kemiskinan
1-4
BPS
2012-2013
3.
Penurunan Tingkat Pengangguran
1-4
BPS
2013-2014
4.
Pengendalian Tingkat Inflasi
1-4
BPS
2013-2014 5
KEBIJAKAN DANA DESA KE DEPAN
6
KEBIJAKAN DANA DESA KE DEPAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2016
•
•
•
Untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014, alokasi Dana Desa ditingkatkan hingga 6,4% dari dan diluar transfer ke daerah, lebih besar dari Road Map Dana Desa 2015-2019. Peningkatan alokasi Dana Desa sebesar 126% dari tahun TA. 2015 (alokasi Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp.20,77 miliar dan pada tahun 2016 ditingkatkan menjadi sebesar Rp.46,98 miliar) diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan kinerja dana desa, bagi yang berkinerja buruk akan dilakukan penundaan penyaluran dana desa. Untuk mendorong Kab/Kota memenuhi alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10%, kepada Kab/Kota yang tidak mengalokasikan akan diberikan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU/DBH nya.
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
•
Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014.
•
Sesuai road map dana desa 2015-2019, alokasi Dana Desa TA.2017 direncanakan meningkat sebesar 89% (alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp46,98 triliun dan pada tahun 2017 direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp89 triliun), sehingga ratarata Dana Desa per desa mencapai lebih dari Rp1 miliar.
•
Untuk mendorong peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Desa akan diintensifkan
7
PENGALOKASIAN DANA DESA PP 60/2014
PP 22/2015 & PP 8/2016
• Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota. • Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota • Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota • IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)
8
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA PP Nomor 22/2015 PMK 247/PMK.07/2015
PP Nomor 8/2016 tgl.24-3-2016 PMK 49/PMK.07/2016 tgl.29-3-2016
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Tahap I
Tahap II
40%
40%
20%
60%
40%
NEW Paling Lambat Minggu II April
Paling Lambat Minggu II Agustus
Paling Lambat Minggu II Oktober
Rp18,76 T
Rp18,76 T
Rp9,38 T
April
Agustus
Rp18,76 T
Rp28,14 T Dana Desa Rp 46,9T
• Melalui cara pemindah- bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD • Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD
SYARAT PENYALURAN
Dari RKUN ke RKUD (Oleh menteri Keuangan C.q. DJPK)
Tahap I : 60% paling lambat bulan Maret
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima di Kasda
Syarat : Perda mengenai APBD TA berjalan
Syarat :
Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa
Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya
Tahap II : 40% paling lambat bulan Agustus Syarat :
Laporan penyaluran Tahap I telah disampaikan oleh bupati/walikota ke DJPK paling lambat minggu IV Juli
Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan ke RKD.
Perdes APB Desa disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat minggu II Februari
Dari RKUD ke RKD
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
(Oleh Walikota / Bupati)
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kasda Syarat :
Laporan penggunaan DD Tahap I telah disampaikan oleh kades ke bupati/walikota paling lambat minggu II Juli
Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan
9
